Rks Paving Block 2v2d1b

SYARAT-SYARAT TEKNIS PEKERJAAN (SPESIFIKASI) PEKERJAAN PEMASANGAN PAVING BLOCK Pasal 1 PENGGUNAAN PERSYARATAN TEKNIS 1. Persyaratan Teknis ini merupakan Pedoman dalam pelaksaan pekerjaan-pekerjaan (yang disebut kegiatan) termasuk seluruh konstruksi dan pekerjaan-pekerjaan lainnya sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. 2. Kecuali disebutkan lain, maka setiap bagian dalam persyaratan teknis ini berlaku untuk seluruh konstruksi yang termasuk dalam pekerjaan kegiatan ini, disesuaikan dengan gambar-gambar,

keterangan-keterangan

tambahan

tertulis

dan

perintah-peritah

Direksi/Pengawas. 3. Semua pekerjaan yang ditentukan dalam dukumen ini mengacu dan harus mengikuti persyaratan tersebut pada Bab II Pasal 1 dan Standard Nasional Indonesia (SNI), Standard Konsep Standard Nasional Indonesia (SK SNI), serta peraturan-peraturan Nasional Internasional lain yang ada hubungannya dangan pekerjaan ini. 4. Standard-standard utama yang dipakai adalah standard-standard yang dibuat dan berlaku resmi dinegara ini, apabila tidak terdapat standard yang dapat diberlakukan terhadap pekerjaan tersebut, maka harus digunakan standard internasional yang berlaku atas pekerjaan-pekerjaan tersebut atau setidak-tidaknya standard dari Negara produsen bahan yang menyangkut pekerjaan tersebuat yang dibelakukan. 5. Gambar denah, potongan-potongan dinyatakan dalam gambar rencana dan dijelaskan pula dalam gambar detail lengakap dengan ukurannya. Dan apabila terdapat ketidak jelasan dalam ukuran pada gambar, maka Pelaksana wajib meminta penjelasan dan petunjuk kepada Direksi/Pengawas Teknik sebelum pekerjaan dikerjakan. Pasal 2 LOKASI PEKERJAAN 1. Lokasi Pekerjaan terletak di Rumah Susun Daya Kota Makassar

1

Pasal 3 PEKERJAAN PENUNJANG KEGIATAN 1. Kantor Lapangan dan Gedung a. Pelaksana harus menyediakan kantor lapangan sebagai Kantor direksi dan Kantor Pelaksana termasuk perlengkapannya yang cukup memadai sebagai ruang kerja/ruang rapat lapangan (site meeting). b. Pelaksana harus pula menyediakan gudang penyimpanan material di lokasi Kegiatan yang ditempatkan pada posisi yang aman dan strategis sehingga tidak mengganggu kelancaran pekerjaan. c. Biaya pembuatan bagunan sederhana atau biaya sewa bangunan dan perlengkapan untuk maksud tersebut pada poin a dan b diatas, menjadi beban Pelaksana. 2. Izin-izin Pengurusan izin-izin yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan sampai selesai biaya-biaya yang timbul karenanya jadi beban Pelaksana dan harus sudah diperhitungkan sebelumnya. 3. Mobilisasi/Penyediaan Peralatan Apabila untuk melaksanakan pekerjaan ini diperlukan kendaraan/alat-alat berat atau peralatan-peralatan lain yang dipandang perlu untuk menunjang pelaksanaan Pekerjaan, maka hal ini menjadi kewajiban Pelaksana untuk menyediakannya, dan seluruh biaya yang timbul menjadi beban dan kewajiban Pelaksana. 4. Sarana/Kelengkapan Penunjang Lain-lain a. Pelaksana harus memperitungkan adanya fasilitas penerangan dan penyediaan air bersih yang cukup pada saat penyediaan pekerjaan. b. Pelaksana harus menyediakan lampu-lampu penerangan apabila pekerjaan tersebut dilaksanakan pada malam har, termasuk pula kabel-kabel serta alat yang diperlukan lampu-lampu penerangan yang akan menjamin lancarnya pekerjaan. c. Pelaksana harus menyediakan rambu-rambu untuk keperluan lalulintas melewati jalan dan rambu tersebut cukup jelas untuk menjamin lancarnya pekerjaan. d. Kotak obat-obatan lengkap dengan isinya pertolongan pertama pada kecelakaan hares selalau tersedia selama masa pelaksanaan pekerjaan. e. Pelaksana harus mengusahakan atas tanggunganya sendir, langkah-langkah dan peralatan yang perlu untuk melindungi pekerjaan dan bahan-bahan yang digunakan agar tidak rusak dan berkurangnya mutu karena pengaruh cuaca. f.

