Ep 1 Sk Monitoring Kinerja n2128

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS BABATAN NOMOR : 440/04-SK/PKM.BABATAN/2018 TENTANG MEKANISME MONITORING PUSKESMAS BABATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, KEPALA PUSKESMAS BABATAN, KECAMATAN ANDIR KOTA BANDUNG Menimbang

:

a. untuk

menjamin

bahwa

pelaksana

melaksanakan

kegiatan sesuai dengan perencanaan operasional perlu ada monitoring; b. bahwa kepala puskesmas dan Penanggung jawab Upaya

Kesehatan

Kesehatan

Masyarakat

Perorangan

(UKM)

(UKP)

dan

wajib

program

Upaya

memonitor

pelaksanaan

kegiatan

dan

layanan

puskesmas serta

mengambil langkah tindak lanjut

untuk revisi/perbaikan rencana bila diperlukan; c. bahwa monitoring pelaksanaan kegiatan program dan layanan

dengan

berdasar

indikator

mutu

kinerja

puskesmas yang jelas; d. bahwa monitoring kegiatan program dan layanan berdasar

indikator

bertujuan

untuk

mutu

kinerja

meningkatkan

puskesmas mutu

layanan

puskesmas; e. bahwa dari poin a, b, c, d, dan e maka perlu ditetapkan Keputusan

Kepala

Puskesmas

Babatan

mekanisme monitoring di Puskesmas Babatan;

tentang

Mengingat

: 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia

Nomor 75 tahun 2014 tentang Puskesmas; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia

2.

Nomor

46

tahun 2015,

tentang Akreditasi Fasilitas

Kesehatan Tingkat Pertama; 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

1457/MENKES/SK/X/2003

Republik

Indonesia

tentang

Standar

Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota; 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung; 6. Peraturan Walikota Bandung Nomor 329 Tahun 2010 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan tata Kerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung; 7. Peraturan Walikota Bandung Nomor 413 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi

Unit

Pelaksana Teknis Pada Lembaga Teknis Daerah Dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung; MEMUTUSKAN Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS BABATAN TENTANG

Kesatu

MEKANISME MONITORING PUSKESMAS BABATAN. : Monitoring pelaksanaan kegiatan program dan layanan, dan capaian indikator kinerja dilaksanakan melalui lokakarya mini, pertemuan penanggung jawab UKM bersama programer dan pelaksana kegiatan, pertemuan penanggung jawab UKP dan koordinator, telaah terhadap laporan, supervisi oleh Kepala Puskesmas atau penanggung jawab UKM atau

Kedua

penanggung jawab UKP. : Monitoring pelaksanaan kegiatan program dan layanan berdasarkan indikator mutu kinerja yang ditetapkan kepala

Ketiga

puskesmas. Penanggung jawab UKM Puskesmas memonitor pelaksanaan

kegiatan tepat waktu, tepat sasaran dan sesuai dengan Keempat

tempat yang direncanakan. : Hasil monitoring pelaksanaan kegiatan program di analisa oleh penanggung jawab UKM bersama programmer dan pelaksana kegiatan kemudian di evaluasi dan ditindaklanjuti

Kelima

dengan dikoordinasikan dengan kepala puskesmas. : Hasil monitoring pelaksanaan layanan di analisa

oleh

masing-masing penanggung jawab UKP bersama koordinator di evaluasi dan ditindaklanjuti dengan dikoordinasikan Keenam

dengan kepala puskesmas. Monitoring pelaksanaan kegiatan program dan layanan, dan capaian indikator kinerja lintas program dapat dilaksanakan setiap bulan dalam lokakarya

Ketujuh

mini

bulanan sekaligus

dilaksanankan komunikasi dan koordinasi lintas program. Monitoring pelaksanaan kegiatan program dan layanan, dan capaian indicator kinerja lintas sektor dapat dilaksanakan setiap tiga bulan dalam lokakarya mini tribulan sekaligus

Kedelapan

dilaksanakan komunikasi dan koordinasi lintas sektor. : Data hasil pencapaian indikator mutu kinerja dikumpulkan dan dimonitoring tiap bulan sekali dan dievalusi dengan dibandingkan dengan target mutu kinerja secara periodik tiga bulan sekali sebagai bagian dari tahapan pencapaian mutu

Kesembilan

kinerja. : Revisi perencanaan operasional bisa dilakukan berdasarkan hasil monitoring pencapaian kegiatan.

Kesepuluh

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung Pada tanggal 2 Mei 2018 KEPALA PUSKESMAS BABATAN,

Misnawati