Laporan Benchmarking Kelompok I Greg 4l2n4p

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Salah satu pembelajaran Diklat kepemimpinan Tingkat IV Angkatan XVIII Tahun 2017 termasuk Benchmarking yaitu melakukan kunjungan lapangan sebagai upayamemperoleh input Best Practicedalam pengelolaan kegiatan obyek Benchmarking yakni suatu lokus (Daerah/Instansi) tertentu yang diharapkan mempunyai keterkaitan erat

dengan tugas penyusunan

Rancangan Proyek Perubahan Instansional Peserta. Pengertian Benchmarking secara sederhana adalah suatu proses membandingkan dan mengukur suatu kegiatan organisasi terhadap suatu proses operasional yang terbaiksebagai inspirasi dalam meningkatkan kinerja organisasi. Keadaan ini penting untuk memungkinkan organisasi dapat membandingkan dengan organisasi kompetitor dan selanjutnya sebagai alat strategi bagi menejemen untuk meningkatkan kinerja. Manfaat Benchmarking adalah mengurangi biaya karena kesalahan, melakukan pencegahan sebelum masalah terjadi dan penyederhanaan proses

dalam

melaksanakan

projek

charter

di

organisasi.

Indikator

keberhasilan Benchmarking adalah terjadi perubahan budaya organisasi yang lebih baik, terjadi perbaikan kinerja dalam meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia sesuai dengan rencana Project Charter. Pelaksanaan kegiatan Benchmarking adalah (1) memilih jasa atau produk yang akan dibandingkan, (2) mengidentifikasi sukses dari

produk tersebut,

(3) memilih

kunci atau rahasia

organisasi

mitra

sebagai

pembanding, (4) mengumpulkan data dan informasi serta praktek – prakteknya, (5) melakukan analisa untuk mendapatkan peluang guna perbaikan, dan (6) mengimplementasikan praktek – praktek terbaik. Dengan demikian diharapkan Melalui kegiatan Benchmarkingini peserta dapat mengadopsinya di unit kerjanya pada kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

1.2.

Tujuan Penulisan Laporan

1

Tujuan

dilakukan

kegiatan

Benchmarking

ini

adalah

untuk

menggambarkan hal – hal yang dilaksanakan dan diamati selama kegiatan Benchmarking to Best Practics diantaranya : 1. Mengetahui kegiatan inovatif yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Pemerintah Kota Surakarta; 2. Mengetahui Faktor-faktor pendorong keberhasilan kegiatan di Lokus; 3. Mengetahui factor-faktor penghambat; 4. Sebagai pembanding pada Best Practice dalam mengadopsi, mengadaptasi kegiatan organinsasi pada rancangan proyek perubahan individu; 5. Memahami praktek manajerial dan kepemimpian pada situasi yang 1.3.

sebenarnya. Manfaat Penulisan Laporan Dapat mengukur dan membandingkan suatu kegiatan organisasi yang terbaik di kelasnya sehingga dapat diadopsi atau diadaptasikan pada masing-

1.4.

masing dalam merancang proyek perubahan individu. Metode Pengumpulan dan Analisa Data Tehnik pengumpulan data dalam kegiatan Benchmarking ini adalah : 1) Wawancara proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara). 2) Diskusi Kegiatan berbicara bersama untuk mencari kebenaran ilmiah 3) Observasi Lapangan Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian 4) Browsing Internet Pengumpulan data dengan menggunakan internet Metode Analisis yang digunakan adalah Analisis Best Practice, yang meliputi analisis terhadap : 1. Rekruit tenaga profesional 2. Jenis inovasi yang di kembangkan 3. Cara menghadapi resistensi terhadap inovasi yang dikembangkan 4. Budaya organisasi dalam mendukung inovasi Penghargaan terhadap inovator

2

BAB II LOKUS PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

2.1.

Gambaran Umum Pemerintah Kota Surakarta

Kota Surakarta, juga disebut Solo atau Sala adalah wilayah otonom dengan status kota di bawah Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, dengan penduduk 503.421 jiwa dan kepadatan 13.636/km 2. Kota dengan luas 44 km2, ini berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali di sebelah 3

utara, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo di sebelah timur dan barat, dan Kabupaten Sukoharjo di sebelah selatan.Kota ini juga merupakan kota terbesar ketiga di pulau Jawa bagian selatan setelah Bandung dan Malang menurut jumlah penduduk. Sisi timur kota ini dilewati sungai yang terabadikan dalam salah satu lagu keroncong, Bengawan Solo. Bersama dengan Yogyakarta, Surakarta merupakan pewaris Kesultanan Mataram yang dipecah melalui Perjanjian Giyanti, pada tahun 1755. Tanah di Solo bersifat pasiran dengan komposisi mineral muda yang tinggi sebagai akibat aktivitas vulkanik Merapi dan Lawu. Komposisi ini, ditambah dengan ketersediaan air yang cukup melimpah, menyebabkan dataran rendah ini sangat baik untuk budidaya tanaman pangan, sayuran, dan industri, seperti tembakau dan tebu. Namun, sejak 20 tahun terakhir industri manufaktur dan pariwisata

berkembang pesat sehingga

banyak terjadi perubahan

peruntukan lahan untuk kegiatan industri dan perumahan penduduk. Banyak

inovasi yang dilakukan di Surakarta seperti bidang perizinan

dengan pelayanan satu atap. Begitu juga dengan peningkatan pelayanan di bidang pendidikan maupun kesehatan, merupakan komitmen pimpinan dan aparatur

untuk

peningkatan

pelayanan

bagi

masyarakat.

Banyaknya

pembangunan yang dibiayai oleh investasi akan mendatangkan keuntungan daerah seperti membuka lapangan kerja, berkurangnya pengangguran dan menambah pendapatan daerah.Kota Surakarta memiliki pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp340 miliar (Tahun 2015) Nilai tersebut terus bertambah setiap tahun. Dalam pengurusan istrasi perizinan telah memberikan kemudahan bagi investor yang didukung regulasi yang transparan dan kepastian waktu.

