Laporan Hasil Kegiatan Kaji Banding Puskesmas 6y1p3h

LAPORAN HASIL KEGIATAN STUDY BANDING PELAKSANAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) DINAS KESEHATAN KABUPATEN PANDEGLANG KE DINAS KESEHATAN KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI

DINAS KESEHATAN KABUPATEN PANDEGLANG PROVINSI BANTEN

TAHUN 2014 PENDAHULUAN

I.

Latar Belakang Reformasi keuangan negara mengamanatkan pergeseran sistem penganggaran dari tradisional menjadi pengganggaran berbasis kinerja, agar penggunaan dana pemerintah menjadi berorientasi pada output. Perubahan ini sangat penting karena kebutuhan dana yang makin tinggi tetapi sumber daya pemerintah terbatas. Penganggaran ini dilaksanakan oleh pemerintahan modern di berbagai negara. Mewirausahakan pemerintah (enterprising the government) adalah paradigma untuk mendorong peningkatan pelayanan oleh pemerintah. Penganggaran berbasis kinerja dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 68 dan Pasal 69 memberikan arahan baru bahwa instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan mengutamakan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Prinsip-prinsip pokok yang tertuang dalam kedua undang-undang tersebut menjadi dasar instansi pemerintah untuk menerapkan pengelolaan keuangan BLU. BLU diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam pembaharuan manajemen keuangan sektor publik, demi meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. BLU diperlukan dengan pertimbangan dapat dilakukan peningkatan pelayanan instansi Pemerintah kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan Bangsa, Instansi Pemerintah dapat memperoleh fleksibilits dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktifitas dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat, dan dapat dilakukan pengamanan astas aset negara yang dikelola instansi terkait.

Sebagai tindak lanjut

peraturan di atas, Menteri Dalam Negeri telah

mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang menjadi dasar dalam penerapan pengelolaan keuangan bagi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang ingin menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan – Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) harus memenuhi persyaratan subtantif, teknis dan istratif. Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang sebagai SKPD yang membawahi 36 UPT Puskesmas menilai penerapan BLUD perlu dilaksanakan dan diterapkan serta menjadikan UPT Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah untuk peningkatan pelayanan Instansi dilingkungan Dinas Kesehatan dalam memberikan pelayanan pada masyarakat dan memberikan keleluasaan pada UPT Puskesmas dalam pengelolaan Aset dan keuangan. Maka dengan itu dilakukan Study Banding ke Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar yang telah melaksanakan proses pengalihan UPT Kesmas Menjadi PPKBLUD. Yang dilaksanakan selama 3 hari sejak tanggal 4 Juni 2014 s/d 6 Juni 2014. II.

KONDISI KABUPATEN PANDEGLANG 1. Letak Geografis Kabupaten Pandeglang secara geografis terletak pada 6 021‘ - 7010’ Lintang Selatan dan 104048’’-106011’ Bujur Timur, memiliki luas 2.747,89 Km2 (274.689,91 ha), atau 29,98% dari luas Provinsi Banten. Kota Pandeglang sebagai Ibukota Kabupaten terletak pada jarak 23 km dari Ibukota Propinsi Banten (Serang) dan 111 km Ibukota Negara, Jakarta.Sejak bulan juli 2007 Kabupaten Pandeglang dibagi menjadi 35 kecamatan dengan duatambahan kecamatan yaitu Kecamatan Majasari dan Kecamatan Sobang. Kecamatan Cikeusik merupakan kecamatan terluas sekitar 322,76 km2 sedangkan kecamatan Labuan merupakan kecamatan terkecil dengan luas sekitar 15,66 km2.

Secara umum keadaan morfologi Kabupaten Pandeglang terbagi atas empat kelompok besar, yaitu : 1. Morfologi Mendatar 2. Morfologi Lembah 3. Morfologi Perbukitan 4. Morfologi Perbukitan Terjal Wilayah istrasipemerintahanKabupatenPandeglangterdiridariwilayahist rasiKecamatansebanyak 35 Kecamatan, wilayahDesasebanyak 326 desa dan 13 Kelurahan, dengan batas-batas istrasi : 

Sebelahutara

: KabupatenSerang



Sebelahselatan

: Samudera Indonesia



Sebelahbarat

: SelatSunda



Sebelahtimur

: KabupatenLebak

Dari

35

Kecamatan

wilayahistrasipemerintahanKabupatenPandeglang,

sarana

Puskesmas sebanyak36sarana Puskesmas, dengan titik sarana puskesmas sebagai berikut :

Carita Jiput Labuan

Cadasari Mandalaw angi Pulos ari Suk aratu Cikole Kd.

