Buku - Petunjuk Teknis Zonasi Wp-3-k 61s4b

JUKNIS PERENCANAAN TATA RUANG LAUT

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DIREKTORAT TATA RUANG LAUT, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

DAFTAR ISI KATA SAMBUTAN

i

KATA PENGANTAR

ii

DAFTAR ISI …….…………………………………………………………………………………….

iii

DAFTAR TABEL .…………………………………………………………………………………….

iv

DAFTAR GAMBAR ………………………………………………………………………………….

v

BAB I

……………………………………………………………….

1

1.1

Latar Belakang…………………………………………………………….

1

1.2

Tujuan dan sasaran ……………………………….……….…………

2

1.3

Ruang Lingkup Petunjuk Teknis…………………………………. 2

BAB II

PENDAHULUAN

GAMBARAN RUANG LAUT.…………………………………………………

4

2.1

Pengertian Ruang Laut ……………………………………………..

4

2.2

Karakteristik Ruang Laut…………………………………………….

5

2.2.1 Dimensi Ruang Laut…………….……………………….….

5

2.2.2 Geomorfologi Laut ……………….……………………….….

6

2.2.3 Geologi Laut …........……………..……………………….…

8

2.2.4 Karakteristik Ruang Laut Ditinjau Dari Hukum Internasional ………………………………………………….…

12

2.2.5 Ekosistem Laut …………………………………………………

14

2.2.6 Organisme Laut…………………………………………….…

18

2.2.7 Hydrooceanografi ……………….……………………………

22

2.2.8 Konservasi dan Heritage Laut …………………………

23

Daya Tarik Wilayah Laut ……………….…………………………

23

2.3.1 Potensi ……………………………….……………………………

23

2.3.2 Permasalahan …………………………………………….….…

25

PROSES PERENCANAAN RUANG LAUT.………………………….

27

3.1

Pendekatan Teknis Perencanaan.……………………………….

27

3.1.1 Penetapan Batas Wilayah Perencanaan …………

27

3.1.2 Data dan Peta Dasar…………………………………………

36

3.1.3 Pendekatan Metoda Analisis ……………………………

42

3.1.4 Proses Analisis Rencana Tata Ruang Laut ………

44

3.1.5 Perencanaan Tata Ruang Laut …………………………

51

3.1.6 Peraturan Zonasi ………………………………………………

61

2.3

BAB III

ii

3.1.7 Kelengkapan Muatarn Rencana Ruang Laut ……

62

3.2

Kelembagaan ………………………………………………………………

63

3.3

Legalisasi dan Skala Peta …………………………………………

64

DAFTAR PUSTAKA

iii

DAFTAR TABEL Tabel 1

Design Kebutuhan Data Perencanaan ………………………………………

37

Tabel 2

Berbagai Kegiatan Pembangunan di Wilayah Pesisir dan 10 Lautan …………………………………………………………………………………………

iv

DAFTAR GAMBAR Gambar 1

Peta Potensi Cekungan Migas di Indonesia …………………………

9

Gambar 2

Peta Tektonik Kepulauan Indonesia …………………………………….

11

Gambar 3

Peta Pola Pola Gempa Bumi di Indonesia ……………………………

12

Gambar 4

Ilustrasi Zona Maritim Indonesia Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 ……………………………………………….…………….. 14

Gambar 5

Titik Awal dan Garis Pantai sebagai Acuan Penarikan Garis Dasar ……………………………………………………………………………………

28

Gambar 6

Contoh Penentuan Titik Awal dan Garis Dasar ……………………

31

Gambar 7

Contoh Penarikan Garis Batas Bagi Daerah Yang Berbatasan Dengan Laut Lepas atau Perairan Kepulauan …

31

Gambar 8

Contoh Penarikan Garis Batas Dengan Metode Garis 32 Tengah (Median Line) pada Dua Daerah Yang Berhadapan

Gambar 9

Contoh Penarikan Garis Tengah dengan Metode Ekuidistan Pada Daerah yang Berdampingan ………………………………………

Gambar 10

Contoh Penarikan Garis Batas pada Pulau Kecil Yang Berjarak lebih dari 2 kali 12 mil Namun Berada dalam Satu Propinsi …………………………………………………………………………………

33

Gambar 11

Contoh Penarikan Garis Batas Pada Pulau Kecil Yang Berjarak Kurang dari 2 Kali 12 Mil Namun Berada dalam Satu Propinsi ………………………………………………………………………

34

Gambar 12

Contoh Penarikan Garis Batas Pada Pulau-pulau Kecil Yang 35 Berada Dalam Satu Propinsi ………………………………………………

Gambar 13

Contoh Penarikan Garis Batas Pada Pulau Kecil Yang Berjarak Kurang dari 2 kali 12 Mil dan berada pada provinsi yang berbeda ………………………………………………………………………

36

Gambar 14

Proses Kompilasi Data …………………………………………………………

41

Gambar 15

Proses Analisis Penyusunan Rencana Tata Ruang Laut Yang 47 Akan Melibatkan Multi Sektor ……………………………………………

