Pengelolaan Limbah B3.ppt 622329
This document was ed by and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this report form. Report 2z6p3t
Overview 5o1f4z
& View Pengelolaan Limbah B3.ppt as PDF for free.
More details 6z3438
- Words: 5,307
- Pages: 112
PELAKSANAAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 di JAWA BARAT PASCA PELIMPAHAN KEWENANGAN
TRAGEDI SDA-LH
Proses Alam
Tidak Terkait Kebijakan
KELEMBAGAAN
PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
Ulah Manusia
KARENA KEBIJAKAN
PENEGAKAN HUKUM
KESAMDARAN RENDAH
BERBASIS EKONOMI
PEMAHAMAN RENDAH
EGOSEKTORALISME
KOMITMEN KEP. DAERAH
KOMITMEN RENDAH
2
Perkotaan
Foto: Otto Sumarwoto
Permasalahan pencemaran air
SUMBER2 PENCEMAR
NONPOINT SOURCES
Sumber: Miller, 2006
POINT SOURCES
titik buangan limbah
zona
PROSES KONTAMINASI
Sumber: Miller, 2006
POHON MASALAH DEGRADASI KONDISI SUNGAI AIR BAKU SMKN SULIT/ JUGA AIR UTK PER TANIAN & INDFUSTRI
KESEHATAN MASYARAKAT TERGANGGU
RUSAKNYA EKOSISTEM SUNGAI
KEINDAHAN KOTA BERKURANG
SUNGAI TERCEMAR PEMBUANGAN LIMBAH/ SAMPAH KE SUNGAI
BEBAN PERUBAHAN TATA GUNA LAHAN/ TATA RUANG
KURANGNYA KESADARAN MASYARAKAT
TERJADINYA EROSI
KURANGNYA PENEGAKAN HUKUM
TINGGINYA CURAH HUJAN
LABILNYA KONDISI TANAH
ADANYA PENGGUNDULAN HUTAN/LAHAN KRITIS
Cileungsi/ Bekasi
Cilamaya
PEMANTAUAN DAN EVALUASI KUALITAS AIR SUNGAI LINTAS DI JAWA BARAT
Ciliwung Cisadane Citarum Cimanuk
Citanduy
DAS PROKASIH JAWA
rafik Status Mutu Air Rata-Rata Tahun 2008 ( Metode INDEKS PENCEMARAN ) D C B A
Keterangan Status A ( Mutu Memenuhi Bak
Mutu ) B ( Cemar Ringan
C ( Cemar Sedang
D ( Cemar Berat )
PENCEMARAN LINGKUNGAN BANJIR
BANJIR DISEBABKAN TIMBUNAN SAMPAH DI SUNGAI
Permasalahan Udara
SUMBER POLUSI UDARA CO, CO2, NOx, SO2,, SPM
Transportasi
CO, CO2
SO2
H2S
SO2 NOx
Indus tri SO C O 2
Aktifitas G. Berapi aerosol CO NH3 N2 O
CH4
Rumah Tangga
Kebakaran Hutan
ANTROPOGENIK (Sumber dari Aktifitas Manusia)
BIOGENIK (Sumber Alamiah)
Beberapa Dampak Polusi Udara Pada Lingkungan Hujan Asam
Jarak Pandang Perubahan Iklim
Udara beracun
Ekosistem Darat
Kesehatan
Penipisan Lapisan Ozon
Ekosistem Air Lokal / Regional
Global
HUJAN ASAM Awan dng H2SO4
HUJAN ASAM
Asap dng gas SO2
Bagaimana dengan Pengelolaan Limbah B3??
Prinsip Dasar Pengelolaan Limbah B3 Pengelolaan B3 dan limbah B3 memiliki keunikan dan kekhasan dalam pengelolaannya
B3 dan limbah B3 memiliki resiko yang sangat tinggi (high risk) apabila tidak dikelola dengan baik
Prinsip kehati-hatian (precaunary principle)
Pengelolaan limbah B3 tidak serta merta langsung diotonomikan ke daerah (perlu pentahapan proses)
Strategi Sistem Perizin an
Instrumen yang paling elementer dalam strategi dan konsep pengelolaan B3 dan limbah B3 Setiap dokumen izin yang telah dikeluarkan
Sistem untuk aktivitas kegiatan pengelolaan B3 dan Pengawasan limbah B3 haruslah dilakukan pengawasan Sebagian kewenangan Otonomi Pengelolaan B3 pengelolaan B3 dan limbah B3 dan akan didesentralisasikan ke Limbah B3 Kebijakan ke depandaerah, khususnya Izin Penyimpanan, Izin Pengumpulan, dan Sistem Pengawasan. Upaya-upaya remediasi harus dilakukan Strategi kebijakan terhadap lahan-lahan yang terkontaminasi B3 dan limbah B3
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN Meliputi : 1. Reduksi 2. Penyimpanan 3. Pengumpulan 4. Pemanfaatan 5. Pengolahan 6. Penimbunan
Peraturan Pengelolaan Limbah B3
UU No. 23 / 1997
Pengelolaan Lingkungan Hidup
PP No. 18 / 1999 Jo. PP No. 85 / 1999
Pengelolaan Limbah B3
Kepdal 01/BAPEDAL/09/1995
Tata Cara & Persyaratan Teknis PEnyimpanan & Pengumpulan Limbah B3”
Kepdal 02/BAPEDAL/09/1995
Dokumen limbah B3
Kepdal 03/BAPEDAL/09/1995
Persyaratan teknis pengolahan limbah B3
Kepdal 04/BAPEDAL/09/1995
Tata Cara Penimbunan Hasil Pengolahan, Persyaratan Lokasi Bekas Pengolahan dan Lokasi Penimbunan Limbah B3
Kepdal 05/BAPEDAL/09/1995
Simbol dan Label Limbah B3
Kepdal 68/BAPEDAL/05/1994
Tata cara memperoleh izin pengelolaan limbah B3
Kepdal 02/BAPEDAL/01/1998
Tata Laksana Pengawasan Pengelolaan Limbah B3
KepmenLH No. 128/2003
Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Minyak Bumi dan Tanah Terkontaminasi oleh Minyak Secara Biologis
PermenLH 02/2008
Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
Permen LH 18/2009
Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah B3
Permen LH 30/2009
Tata Laksana periizinan dan Pengawasan Pengelolaan LB3
Mekanisme Pengelolaan LB3 Pengguna Pengguna (7) (7)
Pemanfaa Pemanfaa (4) tt (4)
Pengangk Pengangk ut (2) ut (2)
Pengangk Pengangk ut (2) ut (2)
Penghasil Penghasil (1) (1)
Pengangk Pengangk ut (2) ut (2)
Pengump Pengump ul ul (4) (4)
Pengangk Pengangk ut (2) ut (2)
Pengangk Pengangk ut (2) ut (2)
Pengolah Pengolah (5) (5)
Pengangk Pengangk ut (2) ut (2)
Penimbun Penimbun // Landfiller Landfiller (6) (6)
Hirarki Pengelolaan Limbah B3 priorit as
Penimbunan Pengolahan 3R Preventif
Alternatif akhir 27
Identifikasi Limbah B3
PP 85/1999
Kriteria
Uraian
Sumber
a. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik b. Limbah B3 dari sumber spesifik c. Limbah B3 dari bahan kimia kadaluarsa,
tumpahan, bekas kemasan, buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi Karakteristi k
a. mudah meledak; b. mudah terbakar; c. bersifat reaktif; d. beracun (uji TCLP); e. menyebabkan infeksi; dan f.
Uji toksikologi
bersifat korosif.
LD50 dan/atau uji kronis
ya
Lampiran I PP 85/99
tidak
Uji karakteristik tidak
ya Limbah
> BMTCLP
Limbah B3
TCLP Test Lamp. II PP 85/99 < BMTCLP
< 50 mg/kg BB
LD 50/LC 50 > 50 mg/kg BB
Ya, jika (penjelasan pasal 7 (4) PP 85/99
dentifikasi Limbah B3
Uji kronis tidak
Limbah non B3
Penyimpanan Sementara •
Keputusan Kepala Bapedal Nomor Kep01/Bapedal/09/1995
•
Berada di penghasil, pengumpul, pengolah, pemanfaat, penimbun;
•
Terintegrasi dengan kegiatan utama, sehingga hanya UKL/UPL atau terintegrasi dengan AMDAL kegiatan utama;
•
Persyaratan lokasi: - Lokasi bebas banjir, tidak rawan bencana, di luar kawasan lindung dan sesuai dengan RTR; - Khusus untuk pengumpul (tanah 1 ha, jarak dgn jalan, fasilitas umum, perairan dan kawasan yang
•
•
• • •
Kemasan Sesuai dengan karakteristik limbah; Kondisi baik; Simbol dan label (Kepka No. Kep02/Bapedal/09/1995) . Rancang bangun tempat penyimpanan Sesuai dengan karakteristik limbah; Lantai kedap dan landai ke arah pit pengumpul; Minimasi potensi leachate (atap); Ventilasi yang memadai; Pit pengumpul. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Memiliki operator yg memiliki pengetahuan tentang limbah B3 Memiliki Emergency Response System (ERS)
Gudang Penyimpanan
• • •
LOKASI DESIGN METODA MENYIMPAN
•
PERSYARATAN KHUSUS – B3 Mudah Terbakar – Mudah Meledak – Reaktif
Gudang Penyimpanan
Penyusunan kemasan
PENGOPERASIAN
Fasilitas Tanggap Darurat
Emergency Exit
Fasiltas Tanggap Darurat
Fire Alarm
Gudang Penyimpanan
Emergency Call & Fire Extenguisher
Simbol & Label Kep. Kepala BAPEDAL no. Kep-05/BAPEDAL/09/1995
Pengangkutan Izin diterbitkan Departemen Perhubungan, Rekomendasi dari KLH; Persyaratan: Alat angkut dan kemasan sesuai dengan karakteristik limbah; Alat angkut dalam kondisi baik; Simbol dan label (Kepka No. Kep02/Bapedal/09/1995) . Nomor pengangkut; Penggunaan Manifest (Keputusan Kepala Bapedal Nomor Kep-02/Bapedal/09/1995) dan Pelaporan Memiliki operator yang mengetahui tentang limbah B3 Memiliki Emergency Response System (ERS) Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Bongkar muat; Route; Jadwal.
