Metodologi Rtrw 5v2e44

BAB 3 METODOLOGI RTRW

Sesuai dengan Tujuan Pekerjaan yang telah disebutkan di Kerangka Acuan Kerja (TOR), maupun di bab pendahuluan, adalah memberikan Bantuan Teknis kepada Pemerintah Daerah dalam: 1.

Penyempurnaan/Peninjauan

Kembali

RTRW

Propinsi

Bengkulu

(Selanjutnya

langsung ke Penyusunan). 2.

Penyempurnaan/Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Agam (Selanjutnya langsung ke Penyusunan).

3.

Penyempurnaan/Peninjauan

Kembali

RTRW

Kabupaten

Inderagiri

Hilir

(Selanjutnya langsung ke Penyusunan). 4.

Penyusunan RTRW Kota Pariaman.

5.

Penyusunan RDTR Kota Inderalaya.

6.

Penyusunan RDTR Kawasan Rempang-Galang.

Untuk selanjutnya dalam pengerjaan bantuan teknis ini uraian metodologi pelaksanaan pekerjaan ini akan diuraikan dalam 4 pokok bahasan, sesuai dengan sifat masingmasing perencanaan yaitu: 1. Metodologi Peninjauan Kembali/Penyusunan RTRW Propinsi Bengkulu. 2. Metodologi Peninjauan Kembali/Penyusunan RTRW Kabupaten Agam dan Kabupaten Inderagiri Hilir. 3. Metodologi Penyusunan RTRW Kota Pariaman. 4. Metodologi Penyusunan RDTR Kota Inderalaya dan Kawasan Rempang Galang.

Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat

III-1

3.1

Metodologi

Peninjauan Kembali dan Penyusunan

RTRW

Propinsi Bengkulu Pada

dasarnya,

metodologi

Peninjauan

Kembali

dan

Penyusunan RTRW Propinsi Bengkulu terdiri atas beberapa tahapan, yaitu 1) Kajian terhadap keabsahan RTRW, 2) Kajian kepentingan peninjauan kembali RTRW, 3) Penentuan tipologi peninjauan kembali RTRW, 4) Perumusan peninjauan kembali RTRW dan 5) Penyusunan RTRW. Yang membedakan keduanya adalah kedalaman materi yang dikaji. 1.

Kajian Terhadap Keabsahan RTRW Kajian ini ditujukan untuk

mengevaluasi keabsahan

produk RTRW, baik dalam hal kelengkapan dan keabsahan data, metoda dan hasil analisis, perumusan konsep dan strategi, produk rencana tata ruang, maupun prosedur penyusunan. Evaluasi

dilakukan

dengan

menggunakan

metodologi

analisis komparatif antara aspek dalam produk RTRW, dengan ketentuan mengikuti penilaian yang telah diatur dalam

Pedoman

Peninjauan

Kembali

RTRW

Propinsi

(Departemen Kimpraswil, 2002). Analisis komparatif yang dimaksud disini adalah bahwa komparasi yang dilakukan tidak

hanya

membandingkan

antara

aspek

yang

ada

dengan ketentuan penilaian, namun jika memungkinkan dianalisis

lebih

perubahannya.

lanjut Dengan

penyebab demikian,

perbedaan dari

atau

evaluasi

ini

diharapkan didapat keluaran berupa aspek-aspek apa saja yang tidak sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan sebagai masukan dalam penentuan tipologi peninjauan kembali seperti apa yang dibutuhkan.


III-2

GAMBAR 3.1 METODOLOGI PENINJAUAN KEMBALI RTRW PROPINSI BENGKULU

1

KAJIAN KEABSAHAN RTRW 1. 2. 3. 4. 5.

2

Berdasarkan kelengkapan dan keabsahan data Berdasarkan metoda dan hasil analisis Berdasarkan perumusan konsep dan strategi Berdasarkan produk rencana tata ruang Berdasarkan prosedur penyusunan

KAJIAN KEPENTINGAN PENINJAUAN 1. 2.

Identifikasi faktor eksternal Identifikasi penyimpangan


3 PENENTUAN TIPOLOGI PENINJAUAN KEMBALI

TIPE A

4

TIPE B

PERUMUSAN PENINJAUAN KEMBALI

TIPE C

1.

TIPE D

2.

TIPE E

3.

TIPE F

4.

Penambahan komponen rencana Perbaikan sebagian komponen rencana Perumusan kembali kebijakan dan strategi Peninjauan kembali total

TIPE G TIPE H

5

III-3

GAMBAR 3.2 5

METODOLOGI PENYUSUNAN RTRW PROPINSI BENGKULU

Pengumpulan data dan Informasi

Analisis RTRW Propinsi

Penyusunan Rancangan Rencana

Rencana RTRW Propinsi

pengumpulan informasi/data & peta - data & peta kebijakan pengembangan - data & peta kondisi sosek - data & peta SDA - data & peta penggunaan lahan - data kelembagaan - data fisik dasar - data regional

- analisis kebijakan & strategi pengembangan prop - analisis aregional - analsisi ekonomi & sektor unggulan - analisis SDM - analisis SDA - analsisi sistem permukiman - analisis penggunaan lahan - analisis kelembagaan - analisis fisik dasar - analisis peran serta masyarakat

- konsep pengembangan pengelolaan kawasan lindung & kawasan budidaya - konsep & strategi pengembangan kawasan pedesaan, kawasan perkotaan dan kawasan tertentu - konsep & strategi pengembangan kawasan permukiman, kehutanan, pertanian, pertambangan, perindustrian, pariwisata dan kawasan lainnya - konsep & strategi pengembangan sistem prasarana wilayah - konsep & strategi pengembangan kawasan yang diprioritaskan - konsep & strategi kebijakan tata guna tanah

- arahan struktur dan pola pemanfaatan ruang - arahan pengelolan kawasan lindung dan kawasan budidaya - arahan konsep & strategi pengembangan kawasan pedesaan, kawasan perkotaan dan kawasan tertentu - konsep & strategi pengembangan kawasan permukiman, kehutanan, pertanian, pertambangan, perindustrian, pariwisata dan kawasan lainnya - konsep & strategi pengembangan sistem prasarana wilayah - konsep & strategi pengembangan kawasan di i i k


III-4

TABEL 3.1 KRITERIA PENILAIAN DALAM EVALUASI RTRW PROPINSI BENGKULU No

Aspek Penilaian

Kriteria Kesahan RTRW Propinsi

1.

Berdasarkan kelengkapan dan keabsahan data

1. Data kebijakan pembangunan daerah, seperti kesimpulan PROPEDA, informasi arahan RTRWN, informasi arahan RTRW Pulau, RTRW

Dinyatakan lengkap dan sah apabila mencakup: Propinsi, serta data perekonomian nasional.

2. Data karakteristik ekonomi, meliputi data PDRB Propinsi, produksi sektoral Propinsi, APBD Propinsi (5 tahun terakhir), serta investasi sektoral pembangunan di propinsi

3. Data kependudukan/demografi, meliputi data jumlah penduduk selama 5 tahun terakhir, kepadatan penduduk, tingkat pertumbuhan penduduk, dan penduduk berdasarkan lapangan pekerjaan, yang dirinci menurut kota/kecamatan.

4. Data sumberdaya buatan, meliputi data sarana ekonomi, sarana sosial, sarana dan prasarana transportasi, yang dirinci per kabupaten/kecamatan, serta prasarana pengairan, sistem jaringan listrik, dan sistem telekomunikasi.

5. Data sumberdaya alam, meliputi peta dan data penggunaan tanah, hidrologi/sumberdaya air, topografi, geologi/sumberdaya mineral, kesesuaian lahan kegiatan budidaya, tataguna hutan, jenis tanah, dan iklim.

2

Berdasarkan metoda analisis

dan

Dinyatakan lengkap jika sekurang-kurangnya mencakup analisis sebagai berikut:

1. Analisis kedudukan propinsi dalam perwilayahan nasional dan pulau serta propinsi, serta hubungannya dengan propinsi lain, meliputi: -

2. 3. 4. 5. 6.

sistem jaringan transportasi nasional, pulau, propinsi arahan kebijakan RTRWN, RTRW pulau, rencana strategi pengembangan wilayah regional, dll sistem perkotaan nasional, pulau, dan regional fungsi dan peran propinsi dalam lingkup nasional, pulau, dan propinsi berdasarkan aspek ekonomi, transportasi, dan pencapaian pembangunan nasional secara umum. sektor-sektor unggulan di propinsi Analisis demografi, untuk melihat profil dan perkembangan penduduk, meliputi analisis tingkat perkembangan, pergerakan penduduk antar dan dalam kabupaten, distribusi/kepadatan penduduk berdasarkan kecamatan, struktur pekerjaan penduduk dirinci berdasarkan kabupaten/kecamatan, dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Analisis ekonomi wilayah, untuk melihat profil dan perkembangan ekonomi propinsi, seperti struktur ekonomi propinsi, terutama menyangkut keterkaitan antarsektor dan sektor unggulan, pertumbuhan ekonomi, pergerakan barang dan jasa, pola persebaran ekonomi dalam propinsi dan keterkaitannya, serta potensi investasi. Analisis fisik dan daya dukung lingkungan, meliputi analisis kendala fisik pengembangan kawasan budidaya (rawan gempa, banjir, longsor), lokasi dan kapasitas sumberdaya alam (air, tanah, hutan, dan mineral), serta kesesuaian lahan bagi pertanian pangan, perkebunan, dan kehutanan. Analisis sarana dan prasarana, meliputi analisis kondisi, jenis, dan jumlah sarana sosial, ekonomi, transportasi, pengairan, listrik, dan telekomunikasi. Analisis struktur dan pola ruang, untuk melihat kecenderungan perkembangan struktur dan pola, yang meliputi pola sebaran penduduk,


III-5

No

Aspek Penilaian

Kriteria Kesahan RTRW Propinsi kawasan budidaya, dan jaringan infrastruktur.

7. Analisis potensi dan kondisi SDA, SD buatan, dan SDM, yang dinyatakan lengkap apabila terdapat kesimpulan potensi sumberdaya alam yang ada, kemungkinan perkembangannya, dan keterbatasan pengembangannya.

8. Analisis keuangan dan kemampuan pembangunan daerah, mencakup analisis jumlah dan proporsi biaya pembangunan propinsi PAD dan subsidi dari pemerintah pusat/propinsi, dan sumber-sumber pembiayaan lainnya (swasta, BLN, dll).

3

Berdasarkan Dinyatakan lengkap jika mencakup: konsep dan strategi 1. Rumusan permasalahan pembangunan propinsi dan keterkaitannya dengan permasalahan pemanfaatan ruang 2. Rumusan konsep dan strategi pengembangan tata ruang wilayah propinsi 3. Penjabaran konsep dan strategi pengembangan tata ruang wilayah propinsi, meliputi strategi pengelolaan kawasan lindung dan budidaya; kawasan perdesaan, perkotaan, dan tertentu; kawasan produksi dan permukiman, serta sistem pusat permukiman perkotaan dan perdesaan; pengembangan sarana dan prasarana wilayah; pengembangan kawasan prioritas; serta penatagunaan tanah, air, udara, dan sumberdaya alam lainnya.

4

Berdasarkan Dinyatakan lengkap jika mencakup: produk rencana 1. Arahan pengelolaan kawasan lindung dan budidaya 2. Arahan pengelolaan kawasan perdesaan, perkotaan, dan tertentu tata ruang 3. Arahan pengembangan kawasan budidaya, meliputi kawasan permukiman, kehutanan, pertanian, pertambangan, industri, dan lainnya. 4. Arahan struktur tata ruang, meliputi arahan pengembangan sistem pusat permukiman (perkotaan dan perdesaan), sistem jaringan jalan, sistem transportasi lainnya, sistem jaringan energi/listrik, pengairan, telekomunikasi, air baku. 5. Arahan pengembangan kawasan prioritas. 6. Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah, meliputi kebijakan tata guna tanah, air, lahan, udara, dan sumberdaya alam lainnya.

5

Berdasarkan proses penyusunan

Dinyatakan lengkap jika: 1. Disusun berdasarkan pedoman teknis penyusunan yang berlaku. 2. Melibatkan tim teknis tata ruang propinsi serta pihak lain yang terkait (masyarakat dan pakar). 3. Melalui suatu proses konsensus dan musyawarah dalam mengalokasikan ruang sesuai dengan arahan rencana tata ruang yang lebih tinggi. 4. Disepakati oleh DPRD.

Sumber: Pedoman Peninjauan Kembali RTRW Propinsi (Departemen Kimpraswil, 2002), Kepmen Kimpraswil No. 327/KPTS/M/2002 Keterangan : Penggunaan ketentuan ini akan disesuaikan dengan ketersediaan data dan informasi


III-6

Untuk melakukan kajian ini, maka data yang diperlukan adalah Dokumen RTRW, baik Buku Fakta Analisis, maupun Buku Rencana. Dokumen ini diperoleh dengan melakukan survai instansional terkait, dalam hal ini Pemerintah Propinsi

atau

Badan

Perencanaan

dan

Pengembangan

Daerah (Bappeda) Propinsi. 2.

Kajian Kepentingan Peninjauan Kembali RTRW Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi seberapa besar penyimpangan arahan yang digariskan dalam RTRW sebagai masukan

dalam

penentuan dilakukan. identifikasi eksternal,

perlunya

tipologi Untuk 2)

peninjauan

itu,

terhadap

peninjauan

kajian adanya

identifikasi

kembali

dan

kembali

yang

akan

mencakup

ini

perubahan

besaran

akan 1)

faktor-faktor

simpangan,

dan

3)

identifikasi perlunya peninjauan kembali. Identifikasi

terhadap

adanya

perubahan

faktor-faktor

eksternal dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi menyangkut indikasi adanya perubahan akibat pengaruh dari berbagai faktor eksternal, seperti : œ

peraturan dan rujukan yang baru

œ

kebijakan pemerintah yang baru, baik di tingkat pusat, daerah, maupun sektoral

œ

adanya perubahan-perubahan dinamis akibat kebijakan dan pertumbuhan ekonomi, seperti perubahan fungsi kota,

adanya

investasi

properti

skala

besar

dan

pembangunan infrastruktur yang mempengaruhi pola dan

struktur

pengembangan

wilayah,

serta

dibangunnya pusat-pusat pelayanan baru œ

adanya paradigma baru dalam pembangunan dan atau penataan ruang

Identifikasi ini dilakukan dengan metodologi deskriptif analisis, artinya tidak hanya menjabarkan fakta adanya faktor eksternal yang ada, tapi juga menganalisi lebih lanjut

mengenai

dampak

faktor

tersebut

terutama

terhadap penataan ruang wilayah.


III-7

Dari kajian ini diharapkan dapat diperoleh informasi mengenai kebijakan dan perubahan kondisi internal di wilayah

propinsi

yang

dampaknya

secara

signifikan

mempengaruhi arahan pemanfaatan ruang yang telah ada. Sementara,

identifikasi

besaran

simpangan

dilakukan

untuk memperkirakan seberapa besar penyimpangan yang terjadi, antara arahan kebijakan yang dirumuskan dalam RTRW dengan wujud struktural pemanfaatan ruang yang ada

kenyataannya.

penyimpangan

Penyimpangan

dalam

hal

ini

dapat

pemanfaatan

berupa maupun

pengendalian pemanfaatan. Masing-masing penyimpangan memiliki kriteria tersendiri. Identifikasi ini dilakukan dengan metodologi deskriptif analisis

kuantitatif,

dimana

penyimpangan

akan

dibandingkan dengan total aspek yang dikaji (dalam hal ini aspek terkait dengan kriteria penyimpangan seperti yang dijabarkan

dalam

Box

1),

diwujudkan

dalam

bentuk

persentase (%). Untuk melakukan kedua identifikasi tersebut dibutuhkan dukungan data dan informasi, yang diperoleh melalui: a.

Diskusi lintas sektoral yang melibatkan seluruh dinas atau instansi teknis terkait dengan pengembangan wilayah.

