Pemeriksaan Pajak 65242

PERPAJAKAN I

PEMERIKSAAN PAJAK DAN TINDAK PIDANA PAJAK

NAMA KELOMPOK 6 : DM Bagus Umbara Ni Ketut Ayu Lestari W Ni Ketut Ayu Juli Astuti I Pt Gd Aditya W

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2011

1006305009 0906205002 0906205050 0906305147

PEMERIKSAAN PAJAK DAN TINDAK PIDANA PAJAK Untuk melaksanakan upaya penegakan hukum salah satunya yaitu dengan tindakan pemeriksaan pajak, maka mutlak diperlukan tenaga pemeriksa pajak dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Sedangkan untuk mendapatkan jaminan mutu atas hasil kerja pemeriksaan selain diperlukan kuantitas dan kualitas yang memadai diperlukan juga prosedur pemeriksaan, ruang lingkup, norma, dan pelaksanaan pemeriksaan yang tepat. A. Pengertian Pemeriksaan Menurut Siti Resmi dalam buku perpajakan, teori dan kasus dinyatakan bahwa pemeriksaan adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh direktur Jenderal Pajak yang diberi tugas atau wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan. Sendangkan berdasarkan ketentuan Dalam Pasal 1 ayat 24 KUP pemeriksaan merupakan serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan. Sementara itu landasan hukum pemeriksaan telah diatur dalam ketentuan pasal 29 sampai dengan 31 UU KUP. Tujuan Pemeriksaan menurut keputusan menteri keuangan nomor :545/kmk.04/ 2000 yaitu: a. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada wajib pajak yang dilakukan dalam hal : 1. Surat Pemberitahuan menunjukan kelebihan pembayaran pajak termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan bayar. 2. Surat pemberitahuan tahun pajak penghasilan menunjukan rugi 3. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan 4. Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak 5. Adanya Indikasi Kewajiaban perpajakan selain kewajiban tersebut pada point 3 (tiga) tidak dipenuhi. b. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, yang dapat dilakukan dalam hal : 1. Pemberian Nomor pokok wajib pajak (NPWP) secara jabatan 2. Penghapusan Nomor pokok wajib pajak 3. Pengukuhan atau pencabutan Pengusaha Kena pajak 4. Wajib Pajak Pengajuan keberatan 5. Pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghasilan neto 6. Pencocokan data dan atau keterangan 7. Penentuan Wajib Pajak berlokasi didaerah terpencil 8. Penentuan satu atau lebih tempat terutang pajak pertambahan nilai 9. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujan lain selain pada point 1 (satu) sampai point 8 (delapan).

B.

Ruang Lingkup Pemeriksaan Salah satu unsur dari pemeriksaan adalah ruang lingkup pemeriksaan, yaitu suatu tempat dimana akan dilakukannya pemeriksaan apakah dikantor ataupun dilapangan tempat dimana wajib pajak mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Berdasarkan ruang lingkupnya, jenis-jenis pemeriksaan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu: 1. Pemeriksaan Lapangan Adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak ditempat wajib pajak, yang dapat mencakup kantor wajib pajak, pabrik, tempat usaha, tempat tinggal, dan tempat lain yang ada kaitannya dengan kegiatan usaha, juga pekerjaan bebas wajib pajak, serta tempat lain yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal pajak. Pemeriksaan lapangan dapat meliputi suatu jenis pajak, seluruh jenis pajak untuk tahun berjalandan atau tahun-tahun sebelumnya yang dapat dibedakan sebagai berikut : a) Pemeriksaan Lengkap adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak, termasuk kerja sama operasi (KSO) dan konsorsium, atas seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya, dilaksanakan dengan penerapan teknik-teknik yang lazim digunakan dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan. Pemeriksaannya dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulandan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) bulan. b) Pemeriksaan Sederhana lapangan (PSL) adalah pemeriksaan lapangan yang dilakukanterhadap wajib pajak untuk satu, beberapa atau seluruh jenis pajaksecara terorganisasi antar seksi oleh kepala kantor unit pelaksana pemeriksaaan pajak, dalam tahun berjalandan atau tahuntahun sebelumnya, dilaksanakan dengan penerapan teknik-teknik yang dipandang perlu menurut keadaan dalam rangka mencapai tuuan pemeriksaan. Pelaksanaannya dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulandan dapat diperpanjangmenjadi paling lama 2 (dua) bulan. 2. Pemeriksaan Kantor Adalah pemeriksaan terhadap wajib pajak yang dilakukan kantor unit pelaksana pemeriksaan pajak, dapat meliputi suatu jenis pajak tertentu, baik untuk tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya. Pemeriksaan kantor hanya dapat dilakukan dengan pemeriksaan sederhana kantor (PSK), jangka waktu penyelesaiannya selama 4 (empat) minggu dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) minggu, dengan ketentuan berikut : a) Jangka waktu penyelesaian pemeriksaan untuk masing-masing jenis pemeriksaan tersebut diatas, tidak dapat diubah meskipun terjadi pergantian pemeriksaan pajak. b) Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pemeriksaan sebagaimana dimaksudkan di atas dapat diberikan berdasarkan permintaan kepala kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau atas permintaan direktur pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan pajak. c) Apabila terdapat transaksi transfer pricing, jangka waktu penyelesaian pemeriksaan dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 (dua) tahun.