Apabila sewaktu-waktu Pemberi Tugas atau tamu-tamu yang berkepentingan atas pelaksaan Pekerjaan mengadakan peninjauan loksi pekerjaan, atas diselenggarakan Site Meeting, Pelaksana harus menyediakan konsumsi.

2

Pasal 4 GAMBAR - GAMBAR 1. Gambar-gambar rencaan untuk pekerjaan ini akan diberikan kepada Pelaksana dan gambar tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen kontrak. Gambar-gambar tersebut adalah gambar-gambar yang paling akhir setelah diadakan perubahan-perubahan dan merupakan patokan bagi pelaksana pekerjaan. 2. Pelaksana wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi-spesifikasi yang berhubungan dengan hal itu. Tidak dibenarkan menarik keuntungan dari kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan pada gambar atau perbedaan ketentuan antara gambar dan isi spesifikasi-spesifikasi. 3. Apabila ternyata terdapat kekurangan dan hal lain yang meragukan, Pelaksana harus mengajukan kepada Direksi secara tertulis, dan Direksi akan mengoreksi dan menjelaskan gambar-gambar rencana tersebut untuk kelengkapan yang telah disebutkan dalam spesifikasi. 4. Penyimpangan keadaan lapangan terhadap gambar rencana akan ditentukan selanjutnya oleh Direksi, dan akan disampaikan kepada Pelaksana secara tertulis. Pelaksana harus menyiapkan gambar-gambar yang mengajukan perbedaan antara gambar-gambar kontak dan gambar-gambar pelaksanaan, semua biaya untuk menyiapkan dan mencetak akan ditanggung oleh Pelaksana. 5. Apabila pekerjaan telah selesai dilaksanakan, Pelaksana harus membuat gambar lengkap sesuai pelaksaan dilapangan atau As Built drawing termasuk gambar-gambar setelah terjadi perubahan dan harus diserahkan kepada pihak Pekerjaan sebelum megajukan termyin terakhir. Pasal 5 RENCANA KERJA Pelaksana harus menyiapkan suatu rencana kerja dan harus disampaikan kepada Direksi. Rencana kerja tersebut harus mencakup : 1. Tanggal mulai, serta selesainya pekerjaan konstruksi dan atau pemasangan. Instruksi dari berbagai bagian termasuk pengujiannya. 2. Jam kerja bagi tenaga-tanaga yang disediakan oleh Pelaksana. 3. Jumlah dari tenaga kerja yang dipakai pada setiap tahap pekerjaan disertai dengan latar belakang pendidikan serta pengalamannya. 4. \Macam serta jumlah mesin-mesin serta alat-alat yang dipakai pada pelaksanaan pekerjaan. 5. Cara pelaksanaan pekerjaan.

3

Pasal 6 PENGADAAN MATERIAL 1. Pengadaan bahan/material harus berpedoman pada Sysrat-Syarat Teknis dan Gambar Rencana, baik ditinjau dari segi kualitas, kualitas ataupun ukuran-ukuran sebagaimana yang disyaratkan, dimana Direksi/Pengawas