Diskusi

dilakukan

dengan

maksud

untuk

bertukar informasi mengenai isu-isu permasalahan yang

ada,

kebijakan

terutama

menyangkut

pemanfaatan

ruang

pelaksanaan

wilayah,

konfirmasi

kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan dalam rangka pengembangan wilayah, dll. b.

Pengumpulan yang

seluruh

dianggap

dokumen-dokumen

dapat

mempengaruhi

kebijakan kebijakan

penataan ruang yang digariskan dalam RTRW, baik di tingkat nasional maupun daerah. c.


Kondisi penggunaan ruang atau tutupan saat ini.

III-8

- Box 1 Tidak menyimpang jika: Pemanfaatan ruang

Pengendalian pemanfaatan ruang

-

Benar-benar menjadi acuan pelaksanaan pembangunan, artinya menjadi dokumen resmi dalam Rakorbang Daerah dan didudukkan sejajar dengan Peraturan Daerah lainnya.

-

Struktur dan pola pemanfaatan ruang benar-benar sesuai dengan arahan dalam RTRW

-

Telah ditetapkan dan disahkan menjadi PERDA dan didiseminasikan ke setiap sektor.

-

Menjadi acuan sektor dalam menyusun rencana, pembiayaan, dan tahapan program pembangunan serta telah menjadi acuan dalam pelaksanaan penyusunan rencana tata ruang hirarki di bawahnya.

-

Tidak menimbulkan konflik antarsektor atau tumpangtindih alokasi kegiatan sektor.

-

Pemanfaatan ruang atas dasar RTRW tidak menimbulkan dampak yang bermasalah di masyarakat.

-

Tidak ada pengaduan masyarakat yang menginformasikan ketidaksesuaian RTRW dengan kenyataan di lapangan.

-

Telah memiliki sistem informasi pemantauan dan pelaporan yang handal, cepat, dan informatif.

-

Telah dilakukan mekanisme perijinan yang sesuai berdasarkan RTRWP dalam menentukan lokasi kegiatan.

-

Telah dilakukan evaluasi pelaksanaan program-program pembangunan, implementasi ruang, serta perijinan pemanfaatan ruang.

-

Telah dilakukan evaluasi terhadap kenyataan di lapangan akibat terjadinya terjadinya faktor eksternal (perubahan kebijakan dan rujukan)

-

Diterapkan instrumen baru, seperti perangkat insentfi, agar selalu sesuai dengan arahan RTRWP

-

Diterapkan denda/sangsi bagi yang melanggar arahan dalam RTRW

Lebih lanjut, hasil kedua identifikasi tersebut menjadi input/masukan

dalam

mengidentifikasi

perlunya

peninjauan kembali terhadap RTRW Propinsi Bengkulu. Peninjauan kembali akan dibutuhkan apabila salah satu kriteria terpenuhi, apakah terdapat perubahan kebijakan skala

besar,

terdapat

faktor

internal

yang

belum

dipertimbangkan, atau terjadi penyimpangan yang cukup besar. 3.

Penentuan Tipologi Peninjauan Kembali RTRW Kajian ini bertujuan untuk mengklasifikasikan tipologi peninjauan kembali seperti apa yang dibutuhkan oleh RTRW

Propinsi

keabsahan

Bengkulu

RTRW

dan

berdasarkan

tingkat

pertimbangan

keperluan

peninjauan

kembali yang tergambar dari adanya perubahan faktor eksternal dan adanya penyimpangan. Terdapat

8

tipologi

peninjauan

kembali

dengan

karakteristik dan kebutuhan peninjauan kembali yang berbeda, meliputi (Pedoman Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten, Departemen Kimpraswil, 2002): Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat

III-9

œ

Tipologi A, dimana RTRW sah, terjadi simpangan kecil, dan tidak terdapat perubahan faktor eksternal.

œ

Tipologi B, dimana RTRW sah, terjadi simpangan kecil, namun terjadi perubahan signifikan pada faktor-faktor eksternal berpengaruh terhadap kinerja RTRWP.

œ

Tipologi C, dimana RTRW sah, terjadi simpangan besar dan perubahan-perubahan eksternal secara signifikan.

œ

Tipologi D, dimana RTRW sah, terjadi simpangan yang besar namun tidak terjadi perubahan pada faktorfaktor eksternal.

œ

Tipologi E, dimana RTRW tidak sah, terjadi simpangan kecil, dan faktor eksternal bertambah.

œ

Tipologi F, dimana RTRW tidak sah, terjadi simpangan kecil, dan faktor eksternal tetap.

œ

Tipologi G, dimana RTRW tidak sah, terjadi simpangan besar, dan faktor eksternal berubah.

œ

Tipologi H, dimana RTRW tidak sah, terjadi simpangan besar, dan faktor eksternal tetap.

4.

Tahap Peninjauan Kembali RTRWP Bengkulu Pada tahap ini dilakukan beberapa kajian, penilaian dan evaluasi terhadap faktor-faktor eksternal dan internal yang berpengaruh terhadap simpangan-simpangan tampak untuk melihat hubungan korelasi diantara faktor-faktor tersebut, serta kuat lemahnya (signifikan) dampak-dampak yang

ditimbulkan

terhadap

RTRWP

BENGKULU

yang

bersangkutan, kegiatan ini antara lain: a.

Kajian/penilaian terhadap RTRWP BENGKULU dan sisi kelengkapan materi dan proses penyusunan mengacu kepada UUPR serta struktur dan pedoman teknis penyusunan RTRWP

b.

Evaluasi kemampuan RTRWP BENGKULU sebagai alat perencanaan

khususnya

dalam

identifikasi

dan

pelaksanaan program dan proyek pembangunan yang terkait dengan penataan ruang. c.

Penyesuaian terhadap materi RTRWP BENGKULU untuk mengakomodasikan perubahan kebijaksanaan tujuan dan

sasaran

pembangunan

nasional,

propinsi

dan

terkait dengan pemanfaatan ruang.


III-10

d.

Evaluasi

kemampuan

mengakomodasikan pemanfaatan

BENGKULU

dinamika

ruang

penyesuaian

RTRWP serta

untuk

perkembangan

sekaligus

melakukan

RTRWP. Jika dianggap materi RTRWP

BENGKULU tersebut tidak mampu menampung aspirasi masyarakat/tuntutan pembangunan yang berkembang pesat. e.

Evaluasi kesesuaian antara perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang yang ditetapkan pada RTRWP BENGKULU yang dituju, serta menemukenali tindakantindakan

yang

diperlukan

untuk

menanggulangi

penyimpangan yang telah terjadi.

5.

Perumusan Peninjauan kembali RTRWP Bengkulu Peninjauan kembali ini tergantung dari Tipologi yang didapat, Peninjauan kembali tipologi ini dapat berupa: a.

Pembakuan materi RTRWP BENGKULU jika berdasarkan hasil peninjauan

ditemukan bahwa materi RTRWP

BENGKULU yang ditinjau tidak memenuhi persyaratan minimal sebagai RTRWP yang baku atau b.

Penyesuaian terhadap materi RTRWP BENGKULU agar mampu mengakomodasikan perubahan kebijaksanaan/ tujuan/sasaran perkembangan mengoreksi

pembangunan pemanfaatan

penyimpangan

dan

ruang, yang

dinamika serta

untuk

terjadi

pada

perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang. Bentuk dari

kegiatan ini antara lain; penambahan-

penambahan komponen rencana 1)

Perubahan (revisi) sebagai komponen rencana

2)

Perumusan kembali kebijaksanaan dan startegi pengembangan wilayah serta tujuan dan sasaran pembangunan

3)

Revisi

Total

seluruh

komponen

rencana

atau

penyusunan kembali c.

Pemantapan,

Pemanfaatan

dan

Pengendalian

Pemanfaatan RTRWP Bengkulu Upaya-upaya

pemantapan

pemanfaatan

RTRWP

BENGKULU dan pengendaliannya. Kegiatan ini antara


III-11

lain

berupa

desiminasi RTRWP BENGKULU sebagai

alat

koordinasi,

sebagai

acuan

pembangunan,

peninjauan kembali kegiatan pemantauan pelaporan evaluasi dan sebagainya. 1). Tipologi A Bila

RTRWP

BENGKULU

ini

sah,

juga

dengan

simpangan kecil, serta tidak terjadi perubahan faktor eksternal. Tidak perlu dilakukan tindakan tertentu karena RTRWP

BENGKULU

masih

dilakukan

peninjauan

digunakan

sebagai

ada,

kembali,

acuan

dalam

tidak

perlu

dapat

tetap

pembangunan

propinsi. 2)

Tipologi B Bila RTRWP BENGKULU sah, juga simpangan kecil, sedangkan terjadi perubahan faktor eksternal. Perlu

dilakukan

peninjauan

kembali

yang

disebabkan oleh adanya faktor-faktor eksternal seperti

perubahan

peraturan

atau

kebijaksanaan, rujukan

baru,

adanya dinamika

pertumbuhan ekonomi, perkembangan teknologi atau paradigma atau nilai-nilai lainnya sehingga ketentuan dalam RTRWP BENGKULU sudah tidak berlaku lagi. Maka aspek utama yang perlu diperhatikan dalam proses

peninjauan

pemutakhiran

kembali

tujuan,

adalah

sasaran,

melakukan

strategi

dan

kebijaksanaan-kebijaksanaan agar sesuai dengan dan

mengakomodasikan

perubahan-perubahan

eksternal. Tata cara yang harus dilakukan adalah: a)

Masukan. Identifikasi berpengaruh

faktor-faktor terhadap

eksternal kinerja

yang RTRWP

BENGKULU


III-12

b)

Proses, Kegiatan yang perlu dilakukan adalah: œ

Analisis

hubungan

terhadap

faktor

kebijaksanaan

eksternal

pembangunan

daerah. œ

Analisis

hubungan

terhadap

rencana

faktor struktur

eksternal dan

pola

pemanfaatan ruang wilayah. œ

Apabila

faktor-faktor

eksternal

tidak

sejalan lagi dengan strategi pengelolaan, arahan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah maka diperlukan: œ

Pemutakhiran

tujuan

dan

sasaran

pembangunan daerah œ

Perumusan

permasalahan

pembangunan

dan pemanfaatan ruang wilayah œ

Perumusan

kembali

strategi

pengembangan wilayah. c)

Keluaran. œ

Rumusan Strategi Pengembangan wilayah yang baru

œ

Rumusan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah yang baru.

3)

Tipologi C. Bila RTRWP BENGKULU sah, terjadi simpangan besar

dan

perubahan

faktor

eksternal

secara

signifikan. Perlu

dilakukan

peninjauan

kembali

yang

disebabkan oleh adanya perubahan faktor-faktor eksternal

selain

perlu

pemantapan

dalam

pemanfaatan dan pengendalian RTRWP BENGKULU sehubungan

adanya simpangan-simpangan yang

besar. Tatacara peninjauan kembali sama dengan yang dilakukan pada tipologi B namun perlu dilakuakn upaya-upaya

pemantapan,

pengendalian.

Peninjauan

pemanfaatan kembali

dan

tehadap

tipologi C ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:


III-13

a) Masukan. Identifikasi

faktor-faktor

berpengaruh

terhadap

eksternal kinerja

yang RTRWP

BENGKULU b)


Analisis

hubungan

terhadap

factor

kebijaksanaan

eksternal

pembangunan

daerah. œ

Analisis

hubungan

terhadap

rencana

faktor struktur

eksternal dan

pola

pemanfaatan ruang wilayah. Apabila faktor-faktor eksternal tidak sejalan lagi dengan strategi pengelolaan, arahan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah maka diperlukan: œ

Pemutakhiran

tujuan

dan

sasaran

pembangunan daerah œ

Perumusan permasalahan pembangunan dan pemanfaatan ruang wilayah

œ

Perumusan kembali strategi pengembangan wilayah.

c)

Keluaran. œ

Rumusan Strategi Pengembangan wilayah yang baru

œ


d)

Pemantapan, Pemanfaatan dan Pengendalian. œ

Peninjauan

kembali

Pedoman

Pemanfaatan RTRWP BENGKULU sebagai acuan pembangunan œ

Peningkatan BENGKULU

Desiminasi

RTRWP

ke setiap sektor dan RTRWP

BENGKULU sebagai acuan pembangunan œ

Peningkatan

pemanfaatan

RTRWP

BENGKULU sebagai dukumen acuan dalam forum rapar koordinasi pembangunan œ

Peninjauan kembali kegiatan pemantauan dan pelaporan secara kontinyu terhadap program-program

pembangunan

dan

implementasi ruang


III-14

Peninjauan

œ

kembali

terhadap

kegiatan

evaluasi

pelaksanaan

program

implementasi ruang dan perizinan. 4) Tipologi D Bila RTRWP BENGKULU sah, simpangan besar, tidak terjadi perubahan faktor eksternal. Pada

dasarnya

pada

tipologi

ini

tidak

perlu

dilakukan pemutakhiran RTRWP BENGKULU karena rencana masih sahih dan tidak terjadi perubahan eksternal seperti halnya pada tipologi A, namun karena

permasalahannya

adalah

terjadinya

simpangan pada pemanfaatan dan pengendalian maka aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam peninjauan

kembali adalah sebagaimana

yang

dilakukan pada tipologi C. 5) Tipologi E Bila RTRWP BENGKULU tida sahih, simpangan kecil, faktor eksternal berubah. Untuk tipologi ini hal-hal yang perlu dilakukan dalam peninjauan kembali

yang disebabkan oleh

ketidak shihan rencana ditinjau aspek substansi yang tidak memenuhi ketentuan prosedure dan proses penyusunan rencana dan adanya perubahan faktor-faktor eksternal yang perlu terakomodasi seperti

perubahan

peraturan

atau

pertumbuhan penataan

kebijaksanaan, rujukan

ekonomi

ruang.

adanya

baru,

atau

dinamika

paradigma

Dengan

demikian

baru dalam

peninjauan kembali diperlukan langkah-langkah menyeluruh terhadap perbaikan substansi rencana dan

penyesuauaian

terhadap

aspek

eksternal.

Tata cara yang perlu dilakukan adalah: a)

Masukan. œ

Identifikasi faktor-faktor eksternal yang berpengaruh

terhadap

kinerja

RTRWP

BENGKULU œ

Identifikasi

Kinerja

RTRWP

BENGKULU

(data analisis dan produk rencana)


III-15

œ

Identifikasi

pemanfaatan

ruang

yang

sedang berjalan b)


Analisis

hubungan

terhadap

faktor

kebijaksanaan

eksternal

pembangunan

daerah. œ

Analisis

hubungan

terhadap

rencana

faktor

eksternal

struktur

dan

pola


Apabila

faktor-faktor

eksternal

tidak

sejalan lagi dengan strategi pengelolaan, arahan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah maka diperlukan: •

Pemutakhiran

tujuan

dan

sasaran

pembangunan daerah •

Perumusan

permasalahan

pembangunan

dan

pemanfaatan

ruang wilayah •

Perumusan

kembali

strategi

pengembangan wilayah. c)

Keluaran. œ

Rumusan Strategi Pengembangan wilayah yanng baru

œ


6)

Tipologi F Bila RTRWP BENGKULU tidak sahih, simpangan kecil, faktor eksternal tetap. Hal-hal yang perlu dilakukan

pada tipologi ini

adalah revisi atau peninjauan kembali secara menyeluruh

dengan

melakukan

pemutakhiran

data, analisa rencana. Tatacara

pemutakhiran

rencana

yang

perlu

dilakukan adalah: a)

Masukan. œ

Identifikasi

Kinerja

RTRWP

BENGKULU

(data analisis dan produk rencana)


III-16

Identifikasi

œ

pemanfaatan

ruang

yang

sedang berjalan b)

Proses, Kegiatan yang perlu dilakukan adalah: Pemutakhiran data, analisis, dan produk

œ

rencana disesuaikan dengan pemanfaatan ruang

yang

sedanng

berjalan

yang

mengalami perubahan Perumusan

œ

permasalahan

pembangunan

dan pemanfaatan ruang wilayah. Perumusan kembali konsep dan strategi

œ

pengembangan wilayah Perumusann kembali RTRWP BENGKULU

œ c)

Keluaran. Rencana

Tata

Ruang

Wilayah

Propinsi

Bengkulu yang Baru 7)

Tipologi G Bila RTRWP BENGKULU tidak sahih, simpangan besar, faktor eksternal berubah Pada topologi G, hal-hal yang perlu dilakukan adalah

melakukan

revisi

secara

menyeluruh

kinerja produk RTRWP BENGKULU yang berupa pemutakhiran data, analisa dan rencana dengan menyesuaikannya

pada

yang

perubahan,

mengalami

penekanan

terhadap

peninjauan

kembali

rencana, proses

faktor-faktor

eksternal

dengan

disertai

tindakan-tindakan pelaksanaan

untuk

pemanfaatan

pengawasan

dan

penertiban

pengendalian.