Pengangkutan
•
SYARAT KENDARAAN – – – – –
Laik jalan Design sesuai Dilengkapi alat alat PKD Izin Dephub. Alat identifikasi
•
SYARAT PENGEMUDI – Syarat syarat umum – Pelatihan khusus – Bersertifikat
•
SYARAT PERUSAHAAN – Memiliki systim manajemen pengangkutan – Memiliki sarana tanggap darurat – Mendapat rekomendasi BAPEDAL/KLH
Pengangkutan
Tidak dicampur
Macam Pengangkutan
Pengumpulan • • • • •
Pada dasarnya persyaratan menyerupai penyimpanan sementara; Hanya dapat menyerahkan limbah kepada pengelola yang telah memiliki izin pengelolaan limbah B3 atau ekspor; Single waste – Multiple waste characteristics Single waste lebih sederhana : UKL/ UPL Multiple waste: AMDAL; Laboratorium; Rancang bangun tempat penyimpanan.
Pemanfaatan •
PerMen KLH No 02 Thn 2008 mengenai Pemanfaatan Limbah B3 yang mengutamakan prinsip 3R yaitu Reuse Recycle - Recovery.
•
Secara global - limbah B3 dimanfaatkan menjadi dua: sumber alternative bahan baku - alternate raw material sumber alternative bahan bakar - alternate fuel material. Proses pemanfaatan ini sebetulnya dikenal sebagai waste co processing atau alternative fuel raw material (AFR)
•
•
Prinsip-prinsip: Aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia; Mempunyai standard mutu produk; Mempunyai demand pasar.
• • •
•
Pemanfaat sebagai kegiatan utama, izin dari instansi teknis – rekomendasi dari KLH; Pemanfaat bukan sebagai kegiatan utama, izin dari KLH. Pemanfaatan yang tidak memerlukan izin: terintegrasi dengan proses produksi; hasil pemanfaatan kembali ke proses produksi; belum masuk alat pengendali pencemaran. Pada umumnya memerlukan uji coba untuk membuktikan: Produk aman; Metode/ proses terhadap fluktuasi kualitas input; Kualitas produk; Pemasaran.
Pengolahan • •
•
Keputusan Kepala Bapedal Nomor Kep03/Bapedal/09/1995 Tujuan untuk mengurangi, memisahkan, mengisolasi dan atau menghancurkan sifat/ kontaminan yang berbahaya Macam pengolahan: Pengolahan fisika – kimia Pengolahan biologis Pengolahan thermal
Penimbunan •
•
Type penimbunan: Landfill kelas I (double synthetic liner) Landfill kelas II (single synthetic liner) Landfill kelas III (clay liner) Deep well injection Persyaratan lokasi Bebas banjir, bukan daerah genangan, jarak dengan air permukaan Permeabilitas tanah maks 10-7 cm/dt, litologi batuan berbutir sangat halus Sesuai dengan RTR (pemerintah daerah) Secara geologis aman, stabil, tidak rawan bencana dan diluar kawasan lindung Tidak merupakan daerah resapan air terutama untuk air minum, jika terdapat akuifer minimal terdapat jarak 4 meter
• Persyaratan limbah Sebagai alternatif terakhir (final disposal) Memenuhi baku mutu TCLP Compressive strength 10 kg/ cm2 Kandungan senyawa organik
• Persyaratan rancang bangun Lapisan pelindung Leachate collection dan treatment Leak detection Lapisan penutup Gas collection dan vent (bagi yang organik tinggi) Ground water well monitoring (base line data for ground water quality standard)
Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 • Pengawas :
KLH
BPLHD Propinsi dan Kab/kota • STD (sistem tanggap darurat) - Nasional : KLH - Daerah: Gubernur/Bupati/Walikota • Kewenangan Pengawas - Memasuki lokasi pengelolaan limbah B3 - Pengambilan sampel - Meminta keterangan berkaitan dengan limbah B3 - Pemotretan • Penyidikan PPNS bila ada indikasi tindak pidana LH
Permasalahan di Lapangan :
Sumber Data Potensi Limbah B3 KLH & Dinas Lingkunga n Hidup
Jumlah & Jenis industri terdaftar
Dinas Perindustri an & BPPMD
POTENSI DATA PENGELOLAA N LIMBAH B3 Dinas Kesehata n Limbah Medis
Dinas Pertambang an
Dinas Pertanian Penggunaa n pestisida
Lembaga Penelitia n Pemanfaatan limbah B3
Tekmira Penelitian Akademis Dinas Perhubungan DLL
PELAKU PENGOLAHAN LIMBAH B3 • • • • • •
Penghasil Pengumpul Pengangkut Pemanfaat Pengolah Penimbun
DATABASE, REKOMENDASI, IZIN, PENGAWASAN ??
Look at carefully
OYEKSI TIMBULAN LIMBAH B3 DARI SELURUH SEKTOR DI JAWA BARAT N o. 1 2 3 4 5
Tahun
Kab. Bandung
200 0 200 5 201 0 201 5 202 0
81.314,5 94.221,3 123.726,0 165.573,3 221.574,4
Jumlah Limbah B3 ( Ton/Tahun) Kota Kab. Kab. Bandung Sumeda Garut ng 21.087,5 14.161 618,2 24.434,7 32.086,2 42.938,6 57.461,5
,8 16.409 ,7 21.548 ,2 28.836 ,4 38.589 ,6
716,3 940,6 1.258,8 1.684,6
Jumlah 117.182 ,0 135.782 ,0 178.301 ,0 238.607 ,1 319.310 ,1
Kondisi TPS Limbah B3
Kemasan Akibat Kemasan yg tidak sesuai
Pengangkutan Limbah B3 yang Tidak Benar
Kemasan yg tidak sesuai Kendaraan pengangkut tidak layak/tidaksesuai Tidak dilengkapi simbol,label,plakat
Pengangkutan Limbah B3 yang Tidak Benar
Pengangkutan Limbah B3 yang Tidak Benar
Pengangkutan Limbah B3 yang Tidak Benar
Pengangkutan Limbah B3 yang Tidak Benar
Beberapa isu perubahan peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan Limbah B3
ANATOMI URUSAN PEMERINTAHAN (UU No. 32/2004) URUSAN PEMERINTAHAN ABSOLUT (Mutlak urusan Pusat) -
Pertahanan
-
Keamanan
-
Moneter
-
Yustisi
-
Politik Negeri
-
Agama
CONCURRENT (Urusan bersama Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota)
PILIHAN/OPTIONAL (Sektor Unggulan)
Luar
WAJIB/OBLIGATORY (Pelayanan Dasar)
Contoh: kesehatan, Contoh: pertanian, pendidikan, lingkungan industri, perdagangan, hidup, pekerjaan umum, pariwisata, kelautan dsb dan perhubungan, ....
SPM
(Standar Pelayanan Minimal)
URUSAN PEMERINTAH KAB/KOTA BIDANG LH (PP NO. 38 TAHUN 2007) SUB BIDANG Pengendalia n Dampak Lingkungan
SUB SUB BIDANG 1
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
2
Amdal
3
Pengelolaan kualitas air & pengendalian pencemaran air
4
Pengelolaan kualitas udara dan pengendalian pencemaran udara
5
Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir dan laut
6
Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan tanah akibat kebakaran hutan dan/atau lahan
7
Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan tanah akibat kegiatan biomassa
8
Penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingk akibat bencana
9
Standar Nasional Indonesia (SNI) & standar kompetensi personil bidang LH
10 62
Pengembangan perangkat ekonomi lingkungan 62
URUSAN PEMERINTAH KAB/KOTA BIDANG LH (PP NO. 38 TAHUN 2007) SUB BIDANG
SUB SUB BIDANG 11
Penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih dan teknologi ramah lingkungan
12
Pendidikan dan pelatihan
13
Pelayanan bidang LH (SPM)
14
Penegakan hukum lingkungan
15
Perjanjian intenasional di bidang pengendalian dampak lingkungan
16
Perlindungan iklim dan perlindungan atmosfir
17
Laboratorium lingkungan
Konservasi SDA
18
Keanekaragaman hayati
Tata Ruang
19
Pembagian urusan Bidang Tata Ruang Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Tata Ruang
63
63
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP ( SUB SUB BIDANG PENGELOLAAN LIMBAH B3) PEMERINTAH
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
Pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah B3
Pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah B3 skala provinsi
Pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah B3 skala kabupaten/kota
Izin pengumpulan limbah B3 skala nasional
• Izin pengumpulan limbah B3 skala provinsi (sumber limbah lintas kabupaten/kota) kecuali minyak pelumas bekas; • Rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional
Izin pengumpulan limbah B3 skala kabupaten/kota kecuali minyak pelumas bekas
• Izin Penyimpanan Sementara limbah B3 di Industri atau usaha suatu kegiatan. • Izin lokasi pengolahan limbah B3 Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 skala nasional
Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 skala provinsi
Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 skala kabupaten/kota
Kewenangan Mengeluarkan Izin (pasal 3) Gubernur
1. 2. 3. 4.
