Program Inovasi Puskesmas f2a5v

Program Puskesmas Reformasi yang dilakukan di Kota Kupang mendorong munculnya inovasi – inovasi pelayanan di puskesmas yang menjadi lokasi program,’ demikian Walikota Kupang menyampaikan hal ini pada Pertemuan Koordinasi Kemitraan AIPMNH ( Provincial Coordination Committee – PCC ) Provinsi NTT di Hotel Sahid Gunawangsa Surabaya pada tanggal 31 Mei 2013. Inovasi - inovasi tersebut diantaranya adalah pengembangan Puskesmas Pasir Panjang sebagai Puskesmas Ramah Anak yang mendukung Program Kota Layak Anak di Kota Kupang. Sementara Puskesmas Bakunase sedang dalam proses untuk menuju Puskesmas Ramah Remaja , di Puskesmas Alak muncul inovasi untuk menyediakan Klinik Khusus Laki – Laki sehingga puskesmas ini lebih responsif gender, akses lansia juga dipermudah dalam pelayanan di Puskesmas Alak dimana mereka tidak harus antri di loket tapi bisa langsung dilayani di ruangan khusus bagi lansia. Ada beberapa dukungan kebijakan dari Pemerintah Kota untuk pelaksanaan program ini , diantaranya adalah sebagai berikut: 

Adanya RPJMD Kota Kupang 2013 – 2017 yang berperspektif Gender & Perlindungan Anak



Juknis BOK 2013 memasukan kegiatan Reformasi Puskesmas sebagai paket kegiatan



Komitmen Pemkot untuk mendorong dimulainya proses reformasi puskesmas di Sepuluh Puskesmas di Kota Kupang pada tahun 2014.



Rencana Pendekatan Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat Melalui Call Center

Di Kota Kupang Program Reformasi Puskesmas didukung oleh AIPMNH sejak tahun 2011 dimulai di Puskesmas Bakunase. Pada tahun 2012 program serupa dimulai juga di Puskesmas Pasir Panjang dilanjutkan di Puskesmas Sikumana. Pada awal tahun 2013 Puskesmas Alak berinisiatif memulai Program ini setelah melihat hasil reformasi puskesmas yang lain dengan memanfaatkan dana BOK sesuai dengan Juknis yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas reformasi merupakan kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas yang berorientasi pada kualitas pelayanan dan kepuasan pengguna layanan dengan melibatkan para pihak dalam proses pengembangannya. Perbaikan pelayanan dilakukan

secara komprehensif di internal Puskesmas

maupun melalui pemberdayaan masyarakat di wilayah pelayanan Puskesmas melalui pendekatan multi pihak. “ Yang direformasi adalah pola pikir, budaya kerja dan sistem menajemen sehingga bermuara pada terwujutnya pelayanan prima di puskesmas, ‘ demikian di tegaskan oleh Walikota Kupang dalam presentasinya. Walikota menyampaikan juga bahwa program reformasi puskesmas mendukung 3 misi RPJMD Kota Kupang 2013-2017 yaitu :

Misi 2 Mewujutkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Kupang yg Berkualitas Dengan sasaran pada Peningkatan kualitas SDM yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi serta berbudaya Misi

3

Meningkatkan

Mutu

Pelayanan

Publik

&

Penegakan

Supremasi

Hukum

Penyelenggaraan pemerintah yang baik & bersih sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat disertai dgn penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia Misi

5

Meningkatkan

Kesejahteraan

Sosial

Masyarakat

Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang memiliki kehidupan layak, terpenuhinya kebutuhan dasar dengan titik berat pada penanggulangan kemiskinan, penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, pengarusutamaan gender, perlindungan anak serta mitigasi bencana.

Email

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah berjalan sekitar 19 bulan. Suka tidak suka keadaan ini memiliki pengaruh di pelayanan kesehatan Indonesia. Puskesmas menjadi salah satu yang ikut mengalami perubahan sejak adanya JKN. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh dr. Anung Sugihantono, M.Kes selaku Dirjen Bina Gizi dan KIA Kementerian Kesehatan yang mengatakan bahwa puskesmas sebagai tumpuan kesehatan wilayah belum maksimal menjalankan fungsinya terutama di era JKN ini. Dan kini, Puskesmas beralih sebagai klinik pengobatan, perpanjangan tangan rumah sakit, menjadi “rumah sakit” dengan berlomba menjadi tempat rawat inap, money driven (mengejar kapitasi dan non kapitasi yang mana menjadi daya tarik puskesmas di daerah padat penduduk dan banyak orang miskin), mengejar otonomi keuangan untuk mengurangi beban Pemda melalui BLUD, UKM terbengkalai, kurangnya tenaga kesehatan masyarakat (gizi, sanitarian, promosi kesehatan) (Ascobat Gani, Ikkesindo). Dari apa yang terjadi di Puskesmas saat ini, Kami ingin membahas tentang UKM. Beberapa alasan tidak berjalannya program UKM di Puskesmas menurut beberapa penelitian:

Puskesmas masih ditujukan untuk upaya kuratif. Hal ini seperti penelitian yang dilakukan oleh Hidayat, F (2009). Dalam penelitiannya beliau menyatakan bahwa alokasi dana untuk program pelayanan kesehatan masyarakat sebesar 11.50% dari total pendapatan puskesmas. Hal ini dikarenakan dalam mengalokasikan anggaran, puskesmas mengacu pada peraturan daerah yang mengatur proporsi anggaran puskesmas. angka ini masih kecil dibandingkan dengan pelayan klinis dengan anggapan program pelayanan kesehatan masyarakat merupakan program vertikal, dengan sumber dana berasal dari pendapatan puskesmas dan subsidi pemerintah (pusat, provinsi dan daerah). Lain halnya dengan pelayanan klinis yang hanya bersumber dari pendapatan puskesmas. dalam mengalokasikan anggarannya, puskesmas belum diberikan kewenangan penuh karena masih mengacu pada peraturan daerah serta pemanfaatannya berdasarkan kebutuhan. Kurangnya SDM dan Dana. Penelitian Kudo, S (2009) menjelaskan bahwa pelaksanaan program pengendalian malaria disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya manusia dan dana yang ada dengan cara meningkatkan kemampuan advokasi kepada pemerintah daerah dan DPRD guna mendapatkan dukungan dalam melaksanakan program. Tidak kuatnya Tim dan budaya organisasi. Penelitian Syukur, A (2007) menjelaskan bahwa kekuatan tim berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja tim P2TB. budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja tim P2TB;

budaya

organisasi

memoderasi

positif

pengaruh

kekuatan tim terhadap kinerja tim P2TB Bukan program prioritas. Syamsurizal, S (2007) menyatakan bahwa program puskesmas santun usila telah dijalankan di Puskesmas kota Singkawang, namun belum optimal karena belum menjadi program prioritas, hal ini berakibat pada cakupan kunjungan yang belum mencapai target. Tidak ada dukungan dari Pemerintah Daerah (Pemda). Deseanto, N (2004) menjelaskan bahwa pembiayaan program malaria, imunisasi dan BP Puskesmas setelah otonomi daerah sebagian besar masih berasal dari Pusat. hal tersebut dikarenakan kemampuan Pemda Sanggau dalam membiayai program dengan dana dari PAD masih belum memadai karena PAD yang diperoleh sangat kecil bila dibandingkan dengan DAU dan DAK. Inovasi Program UKM di Puskesmas Agar Terlaksana Pada Era JKN: Alasan Kami ingin membahas UKM adalah karena saat ini UKM akan terdesak. Pembayaran kapitasi dan non-kapitasi oleh BPJS akan dilakukan berdasarkan Pay

for Performance (Pembayaran untuk kinerja)yaitu peningkatan kompensasi yang variabelnya berdasarkan kinerja yang ditetapkan bukan peningkatan gaji. Fungsinya untuk meningkatkan motivasi kerja SDM, meingkatkan kinerja lembaga dan meningkatkan akuntabilitas lembaga. Indikator kinerja pelayanan primernya yaitu keramahan petugas, jam buka pelayanan, angka rujukan yang baik, berjalannya kegiatan, kunjungan masyarakat. Hal ini akan sangat berat bagi Puskesmas karena beban petugas sudah tinggi sehingga Puskesmas akan sibuk. Hal yang akhirnya akan terjadi adalah fenomena UKM akan terdesak menjadi tidak terelakkan. Lalu, apa yang sebaiknya dilakukan oleh Puskesmas? Prof. Laksono Trisnantoro berharap Puskesmas tidak mengabaikan BPJS dan mencari inovasi-inovasi baru untuk UKM. Lalu bagaimana caranya untuk menjalankan UKM esensial (Promkes, kesling, KIA dan KB, Gizi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit)? Prof Laksono Trisnantoro memberikan beberapa inovasinya diantaranya 1. Tidak dikerjakan sepenuhnya oleh Puskesmas.