Tata

Cara

yang

dalam perlu

dilakukan adalah: a)

Perumusan

Rencana

dan

Penyesuaian

terhadap faktor-faktor eksternal. œ

Identifikasi

Kinerja

RTRWP

BENGKULU

(data, analisa dan produk rencana) œ

Identifikasi

pemanfaatan

ruang

yang

sedang berjalan


III-17

b)


Analisis

hubungan

terhadap

faktor

kebijaksanaan

eksternal

pembangunan

daerah. œ

Analisis

hubungan

terhadap

rencana

faktor

eksternal

struktur

dan

pola


Pemutakhiran data, analisis, dan produk rencana disesuaikan dengan pemanfaatan ruang

yang

sedanng

berjalan

yang

mengalami perubahan œ

Perumusan

permasalahan

pembangunan

dan pemanfaatan ruang wilayah. œ

Perumusan kembali konsep dan strategi pengembangan wilayah

c)

Keluaran. Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi yang baru

d)


Peninjauan

kembali

Pedoman

pemanfaatan RTRWP BENGKULU sebagai acuan pembangunan œ


Dessiminasi

RTRWP

kesetiap sektor dan RTRWP


Peningkatan

pemanfaatan

RTRWP


Peninjauan kembali kegiatan pemantauan dan pelaporan secara kontinyu terhadap program-program

pembangunan

dan

implementasi ruang œ

Peninjauan terhadap

kembali

kegiatan

pelaksanaan

evaluasi program

implementasi ruang dan perizinan. 8)

Tipologi H Bila

RTRWP

BENGKULU

tidak

sah,

simpangan

besar, faktor eksternal tetap.


III-18

Pada tipologi ini. Hal yang perlu dilakuakn adalah revisi atau peninjauan kembali secara menyeluruh dengan melakukan pemutakhiran data, analisis dan

rencana,

baik

dalam

proses

penyusunan

maupun substansi yang ada di dalam produk RTRWP BENGKULU yang ada dan Pemantapan dan pengendalian. Tata Cara yang perlu dilakukan adalah: a)

Pemutakhiran

Rencana

dan

Penyusuan

Terhadap faktor-faktor eksternal œ

Identifikasi

Kinerja

RTRWP

BENGKULU

(data, analisa dan produk rencana) œ

Identifikasi

pemanfaatan

ruang

yang

sedang berjalan b)


Pemutakhiran data, analisis, dan produk rencana disesuaikan dengan pemanfaatan ruang

yang

sedanng

berjalan

yang

mengalami perubahan œ

Perumusan

permasalahan

pembangunan

dan pemanfaatan ruang wilayah. œ

Perumusan kembali konsep dan strategi pengembangan wilayah

œ c)

Penyusunan RTRWP BENGKULU

Keluaran. Rencana

Tata

Ruang

Wilayah

Propinsi

Bengkulu yang baru d)


Peninjauan

kembali

Pedoman

pemanfaatan RTRWP BENGKULU sebagai acuan pembangunan œ


Dessiminasi

RTRWP

kesetiap sektor dan RTRWP


Peningkatan

pemanfaatan

RTRWP


Peninjauan kembali kegiatan pemantauan dan pelaporan secara kontinyu terhadap


III-19

program-program

pembangunan

dan

implementasi ruang Peninjauan

œ

kembali

terhadap

kegiatan

pelaksanaan

evaluasi program

implementasi ruang dan perizinan. 6.

Tahap Penyusunan RTRWP Bengkulu a.

Tahap Pengumpulan Data dan Informasi Tahap ini bertujuan untuk dapat mengidentifikasi kondisi

awal

wilayah

dan

kecenderungan

perubahannya. Data dan informasi yang dikumpulkan dan diolah secara umum mencakup œ

Data dan Peta kebijakan pembangunan

œ

Data dan Peta Kondisi Sosial Ekonomi

œ

Data dan Peta Sumber Daya Manusia

œ

Data dan Peta Sumber Daya Buatan

œ

Data dan Peta Sumber Daya Alam

œ

Data dan Peta Penggunaan Lahan

œ

Data Kelembagaan

b. Tahap analisis 1)

Analisis Sosial Ekonomi Di

bawah

ini

merupakan

langkah-langkah

menganalisis sosial ekonomi , adalah sebagai berikut : Pengenalan masalah/kebutuhan dan potensi Pada tahap ini diawali dengan menggali informasiinformasi

yang

mengungkapkan

keberadaan

lingkungan dan masyarakatnya secara umum. Perumusan Masalah dan Penetapan Prioritas Semua

permasalahan

dikumpulkan

kemudian

dirumuskan dan ditentukan masalah yang perlu diatasi terlebih dahulu (prioritas). Identifikasi

alternatif-alternatif

pemecahan

masalah/pengembangan gagasan. Dari


prioritas

masalah

yang

telah

ditentukan

III-20

kemudian dibahas pemecahan masalah-masalah melalui urun rembug dan pengembangan gagasan. Pemilihan alternatif pemecahan masalah yang paling tepat guna. Perencanaan dan Penyajian Rencana Kegiatan Hasil kegiatan selanjutnya dapat dituangkan ke dalam rencana kegiatan yang konkrit. Sebagai masukan

dalam

peninjauan

kembali

dilakukan

pertemuan yang diikuti oleh berbagai kelompok yang terlibat didalam perencanaan. Pelaksanaan/Pengorganisasian Pengorganisasian bisa sederhana atau bisa lebih canggih dan mendasar sampai mengarah kepada pengembangan kelembagaan kawasan perkotaan, tergantung

kepada

kebutuhan

dan

tingkat

perkembangan perkotaan. Pemantauan dan Pengarahan kegiatan Semua

kegiatan

berkelanjutan

perlu

untuk

dipantau

melihat

secara

kesesuaiannya

dengan rencana yang telah disusun. Evaluasi dan Rencana Tindak Lanjut Setelah tahapan kerja selesai, maka hasilnya layak

dievaluasi

apakah

sesuai

dengan

yang

diharapkan 2)

Analisis Kebijaksanaan Pengembangan Dalam sub bab ini, menjabarkan secara ringkas cara-cara metodologi yang digunakan, terutama dalam

mendukung

menghasilkan

proses

keluaran

analisis

produk

untuk dengan

menggunakan diagram berikut sebagai metodologi untuk

menghasilkan

Menghasilkan


suatu

suatu

kebijaksanaan.

kebijaksanaan

adalah

III-21

pekerjaan yang tidak mudah dan pembuktiannya baru diketahui setelah kebijaksanaan tersebut diterapkan.

Produk

pekerjaan

ini

sangatlah

penting dan cukup strategis karena menyangkut hidup orang banyak. Penetapan kebijaksanaan dan arahan pembangunan prasarana dan sarana di kawasan terbangun membutuhkan analisis cermat dan hati-hati. 3)

Analisis Regimal Analisis fisik dasar dilakuakn untuk mengetahui dan memahami kondisi fisik di Propinsi tersebut yang mencakup kelerengan, Iklim

dan geologi

kawasan setempat. 4)

Anallisis Rrgional Analisis

Regional

dilakukan

untuk

memahami

kedudukan dan keterkaitan propinsi dalam sistim regional

yang lebih luas dalam aspek sosial,

ekonomi, lingkungan dan 5)

Analisis SDM Analisis Sumber daya Manusia ditujukan untuk mengatahui seberapa besar jumlah tenaga

dan

kualitas tenaga kerja di propinsi tersebut untuk dapat

menunjang

pembangunan

di

Provinsi

tersebut. 6)

Analisis SDA Analisis Sumber Daya Alam untuk mengetahui potensi-potensi tersebut

yang

untuk

terkandung

dapat

di

Provinsi

ditingkatkan

sebagai

komoditi unggulan untuk dikembangkan. 7)

Annalisis SDB Analisis Sumber daya Buatan ini sangat penting dilakukan


untuk

mengetahui

ketersediaam

III-22

imfrastruktur

yang

telah

tersedia

di

Provinsi

tersebut. 8)

Analisis Penggunaan Lahan Analisis ini diperlukan untuk mengetahui pola dan persebaran

penggunaan

lahan

propvinsi

Bnegkulu

serta

yang

ada

di

kecendrungan

penggunaan lahan di masa yang akan datang. 9)

Analisis Peran Serta Masyarakat Peran serta masyarakat serta sektor swasta dalam pembangunan perekonomian serta pengoperasian dan perawatan kota pada kenyataannya sudah berjalan. Selain itu masyarakat maupun sektor swasta diharapkan dapat pembangunan

sarana

berpartisipasi dalam

dan

prasarana

wilayah.

Persoalannya kini yaitu bagaimana menempatkan pembangunan oleh masyarakat dalam kerangka umum pembangunan wilayah.

Kendati demikian

peran serta masyarakat dan swasta dalam Gambar 3.3 Proses Analisis Kebijaksanaan

Masalah Kebijaksanaan

Perumusan Masalah

Peramalan Penyimpulan Praktis

Hasil Kebijaksanaan

Hasil Guna Kebijaksanaan

Alernatif Kebijaksanaan

Peliputan

Evaluasi

Rekomendasi

Tindakan Kebijaksanaan

Informasi yang Relevan dengan Kebijaksanaan Metodologi untuk menganalisis


III-23

Gambar 3.4 Skema Hubungan Pelaku (Stakeholders) Pembangunan

T ero rga nis ir s ec ara form a l, p u ny a le ga litas , k o m ers ia l sifatn y a , ciri: pro fit m o tiv ated , u ns u r p em b a n gu n a n m e m p un y ai kep e n tin g a n se nd iri

W a sit, p u ny a ke w en a n ga n un tu k inte rve n si, p e n ga tur, p ro vid e r, p e n cip ta ik tlim , pe nd oro n g : ag ar su m be r d a y a d a p a t d ia ra h k a n u ntu k tu ju an terte ntu

P E M E R IN T A H

S W A S T A /B IS N IS

U n tu k k ep erlu a n s en d iri, u n tu k kep erlu a n m e na m ba h p e n d ap ata n.

K E L . K O M U N IT A S Te ro g ra n isir un tu k m e m b an g u n b e rsa m a, n o n p ro fit, k e u n tu ng a n un tu k m e nin gk a tk a n k ese jah tera a n = da sa r pe re k o no m ia n In d o n e sia

P E R O RA NG A N

pembangunan

prasarana

secara

formal

masih

peran

serta

memerlukan pengkajian. Bentuk

kesepakatan

masyarakat dalam

dalam

lingkup

pembangunan.

tingkat-tingkat

Partisipasi

pengambilan

keputusan

dalam metoda pengelolaan pembangunan. a)

Partisipasi

dalam

Kebijaksanaan

Pembangunan b)

Partisipasi dalam Perencanaan

c)

Partisipasi dalam Perumusan Program dan Proyek

d)

Partisipasi dalam Pelaksanaan Program dan Proyek

e)

Partisipasi

dalam

Pengoperasian

dan

Pemeliharaan. Pemerintah mempunyai

Pusat

dan

peranan

Daerah yang

dalam penting

hal

ini

untuk

merangsang tumbuhnya serta mendukung semua kegiatan-kegiatan di atas, misalnya dalam: a)

Penetapan fungsi dan tanggung jawab yang jelas,


III-24

b)

Menyediakan

fasilitas

sumber-sumber

pinjaman pembangunan, c)

Mengadakan

kegiatan

pendidikan

aparat

kelembagaan

dalam

daerah. 4)

Analisis Kelembagaan Pendekatan

mekanisme

pengembangan memiliki

perekonomian

masyarakat

pendekatan-pendekatan

sebagai

berikut : a)

Perencanaan dan penyusunan program yang lebih terpadu antar sektoral seperti sektor perumahan, penyediaan sarana dan prasarana dengan secara terpadu dan terkait dengan rencana tata ruang/ kawasan

b)

Penggalangan

sumber

pendanaan

pembangunan, baik dana sektoral maupun daerah c)

Keseimbangan

perencanaan

dari

atas

ke

bawah dan dari bawah ke atas (disesuaikan dengan

kebijakan-kebijakan

pembangunan

yang baru) d)

Penyusunan

rencana

dan

program

dilaksanakan dengan memberikan perhatian pada

aspek

ekonomi

rakyat

yang

dapat

menunjang perekonomian wilayah. c.

Tahap Rencana 1)

Arahan Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang

2)

Arahan Pengelolaan Lindung dan Budidaya

3)

Arahan

Pengelolaan

Kawasan

Pedesaan,

Kawasan

Pemukiman

Perkotaan dan Tertentu 4)

Arahan

Pengembangan

Kehutanan,

Pertanian,

Pertambangan,

Perindustrian, Pariwisata dan kawasan lainya 5)

Arahan Pengembangan Sistem Pusat Permukiman Perdesaan dan Perkotaan

6)

Arahan

Pengembangan

Sistem

Sarana

dan

Prasarana


III-25

œ

Arahan

Pengembangan

Sistem

Prasarana

Pengembangan

Sistem

Prasarana

Pengembangan

Sistem

Prasarana

Pengembangan

Sistem

Prasarana

Sistem

prasarana

Sistem

Prasarana

Transportasi œ

Arahan Pengairan

œ

Arahan Energi

œ

Arahan

Telekomunikasi œ

Arahan

Pengembangan

Pengelolaan Lingkungan œ

Arahan

Pengembangan

Wilayah lainnya 7)

Arahan

pengembangan

Kawasan

yang

diprioritaskan 8)

Arahan kebijakan Tataguna Tanah, Air, Udara, dan Sumberdaya Alam Lainnya.


III-26

3.2. Metodologi

Peninjauan

Kembali

dan

Penyusunan

RTRW

Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Agam Pada dasarnya, metodologi pengerjaan Peninjauan Kembali dan Penyusunan RTRW Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Agam terdiri atas beberapa tahapan, yaitu 1) Kajian terhadap keabsahan RTRW, 2) Kajian kepentingan Peninjauan Kembali RTRW, 3) Penentuan tipologi Peninjauan Kembali RTRW, 4) Perumusan Peninjauan Kembali RTRW, dan 5) Penyusunan RTRW. Yang membedakan keduanya adalah kedalaman materi yang dikaji. 1.

Kajian Terhadap Keabsahan RTRW Kajian ini ditujukan untuk mengevaluasi keabsahan produk RTRW, baik dalam hal kelengkapan dan keabsahan data, metoda dan hasil analisis, perumusan konsep dan strategi, produk rencana tata ruang, maupun prosedur penyusunan. Evaluasi

dilakukan

dengan

menggunakan

metodologi

analisis komparatif antara aspek dalam produk RTRW dengan ketentuan penilaian yang telah diatur dalam Pedoman

Peninjauan

Kembali

RTRW

Kabupaten

(Departemen Kimpraswil, 2002). Analisis komparatif yang dimaksud disini adalah bahwa komparasi yang dilakukan tidak hanya membandingkan antara aspek yang ada dengan ketentuan penilaian, namun jika memungkinkan dianalisis lebih lanjut penyebab perbedaan atau perubahannya. Dengan demikian, dari evaluasi ini diharapkan didapat keluaran berupa aspek-aspek apa saja yang tidak sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan sebagai masukan dalam penentuan tipologi peninjauan kembali seperti apa yang dibutuhkan.