Pengolahan Pemanfaatan Landfill Pengumpulan skala Nasional
1. 2.
Pengumpulan Skala Propinsi Rekomendasi Pengumpulan skala Nas (psl 18)
< 20 %
1. Izin penyimpanan sementara 2. Pengumpulan skala Kab/Kota
> 80 %
Proses Pengajuan Izin TPS/Pengumpulan Pemohon Izin Pengawasan setelah izin diterbitkan
Gubernur Status pemenuhan persyaratan istrasi Status pemenuhan persyaratan teknis
7 HARI
TIDA K
Penilaian istra si
YA 7 HARI
Tim Verifikasi (harus disertai surat tugas dari instansi pengelola LH) 1.Ketua : PPLHD dengan syarat : a.telah mengikuti pelatihan pengelolaan LB3 dan/atau b.telah bekerja min 2 tahun di bidang Pengelolaan LH 2. Anggota dengan syarat : a.telah mengikuti pelatihan pengelolaan LB3 dan/atau b.telah bekerja min 2 tahun di bidang Pengelolaan LH
TIDA K
Verifikasi Teknis Persyaratan teknis, Ketentuan teknis
Keputusan Izin
TIDA K
Y PenerbitanAIzin
45 HARI PROSES izin (Setelah permohonan PERIZINAN lengkap)
Tim Pengawas (harus disertai surat tugas dari instansi pengelola LH) 1.Ketua : PPLHD dengan syarat : a.telah mengikuti pelatihan pengelolaan LB3 dan/atau b.telah bekerja min 2 tahun di bidang Pengelolaan LH 2. Anggota dengan syarat : a.telah mengikuti pelatihan pengelolaan LB3 dan/atau b.telah bekerja min 2 tahun di bidang Pengelolaan LH
Penolakan Izin (Surat Gub/Bup/Wali) disertai alasan penolakan
(Kep Gub/Bup/Wali) Catatan : Bila pengurusan izin sejak pemenuhan persyaratan istasi > 45 hari, maka permohonan izin dianggap disetujui
Rekomendasi Izin pengumpulan B3 Skala Nasional Pemohon Rekomendas Izin
YA Verifikasi Teknis
Keputusan
Y A Rekomendasi (Surat Gubernur)
Catatan : Bila pengurusan rekomendasi izin sejak pemenuhan persyaratan istasi >30hari, maka permohonan rekomendasi izin dianggap disetujui
TIDA K
30
Tim Verifikasi (harus disertai surat tugas dari instansi pengelola LH 1.Ketua : PPLHD dengan syarat : a.telah mengikuti pelatihan pengelolaan LB3 dan/atau b.telah bekerja min 2 tahun di bidang Pengelolaan LH 2. Anggota dengan syarat : a.telah mengikuti pelatihan pengelolaan LB3 dan/atau b.telah bekerja min 2 tahun di bidang Pengelolaan LH
Penilaian istra si
MENEG LH
(Setelah permohonan irekomendasi izin HARI lengkap)
Gubernur
TIDA K
Penolakan (Surat Gubernur) disertai alasan penolakan
Persyaratan Badan usaha Pengumpulan Limbah B3 (pasal 4)
Persyaratan lain yg di atur dlm perundangan, seperti Dokumen lingkungan, kesuaian dg tata ruang, d
a
b
Jenis Limbah B3 yg diperbolehkan di kumpul oleh pengumpul (Pasal 6)
a
b
Penerbitan izin berupa Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota yang memuat : 1. Identitas badan usaha (nama, alamat, bidang usaha, nama penanggung jawab kegiatan) 2. Sumber limbah B3 3. Lokasi/area kegiatan pengelolaan limbah B3 4. Jenis & karakteristik limbah B3 5. Kewajiban yang harus dilakukan (mematuhi jenis limbah B3 yang dikumpulkan, mengikuti persyaratan pengumpulan limbah B3 sesuai peraturan perundang-undangan, mengiktui persyaratan pengumpulan sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah B3, mencegah terjadinya tumpahan/ceceran limbah B3, mencatat neraca limbah B3,mematuhi jangka waktu pengumpulan limbah B3, menyampaikan laporan kegiatan perizinan pengumpulan limbah B3) 6. Sistem pengawasan dan masa berlaku izin Masa berlaku izin : •. 5 tahun dan dapat diperpanjang, permohonan perpanjang paling lama 60 hari kerja sebelum izin berakhir •. Bila terjadi perubahan jenis, karakteristik, dan/atau cara pengumpulan limbah B3, maka wajib mengajukan izin baru •. Pencabutan izin harus lebih dahulu diberikan surat peringatan
Kewenangan Pengawas (PPLHD)
Memotret
Meminta keterangan
Membuat status penaatan
PEMBINAAN (Pasal 27)
Tingkat Provinsi
Tingkat Kab/Kota
Menteri
1. Menteri 2. Gubernur
Pembiayaan Pasal 28,29, 30
Perizinan, Rekomendasi oleh Pemohon Pengawasan oleh APBN,APBD Pembinaan oleh APBN (tingkat Provinsi) APBD (tingkat Kab/Kota)
PERMASALAHAN YANG MUNCUL DI DAERAH • Belum menuangkan dalam Perda, tapi sudah membuat PerGub/perbup/perwali lebih dahulu? • Belum ada Perda dan PerGub/perbup/perwali, tapi sudah mengeluarkan ijin? Bagaimana bila poin 1-2 terjadi??
• Menurut aturan: Urusan wajib & pilihan harus ditetapkan dengan Perda lebih dahulu. Kemudian untuk pengaturan pelaksanaan lebih detil untuk tiap urusan dituangkan/diatur dalam PerGub/PerBup.
Solusi yang ada untuk pelaksanaan perizinan di daerah : •
Permen LH No. 30 Tahun 2009 dapat langsung dilaksanakan dengan Peraturan Kepala Daerah sepanjang daerah tidak memungut pajak/retribusi dan tidak mengenakan sanksi u
•
Apabila daerah memungut pajak/retribusi dan mengenakan sanksi, wajib ditindaklanjuti dengan Hasil Rapat dengan KLH, Depdagri, Peraturan Daerah (Perda) Biro Hukum dan BLH an r g a ba den ad a J v njti kep o Pr kla nur utk at da ber LH sur da n i i a u en t G ter kan kep m ra en ri i e Su M mb esm ah r r e m a ra d a e c se
• Untuk Pelaksanaan kegiatan Verifikasi Lapangan dan Pengawasan harus dilakukan oleh Tim yang diketuai oleh PPLHD (harus yang telah mengikuti pelatihan pengelolaan LB3 dan/atau pengalaman min 2 tahun dalam pengelolaan Lingkungan Hidup) i ut j n belum ada PPLHD yang dilantik la u r
ak rn ar d n be ag i en t Gu LH m a da i i r r r a a u t e m p an b Ja n S en res ke kuk ov nga a M ara kan ela a r i t aan h P de ad ec s r m s ega k p se bin era e u k el unt kan em da d i en ah ant n p rat m er el ika pa p er k a da b ut m e m nis
Program pengendalian pencemaran dalam upaya pengelolaan lingkungan di industri
Superkasih
2003-2005
JUMLAH INDUSTRI SUPERKASIH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2003
2004
2005
TOTAL
DAS
KAB/KOTA
SUB JUMLAH
JUMLAH 25
Citarum
Kab. Bandung
25
Citarum
Kab. Sumedang
4
Kota Cimahi
12
Kab. Subang
5
Kab. Purwakarta
4
Cileungsi/ Kali Bekasi
Kab. Bekasi
8
Citarum
Kota Cimahi
10
Kota Bandung
6
Cilamaya
3 DAS
7 Kab/Kota
74 industri
25
24
Superkasih POINT SUPERKASIH YANG BELUM DILAKSANAKAN DI 74 INDUSTRI SUPERKASIH
REKOMENDASI 74 INDUSTRI SUPERKASIH DI JAWA BARAT
Program EPCM (ENVIRONMENTAL POLLUTION CONTROL MANAGER)
MASALAH UTAMA DALAM PENGENDALIAN LIMBAH INDUSTRI
Kebijakan internal Teknologi Pengolahan Limbah Cair SDM SOP/Prosedur
Berdasarkan 4 Masalah Utama Tersebut
Membutuhkan Peraturan untuk Mengatasinya Salah Satu Solusi
EPCM di Industri
ORGANISASI FUNGSIONAL
PENGENDALIAN PENCEMARAN DI INDUSTRI
PENANGGUNGJAWAB UTAMA MANAJER
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
PELAKSANA OPERASI IPAL
MANAJER
PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA
PELAKSANA OPERASI PERANGKAT PENGENDALI EMISI
MANAJER
PENGELOLAAN SAMPAH INDUSTRI
MANAJER
GANGGUAN GETARAN DAN BISING
PENANGGUNGJAWAB PENANANGAN LIMBAH B3 PELAKSANA OPERASI INSINERATOR
EPCM
Manajer Pengendalian Pencemaran Lingkungan
PERDA NO.3 TAHUN 2004 : PENGELOLAAN KUALITAS AIR & PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
Bagian Keempat : Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air Ps.18 Ayat (1) : Setiap orang atau badan yang melaksanakan pembuangan air limbah ke sumber air harus : c. Memiliki operator dan penanggung jawab Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang bersertifikat
PERDA NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA Pasal 23 ayat (b) Setiap usaha dan/atau kegiatan dari sumber tidak bergerak yang mengeluarkan emisi, wajib : “Memiliki manajer pengelola lingkungan bidang udara yang bersertifikat “
PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan)
PRINSIP DASAR PENILAIAN PROPER BOBOT
X S K O R E
Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan
Pemanfaatan Sumber Daya
= Pelaksanaan Pengembangan Masyarakat (Community Development)
N I L A I
Best Practices ; Best Available Technology; Best Corporate Social Responsibility
EMAS ing Grade
HIJAU ing Grade
BEYOND COMPLIANCE AREA PENGENDALIAN PENCEMARAN LAUT PENGELOLAAN LIMBAH B3 PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR PENERAPAN AMDAL
TAAT
BIRU
BELUM TAAT
MERAH
TIDAK ADA UPAYA
HITAM
PENTAATAN TERHADAP PERATURAN LINGKUNGAN HIDUP
Highlight UU PPLH (Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup)
No. 32 Tahun 2009
Baku Mutu Lingkungan Hidup (pasal 20) • Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup (ayat 1) • Setiap orang diperbolehkan membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan syarat (ayat 3) : – Memenuhi baku mutu lingkungan hidup – Mendapat izin dari Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota (sesuai kewenanganya masing-masing)