4

Pada bidang kesehatan dan pendidikan, Pemkot Surakarta telah berinovasi dalam memberikan pelayanan dengan memberikan kartu bantuan pelayanan kesehatan dan pendidikan kepada masyarakat miskin.Surakarta juga telah berhasil merevitalisasi pasar, penataan ruang dan penataan pedagang kaki lima (PKL). Seluruh kegiatan tersebut berjalan lancar dan tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Atas keberhasilan tersebut Pemerintah Surakarta banyak menerima penghargaan dari Pemerintah Pusat. Kota Surakarta dan kabupaten-kabupaten di sekelilingnya, Karanganyar, Sragen, Wonogiri, Sukoharjo, Klaten, Boyolali, secara kolektif masih sering disebut sebagai eks-Karesidenan Surakarta. Surakarta dibagi menjadi 5 kecamatan yang masing-masing dipimpin oleh seorang camat dan 51 kelurahan yang masing-masing dipimpin oleh seorang lurah. Kelima kecamatan di Surakarta adalah:      1.

Kecamatan Pasar Kliwon (57110): 9 kelurahan Kecamatan Jebres (57120): 11 kelurahan Kecamatan Banjarsari (57130): 13 kelurahan Kecamatan Lawiyan (disebut juga Laweyan, 57140): 11 kelurahan Kecamatan Serengan (57150): 7 kelurahan Demografi. Jumlah penduduk kota Surakarta pada tahun 2010 adalah 503.421 jiwa, terdiri dari 270.721 laki-laki dan 281.821 wanita, yang tersebar di lima kecamatan yang meliputi 51 kelurahan dengan daerah seluas 44,1 km2. Perbandingan kelaminnya 96,06% yang berarti setiap 100 orang wanita terdapat 96 orang laki-laki. Angka ketergantungan penduduknya sebesar 66%. Catatan dari tahun 1880 memberikan cacah penduduk 124.041 jiwa. Pertumbuhan penduduk dalam kurung 10 tahun terakhir berkisar 0,565 % per tahun.Tingkat kepadatan penduduk di Surakarta adalah 11.370 jiwa/km 2, 5

yang merupakan kepadatan tertinggi di Jawa Tengah (kepadatan Jawa Tengah hanya 992 jiwa/km2). Jika dibandingkan dengan kota lain di Indonesia, kota Surakarta merupakan kota terpadat di Jawa Tengah dan ke-8 terpadat di Indonesia, dengan luas wilayah ke-13 terkecil, dan populasi terbanyak ke-22 dari 93 kota otonom dan 5 kota istratif di

TabelII.1. LuasWilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk, MenurutKecamatan diKotaSurakarta No

Kecamatan

Luas Km2 3 14,81

%

Penduduk

1 1.

2 Banjarsari

2.

4 33,63

5 175.379

6 31,45

Kepadatan Penduduk 7 10.630/km2

Jebres

12,58

28,57

148.442

27,69

11.019/km2

3.

Laweyan

8,64

19,62

109.264

17,24

10.002/km2

4.

Pasar Kliwon

4,82

10,95

91.222

14,80

15.383/km2

5.

Serengan

3,19

7,24

8,81

13.830/km2

44,04

100,00

61.179

Sumber: Kota SurakartaDalamAngka, 2014 6

585.486

%

100

60.864

2. Pemerintah Daerah. Surakarta terletak di Provinsi Jawa Tengah. Sebelum bergabung dengan Indonesia,

Surakarta

diperintah

oleh

Susuhunan

Surakarta

dan

Adipati

Mangkunegaran. Semasa dikuasai oleh Belanda, Surakarta dikenal sebagai sebuah Vorstenland atau wilayah kerajaan. Penguasa Kasunanan Surakarta saat ini adalah Sunan Pakubuwana XIII, dan penguasa Praja Mangkunegaran saat ini adalah Adipati Mangkunegara IX. Kedua penguasa monarki seremonial ini tidak memiliki kekuasaan politik di Surakarta. Secara yuridis Kota Surakarta terbentuk berdasarkan Penetapan Pemerintah tahun 1946 Nomor 16/SD, yang diumumkan pada tanggal 15 Juli. Dengan berbagai pertimbangan faktor-faktor historis sebelumnya, tanggal 16 Juni1946 ditetapkan sebagai hari jadi Pemerintah Daerah Kota Surakarta. Walikota Surakarta sejak Juli 2015 dijabat oleh pejabat sementara, merangkap sebagai Sekretaris Daerah, Boeddy Soeharto. Sebelumnya jabatan ini dijabat oleh F.X. Hadi Rudyatmo yang menggantikan Ir. Joko Widodo yang dilantik menjadi gubernur DKI Jakarta tanggal 15 Oktober2012. Pasangan walikota dan wakil walikota, yang sering disebut sebagai Jokowi-Rudy, pertama kali terpilih sebagai wali kota Surakarta untuk masa bakti 2005-2010. Kemudian pasangan dari PDI-P ini terpilih lagi untuk masa bakti kedua dengan perolehan suara lebih dari 90% untuk masa jabatan 2010-2015. Di bawah kepemimpinan Jokowi dan Rudy, Surakarta mengalami perubahan yang pesat. Para pedagang barang bekas di Taman Banjarsari dapat direlokasi hampir tanpa gejolak untuk merevitalisasi fungsi lahan hijau terbuka. Investor diberi 7

syarat untuk mau memikirkan kepentingan publik. Komunikasi langsung rutin dan terbuka (disiarkan oleh televisi lokal) diadakan secara rutin dengan masyarakat. Taman Balekambang, yang telantar semenjak ditinggalkan oleh pengelolanya, dijadikannya taman. Sebagai tindak lanjut branding, Jokowi mengajukan Surakarta untuk menjadi anggota Organisasi Kota-kota Warisan Dunia dan diterima pada tahun 2006. Langkahnya berlanjut dengan keberhasilan Surakarta menjadi tuan rumah konferensi organisasi tersebut pada bulan Oktober 2008 ini. Sejak 1 Oktober 2012 Walikota Surakarta Ir. Joko Widodo mengundurkan diri dari jabatan Walikota setelah terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta periode 2012 2017. .Adapun

Kelembagaan

Pemerintah

KotaSurakarta

adalah

sebagaiberikut: a. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. b. SekretariatDaerahdanSekretariatDPRD,berdasarkanPeraturan DaerahSurakartaNomor10Tahun2016tentangPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta. c. DinasDaerah,

berdasarkanPeraturan

DaerahSurakartaNomor10Tahun2016tentangPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta. d. Badan Daerah,

berdasarkanPeraturan

DaerahSurakartaNomor10Tahun2016tentangPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta. e. Kecamatan dan Kelurahan,

berdasarkanPeraturan

DaerahSurakartaNomor10Tahun2016tentangPembentukan dan Susunan f.