C.

Pedoman Pemeriksaan Pelaksanaan pemeriksaan pajak didasarkan pada pedoman pemeriksaan pajak yang meliputi: 1. Pedoman Umum Pemeriksaan Pajak 2. Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak 3. Pedoman Laporan Pemeriksaan Pajak Tabel Pedoman Pemeriksaan Pajak Jenis Pedoman Umum Pemeriksaan

Deskripsi •

Pemeriksaan dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak yang

a. Telah mendapat pendidikan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak b. Bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian, bersikap terbuka, sopan, dan objektif, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela; dan c. Menggunakan keahliannya secara cermat dan seksama serta memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan sebenarnya tentang Wajib Pajak Temuan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan sebagai bahan untuk menyusun Laporan Pemeriksaan Pajak •

Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan

Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama • Luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, tanya jawab, dan tindakan lain berkenaan dengan pemeriksaan •

Pendapat dan kesimpulan Pemeriksa Pajak harus didasarkan pada temuan yang kuat dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan •

Pedoman Laporan Pemeriksaan Pajak

Laporan Pemeriksaan Pajak disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan Pemeriksa Pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait • Laporan Pemeriksaan Pajak yang berkaitan dengan pengungkapan penyimpangan Surat Pemberitahuan harus •

memperhatikan Kertas Kerja Pemeriksaan antara lain mengenai: o berbagai faktor perbandingan; o nilai absolut dari penyimpangan; o sifat dari penyimpangan; o petunjuk atau temuan adanya penyimpangan; o pengaruh penyimpangan; o hubungan dengan permasalahan lainnya Laporan Pemeriksaan Pajak harus didukung oleh daftar yang lengkap dan rinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan •

D.

Norma Pemeriksaan Didalam melaksanakan tugas pemeriksaan, pemeriksaan pajak wajib mengikuti tata cara pemeriksaan pajak yang sudah ditetapkan, baik yang berbentuk peraturan perundang-undangan maupun norma-norma tertentu mengenai pemeriksaan pajak. Tujuannya adalah agar hak dan kewajiban, baik pemeriksa pajak maupun wajib pajak tetap dihormati, karena masing-masing telah diatur dengan jelas, sedangkan tujuan yang lain dari pengaturan tata cara pemeriksaan pajak ini untuk menghindari terjadinya penyimpanganpenyimpangan dalam pelaksanaan pemeriksaan, sekaligus sebagai alat pengawasan bagi atasan pemeriksaan pajak. Berikut ini rincian mengenai hak dan kewajiban, baik bagi pemeriksa maupun bagi wajib pajak, sebagai norma dan pedoman pemeriksaan pajak, meliputi: 1. Norma Pemeriksaan Pemeriksa Pajak dalam Rangka Pemeriksaan Lapangan, antara lain: a. Pada waktu melakukan pemeriksaan, pemeriksaan pajak harus memiliki tanda pengenal pemeriksaan pajak dan dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan pajak. b. Pemeriksa pajak wajib memberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak tentang akan dilakukannya pemeriksaan. c. Pemeriksa wajib pajak memperlihatkan kepada wajib pajak, tanda pengenal pemeriksa pajak dan surat perintah pemeriksaan pajak. d. Pemeriksa pajak wajib menjelaskan kepada wajib menjelaskan kepada wajib pajak yang akan diperiksa tentang magsud dan tujuan pemeriksaan. e. Hasil pemeriksaan diatuangkan kedalam kertas kerja pemeriksaan. f. Pemeriksa pajak wajib membuat laporan pemeriksaan pajak (LPP) . g. Pemeriksa pajak wajib memberikan petunjuk kepada wajib pajak mengenai penyelenggaraan pembukuan, pencatatan dan petunjuk lainnyamengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan, dengan tujuan agar penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajkan dalam tahun-tahun selanjutnya agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.