• Baku Mutu Lingkungan Hidup, meliputi : – Baku mutu air(a); Baku mutu air laut(c); Baku mutu udara ambien(d); Baku mutu lain sesuai dengan perkembangan Iptek (ayat 2) dan diatur dalam Peraturan Pemerintah (ayat 4) – Baku mutu air limbah(b); baku mutu emisi(e); baku mutu gangguan(f) (ayat 2) dan diatur dalam Peraturan menteri (ayat 5)
Perizinan Izin Lingkungan (pasal 36) : 1. Setiap usaha/kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UPL-UKL wajib memiliki izin lingkungan; 2. Izin lingkungan diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UPLUKL; 3. Izin lingkungan wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UPL-UKL 4. Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
Penolakan izin lingkungan (pasal 37) : Menteri, gubernur, bupati/walikota wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila tidak dilengkapi dengan amdal atau UPL-UKL (ayat 1)
Izin lingkungan dapat dibatalkan apabila (pasal 37 ayat 2) : – Persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, ketidakbenaran, pemalsuan data, dokumen atau informasi. – Penerbitannya tanpa memenuhi syarat kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UPL-UKL –Pasal Penanggung jawab usaha/kegiatan tidak 38 : Izin lingkungan dapat juga dibatalkan melalui melaksanakan kewajiban ditetapkan keputusan pengadilan tata usahayang negara dalam dokumen amdal atau UPL-UKL
• Kewajiban izin lingkungan (pasal 40) : 1. Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha/kegiatan 2. Apabila izin lingkungan dicabut maka izin usaha/kegiatan dibatalkan 3. Apabila ada perubahan dalam usaha/kegiatan maka penanggung jawab usaha/kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan
• Peraturan pelaksanaan perizinan (pasal 41) –. Ketentuan perizinan ini diatur dalam
Dana penjaminan fungsi lingkungan hidup (pasal 55) : – Pemegang izin lingkungan wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup (ayat 1) – Dana disimpan di Bank pemerintah yang ditunjuk oleh menteri, gubernur atau Bupati/walikota (sesuai dengan kewenanganya) (ayat 2) – Pemulihan dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh menteri, gubernur atau Bupati/walikota (sesuai dengan kewenangannya) dengan menggunakan Ketentuan mengenai Pengendalian Pencemaran (pasal 13 s/ddana penjaminan (ayat 3)Pemerintah pasal 55) diatur dalam Peraturan – Ketentuan mengenai dana penjaminan diatur
BAB XII PENGAWASAN DAN SANKSI ISTRATIF • Pengawasan (Pasal 71) : – Menteri, gubernur, bupati/walikota wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha/kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup – Menteri, gubernur, bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenanganya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
•
Kewenangan PPLH (pasal 74) : – Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup berwenang (ayat 1) a. Melakukan pemantauan; b. Meminta keterangan; c. Membuat salinan dari dokumen /membuat catatan yang diperlukan; d. Memasuki tempat tertantu; e. Memotret; f. Membuat rekaman audio visual; g. Mengambil sampel; h. Memeriksa peralatan; i. Memeriksa instalansi/transportasi; j. Menghentikan pelanggaran tertentu. – PPLH dapat berkoordinasi dengan PPNS (ayat 2) – Penangung jawab usaha/kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas PPLH (ayat 3)
Sanksi istratif (Pasal 76) : – Menteri, gubernur, bupati/walikota menerapkan sanksi istrasi kepada penanggung jawab usaha/kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. – Sanksi istrasi terdiri dari : a. b. c. d.
Teguran tertulis; Paksaan pemerintah; Pembekuan izin lingkungan; Pencabutan izin lingkungan.
• Paksaan Pemerintah (Pasal 80) : – Paksaan pemerintah berupa (ayat 1): a. Penghentian sementara kegiatan produksi b. Pemindahan sarana produksi c. Penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi d. Pembongkaran e. Penyitaan terhadap barang/alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran f. Penghentian sementara seluruh kegiatan g. Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup
• Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan (ayat 2): – Ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup – Dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran/perusakannya – Kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran/perusakannya. • Sanksi atas kelalaian terhadap paksaan pemerintah (Pasal 81) : Penanggung jawab usaha yang tidak
BAB XIV PENYIDIKAN DAN PEMBUKTIAN
•
Penyidikan (Pasal 94) : – Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksu dalam hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup (ayat 1)
Lanjutan… - Kewenangan Penyidik PPNS :
a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; b. Melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; c. Meminta keterangan dan bahan bukit dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; d. Melakukan pemriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
Lanjutan.. f.
Melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; g. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; h. Menghentikan penyidikan; i. Memasuki tempat tertentu, memotret/membuat rekaman audio visual; j. Melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana;
• Penegakan hukum terpadu (Pasal 95) : – Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri (ayat 1) – Ketentuan mengenai pelaksanaan penegakan hukum terpadu diatur dengan peraturan perundang-undangan (ayat 2).
BAB XV KETENTUAN PIDANA Tindak Pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan (Pasal 97) Hukuman tindak pidana (pasal 98) : • Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan : 1. dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) (ayat 1) 2. orang luka atau bahaya kesehatan manusia, dipidana pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) (ayat 2)
Pasal lanjutan tindak pidana (pasal 99) : Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan : 1. dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) (ayat 1) 2. orang luka atau bahaya kesehatan manusia, dipidana pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) (ayat 2) 3. Orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan
Pasal lanjutan tindak pidana (pasal 100) : • Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu udara ambien, atau baku mutu gangguan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) (ayat 1). • Tindak pidana hanya dapat dikenakan apabila sanksi istratif yang telah dijatuhakntidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari 1 kali (ayat 2). Tindak pidana rekayasa ganetik (Pasal 101) : Setiap orang yang melepaskan/mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan atau izin lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahundan denda paling sedikit 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dah paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
•
•
•
Pengelolaan limbah tanpa izin (Pasal 102) : Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin (pasal 59 ayat 4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dah paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Penghasil limbah B3 tanpa melakukan pengelolan (pasal 103) : Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan (pasal 59) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dah paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Dumping (pasal 104) : Setiap orang yang melakukan dumping limbah/bahan ke media lingkungan hidup (pasal 60) tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar
• Usaha/kegiatan yang tidak punya izin lingkungan (pasal 109) : Setiap orang yang melakukan usaha/kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan (pasal 36 ayat 1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dah paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). • Penyusun amdal tanpa punya sertifikat (pasal 110) : Setiap orang yang menyusun amdal tanpa sertifikat kompetensi penyusun amdal (pasal 69 ayat 1 huruf i) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
Pejabat pemberi izin lingkungan (pasal 111) : • Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UPL-UKL (pasal 37 ayat 1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) •
Pejabat pemberi izin usaha /kegiatan yang menerbitkan izin usaha /kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan (pasal 40 ayat 1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)
•
•
•
Pejabat yang tidak melakukan pengawasan (Pasal 112) : Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha/kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan (pasal 71 dan pasal 72) yang mengakibatkan terjadinya pencemaran/kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Keterangan yang tidak benar (pasal 113) : Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakkan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pasal 69 ayat 1 huruf j) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Tidak melaksanakan paksaan pemerintah (pasal 114) : Setiap penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