Perangkat Daerah Kota Surakarta. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27-C Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta.

.

Untuk lebih jelasnyadapatdilihatpadatabelberikutini: 8

TabelII.2 NamaKecamatandanKelurahandiKotaSurakarta No

NamaKecamatan

NamaKelurahan

1.

Kecamatan Banjarsari

- Kelurahan/Desa Keprabon - Kelurahan/Desa Timuran - Kelurahan/Desa Ketelan - Kelurahan/Desa Punggawan - Kelurahan/Desa Kestalan - Kelurahan/Desa Gilingan - Kelurahan/Desa Nusukan - Kelurahan/Desa Kadipiro - Kelurahan/Desa Banyuanyar - Kelurahan/Desa Sumber - Kelurahan/Desa Manahan - Kelurahan/Desa Mangkubumen - Kelurahan/Desa Setabelan

2

Kecamatan Jebres

- Kelurahan/Desa Sudiroprajan - Kelurahan/Desa Gandekan - Kelurahan/Desa Pucangsawit - Kelurahan/Desa Jebres - Kelurahan/Desa Mojosongo - Kelurahan/Desa Purwodiningratan

3.

Kecamatan Laweyan

- Kelurahan/Desa Tegalharjo - Kelurahan/Desa Kepatihan Kulon - Kelurahan/Desa Kepatihan Wetan - Kelurahan/Desa Sewu - Kelurahan/Desa Jagalan - Kelurahan/Desa Penumping - Kelurahan/Desa Sriwedari - Kelurahan/Desa Purwosari - Kelurahan/Desa Kerten - Kelurahan/Desa Jajar - Kelurahan/Desa Karangasem - Kelurahan/Desa Pajang - Kelurahan/Desa Sondakan - Kelurahan/Desa Laweyan - Kelurahan/Desa Bumi - Kelurahan/Desa Panularan

9

4.

Kecamatan Pasar Kliwon

5.

Kecamatan Serengan

- Kelurahan/Desa Joyosuran - Kelurahan/Desa Pasar Kliwon - Kelurahan/Desa Kauman - Kelurahan/Desa Kampung Baru - Kelurahan/Desa Kedung Lumbu - Kelurahan/Desa Baluwarti - Kelurahan/Desa Gajahan - Kelurahan/Desa Semanggi - Kelurahan/Desa Sangkrah

- Kelurahan/Desa Kemlayan - Kelurahan/Desa Jayengan - Kelurahan/Desa Kratonan - Kelurahan/Desa Tipes - Kelurahan/Desa Serengan - Kelurahan/Desa Danukusuman - Kelurahan/Desa Joyotakan Sumber: Perda KotaSurakarta11 Tahun 2008

2.2.

Visi, Misi dan Lambang Visi Misi Kota Surakarta

Visi Misi dan Lambang Visi dan Misi Kota Surakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2016-2021 adalah : Visi : “TERWUJUDNYA SURAKARTA SEBAGAI KOTA BUDAYA, MANDIRI, MAJU, DAN SEJAHTERA” Misi :

10

Waras: Mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani, dan rohani, dan sosial dalam lingkungan hidup yang sehat menuju masyarakat produktif, kreatif dan sejahtera serta membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat Wasis: Mewujudkan masyarakat yang cerdas, terampil, berbudi pekerti luhur, berkarakter dan berkontribusi kemajuan daya saing kota Wareg: Mewujudkan masyarakat kota yang produktif mampu memenuhi kebutuhan dasar jasmani dan rohani menuju masyarakat mandiri dan partisipatif membangun kesejahteraan kota Mapan: Mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, damai, berkeadilan, berkarakter dan berdaya saing melalui pembangunan

daerah

yang

akuntabel

(sektoral,

kewilayahan,

dan

kependudukan) dan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, responsif dan melayani Papan: Mewujudkan keseimbangan kebutuhan papan serta daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan dinamika kebutuhan pertumbuhan penduduk menuju kota berwawasan pembangunan berkelanjutan Visi Walikota Surakarta : Solo Berseri Tanpa Korupsi untuk Mewujudkan Masyarakat 3 WMP ( Wasis, Waras, Wareg, Mapan dan Papan ) dengan membangun 5 Budhaya ( Budhaya Hidup Gotong Royong, Budhaya Memiliki, Budhaya Merawat, Budhaya Menjaga, Budhaya Mengamankan Kota Solo dan isinya ). Lambang Daerah:

11

Arti Lambang : Warna hijau berarti hidup, warna-warna putih, kuning, merah, dan hitam melukiskan nafsu diantara beberapa nafsu manusia. Semuanya berarti hidup harus dapat menguasai nafsunya. Makna dari lukisan : Perisai mewujudkan lambang perjuangan dan perlindungan. Tugu lilin menyala melukiskan kebangunan dan kesatuan kebangsaan. Keris melambangkan kejayaan dan kebudayaan. Panah berarti selalu waspada. Jalur mendatar berombak berarti Bengawan Sala. Bintang kanan kiri melukiskan bintang dilangit dan berarti kesejahteraan. Bambu runcing menggambarkan perjuangan rakyat. Kapas dan padi melukiskan pakaian dan makanan yang berarti : Do’a kearah kemakmuran Jumlah 6 dari daun, bunga dan buah kapas berarti bulan 6, jumlah 16 dari buah padi berarti tanggal 16 Kain adalah hasil kerajinan terpenting dari Kota Besar Surakarta dan Sidomukti mengandung arti do’a keluhuran Lukisan yang terdapat dalam lingkaran jorong merupakan surya sangkala memet: Anak panah diatas busur dengan bergerak, berarti ” rinaras” dan berwatak enam. Air berarti “waudadi” atau “dadi” dan berwatak empat Mulai pangkal panah sampai ujung tugu merupakan bentuk lurus berarti ” terus ” dan berwatak sembilan Tugu lilin berarti “manunggal” dan berwatak satu Secara lengkap berbunyi : “RINARAS DADI TERUS MANUNGGAL” yang berarti tahun 1946 2.3.