Teknik behak menolak bahan

bagunan yang tidak sesuai dan Pelaksana berkewajiban segera menyingkirkan bahan yang tidak sesuai tersebut dari lokasi pekerjaan. 2. Cara penyimpanan/penimbunan/penumpukan bahan bangunan harus memenuhi persyaratan yang sesuai dengan masing-masing jenis bahan atau sesuai petunjuk Direksi/Pengawas Teknik. 3. Apabila suatu bahan yang disyaratkan tidak terdapat dipasaran, maka dapat diganti dengan bahan lain yang sejenis dan setara, dimana sebelumnya Pelaksana harus mengkonsultasikan terlebih dahulu dengan Direksi/Pangawas Teknik. 4. Pelaksana harus menyediakan air kerja atas biaya sebdiri. Pasal 7 JENIS DAN MUTU BAHAN 1. Semua banhan yang dipakai harus berkualitas baik. 2. Semen yang digunakan adalah Portland Cemen (PC) type 1 yang berkualitas baik dalam artian belum mengeras/membatu. 3. Bahan batu dipakai batu kali atau batu gunung pecah ukuran 10-20 cm, terdiri dari batuan keras dengan permukaan keras tanpa cacat dan retak dan bebas dari kotoran lumpur. 4. Bahan pasir harus dari butiran alami yang keras dan kandungan lempung atau bahan lolos saringan No. 200 tidak boleh melebihi 6% dari berat pasir. 5. Agregat keras (kerikil) adalah kerikil alam dengan butiran yang keras dan bergradasi menerus dengan diameter maksimum 3 cm. Buritanya harus bersih dengan kandungan lumpur maksimim 1%. 6. Bahan air harus bebas dari bahan-bahan yang merusak seperti lumpur, miyak, asam dan unsure organik.

4

Pasal 8 PENYEDIAAN PERALATAN DAN TENAGA 1. Peralatan dan Tenaga Kerja yang diperlukan bagi pelaksaan pekerjaan harus disediakan/disiapkan sendiri oleh Pelaksana dengan jumlah dan kapasitas/kemampuan yang memadai sesuai dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan dan harus disetujui oleh Direksi/Pengawas Teknik. 2. Pelaksana harus mengajukan daftar peralatan secara terperinci, yang akan digunakan untuk melaksanakan pekerjaan. Daftar tersebut harus disetujui oleh Direksi dalam hal pembuatanya, nomor pengenal, kondisi dan rencana waktu tiba dilokasi pekerjaan. 3. Kerusakan yang timbul pada bagian atau keseluruan alat-alat tersebut yamg akan menggagu pelaksanaan pekerjaan harus segera diperbaiki atau diganti, sehingga Direksi menganggap pekerjaan segera dimulai. Pasal 9 PENJELASAN UMUM 1. Semua urayan yang tercantuk dalam persyaratan ini termasuk gambar kerjan adalah mengikat dan akan dinyatakan lebih lanjut dalam masing-masing bagian pada pasalpasal berikut dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan. 2. Apabila ada bagian yang tidak disebutkan dalam urayan ini, pelaksanaannya disesuaikan dengan gambar. 3. Jika terdapat perbedaan gambar dengan uraiyan ini, Pelaksana

diwajibkan

menghubungi Direksi guna mendapatkan pemecahanya. 4. Jika terdapat kekurangan pada gambar kerja dan penjelasan, Pelaksana dapat melengkapinya dengan petunjuk Direksi. Pasal 10 PEMBERSIAN LOKASI 1. Lapangan harus dibersihkan dari semak-semak, dan sisa-sisa bongkaran/sampah dan lain-lain. 2. Pohon-pohon

kayu

yang

menggangu

kelancaran

harus

ditebang,

dan

hasil

penebangannya dibuamg sesuai tempat yang ditentukan Direksi.