• Menganggu penyidikan (Pasal 115) : Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). • Sanksi bersama (pasal 116) : 1. Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi padana dijatuhkan kepada : a. Badan usaha b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.. 2. Apabila tindak pidana lingkungan hidup tersebut diatas dilakukan oleh orang, berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain yang bertindakl dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpad memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan sedcara
•
•
•
Sanksi pidana (Pasal 117) : jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana (pasal 116 ayat 1 huruf b), ancaman pidana dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga. Sanksi pidana (pasal 118) : Terhadap tindak pidana (pasal 116 ayat 1 huruf a), sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan perundang-undangan selaku pelaku fungsional. Aturan lain (pasal 119) : selain pidana sebagaimana dimaksud dalam undangundang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa : a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha/kegiatan c. Perbaikan akibat tindak pidana d. Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak
Terimakasih
TRAGEDI SDA-LH
Proses Alam
Tidak Terkait Kebijakan
KELEMBAGAAN
PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
Ulah Manusia
KARENA KEBIJAKAN
PENEGAKAN HUKUM
KESAMDARAN RENDAH
BERBASIS EKONOMI
PEMAHAMAN RENDAH
EGOSEKTORALISME
KOMITMEN KEP. DAERAH
KOMITMEN RENDAH
2
Perkotaan
Foto: Otto Sumarwoto
Permasalahan pencemaran air
SUMBER2 PENCEMAR
NONPOINT SOURCES
Sumber: Miller, 2006
POINT SOURCES
titik buangan limbah
zona
PROSES KONTAMINASI
Sumber: Miller, 2006
POHON MASALAH DEGRADASI KONDISI SUNGAI AIR BAKU SMKN SULIT/ JUGA AIR UTK PER TANIAN & INDFUSTRI
KESEHATAN MASYARAKAT TERGANGGU
RUSAKNYA EKOSISTEM SUNGAI
KEINDAHAN KOTA BERKURANG
SUNGAI TERCEMAR PEMBUANGAN LIMBAH/ SAMPAH KE SUNGAI
BEBAN PERUBAHAN TATA GUNA LAHAN/ TATA RUANG
KURANGNYA KESADARAN MASYARAKAT
TERJADINYA EROSI
KURANGNYA PENEGAKAN HUKUM
TINGGINYA CURAH HUJAN
LABILNYA KONDISI TANAH
ADANYA PENGGUNDULAN HUTAN/LAHAN KRITIS
Cileungsi/ Bekasi
Cilamaya
PEMANTAUAN DAN EVALUASI KUALITAS AIR SUNGAI LINTAS DI JAWA BARAT
Ciliwung Cisadane Citarum Cimanuk
Citanduy
DAS PROKASIH JAWA
rafik Status Mutu Air Rata-Rata Tahun 2008 ( Metode INDEKS PENCEMARAN ) D C B A
Keterangan Status A ( Mutu Memenuhi Bak
Mutu ) B ( Cemar Ringan
C ( Cemar Sedang
D ( Cemar Berat )
PENCEMARAN LINGKUNGAN BANJIR
BANJIR DISEBABKAN TIMBUNAN SAMPAH DI SUNGAI
Permasalahan Udara
SUMBER POLUSI UDARA CO, CO2, NOx, SO2,, SPM
Transportasi
CO, CO2
SO2
H2S
SO2 NOx
Indus tri SO C O 2
Aktifitas G. Berapi aerosol CO NH3 N2 O
CH4
Rumah Tangga
Kebakaran Hutan
ANTROPOGENIK (Sumber dari Aktifitas Manusia)
BIOGENIK (Sumber Alamiah)
Beberapa Dampak Polusi Udara Pada Lingkungan Hujan Asam
Jarak Pandang Perubahan Iklim
Udara beracun
Ekosistem Darat
Kesehatan
Penipisan Lapisan Ozon
Ekosistem Air Lokal / Regional
Global
HUJAN ASAM Awan dng H2SO4
HUJAN ASAM
Asap dng gas SO2
Bagaimana dengan Pengelolaan Limbah B3??
Prinsip Dasar Pengelolaan Limbah B3 Pengelolaan B3 dan limbah B3 memiliki keunikan dan kekhasan dalam pengelolaannya
B3 dan limbah B3 memiliki resiko yang sangat tinggi (high risk) apabila tidak dikelola dengan baik
Prinsip kehati-hatian (precaunary principle)
Pengelolaan limbah B3 tidak serta merta langsung diotonomikan ke daerah (perlu pentahapan proses)
Strategi Sistem Perizin an
Instrumen yang paling elementer dalam strategi dan konsep pengelolaan B3 dan limbah B3 Setiap dokumen izin yang telah dikeluarkan
Sistem untuk aktivitas kegiatan pengelolaan B3 dan Pengawasan limbah B3 haruslah dilakukan pengawasan Sebagian kewenangan Otonomi Pengelolaan B3 pengelolaan B3 dan limbah B3 dan akan didesentralisasikan ke Limbah B3 Kebijakan ke depandaerah, khususnya Izin Penyimpanan, Izin Pengumpulan, dan Sistem Pengawasan. Upaya-upaya remediasi harus dilakukan Strategi kebijakan terhadap lahan-lahan yang terkontaminasi B3 dan limbah B3
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN Meliputi : 1. Reduksi 2. Penyimpanan 3. Pengumpulan 4. Pemanfaatan 5. Pengolahan 6. Penimbunan
Peraturan Pengelolaan Limbah B3
UU No. 23 / 1997
Pengelolaan Lingkungan Hidup
PP No. 18 / 1999 Jo. PP No. 85 / 1999
Pengelolaan Limbah B3
Kepdal 01/BAPEDAL/09/1995
Tata Cara & Persyaratan Teknis PEnyimpanan & Pengumpulan Limbah B3”
Kepdal 02/BAPEDAL/09/1995
Dokumen limbah B3
Kepdal 03/BAPEDAL/09/1995
Persyaratan teknis pengolahan limbah B3
Kepdal 04/BAPEDAL/09/1995
Tata Cara Penimbunan Hasil Pengolahan, Persyaratan Lokasi Bekas Pengolahan dan Lokasi Penimbunan Limbah B3
Kepdal 05/BAPEDAL/09/1995
Simbol dan Label Limbah B3
Kepdal 68/BAPEDAL/05/1994
Tata cara memperoleh izin pengelolaan limbah B3
Kepdal 02/BAPEDAL/01/1998
Tata Laksana Pengawasan Pengelolaan Limbah B3
KepmenLH No. 128/2003
Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Minyak Bumi dan Tanah Terkontaminasi oleh Minyak Secara Biologis
PermenLH 02/2008
Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
Permen LH 18/2009
Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah B3
Permen LH 30/2009
Tata Laksana periizinan dan Pengawasan Pengelolaan LB3
Mekanisme Pengelolaan LB3 Pengguna Pengguna (7) (7)
Pemanfaa Pemanfaa (4) tt (4)
Pengangk Pengangk ut (2) ut (2)
Pengangk Pengangk ut (2) ut (2)
Penghasil Penghasil (1) (1)
Pengangk Pengangk ut (2) ut (2)
Pengump Pengump ul ul (4) (4)
Pengangk Pengangk ut (2) ut (2)
Pengangk Pengangk ut (2) ut (2)
Pengolah Pengolah (5) (5)
Pengangk Pengangk ut (2) ut (2)
Penimbun Penimbun // Landfiller Landfiller (6) (6)
Hirarki Pengelolaan Limbah B3 priorit as
Penimbunan Pengolahan 3R Preventif
Alternatif akhir 27
Identifikasi Limbah B3
PP 85/1999
Kriteria
Uraian
Sumber
a. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik b. Limbah B3 dari sumber spesifik c. Limbah B3 dari bahan kimia kadaluarsa,
tumpahan, bekas kemasan, buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi Karakteristi k
a. mudah meledak; b. mudah terbakar; c. bersifat reaktif; d. beracun (uji TCLP); e. menyebabkan infeksi; dan f.
Uji toksikologi
bersifat korosif.
LD50 dan/atau uji kronis
ya
Lampiran I PP 85/99
tidak
Uji karakteristik tidak
ya Limbah
> BMTCLP
Limbah B3
TCLP Test Lamp. II PP 85/99 < BMTCLP
< 50 mg/kg BB
LD 50/LC 50 > 50 mg/kg BB
Ya, jika (penjelasan pasal 7 (4) PP 85/99
dentifikasi Limbah B3
Uji kronis tidak
Limbah non B3
Penyimpanan Sementara •
Keputusan Kepala Bapedal Nomor Kep01/Bapedal/09/1995
•
Berada di penghasil, pengumpul, pengolah, pemanfaat, penimbun;
•
Terintegrasi dengan kegiatan utama, sehingga hanya UKL/UPL atau terintegrasi dengan AMDAL kegiatan utama;
•
Persyaratan lokasi: - Lokasi bebas banjir, tidak rawan bencana, di luar kawasan lindung dan sesuai dengan RTR; - Khusus untuk pengumpul (tanah 1 ha, jarak dgn jalan, fasilitas umum, perairan dan kawasan yang
•
•
• • •
Kemasan Sesuai dengan karakteristik limbah; Kondisi baik; Simbol dan label (Kepka No. Kep02/Bapedal/09/1995) . Rancang bangun tempat penyimpanan Sesuai dengan karakteristik limbah; Lantai kedap dan landai ke arah pit pengumpul; Minimasi potensi leachate (atap); Ventilasi yang memadai; Pit pengumpul. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Memiliki operator yg memiliki pengetahuan tentang limbah B3 Memiliki Emergency Response System (ERS)
Gudang Penyimpanan
• • •
LOKASI DESIGN METODA MENYIMPAN
•
PERSYARATAN KHUSUS – B3 Mudah Terbakar – Mudah Meledak – Reaktif
Gudang Penyimpanan
Penyusunan kemasan
PENGOPERASIAN
Fasilitas Tanggap Darurat
Emergency Exit
Fasiltas Tanggap Darurat
Fire Alarm
Gudang Penyimpanan
Emergency Call & Fire Extenguisher
Simbol & Label Kep. Kepala BAPEDAL no. Kep-05/BAPEDAL/09/1995
Pengangkutan Izin diterbitkan Departemen Perhubungan, Rekomendasi dari KLH; Persyaratan: Alat angkut dan kemasan sesuai dengan karakteristik limbah; Alat angkut dalam kondisi baik; Simbol dan label (Kepka No. Kep02/Bapedal/09/1995) . Nomor pengangkut; Penggunaan Manifest (Keputusan Kepala Bapedal Nomor Kep-02/Bapedal/09/1995) dan Pelaporan Memiliki operator yang mengetahui tentang limbah B3 Memiliki Emergency Response System (ERS) Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Bongkar muat; Route; Jadwal.
