248479757 Mou Jejaring Pelayanan Obat 64o64

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA RUMAH SAKIT UMUM GUNUNG SAWO TEMANGGUNG DENGAN APOTEK ................SEBAGAI JEJARING DALAM PELAYANAN KEFARMASIAN Nomor : …....................................... Nomor : …………………………. Pada hari ini, ......... tanggal ...........bulan..........tahun.........(........-......-........) di Temanggung, telah diadakan kesepakatan antara dan oleh yang bertanda tangan dibawah ini : I.

RUMAH SAKIT UMUM GUNUNG SAWO TEMANGGUNG, dalam hal ini diwakili oleh Dr.Luciana Dewi, selaku Direktur Rumah Sakit Umum Gunung Sawo Temanggung yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Gatot Subroto km 2 Manding Temanggung, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II.

APOTEK.........., dalam hal ini diwakili oleh ................., selaku .......pemegang SIP Apoteker Nomor................, bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Apotek.............., selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA .

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK dalam kesepakatan kerjasama ini, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian; 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan; 5. Peraturan Presiden Nomor 111Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1027/Menkes/SK/IX/2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional; 8. Keputusan Mentri Kesehatan Ri Nomor 328/Menkes/sk/VIII/2013 tentang Formularium Nasional; 9. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Jaminan Kesehatan. PARA PIHAK telah sepakat mengadakan kerjasama dalam pelayanan kefarmasian untuk persediaan obat-obatan dan atau sediaan farmasi yang kosong , yang selanjutnya disebut “Perjanjian”. Untuk itu PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA sebagai Apotek Jejaring dalam pelayanan obat-obat dan/atau sediaan farmasi apabila terjadi kekosongan persediaan obat-obat dan atau sediaan farmasi di sarana Pelayanan Kesehatan PIHAK PERTAMA. Dalam melaksanakan Perjanjian tersebut, PARA PIHAK telah setuju dan sepakat untuk tunduk dan patuh pada ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tersebut di bawah ini:

PASAL 1

1

KETENTUAN UMUM Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan : (1) Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. (2) Peserta adalah Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional dan Bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional berdasarkan ketentuan perundang-undangan. (3) Formularium Nasional adalah daftar obat yang disusun oleh komite nasional yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, didasarkan pada bukti ilmiah mutakhir berkhasiat, aman, dan dengan harga yang terjangkau yang disediakan serta digunakan sebagai acuan penggunaan obat dalam jaminan kesehatan nasional. (4) Pelayanan Farmasi (Pharmaceutical Care) adalah bentuk pelayanan dan tanggungjawab langsung profesi apoteker dalam pekerjaan kefarmasian untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. (5) Kartu Peserta adalah identitas yang diberikan kepada setiap Peserta dan anggota keluarganya sebagai bukti sah atas hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (6) Surat eligibilitas Peserta (SEP) adalah surat yang diberikan kepada setiap peserta jaminan kesehatan yang berobat/mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN (1) Maksud kerjasama adalah agar terjalinnya kerjasama antara PARA PIHAK dalam penyediaan layanan farmasi bagi Peserta Jaminan Kesehatan dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini. (2) Tujuan kerjasama adalah untuk meningkatkan upaya Pemeliharaan Kesehatan bagi Peserta Jaminan Kesehatan yang meliputi peningkatan, pencegahan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan. PASAL 3 RUANG LINGKUP DAN PROSEDUR PELAYANAN (1) PIHAK PERTAMA mengadakan hubungan kerjasama dengan PIHAK KEDUA sebagai jejaring dalam pelayanan Kefarmasian untuk peserta jaminan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan PIHAK PERTAMA. (2) Perjanjian antara PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbatas pada pemanfaatan fasilitas pelayanan Kefarmasian di apotek yang dikuasai sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA untuk memberikan pelayanan obat-obatan dan/atau sediaan farmasi dalam bentuk resep yang dikeluarkan oleh dokter yang menjalankan praktek pada fasilitas pelayanan kesehatan PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Bahwa segala beban pelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibiayai dan/atau ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK PERTAMA dengan cara di bayar dimuka atau disebut pembayaran secara praupaya. setelah pelayanan dan pihak kedua mengajukan kalim. (4) PIHAK KEDUA hanya akan melakukan pelayanan kefarmasian kepada peserta yang dijaminkan oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan perundang-undangan yang berlaku termasuk tidak hanya terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam peraturan mengenai jaminan kesehatan.