5

Pasal 11 PENGUKURAN, PEMOTONGAN DAN PEMASANGAN BOUWPLANK 1. Semua pekerjaan pengukuran dan pematokan yang bertalian dengan pekerjaan ini menjadi tanggung jawab Pelaksana dilaksanakan dengan alat ukur yang baik atau sesuai kebutuhan seperti : Theodolit, Water Pas dan Roll Meter. 2. Pelaksana harus mengerjakan pengukuran dan pematokan untuk menentukan kedudukan dan peil dasar konstruksi sesuai dangan gambar rencana. Pelaksanaan ini harus seluruhnya telah di setujui oleh Direksi sebelum memulai pekerjaan sebelumnya. Pelaksana harus menaati dan meneliti ukuran-ukuran yang tertera pada gambar, dan apabila ada perbedaan pada gambar harus dilaporkan dan dibicarakan dengan Direksi/Pengawas untuk pemecahany. 3. Direksi harus melaksanakan revisi pemasangan patok tersebut apabila dipasang perlu dan Pelaksana harus mengerjakan revisi tersebut dengan petunjuk Direksi. 4. Sebelum melaluai pekerjaan pemasangan patok tersebut, Pelaksana harus memberikan pada Direksi dalam waktu tidak kurang dari 2 x 24 jam sebelumnya, sehingga direksi dapat menyiapkan peralatan yang perlu untuk melakukan pengawasan. 5. Pekerjaan mematok yang sudah sesuai diukur oleh Pelaksana untuk kemudian disetujui oleh Direksi. Hanya hasil pengukuran yang telah disetujui oleh Direksi dapat digunakan sebagai dasar pembayaran. 6. Seluruh biaya yang diperlukan pekerjaan yang dimaksud dalam pasal ini manjadi beban pihak Pelaksana. Pasal 12 PAPAN NAMA KEGIATAN Pelaksana harus memasang papan nama kegiatan pada lokasi kegiatan dengan ukuran dan panjang lebar 80x120 cm2 sebagai papan nama pemberitahuan yang berisikan informasi pekerjaan yang akan dilaksanakan, pembiayaan, jangka waktu pelaksanaan, nama Konsultan pengawas dan Kontaktor pelaksanaan. Papan nama kegiatan ini dipasang sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai dan seluruh biaya yang timbul manjadi beban dan kewajiban Pelaksana.

6

Pasal 13 ISTRASI DAN DOKUMENTASI 1. istrasi a. Pelaksana wajib menyediakan buku Direks dan buku tamu yang ditemukan pada kantor Direksi. b. Membuat Reques Sheet untuk meminta persetujuan Direksi/Pemngawas tantang kesiapan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. c. Membuat laporan harian tentang pelaksanaan kegiatan. d. Bila pelaksanaan pekerjaan berlansung ditemui hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan kontrak (Addendum)dalam pariasi volume pekerjaan, maka Pelaksana wajib membuata perhitungan tamba/kurang dengan memperoleh persetujuan dari pihak pemilik kegiatan dan dan hasil perhitungan terlebih dahulu harus diperiksa oleh konsultan pengawas. 2. Dokumentasi Pelaksana wajib mengambil rekaman pekerjaan pada kondisi 0 % (nol persen), 50 % (lima puluh persen), dan 100 % (seratus persen). Pasal 14 GALIAN TANAH BIASA 1. Uraian Bagian ini meliputi semua galian tanah yang nyata-nyata tertera dalam gambar dan syarat-syarat teknik. 2. Penggalian a. Penggalian harus dilakukan untuk mencapai garis elevasi dan permukaan dan kedalaman yang disyaratkan atau ditentukan dan diindikasikan dalam gambar dengan cara yang demikian rupa, sehinga persyaratan dari pekerjaan selanjutnya terpanuhi. b. Galian pondasi harus mempunyai lebar yang cukup untuk membangun maupun memindahkan rangka\bekesting yang diperlukan, dan juga untuk mengadakan pembersian. c. Apabila terjadi kesalahan dalam penggalian untuk dasar pondasi sehingga dicapai kedalaman yang melebihi apa yang tertera dalam gambar, maka kelebihan dari pada galian harus diukur kembali dengan pasir dan dipadatkan. d. Material hasil galian harus segera disingkirkan dari lokasi pekerjaan, agar tidak menghambat lalulintas.

7

Pasal 15 PASANGAN BATU KALI/GUNUNG

1. Uraian: Bagian ini meliputi penyedian peralatan, tenaga kerja dan dan pemasangan semua pekerjaan pemasangan baru kali atau bagian-bagian lain yang menggunakan batu kali sesuai dengan gambar dan persyaratan disini. 2. Pemasangan: a. Pekerjaan pemasangan batu kali dilaksanakan dengan ukuran dan bentuk-bentuk yag ditunjukan dalam gambar. b. Tiap-tiap batu harus dipasang penuh dengan adukan, sehinga semua hubungan batu melekat satu sama lain dengan sempurna. c. Setiap batu harus dipasang diatas lapisan dan diketok ditempatnya hinga teguh/kuat.