Gambar 16

Proses Analisis Penyusunan Rencana Tata Ruang Laut Untuk Satu Sektor Tertentu ………………………………………………… 50

Gambar 17

Identifikasi Fungsi/kegiatan pada Ketiga Dimensi Ruang Laut ………………………………………………………………………………………

50

Gambar 18

Matriks Hubungan Fungsional ……………………………………………

51

Gambar 19

Prinsip Dasar Perencanaan Ruang Laut ………………………………

53

Gambar 20

Contoh Rencana Struktur Ruang Laut Sektor Perikanan ……

56

Gambar 21

Contoh Rencana Struktur Ruang Laut Multi sektor ……………

56

Gambar 22

Contoh Rencana Pola Ruang Satu Sektor ……………………………

58

32

v

Gambar 23

Contoh Rencana Pola Ruang Layer Permukaan …………………

59

Gambar 24

Contoh Rencana Pola Ruang Layer Kolom/Badan Laut ………

59

Gambar 25

Contoh Rencana Pola Ruang Layer Dasar Laut ……………………

60

Gambar 26

Contoh Rencana Pola Ruang Overlay …………………………………

60

Gambar 27

Konsep Rencana Tata Ruang Laut (Sektor Perikanan) ………

69

vi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Rencana Tata Ruang/Rencana Zonasi adalah hasil perencanaan wujud struktural dan pola ruang. Wujud struktural pemanfaatan ruang adalah susunan unsur-unsur pembentuk rona lingkungan alam, lingkungan sosial dan lingkungan buatan yang secara hirarkis dan struktural berhubungan satu dengan lainnya membentuk tata ruang; diantaranya meliputi hirarki pusat pelayanan seperti pusat kota, lingkungan; prasarana jalan seperti jalan arteri, kolektor, lokal, dan sebagainya. Sementara pola ruang adalah bentuk pemanfaatan ruang yang menggambarkan ukuran fungsi, serta karakter kegiatan manusia dan atau kegiatan alam; diantaranya meliputi pola lokasi, sebaran pemukiman, tempat kerja, industri, dan pertanian, serta pola penggunaan tanah pedesaan dan perkotaan. Konsep Perencanaan tata ruang/Perencanaan Zonasi di Laut tidak dapat mengikuti sepenuhnya konsep daratan, karena karakteristik ekobiologis dan prinsip dasar yang berbeda. Pada Kawasan Laut pola perencanaan akan sangat dipengaruhi oleh pembagian area perlindungan yang sangat ketat, hal ini disebabkan karakter wilayah tersebut sangat rentan dan dinamik. Hasil perencanaan tata ruang Laut /Perencanaan Zonasi laut adalah rencana tata ruang/rencana zonasi Laut, yang memuat

peruntukkan ruang laut

(permukaan laut, kolom laut, dan dasar laut beserta isinya) yang merupakan arahan dan pedoman pemanfaatan ruang laut. Peruntukan ruang sebagaimana dimaksud meliputi: Daerah Lindung, Pemanfaatan Terbatas, Kawasan Budidaya, Petunjuk Teknis Perencanaan Tata Ruang Laut

1

Rekreasi / Wisata, Pelabuhan / Perhubungan, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan lain-lain. Selain ini banyaknya pihak yang ingin memanfaatkan ruang laut dan melakukan kegiatan di laut, kaidah mediasi konflik perlu terakomodasi dalam menyusun rencana tata ruang laut. Rencana tata ruang/rencana zonasi laut hendaknya dapat diimplementasikan dan berfungsi sebagai pijakan bagi investor dan pihak-pihak terkait, sehingga perlu dirumuskan petunjuk teknis dalam pengaturan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan kajian tata ruang.

1.2 Tujuan dan Sasaran Tujuan Penyusunan Petunjuk Teknis Perencanaan Ruang Laut/Perencanaan Zonasi Laut ini adalah agar tersedia arahan bagi pemerintah daerah khususnya yang memiliki kewenangan dalam perencanaan ruang laut untuk melaksanakan pembangunan serta arahan bagi para stakeholder yang berkompeten dalam melakukan aktivitas pembangunan di ruang laut. Adapun Sasaran dari Penyusunan Petunjuk Teknis Perencanaan Ruang Laut/Perencaan Zonasi Laut ini adalah : 1. Adanya rumusan pengaturan perencanaan pembangunan di ruang laut; 2. Pengaturan perencanaan pembangunan sesuai dengan arahan rencana tata ruang terpadu.

1.3 Ruang Lingkup Petunjuk Teknis A. Lingkup Materi Kajian 1. Pengkajian kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan ruang laut; 2. Telahaan landasan teoritis terkait dengan pengelolaan pemanfaatan ruang laut; 3. Perumusan petunjuk teknis perencanaan ruang laut.