Pengangkutan
•
SYARAT KENDARAAN – – – – –
Laik jalan Design sesuai Dilengkapi alat alat PKD Izin Dephub. Alat identifikasi
•
SYARAT PENGEMUDI – Syarat syarat umum – Pelatihan khusus – Bersertifikat
•
SYARAT PERUSAHAAN – Memiliki systim manajemen pengangkutan – Memiliki sarana tanggap darurat – Mendapat rekomendasi BAPEDAL/KLH
Pengangkutan
Tidak dicampur
Macam Pengangkutan
Pengumpulan • • • • •
Pada dasarnya persyaratan menyerupai penyimpanan sementara; Hanya dapat menyerahkan limbah kepada pengelola yang telah memiliki izin pengelolaan limbah B3 atau ekspor; Single waste – Multiple waste characteristics Single waste lebih sederhana : UKL/ UPL Multiple waste: AMDAL; Laboratorium; Rancang bangun tempat penyimpanan.
Pemanfaatan •
PerMen KLH No 02 Thn 2008 mengenai Pemanfaatan Limbah B3 yang mengutamakan prinsip 3R yaitu Reuse Recycle - Recovery.
•
Secara global - limbah B3 dimanfaatkan menjadi dua: sumber alternative bahan baku - alternate raw material sumber alternative bahan bakar - alternate fuel material. Proses pemanfaatan ini sebetulnya dikenal sebagai waste co processing atau alternative fuel raw material (AFR)
•
•
Prinsip-prinsip: Aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia; Mempunyai standard mutu produk; Mempunyai demand pasar.
• • •
•
Pemanfaat sebagai kegiatan utama, izin dari instansi teknis – rekomendasi dari KLH; Pemanfaat bukan sebagai kegiatan utama, izin dari KLH. Pemanfaatan yang tidak memerlukan izin: terintegrasi dengan proses produksi; hasil pemanfaatan kembali ke proses produksi; belum masuk alat pengendali pencemaran. Pada umumnya memerlukan uji coba untuk membuktikan: Produk aman; Metode/ proses terhadap fluktuasi kualitas input; Kualitas produk; Pemasaran.
Pengolahan • •
•
Keputusan Kepala Bapedal Nomor Kep03/Bapedal/09/1995 Tujuan untuk mengurangi, memisahkan, mengisolasi dan atau menghancurkan sifat/ kontaminan yang berbahaya Macam pengolahan: Pengolahan fisika – kimia Pengolahan biologis Pengolahan thermal
Penimbunan •
•
Type penimbunan: Landfill kelas I (double synthetic liner) Landfill kelas II (single synthetic liner) Landfill kelas III (clay liner) Deep well injection Persyaratan lokasi Bebas banjir, bukan daerah genangan, jarak dengan air permukaan Permeabilitas tanah maks 10-7 cm/dt, litologi batuan berbutir sangat halus Sesuai dengan RTR (pemerintah daerah) Secara geologis aman, stabil, tidak rawan bencana dan diluar kawasan lindung Tidak merupakan daerah resapan air terutama untuk air minum, jika terdapat akuifer minimal terdapat jarak 4 meter
• Persyaratan limbah Sebagai alternatif terakhir (final disposal) Memenuhi baku mutu TCLP Compressive strength 10 kg/ cm2 Kandungan senyawa organik
• Persyaratan rancang bangun Lapisan pelindung Leachate collection dan treatment Leak detection Lapisan penutup Gas collection dan vent (bagi yang organik tinggi) Ground water well monitoring (base line data for ground water quality standard)
Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 • Pengawas :
KLH
BPLHD Propinsi dan Kab/kota • STD (sistem tanggap darurat) - Nasional : KLH - Daerah: Gubernur/Bupati/Walikota • Kewenangan Pengawas - Memasuki lokasi pengelolaan limbah B3 - Pengambilan sampel - Meminta keterangan berkaitan dengan limbah B3 - Pemotretan • Penyidikan PPNS bila ada indikasi tindak pidana LH
Permasalahan di Lapangan :
Sumber Data Potensi Limbah B3 KLH & Dinas Lingkunga n Hidup
Jumlah & Jenis industri terdaftar
Dinas Perindustri an & BPPMD
POTENSI DATA PENGELOLAA N LIMBAH B3 Dinas Kesehata n Limbah Medis
Dinas Pertambang an
Dinas Pertanian Penggunaa n pestisida
Lembaga Penelitia n Pemanfaatan limbah B3
Tekmira Penelitian Akademis Dinas Perhubungan DLL
PELAKU PENGOLAHAN LIMBAH B3 • • • • • •
Penghasil Pengumpul Pengangkut Pemanfaat Pengolah Penimbun
DATABASE, REKOMENDASI, IZIN, PENGAWASAN ??
Look at carefully
OYEKSI TIMBULAN LIMBAH B3 DARI SELURUH SEKTOR DI JAWA BARAT N o. 1 2 3 4 5
Tahun
Kab. Bandung
200 0 200 5 201 0 201 5 202 0
81.314,5 94.221,3 123.726,0 165.573,3 221.574,4
Jumlah Limbah B3 ( Ton/Tahun) Kota Kab. Kab. Bandung Sumeda Garut ng 21.087,5 14.161 618,2 24.434,7 32.086,2 42.938,6 57.461,5
,8 16.409 ,7 21.548 ,2 28.836 ,4 38.589 ,6
716,3 940,6 1.258,8 1.684,6
Jumlah 117.182 ,0 135.782 ,0 178.301 ,0 238.607 ,1 319.310 ,1
Kondisi TPS Limbah B3
Kemasan Akibat Kemasan yg tidak sesuai
Pengangkutan Limbah B3 yang Tidak Benar
Kemasan yg tidak sesuai Kendaraan pengangkut tidak layak/tidaksesuai Tidak dilengkapi simbol,label,plakat
Pengangkutan Limbah B3 yang Tidak Benar
Pengangkutan Limbah B3 yang Tidak Benar
Pengangkutan Limbah B3 yang Tidak Benar
Pengangkutan Limbah B3 yang Tidak Benar
Beberapa isu perubahan peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan Limbah B3
ANATOMI URUSAN PEMERINTAHAN (UU No. 32/2004) URUSAN PEMERINTAHAN ABSOLUT (Mutlak urusan Pusat) -
Pertahanan
-
Keamanan
-
Moneter
-
Yustisi
-
Politik Negeri
-
Agama
CONCURRENT (Urusan bersama Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota)
PILIHAN/OPTIONAL (Sektor Unggulan)
Luar
WAJIB/OBLIGATORY (Pelayanan Dasar)
Contoh: kesehatan, Contoh: pertanian, pendidikan, lingkungan industri, perdagangan, hidup, pekerjaan umum, pariwisata, kelautan dsb dan perhubungan, ....
SPM
(Standar Pelayanan Minimal)
URUSAN PEMERINTAH KAB/KOTA BIDANG LH (PP NO. 38 TAHUN 2007) SUB BIDANG Pengendalia n Dampak Lingkungan
SUB SUB BIDANG 1
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
2
Amdal
3
Pengelolaan kualitas air & pengendalian pencemaran air
4
Pengelolaan kualitas udara dan pengendalian pencemaran udara
5
Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir dan laut
6
Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan tanah akibat kebakaran hutan dan/atau lahan
7
Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan tanah akibat kegiatan biomassa
8
Penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingk akibat bencana
9
Standar Nasional Indonesia (SNI) & standar kompetensi personil bidang LH
10 62
Pengembangan perangkat ekonomi lingkungan 62
URUSAN PEMERINTAH KAB/KOTA BIDANG LH (PP NO. 38 TAHUN 2007) SUB BIDANG
SUB SUB BIDANG 11
Penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih dan teknologi ramah lingkungan
12
Pendidikan dan pelatihan
13
Pelayanan bidang LH (SPM)
14
Penegakan hukum lingkungan
15
Perjanjian intenasional di bidang pengendalian dampak lingkungan
16
Perlindungan iklim dan perlindungan atmosfir
17
Laboratorium lingkungan
Konservasi SDA
18
Keanekaragaman hayati
Tata Ruang
19
Pembagian urusan Bidang Tata Ruang Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Tata Ruang
63
63
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP ( SUB SUB BIDANG PENGELOLAAN LIMBAH B3) PEMERINTAH
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
Pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah B3
Pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah B3 skala provinsi
Pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah B3 skala kabupaten/kota
Izin pengumpulan limbah B3 skala nasional
• Izin pengumpulan limbah B3 skala provinsi (sumber limbah lintas kabupaten/kota) kecuali minyak pelumas bekas; • Rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional
Izin pengumpulan limbah B3 skala kabupaten/kota kecuali minyak pelumas bekas
• Izin Penyimpanan Sementara limbah B3 di Industri atau usaha suatu kegiatan. • Izin lokasi pengolahan limbah B3 Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 skala nasional
Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 skala provinsi
Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 skala kabupaten/kota
Kewenangan Mengeluarkan Izin (pasal 3) Gubernur
1. 2. 3. 4.
Pengolahan Pemanfaatan Landfill Pengumpulan skala Nasional
1. 2.