d. Adukan harus penuh ronga-ronga atara batu, untuk mendapat massa yang kuat dan integral. 3. Adukan Perbaikan campuran motral yang digunakan pada pada pemasangan batukali seperti yang disebutkan diatas adalah 1 zak Portland Coment (PC) : 3 orang pasir

Pasal 16 TIMBUNAN 1.Uraian a. timbunan yang dicakup dalam hal ini,yaitu timbunan biasa dan tibunan pilihan. b. Timbunan pilihan akan digunakan sebagai lapisan perbaikan tanah dasar (improve sub grade)untuk meningkatkan daya dukung tanah dasar. c. Pekerjaan ini juga mencakup timbunan secara manual atau mekanis, dikerjakan sesuai dengan Spesifikasi ini dan sangat mendekati garis dan ketinggian yang ditujukan dalam gambar atau sebagaimana diperintahkan oleh Direksi Teknik. 2 Persyaratan 1)Standar Rujukan Standar Nasional Indonesia (SNI) SNI 03-1742-1989 : Metoda Pengujian kepadatan ringan untuk tanah SNI 03-1744- 1989: Metoda Pengujian CBR Laboratorium SNI 03-Z828-1992 : Metoda pengujian kepadatan lapangan dengan alat konus pasir. 2) Toleransi Dimensi a) Setelah pemadatan lapis dasar perkerasan (sub grade), toleransi elevasi permukaan tidak boleh lebih dari 20 mm dan toleransi kerataan maksimum 10 mm yang diukur dengan mistar panjang 3 m arah memanjang dan melintang.

8

b) Seluruh permukaan akhir timbunan yang terekpos harus cukup rata dan harus memiliki memiliki kelandaian yang cukup untuk menjamin aliran air permukaan yang bebas. c) Permukaan akhir lereng timbunan tidak boleh bervariasi lebih dari 10 cm dari garis profil yang ditentukan. 3) Persyratan bahan a) Tibunan Biasa 1) Timbunan yang diklasifikasikan sebagai timbunan biasa harus terdiri dari bahan galian tanah yang disetujui oleh direksi pekerjaan sebagai bahan yang memenuhi syarat untuk digunakan dalam pekerjaan timbunan. 2) Bahan untuk timbunan biasa tidak boleh dari bahan galian tanah yang mempunyai sifat sifat sebagai berikut : a) Tanah yang mengandung organik, serta tanah yang mengand ung daun-daun, rumput-rumputan,akar dan sampah. b) Tanah yang mempunyi sifat kembang susut tinggi c) tanah dengan kadar air alamiah sangat tinggi yang tidak mungkin dikeringkan untuk memenuhi toleransi kadar air pada saat pemadatan. b) Timbunan Pilihan (Selected material) 1) Timbunan hanya boleh diklasifikasikan sebagai Timbunan Pilihan bila digunakan pada lokasi dan untukdan untuk maksud dimana dimana timbunan pilihan telah ditentukan atau disetujui secara tertulis oleh direksi pekerjaan 2) Timbunan yang diklasifikasikan sebagai timbunan pilihan harus terdiri dari bahan tanah,tanah berbatu,batu berpasiratau limestone yang memenuhi semua ketentuan untuk timbunan biasa dan sebagai tambahan dan sebagai tambahan harus memiliki sifat tertentu yang tergantung dari maksud penggunaanya,seperti diperintahkan atau disetujui oleh direksi pekejaan. 3) Bahan timbunan pilihan yang akan digunakan bilamana pemadatan dalam keadaan jenuh atau banjir yang tidak dapat dihindari,haruslah pasir atau krikilatau bahan berbutir bersih lainya dengan indek Plastisitas maksimum 6%. Pasal 17 URUNGAN PASIR DIBAWAH LANTAI 1. Uraian Bagian ini meliputi semua pekerjaan urungan pasir yang nyata-nyata tertera gambar dan syarat-syarta teknik. 2. Pengurungan a. Pekerjaan pengurungan dilakukan sebelum pekerjaan pengecoran beton tumbuk pada lantai saluran. b. Pasir dihampar secara merata dengan ketebalan yang telah ditentukan dan mengacu pada tebal yang tertera pada gambar rencana, dan dilakukan penyiraman hingga tercapai kepadatan yang memadai.