2

PASAL 4 KEBEBASAN HAK PARA PIHAK (1) PIHAK PERTAMA menghormati kebebasan hak dari PIHAK KEDUA untuk menjalin kerjasama dengan dokter lain dan/atau dengan fasilitas pelayanan kesehatan lain tanpa perlu memberitahukan dan/atau mendapatkan persetujuan dari PIHAK PERTAMA. (2) PIHAK KEDUA menghormati kebebasan hak dari PIHAK PERTAMA untuk menjalin kerjasama dengan apotek lain tanpa perlu memberitahukan dan/atau mendapatkan persetujuan dari PIHAK KEDUA. PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK (1). PIHAK PERTAMA berhak : a. Melakukan penilaian atas penyelenggaraan pelayanan kefarmasian. b. Memberikan teguran dan atau peringatan tertulis kepada PIHAK KEDUA dalam hal terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan kewajiban PIHAK KEDUA dalam Perjanjian ini; c. Mengakhiri Perjanjian ini apabila teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali tidak mendapatkan tanggapan dari PIHAK KEDUA; d. Mengakhiri perjanjian ini apabila PIHAK KEDUA tidak lulus tahap evaluasi dan penilaian atas kesiapan dalam memberikan pelayanan kefarmasian bagi Peserta. (2). PIHAK PERTAMA berkewajiban : a. Membayar biaya pelayanan kefarmasian yang telah diberikan kepada Peserta sesuai ketentuan dan prosedur yang telah disepakati PARA PIHAK; b. Melaksanakan proses evaluasi dan penilaian secara berkala atas kesiapan PIHAK KEDUA untuk menjadi Jejaring dalam rangka pemberian pelayanan kefarmasian kepada Peserta. c. Memberikan informasi tentang Peserta yang berhak memperoleh pelayanan kefarmasian.

a. Menjamin penulisan resep obat bagi peserta yang mengacu kepada Formularium Nasional; (3). PIHAK KEDUA berhak : a. Memperoleh informasi tentang Peserta yang berhak memperoleh pelayanan kefarmasian. b. Memperoleh pembayaran atas pelayanan kefarmasian yang telah diberikan kepada Peserta sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang disepakati PARA PIHAK. (4). PIHAK KEDUA berkewajiban :

b. Melayani Peserta dengan baik yang didasari oleh pertimbangan farmasetis, klinis serta istratif dengan pertimbangan-pertimbangan profesional;

c. Menyediakan data dan informasi secara benar dan akurat tentang fasilitas dan pelayanan kefarmasian yang diberikan kepada peserta, terkait evaluasi dan penilaian yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA;

d. Mengajukan tagihan atas biaya pelayanan kefarmasian Peserta secara teratur (Minngu? Bulan?)dan tertib kepada PIHAK PERTAMA;

3

PASAL 6 TATA CARA PEMBAYARAN BIAYA PELAYANAN KEFARMASIAN (1) Besarnya kewajiban pembayaran oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA adalah sebesar Rp............................. (...............................) per peserta per bulan dikalikan dengan jumlah yang sesuai dengan daftar nama dan alamat peserta jaminan kesehatan. sesuai tarif kuitansi per-pasien, per-resep yang dilayani pihak kedua. (2) Nilai pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bulan pertama harus sudah dibayar lunas oleh PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 10 (sepuluh) 15 (limabelas) hari sebelum hari h dimulainya pemberian pelayanan kefarmasian bagi peserta jaminan kesehatan. setelah pihak pertama menerima berkas klaim secara lengkap. (3) Pembayaran yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dapat dilakukan secara kontan atau dengan cara ditransfer melalui bank ke rekening No.................. atas nama PIHAK KEDUA.................. (4) Dalam keadaan tertentu pembayaran hanya dapat dianggap selesai apabila PIHAK KEDUA dapat mencairkan dari bank sehingga dana tersebut dapat dipergunakan oleh PIHAK KEDUA untuk memenuhi kewajiban-kewajiban pelayanan kefarmasian sebagaimana mestinya. (5) Pembayaran untuk bulan selanjutnya harus sudah dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya setiap tanggal 10 (sepuluh) serta sekaligus sebagai syarat bagi PIHAK KEDUA untuk dapat melangsungkan pelayanan kefarmasian sebagaimana mestinya. (6) Dalam hal PIHAK PERTAMA terlambat melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka PIHAK KEDUA secara sah akan membebankan biaya pelayanan menurut standar umum yang ditetapkan oleh asosiasi apotek (ASAPIN) wilayah Jawa Barat kepada peserta yang bersangkutan disertai bukti pembayaran yang sah. (7) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka segala akibat terkait penggantian pembayaran kepada peserta jaminan kesehatan sepenuhnya menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA.