Menes

Bangkonol Pagadunga Kadom Hej Banjar n Cipeucang as Sak eti o Mekarjaya Cimanuk

Cikedal Cisat a Pagelaran

Bojong Panim bang Pat ia

Pic ung

Perdana Sindangresm i Sobang Cigeulis

Angs ana Munjul

Sum ur Cimanggu Cibaliung Cikeus ik Cibitung

SumberData

:Sub.

Bag.

KesehatanKabupatenPandeglang

Perencanaan

Evaluasi

dan

Pelaporan

Dinas

2. Kependudukan Salah satu sumber data kependudukan adalah Sensus Penduduk yang dilakukan oleh BPS atas nama Pemerintah setiap sepuluh tahun sekali yang jatuh pada tahun yang berakhiran dengan angka nol. Dasar hukum yang melandasinya adalah Undang-undang nomor 06 tahun 1997 tentang Statistik. Sumber lain adalah registrasi penduduk dan survei kependudukan. Registrasi penduduk dilaksanakan oleh kantor desa/kelurahan yang dikumpulkan setiap bulan berdasarkan Kepres nomor 52 tahun 1977. Dengan demikian data registrasi penduduk ini memiliki keterkaitan dengan tertib istrasi di desa/kelurahan. Hingga kini data statistik yang dihasilkan melalui registrasi belum dapat digunakan sebagai pembanding terhadap informasi yang diperoleh melalui sensus atau survei secara baik, walau demikian keterangan dari registrasi penduduk ini tetap berguna untuk mengikuti perkembangan kependudukan yang diharapkan muncul setiap tahun, sehingga informasi tersebut sangat berarti pada tahun-tahun antara dua sensus penduduk. 1. Jumlah, Distribusi, Persebaran dan Kepadatan Penduduk Berdasarkan data dari BPS penduduk Kabupaten Pandeglang pada tahun 2013 tercatat sebanyak

1.162.123orang,

594.187orang

dan perempuan sebanyak

dengan rasio jenis kelamin sebesar Sebaran

penduduk

yang terdiri dari laki-laki

relatif

565.391orang,

105,09. tidak

merata,

Kecamatan

dengan

penduduk terbanyak yaitu kecamatan labuan dan penduduk terkecil yaitu kecamatan

Keroncong,

sementara

untuk

kepadatan

penduduk

berdasarkan prediksi BPS untuk tahun 2011 tercatat 422/km2. Berdasarkan hasil sensus penduduk pada tahun 2011, jumlah penduduk Kabupaten Pandeglang tercatat sebanyak

1,162,123jiwa.

Selama periode 1990-2000 rata-rata LPP menunjukan angka sekitar 2,14% per tahun, sedangkan pada periode 2000-2010 rata-rata LPP mancapai 1,30%, berdasarkan data LPP di atas dimana pada periode 2000-2009

angkanya lebih kecil dibandingkan periode sebelumnya dan tahun 2011 sebesar 1.09%. Masalah kependudukan yang tampak terlihat secara kasat mata di Kabupaten Pandeglang adalah sebaran penduduk yang tidak merata. Persebaran penduduk yang tidak merata akan terkait dengan akses penduduk terhadap daya dukung lingkungan baik fisik maupun sosial yang tidak berimbang. Contoh nyata adalah perbedaan persebaran penduduk pada daerah perkotaan (Urban) dan pedesaan (rural). Dampak dari ketidakseimbangan sebaran penduduk tersebut berakibat pada perbedaan tingkat kemudahan (akses) penduduk terhadap berbagai fasilitas baik fisik maupun sosial antara penduduk perkotaan dengan penduduk di pedesaan. Dengan luas wilayah sebesar 2.746,89 km 2 dan jumlah penduduk sebanyak 1,162,123orang (Data BPS), maka pada tahun 2011 setiap km2 wilayah di Kabupaten Pandeglang rata-rata ditempati oleh 423 jiwa. Kecamatan dengan kepadatan penduduk paling besar adalah Kecamatan Labuan yaitu3.488jiwa per km2, sedangkan Kecamatan paling kecil kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Sumur, yaitu 89 jiwa per km 2 (data tahun 2011). 2. Tingkat Pendidikan Pendidikan merupakan salah satu basic needs bagi setiap manusia, sehingga upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