Lokus Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Surakarta Benchmarking yang dilakukan pada tanggal 12 – 16Juni 2017 di

Pemerintahan Kota Surakarta dengan Lokus di Bagian Organisasi Pada Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas pokok menyusun perumusan kebijakan pemerintah daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan dan pelayanan istrasi, pembinaan dan fasilitasi, serta 12

pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pemerintahan daerah di bidang kelembagaan, tata laksana dan pelayanan publik, serta analisa jabatan dan peningkatan kinerja. Tugas-tugas tersebut di uraikan Sebagai Berikut : a. Menyusun rencana strategis dan rencana kerja Bagian Organisasi ; b. Memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan ; c. Mempelajari, menelaah peraturan perundang undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Bagian Organisasi sesuai dengan bidang tugas ; d. Melaksanakan sistem pengendalian intern pelaksanaan kegiatan agar efektif dan efisien sesuai peraturan perundang undangan ; e. Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, meliputi

:

perencanaan,

evaluasi, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian f. Menyusun laporan hasil pelaksanaan rencana strategis, rencana kerja, LKJIP, LKPJ, LPPD dan EKPPD Bagian Organisasi g. Menerapkan standar pelayanan minimal sesuai bidang tugas h. Merumuskan kebijakan teknis dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang. 2.4.

Strategi dan Kebijakan Bagian Organisasi Pada Setda Kota Surakarta Strategi dan Kebijakan Bagian Organisasi dalam lima tahun adalah

sebagai berikut : A. Strategi : 1. Melakukan Konsultasi dan Koordinasi dengan instansi terkait sesuai norma yangberlaku ; 2. Melakukan kajian dan analisis kelembagaan secara komprehensif dan 3. 4. 5. 6. 7. 8.

berkala ; Melakukan fasilitasi penyusunan SOP ; Melakukan Pembinaan penerapan tata naskah dinas ; Melakukan fasilitasi penyusunan standar pelayanan public ; Melakukan pengukuran indeks kepuasan masyarakat ; Melakukan fasilitasi dan evaluasi penetapan kinerja ; Melakukan fasilitasi penyusunan analisa jabatan, analisa beban

dan evaluasi jabatan ; 9. Melakukan review atas penetapan standar kompetensi

jabatan

kerja sesuai

hasil analisa jabatan. B. Arah Kebijakan : 1. Memproses pembentukanSOTK sesuai ketentuan ; 2. Mengoptimalkan keterlibatan stakeholder dalam penyusunan SOTK ; 3. Mengevaluasi efektivitas struktur dan fungsi organisasi perangkat daerah ;

13

4. Mengoptimalkan

penerapan

prosedur

kerja

sesuai

standar

yang

ditetapkan ; 5. Meriview peraturan tata naskah dinas dilingkungan pemko secara berkala; 6. Mengoptimalkan penerapan standar pelayanan publik dan capaian standar pelayananminimal ; 7. Meningkatkan pembinaan kinerja unit pelayanan publik ; 8. Memverifikasi indikator kinerja secara berkala ; 9. Mengkonsultasikan dan mengkoordinasikan pelaporan

kinerja

denganpihak terkait ; 10. Mengevaluasi beban kerja setiap jabatan struktural dan fungsional umum secaraberkala dalam rangka pemetaan kebutuhan personil dan perumusan kebijakan tunjangan kinerja ; 11. Mengoptimalkan fungsi standar kompetensi jabatan dalam penempatan personilpada jabatan.

14

BAB III ANALISIS BEST PRACTICE SECARA UMUM 3.1. Identifikasi Best Practice A. Recruitmen tenaga professional Didalam menunjang kinerja Bagian Organisasi Setda Kota Surakarta dalam pelaksanaan dan pelayanan itrasi, pembinaan dan fasilitasi pemerintahan daerah di bidang kelembagaan, tata laksana dan pelayanan publik serta analisa jabatan dan peningkatan kinerja maka tugas tersebut dilaksanakan dan dibantu oleh 15 (Lima Belas) orang pegawai negeri sipil (PNS). Adapun tenaga professional yang direkrut berdasarkan perjanjian kerja dalam penncapaian Standar Operasional Prosedur ( SOP ) yang terarah dalam menyelesaikan kinerja tersebut, sehingga akuntabilitas kinerja pemerintah sebgai pedoman perjanjian kerja pada sasarannya dapat tertuju kepada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), maka penugasan dari pimpinan instansi dlam melaksanakan program atau kegitan yang disertai dengan indikator kinerja melalui perjanjian kerja dan terwujudnya komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima

dan pemberi amanah atas kinerja terukurdan target kinerja

yang diperjanjikan mencakup outcome yang dihasilakn sesuai waktu yang tepat dan cepat. B. Jenis inovasi yang dikembangkan Khusus pada Bagian Organisasi  Untuk saat ini pembuatan SOP pada masing –masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diserahkan serta menjadi tanggungjawab

15

penuh OPD yang bersangkutan. Dengan tujuan agar SOP yang di hasilkan benar-benar mengikuti prinsip penyederhanaan pelayanan pada masyarakat..  Memfasilitasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam membuat SOP yang dalam kegiatannya melibatkan beberapa OPD, dengan prinsip yang di terapkan dalam SOP yaitu menyederhanakan proses pelayanan bagi masyarakat, yang dapat dilakukan dengan memakai aplikasi. Salah satu contoh adalah SOP aplikasi penerbitan akte kematian dalam 1 (satu) hari yang melibatkan Kelurahan, Kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Aplikasi.  Menggunakan

analisis

jabatan

untuk

melakukan

pemetaan

kompetensi pegawai. C. Cara menghadapi resistensi inovasi yang dikembangkan Menurut pendapat Bapak Drs. Aryo Widyandoko selaku Kepala Bagian Organisasi pada Setda Kota Sukrakarta bahwa untuk saat ini tidak terlalu mengalami resistensi yang berarti karena diperintakan langsung oleh Bapak Walikota. Karena konsistensi pemimpin sangat berpengaruh dan sangat menentukan keberlangsungan inovasi. Disamping itu inovasi dikemas dengan bebas konten persepsi, nama yang dipakai tidak menimbulkan banyak persepsi.