PASAL 7 PERUBAHAN JUMLAH PESERTA (1) PIHAK PERTAMA dapat melakukan perubahan jumlah peserta kepada PIHAK KEDUA baik berupa pengurangan dan/atau penambahan peserta, selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum dimulainya pelayanan kefarmasian. (2) Penambahan dan/atau pengurangan peserta sbagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertulis dengan perincian data berupa nama dan alamat berikut nilai jaminan pada PIHAK KEDUA , sehingga akan berimplikasi pada perubahan data inventori pada PIHAK KEDUA.

4

PASAL 8 PELAYANAN KEFARMASIAN (1) PIHAK PERTAMA tidak boleh melakukan intervensi dalam bentuk apapun kepada PIHAK KEDUA terkait pelayanan kefarmasian yang harus dilakukan menurut dasar keilmuan, kompetensi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Obat-obatan yang akan dilayankan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa obat-obatan dengan nama generik dan/atau obat dengan nama dagang tertentu serta hanya mengacu pada formularium nasional sebagaimana diatur dan diterbitkan untuk terakhir kalinya oleh pemerintah (cq.Kementerian Kesehatan RI). (3) PIHAK KEDUA dapat merubah/mengganti dan/atau melakukan penjadwalan pemberian dan/atau menunda pemberian atau memutuskan untuk tidak memberikan obat yang didasari atas ketidakcukupan syarat-syarat hukum kesehatan atau hukum kefarmasian serta dengan memperhatikan pula apakah permintaan tersebut memenuhi syarat keterjaminan dalam sistem asuransi dan sebagainya yang menurut PIHAK KEDUA perlu dilakukan untuk itu. (4) PIHAK PERTAMA tidak dibenarkan dalam bentuk dan cara apapun melakukan intervensi terhadap hal-hal yang akan dan/atau sedang dilakukan oleh PIHAK KEDUA terhadap obat-obatan yang diberikan atau tidak diberikan atau ditunda atau dibatalkan pemberiannya. (5) Segala tindakan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA dalam pemberian pelayanan kefarmasian kepada peserta jaminan kesehatan adalah semata-mata didasari oleh pertimbangan farmasetis, klinis serta istratif dan pertimbangan-pertimbangan profesional lain yang dianggap penting oleh PIHAK KEDUA sehingga oleh karena itu tidak dapat diintervensi oleh PIHAK PERTAMA dengan dalil telah melakukan kerjasama menurut perjanjian. (6) PIHAK KEDUA dapat menolak dan/atau tidak melayani resep-resep bagi peserta yang mengandung obat-obatan di luar ketentuan Formulariun Nasional. (7) PIHAK KEDUA berhak untuk tidak memberikan pelayanan atas suatu kondisi pasien yang memenuhi ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 meskipun permintaan resep tersebut memuat obat-obatan sesuai dengan Formularium Nasional, antara lain : a. pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku; b. pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja; c. pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik; d. pelayanan untuk mengatasi infertilitas; e. pelayanan meratakan gigi (ortodonsi); f. gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol; g. gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri; h. pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akupuntur, shin she, chiropractic, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan (health technology assessment); i. pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan (eksperimen); j. alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu; k. perbekalan kesehatan rumah tangga;

5

l.

pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah; dan m. biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan Manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan. (8) PIHAK KEDUA dapat menolak atau tidak memberikan pelayanan kefarmasian atas permintaan atau resep dari PIHAK PERTAMA dalam suatu jumlah dan/atau dilakukan secara berulang-ulang yang menurut PIHAK KEDUA dipandang tidak rasional dengan kondisi kesehatan yang tidak cukup syarat untuk itu dan/atau karena pasien tidak mengikuti nasihat-nasihat apoteker sebagaimana mestinya meskipun permintaan resep tersebut memenuhi ketentuan Formulariun Nasional. (9) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) terpenuhi, pasien tetap memaksakan kehendak untuk memperoleh pelayanan kefarmasian maka beban akan ditanggungkan sebesar 2 (dua) kali tarif umum jasa pelayanan farmasi yang diterbitkan oleh asosiasi kepada pasien yang bersangkutan. PASAL 9 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

(1) Perjanjian ini berlaku untuk 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal.......... ( 1 Januari 2014) sampai dengan tanggal............... dan selama Surat Tanda Registrasi Anggota, SIPA Apoteker penandatangan masih berlaku serta selama apoteker penandatangan tidak menghadapi masalah hukum kefarmasian dalam masa perjanjian serta hanya melekat secara hukum pada subjek (apoteker) penandantangan itu sendiri.