III-27

GAMBAR 3.5 METODOLOGI PENGERJAAN PENYEMPURNAAN RTRW KABUPATEN AGAM DAN KABUPATEN INDERAGIRI HILIR 4 1

KAJIAN KEABSAHAN RTRW KAB. AGAM & KAB. INDERAGIRI HILIR 1. 2. 3. 4. 5.

Berdasarkan kelengkapan dan keabsahan data Berdasarkan metoda dan hasil analisis Berdasarkan perumusan konsep dan strategi Berdasarkan produk rencana tata ruang Berdasarkan prosedur penyusunan

TIPE A TIPE B

3 PENENTUAN TIPOLOGI PENYEMPURNAAN

TIPE C TIPE D

PERUMUSAN PENYEMPURNAAN 1. 2. 3. 4.

Penambahan komponen rencana Perbaikan sebagian komponen rencana Perumusan kembali kebijakan dan strategi Penyempurnaan total

TIPE E TIPE F

5

TIPE G TIPE H

2

KAJIAN KEPENTINGAN PENYEMPURNAAN 1. 2.

Identifikasi faktor eksternal Identifikasi penyimpangan

PENYUSUNAN RTRW 1. 2. 3. 4. 5.

6.


Rencana Struktur & Pola Pemanfaatan Ruang Rencana Pengelolaan Kawasan Lindung dan Budidaya Rencana Pengelolaan Kawasan Perdesaan, Perkotaan dan Tertentu Rencana Sistem Prasarana Wilayah Rencana Penatagunaan Tanah, Air, Udara, Hutan dan Sumberdaya alam lainnya. Rencana Sistem Kegiatan Pembangunan

III-28

TABEL 3.2 KRITERIA PENILAIAN DALAM PENINJAUAN KEMBALI DAN PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN AGAM DAN KABUPATEN INDERAGIRI HILIR No 1.

2

Aspek Penilaian Berdasarkan kelengkapan keabsahan data

Berdasarkan dan analisis

Kriteria Kesahan RTRW Kabupaten Dinyatakan lengkap dan sah apabila mencakup:

dan

metoda

1.

Data kebijakan pembangunan daerah, seperti kesimpulan PROPEDA, informasi arahan RTRWN, informasi arahan RTRW Pulau, RTRW Propinsi, RTRW Kabupaten, serta data perekonomian nasional.

2.

Data karakteristik ekonomi, meliputi data PDRB kabupaten, produksi sektoral kabupaten, APBD kabupaten (5 tahun terakhir), serta investasi sektoral pembangunan di kabupaten.

3.

Data kependudukan/demografi, meliputi data jumlah penduduk selama 5 tahun terakhir, kepadatan penduduk, tingkat pertumbuhan penduduk, dan penduduk berdasarkan lapangan pekerjaan, yang dirinci menurut kota/kecamatan.

4.

Data sumberdaya buatan, meliputi data sarana ekonomi, sarana sosial, sarana dan prasarana transportasi, yang dirinci per kecamatan, serta prasarana pengairan, sistem jaringan listrik, dan sistem telekomunikasi.

5.

Data sumberdaya alam, meliputi peta dan data penggunaan tanah, hidrologi/sumberdaya air, topografi, geologi/sumberdaya mineral, kesesuaian lahan kegiatan budidaya, tataguna hutan, jenis tanah, dan iklim.

Dinyatakan lengkap jika sekurang-kurangnya mencakup analisis sebagai berikut:

1.

2.

Analisis kedudukan kabupaten dalam perwilayahan nasional dan pulau serta propinsi, serta hubungannya dengan kabupaten lain, meliputi:

• • • • •

sistem jaringan transportasi nasional, pulau, propinsi arahan kebijakan RTRWN, RTRW pulau, RTRW propinsi, rencana strategi pengembangan wilayah regional, dll sistem perkotaan nasional, pulau, propinsi, dan regional fungsi dan peran kabupaten dalam lingkup nasional, pulau, dan propinsi berdasarkan aspek ekonomi, transportasi, dan pencapaian pembangunan nasional secara umum. sektor-sektor unggulan di kabupaten

Analisis demografi, untuk melihat profil dan perkembangan penduduk, meliputi analisis tingkat perkembangan, pergerakan penduduk antar dan dalam kabupaten, distribusi/kepadatan penduduk berdasarkan kecamatan, struktur pekerjaan penduduk dirinci berdasarkan kecamatan, dan tingkat partisipasi angkatan kerja.

3.

Analisis ekonomi wilayah, untuk melihat profil dan perkembangan ekonomi kabupaten, seperti struktur ekonomi kabupaten, terutama menyangkut keterkaitan antarsektor dan sektor unggulan, pertumbuhan ekonomi, pergerakan barang dan jasa, pola persebaran ekonomi dalam kabupaten dan keterkaitannya, serta potensi investasi.

4.

Analisis fisik dan daya dukung lingkungan, meliputi analisis kendala fisik pengembangan kawasan budidaya (rawan gempa, banjir, longsor), lokasi dan kapasitas sumberdaya alam (air, tanah, hutan, dan mineral), serta kesesuaian lahan bagi pertanian pangan, perkebunan, dan kehutanan.

5. 6.

Analisis sarana dan prasarana, meliputi analisis kondisi, jenis, dan jumlah sarana sosial, ekonomi, transportasi, pengairan, listrik, dan telekomunikasi.

7.

Analisis potensi dan kondisi SDA, SD buatan, dan SDM, yang dinyatakan lengkap apabila terdapat kesimpulan potensi sumberdaya alam yang ada, kemungkinan perkembangannya, dan keterbatasan pengembangannya.

8.

Analisis keuangan dan kemampuan pembangunan daerah, mencakup analisis jumlah dan proporsi biaya pembangunan kabupaten, PAD dan subsidi dari pemerintah pusat/propinsi, dan sumber-sumber pembiayaan lainnya (swasta, BLN, dll).

Analisis struktur dan pola ruang, untuk melihat kecenderungan perkembangan struktur dan pola, yang meliputi pola sebaran penduduk, kawasan budidaya, dan jaringan infrastruktur.


III-29

No 3

4

5

Aspek Penilaian Berdasarkan dan strategi

konsep

Dinyatakan lengkap jika mencakup:

1. 2. 3.

Berdasarkan produk rencana tata ruang

Berdasarkan penyusunan

Kriteria Kesahan RTRW Kabupaten

proses

Rumusan permasalahan pembangunan kabupaten dan keterkaitannya dengan permasalahan pemanfaatan ruang Rumusan konsep dan strategi pengembangan tata ruang wilayah kabupaten Penjabaran konsep dan strategi pengembangan tata ruang wilayah kabupaten, meliputi strategi pengelolaan kawasan lindung dan budidaya; kawasan perdesaan, perkotaan, dan tertentu; kawasan produksi dan permukiman, serta sistem pusat permukiman perkotaan dan perdesaan; pengembangan sarana dan prasarana wilayah; pengembangan kawasan prioritas; serta penatagunaan tanah, air, udara, dan sumberdaya alam lainnya.

Dinyatakan lengkap jika mencakup:

1. 2. 3. 4.

Arahan pengelolaan kawasan lindung dan budidaya

5. 6.

Arahan pengembangan kawasan prioritas.

Arahan pengelolaan kawasan perdesaan, perkotaan, dan tertentu Arahan pengembangan kawasan budidaya, meliputi kawasan permukiman, kehutanan, pertanian, pertambangan, industri, dan lainnya. Arahan struktur tata ruang, meliputi arahan pengembangan sistem pusat permukiman (perkotaan dan perdesaan), sistem jaringan jalan, sistem transportasi lainnya, sistem jaringan energi/listrik, pengairan, telekomunikasi, air baku. Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah, meliputi kebijakan tata guna tanah, air, lahan, udara, dan sumberdaya alam lainnya.

Dinyatakan lengkap jika: 1. Disusun berdasarkan pedoman teknis penyusunan yang berlaku. 2. Melibatkan tim teknis tata ruang propinsi serta pihak lain yang terkait (masyarakat dan pakar). 3. Melalui suatu proses konsensus dan musyawarah dalam mengalokasikan ruang sesuai dengan arahan rencana tata ruang yang lebih tinggi. 4. Disepakati oleh DPRD.

Sumber: Pedoman Peninjauan Kembali RTRW Propinsi (Departemen Kimpraswil, 2002), Kepmen Kimpraswil No. 327/KPTS/M/2002 Keterangan : Penggunaan ketentuan ini akan disesuaikan dengan ketersediaan data dan informasi


III-30

Untuk melakukan kajian ini, maka data yang diperlukan adalah Dokumen RTRW, baik Buku Fakta Analisis, maupun Buku Rencana. Dokumen ini diperoleh dengan melakukan survei instansional terkait, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten atau Badan Perencanaan dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten. 2.

Kajian Kepentingan Peninjauan Kembali RTRW Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi seberapa besar penyimpangan arahan yang digariskan dalam RTRW sebagai masukan

dalam

penentuan dilakukan. identifikasi eksternal,

perlunya

tipologi Untuk 2)

Peninjauan

itu,

terhadap

peninjauan

kajian adanya

identifikasi

kembali

dan

Kembali

yang

akan

mencakup

ini

perubahan

besaran

akan 1)

faktor-faktor

simpangan,

dan

3)

identifikasi perlunya peninjauan kembali. Identifikasi

terhadap

adanya

perubahan

faktor-faktor

eksternal dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi menyangkut indikasi adanya perubahan akibat pengaruh dari berbagai faktor eksternal, seperti : œ

peraturan dan rujukan yang baru

œ

kebijakan pemerintah yang baru, baik di tingkat pusat, daerah, maupun sektoral

œ

adanya perubahan-perubahan dinamis akibat kebijakan dan pertumbuhan ekonomi, seperti perubahan fungsi kota,

adanya

investasi

properti

skala

besar

dan

pembangunan infrastruktur yang mempengaruhi pola dan

struktur

pengembangan

wilayah,

serta

dibangunnya pusat-pusat pelayanan baru œ

adanya paradigma baru dalam pembangunan dan atau penataan ruang

Identifikasi ini dilakukan dengan metodologi deskriptif analisis, artinya tidak hanya menjabarkan fakta adanya faktor eksternal yang ada, tapi juga menganalisi lebih lanjut

mengenai

dampak

faktor

tersebut

terutama

terhadap penataan ruang wilayah. Dari kajian ini diharapkan dapat diperoleh informasi Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat

III-31

mengenai kebijakan dan perubahan kondisi internal di wilayah

propinsi/kabupaten

yang

dampaknya

secara

signifikan mempengaruhi arahan pemanfaatan ruang yang telah ada. Sementara,

identifikasi

besaran

simpangan

dilakukan

untuk memperkirakan seberapa besar penyimpangan yang terjadi, antara arahan kebijakan yang dirumuskan dalam RTRW dengan wujud struktural pemanfaatan ruang yang ada

kenyataannya.

penyimpangan

Penyimpangan

dalam

hal

ini

dapat

pemanfaatan

berupa maupun

pengendalian pemanfaatan. Masing-masing penyimpangan memiliki kriteria tersendiri. Identifikasi ini dilakukan dengan metodologi deskriptif analisis

kuantitatif,

dimana

penyimpangan

akan

dibandingkan dengan total aspek yang dikaji (dalam hal ini aspek terkait dengan kriteria penyimpangan seperti yang dijabarkan

dalam

Box

1),

diwujudkan

dalam

bentuk

persentase (%).

Tidak menyimpang jika: Pemanfaatan ruang

Pengendalian pemanfaatan ruang

- Box 1 -

-

Benar-benar menjadi acuan pelaksanaan pembangunan, artinya menjadi dokumen resmi dalam Rakorbang Daerah dan didudukkan sejajar dengan Peraturan Daerah lainnya.

-

Struktur dan pola pemanfaatan ruang benar-benar sesuai dengan arahan dalam RTRW

-

Telah ditetapkan dan disahkan menjadi PERDA dan didiseminasikan ke setiap sektor.

-

Menjadi acuan sektor dalam menyusun rencana, pembiayaan, dan tahapan program pembangunan serta telah menjadi acuan dalam pelaksanaan penyusunan rencana tata ruang hirarki di bawahnya.

-

Tidak menimbulkan konflik antarsektor atau tumpangtindih alokasi kegiatan sektor.

-

Pemanfaatan ruang atas dasar RTRW tidak menimbulkan dampak yang bermasalah di masyarakat.

-

Tidak ada pengaduan masyarakat yang menginformasikan ketidaksesuaian RTRW dengan kenyataan di lapangan.

-

Telah memiliki sistem informasi pemantauan dan pelaporan yang handal, cepat, dan informatif.

-

Telah dilakukan mekanisme perijinan yang sesuai berdasarkan RTRWP dalam menentukan lokasi kegiatan.

-

Telah dilakukan evaluasi pelaksanaan program-program pembangunan, implementasi ruang, serta perijinan pemanfaatan ruang.

-

Telah dilakukan evaluasi terhadap kenyataan di lapangan akibat terjadinya terjadinya faktor eksternal (perubahan kebijakan dan rujukan)

-

Diterapkan instrumen baru, seperti perangkat insentfi, agar selalu sesuai dengan arahan RTRWP

-

Diterapkan denda/sangsi bagi yang melanggar arahan dalam RTRW


III-32

Untuk melakukan kedua identifikasi tersebut dibutuhkan dukungan data dan informasi, yang diperoleh melalui: a.

Diskusi lintas sektoral yang melibatkan seluruh dinas atau instansi teknis terkait dengan pengembangan wilayah.

Diskusi

dilakukan

dengan

maksud

untuk

bertukar informasi mengenai isu-isu permasalahan yang

ada,

kebijakan

terutama

menyangkut

pemanfaatan

ruang

pelaksanaan

wilayah,

konfirmasi

kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan dalam rangka pengembangan wilayah, dll. b.

Pengumpulan yang

seluruh

dianggap

dokumen-dokumen

dapat

kebijakan

mempengaruhi

kebijakan

penataan ruang yang digariskan dalam RTRW, baik di tingkat nasional maupun daerah. c.

Kondisi penggunaan ruang atau tutupan saat ini.

Lebih lanjut, hasil kedua identifikasi tersebut menjadi input/masukan

dalam

mengidentifikasi

perlunya

peninjauan kembali terhadap RTRW Kabupaten Agam. Peninjauan kembali akan dibutuhkan apabila salah satu kriteria terpenuhi, apakah terdapat perubahan kebijakan skala

besar,

terdapat

faktor

internal

yang

belum

dipertimbangkan, atau terjadi penyimpangan yang cukup besar. 3.

Penentuan Tipologi Peninjauan Kembali RTRW Kajian ini bertujuan untuk mengklasifikasikan tipologi peninjauan kembali seperti apa yang dibutuhkan oleh RTRW

Kabupaten

Hilirberdasarkan

Agam

dan

pertimbangan

Kabupaten keabsahan

Inderagiri RTRW

dan

tingkat keperluan peninjauan kembali yang tergambar dari adanya

perubahan

faktor

eksternal

dan

adanya

kembali

dengan

penyimpangan. Terdapat

8

tipologi

peninjauan

karakteristik dan kebutuhan Peninjauan Kembali yang berbeda, meliputi (Pedoman Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten, Departemen Kimpraswil, 2002):


III-33

œ

Tipologi A, dimana RTRW sah, terjadi simpangan kecil, dan tidak terdapat perubahan faktor eksternal.

œ

Tipologi B, dimana RTRW sah, terjadi simpangan kecil, namun terjadi perubahan signifikan pada faktor-faktor eksternal berpengaruh terhadap kinerja RTRWP.

œ

Tipologi C, dimana RTRW sah, terjadi simpangan besar dan perubahan-perubahan eksternal secara signifikan.

œ

Tipologi D, dimana RTRW sah, terjadi simpangan yang besar namun tidak terjadi perubahan pada faktorfaktor eksternal.