3.

h. Pemeriksa pajak wajib pengembalikan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari wajib pajak paling lam 14 (empat belas) hari sejak selesainya pemeriksaan. i. Pemeriksa pajak dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak, segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh WP dalam rangka pemeriksaan. Norma Pemeriksaan Pemeriksa Pajak dalam rangka Pemeriksaan Kantor, antara lain: a. Pemeriksa pajak, dengan menggunakan surat pengadilan yang ditanda tangani oleh kepala kantor yang bersangkutan, memanggil WP untuk datang kekantor direktorat jenderal pajak yang ditunjuk dalam rangka peberiksaan. b. Pemeriksaan pajak wajib menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada WP yang akan diperiksa. c. Pemeriksan pajak wajib membuat laporan pemeriksaan pajak. d. Pemeriksa pajak wajib memberitahukan secara tertulis kepada WP tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara surat pemberitahuan dengan hasil pemeriksaan. e. Pemeriksa pajak wajib memberi petunjuk kepada WP mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencataan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan agar penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan suseai dengan ketentuan yang berlaku. f. Pemeriksa pajak wajib mengembalikan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari WP paling lama 7 (tujuh) hari sejak selesainya pemeriksaaan. g. Pemeriksa pajak dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak, segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh WP dalam rangka pemeriksaan. Norma Pemeriksaan berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan, antara lain: a. Pemeriksaan dapat dilakukan oleh seorang/ lebih pemeriksa pajak b. Pemeriksaan dilaksanakan di kantor DJP, di kantor WP atau di kantor lainnya, atau di pabrik atau di tempat pekerjaan bebas atau di tempat tinggal WP atau di tempat lain yang ditentukan DJP. c. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila dipandang perlu dapat dilanjutkan diluar jam kerja. d. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam kertas kerja pemeriksaan. e. Laporan pemeriksaan pajak disusun berdasarkan kertas kerja pemeriksaan. f. Hasil pemeriksaan lapangan yang seluruhnya disetujui WP atau kuasanya, dibuatkan surat pernyataan tentang persetujuan tersebut dan ditanda tangani oleh WP yang bersangkutan atau kuasanya. g. Terhadap temuan sebagai hasil pemeriksaan lengkap yang tidak atau tidak seluruhnya disetujui oleh WP, dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan dibuatkan berita acara hasil pemeriksaan.

4.

E.

h. Berdasarkan laporan pemeriksaan pajak, diterbitkan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak, kecuali pemeriksaan dilanjutkan dengan tindakan penyidikan. Norma Pemeriksaan berkaitan dengan WP, antara lain: a. Dalam hal pemeriksaan lapangan, WP berhak meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan surat perintah pemeriksaan dan tanda pengenal pemeriksa. b. WP berhak meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksa. c. Dalam hal pemeriksaan kantor, WP wajib memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan. d. WP wajib memenuhi permintaan peminjaman buku-buku, catatancatatan dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan dan memberikan keterangan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat permintaan, dan apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi oleh WP, maka pajak yang terrutang dapat dihitung secara jabatan. e. WP berhak meminta kepada pemeriksa pajak rincian yang berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan surat pemeriksaan. f. WP atau kuasanya wajib menandatangani surat pernyataan persetujuan apabila seluruh hasil pemeriksaan disetujuinya. g. Dalam hal pemeriksaan lengkap, WP atau kuasanya wajib menandatangani berita acara hasil pemeriksaan apabila hasil pemeriksaan tersebut tidak atau tidak seluruhnya disetujui. h. Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan, WP wajib melaksanakan ketentuan sebagai mana diatrur dalam pasal 29 UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2000.