D. Budaya organisasi dalam mendukung inovasi: Menyadari kehadiran inovasi ini dikarenakan oleh begitu kompleksnya permasalahan,

keterbatasan anggaran, personil. Maka inovasi ini

diterima sebagai acuan bersama yang diikuti/terapkan dan dihormati, sehingga inovasi ini dapat bertahan hingga sekarang. E. Penghargaan terhadap inovator

16

Inovator dari inovasi ini tidak mendapatkan penghargaan khusus tetapi sebagai inisiator ia merasa bangga karena hasil inovasi ini bermanfaat langsung terhadap warga dan pemerintah kota Surakarta. 3.2 . Analisis Pemanfaatan Teknologi Informasi Pada dasarnya inovasi yang dikembangkan Sekretariat Daerah Kota Surakarta paling

banyak merupakan

inovasi pada bidang teknologi

informasi seperti Aplikasi JDIH, aplikasi Perawatan Kendaraan dengan berdasarkan angka spido meter kendaraan Dinas masing-masing, dll. Dengan didukung oleh pembuatan SOP yang berbasis penyederhanaan Pelayanan. 3.3 . Optimalisasi Sumber Daya dan Dana Dalam mewujudkan Masyarakat Surakarta yang Waras, Wasis, Wareg, Mapan dan Papan, maka perlu penataan dalam bidang Sumber daya manusia berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat dengan cara: a. Menempatkan tenaga kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. b. Membentuk pegawai yang profesional dan mengangkat pejabat yang kompeten. c. Penambahan Pegawai sesuai dengan formasi yang dibutuhkan oleh organisasi.

3.4. Analisis Penerapan Hari-hari Tematik Pemerintah Kota Surakarta telah mencanangkan canangkan bahwa setiap hari Selasa dan Kamismemiliki tema mengenakan pakaian dengan motif batik. Adapun tujuan pemberian tema yang berbeda pada setiap harinya adalah salah satu cara mempromosikan produk unggulan daerah serta peningkatan pendapatan Usaha kecil dan menengah. 17

3.5. Pergeseran Paradigma Pergeseran paradigma adalah perubahan asumsi dasar yang diyakini oleh anggota maupun kelompok, suatu proses dimana atasan dan bawahan merumuskan secara bersama-sama sasaran organisasi, menetapkan tanggung jawab, tugas masing-masing, hasil yang diharapkan, dan ukuranukuran yang digunakan sebagai pedoman untuk operasi kesatuan (unit) dan memperkirakan pengarahan pegawai.

No

Sebelum Penerapan Inovasi

1.

Sumber daya aparatur yang Sumber Daya Aparatur yang terbatas terbatas menyebabkan tidak menjadi hambatan dalam kesulitan dalam pelaksanaan pelaksanaan tujuan organisasi tujuan instansi

2.

Dalam pelayanan tidak Adanya SOP sebagai standar Pelayanan memiliki standar yang baku yang baku

3.

Proses istrasi panjang dan berbelit

yang Penyerderhanaan proses istrasi

4.

Tingkat rendah

OPD Tingkat respon dari OPD menjadi lebih tinggi.

5.

Konsep kerja manual

respon

dari

Setelah Penerapan Inovasi

Konsep kerja berbasis digital

18

BAB IV ANALISIS BEST PRACTICE DENGAN KONSEP RENCANA JUDUL PROYEK PERUBAHAN INDIVIDU

Nama Diklat Nama Peserta Kelompok Instansi Unit Kerja Lokus Benchmarking Tanggal kunjungan

Kepemimpinan Tingkat IV DONNY UMBU PIGA, ST I Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Bidang Kawasan Permukiman Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Satu Pintu Kota Denpasar 24 Agustus 2017

Konsep Rencana Judul Proyek Perubahan

Penerapan

Konsep

Eco

Settlement

dalam

Penataan

Adopsi Best Practice

Pelayanan Publik yang cepat, tepat, efektif dan efesien

Kawasan Permukiman Tradisional.

dengan

berbasis

pada

teknologi

informatika

dapat

menjawab mengatasi akan kekurangan sumber daya Adaptasi Best Practice

manusia.  Pembagian TUPOKSI yang jelas  Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, meliputi: perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, umum dan 

kepegawaian. Menyusun laporan hasil pelaksanaan rencana strategis, rencana kerja, LKjIP, LKPJ, LPPD dan EKPPD Bagian



istrasi Pembangunan. Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, konsultasi dan



informasi di bidang istrasi pembangunan. Melaksanakan pengelolaan istrasi penyerahan



hasil kegiatan pembangunan. Melaksanakan pengelolaan sistem informasi istrasi pembangunan. Solo, 13 Juni2017

Mengetahui, 19

Pembimbing

Peserta Diklat,

GREGORIUS MAU TAE, S.Fil NIP.19770525 201001 1 011

UMBU LAPU NGUNJUNAU, ST, M.AP NIP. 19780530 200801 1 015

ANALISIS BEST PRACTICES DENGAN PROYEK PERUBAHAN INDIVIDUAL Nama Diklat Nama Peserta Kelompok Instansi Unit Kerja Lokus

Diklat PIM IV Angkatan XVIII Tahun 2017 Yuliana Tamo Ine Bay, S.IP I Sekretariat DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Bagian Organisasi pada Sekretariat Walikota Surakarta 20

Benchmarking Tanggal kunjungan Konsep perubahan

13 Juni 2017

rencana Pembuatan Instrument verifikasi penyusunan Risalah pembahasan ranperda LKPj Bupati SBD

Adopsi Best Practice

Adaptasi Best Practice

Benchmarking pada Walikota Surakarta yaitu: 1. Pengawasan pimpinan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja organisasi. 2. Adanya tim kerja yang efektif. 3. Inovasi yang dilakukan ada yang berupa inovasi sederhana seperti SOP dan juga inovasi dalam pengunaan IT 4. Adanya komunikasi yang efektif 1. Bahwa dalam suatu organisasi sangat dibuthkan Pengawasan pimpinan demipeningkatan kinerja organisasi. 2. Dalam organisasi pula dibutuhkan tim kerja yang solid sehingga visi misi organisasi dapat terwujud. 3. Adanya komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan

Surakarta , 13 Juni 2017 Mengetahui,

Peserta Diklat,

Pembimbing

Gregorius M. Tae, S.Fil

Yuliana T. Ine Bay, S.IP

Nip.19770525 201001 1 011

Nip. 19840228 201001 2 04

ANALISIS BEST PRACTICE DENGAN PROYEK PERUBAHAN INDIVIDU

Nama Diklat Nama Peserta

Kepemimpinan Tingkat IV Christian Bili Dangga, S.Kom 21

Kelompok Instansi Unit Kerja Lokus Benchmarking Tanggal kunjungan Konsep Judul Proyek Perubahan Adopsi Best Practice

I Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Bagian Umum Bagian Organisasi Setda Kota Surakarta 13 Juni 2017 Penjadwalan Pemeliharaan kendaraan Dinas Setda Sumba Barat Daya Berbasis IT 1. Konsistensi dalam pelaksanaan inovasi dan menjaga keberlangsungan inovasi yang akan dilakukan; 2. Memaksimalkan peran serta stakeholders

dalam

pelaksanaan inovasi pembuatan aplikasi 3. Inovasi dilakukan dengan tujuan mempermudah dan memangkas

proses

kerja

sehingga

waktu

yang

digunakan dalam mengerjakan beban pekerjaan dapat Adaptasi Best Practice

diselesaikan dengan waktu yang cepat.  Pelibatan stakeholder dalam proyek perubahan.  Upaya meyakinkan dan mempengaruhi stakeholder untuk

menyetujui

proyek

perubahan

yang

akan

dilaksanakan apalagi memiliki dampak positif yang 

sangat tinggi. Memangkas proses kerja menjadi lebih efisien dan efektif. Surakarta, 15Juni2017

Mengetahui, Pembimbing

Peserta Diklat,

Gregorius Mau Tae, S.Fil Christian Bili Dangga, S.Kom Nip.197705252010011011 Nip. 198610092010011012 ANALISIS BEST PRACTICES DENGAN PROYEK PERUBAHAN INDIVIDUAL Nama Diklat Nama Peserta Kelompok Instansi Unit Kerja Lokus

Diklat PIM IV Yulius Florence Moda, SE I ( Satu ) Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Bagian Organisassi Pada Setda Kota Surakarta 22

Benchmarking Tanggal kunjungan Konsep Judul Perubahan

13 Juni 2017

Proyek

Adopsi Best Practice

Pembuatan SOP Pertanggungjawaban Dana BOS Kabupaten Sumba Barat Daya Benchmarking pada Bagian Organisasi pada Setda Kota Surakarta yaitu: 1. Adanya tim kerja yang solid dalam Instansi 2. Inovasi Kerja yang dilakukan diutamakan untuk peningkatan pelayanan publik yang paling banyak dibutuhkan masyarakat ( Waras, Wasis, Wareg, Mapan, Papan ) 3. Inovasi yang dilakukan ada yang berupa inovasi sederhana seperti SOP dan juga inovasi dalam pengunaan IT 4. Kemasan inovasi yang dibuat harus bebas dari konten pencitraan pribadi tetapi lebih pada asas pemanfaatannya 5. Penggunaan IT untuk Mengoptimalkan penyusunan Laporan; 6. Konsistensi pimpinan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan peningkatan kinerja organisasi. 1. Adanya Tim Kerja yang solid dalam Instansi 2. Konsistensi dari pimpinan sangat berpengaruh terhadap perbaikan kinerja organisasi 3. Bagian Organisasi pada Setda Kota Surakarta mengoptimalkan IT dalam Penyusunan Laporan.

Adaptasi Best Practice

Surakarta , 13 Juni 2017 Mengetahui,

Peserta Diklat,

Pembimbing

Gregorius Mau Tae, S.Fil

Yulius Florence Moda, SE

Nip. 19770525 201001 1 011

NIP. 19790709 200903 1005

ANALISIS BEST PRACTICES DENGAN PROYEK PERUBAHAN INDIVIDUAL

23

Nama Diklat Nama Peserta Kelompok Instansi Unit Kerja Lokus Benchmarking Tanggal kunjungan Ide/Gagasan perubahan

Diklat PIM IV Sri A. Yeni Putri Utami, SAP I Setda Kabupaten Sumba Barat Daya Bagian Organisasi Bagian Organisasi Kota Surakarta 13 Juni 2017

Proyek

Adopsi Best Practice

Adaptasi Best Practice

Penyusunan Buku Petunjuk Teknis Pembuatan LKIP pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya. Benchmarking pada Bagian Organisasi Surakarta yaitu: 1. Konsistensi pimpinan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan peningkatan kinerja organisasi. 2. Adanya tim kerja yang solid dalam Instansi 3. Inovasi Kerja yang dilakukan diutamakan untuk peningkatan pelayanan publik yang paling banyak dibutuhkan masyarakat. 4. Inovasi yang dilakukan ada yang berupa inovasi sederhana seperti SOP lintas Sektor 5. Kemasan inovasi yang dibuat harus bebas dari konten pencitraan pribadi tetapi lebih pada asas pemanfaatannya. 1. Konsistensi dari pimpinan sangat berpengaruhi terhadap perbaikan kinerja organisasi 2. Adanya Tim Kerja yang solid dalam Instansi

Surakarta , 13 Juni 2017 Mengetahui,

Peserta Diklat,

Pembimbing

Gregorius Mau Tae, S.Fil

Sri A. Yeni Putri Utami,SAP

Nip. 19770525 201001 1 011

Nip. 19870609 201001 2 028

24

ANALISIS BEST PRACTICES DENGAN PROYEK PERUBAHAN INDIVIDUAL Nama Diklat

Diklat PIM IV

Nama Peserta

Alfredo K. Ortega, S.Kom

Kelompok

I ( Satu )

Instansi

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya

Unit Kerja

Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah

Lokus Benchmarking Tanggal kunjungan Konsep Judul Proyek Perubahan

Bagian Organisasi dan Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Pada Setda Kota Surakarta 13 Juni 2017

Adopsi Practice

Best

Benchmarking pada Bagian Organisasi pada Setda Kota Surakarta yaitu: 1. Terbentuknya tim kerja yang kompak dalam Instansi 2. Prioritas terobosan pelayanan yang dilakukan untuk peningkatan kepuasan publik ( Waras, Wasis, Wareg, Mapan, Papan ) 3. Terobosan sederhana seperti SOP dan juga inovasi dalam pengunaan Teknologi Informasi 4. Terobosandibuat atas dasar pemanfaatan bagi masyarakat banyak bukan untuk pencitraan semata 5. Komunikasi yang baik dengan OPD sehingga LKPj dapat selesai tepat waktu. 6. Tersedianya ruangan ber-AC dan fasilitas komputer serta jaringan internet bagi para pewarta di Pemkot Solo;