Petunjuk Teknis Perencanaan Tata Ruang Laut

2

B. Lingkup Pelaksanaan Kegiatan 1. Studi literatur (tinjauan teori dan data/informasi sekunder, termasuk berbagai produk RTR Laut dan kebijakan/peraturan perundangan terkait); 2. Identifikasi materi/substansi perencanaan ruang laut; 3. Penyusunan Draft awal konsep petunjuk teknis pengaturan perencanaan ruang laut/Perencaan Zonasi Laut; 4. Pembahasan draft awal konsep petunjuk teknis; 5. Penyusunan draft kemajuan konsep petunjuk teknis; 6. Konsultasi stakeholder dalam rangka penyempurnaan draft petunjuk teknis; 7. Diseminasi draft konsep petunjuk teknis kepada stakeholder terkait; 8. Penyusunan draft akhir petunjuk teknis.


3

BAB II

GAMBARAN RUANG LAUT

2.1 Pengertian Ruang Laut Ruang laut merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek istratif dan atau aspek fungsional. Ruang laut berdasarkan aspek istrasi dapat dibedakan menjadi ruang laut nasional, ruang laut propinsi dan ruang laut kabupaten/kota yang merupakan satu kesatuan yang utuh baik visi, misi, kebijakan makronya. Berdasarkan UU No. 26 / 2007, Pasal 6 ayat (3) penataan ruang wilayah nasional meliputi ruang wilayah yurisdiksi dan wilayah kedaulatan nasional yang mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan. Ruang laut ditinjau dari Wilayah yuridiksi dan wilayah kedaulatan nasional meliputi perairan pedalaman, laut kepulauan dan laut teritorial. Laut teritorial adalah Laut yang berada di luar garis pangkal ke arah laut lepas, yang bagi suatu nengara kepulauan berada di sebelah luar garis pangkal lurus kepulauannya, dan lebarnya maksimum

sampai 12 mil laut. Ruang laut dalam konstelasi kedaulatan nasional

dapat meliputi juga wilayah ZEE dan Landas Kontinen (UNCLOS 1982). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah telah menyerahkan kewenangan-kewenangan tertentu dalam pengelolaan wilayah pesisir, termasuk perairan pantai sampai sejauh 12 mil dari garis pantai, menjadi kewenangan otonom pemerintah daerah. Selanjutnya untuk mengimplementasikan kewenangan baru atas ruang lautan ini pemerintah daerah perlu merumuskan kebijakan pengaturan atas pemanfaatan bagian laut yang berbatasan dengan pantainya (Suparman, 2007). Petunjuk Teknis Perencanaan Tata Ruang Laut

4

Aspek fungsional dalam penataan ruang laut misalnya adalah melalui pendekatan fungsi ekosistem / unit geografis tertentu. Pendekatan penataan ruang menggunakan metode Sel sedimen merupakan salah satu contohya. Disamping itu menggunakan metode yang lain untuk penataan ruang wilayah dengan kharakteristik tertentu misalnya pengelolaan kawasan DAS, Teluk, Estuaria, dll.

2.2 Karakteristik Ruang Laut 2.2.1 Dimensi Ruang Laut Kharakteristik ruang laut berdasarkan dimensi ruang laut dibedakan menjadi 3 (tiga) layer, yaitu permukaan laut, kolom air sampai dengan permukaan dasar laut.

Menurut Badan Riset Kelautan dan Perikanan, DKP (2006) pengertian wilayah selat dan teluk yaitu : a. Selat ; celah air yang relative sempit yang menghubungkan dua tubuh perairan yang lebih besar dan secara geografi suatu lintas (age) sempit diantara dua masssa daratan atau pulau-pulau tau gugusan pulau yang menghubungkan dua kawasan laut yang lebih luas. Hanya selat-selat yang diklasifikasi sebagai “selat internasional” b. Teluk ; Bagian laut yang sebagian dikelilingi daratan atau bentuk garis pantai erosional yang disebabkan oleh aktifitas gelombang laut sehingga laut menjorok kearah daratan Petunjuk Teknis Perencanaan Tata Ruang Laut

5

c. Laut lepas ; Bagian dari laut yang tidak termasuk ZEE. Laut territorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia. d. Laut dalam, Istilah umum yang digunakan untuk wilayah lautan di luar paparan benua dan dibawah zona yang menerima cahaya e. Laut bebas pertuatan antara laut dan lautan yang berada di sebelah luar dari batas 200 mill ZEE

