Notulen Hasil Diskusi Atau Seminar 4d8o

Notulen Hasil Seminar. Tanggal Waktu Tempat Tema Tujuan

: : : : :

Penyaji

:

3 Mei 2013 07.00 – 08.40 WIB Lt. 4 R. 121 Penyalahgunaan Agama demi Kepentingan Politik Untuk mengetahui penyalahgunaan agama demi kepentingan politik yang terjadi di Indonesia 1. Irlan Sebastian 1005301 2. Faris Yanuarsyah 1005290 3. Lina Herlina 1005167 Muhamad Ramdan 1001158 Arif Sukmawan 1005372 Ulana Masitoh 1005335

: Pembaca Al-Quran : Notulis : Jumlah audien : Susunan acara : 1. Pembukaan 2. Penyajian materi 3. Tanya jawab 4. Penutup Pokok permasalahan yang dibicarakan : 1. Pengertian politik menurut pandangan Islam 2. Contoh kasus penyalahgunaan agama demi kepentingan politik yang terjadi di Indonesia

Tanya Jawab : 1. Pertanyaan dari Andriana Johari, Biasanya dalam segala kegiatan politk, modalnya selalu diiming-imingi dengan agama, pertanyaannya : 1) Supaya tidak terjadi penyalahgunaan agama tersebut, apa yang ditanamkan pada diri kita ? 2) Langkah apa yang ditempuh bagi seseorang yang sudah terlanjur menyalahgunakan agama ? Jawaban untuk pertanyaan dari Andriana Johari, menurut penyaji : Lina Herlina :

1

“Supaya tidak terjadi penyalahgunaan agama, yang harus ditanamkan pada diri kita yaitu dengan membentengi diri kita sendiri.” Faris Yanuarsyah : “Untuk pertanyaan 1, Supaya tidak terjadi penyalahgunaan agama, yang harus ditanamkan pada diri kita yaitu berhati-hati dan cermat dalam memasuki suatu partai polotik, karena setiap parpol memiliki visi dan misi yang berbeda. Kita harus cermat memahami visi dan misi tersebut, apakah sesuai dengan hukum syara’ atau tidak ? apakah visi dan misi tersebut lebih condong ke duniawi atau akhirat ? Untuk pertanyaan 2, Langkah yang ditempuh bagi seseorang yang sudah terlanjur menyalahgunakan agama, yaitu tergantung pemangku jabatan/ khalifah dalam membuat kebijakan dan merangkul mereka agar kembali ke jalan yang benar.” Pertanyaan dari Andriana Johari, “Jika visi dan misi tidak sesuai dengan apa yang disebutkan dari awal, apa yang harus kita lakukan ? Apakah tetap di parpol itu dan berusaha mengubah visi dan misi tersebut sendiri, atau lebih baik keluar dan membiarkan mereka berbuat salah (mewujudkan visi dan misi yang salah) kepada rakyat ?” Jawaban menurut penyaji : Faris Yanuarsyah : “Lebih baik keluar dari parpol tersebut karena kelompok minoritas biasanya tidak digubris.” 2. Pertanyaan dari Reza Chandra, Sebelum kita memasuki partai politik, maka kita juga harus mengetahui mana partai politik yang baik dan buruk, pertanyaannya : 1) Parpol mana yang menurut kelompok anda baik ? 2) Hal apa yang membuatnya baik ? Jawaban untuk pertanyaan dari Reza Chandra, menurut penyaji : Faris Yanuarsyah : “Untuk pertanyaan 1, Kami tidak dapat menyebutkan brand, jika kita ingin mengetahui parpol mana yang baik, kita bisa lihat dari pemimpinnya yang terpilih (proses menjadi/ mengatur pemimpin dan hasil dari kepemimpinannya). Untuk pertanyaan 2, tentunya yang sesuai dengan hukun syara’ dan bertujuan untuk mengatur urusan-urusan rakyat bukan untuk memegang kekuasaan.”