Pengumpulan Skala Propinsi Rekomendasi Pengumpulan skala Nas (psl 18)
< 20 %
1. Izin penyimpanan sementara 2. Pengumpulan skala Kab/Kota
> 80 %
Proses Pengajuan Izin TPS/Pengumpulan Pemohon Izin Pengawasan setelah izin diterbitkan
Gubernur Status pemenuhan persyaratan istrasi Status pemenuhan persyaratan teknis
7 HARI
TIDA K
Penilaian istra si
YA 7 HARI
Tim Verifikasi (harus disertai surat tugas dari instansi pengelola LH) 1.Ketua : PPLHD dengan syarat : a.telah mengikuti pelatihan pengelolaan LB3 dan/atau b.telah bekerja min 2 tahun di bidang Pengelolaan LH 2. Anggota dengan syarat : a.telah mengikuti pelatihan pengelolaan LB3 dan/atau b.telah bekerja min 2 tahun di bidang Pengelolaan LH
TIDA K
Verifikasi Teknis Persyaratan teknis, Ketentuan teknis
Keputusan Izin
TIDA K
Y PenerbitanAIzin
45 HARI PROSES izin (Setelah permohonan PERIZINAN lengkap)
Tim Pengawas (harus disertai surat tugas dari instansi pengelola LH) 1.Ketua : PPLHD dengan syarat : a.telah mengikuti pelatihan pengelolaan LB3 dan/atau b.telah bekerja min 2 tahun di bidang Pengelolaan LH 2. Anggota dengan syarat : a.telah mengikuti pelatihan pengelolaan LB3 dan/atau b.telah bekerja min 2 tahun di bidang Pengelolaan LH
Penolakan Izin (Surat Gub/Bup/Wali) disertai alasan penolakan
(Kep Gub/Bup/Wali) Catatan : Bila pengurusan izin sejak pemenuhan persyaratan istasi > 45 hari, maka permohonan izin dianggap disetujui
Rekomendasi Izin pengumpulan B3 Skala Nasional Pemohon Rekomendas Izin
YA Verifikasi Teknis
Keputusan
Y A Rekomendasi (Surat Gubernur)
Catatan : Bila pengurusan rekomendasi izin sejak pemenuhan persyaratan istasi >30hari, maka permohonan rekomendasi izin dianggap disetujui
TIDA K
30
Tim Verifikasi (harus disertai surat tugas dari instansi pengelola LH 1.Ketua : PPLHD dengan syarat : a.telah mengikuti pelatihan pengelolaan LB3 dan/atau b.telah bekerja min 2 tahun di bidang Pengelolaan LH 2. Anggota dengan syarat : a.telah mengikuti pelatihan pengelolaan LB3 dan/atau b.telah bekerja min 2 tahun di bidang Pengelolaan LH
Penilaian istra si
MENEG LH
(Setelah permohonan irekomendasi izin HARI lengkap)
Gubernur
TIDA K
Penolakan (Surat Gubernur) disertai alasan penolakan
Persyaratan Badan usaha Pengumpulan Limbah B3 (pasal 4)
Persyaratan lain yg di atur dlm perundangan, seperti Dokumen lingkungan, kesuaian dg tata ruang, d
a
b
Jenis Limbah B3 yg diperbolehkan di kumpul oleh pengumpul (Pasal 6)
a
b
Penerbitan izin berupa Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota yang memuat : 1. Identitas badan usaha (nama, alamat, bidang usaha, nama penanggung jawab kegiatan) 2. Sumber limbah B3 3. Lokasi/area kegiatan pengelolaan limbah B3 4. Jenis & karakteristik limbah B3 5. Kewajiban yang harus dilakukan (mematuhi jenis limbah B3 yang dikumpulkan, mengikuti persyaratan pengumpulan limbah B3 sesuai peraturan perundang-undangan, mengiktui persyaratan pengumpulan sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah B3, mencegah terjadinya tumpahan/ceceran limbah B3, mencatat neraca limbah B3,mematuhi jangka waktu pengumpulan limbah B3, menyampaikan laporan kegiatan perizinan pengumpulan limbah B3) 6. Sistem pengawasan dan masa berlaku izin Masa berlaku izin : •. 5 tahun dan dapat diperpanjang, permohonan perpanjang paling lama 60 hari kerja sebelum izin berakhir •. Bila terjadi perubahan jenis, karakteristik, dan/atau cara pengumpulan limbah B3, maka wajib mengajukan izin baru •. Pencabutan izin harus lebih dahulu diberikan surat peringatan
Kewenangan Pengawas (PPLHD)
Memotret
Meminta keterangan
Membuat status penaatan
PEMBINAAN (Pasal 27)
Tingkat Provinsi
Tingkat Kab/Kota
Menteri
1. Menteri 2. Gubernur
Pembiayaan Pasal 28,29, 30
Perizinan, Rekomendasi oleh Pemohon Pengawasan oleh APBN,APBD Pembinaan oleh APBN (tingkat Provinsi) APBD (tingkat Kab/Kota)
PERMASALAHAN YANG MUNCUL DI DAERAH • Belum menuangkan dalam Perda, tapi sudah membuat PerGub/perbup/perwali lebih dahulu? • Belum ada Perda dan PerGub/perbup/perwali, tapi sudah mengeluarkan ijin? Bagaimana bila poin 1-2 terjadi??
• Menurut aturan: Urusan wajib & pilihan harus ditetapkan dengan Perda lebih dahulu. Kemudian untuk pengaturan pelaksanaan lebih detil untuk tiap urusan dituangkan/diatur dalam PerGub/PerBup.
Solusi yang ada untuk pelaksanaan perizinan di daerah : •
Permen LH No. 30 Tahun 2009 dapat langsung dilaksanakan dengan Peraturan Kepala Daerah sepanjang daerah tidak memungut pajak/retribusi dan tidak mengenakan sanksi u
•
Apabila daerah memungut pajak/retribusi dan mengenakan sanksi, wajib ditindaklanjuti dengan Hasil Rapat dengan KLH, Depdagri, Peraturan Daerah (Perda) Biro Hukum dan BLH an r g a ba den ad a J v njti kep o Pr kla nur utk at da ber LH sur da n i i a u en t G ter kan kep m ra en ri i e Su M mb esm ah r r e m a ra d a e c se
• Untuk Pelaksanaan kegiatan Verifikasi Lapangan dan Pengawasan harus dilakukan oleh Tim yang diketuai oleh PPLHD (harus yang telah mengikuti pelatihan pengelolaan LB3 dan/atau pengalaman min 2 tahun dalam pengelolaan Lingkungan Hidup) i ut j n belum ada PPLHD yang dilantik la u r
ak rn ar d n be ag i en t Gu LH m a da i i r r r a a u t e m p an b Ja n S en res ke kuk ov nga a M ara kan ela a r i t aan h P de ad ec s r m s ega k p se bin era e u k el unt kan em da d i en ah ant n p rat m er el ika pa p er k a da b ut m e m nis
Program pengendalian pencemaran dalam upaya pengelolaan lingkungan di industri
Superkasih
2003-2005
JUMLAH INDUSTRI SUPERKASIH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2003
2004
2005
TOTAL
DAS
KAB/KOTA
SUB JUMLAH
JUMLAH 25
Citarum
Kab. Bandung
25
Citarum
Kab. Sumedang
4
Kota Cimahi
12
Kab. Subang
5
Kab. Purwakarta
4
Cileungsi/ Kali Bekasi
Kab. Bekasi
8
Citarum
Kota Cimahi
10
Kota Bandung
6
Cilamaya
3 DAS
7 Kab/Kota
74 industri
25
24
Superkasih POINT SUPERKASIH YANG BELUM DILAKSANAKAN DI 74 INDUSTRI SUPERKASIH
REKOMENDASI 74 INDUSTRI SUPERKASIH DI JAWA BARAT
Program EPCM (ENVIRONMENTAL POLLUTION CONTROL MANAGER)
MASALAH UTAMA DALAM PENGENDALIAN LIMBAH INDUSTRI
Kebijakan internal Teknologi Pengolahan Limbah Cair SDM SOP/Prosedur
Berdasarkan 4 Masalah Utama Tersebut
Membutuhkan Peraturan untuk Mengatasinya Salah Satu Solusi
EPCM di Industri
ORGANISASI FUNGSIONAL
PENGENDALIAN PENCEMARAN DI INDUSTRI
PENANGGUNGJAWAB UTAMA MANAJER
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
PELAKSANA OPERASI IPAL
MANAJER
PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA
PELAKSANA OPERASI PERANGKAT PENGENDALI EMISI
MANAJER
PENGELOLAAN SAMPAH INDUSTRI
MANAJER
GANGGUAN GETARAN DAN BISING
PENANGGUNGJAWAB PENANANGAN LIMBAH B3 PELAKSANA OPERASI INSINERATOR
EPCM
Manajer Pengendalian Pencemaran Lingkungan
PERDA NO.3 TAHUN 2004 : PENGELOLAAN KUALITAS AIR & PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
Bagian Keempat : Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air Ps.18 Ayat (1) : Setiap orang atau badan yang melaksanakan pembuangan air limbah ke sumber air harus : c. Memiliki operator dan penanggung jawab Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang bersertifikat
PERDA NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA Pasal 23 ayat (b) Setiap usaha dan/atau kegiatan dari sumber tidak bergerak yang mengeluarkan emisi, wajib : “Memiliki manajer pengelola lingkungan bidang udara yang bersertifikat “
PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan)
PRINSIP DASAR PENILAIAN PROPER BOBOT
X S K O R E
Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan
Pemanfaatan Sumber Daya
= Pelaksanaan Pengembangan Masyarakat (Community Development)
N I L A I
Best Practices ; Best Available Technology; Best Corporate Social Responsibility
EMAS ing Grade
HIJAU ing Grade
BEYOND COMPLIANCE AREA PENGENDALIAN PENCEMARAN LAUT PENGELOLAAN LIMBAH B3 PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR PENERAPAN AMDAL
TAAT
BIRU
BELUM TAAT
MERAH
TIDAK ADA UPAYA
HITAM
PENTAATAN TERHADAP PERATURAN LINGKUNGAN HIDUP
Highlight UU PPLH (Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup)
No. 32 Tahun 2009
Baku Mutu Lingkungan Hidup (pasal 20) • Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup (ayat 1) • Setiap orang diperbolehkan membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan syarat (ayat 3) : – Memenuhi baku mutu lingkungan hidup – Mendapat izin dari Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota (sesuai kewenanganya masing-masing)
• Baku Mutu Lingkungan Hidup, meliputi : – Baku mutu air(a); Baku mutu air laut(c); Baku mutu udara ambien(d); Baku mutu lain sesuai dengan perkembangan Iptek (ayat 2) dan diatur dalam Peraturan Pemerintah (ayat 4) – Baku mutu air limbah(b); baku mutu emisi(e); baku mutu gangguan(f) (ayat 2) dan diatur dalam Peraturan menteri (ayat 5)
Perizinan Izin Lingkungan (pasal 36) : 1. Setiap usaha/kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UPL-UKL wajib memiliki izin lingkungan; 2. Izin lingkungan diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UPLUKL; 3. Izin lingkungan wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UPL-UKL 4. Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
Penolakan izin lingkungan (pasal 37) : Menteri, gubernur, bupati/walikota wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila tidak dilengkapi dengan amdal atau UPL-UKL (ayat 1)
Izin lingkungan dapat dibatalkan apabila (pasal 37 ayat 2) : – Persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, ketidakbenaran, pemalsuan data, dokumen atau informasi. – Penerbitannya tanpa memenuhi syarat kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UPL-UKL –Pasal Penanggung jawab usaha/kegiatan tidak 38 : Izin lingkungan dapat juga dibatalkan melalui melaksanakan kewajiban ditetapkan keputusan pengadilan tata usahayang negara dalam dokumen amdal atau UPL-UKL