2.2.2 Geomorfologi Laut Umumnya kondisi geomorfologi Indonesia dapat dibedakan menjadi bentuk lahan denudasional, bentuk lahan asal volkanik, bentuk lahan asal struktural, dan bentuk lahan asal pengendapan. Bentuk lahan denudasional terdiri dari 6 (enam) satuan unit geomorfologi, yaitu : 1. Dataran landas kontinen Asia yang saat ini merupakan perairan Laut Jawa, Selat Karimata, sampai Laut Cina Selatan dan daratan landas kontinen Australia yang pada saat ini merupakan perairan Laut Arafuru dan Laut Aru; 2. Dataran Sunda Tua yang mengalami penenggelaman sebagai dasar laut. Penyebarannya meliputi Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau, Pulau Bangka, Belitung, Kalimantan Barat, dan sebagian kecil Kalimantan Tengah. (3) Perbukitan sisa yang terisolasi dengan penyebaran di Kalimantan Barat; 3. Perbukitan sisa yang komplek terdapat di Kalimantan Barat dan sebagian kecil di Kalimantan Tengah, Bangka, Belitung, Lingga, Singkep, dan P. Timor; 4. Bentuk lahan tua/lanjut yang terangkat dan berubah pada zona collison terdapat di Irian Jaya dan P. Timor. 5. Bentuk lahan dataran lengkung yang terkikis pada lajur bukan vulkanik, penyebarannya meliputi kepulauan di dekat Sumatera, pulau-pulau di Sulawesi Tenggara, dan pulau-pulau di Laut Banda. Bentuk lahan asal vulkanik terdiri atas 4 (empat) satuan unit geomorfologi, yaitu :


6

1. Vulkanik dengan penyebaran di Sumatera, Jawa, Nusatenggara, Sulawesi Utara, Kepulauan Sangihe, dan Halmahera; 2. Vulkanik tua yang terkikis dengan penyebaran di Sumatera, Jawa, Nusatenggara, Sulawesi Utara, dan Halmahera; 3. Endapan lapisan tuf ignimbrit, terdapat di Sumatera Utara sekitar Danau Toba. 4. Kipas fluvial vulkanik, dengan penyebaran di Sumatera, Jawa, dan Lombok. Bentuk lahan struktural terdiri atas 5 (lima) satuan unit geomorfologi, yaitu : 1. Dataran plato, baik tinggi maupun rendah, dengan penyebaran di P. Sumba, Kepulauan Aru, P. Biak, dan P. Morotai. 2. Pegunungan struktural yang terkikis kuat dengan sisa bentuk pengelupasan pada tempat-tempat tertentu/lokal, baik rendah maupun tinggi, dengan penyebaran di P. Sulawesi, P. Bacan, P. Halmahera, P. Waigeo, dan P. Flores. 3. Blok pegunungan menunjam yang terkikis pada jalur busur vulkanik, terdapat di P. Sumatera, P. Jawa, P. Nusa Penida, P. Lombok, P. Sulawesi, bagian Selatan P. Halmahera, dan P. Waigeo. 4. Bentuk lahan perbukitan dan pegunungan lipatan, baik rendah maupun tinggi, dengan penyebaran utama di P. Sumatera bagian Timur, P. Jawa bagian Utara (terutama Jawa Timur), P. Madura, Banjarmasin hingga Tarakan di P. Kalimantan, daerah kepala burung Irian Jaya, dan sebelah Utara pegunungan Jaya-Wijaya. 5. Bentuk lahan pegunungan struktural yang komplek dengan penyebaran di Kalimantan berbatasan dengan Malaysia, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Banggai, Sula, Obi, Irian Jaya, serta Timor. Bentuk lahan asal pengendapan terdiri atas 7 (tujuh) satuan unit geomorfologi, yaitu: 1. Endapan lereng pada kaki rangkaian pegunungan dan kaki pegunungan lipatan cekungan dan teras pleistosene dengan penyebaran di Sumatera Petunjuk Teknis Perencanaan Tata Ruang Laut

7

dan Jawa, serta endapan lereng pada kaki perbukitan sisa yang terisolasi terdapat di Kalimantan dan Irian Jaya. 2. Dataran aluvial dengan rawa belakang yang kering pada musim kemarau, terdapat di Irian Jaya. 3. Dataran aluvial dengan tanggul alam sungai dan rawa belakang terdapat di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Jaya. 4. Dataran aluvial dengan materi gambut pada rawa belakang terdapat di Sumatera, Kalimantan, dan Irian Jaya. 5. Bentuk lahan rawa dengan vegetasi bakau dan berair payau terdapat di pantai Sumatera Timur, Kalimantan, Irian Jaya, dan sebagian kecil di Jawa dan Sulawesi. 6. Bentuk lahan terumbu yang masih hidup dengan kenampakan tubir karang dan sejenisnya, serta karang penghalang/atol terdapat di pantai kepulauan di sebelah Barat Sumatera. 7. Bentuk lahan terumbu karang yang muncul ke permukaan dan menjadi pulau karang, terdapat di P. Sumba, P. Flores, P. Buton, dan Kepulauan Tukangbesi.

2.2.3 Geologi Laut Secara geologi, perairan Indonesia mempunyai genesis yang berbeda-beda, karena merupakan hasil darat besar, proses interaksi pergerakan lempeng tektonik yang sangat besar yaitu Lempeng Samudera Hindia, Lempeng Benua Australia, Lempeng Samudera Fasifik, maupun lempeng lain yang lebih kecil. Tumbukan frontal antara samudera dengan lempeng benua, misalnya di sepanjang selatan Pulau Jawa hingga Pulau Timor dan sebelah barat Sumatera, secara alami membentuk jajaran pulau dan perairan sekitarnya, dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu : -

Cekungan Busur Muka (fore arc basin) seperti wilayah Pulau Nias dan perairan di sekitarnya.