yang

merupakan

modal

penggerak

pembangunan

(Engine

Development). Kemampuan baca tulis tercermin dari indikator Angka Melek Huruf. Penduduk berusia 10 tahun ke atas di Kabupaten Pandeglang yang sudah mampu membaca dan menulis huruf latin tahun 2011 mencapai 99,5%, sisanya 0,5% adalah penduduk yang tidak dapat membaca dan menulis (buta huruf). Penduduk yang tidak bisa membaca dan menulis sebagian besar terkonsentrasi pada penduduk usia tua, yaitu penduduk yang berumur 45 tahun keatas. Gambaran mengenai perkembangan SDM dapat dilihat dari kualitas pendidikan penduduk usia 10 tahun keatas.Partisipasi sekolah anak di

Kabupaten Pandeglang dapat terlihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia SD/ Sederajat, SLTP? Sederajat maupun SLTA/ Sederajat. Angka ini menunjukan partisipasi anak pada usia sekolah yang bersekolah, baik pada usia SD (7-12 tahun), SLTP (13-15 tahun) maupun SLTA (16-18 tahun).

Angka

ini

juga

menunjukan

berapa

besar

keikutsertaan

masyarakat dalam memanfaatkan program pendidikan yang ada.

3. KONDISI KESEHATAN

III.

SELAYANG PANDANG KABUPATEN GIANYAR 1. Visi Misi Kabupaten Gianyar a. Visi Visi Kabupaten Gianyar“Terwujudnya Gianyar (Bersih,

Alami,

Giat,

Berbudaya

dan

“BAGUS”

Sejahtera)

Menuju

Jagadhita”.Jagadhitayaitukemakmuran dan kebahagiaan setiap orang, masyarakat, maupun negara. b. Misi Misi Kabupaten Gianyar : 1) Membangun pemerintahan yang bersih, responsif, berintegritas, profesional, dan berjiwa enterpreneur yang berorientasi pada pelayanan publik. 2) Gianyar yang bersih, hijau dan elok berdasarkan penerapan rencana tata ruang secara konsisten dan berwawasan lingkungan untuk mewujudkan gianyar yang alami dan terbebas dari masalah-masalah kependudukan, lingkungan dan sosial. 3) Menumbuhkan ethos dan sikap giat bekerja pada masyarakat dalam mengembangkan ekonomi kreatif dan usaha ekonomi kerakyatan berbasis pada produk unggulan daerah (one village one product), melatih dan mengusahakan modal bagi komponen masyarakatuntuk menjadi enterpreneur. 4) Menumbuhkembangkan budaya masyarakat berbasis nilai kearifan lokal yang dapat menumbuhkan religiusitas, disiplin, kerja keras berorientasi pada prestasi dengan meningkatkan peranan desa

pekraman, banjar, subak, sekaa dalam menjaga adat, budaya dan agama 5) Membangun pemerintahan yang bersih, responsif, berintegritas, profesional, dan berjiwa enterpreneur yang berorientasi pada pelayanan publik. 2. Letak Geografis Kabupaten Gianyar merupakan salah satu dari 9 Kab/Kota di Bali, terletak di Sebelah Timur Kota Denpasar.Terdiri dari : 7 Kecamatan 6 Kelurahan 64 Desa 505 Dusun/Banjar42 Lingkungan 271 Desa Adat 512 Subak Yeh 46 SubakAbian. Dengan Luas Wilayah : 368 Km2(6,53 % luas wilayah Prov. Bali = 5.636,66 Km2). 3.

Kondisi Sosial Jumlah Penduduk Kabupaten Gianyar Per Oktober 2013 sebanyak 519.830 jiwa dengan jumlah Laki-laki 260.252 jiwa dan Perempuan259.578 jiwa dengan Kepadatan 1.413Jiwa / Km2 , Laju Pertumbuhan pertumbuhan penduduk Kabupaten Gianyar sebesar 2,22%(Periode 2010 – Okt 2013). Laju Pertumbuhan Ekonomi & PDRB PerkapitaPertumbuhan ekonomi Gianyar tahun 2006 mengalami perlambatan sebagai dampak Bom Bali II dan kenaikan harga BBM.Tahun 2010 pencapaian pertumbuhan ekonomi Gianyar 6,11 % meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 5,93% . Pertumbuhan ekonomi Gianyar masih diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi Bali . Meningkatnya pencapaian makro ekonomi Gianyar memberikan trend yang sama pada PDRB per kapita