Pelaksanaan Pemeriksaan Pelaksanaan Pemeriksaaan berpedoman pada norma pemeriksaan yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak, pemeriksaan, dan wajib pajak. Pemeriksaan dilaksanakan oleh pemeriksa pajak yang tergabung dalam tim pemeriksa pajak yang susunannya terdiri dari suvervisor, seorang ketua tim, dan seorang atau lebih anggota. Pemeriksaan dilakukan pada hari dan jam kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan jika dipandang perlu, dapat dilanjutkan diluar jam kerja atau hari kerja. Namun apabila saat dilakukan pemeriksaan pajak wajib pajak tidak ada ditempat, maka pemeriksaan tetap dapat dilakukan sepanjang ada pihak lain yang dapat dan mempunyai kewenangan untuk berlaku selaku yang mewakili wajib pajak. 1. Dalam melakukan pemeriksaan Pajak, Pemeriksaan pajak berwenang : a. Memeriksa dan atau meminjam buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran atau media komputer, serta perangkat elektronik pengolah data lainnya.

2.

b. Meminta keterangna lisan dan atau tertulis dari wajib pajak yang diperiksa. c. Memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat penyimpanan dokumen, uang, dan barang yang dapat memberikan petunjuk tentang keadaan usaha wajib pajak dan atau tempattempat lain yang dianggap penting, serta melakukan pemeriksaan ditempat-tempat tersebut, melakukan penyegelan tempat atau ruangan yang dimagsud diatas, apabila wajib pajak, wakil atau kuasanya tidak berada ditempat pada saat pemeriksaan dilakukan. d. Meminta keterangan dan atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa. Laporan Pemeriksaan Pajak a. Laporan pemeriksaan pajak digunakan sebagai dasar penerbitan surat tagihan pajak atau unyukntujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. b. Perhitungan besarnya pajak yang terutang menurut laporan pemeriksaan pajak digunakan sebagai dasar penerbitan ketetapan pajak dan surat tagihan pajak berbeda dengan surat pemberitahuan, diberitahukan kepada wajib pajak. F.

Pengertian Tindak Pidana Pajak Pengertian tindak pidana pajak sering kali disebut dengan istilah “delik”. Kata delik berasal dari bahasa Latin yaitu “delictum” dalam bahasa Belanda disebut “delict”. Definisi tindak pidana perpajakan secara jelas dapat dilihat pada penjelasan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Berikut kutipan lengkapnya: Yang dimaksud dengan “tindak pidana perpajakan” adalah informasi yang tidak benar mengenai laporan yang terkait dengan pemungutan pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan keterangan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara dan kejahatan lain yang diatur dalam undang-undang yang mengatur perpajakan. Dalam hukum pajak, disamping sanksi istratif terdapat juga sanksi pidana. Sanksi istrasi dijatuhkan untuk pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya ringan. Hukum pidana merupakan ancaman bagi wajib pajak yang bertindak tidak jujur. Adanya tindak pidana perpajakan ini dapat dilihat dalam ketentuan UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak sepanjang menyangkut tindakan istrasi perpajakan dikenakan sanksi istrasi, sedangkan yang menyangkut tindak pidana di bidang perpajakan, dikenakan sanksi pidana. Dan untuk mengetahui telah terjadinya suatu tindak pidana di bidang perpajakan maka perlu dilakukan pemeriksaan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Khusus untuk pemeriksa pajak adalah PNS di lingkungan DJP atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak yang diberi tugas wewenang, dan tanggungjawab untuk melaksanakan pemeriksaan di bidang perpajakan. G.

Penuntutan Tindak Pidana Pajak Penuntutan tindak pidana pajak merupakan rangkaian hokum berikutnya setelah proses hukum penyidikan berjalan tuntas. Proses penuntutan dalam tindak pidana pajak adalah sama dengan tindak pidana umum lainnya. Setelah proses penyidikan pajak selesai dilakukan, maka penyidik pajak akan menyampaikan hasil penyidikannya kepada-kepada penuntut umum. Sesuai hukum acara pidana, penuntut umumlah yang menentukan kebijakan suatu penuntutan, termasuk penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan. Dengan kata lain, penuntut umum yang menentukan apakah hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pajak (penyidik pegawai negeri sipil/ PPNS Dikjen pajak) sudah atau belum. Apabila penuntut umum belum menyatakan lengkap, maka penyidik pajak harus melengkapi berkas penyidikannya. Sesuai pasal 1 butir 6 KUHAP, penuntut umum ialah jaksa yang diberi wewenang oleh UU untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh UU untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, yang bertindak melakukan penuntutan tindak pidana perpajakan adalah jaksa yang diberi wewenang oleh UU. Pengertian penuntutan itu sendiri adalah tindakan penuntut umum untu melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.