9

Pasal 18 PEKERJAAN BETON BERTULANG 1. Lingkup Pekerjaan Bagian Pekerjaan meliputi pengadaan dan pemasangan dari semua macam beton biasa, beton bertulang dengan penulangannya termasuk bekisting, finising dan pekerjaan-pekerjaan-pekerjaan yang nyata-nyata termasuk dalam pekerjaan ini. Pekerjaan beton bertulang dengan adukan 1 Pc : 2 Psr : 3 Krl dilaksanakan untuk deuker plat dan lain-lain seperti ditentukan pada gambar. 2. Referensi: Kecuali ditentukan lain, maka semua pekerjaan beton harus mengikuti ketentuanketentuan seperti tertera dalam: a. SNI 1734 – 1986 – F b. SKBI – Pedoman Perencanaan untuk Rumah dan Gedung c. Pedoman Beton d. Spesifikasi Bahan bagunan e. Pedoman Perencanaan Konstruksi Kayu Untuk Rumah dan Gedung 3. Material Bahan-bahan/material yang digunakan untuk pekerjaan ini harus memenuhi syaratsyarat sebagai berikut: a. Agregat Agregat harus terdiri dari gradasi-gradasi yang halus sampai kasar, dan harus sesuai dengan persyaratan dalam ketentuan-ketentuan beton. Agregat kasar menggunakan kerikilalamdegan ukuran 2/3. Penyimpanan harus sedemikian rupa, sehingga bebas dengan kontabinasi dengan bahan-bahan yang dapat merusk. b. Semen:  Semen yang dipakai harus bermutu baik, tidak berbatu, seperti disyaratan dalam NI 8 Bab 3-2  Semen ini harus dibawah ketempat pekerjaan dalam kemasan standar dari pabrik dan terlindung.  Untuk pelaksanaan pekerjaan beton ini penyediaan jasa harus mengusahakan hanya menggunakan satu merk semen saja. c. Besi Tulangan:  Besi untuk tulangan penyimpanannya harus bebas dari kontaminasi lansung dari udara, tanah lembab, aspal, oli, (minyak) dan gemuk.  Pengikat tulangan beton harus menggunakan kawat beton yang berukuran garis tengah minimal 1mm.

10

d. Air: Air yang dipakai pengecoran harus bersih, dalam artian tidak mengandung lumpur dan bahan-bahan kimia yang dapat mempengaruhi kekuatan beton. e. Bekisting: Bahan cetakan beton (bekisting) menggunakan kayu klas III, kecuali Direksi/ Pengawas menegaskan lain. 4. Pelaksanaan a. Proporsi ~ Kecuali gambar nmenentukan lain, maka adukan beton harus mutu beton K 225 dengan komposisi 1 : 2 : 3. b. Pengecoran Beton ~ Sebelum pengecoran dilaksanakan, bekisting harus bersih dari kororan-kororan dan bahan-bahan lain. Alat-alat pengaduk beton (beton molen) dan alat pembawa juga harus bersih. Penulangan arus dimatikan pada posisinya, serta harus diperiksa terlebih dahulu. ~ Dimensi semua beton tertera pada gambar bestek dan detail. Jika terdapat ketidak cocokan pada ukuran, penyedian jasa diwajibkan memintah pertimbangan terlebih dahuku dari Direksi. ~ Besar diameter besi tulangan harus sesuai dengan kententuan dalam gambar. Jika suatu diameter tidak terdapat pasaran, penyedia jasa diwajibkan membicarakan terlebih dahulu dengan pihak Diresi. ~ Peraturan-peraturan mengenai pelaksanaan pekerjaan beton yang tidsk tercantum dalm RKS ini, dipakai peraturan yang termuat dalam SK SNI T-15-1991-03 sebagai syarat. ~ Agar pemeriksaan dan persetujuan dari Direksi atau pelaksana pengecoran beton dapat diberikan pada waktunya, penyedian jasa diwajibkan menyampaikan pemberitahuan tentang rencana pengecoran 2 x 24 jam sebelumnya. ~ Bekisting baru boleh dibongkar setelah beton mengalami periode pengerasan sebagaimana diatur pada SK SNI T-15-1991-03, dan sementara itu penyiraman harus selalu disediakan. 5. Bekisting a. Seluruh bahan pekerasan bekisting menggunakan papan terentang (kayu klas III) dan balok 5/50 cm, kecuali Direksi/Pengawas menegaskan lain, dan untuk mendapatkan cetakan yang memenuhi syarat pekerjaan bekisting harus dikerjakan oleh tukang yang ahli. b. Celah-celah antara papan bekisting harus cukup rapat, agar waktu mengecor tidak