di tahun 2010 mencapai Rp.16,230 juta

meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp.14,543 juta. 4. Kelembagaan Perangkat Daerah Kelembegaan perangkat Daerah Kabupaten Gianyar Sesuai Perda No.6 Tahun 2008 terdiri dari : 1. Sekretariat Daerah dengan 5 Staf Ahli, 3 Asisten, 12 Bagian 2. Sekretariat DPRD 3. Inspektorat 4. 8 Lembaga Teknis Daerah terdiri dari : Badan (Bappeda, Badan Kesbang-Pol & Linmas, Badan PP & KB, BLH, BPMD, BPPT, BKD, BPBD)RSUD SanjiwaniKPAD Sat Pol. PP. 5. Dinas – Dinas : 15 Dinas 6. Kecamatan 7 dan 6 Kelurahan. 5. Pendapatan Asli Daerah

Sektor Unggulan Kabupaten Gianyar adalah pertanian dalam arti luas, Home Industri dan Pariwisata.

Perkembangan APBD dan PAD Kab. Gianyar Tahun 2009-2014

TAHUN

PAD (Rp. Milyar)

APBD (Rp.Milyar)

% PAD thd APBD

2009

112,72

749,76

15,03

2010

153,62

806,37

19,05

2011

175,27

903,93

19,39

2012

210,19

1,007

20,88

2013

238,55

1.112

21,45

2014

312,16

1,187

26,29

Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan merupakan penyumbang terbesar PAD rata-rata 51,65 % dari Total Pendapatan. APBD Kabupaten Gianyar Periode 2010 S/D 2014 Dalam Juta Rupiah

URAIAN

2010

2011

2012

2013

2014

1. PENDAPATAN

747.900,34

834.194,08

974.869,39

PAD

131.592,43

175.273,32

210.192,44

238.558,92

312.160,44

DANA PERIMBANGA N

464.308,78

499.403,64

592.077,00

683.872,43

684.180,73

LAIN-LAIN PENDAPATAN

151.999,13

159.517,12

172.599,95

189.868,05

191.528,893

1.112.299,41 1.187.870,082

2. BELANJA

806.371,35

903.930,94

1.006.519,39

1.156.799,41 1.285.370,08

BELANJA TIDAK LANGSUNG

558.693,45

616.161,13

698.038,39

765.204,60

816.325,76

BELANJA LANGSUNG

247.677,90

287.769,81

308.481,00

391.594,80

469.044,31

6. Pengembangan kawasan pariwisata Sesuai SK Gub. Bali No. 528/1993 ditetapkan 2 kawasan pariwisata yang meliputi : a. Kawasan Pariwisata Ubud yg telah berkembang dengan luas 7.120 Ha. b. (SK. Bupati No. 227/2002) Kawasan Pariwisata Lebih dengan luas 4.534 Ha (SK Bupati No. 313/2002). Jumlah Obyek dan Daya Tarik Wisata sebanyak 61 buah tersebar di 7 kecamatan (SK. Bupati Gianyar No: 402/2008) dengan rincian :

Fasilitas Pariwisata di wilayah Kabupaten Gianyar FASILITAS PARIWISATA

TAHUN 2013 JUMLAH

KAPASITAS

HOTEL BINTANG

16

599 kamar

HOTEL MELATI

195

2.300 kamar

PONDOK WISATA

794

2.941 kamar

RESTAURAN

125

1.354 seat

RUMAH MAKAN

268

10.064 seat

BAR

97

2.328 seat

FASILITAS KESEHATAN YGADA DI KAB.GIANYAR JENIS FASILITASKESEHATAN 2009 S/D 2010 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Faskes UPT Kesmas/Puskesmas Puskesmas Pembantu Poskesdes Posyandu UPT Kesehatan Matra UPT Lab. Kesmas UPT Gudang Farmasi Mobil Ambulance/Pusling Mobil Pap Smear Rumah Sakit Umum

Jumlah 13 unit 65 unit 70 unit 566 unit 1 unit 1 unit 1 unit 15 unit 1 unit 4 unit

IV.

