Sosialisasi 1p93v

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH DINAS KESEHATAN

PUSKESMAS PASARIBUTOBING KECAMATAN PASARIBUTOBING JL. Sorkam- Simargarap Km. 11 Pasaributobing KodePos: 22563 Email: [email protected]

Notulen Pertemuan Susunan Acara

Notulen Sebelumnya Pembahasan

Sosialisasi Tentang ODGJ Menuju Bebas Pasung Hari/ Tanggal : Jumat/ 12 April 2019 Pukul : 10.00 Wib s/d selesai 1. Kata Pembuka 2. Materi 3. Tanya Jawab 4. Kesimpulan/Penutup Apakah pengertian dari ODGJ tersebut, menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, dikatakan bahwa orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku dan perasaan yang bermanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan atau perubahan perilaku yang bermakna serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. Ada 3 gangguan yang dialami yaitu pikiran, perilaku dan perasaan, secara umum dikatakan mengalami gangguan jiwa. Mengenai masalah gangguan jiwa ini, masyarakat mengambil jalan pintas yaitu anggota keluarganya dipasung dan diasingkan, bukan mencari bantuan medis yang sepatutnya. Tentunya ini tidak menyelesaikan permasalahan medis penderita, bahkan tindakan ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak azasi manusia yang harus segera dihapuskan dari negeri ini. Maka Indonesia mencanangkan Indonesia Bebas Pasung. Konsep pembangunan kesehatan yaitu terwujudnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, untuk mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan berbagai upaya kesehatan termasuk upaya kesehatan jiwa harus diselenggarakan secara berkesinambungan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Salah satu penyebab masih banyaknya kasus pemasungan karena rendahya pengetahuan keluarga dan masyarakat tentang gangguan jiwa. Tujuan Bebas Pasung adalah untuk mencegah penyandang disabilitas mental atau ODGJ mengalami pemasungan dan pemasungan kembali. Tindakan pemasungan adalah upaya peningkatan atau pengekangan fisik pada orang dengan gangguan jiwa dan orang agresif/berbahaya. Gangguan jiwa dapat disertai relapse atau kambuhan sehingga ODGJ rentan sekali dipasung kembali. Menuju Indonesia Bebas Pasung diharapkan sokongan sosial semua baik keluarga, masyarakat, dan pemerintah, ODGJ mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial sehingga fungsi sosialnya dapat pulih kembali. Upaya yang telah dilakukan pemerintah yaitu melalui perjanjian kerjasama antara kementrian sosial, menteri kesehatan, kepolisian, dan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan (BPJS). Dalam perjanjian kerjasama pencegahan dan penanganan pemasungan bagi ODGJ, yang meliputi tindakan pencegahan penjangkauan kasus, layanan istrasi kependudukan sarana dan prasarana. Program kelembagaan desa, layanan kartu BPJS kesehatan, layanan kesehatan dan layanan sosial.

Gangguan jiwa yang tidak tertalaksana dengan baik dapat mengkibatkan gejala semakin sulit untuk diatasi, gangguan menahun, dengan penurunan fungsi sosial. Kondisi tersebut tentunya akan semakin mempertinggi beban keluarga secara ekonomi maupun waktu dan tenaga akibat perawatan yang harus dilakukan karena ketergantungan yang terjadi. Ketergantungan tersebut akan semakin meningkat akibat pemasungan yang dilakukan. Pemasungan lama berdampak pada timbulnya disabilitas fisik, penyakit fisik kronik akibat infeksi, malnutrisi, dan dehidrasi yang sering berujung pada kecacatan permanen dan kematian. Pemasungan juga mengakibatkan ODGJ semakin sulit untuk melakukan interaksi ke masyarakat akibat disabilitas secara sosial, ekonomi, spiritual dan budaya.

Kesimpulan

Rekomendasi Daftar Hadir

Indosia Bebas Pasung secara garis besar bertujuan untuk meningkatkan kapasitas semua pemangku kepentingan yang terlibat, meningkatkan akses ke layanan yang berkualitas disemua tingkat layanan, menyediakan skema pembiayaaan yang memadai, terselenggaranya kerjasama dan koordinasi lintas sector untuk menjamin terlaksananya berbagai bentuk upaya kesehatan jiwa, pengembangan rumah antara, dan terselenggaranya system pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan. Berbagai aktivitas dan program diselenggarakan terutama oleh kementerian kesehatan, mulai dari penguatan dari sisi kebijakan , kapasitas sumber daya, pengembangan berbagai modalitas layanan, kerjasama lintas sektor, untuk mencapai benar-benar bebas dari berbagai praktik pemasungan. Terlampir

Pimpinan Pertemuan

Pasaributobing, 12 April 2019 Notulen

dr. Maruli Silalahi, M.Kes NIP. 19830802 201001 1 020

Lenni Pasaribu NIP. 19750128 200701 2 003