-

Busur Vulkanik (vulcanic arc) mencakup wilayah Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau Krakatau, dan pulau lainnya.


8

-

Cekungan busur belakang (back arc basin) meliputi Pulau Karimunjawa, Pulau Bawean, Kepulauan Seribu dan pulau pulau lainnya.

-

Kawasan yang terbentuk akibat pemekaran lempeng samudera (sea floor spreading) misalnya pulau pulau kecil di perairan Selat Makasar.

-

Ciri khas tepi benua (continental margin), misalnya pulau di kawasan Pulau Bangka, Belitung, Batam, Bintan, dan pulau lainnya di kepulauan Riau.

Indonesia mempunyai kondisi geologi khususnya di kawasan perairan laut yang sangat khas. Sebagai tempat pertemuan tiga lempeng tektonik (Triple Junction Plate Convergence) yaitu lempeng tektonik Eurasia, Indo-Australia dan pasifik) Indonesia memiliki potensi kandungan bahan tambang di kawasan laut diantaranya mineral dan minyak bumi. Pada beberapa lokasi, sudah dilakukan upaya dalam memanfaatkan sumberdaya energi dan mineral di wilayah laut, baik itu yang sudah dieksploitasi maupun yang masih dalam tahap eksporasi. Berikut ini contoh peta yang menggambarkan potensi cekungan migas dan cekungan migas yang sudah berproduksi di perairan laut Indonesia.

Gambar 1 Peta Potensi Cekungan Migas di Indonesia Petunjuk Teknis Perencanaan Tata Ruang Laut

9

Selain kekayaan alamnya, Indonesia juga tidak luput sebagai negeri kepulauan yang rentan bencana gempa terkait karena kondisi lempeng tentunya. Menurut teori tektonik lempeng, permukaan bumi ini terbagi atas kira-kira 20 pecahan besar yang disebut lempeng. Ketebalannya sekitar 70 km. Ketebalan lempeng kira-kira hampir sama dengan litosfer yang merupakan kulit terluar bumi yang padat. Litosfer terdiri dari kerak dan selubung atas. Lempengnya kaku dan lempenglempeng itu bergerak diatas astenosfer yang lebih cair. Model-model untuk menggambarkan keadaan tektonik Indonesia telah dibuat oleh para ahli, diantaranya oleh Hamilton(1989), dan Katili (1989). Berdasarkan karakteristik dari kegempaan, tektonik dan ditunjang data-data Geofisika lainnya, Puspito (1993) membagi wilayah kepulauan Indonesia menjadi 3 (tiga) wilayah zona tetonik besar, yaitu : -

Busur kepulauan Sunda, yaitu terbagi Sunda barat dan timur

-

Busur kepulauan Banda

-

Zona tumbukkan laut Maluku

Sistem busur Sunda memanjang ± 3000 Km, dimulai dari sebelah barat laut Andaman sampai sebelah Selatan pulau Sumba. Pada busur kepulauan Sunda bagian barat (Sumatera), tercatat aktivitas gempa mencapai kedalaman ± 300 Km. Studi Tomografi Seismik (Puspito et al., 1993) menunjukkan bahwa kedalaman penunjaman lempeng samudera India mencapai ± 500 Km. Sedangkan di Pulau Jawa (busur kepulauan Sunda bagian timur yang paling barat) kedalaman aktivitas gempa tercatat ± 650 Km. Pada busur kepualauan Sunda bagian timur (Nusa Tenggara), Zona subduksi ditandai dengan penunjaman lempeng samudera India sepanjang palung Jawa yang terletak di selatan. Busur kepulauan Banda ini memanjang dimulai dari selatan pulau Sumba melengkung sampai ke pulau Seram, sebelah selatan Halmahera. Zona subduksi yang terjadi merupakan interaksi antara busur kepulauan Banda


10

dengan lempeng benua Austrlalia yang bergerak relatif kea rah utara (Hamilton, 1989).

Gambar 2 Peta Tektonik Kepulauan Indonesia Gempa bumi adalah berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif aktivitas gunungapi atau runtuhan batuan. Indonesia terletak pada sabuk gunung berapi yang terbentuk oleh pertemuan lempenglempeng bumi. Sabuk gunung berapi aktif ini dibentuk oleh tumbukan lempeng Indian-Australia di sebelah selatan, lempeng Eurasia di sebelah utara barat, lempeng laut Filipina dan lempeng Pasifik di sebelah utara timur. Pergerakan ketiga lempeng ini menyebabkan Indonesia sangat rentan terhadap bencana alam yang diakibatkan aktivitas di dalam bumi seperti gempa bumi dan gunung meletus. Berikut ini digambarkan peta pola-pola gempa bumi yang terjadi di Indonesia.