(2) Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan ketentuan dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini ada pemberitahuan dari salah satu pihak yang menghendakinya dengan mengajukan permohonan perpanjangan secara tertulis.

(3) Dalam hal adanya perpanjangan, maka dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan perpanjangan, pihak yang menerima surat permohonan perpanjangan perjanjian wajib untuk memberikan jawaban secara tertulis atas surat termaksud. (4) Dalam hal terjadi perpanjangan perjanjian ini, ketentuan-ketentuan pada perjanjian ini dapat berubah.

(5) Jangka waktu perjanjian termaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika terjadi pembatalan atau pemutusan perjanjian ini secara sepihak. (6) Pada jangka waktu sebagaimana pada ayat (2) Pasal ini, PIHAK PERTAMA akan melakukan penilaian kembali terhadap PIHAK KEDUA atas : a. Fasilitas dan kemampuan pelayanan Kefarmasian; b. Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian pada jangka waktu Perjanjian; dan c. Kepatuhan dan komitmen terhadap Perjanjian.

PASAL 10 TAHAP EVALUASI DAN PENILAIAN

(1) PIHAK PERTAMA akan melakukan evaluasi dan penilaian penyelenggaraan pelayanan kefarmasian yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA secara berkala.

(2) Hasil evaluasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disampaikan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA dengan disertai rekomendasi apabila diperlukan. PASAL 11

6

TANGGUNGJAWAB HUKUM (1) Segala kewajiban dan akibat peraturan perundang-undangan terkait pelayanan kefarmasian yang melekat pada apotek dan apoteker menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA sepenuhnya dan tidak dapat dilimpahkan kepada PIHAK PERTAMA dengan cara dan dalam bentuk apapun. (2) PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas pelayanan kefarmasian dari PIHAK KEDUA kepada Peserta terhadap kerugian maupun tuntutan yang diajukan oleh Peserta kepada PIHAK KEDUA yang disebabkan karena kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA dalam menjalankan tanggung jawab profesinya. (3) Segala konsekuensi hukum terkait perjanjian ini melekat pada masing-masing pihak yang menandatangan perjanjian ini dan tidak dapat dilimpahkan kepada apoteker lain dalam jabatan yang sama atau pihak-pihak lain yang menggantikannya. (4) Apabila PIHAK KEDUA meninggal dunia selama masa perjanjian, maka PIHAK PERTAMA berhak melakukan langkah-langkah untuk menjaga berlangsungnya pelayanan kefarmasian atas peserta tanpa melanggar peraturan perundang-undangan. (5) Dalam hal PIHAK KEDUA meninggal dunia, maka ahli waris berkewajiban untuk menyelesaikan hutang-hutang finansial yang menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA apabila masih ada kewajiban untuk itu. PASAL 12 BERAKHIRNYA PERJANJIAN Perjanjian ini berakhir dalam hal : a. Jangka waktu perjanjian telah habis; b. Pembatalan atau pemutusan perjanjian atas kesepakatan kedua belah pihak; c. Pembatalan atau Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak; d. Perjanjian gugur demi hukum. PASAL 13 PEMUTUSAN PERJANJIAN (1) Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 jo Pasal 1257 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang cara mengakhiri perjanjian, salah satu pihak dapat memutuskan perjanjian ini secara sepihak tanpa menunggu keputusan hakim apabila salah salah satu pihak melanggar salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini. (2). Pemutusan Perjanjian secara sepihak, cukup dinyatakan melalui “Surat Pemutusan Perjanjian” yang diterbitkan oleh pihak yang melakukan pemutusan; (3). Pemberitahuan Pemutusan Secara Sepihak melalui jasa Pos atau jasa Kurir kepada alamat para pihak dalam Perjanjian ini, dianggap sah. (4). Segala kerugian yang ditimbulkan akibat dibatalkannya perjanjian ini menjadi tanggungan pihak yang menimbulkan kerugian. PASAL 14 TATACARA PEMUTUSAN SECARA SEPIHAK (1) Dalam hal PARA PIHAK melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan perjanjian ini, salah satu pihak dapat melakukan peneguran/peringatan secara tertulis kepada pihak lainnya. (2) Dalam hal teguran tidak diindahkan, pihak yang menegur dapat melanjutkan tegurannya dengan menerbitkan Surat Peringatan ke-1, ke-2 dan ke-3 / terakhir.