œ

Tipologi E, dimana RTRW tidak sah, terjadi simpangan kecil, dan faktor eksternal bertambah.

œ

Tipologi F, dimana RTRW tidak sah, terjadi simpangan kecil, dan faktor eksternal tetap.

œ

Tipologi G, dimana RTRW tidak sah, terjadi simpangan besar, dan faktor eksternal berubah.

œ

Tipologi H, dimana RTRW tidak sah, terjadi simpangan besar, dan faktor eksternal tetap.

4.

Perumusan Peninjauan Kembali RTRW Kajian ini ditujukan untuk mengidentifikasi seperti apa bentuk Peninjauan Kembali rencana tata ruang yang perlu dilakukan. Identifikasi ini akan sangat bergantung pada tipologi peninjauan kembali. Peninjauan Kembali dapat berupa

penambahan

komponen

rencana,

perbaikan

sebagian komponen rencana, perumusan kembali kebijakan dan strategi pengembangan wilayah serta tujuan dan sasaran pembangunan, atau Peninjauan Kembali total terhadap keseluruhan komponen. Masing-masing tipologi peninjauan kembali membutuhkan pendekatan Peninjauan Kembali yang berbeda-beda: œ

Tipologi A, tidak memerlukan Peninjauan Kembali, karena RTRW masih relevan digunakan sebagai acuan pembangunan.

œ

Tipologi B, memerlukan peninjauan kembali faktor eksternal untuk merumuskan kembali tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan yang lebih sesuai dengan faktor tersebut.


III-34

œ

Tipologi C, memerlukan peninjauan kembali faktor eksternal serta pemantapan dalam pemanfaatan dan pengendalian RTRW untuk meminimasi penyimpangan.

œ

Tipologi

D,

pemanfaatan

memerlukan dan

pemantapan

pengendalian

dalam

RTRW

untuk

meminimasi penyimpangan. œ

Tipologi E, memerlukan perbaikan substansi rencana dan penyesuaian aspek eksternal.

œ

Tipologi

F,

menyeluruh

memerlukan dengan

Peninjauan

melakukan

up

Kembali

dating

data,

analisa, dan rencana. œ

Tipologi

G,

menyeluruh

memerlukan dengan

Peninjauan

melakukan

up

Kembali

dating

data,

analisa, dan rencana, termasuk penyesuaian terhadap faktor

eksternal

dan

perumusan

tindakan

untuk

Peninjauan Kembali pelaksanaan pemanfaatan. œ

Tipologi

G

menyeluruh

memerlukan dengan

Peninjauan

melakukan

up

Kembali

dating

data,

analisa, dan rencana, termasuk penyesuaian terhadap faktor

eksternal

dan

perumusan

tindakan

untuk

pemanfaatan dan pengendalian.

5.

Penyusunan RTRW Tahapan ini merupakan inti dari keseluruhan tahapan kegiatan. Setelah melakukan proses Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Agam/Kabupaten Indragiri Hilir, maka tahap ini mencoba menyusun sebuah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang baru. Seperti umumnya proses penyusunan RTRW Kabupaten, tahapan ini secara garis besar meliputi tahapan: a.

Persiapan

b.

Perencanaan 1)

Pengumpulan serta pengolahan data dan informasi

2)

Analisis Wilayah

3)

Perumusan

masalah

pembangunan

dan

pemanfaatan ruang 4)

Perumusan

konsep

dan

strategi

Tata

Ruang

Wilayah Kabupaten Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat

III-35

5)

Perumusan RTRW Kabupaten

Perumusan konsep dan strategi mengacu pada tujuan pembangunan pada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi (dalam hal ini Propinsi) dan visi pembangunan Daerah yang akan diwujudkan, dengan memperhatikan hasil Peninjauan Kembali RTRW. Perumusan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten sendiri meliputi: a.

Rencana Struktur & Pola Pemanfaatan Ruang

b.

Rencana Pengelolaan Kawasan Lindung dan Budidaya

c.

Rencana Pengelolaan Kawasan Perdesaan, Perkotaan dan Tertentu

d.

Rencana Sistem Prasarana Wilayah

e.

Rencana Penatagunaan Tanah, Air, Udara, Hutan dan Sumberdaya alam lainnya.

f.

Rencana Sistem Kegiatan Pembangunan 6)

Indikasi Kawasan Prioritas Pembangunan

7)

Indikasi Program Pembangunan

Dalam teknis pelaksanaannya, kegiatan penyusunan RTRW Kabupaten internal,

mencakup kemudian

tinjauan

analisis

eksternal,

keunggulan

dan

tinjauan kinerja

Kabupaten, untuk kemudian menentukan visi dan misi perencanaan Tata Ruang Kabupaten Agam dan Kabupaten Inderagiri Hilir. Karena cakupannya meliputi seluruh wilayah Kabupaten, maka penetapan batas wilayah perencanaan penting untuk dilakukan dan disepakati dengan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Agam maupun Kabupaten Inderagiri Hilir. Langkah ini perlu disepakati sejak awal, untuk menentukan tahapan berikutnya. Termasuk dalam proses penyusunan RTRW adalah perkiraan kebutuhan penyediaan prasarana dan perumusan RTRW Kabupaten Agam dan Kabupaten Inderagiri Hilir.


III-36

GAMBAR 3.6 METODOLOGI PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN AGAM DAN KABUPATEN INDERAGIRI HILIR TINJAUAN EKSTERNAL KAB. AGAM/INHIL 1. 2.

Kebijaksanaan Pembangunan Kondisi regional Kabupaten Agam dan Kabupaten Inderagiri Hilir(tingkat Propinsi Sumatera Barat) 9 Kondisi Ekonomi 9 Kondisi Sosial Budaya 9 Kondisi Sistem Transportasi Regional

KEUNGGULAN KABUPATEN AGAM/INHIL • Fungsi dan Peran Kab. Agam/INHIL • Peluang dan Tantangan Pengembangan Kab.

Permasalahan Pembangunan dan Pemanfaatan Ruang Kab Agam/INHIL TINJAUAN INTERNAL KAB AGAM/INHIL 1. 2. 3. 4. 5.

Kondisi Sosial Ekonomi Kabupaten Agam Kependudukan Kabupaten Agam Sumberdaya buatan Kabupaten Agam Sumberdaya Alam Kabupaten Agam Kondisi Alam fisik/Lingkungan Kabupaten Agam


VISI, MISI, TUJUAN PENGEMBANGAN Kabupaten

Tujuan Penataan Ruang Kab Agam/INHIL PERUMUSAN RTRW KABUPATEN AGAM/INHIL Perumusan Konsep & Strategi Penataan Ruang

1.

2. KINERJA KABUPATEN AGAM/INHIL • Potensi dan Permasalahan Pengembangan Kab. Agam/INHIL

Diskusi & Konsultasi

Tujuan & Rencana Struktur Pola Pemanfaatan Ruang Kabupaten Agam Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten

III-37

3.3. Metode Penyusunan RTRW Kota Pariaman Metodologi penyusunan RTRW Kota Pariaman, yaitu terdiri dari 1) kajian kondisi eksternal, 2) kajian kondisi internal, 3) kajian strategi pengembangan, serta 4) perumusan rencana tata ruang. 1.

Kajian Eksternal Kota Merupakan kajian terhadap faktor-faktor determinan yang dianggap

cukup

Pariaman. Yang

mempengaruhi penataan ruang di Kota termasuk faktor-faktor determinan ini

meliputi: a.

Kebijakan penataan ruang, seperti RTRWN, RTRW pulau, dan RTRW propinsi

b.

Kebijakan perwilayahan propinsi dan regional

c.

Kebijakan daerah, seperti PROPEDA dll

Kajian

dilakukan

dengan

menggunakan

metodologi

deskriptif analisis, artinya tidak hanya menjabarkan fakta pengaturan yang ada, tapi juga menganalisis lebih lanjut dan mendalam mengenai kekurangan dan kelebihan dari kebijakan-kebijakan tersebut. Dari kajian kebijakan diharapkan didapat keluaran berupa keunggulan pengembangan kota, berupa bagaimana fungsi dan peran yang dibebankan pada kota dalam lingkup regional serta seberapa besar dan bagaimana peluang dan tantangan pengembangan kota sebagai konsekuensinya dalam lingkup regional.


III-38

GAMBAR 3.7 METODOLOGI PEKERJAAN PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA PARIAMAN TINJAUAN EKSTERNAL KOTA PARIAMAN

a

1. Tinjauan RTRW Nasional 2. Kebijakan pembentukan Kota Pariaman 3. Tinjauan RTRW Propinsi Sumatera Barat 4. Perwilayahan di Propinsi Sumatera Barat 5. Dll

KEUNGGULAN KOTA PARIAMAN • Fungsi dan Peran Kota • Peluang dan Tantangan Pengembangan Kota

1. 2. 3.

c

4.

VISI, MISI, TUJUAN PENGEMBANGAN KOTA

1. 2. 3. 4. 5.

Tinjauan sosial kependudukan Tinjauan pertumbuhan perekonomian kota Tinjauan daya dukung fisik dan lingkungan Tinjauan daya dukung prasarana dan fasilitas kota Program pembangunan kota


5.

e

TINJAUAN INTERNAL KOTA PARIAMAN

b

PERKIRAAN KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KOTA

d

KINERJA KOTA PARIAMAN • Potensi dan Permasalahan Pengembangan Kota

Perkiraan kebutuhan pengembangan kependudukan Perkiraan kebutuhan pengembangan ekonomi kota Perkiraan kebutuhan pengembanganfasilitas sosial ekonomi Perkiraan kebutuhan lahan perkotaan Perkiraan kebutuhan sarana dan prasarana perkotaan

PERUMUSAN RTRW KOTA PARIAMAN 1. Rencana Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang 2. Rencana pengelolaan kawasan lindung, budidaya perkotaan, dan kawasan tertentu. 3. Rencana Penatagunaan Tanah, Air, Udara, dan Sumberdaya Lainnya 4. Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang

III-39

Untuk

melakukan

dukungan

data

kajian-kajian

dan

informasi.

tersebut Data

dibutuhkan

dan

informasi

pendukung diperoleh dengan melakukan survei primer dan sekunder dalam bentuk: a.

Diskusi lintas sektoral, dihadiri oleh seluruh dinas atau instansi teknis terkait dengan penataan ruang kota. Diskusi dilakukan dengan maksud untuk saling bertukar informasi mengenai isu pembangunan yang terjadi saat ini sebagai masukan

dalam

perumusan

isu

dan

permasalahan

pengembangan yang akan mendasari perumusan rencana tata ruang kota. b.

Kunjungan

instansional

untuk

memperoleh

dokumen-

dokumen kebijakan terkait, seperti Dokumen RTRWN, RTRW Pulau Sumatera, RTRW Propinsi Sumatera Barat, dll c.

Pencarian data dan informasi melalui media internet dengan mencari situs-situs terkait dengan Kota Pariaman termasuk wilayah di sekelilingnya untuk mendapatkan gambaran kota dalam konstelasi regional.

2.

Kajian Internal Kota Merupakan kajian terhadap local content kota yang dapat menjadi

modal

bagi

pembangunan.

Kajian

ini

akan

mencakup: a.

Analisis perkembangan sosial kependudukan, yang ditujukan untuk nelihat gambaran kegiatan sosial kependudukan,

seperti

tingkat

pertumbuhan

penduduk, ukuran keluarga, budaya, atau aktivitas sosial (termasuk migrasi). b.

Analisis prospek ekonomi perkotaan, yang ditujukan untuk

melihat

ekonomi

kota,

gambaran seperti

sektor-sektor

pendorong

ketenagakerjaan,

PDRB,

kegiatan usaha, dan perkembangan penggunaan lahan dan produktivitasnya. c.


Analisis daya dukung

fisik dan

lingkungan,

yang

III-40

ditujukan

untuk

melihat

kemampuan

fisik

dan

lingkungan kota dalam mendukung perkembangan di masa mendatang, seperti kondisi penggunaan lahan, bentang alam, geografis, sumberdaya air, topografi, dll. d.

Analisis dukungan prasarana dan fasilitas perkotaan, yang

ditujukan

untuk

melihat

kondisi

tingkat

pelayanan sarana kota dalam mendukung kegiatan masyarakat. e.

Analisis kebijakan daerah, seperti PROPEDA, Renstra, dll.

Kajian

dilakukan

deskriptif

dengan

analisis

menggunakan

kualitatif

dan

metodologi

kuantitatif.

Untuk

menunjang deskriptif analisis kuantitatif akan digunakan beberapa teknik analisis yang umumnya digunakan. Dari kajian kebijakan diharapkan didapat keluaran berupa gambaran

kinerja

kota

yang

menjadi

potensi

dan

permasalahan dalam pembangunan kota. Untuk

melakukan

kajian-kajian

tersebut

dibutuhkan

dukungan data dan informasi, seperti: œ

Data

kependudukan,

perkembangan, berdasarkan

menyangkut

jumlah,

struktur

penduduk

kepadatan,

agama,

mata

pencaharian,

tingkat

pendidikan, dll œ

Data perekonomian kota, menyangkut perkembangan PDRB

kota,

produksi

dan

produktivitas

kegiatan

ekonomi, dll œ

Data fisik dan lingkungan, seperti peta dan data perkembangan penggunaan lahan, fisiografis, geologi, kesesuaian lahan kehutanan dan pertanian, dll.

œ

Data sarana dan prasarana kota, seperti jumlah dan sebaran

sarana

sosial

(pendidikan,

peribadatan,

kesehatan) dan ekonomi (pasar, pertokoan), jaringan transportasi, jaringan listrik, air bersih, dll. œ


Dokumen Propeda, Renstra, dll.

III-41

Data

dan

informasi

pendukung

diperoleh

dengan

melakukan survei primer dan sekunder dalam bentuk: a.

Kunjungan instansional untuk memperoleh data yang sifatnya dokumentasi, seperti Kota Dalam Angka yang berisi informasi kependudukan, perekonomian, dan prasarana pendukung

serta

kebijakan

daerah

seperti

Propeda,

Renstra, dll. b.

Wawancara

semi

terstruktur

dengan

tokoh-tokoh

masyarakat untuk memperoleh informasi terkait dengan kegiatan dan kebiasaan masyarakat setempat, kebutuhan dan

keinginan

masyarakat

terhadap

kota

di

masa

mendatang, dll. Wawancara semi terstruktur merupakan suatu

bentuk

wawancara

yang

hanya

menggunakan

beberapa pertanyaan pokok sebagai pedoman. Bentuk seperti ini lebih bermanfaat karena dapat pula menjaring informasi yang sifatnya kualitatif dan sebab-akibat. c.

Survei

primer,

untuk

memperoleh

gambaran

konkrit

penggunaan lahan saat ini dan kondisi kota pada umumnya. Survei primer untuk memperoleh penggunaan lahan akan didukung oleh teknologi citra satelit seperti yang akan diuraikan pada Subbab 4.3.

3.

Perumusan Visi, Misi, dan Tujuan Pengembangan Kota Tahap ini ditujukan untuk merumuskan bagaimana dan ke mana pengembangan kota akan dilakukan, dengan potensi, permasalahan, peluang, dan tantangan yang dimiliki kota. Perumusan ini dilakukan dengan memadukan keunggulan kota (Subbab 3.2.1) dengan kinerja kota (Subbab 3.2.2) menggunakan

deskriptif

analisis.

Dari

tahapan

ini

diharapkan diperoleh keluaran berupa visi, misi, tujuan, dan strategi pemanfaatan, pengelolaan, dan pengendalian ruang kota.


III-42

Strategi

pada

dasarnya

merupakan

bagaimana

kota

memanfaatkan potensi dan peluang yang dimilikinya, meminimasi permasalahan yang ada, serta menjawab tantangan

dalam

kerangka

pembangunan

di

masa

mendatang. 4.