2

Pertanyaan dari Reza Chandra, “Saya menganggap kelompok anda sudah mengetahui mana parpol yang baik dan buruk, kenapa tidak anda sebutkan brandnya ? supaya jika kami akan memasuki suatu partai politik, kami tahu mana parpol yang baik dan buruk.” Jawaban menurut , Muhamad Ramdan : “Menurut saya penyimpangan-penyimpangan bukan dari partai politiknya, namun tergantung kader-kadernya sendiri.” Pertanyaan dari Reza Chandra, “Tolong berikan contoh kasus penyalahgunaan agama pada partai politik yang lebih konkrit.” Jawaban menurut penyaji, Faris Yanuarsyah : “Contoh kasusnya, Partai politik mengadakan pengajian, dalam pengajian tersebut terdapat golongan-golongan dan maksud dari pengajian tersebut hilang (tidak dilandasi dengan maksud pengajian pada umumnya) serta dalam pengajian tersebut terselip promosi-promosi misalnya dalam ceramah keagamaan.” 3. Pertanyaan dari Ardi Suherman, Apabila agama diikutsertakan ke dalam kegiatan politik, lalu apakah terdapat dalam Al-Qur’an/ Islam mengenai cara berpolitik ? Jawaban untuk pertanyaan dari Ardi Suherman, menurut penyaji : Faris Yanuarsyah : “Ya, cara berpolitik terdapat dalam hukun syara’/ Al-Qur’an/ Islam.” Pembahasan : Berpolitik adalah kewajiban bagi setiap Muslim baik itu laki-laki maupun perempuan. Adapun dalil yang menunjukkan itu antara lain: Pertama, dalil-dalil syara telah mewajibkan bagi kaum Muslim untuk mengurus urusannya berdasarkan hukum-hukum Islam. Sebagai pelaksana praktis hukum syara, Allah SWT telah mewajibkan adanya ditengah-tengah kaum Muslim pemerintah Islam yang menjalankan urusan umat berdasarkan hukum syara. Firman Allah SWT yang artinya:

3

“Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah SWT dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu.” (QS. Al-Maidah [5]:48) Kedua, syara telah mewajibkan kaum Muslim untuk hirau terhadap urusan umat sehingga keberlangsungan hukum syara bisa terjamin. karenanya dalam Islam ada kewajiban untuk mengoreksi penguasa (muhasabah li al-hukkam). Kewajiban ini didasarkan kepada Firman Allah SWT yang artinya: “Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orangorang yang beruntung” (QS. Ali Imran [3]: 104). Kedua ayat ini memberi perintah tegas kepada Nabi -yang waktu itu berperan sebagai penguasa- untuk memutuskan suatu permasalahan dengan hukum yang diturunkan oleh Allah. Maka dapat disimpulkan jika kegiatan partai politik islam yang tidak sesuai dengan hukum syara’, berdosa hukumnya bila dilaksanakan. Pengertian politisasi agama dalam islam memiliki arti kelompok yang menjadikan islam sebagai alat perjuangan, ideologi, insipirasi dan kontrol dalam tindakan politiknya. Bukan menjadikan agama (islam) sebagai alat untuk menarik simpati umat serta menjadikan agama sebagai alat politik, hal inilah yang disebut dengan politisasi agama. Muhammad Said Al-Asymawi (dalam Al-Islam Al-Siyasi 1987) berkata “Allah menghendaki Islam menjadi agama, tapi manusia menghendakinya menjadi [kekuatan] politik”. Dari kalimat berikut Al-Asymawi mengisyaratkan kita bahwa agama adalah universal, bukan politik yang bersifat parsial dan berjangka pendek guna memuluskan kekuasaan. Politisasi agama justru akan mengkerdilkan agama yang mempunyai tujuan universal dan berjangka panjang, bukan berdimensi pendek dan terbatas. Politisasi agama ini membuat agama kehilangan universalitasnya dan hanya sekedar menjadi alat untuk merebut kekuasaan berjangka pendek. Agama menjadi basis solidaritas untuk merebut kekuasaan politik. Akibatnya, benturan antar kepentingan sering tak terhindarkan. Pemeluk islam sebagai mayoritas menjadi target utama dukungan di dalam kampanye politik. Sangat mudah bagi para politisi untuk menarik dukungan bila berlatar belakang yang sama. Hal ini terus menerus dilakukan selagi masih dianggap ampuh untuk memperoleh simpati dan dukungan masyarakat. Bentuk-bentuk dari politisasi agama yang dilakukan oleh para politisi ini mungkin tidak terlihat oleh masyarakat. Karena tertutupi oleh acara-acara keagamaan yang diadakan oleh sang politisi tersebut. Banyak tokoh agama dilibatkan di dalam pemilihan umum baik