11

Peta 2

Gambar 3 Peta Pola Pola Gempa Bumi di Indonesia (sumber: http://neic.usgs.gov/neis/world/indonesia)

Gempa tektonik yeng terjadi di sekitar zona subduksi atau penunjaman lempeng adakalanya menyebabkan terjadinya tsunami. Gelombang tsunami terjadi karena adanya gaya impulsif yang bersifat transient. Gempa tektonik yang terjadi di sekitar zona subduksi antara lempeng Indo-Australia dan Eurasia merupakan contoh penyebab musibah tsunami di Aceh dan Pesisir Selatan Pulau Jawa. 2.2.4. Karakteristik Ruang Laut Ditinjau dari Hukum Internasional. Kawasan Laut Indonesia berdasarkan pada aspek hukum laut Internasional terdiri atas : a. Perairan Pedalaman (Internal Waters), yaitu : -

Perairan yang terletak pada sisi darat dari garis pangkal laut teritorial (pada negara pantai biasa)

-

Perairan yang terletak pada sisi darat dari garis-garis penutup pada mulut sungai, teluk atau pelabuhan yang terletak di perairan kepulauan (pada negara kepulauan).

b. Perairan Kepulauan (Archipelagic Waters), yaitu : Petunjuk Teknis Perencanaan Tata Ruang Laut

12

Perairan kepulauan (archipelagic waters) adalah perairan yang terletak di

-

sebelah dalam dari garis pangkal lurus kepulauan. c. Laut Teritorial (Territorial Waters), yaitu : Laut yang berada di luar garis pangkal ke arah laut lepas, yang bagi suatu

-

nengara

kepulauan

berada

di

sebelah

luar

garis

pangkal

lurus

kepulauannya, dan lebarnya maksimum sampai 12 mil laut. d. Zona Tambahan (Contiguous Zone), yaitu : a. Suatu Zona yang berbatasan dengan Laut Teritorial yang lebarnya tidak dapat melebihi 24 mil laut diukur dari Garis Pangkal. e. Landas Kontinen (Continental Shelf), yaitu : -

Dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di luar teritorial sampai batas terluar yang ditetapkan berdasarkan kriteria antara lain jarak, kedalaman dan ketebalan endapan, batas tersebut kawasan ini ditetapkan dengan ukuran jarak sebagai berikut: -

Maksimal 200 Mil laut dari garis pangkal negara yang pantainya curam;

-

Maksimal 350 Mil laut dari garis pangkal atau 100 Mil dari kedalaman 2500 meter bagi negara yang pantainya landai.

f. Zona Ekonomi Eksklusif (Exclusive Economic Zone), yaitu : -

Jalur di Luar dan Berbatasan Dengan Laut Wilayah Indonesia Sebagaimana Ditetapkan Berdasarkan

Undang-undang Yang Berlaku

Tentang Perairan Indonesia Yang Meliputi Dasar Laut, Tanah di Bawahnya, dan Air di Atasnya Dengan Batas Terluar 200 Mil Laut Diukur dari Garis Pangkal Laut Wilayah Indonesia. g. Laut Lepas (High Seas), yaitu : -

Perairan yang tidak termasuk ke dalam zee, laut teritorial, perairan kepulauan & perairan pedalaman suatu negara, dimana semua negara dapat menikmati segala kebebasan, kecuali hak-hak yang dimiliki negara pantai di zee-nya.

h. Kawasan Dasar Laut Internasional (International Seabed Area), yaitu :


13

-

Dasar laut dan dasar samudera di bawahnya yang terletak di luar batas terluar landas kontinen, atau batas terluar yurisdiksi nasional.

Gambar 4 Ilustrasi Zona Maritim Indonesia berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982

2.2.5 Ekosistem Laut Tipe Ekosistem Laut meliputi Ekosistem Pantai Berpasir, Ekosistem Mangrove, Ekosistem Estuaria, Ekosistem Terumbu Karang (Coral Reef) dan Ekosistem Padang Lamun A. Ekosistem Pantai Ekosistem pantai letaknya berbatasan dengan ekosistem darat, laut, dan daerah pasang surut. Ekosistem ini dipengaruhi oleh siklus harian pasang surut laut. Organisme yang hidup di dalamnya memiliki adaptasi struktural sehingga dapat melekat erat di substrat keras.


14



Daerah paling atas pantai hanya terendam saat pasang naik tinggi, dihuni oleh beberapa jenis ganggang, moluska, dan remis yang menjadi konsumsi bagi kepiting dan burung pantai.



Daerah tengah pantai terendam saat pasang tinggi dan pasang rendah, dihuni oleh ganggang, porifera, anemon laut, remis dan kerang, siput herbivora dan karnivora, kepiting, landak laut, bintang laut, dan ikan-ikan kecil.



Daerah pantai terdalam terendam saat air pasang maupun surut, Daerah dihuni oleh beragam invertebrata dan ikan serta rumput laut.