Perumusan Perkiraan Kebutuhan Pengembangan Kota Tahap ini bertujuan untuk merumuskan bagaimana tujuan dan strategi yang telah dirumuskan dijabarkan ke dalam perkiraan kebutuhan pengembagan fungsional pusat dan kawasan serta kebutuhan keterkaitan fungsional pusat dan wilayah pengaruhnya. Perkiraan kebutuhan pengembangan yang akan dikaji meliputi

kebutuhan

pengembangan

kependudukan,

ekonomi perkotaan, fasilitas sosial dan ekonomi, lahan perkotaan, serta sarana dan prasarana perkotaan. Perumusan

perkiraan

ini

akan

dilakukan

dengan

menggunakan analisis kuantitatif yang didukung dengan teknik analisis dan ketentuan

yang mengatur. Yang

dimaksud dengan ketentuan yang mengatur adalah standar teknis terkait, misalnya Pedoman Perencanaan Lingkungan Permukiman Kota (Ditjen Cipta Karya Departemen PU, 1987) sebagai panduan dalam memperkirakan kebutuhan akan

sarana

kota

didasari

pada

perkiraan

jumlah

penduduk yang akan dilayani. Namun demikian, penggunaan standar teknis tersebut tidak

semata-mata

mutlak

dilakukan,

namun

akan

disesuaikan dengan kondisi kota, serta kebutuhan dan keinginan masyarakat. Untuk melakukan kajian ini maka dibutuhkan masukan dari hasili analisis kondisi internal kota (Subbab 3.2.2).


III-43

5.

Perumusan Rencana Tata Ruang Kota Tahapan

ini

ditujukan

untuk

merumuskan

bagaimana

tujuan pengembangan dan kebutuhan akan pengembangan dialokasikan ke dalam ruang. Rumusan ini diwujudkan dalam bentuk rencana tata ruang yang terdiri dari: a.

Rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang kota, yang mengatur tentang: 1)

Struktur pemanfaatan ruang, mencakup arahan: a)

pengembangan dan distribusi penduduk di setiap kawasan permukiman

b)

sistem pusat pelayanan perkotaan (fungsi primer

dan

sekunder),

pengelompokkan

pusat

dengan

perdagangan,

pendidikan, kesehatan, serta rekreasi dan OR c)

sistem transportasi, dengan pengelompokkan angkutan jalan raya, kereta api, angkutan laut, ASDP, dan angkutan udara

d)

sistem

jaringan

telekomunikasi, prasarana

utilitas,

energi,

pengelolaan

mencakup

pengairan, lingkungan

dan

dengan

kedalaman materi hingga jaringan sekunder. 2)

Pola

pemanfaatan

pengembangan

ruang,

kawasan

mencakup budidaya

arahan

perkotaan

(perumahan dan permukiman, perdagangan dan jasa,

industri,

pendidikan,

perkantoran

pemerintah dan niaga,terminal / pelabuhan / bandara, pertanian / perkebunan / peternakan / perikanan,

TPU,

dan

TPA)

serta

arahan

pengembangan pengembangan kawasan lindung (resapan air, sempadan, tahura, cagar alam dan budaya, rawan bencana, dll). a)

Rencana

pengelolaan

budidaya

perkotaan,

kawasan dan

lindung,

tertentu,

yang

mengatur tentang: œ

Pengelolaan meliputi


kawasan

penanganan

perkotaan,

lingkungan

kota

III-44

(peremajaan, re-settlement, guided land development, perbaikan, pembaharuan, dll), pengaturan kepadatan bangunan, pengaturan ketinggian bangunan, serta penataagunaan tanah, air, udara, dan sumberdaya lainnya. œ

Pengelolaan kawasan tertentu, yang akan disesuaikan dengan kebutuhan dan tetap menjamin

keserasiannya

dengan

pengelolaan kawasan perkotaan.


III-45

3.4. Metodologi

Penyusunan

RDTR

Kota

Inderalaya/Kawasan

Rempang Galang 3.4.1 Metode Pendekatan Sesuai dengan sifat bantuan teknis yang akan diberikan untuk masing-masing kelompok wilayah perencanaan, maka secara umum pendekatan yang akan digunakan dalam penyusunaan ini untuk

masing-masing

kawasan

akan

dilakukan

dengan

membentuk team teknis di daerah yang secara paralel akan bekerjasama

dengan

konsultan

dalam

melaksanakan

penyusunan ini. Pembentukan team teknis di daerah akan dimulai segera saat melakukan survei pendahuluan di daerah. Konsultan

sebagai

mitra

dari

pemerintah

pusat

dalam

memberikan bantuan teknis kepada daerah, lebih banyak akan bertindak sebagai fasilitator yang dilakukan saat diskusidiskusi pembahasan, segala masukkan tentang konsep, strategi dan

perumusan

masalah

penataan

ruang

di

daerah

perencanaan masing-masing daerah penerima bantuan teknis, dirumuskan oleh team teknis setelah mengadakan diskusi secara terus menerus dengan para stake holders di daerah. Dengan demikian pergeseran paradigma dalam tugas dan kewajiban pemerintah pusat sebagai ikut bertanggung jawab dalam pembinaan penataan ruang di daerah, dikembalikan kepada pemerintaah daerah dengan semangat Otonomi daerah, dimana daerah akan lebih banyak berperan dalam penataan ruang di daerahnya masing-masing.

3.4.2 Analisis Kondisi Fisik Wilayah Perencanaan Analisis dilakukan dengan memanfaatkan data –data yang telah ada sebelumnya seperti citra satelit, peta topografi, peta garis peta geologi, peta tanah, dan peta-peta tematik lainnya. Tata cara perolehannya dapat diuraikan satu persatu sebagai berikut


III-46

1.

Pengadaan Peta liputan lahan Skala 1 : 250.000, 1 : 50.000, 1 : 20.000, dan 1 : 5000 Perkembangan teknologi pemetaan yang begitu cepat, membuat

pemenuhan

kebutuhan

peta

liputan

lahan

menjadi lebih cepat dan akurat. Teknik tersebut diperoleh dengan memanfaatkan Citra Satelit dengan resolusi yang memadai sesuai kebutuhan data yang diinginkan. Untuk mendapatkan

kondisi

awal

perencanaan

dari

lokasi

pengamatan yang di amat, diperlukan teknologi yang mampu menyajikan informasi secara cepat dan akurat, atas dasar tersebut dalam usaha memenuhi kebutuhan informasi seperti yang diinginkan dalam pekerjaan ini untuk mendapatkan informasi bagi keperluan penyusunan rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, akan digunakan citra satelit dengan resolusi minimal 20 m, seperti SPOT, Landsat ETM +7, dan sejenisnya tergantung mana yang diperoleh lebih cepat dengan waktu penyiaman yang terbaru Tahun 2002 Ke atas. Sementara itu untuk mendapatkan informasi yang terbaru tentang liputan lahan untuk Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kota akan digunakan citra satelit dengan resolusi yang lebih tinggi minimal 2 m, untuk mendapatkan informasi dalam skala 1 : 10.000 – 1 : 20.000 untuk Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dan 1 : 5000 untuk Rencana Detail Tata Ruang Kota, seperti pemanfaatan IKONOS, dsb, tergantung mana yang dicapai lebih dahulu untuk mendapatkan data tersebut. Karena biasanya pemesanan dan perolehan akan diperoleh pada saat yang amat panjang, misalnya sampai sembilan puluh hari kalender. Tata cara yang harus digunakan dalam teknik ini adalah seperti lazimnya dalam tahapan interpretasi penginderaan jauh, yang meliputi, orientasi geometric, pengukuran titik


III-47

control dasar tanah melalui penentuan titik dengan GPS, interpretasi citra digital (digital image processing), hingga pekerjaan kartografis. Karena pemanfaatan liputan lahan ini akan digunakan untuk analisis spasial dalam analisis dan

penyusunan

Rencana

Tata

Ruang

dengan

memanfaatkan teknik Sistem Informasi Geografis (SIG) atau GIS, maka proses interpretasi akan dilakukan secara digital, sehingga hasil interpretasi dan penggambaran sudah dalam bentuk digital. 2.

Penyiapan Peta Dasar Skala 1 : 250.000, Skala 1 : 50.000; Skala 1 : 20.000 dan Skala 1 : 5.000 Teknik yang digunakan dalam penyediaan peta-peta dasar seperti tersebut di atas, dilakukan dengan memanfaatkan teknik overlai peta liputan lahan sebagai hasil dari interpretasi citra satelit dengan peta dasar dari Peta Topografi Skala 1 : 250.000 dan skala 1 : 50.000 untuk peta Provinsi dan Kabupaten, serta peta garis skala 1 : 10.000 untuk Skala Kota. Biasanya peta dasar dalam skala 1 : 20.000 atau yang lebih besar sulit di dapat untuk wilayah Sumatera. Atas dasar tersebut di atas, maka digunakan peta satelit dengan resolusi yang lebih baik dengan pengukuran titik control yang akurat (teknik GPS) yang dilakukan dengan penentuan titik di lapangan. Sehingga peta dasar didapat dari hasil deliniasi citra satelit

seperti

citra

Ikonos,

melalui

digital

image

processing.

3.4.3. Analisis Daya Dukung Lingkungan Analisis ini dimaksudkan untuk memahami kondisi dan daya dukung lingkungan alami maupun buatan manusia. Disamping untuk

memahami

tingkat

perkembangan

pemanfaatan

sumeberdaya setempat meliputi sumberdaya lahan/tanah, air, udara, hutan dan sumeberdaya alam lainnya, serta potensi


III-48

yang dapat dikembangkan lebih lanjut dalam menunjang pengembangan wilayah yang bersangkutan. 1.

Analisis Sumberdaya Tanah Analisis

sumberdaya

lahan/tanah

dimaksudkan

untuk

melakukan kajian-kajian terhadap : a.

Ketersediaan

dan

bentuk-bentuk

pengembangan

lahan

produksi

permukiman

dan

penyediaan

untuk

kegiatan-kegiatan (izin

penguasaan/penggunaan,

dan

lokasi,

izin

izin

pelaksanaan

pembangunan) serta pelaksanaan pembangunan b.

Tingkat

produktivitas

tanah,

sebaran

status

penguasaan lahan (hak milik, hak guna usaha, hak guna

bangunan,

hak

sewa,

hak

gadai),

luas

penguasaan/pemilikan, nilai/harga lahan, dsb. c.

Bentuk-bentuk antara

lain

perubahan

perubahan :

fungsi

peningkatan

kegiatan,

kawasan/lahan

intensitas

kegiatan,

perluasan/invasi

kegiatan,

konversi lahan dan sebagainya serta kecenderungankecenderungan perubahan tersebut. d.

Sebaran

penggunaan

lahan

serta

intensitas

kegiatannya yang ada antara lain untuk kegiatankegiatan

pemukiman,

pertambangan,

perkebunan,

pertanian

pangan,

industri, perikanan,

peternakan, pariwisata, hutan lindung, cagar alam, suaka

margasatwa,

hutan

produksi

tetap,

hutan

produksi terbatas, huatn yang dapat dikonversi dsb. 2.

Analisis Sumberdaya Air Dimaksudkan untuk melakukan pemahaman terhadap : a.

Sebaran sumber-sumber air (danau, waduk, sungai, air tanah, dsb.) dan ketersediaannya serta periraan kapasitas

produksi/potensi

air

baku

yang

dimungkinkan dapat dikembangkan untuk mendukung pengembangan

wilayah

atau

kawasan

serta

kemungkinan pengembangan sumber baru.


III-49

b.

Kondisi yang ada (existing) dari pemanfaatan air baku untuk kegiatan industri, pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, dsb. Baik dari jumlah, mutu maupun aspek ruang dan waktu.

c.

Kemungkinan-kemungkinan

distribusi/alokasi

pemanfaatan air baku dari lokasi-lokasi sumber ke lokasi-lokasi kegiatan yang membutuhkannya. d.

Kemungkinan perluasan dan pengembangan kawasan budidaya pantai, perairan dalam, selat, laut dan pemanfaatan zona ekonomi ekslusif.

3.

Analisis Sumberdaya Udara Dimaksudkan untuk melakukan pemahaman terhadap : a.

Sebaran pemanfaatan ruang udara pada kawasan budidaya dengan memperhatikan kriteria yang berlaku untuk kelestarian dan peningkatan kualitas udara antara

lain

ketinggian

bangunan

pada

berbagai

kawasan. b.

Kegiatan

produksi

yang

sudah/akan

menimbulkan

pencemaran udara serta kemungkinan-kemungkinan penanganan dan pengelolaannya c.

Kemungkinan-kemungkinan yang

dapat

pengembangan

mempertahankan

kawasan

kelestarian

dan

meningkatkan kualitas udara. 4.

Analisis Sumberdaya Hutan a.

Sebaran

dan

kondisi

penggunaan

hutan

serta

intensitas kegiatannya yang ada (existing) antara lain penggunaan untuk hutan produksi tetap dan terbatas (HPH, HTI, dsb), hutan yang dapat dikonversi, hutan lindung, cagar alam, suaka margasatwa, hutan wisata b.

Daya dukung kawasan didalam menunjang fungsinya baik untuk perlindungan maupun kegiatan produksi.

c.

Kesesuaian lahan bagi penggunaan tersebut diatas dengan menggunakan kriteria pengelolaan kawasan lindung (Keppres 32/1990) dan kawasan budidaya,


III-50

serta kriteria teknik sektoral yang berkaitan. 5.

Analisis Sumberdaya Tambang Dimaksudkan untuk melakukan kajian-kajian terhadap : a.

Penggunaan

bahan

tambang

serta

intensitas

penggunaannnya; b.

Potensi

dan

cadangan

bahan

tambang,

serta

kemungkinan pengembangannya. c. 6.

Hak-hak penguasaan dan pengusahaan bahan tambang

Analisis Sumberdaya Buatan Dimaksudkan

untuk

melakukan

pengkajian-pengkajian

terhadap : a.

Kondisi sarana prasarana wilayah yang ada (existing) yang

meliputi

transportasi

antara

(darat,

energi/listrik,

lain

laut

sarana dan

dan

udara),

telekomunikasi,

prasarana pengairan,

pengelolaan

lingkungan dan perkotaan. b.

Kondisi tingkat pelayanan atau pemanfaatan sarana prasarana mendukung

wilayah

seperti

kegiatan

tersebut

ekonomi

dan

diatas

dalam

peningkatan

kualitas atau daya dukung lingkungan dalam kawasan. c.

Potensi dan kemungkinan kendala yang dihadappi dalam wilayah.

3.4.4.Pembuatan Peta-Peta tematik Dari hasil interpretasi liputan lahan, selanjutnya dituangkan dalam peta dasar yang telah disusun dan disajikan dalam bentuk tema-tema tertentu yang selanjutnya disebut peta tematik. Peta – peta tersebut sebagai

analisis-analisis

selanjutnya akan digunakan

selanjutnya

dalam

pelaksanaan

penyusunan tata ruang, yang dapat dicetak dalam bentuk hard copy maupun disajikan dengan system komputerisasi dalam sistim GIS.


III-51

1.

Penyajian Peta. Lembar peta disesuaikan dengan ukuran kertas yang telah ditentukan. Dalam hal ini digunakan ukuran lembar kertas A1, yang mempunyai ukuran 59,4 x 84,1 Cm. Dengan demikian untuk penyajian digunakan memanjang dengn ukuran muka peta diambil 50 x 60 Cm, yang

berarti

untuk

satu

lembar

peta

akan

memuat

informasi seluas 18.750 Km2 dalam skala 1 : 250.000; 750 Km2 untuk skala 1 : 50.000;

12.000 Ha untuk skala 1 :

20.000; 750 Ha untuk skala 1 : 5000. Untuk itu apabila dalam satu lembar peta tidak dapat memuat keseluruhan wilayah perencanaan, maka penyajian akan dilakukan bersambung dengan memuat indeks peta paada setiap lembarnya. 2.