11

ada air adukan yang lolos, sebelum mulai mengecor bagian dari dalam bekisting harus disiram air dan dibersihkan dari kotoran. Bekisting harus direncanakan, dilaksanakan dan diusahakan sedemikian rupa agar waktu pengecoran dan pembokaran tidak mengakibatkan cacat-cacat, gelombang-gelombang maupun perubahan-perubahan bentuk, ukuran-ukuran ketinggian-ketinggian serta posisi pada dari pada beton yang akan dicor. c. Penyangga-penyangga harus diberi jarak antara, yang dapat mencegah defleksi bahan-bahan bekisting. Bekisting serta smbungan-sambungan harus rapat, sehinga mencega

kebocoran-kebocoran

adukan

selama

kebocoran.

Lubang-lubang

sementara harus disediakan dalam bekisting untuk memudahkan pembersiahan. d. Pembokaran Bekisting: Baekisting harus dibongkar dengan cara sedemikian rupa, sehingga dapat menjamin keselamatan penuh atas struktur yang dicetak. 6. Contoh-contoh: Sebelum melaksanakan pemasangan, terlebih dahulu penyedia jasa harus memberikan cotoh-contoh material yang akan dipakai guna mendapat persetujuan Direksi/Pengawas.

Pasal 19 PLESTERAN DAN ADUKAN 1. Uraian Bagian ini meliputi seluruh pekerjaan plesteran seperti yang ditunjukan pada recana. 2. Adukan Perbaikan campuran motral yang digunakan pada pada pemasangan batukali seperti yang disebutkan diatas adalah 1 zak Portland Coment (PC) : 3 orang pasir. 3. Pelaksanaan a. Sedapa munkan mempergunakan mesin-mesin pengaduk (moleng) dan peralatan memadai. Persiapan dan bersihkan permukaan-permukaan yang akan diplester, dari kotoran-kotoran dan bahan-bahan lain dapat merusak plesteran. Tukang-tukang plester yang dinilai tidak cakap, karena pekerjaan yang buruk harus diganti dengan yang baik. b. Plesteran/adukan yang tidak sesuai dengan persyataran teknis ini harus disingkirkan dari pekerjaan. c. Pekerjaan plesteran harus rata pada bidang pemasangannya, dan pekerjaan yang tidak rata harus diperbaiki sesuai perintah pengawas. c. Tebal plester yang dimaksud , kecuali dinyatakan lain adalah 10 mm dengan 12

toleransi maksimum 15 mm. Bilamana ketebalan ketebalan toleransi melampaui karna kondisi permukaan dinding harus diperbaiki. d. Adukan dibuat dalam jumlah yang dapat dipakai habis dalam waktu 45 menit. Adukan/plesteran dapat dipakai sampai batas adukan/plesteran tidak dapat diolah (lebih kurang dari 90 menit setelah adukan jadi). e. Membuang adukan/plesteran tanpa mesin pengaduk hanya dapat dilakukan dengan izin pengawas. f.