7

(3) Apabila pihak yang ditegur/diberikan surat peringatan tidak menghiraukan surat peringatan ke-1, ke-2 dan ke-3, pihak yang menegur dapat menghentikan perjanjian secara sepihak. (4) Jangka waktu antara Surat Peringatan (SP) ke-1, ke-2 dan ke-3 masing-masing minimal selama 14 (empat belas) hari. PASAL 15 KEDAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut Force Majeure) adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. Force Majeure tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokkan umum, kebakaran, dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini. (2) Dalam hal terjadinya peristiwa Force Majeure, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeure, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa Force Majeure tersebut. Pihak yang terkena Force Majeure wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa Force Majeure berakhir. (3) Apabila peristiwa Force Majeure tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami Force Majeure akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini. (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab Pihak yang lain. PASAL 16 PENYELESAIAN PERSELISIHAN (1) Jika terjadi perselisihan dalam melaksanakan perjanjian ini para pihak wajib sebelumnya menyelesaikannya secara musyawarah kekeluargaan. (2) Jika cara penyelesaian perselisihan tersebut pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak menyatakan memilih domisili hukum pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang.

PASAL 17 PEMBERITAHUAN (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataanpernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung, pos, ekspedisi, atau faksimili dialamatkan kepada:

8

PIHAK PERTAMA:

Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Subang Jl. Brig Jend Katamso No. 37 Subang Up. : Dr. H. Nunung Syuheri, MARS Faksimili : (0260) 411421/412031 Telepon : (0260) 411421

PIHAK KEDUA :

............................... ............................... Up. : ....................... Faksimili : ....................... Telepon : ....................

atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh PARA PIHAK, satu kepada yang lain, secara tertulis. (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, apabila pengiriman dilakukan melalui pos atau ekspedisi maka dianggap diterima sejak ditandatanganinya tanda terima atau maksimal 5 hari kerja sejak dikirimkannya surat tersebut sedangkan pengiriman melalui telex atau faksimili dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (answerback) pada pengiriman telex dan konfirmasi faksimile pada pengiriman faksimili. (3) Perubahan/penggantian dari alamat-alamat tersebut di atas, wajib diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. PASAL 18 LAIN-LAIN (1). Pengalihan : Hak dan kewajiban Perjanjian ini tidak boleh dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, kecuali dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis. (2). Keterpisahan : Jika ada salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini ternyata tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum atau keputusan yang berlaku, maka PARA PIHAK dengan ini setuju dan menyatakan bahwa keabsahan, dapat berlakunya, dan dapat dilaksanakannya ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini tidak akan terpengaruh olehnya. (3). Perubahan : Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu Perjanjian perubahan atau tambahan (addendum/ amandemen) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. (4). Hukum Yang Berlaku : Interpretasi dan pelaksanaan dari syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini adalah menurut hukum Republik Indonesia. PASAL 19 PENUTUP (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan semua data informasi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dan tidak diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK yang menandatangani Perjanjian ini. (2) PARA PIHAK dilarang untuk menambah tulisan-tulisan dan/atau coretan-coretan yang bertujuan untuk merubah dan/atau menambah syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan

9

dalam Perjanjian ini. Apabila salah satu pihak melanggar hal tersebut, maka tulisantulisan dan coretan-coretan yang dibuat oleh salah satu pihak tersebut menjadi tidak sah/tidak mengikat pihak lainnya. (3) Perjanjian ini dibuat dengan rangkap 2 (dua) dengan bermaterai cukup dengan kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (satu) untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) untuk PIHAK KEDUA. Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada waktu dan tempat seperti tersebut pada awal Perjanjian ini. PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA APOTEK........................... RSUD Kelas B Kabupaten Subang,

................................................ ......................

Keterangan

Dr. H. Nunung Syuhaeri, MARS. Direktur

: Warna Merah

: Saran di hilangkan

: Warna Hijau

: Saran di tambahkan

10