B. Ekosistem Mangrove Mangrove, merupakan ekosistem utama di wilayah pesisir, terutama pada wilayah tropis. Ekosistem tersebut merupakan salah satu ekosistem alamiah penting yang memiliki nilai ekologis dan ekonomis yang tinggi. Beberapa jenis mangrove yang sering dijumpai di pesisir Indonesia antara lain : Avicennia, Sonneratia,

Rhizophora,

Bruguiera,

Ceriops,

Xylocarpus,

Lumnitzera,

Laguncularia, Aegiceras, Aegiatilis, Snaeda dan Conocarpus.

Beberapa karakteristik fisik antara lain :  Vegetasi hutan mangrove hanya dapat dijumpai pada daerah intertidal, dengan substrat didominasi oleh tanah lempung atau lumpur berpasir.  Hidup pada daerah yang tergenang air (payau) secara berkala, dimana frekuensi genangan tersebut sangat menentukan jenis dan komposisi hutan mangrove.  Hidup pada perairan payau dengan salinitas berkisar antara 2 – 22 ppm sampai 38 ppm, dimana pasokan air tawar jauh lebih banyak dari air laut, sehingga hanya dapat dijumpai pada muara-muara sungai, delta, pada perairan dangkal.  Ekosistem hutan mangrove biasanya hanya dapat dijumpai pada daerah yang terlindung dari pengaruh alam yang keras : arus dan ombak/gelombang kuat, sehingga hanya dapat dijumpai pada daerah teluk, estuaria, delta dan laguna. Petunjuk Teknis Perencanaan Tata Ruang Laut

15

Beberapa fungsi dan manfaat penting dari hutan mangrove antara lain :  Sebagai alat proteksi penting bagi wilayah pantai (sebagai peredam gelombang dan angin badai, memperlambat kecepatan arus, pelindung dari abrasi, penahan lumpur dan perangkap sedimen);  Penghasil detritus yang berasal dari dedaunan dan dahan mangrove;  Daerah pemijahan (spawning ground), penyedia makanan (nutrient), tempat mencari makan (feeding ground), tempat berlindung dan tempat pengasuhan (nursery ground) terutama pada tingkat juvenail bagi berbagai jenis biota yang hidup didalamnya;  Penghasil kayu untuk bahan kontruksi, kayu bakar, bahan baku arang, dan bahan baku kertas (pulp);  Pemasok larva ikan, udang dan biota lainnya;  Sebagai tempat pariwisata. C. Ekosistem Estuaria Estuaria merupakan salah satu bentuk atau tipe yang terjadi di pantai, dan merupakan suatu tempat yang spesifik, dimana terdapat 2 (dua) faktor prinsipal yang mempengaruhi suatu keadaan hidroninamisme dari estuaria : aliran air sungai dan arus pasang surut, dimana pada saat pasang, air laut akan masuk dan mempengaruhi kadar salinitas serta kualitas air yang ada didalam estuaria tersebut. Biasanya, daerah hilir sungai atau estuaria selalu dihubungkan dengan substrat berlumpur dan biota atau organisme yang hidup di air payau. Komunitas tumbuhan yang hidup di estuari antara lain rumput rawa garam, ganggang, dan fitoplankton. Komunitas hewannya antara lain berbagai cacing, kerang, kepiting, dan ikan. Bahkan ada beberapa invertebrata laut dan ikan laut yang menjadikan estuari sebagai tempat kawin atau bermigrasi untuk menuju habitat air tawar. Estuari juga merupakan tempat mencari makan bagi vertebrata semi air, yaitu unggas air.


16

D. Terumbu Karang Terumbu karang merupakan suatu ekosistem yang sangat bervariasi, kompleks dan produktif. Terumbu karang yang biasa dikatakan sebagai hutan tropis ekosistem

laut

terdiri

dari

karang-karang

yang

terbentuk dari kalsium karbonat koloni kerang laut yang bernama polip yang bersimbiosis dengan organisme mikroskopis yang bernama zooxanthellae. Ekosistem ini umumnya terdapat di laut dangkal (daerah litoral & neritik) yang hangat dan bersih dan merupakan ekosistem yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi.

Ada beberapa karakteristik lokasi tempat ekosistem ini tumbuh antara lain :  Umumnya tumbuh di dekat pantai di daerah tropis dengan jarak maksimal 2 mil dari garis pantai dan dengan kedalaman 10 meter  Wilayah perairan yang selalu hangat sepanjang tahun merupakan tempat sangat ideal bagi pertumbuhan karang. Syarat kecerahan perairan tempat tumbuhnya karang yaitu berkisar 18 – 340C, dan salinitas antara 30 – 38 0/0.

Terumbu karang memiliki banyak fungsi ekologis dan biologis bagi perbagai jenis biota laut yang hidup bersimbiosa dengan karang, antara lain : 

sebagai daerah ikan mencari makan; tempat memijah; tempat pembesaran dan



sebagai tempat perlindungan bagi hewan-hewan dalam habitatnya termasuk sponge, ikan (kerapu, hiu karang, clown fish, belut laut, dll), ubur-ubur, binatang laut, udang-udangan, kura-kura, ular laut, siput laut, cumi-cumi atau gurita, termasuk juga burung-burung laut yang sumber makanannya berada di sekitar ekosistem terumbu karang



sebagai penahan ombak sehingga dapat melindungi wilayah pantai dari erosi pantai.