Dengan menggunakan Prinsip Social Determinant of Health, UKM akan dijalankan oleh Dinas Kesehatan, Dinas-dinas terkait yang mempunyai komponen kesehatan, LSM, Masyarakat mandiri. Sebagai informasi, di Pemerintah Pusat banyak anggaran kesehatan yang diberikan negara tidak melalui kemenkes melainkan diberikan melalui kementerian lain. Sedangkan di daerah, Anggaran APBN dan APBD untuk UKM diberikan ke berbagai Dinas dan swasta seperti : promkes (dinas pendidikan dan LSM), Kesehatan lingkungan (Dinas lingkungan hidup dan LSM), KIA dan KB (BKKBN dan LSM), Gizi (Dinas Pangan, LSM, masyarakat langsung), dan Pencegahan pengendalian penyakit (LSM). 2. Kegiatan UKM sebaiknya dikerjakan secara kontrak ke luar

Mengapa kegiatan UKM sebaiknya dikerjakan secara kontrak ke luar? (1) membutuhkan man-days karena banyak pekerjaan luar gedung, (2) membutuhkan kemampuan khusus, dan (3) sampai sekarang daya serap kemenkes dan dinas kesehatan masih rendah. Adanya pemikiran terhadap konsep contracting-out untuk UKM Primer dikarenakan (1) kemampuan dan staf yang terbatas di kantor-kantor pemerintah sehingga terjadi permasalahan pada penyerapan. (2) dianalogikan dengan pekerjaan di dinas PU

yang seluruhnya dilandasi konsep “contracting-out”. (3) kemungkinan pihak swasta/NGO mampu untuk menyediakan pelayanan lebih baik. (4) Meletakkan pemerintah sebagai peran pemberi dana dan mempunyai peran kontrol yang lebih besar untuk pelayanan tersebut. Dari yang telah kami paparan, bagaimana pendapat Bapak/Ibu yang bekerja di Puskesmas? Setujukah dengan inovasi yang telah disampaikan oleh Prof. Laksono Trisnantoro? Dan bagaimana program UKM di Puskesmas tempat Bapak/Ibu bekerja?? Sumber: Ascobat Gani, Ikkesindo. 27 Mei 2015. Perspektif Puskesmas sebagai Pembina Kesehatan Wilayah. Materi di Persentasi dalam Acara Diskusi membedah Pengaruh JKN terhadap Program UKM di Puskesmas. Jakarta. Deseanto, Natalis. 2004. Dampak otonomi daerah terhadap pembiayaan Programprogram malaria, imunisasi dan BP Puskesmas di Kabupaten Sanggau. Tesis. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta Hidayat,

Fachmiwati.

2009.

Penganggaran

Program

Pelayanan

Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas Mlati II Sleman. Tesis. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta Kudo, Said. 2009. Pelaksanaan Program Pengendalian Penyakit Malaria Studi Kasus di Puskesmas Galela dan Puskesmas Salimuli Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara. Tesis. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta Laksono Trisnantoro. 27 Mei 2015. Berbagai Kemungkinan Pelaksanaan UKM di Puskesmas: Perspektif Social Determinant of Health. Materi di Persentasi dalam Acara Diskusi membedah Dampak JKN terhadap UKM. Jakarta. Syamsurizal, Syarif. 2007. Evaluasi Pelaksanaan Program Puskesmas Santun Usila di Kota Singkawang Kalimantan Barat. Tesis. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta Syukur, Achmad. 2007. Pengaruh Kekuatan dan Budaya Tim terhadap Kinerja Tim Program Penanggulangan Tuberkulosis (P2TB) Puskesmas di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tesis. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta

Program Unggulan dan Inovatif Puskesmas Banjarangkan I PROGRAM UNGGULAN 1. Puskesmas Keliling { Pusling }

Untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Puskesmas Banjarangkan I mulai tahun 2007 menggalakkan program pusling kedesa desa diwilayah Puskesmas Banjarangkan I yang diintegrasikan dengan kegiatan posyandu dan promosi kesehatan. Hasil kegiatan pusling sbb : – Tahun 2007 : Jumlah lokasi 8 dusun dengan kunjungan 90 x / tahun dengan jumlah pasien 3011 px. – Tahun 2008 : Jumlah lokasi 10 dusun dengan kunjungan 96 x / tahun dengan jumlah pasien 3360 px. – Tahun 2009 : Jumlah lokasi 12 dusun dengan kunjungan sdh mencapai 39x dengan jumlah pasien 4171 px. – Tahun 2010 ( sampai September) : jumlah lokasi pasien 2214 px.

20

dusun dengan jumlah kunjungan

2. SIK ( Local Area Online ) SIK ( Local Area Online ) sejak akhir tahun 2006 mulai oprasional di Puskesmas Banjarangkan I dengan uji coba 3 jaringan komputer dan hingga tahun 2008 sudah terealisasi 9 jaringan komputer ( dari target 11 jaringan komputer ) yang di tempatkan pada : server, loket, pengobatan, poli gigi, KIA, apotik, imunisasi, laboratorium, dan konsultasi gizi. 1.

