Pt. Sumalindo Riani 1f5x5u

Nama : Riani Sukma Wijaya Jawaban kasus PT Sumalindo Lestari Tbk. Latar belakang Perusahaan

PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk adalah perusahaan kayu didirikan tanggal 14 April 1980 yang berbasis di Indonesia dan memulai kegiatan komersialnya sejak tahun1983. Kantor pusat SULI terletak di Menara Bank Danamon lantai 19 Jl Prof Dr Satrio Kav EIV/6 Mega Kuningan Jakarta dan kantor pusat operasional dan pabriknya berlokasi di Kalimantan Timur. PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk merupakan pabrik kayu terbesar di Kalimantan Timur dan telah memperkerjakan sebanyak 3700 staf. Kegiatan utama Perusahaan terdiri dari pengolahan kayu, kegiatan penerbangan, operasi hutan tanaman industri, serta perdagangan ekspor, impor dan lokal. Perusahaan ini memiliki sejumlah konsesi hutan alam dan konsesi hutan tanaman yang dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari. Pada tanggal 8 Maret 2013, perusahaan menjual seluruh sahamnya di PT. Sumalindo Alam Lestari kepada PT. Mentari Pertiwi Makmur. Sebelumnya, saham perusahaan ini tercatat di Bursa Efek Indonesia. Namun sejak tanggal 10 Juni 2013, pihak bursa memutuskan untuk melakukan penghentian sementara terhadap perdagangan efek perusahaan di seluruh pasar terkait dengan masalah pemberitaan media Tribun Kaltim yang menyebutkan bahwa Kantor Operasional PT Sumalindo Lestari Tbk yang berlokasi di Sengkotek Jl Cipto Mangunkusumo, kecamatan Loa Janan Ilir terbakar. Pada tahun 2013, perusahaan ini santer diberitakan karena terlibat masalah ilegal logging yang menyeret nama ipar Presiden Bambang Yudhoyono, yaitu Wijiasih Cahyasari alias Wiwiek. Meskipun pada bulan Aoril 2010. Wiwik jelas membantah bahwa pihaknya tidak terlibat dalam kasus ilegal logging perusahaan ini. Namun wiwiek nyatanya telah dipilih menjadi Presiden Komisaris PT Sumalindo sejak tanggal 21 September 2010. Melalui rapat umum pemegang saham luar biasa pada 21 September 2010. Wiwiek muncul menggantikan Ambran Sunarko. Pergantian ini diartikan beberapa pihak sebagai upaya permintaan perlindungan yang dapat membantu ruwetnya masalah perusahaan dengan melakukan lobby ke beberapa pemegang kewenangan seperti Mathius Salempang (selaku kepala kepolisian daerah kalimantan timur). Bahkan kepada jenderal Bambang Hendarso danuri (kepala kepolisian RI) dan Zulkifli Hasan (menteri kehutanan). Visi Perusahaan menjadi industri perkayuan terpadu dan bertanggung jawab sosial, memberikan solusi dengan menghasilkan produk-produk ramah lingkungan yang menggunakan bahan baku dari hutan yang dikelola secar lestari, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam lainnya. Misi perusahaan 



mengelola kelompok usaha industri perkayuan terpadu di bidang kayu lapis dan kayu lapis olahan. MDF serta produk-produk turunan lainnya yang berkaitan dengan industri perkayuan serta mempunyai tanggung jawab sosial. Menjaga keberlangsungan kebutuhan bahan baku yang dipenuhi dari hutan alam dan hutan tanaman yang dikelola berdasarkan prinsip pengelolaan hutan lestari.

 

Melakukan proses produksi yang memenuhi standar ramah lingkungan. Memberikan nilai tambah produk melalui peningkatan nilai disetiap proses tahapannya, pengembangan produk, sumber daya manusia dan jalu distribu.

