Sk Monitoring Kinerja Pihak Ketiga.docx 3n6yn

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK DINAS KESEHATAN KABUPATEN UPTD PUSKESMAS BARON Jl. Lengkong No. 17 Baron. Nganjuk.Kode Pos 6439 Telp / Fax. ( 0358 ) 774497. [email protected] KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS BARON NO. 800/ /411.202.11/2016 TENTANG MONITORING KINERJA PIHAK KETIGA KEPALA UPTD PUSKESMAS BARON Menimbang

: a. b.

Mengingat

: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

bahwa agar penyelenggaraan Puskesmas dapat efektif, efisien, dan berkwalitas serta dapat dipertanggungjababkan secara hukum maka, perlu adanya monitoring kinerja pihak ketiga bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas tentang monitoring kinerja pihak ketiga Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2005 Tenteng Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 551/MENKES/Per/VII/2009 tentang Jabatan Fungsional Bidan dan Angka Kriditnya; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Paduan Praktis Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Keehatan Primer; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 75 Tahun 2014 Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN Menetapakan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS BARON TENTANG MONITORING KINERJA PIHAK KETIGA

KESATU

:

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaiman mesinya. Ditetapkan di : Baron Pada tanggal : Kepala UPTD Puskesmas Baron

MUH.GUNAWAN WIBISONO

LAMPIRAN KEPUTUSAN UPTD PUSKESMAS BARON NOMOR : 800/ / 411.202.11/2016 TENTANG : MONITORING PIHAK KETIGA INDIKATOR MONITORING KINERJA PIHAK KETIGA A Kerja sama dengan PT. Putra Restu Ibu Abadi 1 Pihak ke tiga melakukan pengambilan limbah

dengan

ketententuan

pengangkutan minimal 25 kg limbah dan apabila limbah kurang dari 25 kg maka pembiayaan ditagihkan sebesar 25 kg . 2 Pihak ketiga menarik pembiayaan sesuai dengan kesepakatan, apabila dalam jangka waktu maksimal 3 bln belum ada kegiatan pengangkutan maka surat perjanjian ini dianggap batal. 3 Pihak ke 3 harus menjamin general safety regulation di Puskesmas pada saat kegiatan pengemasan limbah. 4 Pihak ke 3 membuat laporan dan memberikan salinan laporan kepada pihak Puskesmas Baron B Kerja sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono Dan Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk 1 Memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta sesuai dengan kebutuhan medis dan standar pelayanan kesehatan yang berlaku. 2 Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat lanjutan ( RJTL ) rawat inap tingkat lanjut (RTIL) klas III, pelayanan gawat darurat dan one day care ( ODC ) sesuai dengan standar. 3 Mempersiapkan sumber daya manusia yang berkompeten untuk memberikan pelayanan kesehatan. 4 Menyerahkan kliem tagihan biaya pelayanan kesehatan kepada Puskesmas yang telah diverifikasi. C Kerja sama dengan PMI Kabupaten Nganjuk 1 Pelaksanaan pelayanan darah bagi masyarakat miskin yang menggunakan SPM yang dirawat di RSUD Nganjuk dan RSUD Kertosono. D Kerjasama dengan CV. Lia Catering 1 Jangka waktu pelaksanaan selama 30 hari kalender 2 Harga makan minum Rp 30.000/Pasien/Hari Ditetapkan di : Baron Pada tanggal : Kepala UPTD Puskesmas Baron MUH.GUNAWAN WIBISONO