Perawatan Kesehatan Masyarakat ( Perkesmas )

Kegiatan Perkesmas meliputi pembinaan / pelayanan kesehatan bagi Gakin dan non Gakin yang terdiri dari : 1. 2. 3. 4.

Pembinaan Pembinaan Pembinaan Pembinaan

ke panti asuhan. maternal ( resti ). bayi resti. balita resti / gizi buruk.

5. 6. 7.

Pembinaan usila. Pembinaan KK dengan penyakit kronis. Pembinaan Puskesmas Pembantu

Pelayanan kesehatan ( kunjungan rumah ) bagi Gakin yang bermasalah tentang kesehatannya pada tahun 2009 baru mencapai 10 kali perbulan. Sejak tahun 2009 Puskesmas Banjarangkan I membuat terobosan diharapkan semua KK miskin terjangkau pelayanan kesehatannya khususnya ibu hamil Gakin. Sasaran Gakin per desa tahun 2010 : –

Tohpati 28 KK = 77 jiwa.

–

Bungbungan 171 KK = 647 jiwa.

–

Nyalian 146 KK = 630 jiwa.

–

Bakas 38 KK = 144 jiwa.

–

Tusan 97 KK = 366 jiwa.

–

Banjarangkan 142 KK = 591 jiwa.

–

Negari 50 KK = 149 jiwa.

Total Perkesmas 672 KK = 2604 jiwa. Hasil kegiatan sampai dengan bulan September 2010 sudah 360 KK miskin ( 53,57 % ) mendapat pelayanan kesehatan baik melalui kunjungan rumah, Pusling, maupun kunjungan ke Puskesmas dan Pustu. Hasil Perkesmas pada non Gakin sampai dengan bulan September 2010 sbb : Target No.

Sasaran

Hasil

Abs

%

Abs

45

100

36

40

100

6

241

100

16

46

100

11

% 80

1. MaternalBayi 2.

15

Balita 3.

6,64

Usila 4. Px Penyakit Kronis

PROGRAM INOVATIF

23,9 1

1.

PTKBM. Puskesmas Banjarangkan I menyediakan pelayanan dalam rangka Pembinaan Tumbuh Kembang Balita Mandiri ( PTKBM ) dengan menyediakan sarana pembinaan / permainan yang memadai dan sesuai untuk pembinaan perkembangan intelektual sejak dini. 2. Pembuatan Komposter Aerob, Pada awal tahun 2009 Puskesmas Banjarangkan I telah membuat suatu inovasi pada program kesehatan lingkungan berupa pembuatan Komposter Aerob yang dapat mengolah sampah organik yang mudah terurai untuk menjadi pupuk. Dengan adanya Komposter percontohan ini diharapkan nantinya bisa dibuat di masing – masing institusi baik pendidikan maupun di perkantoran serta sangat berguna untuk dibuat di masing – masing rumah tangga. 3. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Melalui Posyandu, Untuk meningkatkan kesehatan gigi dan mulut masyarakat khususnya balita dan bumil Puskesmas Banjarangkan I berupaya mendekatkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat melalui posyandu plus pelayanan gigi dan sebagai percontohan dipilih posyandu Dusun Kelodan, Desa Nyalian yang kegiatannya meliputi :  Pelatihan kader tentang kesehat gigi dan mulut.  Penyuluhan kesehatan gigi dan mulut.  Sikat gigi massal anak balita.  Pemeriksaan dan pelayanan kesehatan gigi bagi balita dan bumil. 3. Pembentukan Kelas Ibu, Pada bulan September 2010 Puskesmas Banjarangkan I telah membuat suatu inovasi pada program kesehatan Ibu berupa pembentukan Kelas Ibu dan untuk tahap awal dilakukan sosialisasi kelas Ibu di Desa Bungbungan dan Desa Nyalian. 4. Pelayanan IVA dan penyuluhan kanker , Pada bulan Oktober

2010 Puskesmas Banjarangkan I melaksanakan kegiatan penyuluhan tentang kanker secara umum kepada masyarakat & siswa SMU serta

melaksanakan pelayanan IVA kepada ibu-ibu & guru-guru. Pada tgl 3 Nopember 2010 diadakan penilaian PKTP (penanggulangan Kanker Terpadu Paripurna) di SMU N I Banjarangkan yang dinilai oleh TIM Provinsi dengan ketua TIM Ny. AYU Pastika. About these ads