Pertanyaan: 1. Lakukan analsis kemungkinan pelanggaran prinsip hak pemegang saham dan prinsip perlakuan setara kepada pemegang saham dalam kasus SULI OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) berupaya untuk memahami dan membantu pemerintahan-pemerintahan dalam menanggapi perkembangan dan persoalan baru, seperti tata kelola perusahaan, ekonomi informasi dan tantangantantangan dari populasi yang bertambah tua. Menurut OECD ada beberapa hak dasar pemegang saham. Hak dasar pemegang saham menurut OECD yaitu: a. Metode yang aman untuk regsistrasi kepemilikan. b. Menyampaikan atau mentransfer saham c. Mendapat informasi yang relevan dan maksimal mengenai perusahaan tepat waktu dan secara reguler. d. Berpartisipasi dan memberikan suara di RUPS e. Memilih dan mengganti anggota dewan f. Memperoleh bagian atas laba perusahaan Pedoman Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) mengenai perlakuan yang sama terhadap pemegang saham antara lain : 1. Prinsip one share one vote 2. Mengeluarkan suara sesuai dengan jenis, klasifikasi dan jumlah saham yang dimiliki 3. Berhak diperlakukan setara berdasarkan jenis dan klasifikasi saham yang dimilikinya Dari kasus SULI, dapat dilakukan analisis bahwa pihak manajemen perusahaan telah melakukan pelanggaran terhadap hak pemegang saham dan perlakuan yang setara terhadap pemegang saham. Jika dilihat dari aturan OECD tentang hak dasar pemegang saham, manajemen SULI telah melanggar poin c dan d, dimana pemegang saham dalam kasus ini pemegang saham publik tidak memperoleh informasi yang material dan relevan mengenai perusahaan, serta pemegang saham publik tidak ikut berpartisipasi dan memberikan suara pada RUPS. Sedangkan perlakuan yang setara terhadap pemegang saham, manajemen SULI telah melanggar prinsip yang telah diatur oleh KNKG. Pemegang saham publik tidak diberikan kesempatan untuk memberikan suara pada saat RUPS karena selalu digagalkan melalui voting dimana manajemen mendapat dukungan dari pemegang saham pengendali. Seharusnya perusahaan menerapkan prinsip one share one vote, dimana setiap pemegang saham berhak mengeluarkan satu suara. 2. Hitung hak kendali dan hak arus kas pemegang saham pengendali SULI serta simpulkan bagaimana dampak perbedaan hak kendali dan hak arus kas terhadap insentif ekspopriasi pemegang saham pengendali. Berdasarkan struktur kepemilikan SULI tahun 2009-2013, salah satu pemegang saham SULI yaitu PT. Sumber Grahara Sejahtera dimana pada tahun 2013 sebagai pemegang saham pengendali sebesar 24,63%. Sedangkan hak arus kas pemegang saham pengendali SULI adalah sebesar 99,99% x 24,63% = 24,62% Semakin besarnya hak kendali

dibandingkan hak arus kas, menimbulkan insentif untuk melakukan ekspropriasi atas pemegang saham minoritas. Dari hasil perhitungan diatas hak kendali lebih besar dibandingkan dengan hak arus kas walapun perbandingannya hanya 1%, tidak menutup kemungkinan terjadinya ekspropriasi atas pemegang saham minoritas SULI dikarenakan struktur kepemilikan pemegang saham pengendali dengan direksi SULI memiliki hubungan keluarga. Oleh karenanya, informasi mengenai pemegang saham pengendali perusahaan merupakan informasi penting bagi pemegang saham perusahaan khususnya pemegang saham minoritas. Samko Timber Limited PT SGS PT Sumalindo Lestari Tbk 3. Jelaskan dugaan Anda terhadap pola Abusive transaction yang mungkin dilakukan oleh manajemen dan/atau pemegang saham pengendali terhadap pemegang saham public SULI dan jelaskan mengapa hal tersebut terjadi? Pola abusive transaction yang dilakukan oleh pemegang saham pengendali terhadap pemegang saham publik SULI yaitu adanya konspirasi antara direksi dengan pemegang saham pengendali. Hal tersebut karena adanya hubungan kekeluargaan antara direksi dengan pemegang saham pengendali. Presdir SULI adalah Amir Sunarko sedangkan komisaris utamanya adalah Ambran Sunarko. Sedangkan pemegang saham pengendali SULI adalah PT Sumber Graha Sejahtera dimana pemegang saham dan direksinya dikendalikan oleh Aris Sunarko. Dari struktur kepemilikan tersebut sangat dimungkinkan terjadinya abusive transaction terhadap pemegang saham SULI, dimana keuntungan hanya memihak kepada keluarga Sunarko. Seharusnya pihak perusahaan mengungkapkan kepada para pemegang saham publik (minoritas) tentang siapa saja pemilik saham pengendali SULI, dimana hal tersebut sudah diatur pada UU PT Nomor 40 Tahiun 2007. Sehingga para pemegang saham publik mendapatkan informasi yang relevan dan transaksi yang berpotensi abusive bagi pemegang saham publik dapat ditangani. 4. Jelaskan pendapat Anda tentang tindakan yang ditempuh oleh Deddy Hartawan Jamin jika dilihat dari sudut pandang peraturan perundang-undangan di Indonesia Menurut pendapat saya, apa yang telah dilakukan oleh Dedy Hartawan Jamin sudah benar dengan mengajukan permohonan pemereksaan terhadap perseroan. Karena hak merupakan hak para pemegang saham minoritas dan dilindungi oleh peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia. Peraturan perundangundangan yang mengatur hak pemegang saham untuk mengajukan pemerikasaan perseroan adalah UU PT Nomor 40 Tahun 2007, dimana dalam pasal 138 berbunyi ‘para pemegang saham (minimum 10% dari seluruh jumlah saham yang memiliki suara) untuk mengajukan pemeriksaan terhadap perseroan’. Pasal tersebut memungkinkan pemegang saham non pengendali untuk melakukan pemerikasaan terhadap tindakan manajemen dan pemegang saham pengendali yang dicurigai merugikan pemegang saham non pengendali.