Format peta yang digunakan dalam penyajian peta-peta tematik akan memuat garis tepi peta, kolom informasi yang memuat judul peta, keterangan peta, sumber peta, skala peta, indeks peta, arah orientasi dan nama prosek serta pelaksana pembuat peta

3.4.5 Analisis Wilayah Perencanaan Perencanaan tata ruang dengan menggunakan pendekatan wilayah membutuhkan serangkaian analisis wilayah untuk memahami pembentuk

kondis/karakteristik ruang,

hubungan

sebab

unsur-unsur/komponen akibat

terbentuknya

kondisi ruang wilayah yang ada, serta beberapa phenomena dan kecenderungan yang terjadi di lapangan. 1.

Analisis Kebijaksanaan Pembangunan Nasional, Propinsi dan Kabupaten Dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah dilakukan tiga

kelompok

pembangunan,

analisis analisis

yakni wilayah

analisis dan

kebijaksanaan analisis

yang

dibutuhkan dalam perumusan/penentuan rencana. Analisis kebijaksanaan ini dimaksudkan untuk memahami


III-52

tujuan dan sasaran pembangunan sektoral dan daerah serta

kedudukan

bersangkutan

Provinsi

didalam

dan

kabupaten

perspektif

yang

kebijaksanaan

pembangunan nasional dan regional, mengkaji RTRWN dan RTRWP

untuk

melihat

peranan

wilayah

Provinsi

dan

kabupaten dalam pembentukan pola dan struktur ruang nasional

dan

regional,

serta

untuk

mengantisipasi

program-program pembangunan yang akan dilaksanakan Departemen/Instansi Pusat, Provinsi dan kabupaten, juga dilakukan

pengkajian

rencana

ekonomi

Provinsi

dan

Kabupaten dalam kurun waktu rencana. 2.

Analisis Kependudukan Analisis

ini

dilakukan

untuk

memahami

aspek-aspek

kependudukan terutama yang mempunyai pengaruh timbal balik dengan pertumbuhan perkembangan sosial ekonomi diantaranya

sebaran,

jumlah,

struktur,

pertumbuhan,

pergerakan penduduk dan kualitas sumberdaya manusia. Di dalam mencari pertumbuhan penduduk per tahun dari setiap sensus biasa dicari dengan bunga majemuk 3.

Analisis Sosial Kemasyarakatan Analisis sosial kemasyarakatan bertujuan untuk memahami faktor-faktor sosial kemasyarakatan yang mempengaruhi perkembangan

wilayah

serta

hubungan

sebab

akibat

diantara faktor-faktor tersebut. Dari hasil analisis ini diharapkan ditemukenali struktur dan kualitas sumberdaya manusia, karakteristik/ciri-ciri masyarakat

setempat,

kecenderungan

perkembangan,

kendala dalam pengembangan serta potensi-potensi yang dapat dikembangkan. 4.

Analisis Ekonomi Analisis


perekonomian

dimaksudkan

untuk

memahami

III-53

karakteristik perekonomian wilayah dan ciri-ciri ekonomi kawasan.

Didalam

menghitung

pertumbuhan

ekonomi,

biasa dipakai indeks atau di dalam menghitung kenaikan per tahun dengan menghitung rata-rata per tahun atau dengan memakai rumus bunga majemuk:

Yt = Yo (1 + r) t dimana : Yt = income penduduk pada tahun t Yo = income penduduk pada tahun o r = laju pertumbuhan rata-rata per tahun t = periode waktu

3.4.6 Analisis Struktur Ruang dan Pola Pemanfaatan Ruang Yang Ada Analisis ini dimaksudkan untuk menilai struktur dan pola pemanfaatan

ruang

kecenderungan

yang

terbentuk

perkembangannya

pada

saat

ini

serta

masa

yang

akan

analisis

pola

datang. Antara

analisis

struktur

ruang

dengan

pemanfaatan ruang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena penyusunan rencana struktur tata ruang dan pola pemanfaatan ruang merupakan dua proses yang berkaitan erat, saling merupakan input bagi yang lainnya. 1.

Analisis Pola Pemanfaatan Ruang Bertujuan

untuk

mengindentifikasi

bentuk-bentuk

pemanfaatan ruang yang menggambarkan ukuran, fungsi dan

karakteristik

kegiatan

alam

dan

manusia,

serta

mengantisipasi perubahan/perkembangan bentuk-bentuk pemanfaatan ruang tersebut. Beberapa indikator yang dapat digunakan dalam analisis ini

antara

lain

sebaran

kegiatan

budidaya

dan

perlindungan dan keterkaitannya serta beberapa faktor yang mempenagruhinya seperti potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.


III-54

2.

Analisis Kawasan berfungsi lindung Analisis ini didasarkan pada azas kelestarian, dimaksudkan untuk mengindentifikasikan pola sebaran kawasan yang berfungsi lindung yang ada dan yang seharusnya berfungsi lindung

dengan

menggunakan

kriteria

dan

pola

pengelolaan kawasan lindung (Keppres 32/1990). 3.

Analisis Kawasan Budidaya Untuk mengindentifikasikan kondisi sebaran kawasan yang dimungkinkan

dikembangkan

untuk

kegiatan

produksi,

kegiatan permukiman, pembangunan sarana prasarana penunjang dsb. dengan menggunakan kriteria dan pola pengelolaan kawasan budidaya serta mempertimbangkan kriteria teknik sektoral.

3.4.7. Analisis Struktur Tata Ruang Bertujuan untuk menemukenali perwujudan ruang yang ada sekarang,

kecenderungan

permasalahan

pengembangan

perrkembangannya wilayah

atau

serta

Kawasan

yang

memiliki dimensi ruang yang hasilnya mampu memberikan gambaran

yang

menyeluruh

tentang

keadaan

pusat

pertumbuhan/pelayanan wilayah (pusat permukiman) yang ada serta jangkauan pelayanannya serta hubungan atau interaksi antara pusat pertumbuhan/pelayanan wilayah yang dimaksud.

1.

Analisis Sistem Permukiman Analisis ini dimaksudkan untuk mengkaji : a.

Sebaran daripada konsentrasi kegiatan permukiman perdesaan serta kaitannya dengan kegiatan-kegiatan produksi disekitarnya.

b.

Sistem pusat-pusat permukiman perkotaan/sistem koa mencakup

:

fungsi

kota

(pusat

kegiatan

pemerintahan, pusat kegiatan sosial, ekonomi dan


III-55

jasa transportasi) hierarki kota serta keterkaitan antar

kota,

antara

kota

dengan

kawasan

produksi/kawasan perdesaan yang dipengaruhi oleh pola jaringan transportasi. Salah satu model Analisis Sistem Permukiman adalah analisis pola permukiman yang memberikan gambaran tentang

karakteristik

satuan

permukiman/pusat

permukiman yang ada dimana penduduk tinggal dan melakukan kegiatan sosial ekonomi yang memberikan share/kontribusi

terhadap

pembangunan

wilayah/kawasan. Analisis pola permukiman dilakukan dengan menggunakan dua peralatan analisis dasar yaitu : 1)

Analisis

Pertumbuhan

Permukiman

(Analisis

Hierarki) Memberikan profil pendahuluan mengenai pola permukiman untuk dianalisis lebih lanjut. 2)

Analisis Fungsi Permukiman Terutama memberikan perhatian kepada fungsifungsi

sosial

dan

ekonomi

yang

dilakukan

berlainan

dan

bagaiman

masyarakat

yang

masyarakat

tersebut

secara

bersama-sama

membentuk suatu pola atau sistem yang dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi dan sosial. Adapun alat analisis yang digunakan antara lain : œ

Skala Guttman, digunakan untuk menganalisis yang

mendasari

fungsi-fungsi,

pelayanan,

fasilitas, infrastruktur, organisasi-organisasi dan kegiatan-kegiatan

ekonomi

yang

membuat

permukiman menjadi sentralisasi dalam sistem spasial. œ


Threshold Analisis, digunakan untuk menganalisis

III-56

jumlah

penduduk

yang

dibutuhkan

untuk

mendukung pelayanan, fasilitas dan infrastruktur yang ada dalam satu wilayah/kawasan. œ

Weighted

Centrality

Index,

digunakan

untuk

mengukur kompleksitas fungsional baik dalam junlah fungsi-fungsi dalam suatu wilayah atau kawasan maupun frekuensi terjadinya. œ

Skalogram,

digunakan

untuk

melihat

hirarki

permukiman berdasarkan jumlah dan kelengkapan jenis fasilitas sosial ekonomi yang dimiliki. Data tersebut disusun dalam bentuk matriks yang lebih lanjut disusun ranking berdasarkan pembobotan. 2.

Analisis Sistem Prasarana Transportasi Analisis ini dimaksudkan untuk melakukan kajian-kajian terhadap : a.

Pola jaringan transportasi untuk mencermati sejauh mana keterkaitan fungsional dan ekonomi antar koa, antar kawasan, antara kota dan kawasan produksi baik

didalam

wilayah

maupun

antar

wilayah

Kabupaten . b.

Fungsi,

kondisi

transportasi

dan

yang

tingkat

ada

pelayanan

sekarang,

prasarana

kecenderungan

perkembang. Dari analisis ini diperlihatkan tingkat kinerja sarana prasarana

transportasi

dan

pengaruhnya

terhadap

pertumbuhan dan pemerataan wilayah serta kesatuan wilayahI. Salah satu metoda atau perangkat analisis sistem prasarana transportasi adalah Analisis Aksesibilitas. Dalam hal ini dapat digunakan data O-D Survey dan data lain yang sejenisnya. 3.

Analisis Sistem Prasarana Pengairan Analisis ini dimaksudkan untuk melakukan pengkajian : a.


Pola jaringan pengairan untuk mencermati sejauh

III-57

mana keterkaitan fungsional antara sumber-sumber air baku (sungai, waduk dsb.) dengan lokasi/kawasan industri, pertanian, permukiman dsb. b.

Fungsi,

kondisi

sekarang,

dan

kapasitas

tingkat produksi

pelayanan

yang

ada

air

yang

ada

baku

sekarang. c.

Kondisi

sumber

air

dikaitkan

dengan

upaya

pelestarian. d.

Standar kecenderungan perkembangan sektor dimasa yang akan datang serta pola distribusi/lokasi air baku ke

kawasan-kawasan

produksi

dan

permukiman

perkotaan dan pedesaan 4.

Analisis Sistem Prasarana Wilayah Lainnya Termasuk prasarana wilayah lainnya antara lain misalnya prasarana

energi/listrik,

telekomunikasi,

pengelolaan

lingkungan, prasarana kota, dsb. yang dimaksudkan untuk melakukan kajian terhadap fungsi, kondisi dan tingkat pelayanan yang ada sekarang, dan melihat pengaruhnya terhadap

perkembangan

wilayah

dan

dalam

mengintegrasikan pembangunan antar kawasan atau antar wilayah serta untuk melihat dampak pengembagan sistem jaringan

prasarana

tersebut

dalam

pengendalian

pemanfaatan ruang.

3.4.8. Analisisa Tata guna Sumberdaya Alam (Analisis Penguasaan, Peruntukan, Pemanfaatan dan Penggunaan Sumberdaya Alam). Analisis

ini

dimaksudkan

untuk

mengetahui

pengusaan,

Peruntukan, Pemanfaatan dan Penggunaan Sumberdaya Alam meliputi lahan/tanah, air, udara, hutan, mineral dsb. serta pengembangan

dalam

rangka

mengendalikan

pemanfaatan

ruang.


III-58

1.

Analisis Tataguna Lahan/Tanah Dimaksudkan untuk melakukan kajian-kajian terhadap : a.

Faktor-faktor

yang

pemanfaatan/

mempengaruhi

alokasi

lahan/tanah,

distribusi

penggunaan

penggunaan

lahan

swasta

serta

dan

interest/kecenderungan masyarakat

dalam

penguasaan/pemilikan/penggunaan lahan, baik karena pengaruh aspek fisik/lokasi, ekonomi, harga tanah, aksesibilitas,

keunggulan

kompetitif,

keunggulan

komparatif, keterkaitan sosial maupun aspek lainnya. b.

Bentuk-bentuk

penguasaan,

pemanfaatan

dan

penggunaan lahan yang dilakukan masyarakat dan swasta. c.

Bentuk-bentuk intervensi pemerintah dalam rangka pengendalian misalnya

pemanfaatan

berupa

baik

rangsangan

berupa

insentive

pemerintah

kepada

swasta untuk menanamkan modal, maupun bentuk disinsentive misalnya berupa penguasaan/pengaturan yang dilakukan pemerintah antara lain larangan, pengenaan pajak yang tinggi, perijinan bersyarat, dsb. 2.

Analisis Tataguna Air Dimaksudkan untuk melakukan kajian terhadap bentukbentuk hak-hak pemanfaatan, penggunaan, pengusahaan sumberdaya

air

bentuk-bentuk pengembangan

dari

masyarakat,

intervensi

pemerintah

sumberdaya

pemanfaatan

sumberdaya

maupun

disinsentive

swasta

air

air baik

dan

dalam

dan

rangka

pengendalian

berupa

misalnya

BUMN,

insentive berupa

penguasaan/pengaturan yang telah dan akan dilakukan pemerintah kepada masyarakat, swasta dan badan usaha pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan, perijinan, pembebanan pajak, tarif, dsb.


III-59

3.

Analisis Tataguna Tanah Dimaksudkan

untuk

melakukan

kajian-kajian

terhadap

bentuk-bentuk pemanfaatan ruang udara, pengausaan dan peruntukan

sumberdaya

udara

yang

diberikan

oleh

pemerintah kepada masyarakat, swasta, BUMN dan BUMD, dan

atau

dalam

sumberdaya

rangka

udara

yang

pengendalian berwawasan

pemanfaatan

lingkungan

bagi

terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. 4.

Analisis Tataguna Hutan Dimaksudkan untuk melakukan kajian-kajian terhadap : a.

Faktor-faktor

yang

mempengaruhi

alokasi

pemanfaatan hutan/distribusi penggunaan hutan serta interest/kecenderungan swasta dalam pengusahaan hutan. b.

Bentuk-bentuk

hak

pengusahaan

dan

pengusaaan

hutan yang dilakukan swasta (HPH, HTI, Agroforestry) dsb. serta lokasi-lokasi pengusahaan yang ada. c.

Bentuk-bentuk intervensi pemerintah dalam rangka pengendalian insentive

pemanfaatan

maupun

hutan

disinsentive

baik

berupa

misalnya

berupa

penetapan kawasan lindung, pembatasan pengusahaan hutan

dengan

sistem

tebang

pilih,

pembatasan

perijinan, dsb. 5.

Analisis Tataguna Sumberdaya Alam Lainnya Dimaksudkan

untuk

melakukan

kajian-kejian

terhadap

penguasaan, peruntukan dan penggunaan sumberdaya yang ada

dalam

rangka

pemanfaatan

dan

pengendalian

pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.


III-60

3.4.9 Identifikasi Potensi Dan Masalah Pengembangan Wilayah Berdasarkan kegiatan analisis diatas maka selanjutnya dapat diidentifikasikan potensi

dan

lebih

rinci

kebijaksanaan

masalah-masalah

yang

pembangunan,

terjadi

didalam

pengembangan wilayah dan tata ruang wilayah. 1.

Identifikasi Kebijaksanaan Pembangunan Identifikasi ini merupakan hasil analisis kebijaksanaan pembangunan, sekurang-kurangnya berisi uraian mengenai tujuan dan sasaran pembangunan sosial ekonomi (Sektoral dan daerah), kebijaksanaan dan strategi untuk mencapai tujuan

dan

sasaran

tersebut.

Sasaran

pembangunan

nasional dan propinsi dan kabupaten meliputi antara lain pertumbuhan propinsi

dan

share

/kabupaten

ekonomi,

struktur

perkembangan

ekonomi

sektor

dan

sebagainya. Disamping itu juga perlu dijelaskan kedudukan Kabupaten didalam perspektif kebijaksanaan pembangunan nasional dan regional, peranan wilayah Kabupaten dan kawasan dalam pembentukan pola dan struktur ruang propinsi dan nasional, serta program-program yang akan dilaksanakan oleh Departemen atau Instansi Pusat, Kabupaten . Selanjutnya

dari

kebijaksanaan

pembangunan

diterjemahkan ke dalam arahan pengembangan wilayah kabupaten. Arahan pengembangan wilayah ini merupakan aspek

spatial

politik,

dari

sosial,

tujuan

ekonomi,

dan

sasaran

budaya,

pembangunan

pertanahan

dan

keamanan di kabupaten bersangkutan. 2.