Adaptasi Practice

Best

1. Terbentuknya tim work yang kompak dalam Instansi 2. Komunikasi yang baik dengan OPD sehingga LKPj dapat selesai tepat waktu. 3. Terobosan sederhana seperti SOP dan juga inovasi dalam pengunaan Teknologi Informasi 4. Tersedianya ruangan ber-AC dan fasilitas komputer serta jaringan internet bagi para pewarta di Pemkot Solo;

Optimalisasi Penyebarluasan Visi, Misi, Kegiatan, dan ProgramBupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Kepada Masyarakat Dengan Menggunakan Aplikasi Video Konferensi

Surakarta , 13 Juni 2017 Mengetahui,

Peserta Diklat,

Pembimbing

25

Gregorius Mau Tae, S.Fil

Alfredo K. Ortega, S.Kom

Nip. 19770525 201001 1 011

NIP. 19860508 201001 1019

ANALISIS BEST PRACTICE DENGAN PROYEK PERUBAHAN INDIVIDU Nama Diklat Nama Peserta Kelompok Instansi Unit Kerja Lokus Benchmarking Tanggal kunjungan Konsep Rencana Judul Proyek Perubahan

Kepemimpinan Tingkat IV Dedy Sukirman, SE I Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Timur Sub Bidang Pendapatan dan Pembiayaan pada Bidang Anggaran Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Surakarta 13 Juni 2017

PENGOLAHAN DATA KEARSIPAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA) MENGGUNAKAN SISTEM ELEKTRONIK PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUMBA

Adopsi Best Practice

TIMUR  Penyusunan Anggaran yang diawali sejak pengajuan  

Rencana Kerja Anggaran (RKA) berbasis komputerisasi. Tersedianya arsip data berbasis komputer. Kecepatan akses browsing data Rencana Kerja



Anggaran (RKA). Tidak membutuhkan ruang guna penyimpanan arsip



Rencana Kerja Anggaran (RKA). Adanya penghematan biaya penggandaan



Rencana Kerja Anggaran (RKA). Steak holder yang berkepentingan mudah dan cepat

materi

memperoleh data berkaitan Rencana Kerja Anggaran Adaptasi Best Practice



(RKA). Penyusunan Anggaran yang diawali sejak pembahasan penyusunan Anggara yang diawali sejak penyusunan 26

Rencana  

Kerja

Anggaran

(RKA)

menggunakan

komputerisasi. Pelibatan stakeholder dalam proyek perubahan. Upaya meyakinkan dan mempengaruhi stakeholder untuk

menyetujui

proyek

perubahan

yang

akan

dilaksanakan apalagi memiliki dampak positif yang 

sangat tinggi. Membagi peran yang jelas diantara stakeholder sejak



awal. Membuat perangkat regulasi untuk mendukung dan



mengatur langkah kerja setiap stakeholder. Menyiapkan perangkat pendukung dalam back up data



base. Managemen organisasi dalam penyimpanan arsip data Rencana Kerja Anggaran (RKA) sejak pembahasan tingkat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) hingga hasil pembahasan pada tingkat DPRD tertata secara elektronik.

Surakarta, 13 Juni2017 Mengetahui, Pembimbing,

Peserta Diklat,

GREGORIUS MAU TAE, S.FIL Nip.19770525 201001 1 011

DEDY SUKIRMAN, SE Nip.19760522 200012 1 002

27

ANALISIS BEST PRACTICE DENGAN PROYEK PERUBAHAN INDIVIDU

Nama Diklat Nama Peserta Kelompok Instansi Unit Kerja Lokus Benchmarking Tanggal kunjungan

Kepemimpinan Tingkat IV Fredriek Rangga Mone, S. IP I Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Bagian Pemerintahan Umum Bagian Organisasi Setda Kota Surakarta

Konsep Judul Proyek Perubahan

Optimalisasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan Melalui Penerbitan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Teknis Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan  Ketepatan penyampaian Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah  Adanya kesadaran pimpinan mengarahkan bawahan sehingga LPPD tepat waktu  WA group membantu memberikan solusi dalam hal memberikan informasi kepada OPD dalam menyampaikan LPPD.  Melibatkan seluruh stake holder/OPD berkepentingan dalam penyusunan LPPD.  Kemampuan meyakinkan dan mempengaruhi Pimpinan di atas untuk melibatkan seluruh Pimpinan OPD penyampaian LPPD apalagi memiliki dampak positif yang sangat tinggi bagi proses penyelenggaraan pemerintahan  Managemen organisasi dari Perencanaan sampai evaluasi harus terintegrasi secara baik. Surakarta, 13 Juni2017

AdopsiBench Marking

Adaptasi Best Practice

13 Juni 2017

Mengetahui, Pembimbing

Peserta Diklat,

Gregorius M. Tae. S. Fil Nip.1977

Fredriek Rangga Mone, S. IP Nip. 19821017 200903 1 006

ANALISIS BEST PRACTICE DENGAN PROYEK PERUBAHAN INDIVIDU

28

Nama Diklat

KEPEMIMPINAN TINGKAT IV

Nama Peserta

Umbu Ramaawang, ST

Kelompok

IV

Instansi

Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Timur

Unit Kerja

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sub Bagian Layanan Pengadaan barang dan Jasa

Lokus Benchmarking

Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Surakarta

Tanggal kunjungan

13 Juni 2017

Konsep Rencana Judul Proyek Perubahan

Optimalisasi pelaksanaan tahapan proses pengadaan

Adopsi Best Practice



barang dan jasa Upaya

meyakinkan

dan

mempengaruhi

stakeholder untuk menyetujui proyek perubahan yang akan dilaksanakan apalagi memiliki dampak 

positif yang sangat tinggi. Membagi peran yang jelas diantara stakeholder



sejak awal. Membuat perangkat regulasi untuk mendukung

dan mengatur langkah kerja setiap stakeholder.  Managemen organisasi dari Perencanaan sampai Evaluasi harus terintegrasi secara baik. Adaptasi Best Practice



Membagi peran yang jelas diantara stakeholder



sejak awal. Membuat perangkat regulasi untuk mendukung

dan mengatur langkah kerja setiap stakeholder.   Membuat SOP dalam mendukung tugas dan fungsi OPD.  Memberikan motivasi bagi bawahan