4

tingkat nasional maupun daerah. Hal itu dilakukan masih besar keyakinan bahwa tokoh agama mampu menjadi mesin pendulang suara. Misalnya partai X yang memanfaatkan kedekatannya dengan seorang kyai atau ulama dari pondok pesantren tertentu. Partai tersebut sering kali datang dan meminta restu kepada sang kyai tersebut. Hal ini akan menimbulkan citra religius dari partai tersebut. Sehingga masyarakat menganggap partai X adalah partai yang religius. Melihat kedekatannya tersebut para santri akan memilih partai X tersebut sebagai rasa hormat kepada sang kyai. Selain itu kita temukan acara-acara zikir atau pengajian yang dilaksanakan oleh partai politik. Acara ini sedikit berbeda karena adanya waktu untuk berpidato yang terkesan orasi serta minta doa restu agar partainya dapat menang pemilihan umum. Ada juga yang membagi-bagikan sembako atau pun uang tunai setelah acara berlangsung. Cara ini digunakan untuk menarik simpati dan dukungan masyarakat. Penggunaan simbol-simbol keagamaan seperti gelar haji, jilbab, peci, sorban dan baju koko pasti tak pernah ketinggalan dari tubuh sang politisi ketika partai politik tersebut berkampanye. Hal ini kelak dilakukan oleh partai islam ataupun partai sekuler. Apakah simbol-simbol agama tersebut tetap dipakai walau pun tidak saat berkampanye? Sepertinya hanya saat kampanye saja digunakan agar dapat tercitra partai yang religius. Hal ini akan menimbulkan kesan munafik ketika partai politik yang sudah tercitrakan religius terjerat kasus korupsi atau kasus lain yang mencemarkan nama baik partai tersebut. Bila kita lihat spanduk di pinggir jalan banyak sekali terlihat caleg yang beratribut islami. Misalnya di depan namanya ditambahkan gelar HAJI, memakai peci atau kopiah bagi yang laki-laki atau. kerudung bagi yang perempuan. Tentu ini menjadi pertanyaan bagi masyarakat kenapa para caleg ini yang mungkin awalnya di masyarakat berpenampilan biasabiasa saja tiba-tiba ketika mencalonkan diri sebagai legislator mendadak berpenampilan agamis. Ini merupakan politisasi agama yang digunakan untuk mencitrakan diri sebagai seorang yang agamis sehingga masyarakat mempercayainya. Lain kasus dengan yang ini, kampanye dari bupati Indramayu Irianto MS Syafiudin yang memasang iklan bernuansa mempolitisasi agama sewaktu pilkada. Di dalam poster-posternya tertulis “Masyarakat Indramayu agar terus mendukung pemimpin Indramayu dari Partai Golkar. Apabila tidak mendukung, maka kita termasuk golongan yang mengkhianati Allah, Rasul, dan kaum muslimin”. Tidak dimengerti apa maksud dari Irianto menulis kalimat tersebut. Ini jelas-jelas menjelekan suatu agama tertentu, seolah-olah agama begitu kejam menyalahkan orang lain yang tidak memilih golkar. Apakah agama hanya untuk golongan tertentu

5

saja? Ini jelas-jelas dapat memicu konflik, tujuan awalnya yang jelas adalah untuk meraih dukungan dari masyarakat. Politisasi agama merupakan cara yang paling ampuh digunakan oleh partai politik untuk meraih dukungan. Alasan ini lah yang paling tepat mengapa partai politik menggunakan. Para partai politik menganggap penggunaan agama dalam politiknya tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan berpolitiknya. Kesimpulan : Politisasi agama sepertinya adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh para partai politik demi memperoleh banyak dukungan. Agama ini mempunyai daya tarik tersendiri dalam meraih simpati dan dukungan. Politisasi agama cenderung memberikan pencitraan saja dan terkesan pembodohan masyarakat. Masyarakat dibuat tidak memperhatikan kredibilitas dari partai politik tersebut karena adanya kesamaan agama dan pencitraan yang agamis. Masyarakat kini perlu bijak dalam memilih partai politik. Melihat sepak terjang dan prestasi yang dari partai politik tersebut tanpa mengaitkan dengan kesamaan agama. Sehingga masyarakat pun menjadi pemilih yang cerdas dan tidak dapat dibodohi oleh kampanye-kampanye partai politik. Bagi partai politik sebaiknya mengadakan kampanye yang lebih rasional, apa adanya, transparan dan edukatif sehingga masyarakat. Partai politik harus meningkatkan prestasinya agar dapat ditunjukan sebagai partai yang mempunyai kredibilitas tinggi dan tidak hanya sekedar pencitraan serta mengejar kekuasaan semata

6