• Kewajiban izin lingkungan (pasal 40) : 1. Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha/kegiatan 2. Apabila izin lingkungan dicabut maka izin usaha/kegiatan dibatalkan 3. Apabila ada perubahan dalam usaha/kegiatan maka penanggung jawab usaha/kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan
• Peraturan pelaksanaan perizinan (pasal 41) –. Ketentuan perizinan ini diatur dalam
Dana penjaminan fungsi lingkungan hidup (pasal 55) : – Pemegang izin lingkungan wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup (ayat 1) – Dana disimpan di Bank pemerintah yang ditunjuk oleh menteri, gubernur atau Bupati/walikota (sesuai dengan kewenanganya) (ayat 2) – Pemulihan dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh menteri, gubernur atau Bupati/walikota (sesuai dengan kewenangannya) dengan menggunakan Ketentuan mengenai Pengendalian Pencemaran (pasal 13 s/ddana penjaminan (ayat 3)Pemerintah pasal 55) diatur dalam Peraturan – Ketentuan mengenai dana penjaminan diatur
BAB XII PENGAWASAN DAN SANKSI ISTRATIF • Pengawasan (Pasal 71) : – Menteri, gubernur, bupati/walikota wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha/kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup – Menteri, gubernur, bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenanganya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
•
Kewenangan PPLH (pasal 74) : – Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup berwenang (ayat 1) a. Melakukan pemantauan; b. Meminta keterangan; c. Membuat salinan dari dokumen /membuat catatan yang diperlukan; d. Memasuki tempat tertantu; e. Memotret; f. Membuat rekaman audio visual; g. Mengambil sampel; h. Memeriksa peralatan; i. Memeriksa instalansi/transportasi; j. Menghentikan pelanggaran tertentu. – PPLH dapat berkoordinasi dengan PPNS (ayat 2) – Penangung jawab usaha/kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas PPLH (ayat 3)
Sanksi istratif (Pasal 76) : – Menteri, gubernur, bupati/walikota menerapkan sanksi istrasi kepada penanggung jawab usaha/kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. – Sanksi istrasi terdiri dari : a. b. c. d.
Teguran tertulis; Paksaan pemerintah; Pembekuan izin lingkungan; Pencabutan izin lingkungan.
• Paksaan Pemerintah (Pasal 80) : – Paksaan pemerintah berupa (ayat 1): a. Penghentian sementara kegiatan produksi b. Pemindahan sarana produksi c. Penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi d. Pembongkaran e. Penyitaan terhadap barang/alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran f. Penghentian sementara seluruh kegiatan g. Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup
• Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan (ayat 2): – Ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup – Dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran/perusakannya – Kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran/perusakannya. • Sanksi atas kelalaian terhadap paksaan pemerintah (Pasal 81) : Penanggung jawab usaha yang tidak
BAB XIV PENYIDIKAN DAN PEMBUKTIAN
•
Penyidikan (Pasal 94) : – Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksu dalam hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup (ayat 1)
Lanjutan… - Kewenangan Penyidik PPNS :
a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; b. Melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; c. Meminta keterangan dan bahan bukit dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; d. Melakukan pemriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
Lanjutan.. f.
Melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; g. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; h. Menghentikan penyidikan; i. Memasuki tempat tertentu, memotret/membuat rekaman audio visual; j. Melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana;
• Penegakan hukum terpadu (Pasal 95) : – Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri (ayat 1) – Ketentuan mengenai pelaksanaan penegakan hukum terpadu diatur dengan peraturan perundang-undangan (ayat 2).
BAB XV KETENTUAN PIDANA Tindak Pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan (Pasal 97) Hukuman tindak pidana (pasal 98) : • Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan : 1. dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) (ayat 1) 2. orang luka atau bahaya kesehatan manusia, dipidana pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) (ayat 2)
Pasal lanjutan tindak pidana (pasal 99) : Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan : 1. dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) (ayat 1) 2. orang luka atau bahaya kesehatan manusia, dipidana pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) (ayat 2) 3. Orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan
Pasal lanjutan tindak pidana (pasal 100) : • Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu udara ambien, atau baku mutu gangguan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) (ayat 1). • Tindak pidana hanya dapat dikenakan apabila sanksi istratif yang telah dijatuhakntidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari 1 kali (ayat 2). Tindak pidana rekayasa ganetik (Pasal 101) : Setiap orang yang melepaskan/mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan atau izin lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahundan denda paling sedikit 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dah paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
•
•
•
Pengelolaan limbah tanpa izin (Pasal 102) : Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin (pasal 59 ayat 4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dah paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Penghasil limbah B3 tanpa melakukan pengelolan (pasal 103) : Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan (pasal 59) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dah paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Dumping (pasal 104) : Setiap orang yang melakukan dumping limbah/bahan ke media lingkungan hidup (pasal 60) tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar
• Usaha/kegiatan yang tidak punya izin lingkungan (pasal 109) : Setiap orang yang melakukan usaha/kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan (pasal 36 ayat 1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dah paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). • Penyusun amdal tanpa punya sertifikat (pasal 110) : Setiap orang yang menyusun amdal tanpa sertifikat kompetensi penyusun amdal (pasal 69 ayat 1 huruf i) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
Pejabat pemberi izin lingkungan (pasal 111) : • Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UPL-UKL (pasal 37 ayat 1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) •
Pejabat pemberi izin usaha /kegiatan yang menerbitkan izin usaha /kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan (pasal 40 ayat 1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)
•
•
•
Pejabat yang tidak melakukan pengawasan (Pasal 112) : Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha/kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan (pasal 71 dan pasal 72) yang mengakibatkan terjadinya pencemaran/kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Keterangan yang tidak benar (pasal 113) : Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakkan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pasal 69 ayat 1 huruf j) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Tidak melaksanakan paksaan pemerintah (pasal 114) : Setiap penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
• Menganggu penyidikan (Pasal 115) : Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). • Sanksi bersama (pasal 116) : 1. Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi padana dijatuhkan kepada : a. Badan usaha b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.. 2. Apabila tindak pidana lingkungan hidup tersebut diatas dilakukan oleh orang, berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain yang bertindakl dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpad memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan sedcara
•
•
•
Sanksi pidana (Pasal 117) : jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana (pasal 116 ayat 1 huruf b), ancaman pidana dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga. Sanksi pidana (pasal 118) : Terhadap tindak pidana (pasal 116 ayat 1 huruf a), sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan perundang-undangan selaku pelaku fungsional. Aturan lain (pasal 119) : selain pidana sebagaimana dimaksud dalam undangundang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa : a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha/kegiatan c. Perbaikan akibat tindak pidana d. Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak
Terimakasih
Related Documents c2h70
Ceklist Pengelolaan Limbah Rs o6g33
April 2020 17
Spo Pengelolaan Limbah xph
April 2020 17
Pengelolaan Limbah B3.ppt 622329
November 2020 0
Panduan Pengelolaan Limbah 53q3v
April 2020 20
Pedoman Pengelolaan Limbah Medis 2v1r2y
May 2020 21
Pengelolaan Limbah Rumah Sakit 166p2l
April 2020 19More Documents from "Riska Pratiwi" n2630
Pengelolaan Limbah B3.ppt 622329
November 2020 0
Sop Pendataan 5m331d
December 2020 0
Sk Pelayanan Nifas b402j
December 2020 0
Short Functional Text 3o6i5b
November 2022 0
Bencana Pada Lanjut Usia.docx 546v71
September 2020 0