Perumusan Arahan Pengembangan Wilayah Arah

pengembangan

berfungsi

memberi

petunjuk

mengenai tujuan dan strategi pengembangan tata ruang serta


prioritas

penanganan

kawasan

dan

pusat-pusat

III-61

pelayanan/pusat-pusat memperhatikan

permukiman

setelah

kebijaksanaan yang telah ada di tingkat

Provinsi, Kabupaten dan nasional. 3.

Arahan Pengembangan Sosial Demografi Menentukan arah pergeseran struktur sosial demografi yang ditargetkan dicapai pada akhir tahun perencanaan. Indikator-indikator sedapat mungkin dinyatakan secara kuantitatif. a.

Kependudukan dinyatakan dengan jumlah penduduk dan tingkat pertambahan penduduk, distribusi dan perbandingan penduduk perkoaan perdesaan, struktur penduduk menurut umur dan tingkat pendidikan serta penguasaan keterampilan dan teknologi.

b.

Tingkat pelayanan fasilitas dan utilitas sosial pada pusat-pusat

pertumbuhan/pelayanan/pusat-pusat

permukiman jumlah

setiap

dan

kawasan

kualitas

dinyatakan

pendidikan,

dengan

keagamaan,

perdagangan dan jasa, perhubungan, kesehatan dasar sera

utilitas

sosial

berupa

air

bersih,

listrik,

telekomunikasi, sistem drainase dan persampahan. c.

Tingkat

kemudahan

pelayanan

umum

untuk

lainnya

mencapai

yang

ada

di

fasilitas ibukota

kabupaten dan ibukota kecamatan. 4.

Arahan Pengembangan Ekonomi Arah pengembangan ekonomi berfungsi untuk menentukan struktur

dan

pertumbuhan

ekonomi

yang

ditargetkan

dicapai pada akhir tahun perencanaan. Dinyatakan secara kuantitatif dengan tingkat ketelitian data pada kawasan atau kecamatan. 5.

Arahan Pengembangan Fisik Berfungsi memberikan arahan pemanfaatan ruang yang berwawasan (pelestarian) lingkungan.


III-62

3.4.10. Identifikasi Potensi Pengembangan Wilayah Untuk memudahkan proses identifikasi potensi pengembangan wilayah maka dapat dikelompokan menjadi : 1. Potensi sumberdaya alam dapat berupa tanah yang subur untuk pertanian, deposit bahan tambang yang potensial, hasil hutan yang melimpah, sumber-sumber energi yang banyak dan bervariasi, keanekaragaman flora dan fauna, kawasan

yang

dapat

dikembangkan

untuk

kegiatan

pariwisata dan sebagainya. 2. Potensi

sumberdaya

manusia

berupa

tenaga

kerja

terampil, keahlian, tingkat partisipasi angkatan kerja yang tinggi, tingkat kesejahteraan, kelembagaan sosial dsb. 3. Potensi sumberdaya buatan misalnya sarana prasarana wilayah

dan

perkotaan

yang

mendukung

kegiatan

ekonomi/produksi skala besar. 4. Potensi ruang misalnya dapat berwujud letak daerah yang strategis diantara segitiga pertumbuhan, dilalui jalur ekonomi regional/nasional, kawasan cepat berkembang, kawasan yang memiliki nilai-nilai tertentu dsb. 5. Potensi ruang misalnya dapat berwujud letak daerah yang strategis diantara segitiga pertumbuhan, dilalui jalur ekonomi regional/ nasional, kawasan cepat berkembang, kawasan yang memiliki nilai-nilai tertentu dsb.

3.4.11. Identifikasi Masalah Pengembangan Wilayah Pengembangan

wilayah

adalah

upaya-upaya

untuk

meningkatkan daya guna dan hasil guna dari seluruh potensi wilayah berupa ruang dan sumberdaya yang ada didalamnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Masalah pengembangan wilayah adalah hal-hal yang berkaitan dengan belum optimalnya penggunaan potensi wilayah baik sumberdaya alam, sumberdaya buatan serta sistem pengelolaan kegiatan sosial ekonomi yang terkait untuk mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan yang ditetapkan dalam wilayah.


III-63

1. Masalah

Pengembangan

Wilayah

Dilihat

dari

Dimensi

Ekonomi 2. Wujud struktur dan pola ruang yang terjadi pada dasarnya merupakan hasil interaksi antara kegiatan manusia (sosial, politik, ekonomi, budaya) dengan lingkungannya. Pada kenyatannya,

manusia

dalam

melakukan

kegiatan

usahanya berkecenderungan mencari lokasi yang strategis (memiliki tingkat kemudahan/ aksesibilitas yang tinggi). Sementara kondisi geografi tidak selalu homogen dan sumberdaya alam tidak tersebar merata, sehingga terjadi aglomerasi kegiatan sosial ekonomi pada lokasi-lokasi yang strategis yang berlangsung terus-menerus dan secara akumulatif yang menimbulkan permasalahan kesenjangan sosial ekonomi yang selanjutnya memberi pengaruh timbal balik kepada permasalahan lainnya. 3. Masalah perekonomian secara wilayah dikaitkan dengan perkembangan dan pertumbuhan perekonomian daerah serta

membandingkan

dengan

tujuan/sasaran

pembangunan daerah. Permasalahan tersebut antara lain meliputi masalah kesenjangan perkembangan ekonomi antar

daerah/kawasan,

masalah

peruntukan

kegiatan

ekonomi yang belum berdasarkan atas faktor keunggulan komparatif suatu daerah/kawasan, penggunaan teknologi produksi,

ketersediaan

tenaga

terampil,

ketersediaan

sarana dan prasarana produksi, dll. 4. Malasah Wilayah Dilihat dari Dimensi Kependudukan 5. Masalah kependudukan erat kaitannya dengan masalah perekonomian antara

karena

faktor-faktor

adanya

hubungan

demografi

dengan

sebab

akibat

faktor-faktor

ekonomi. 6. Masalah kependudukan meliputi masalah struktur dan sebaran

penduduk,

pergerakan

dan

pertumbuhan

penduduk, kualitas sumberdaya manusia serta masalah ketenagakerjaan yang semuanya dikaitkan dengan potensi dan daya dukung lingkungan dan tujuan pembangunan daerah/wilayah kabupaten. Dalam hal ini perlu dikenali pengaruh kependudukan terhadap produksi, lingkungan dan keseimbangan wilayah.


III-64

7. Masalah Sosial Kemasyarakatan 8. Masalah kemasyaraktan meliputi antara lain adat-istiadat, perubahan/pergeseran norma atau nilai-nilai yang dianut masyarakat setempat baik karena tuntutan pembangunan maupun karena pengaruh-pengaruh eksternal. Masalah sosial meliputi antara lain kemiskinan, pengangguran, keterbelakangan, kebodohan

dan

isolasi kesehatan

lingkungan

permukiman,

dasar

dapat

atau

pula

dijabarkan dari issue pokok pembangunan daerah. 9. Masalah Wilayah Dilihat dari Dimensi Lingkungan 10. Meningkatnya

intensitas

kegiatan

sosial

ekonomi

disamping memberi dampak positif terhadap peningkatan kemakmuran juga apabila telah melampaui daya dukung lingkungan

akan

memberi

dampak

negatif

berupa

pencemaran dan kerusakan lingkungan. 11. Masalah

lingkungan

pemanfaatan

meliputi

sumberdaya

masalah-masalah

wilayah,

efisien

perusakan

dan

pencemaran lingkungan, dll. 12. Masalah Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah 13. Masalah pemanfaatan ruang, meliputi antara lain masalah fungsi

dan

keterkaitan kawasan

hirarki antara

produksi,

pusat-pusat

permukiman

dan

pusat-pusat

permukiman

dengan

benturan

kepentingan

dalam

pemanfaatan ruang, masalah penguasaan dan penggunaan lahan/tanah yang tidak efisien dan sebagainya, yang berkaitan satu dengan yang lainnya dengan aturan yang bervariasi menurut kondisi dan situasi daerahnya.

3.4.12. Perumusan Tujuan, Konsepsi Dan Strategi Pengembangan Tata Ruang Wilayah

1.

Perumusan Tujuan Berdasarkan hasil analisis dan identifikasi

potensi dan

masalah pengembangan wilayah, maka selanjutnya perlu dirumuskan tujuan pengembangan tata ruang. Atas dasar


III-65

itu, tujuan pengembangan wilayah atau penataan ruang adalah upaya-upaya untuk mengharmoniskan keterkaitan antara kondisi sumberdaya alam, sumberdaya buatan, kondisi masyarakat dengan kegiatan-kegiatannya, politik, ekonomi,

sosial

budaya

melalui

pengelolaan

dan

pengembangan tata ruang. Dalam

pendekatanya

pertimbangan

akan

digunakan

pertumbuhan

pertimbangan-

ekonomi

dan

penduduk,

konservasi lingkungan, dan kebutuhan hidup masyarakat penghuninya. 2.

Konsepsi Pengembangan Tata Ruang Konsep pengembangan tata ruang wilayah adalah suatu arah secara garis besar kondisi system kegiatan social ekonomi

dan

permukiman

masyaarakat

dalam

ruang

wilayah, yang antara lain meliputi lokasi pengembangan kegiatan-kegiatan utama pembentuk ruang dalam wilayah Kabupaten sebaran

atau

Provinsi

yang

kegiatan-kegiatan

memperlihatkan

produksi

pada

permukiman,

keterkaitan antar kawasan-kawasan, orientasi eksport dan struktur konsepsi

umum

ruang.

disajikan

Penyajian

dalam

dalam

bentuk

perumusan

skema

yang

memperlihatkan pola struktur dan orientasi hubungan keluar dari wilayah provinsi dan atau kabupaten. 3.

Strategi Pengembangan Tata Ruang Agar

pendekatan

dioperasionalkan, pengembangan

konseptual maka

tata

ruang

perlu

tersebut

dapat

dirumuskan

strategi

(strategi

penataan

ruang)

dengan mendasarkan pada beberapa pendekatan dan azas dalam pemanfaatan ruang. Dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan tiga dasar : a.

Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi Struktur ekonomi didapat dari sumbangan masing-


III-66

masing

sector

terhadap

GRDP

(Gross

regional

domestic product) serta menganalisis dari perubahanperubahan didalam struktur perekonomian GRDP per kapita saat ini masih dianggap sebagai income per kapita yang harus dikurangi adanya pajak tak langsung dan penyusutan b.

Pemenuhan Kebutuhan Dasar Tingkat hidup erat hubungannya dengan income per kapita,

pembagian

Pendekatan

ini

pendapatan

dikaitkan

dan

langsung

nutrisi dengan

gizi. upaya

peningkatan kualitas sumberdaya manusis yang dapat diukur dengan parameter kesempatan hidup, kualitas hidup dan kemampuan mengolah sumberdaya alam sehingga perlu dikembangkan program-program yang langsung menyentuh masyarakat c.

Konservasi Lingkungan Agar pembangunan dapat berlangsung berkelanjutan, maka perlu dipertimbangkan keserasian ekosistem alam lingkungan dan kelestarian sumberdaya alam melalui upaya-upaya mengurangi dampak negative pembangunan terhadap kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan

Berdasarkan kriteria diatas, maka perumusan strategi pengembangan tata ruang akan meliputi : a.

kebijaksanaan penetapan kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan pedesaan, kawasan perkotaan dan kawasan tertentu

b.

Pengembangan

kawasan

strategis

yang

perlu

diprioritaskan pengembangannya c.

Keterkaitan program-program disuatu kawasan

d.

Keterkaitan antara struktur dan pola pemanfaatan ruang

e.


Konservasi lingkungan

III-67

3.4.13 Perumusan Rencana Tata Ruang Berdasarkan

arah

pengembangan,

potensi

dan

masalah

pengembangan, tujuan, konsepsi dan strategi penataan ruang, selanjutnya dirumuskan Rencana Tata Ruang di wilayah studi. Rencana ini akan menjadi pedoman untuk pemanfaatan ruang dalam pengembangan budidaya, permukiman, perkembangan lingkungan, pedoman dalam penetapan investasi pemerintah, masyarakat dan swasta, penyusunan program pembangunan dan sebagainya, yang sekurang-kurangnya akan berisi: 1. pengelolaan Kawasan lindung 2. Pengelolaan kawasan perkotaan, kawasan pedesaan dan kawasan tertentu 3. Sistem kegiatan pembangunan dan system permukiman perkotaan dan pedesaan 4. Sistem prasarana wilayah 5. Pengembangan kawasan yang diprioritaskan 6. Penatagunaan tanah, air, udara dan sumberdaya alam lainnya Seluruh hasil rencana tata ruang dilengkapi dengan penjelasan spasial yang dituangkan dalam penyajian peta peta di atas skala 1:5.000.

3.4.14 Penetapan Rencana Tata Ruang Untuk

mengoperasionalisasikan

Rencana

Detail

Tata

Ruang

Kawasan Perkotaan, perlu adanya suatu upaya penetapan rencana tata ruang dalam bentuk Surat Keputusan Walikota/Bupati dalam hal Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan sebagai penjabaran RTRW Kota/Kabupaten. Dalam hal terjadi perubahan fungsi kawasan sebagai akibat dari dinamika perkembangan perkotaan yang cukup tinggi, maka Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan yang bersangkutan ditetapkan dengan persetujuan DPRD dalam bentuk Peraturan


III-68

Daerah. Hal ini selanjutnya menjadi masukan bagi peninjauan kembali dan penyempurnaan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/Kabupaten. Proses penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan dapat dilihat dalam Gambar 3.8.


III-69

Gambar 3.8. Bagan Alir Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan

RTRWN RTRWP R T R W Kab

RENCANA STRUKTUR TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN METROPOLITAN

RENCANA UMUM TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAN PERWUJUDAN RUANG KAWASAN

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA • Pengelolaan kawasan lindung dan budidaya • Pengelolaan kawasan tertentu • Sistem prasarana dan sarana sekunder TGT, TGU dan SDA lainnya • Pentahapan & prioritas pengembangan utk perwujudan struktur pemanfaatan ruang kota

FORMULASI TUJUAN PENGEMBANGAN KAWASAN

Rumusan kondisi yang akan datang: • Estimasi kebutuhan dan pelaksanaan pembangunan

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN KAWASAN

TUJUAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN DAN MASA BANGUNAN


RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN • Rencana pemanfaatan ruang kawasan fungsional dalam blok-blok peruntukan • Rencana struktur pelayanan • Rencana sistem jaringan pergerakan primer dan sekunder • Rencana sistem utilitas • Arahan kepadatan, ketinggian bangunan sempadan untuk setiap blok peruntukan • Rencana pengelolaan sarana dan prasarana

PERKIRAAN PEMANFATAN FISIK dan DAYA DUKUNG LINGKUNGAN

III-70

Metodologi Rtrw 5v2e44

Overview 5o1f4z

More details 6z3438

Related Documents c2h70

Metodologi Rtrw 5v2e44

Metodologi 6c4g4d

Rtrw Gianyar.doc 371360

Rtrw Palembang 5p3y9

Metodologi Penyelidikan 4k32g

Rtrw Kota Tangerang.pdf 702k2z

More Documents from "Hasbullah Hasan" 44j6p

Metodologi Rtrw 5v2e44

2. Usulan Teknis 3419

Penawaran Teknis 4h1v3i

2.3.6.4 Sk Penilaian Kinerja Sesuai Dengan Visi Misi Tujuan Tata Nilai-ps-2018 5q2813

Perbup 24 2011 Kab Kobar 3f6f30

Uraian Tugas Uks Ukgs 67734f