Membuang adukan/plesteran dengan mesin pengaduk (molen), bak molen harus benar-benar bersih. Isikan setengah sejumlah air yang dibuhtukan berikut masukan pasir, lalu tambahkan semen sementara bak pengaduk berputar, kemudian tambahkan air sesuai kebutuhan. Pasal 20 PEMASANGAN PAVING BLOCK

1. Uraian a. Pekerjaan paving block ini meliputi seluruh pekerjaan paving block seperti yang ditunjukkan dalam gambar kerja. b. Pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alatalat bantu lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan ini sehingga diperoleh hasil pekerjaan yang bermutu baik dan sempurna. c. Pekerjaan ini termasuk pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan “sub grade” dan lantai kerja sesuai dengan seluruh detail yang disebutkan / ditunjukkan dalam gambar. d. Kemiringan lantai dibuat ke arah pembuangan air seperti yan ditunjukkan dalam gambar. – 2. Persyaratan bahan a. Semua material yang akan digunakan harus memenuhi standar SII, terutama pada hal-hal kekuatan, ukuran, perubahan warna. b. Material paving blok yang digunakan setara dengan merek Conblock Indonesia atau lainnya ditentukan dengan test laboratorium atau sertifikat. c. Bahan-bahan yang dipakai sebelum digunakan terlebih dahulu harus diserahkan contoh-contohnya untuk mendapatkan persetujuan dari Direksi/Pengawas Lapangan/Tim Pengelola Teknis Kegiatan. d. Material lain yang tidak ditentukan dalam persyaratan di atas, tetapi dibutuhkan untuk penyelesaian / penggantian dalam pekerjaan ini, harus baru, kualitas terbaik dari jenisnya dan harus disetujui Konsultan Pengawas / Pemberi Tugas. e. Untuk pasangan paving blok yang langsung di atas tanah, maka lapisan pasir urug sub grade dan lantai kerja di bawahnya harus sudah dikerjakan dengan sempurna (telah dipadatkan sesuai persyaratan) dan memiliki kemiringan permukaan 2,5 % dan telah mempunyai daya dukung maksimal sesuai yang ditujukkan dalam gambar dan sesuai petunjuk Konsultan Pengawas / Pemberi Tugas. f. Pekerjaan-pekerjaan di bawah tanah, lubang service dan lainnya harus dikerjakan dan diselesaikan sebelum pekerjaan paving blok dilaksanakan. g. Sebelum pekerjaan dimulai, Kontraktor diwajibkan membuat shop drawing dari pola 13

h.

i.

j.

k.

paving block untuk disetujui Konsultan Pengawas / Pemberi Tugas. Jarak antara unit-unit pemasangan paving block yang terpasang (lebar siar-siar), harus sama lebar maksimum 5 mm, atau sesuai detail gambar serta petunjuk Konsultan Pengawas / Pemberi Tugas, yang membentuk garis-garis sejajar dan lurus yang sama lebarnya, untuk siar-siar yang berpotongan harus membentuk sudut siku dan saling berpotongan tegak lurus sesamanya. Pertemuan unit paving block dengan curb, trotoir harus menggunakan key block dan pemotongan harus menggunakan alat pemotong khusus sesuai persyaratan dari pabrik yang bersangkutan. Areal pemasangan paving block harus dipadatkan dengan plate vibrator ukuran plate 0,3 – 0,5 m2 dan mempunyai tekanan sentrifugal 1,6 – 2,0 ton. Pemadatan dilakukan 3 kali sebelum siar-siar di isi pasir, setelah itu dipadatkan dan diratakan beberapa kali dengan roller 3 ton. Area paving block tidak boleh digunakan sebelum seluruh area selesai dan terkunci. Pasal 21 PEMBERSIHAN AKHIR / FINISING

1. Pada akhir pekerjaan, seluruh permukaan pasangan batu dan sebagianya harus bersih dari sisa-sisa semen dan kotoran lainnya. 2. Gundukan-gundukan tanah bekas galian harus diratakan serta bahan-bahan yang tidak terpakai lagi harus diangkut keluar dari lokasi pekerjaan. 3. Bila ada bagian-bagian pekerjaan yang oleh suatu hal menyebabkan kecacatan pada bagian pekerjaan tersebu belum memenuhi persyaratn yang telah ditentukan, maka Pelaksana wajib melakukan perbaikan-perbaikan terhadap bagian-bagian pekerjaan tersebut.

Pasal 22 PENUTUP 1. Hal-hal yang belum diatur dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) ini, akan diatur dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak). 2. Semua batasan (definisi) dan ketentuan-ketentuan dalam RKS ini berlaku pula untuk kontrak. 3. RKS ini merupakan dokumen lelang yang tidak terpisahkan dengan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak).

14