HASIL KEGIATAN STUDY BANDING Kegiatan Study Banding ke Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2014 s/d 6 juni 2014.melakukan audiensi dengan Dinas Kesehatan dan melakukan kunjungan kerja ke salah satu Puskesmas yaitu Puskesmas Payangan.

A. Pengertian BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) adalah:

SKPD atau Unit SKPD di lingkungan PEMDA yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyedian barang dan / atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan. PPK-BLUD (Pola Pengelolaan Keuangan BLUD) adalah: Pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. B. Tujuan Tujuan Pembentukan PPK-BLUD 1) MENINGKATKAN MUTU PELAYANAN MASYARAKAT 2) MEMBERIKAN FLEKSIBILITAS DLM PENGELOLAAN KEUANGAN 3) PENERAPAN PRAKTEK BISNIS YANG SEHAT C. Dasar Hukum 1) UU No 1 thn 2004 Tentang Perbendaharaan Negara ps 68, 69 memfokuskan pada instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat, diberikan FLEKSIBILITAS dalam pola pengelolaan keuangan dengan sebutan BADAN LAYANAN UMUM ( BLU ). 2) PP No 58 thn 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, pasal 150 : pedoman teknis mengenai pengelolaan keuangan BLUD diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri setelah memperoleh pertimbangan Menteri Keuangan. 3) Permendagri No 61 thn 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD. 4) Keputusan

Kepala

Dinas

Kesehatan

Kabupaten

Gianyar

No

46/SK/2009 Tgl 28 Agustus 2009 Tentang Pembentukan Tim Pola Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Unit Pelaksana Teknis Kesehatan Masyarakat (UPT Kesams) Di Kabupaten Gianyar . D. Karakteristik BLUD 1) Berkedudukan sebagai lembaga pemerintah (bukan kekayaan negara yang dipisahkan) 2) Menghasilkan barang / jasa yang seluruhnya / sebagian dijual kepada publik 3) Tidak bertujuan mencari keuntungan (laba) 4) Dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktifitas a la korporasi 5) Pendapatan dan sumbangan dapat digunakan langsung 6) Pegawai dapat terdiri dari pns dan non-pns 7) Bukan sebagai subyek pajak E. Persayaratan BLUD Untuk dapat menerapkan ppk-blud harus memenuhi 3 (tiga) persyaratan yaitu: 1) Persyaratan teknis 2) Persyaratan substantif, dan 3) Persyaratan istratif Persyaratan Teknis Yaitu: Kinerja pelayanan tugas dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui penerapan PPK-BLUD sebagaimana direkomendasikan oleh SKPD pembina teknis Kinerja keuangan SKPD/UK SKPD yang bersangkutan adalah sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penerapan PPK BLUD

Dokumen usulan penerapan PPK BLUD adalah : 1) Daftar aset termasuk nilainya, sehingga akan diketahui nilai kekayaan yang dimiliki SKPD/UK SKPD yang akan diusulkan menerapkan PPK BLUD

2) Pendapatannya menunjukkan kecenderungan naik dari tahun ke tahun, sehingga skpd/uk skpd tersebut dapat mandiri 3) Prosentase cost recovery sebesar 60% untuk mengetahui seberapa besar pendapatannya dapat menopang biaya operasional dalam satu tahun anggaran. Persyaratan Substantif : Menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi utama yang berhubungan dengan : 1) Menyediakan barang/dan atau jasa untuk layanan umum 2) Mengelola wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masy. Atau untuk layanan umum; dan atau 3) Mengelola dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat. Bidang layanan umum yang diselenggarakan bersifat operasional yang menghasilkan semi barang/jasa publik (quasi publik goods), Dalam melakukan kegiatannya tidak mengutamakan pencarian keuntungan Persyaratan istratif : 1) Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, 2) 3) 4) 5) 6)

keuangan, dan manfaat bagi masyarakat; Pola Tata Kelola; Rencana Strategis Bisnis; Laporan Keuangan Pokok; Standart Pelayanan Minimum; Laporan Audit Terakhir (bila telah diaudit) atau membuat pernyataan bersedia diaudit secara independen. Kriteria Penetapan PPK BLUD Persyaratan istratif digunakan untuk menentukan skpd/uk skpd

dalam menetapkan penerapan ppk-blud secara penuh atau bertahap. Penerapan ppk-blud secara bertahap apabila persyaratan substantif dan teknis terpenuhi tetapi persyaratan istratif belum terpenuhi