Yogyakarta, 13 Juni 2017 Mengetahui, 29

Pembimbing

Peserta Diklat,

GREGORIUS MAU TAE, S.FIL Nip.19770525 201001 1 011

Umbu Ramaawang,ST Nip. .19790428 200803 1 001

ANALISIS BENCHMARKING BEST PRACTICES DENGAN PROYEK PERUBAHAN INDIVIDU

ANALISIS BENCHMARKING BEST PRACTICES

Nama Diklat Nama Peserta Kelompok Instansi

Diklat PIM IV Oktavianus Malo, SH I (Satu) Pemerintah Kota Surakarta 30

Unit Kerja Lokus Benchmarking Tanggal kunjungan

Bagian Organisasi Seta kota Surakarta Bagian Hukum Seta kota Surakarta 12Juni 2017

Konsep Gagasan Rencana Proyek Perubahan

“Optimalisasi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat melalui Desa Sadar Hukum di Kabupaten Sumba Barat Daya”

Konsep Rencana Deskripsi Benchmarking

Dalam kehidupan pembangunan masyarakat baik melalui perencanaan dari aspek hukum, aspek politik, aspek ekonomi maupun aspek sosial. saat ini yang mencakup segala aspek kehidupan yang didalamnya termasuk perencanaan pembangunan dibidang hukum perlu mendapat perhatian pemerintah khususnya dalam pembangunan di bidang hukum yaitu Perencanaan Pembentukan Desa Sadar Hukum dalam mewujudkan masyarakat yang taat dan patuh akan hukum sehingga secara bertahap masyarakat akan merasakan arti penting kesadaran hukum. Kesadaran hukum masyarakat merupakan suatu cara untuk tercapainya perwujudan dan pengamalan negara hukum. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis, kesadaran hukum masyarakat diharapkan mampu menjaga dinamika pemerintahan dan dinamika pembangunan yang dapat memberikan arahan, bimbingan, pengetahuan dan pemahaman yang secara terus-menerus dilakukan dalam rangka membatasi/mencegah agar masyarakat tidak terpancing dengan isuisu yang dapat memancing masyarakat untuk berbuat tindakantindakan yang mengakibatkan terjadinya konflik artinya pencegahan dini keseluruhan rentand engan konflik, Berdasarkan uraian di atas masalah utama (isu) yang sedang dihadapi saat ini kurangnya kesadaran hukum dan ketaatan hukum masyarakat di Kabupaten Sumba Darat Daya

Adopsi Best Practice

Benchmarking pada Bagian Organisasi Setda Kota Surakarta yaitu: 1. Ketegasandan Kedekatan pimpinan yang berpengaruh terhadap keberhasilan peningkatan kinerja melalui Perjanjian Kerja organisasi; 2. Adanya tim kerja yang solid dalam Instansi ; 3. Lomba Inovasi Kerja di Setiap OPD yang dilakukan menunutut Inovasi pelayanan publik terlayani (Waras, Wasis, Wareg, Mapan dan Papan); 31

Adaptasi Best Practice

4. Program Inovasi terfokus pada SOP di setiap OPD; 5. Kemasan inovasi yang dibuat harus bebas dari konten pencitraan pribadi tetapi lebih pada asas pemanfaatannAya 6. Ruangan Rapat yang terpola dan terbagi sesuai fungsi; 7. Penerapan transparansi dan Open data government demi keterbukaan informasi publik; 8. Program Kegiatan seluruh OPD pedoman pada inovasi menggunakan aplikasi web dan aplikasi android; 9. Komunikasi terjalin dengan baaik pada OPD sehingga LKPj dapat selesai dengan tepat waktu. 1. Ketegasandan Kedekatan pimpinan yang berpengaruh terhadap keberhasilan peningkatan kinerja melalui Perjanjian Kerja organisasi; 2. Program Inovasi terfokus pada SOP di setiap OPD; 3. Penerapan transparansi dan Open data government demi keterbukaan informasi publik

Surakarta , 13 Juni 2017 Mengetahui,

Peserta Diklat,

Pembimbing

Gregorius Mau Tae, S.Fil

Oktavianus, Malo SH

Nip. 19720304 199903 1 008

Nip. 19811028 20101 1 030

BAB V PENUTUP

32

5.1.

Kesimpulan

Dari hasil benchmarking di Pemerintah Kota Surakarta, kami dari peserta Diklat PIM IV AngkatanXVIII kelompok I(Satu) dapat mengambil banyak pelajaran yang dapat kami simpulkan secara umum sebagai berikut : 1. Bahwa kunci kesuksesan dari suatu inovasi / perubahan di pemerintahan adalah adanya kepemimpinan yang kuat. 2. Bahwa segala sesuatu perubahan di pemerintahan harus didukung oleh landasan hukum (NSPK). 3. Bahwa penggunaan teknologi informasi dalam pemerintahan sudah menjadi suatu keharusan. 4. Bahwa pelayanan kepada masyarakat harus terbuka, transparan, tepat waktu dan sederhana. 5. Pembangunan budaya kerja SDM menjadi pra kondisi sebelum perubahan dilakukan. 6. Inovasi muncul karena adanya keterbatasan. 5.2.

Saran

Bagi pengelola dan penyelenggara diklat khusus untuk benchmarking Adapun saran bagi optimalisasi kegiatan benchmarking dalam pelaksanaan Diklat PIM IV di Bagian Organisasi Setda Kota Surakarta adalah sebagai berikut: 1. Bagi Peserta PIM IV dalam pemilihan lokus agar di arahkan kepada instansi yang memiliki fungsi yang sama sehingga mendapatkan hasil yang optimal. 2. Waktu penggalian informasi dan diskusi diarahkan langsung ke bidang yang menagani sesuai tugas dan fungsi. 3. Harus adanya koordinasi yang kuat antara penyelenggara diklat dan lokasi tempat lokus. Penambahan Hari ke Lokus tujuan untuk pendalaman yang lebih lanjut sehingga memperoleh hasil yang optimal

LAMPIRAN FOTO DAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA

33

Lokasi Lokus Kelompok I PIM IV Angkatan XVIII pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surakarta

34

Cinderamatadari Kelompok I PIM IV Angkatan XVIII kepada Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surakarta

35

Foto Bersama Kelompok I PIM IV Angkatan XVIII dengan Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surakarta

36

Diskusi Kelompok I PIM IV Angkatan XVIII dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surakarta

37

Diskusi Kelompok I PIM IV Angkatan XVIII dengan Kepalan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surakarta

38