Surv. Terpadu Penyakit 26q2i

|



ë ! ë | " # ë "" "" $ !|% "# # " & " " ë ' ! |%! ë (

"#" #" # $"! ë ) *" ! " "!

|

ë + , (+ | )

' | " ' KepMenKes No. 1116/ tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan ' Ruang Lingkup : [ SE Penyakit Menular [ SE Penyakit Tidak Menular [ SE Kesehatan Lingkungan [ SE Masalah Kesehatan [ SE Kesehatan Matra

' Pelaksanaan surveilans perlu disusun :

[ Surveilans khusus (penyakit dan faktor risiko) [ Surveilans rutin terpadu

Surveilans Terpadu Penyakit ' KepMenKes No. 1479/MENKES/SK/X/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular (Surveilans Terpadu Penyakit-STP) ' Ruang Lingkup : [ STP berbasis Puskesmas [ STP berbasis Rumah Sakit [ STP berbasis Laboratorium [ STP berbasis KLB [ STP berbasis Puskesmas Sentinel [ STP berbasis Rumah Sakit Sentinel

Surveilans Terpadu Penyakit ' STP sebagai bahan kajian untuk menunjang program pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular di Kabupaten/Kota, Propinsi dan Nasional ' STP sebagai sumber data SKD-KLB dan sistem deteksi dini KLB di unit pelayanan kesehatan, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Dinas Kesehatan Propinsi dan Departemen Kesehatan ' STP sebagai bagian jejaring Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular di Kabupaten/Kota, Propinsi, Nasional dan Internasional

Surveilans Terpadu Penyakit 'STP merupakan kebutuhan mendesak sehingga perlu percepatan pelaksanaan di setiap daerah 'Permasalahan Perubahan SP2TP, SST STP [ Perbedaan variabel umur, jenis kelamin dan definisi kasus, terutama di RS [ Perekaman data di Propinsi dan Pusat menurut Kabupaten/Kota [ Distribusi menggunakan file software dan legalitas

Surveilans Terpadu Penyakit (KepMen 1497)

' STP mulai dilaksanakan mulai Januari 2004 ' Prioritas Nasional 2004 adalah STP-Puskesmas Sentinel, STP-RS Sentinel serta STP-KLB ' Perubahan variabel dan pengembangan STP lain sesuai dengan kemampuan Propinsi dan Kabupaten/Kota ' Pengembangan software di Pusat dan Daerah ' Sarana penunjang diupayakan oleh masingmasing unit pelaksana surveilans sesuai dengan KepMen.