17



sebagai sumber mata pencaharian dengan mengambil ikan dan biota laut lainnya;



sebagai bahan pembuat obat-obatan, sebagai bahan bangunan, sebagai bahan pupuk, kawasan pariwisata, laboratorium alam dan



sebagai pelindung pantai dari ancaman ombak dan gelombang besar.

E. Ekosistem Padang Lamun Padang Lamun (Seagrass), biasanya dijumpai pada perairan dangkal dan jernih atau pada daerah litoral (antara 2 – 12 m) dengan subtrat berpasir. Pada kondisi fisik yang sama sering dijumpai ekosistem padang

lamun

Terumbu

berasosiasi

Karang.

Secara

dengan

ekosistem

umum,

kehidupan

ekosistem padang lamun adalah saling berinteraksi dengan ekosistem lain, yaitu ekosistem mangrove dan terumbu karang. Ada beberapa peran penting yang dimiliki oleh ekosistem ini, antara lain : 1. Dalam bidang perikanan; sebagai tempat pembesaran, mencari makan, daerah perlindungan dan memijah bagi berbagai jenis ikan penting. Pada ekosistem ini sering dijumpai jenis biota laut yang saat ini menjadi jenis biota laut yang dilindungi, yaitu dugong dan kuda laut (Hypocampus kuda). 2. Untuk kegiatan manusia : budidaya, rekreasi dan dapat digunakan sebagai bahan makanan dan bahan baku pupuk hijau.

2.2.6 Organisme Laut Jenis Organisme laut terdiri dari : 2.2.5.1 Ikan Potensi perikanan dikelompokkan berdasarkan habitatnya yakni :


18

A. Ikan Pelagis Ikan pelagis adalah ikan yang umumnya berenang mendekati permukaan perairan hingga kedalaman 200 m baik di daerah luat neritik maupun di laut lepas (oceanic). Ikan pelagis pada umumnya berenang berkelompok dalam jumlah yang sangat besar. Jenis ikan pelagis terdiri dari ikan pelagis kecil dan ikan pelagis besar. Berikut jenis-jenis ikan yang termasuk kedalam kedua jenis ikan tersebut : 

Ikan Pelagis Besar Tuna (Tuna), Cakalang (Skipjack), Marlin (Marlin), Tongkol (Little tuna), Tenggiri (Spanish mackerel), Cucut (Shark), Lemadang, Pelagis Besar Lainnya (Other Big Pelagic Fish). Neritik, laut lepas (oceanic)



Ikan Pelagis Kecil : Layang, Benggol (Scad mackerel), Selar kuning (Yellowstripe trevally), Daun Bambu (Queen Fish/Slender leatherskin), Talang-talang (Deep leatherskin), Teri (Anchovies), Tembang (Fringescale sardinella), Lemuru (Indonesian oil sardinella),

Siro/Sardin/Sembulak

(Spotted

sardine),

Terubuk

(Tolishad

(Chinese herrings), Kembung Perempuan (Short-bodied mackerel), Kembung lelaki (Striped mackerel), Julung-julung (Barred garfish), Ikan Terbang/Torani (Spotted flyingfish), dan Alu-alu/Barakuda (Barracuda). Neritik, laut dangkal B. Ikan Demersal : Yaitu ikan yang sebagian besar dari masa hidupnya berada atau dekat dengan dasar perairan, ikan damersal umumnya berenang tidak berkelompok (soliter). Sumberdaya ikan damersal terbagi dua berdasarkan ukuran yaitu ikan damersal besar sepertin kelompok kerapu (grouper), kakap (snaper) dan ikan damersal kecil seperti kelompok siganid (baronang) Upenid (Upeneus spp). Berikut adalah jenis-jenis ikan damersal : Manyung (Marine catfish), Kuro/Senangin (Giant threadfish), Bawal Hitam (Black Pomfret), Bawal Putih (Silver Pomfret), Gulamah/Samgeh (Croackers/Drums), Swanggi/Mata besar (Big eyes), Tigawaja/Gulamah (Bearded croaker), Layur (Hairtail/Cuttlass fishes), Ikan Sebelah (Langkau) (Indian halibut), Beloso Petunjuk Teknis Perencanaan Tata Ruang Laut

19

(Lizardfish), Kuniran/Biji Nangka (Yellow goatfish), Kurisi (Treadfin bream), Ikan Lidah (Lidah pasir) (Flat fishes/long tongue-sole), Ikan Belanak (Mullet), Pari kembang (Spotted stingray), Pari kelapa (Cawtail ray), Pari burung (Eagle ray), Sembilang (Canine catfish eet), dan Ikan Sidat (Eel) (batial), laut dangkal, laut oceanic C. Ikan Karang : Yaitu ikan yang kehidupannya terkait dengan perairan terumbu karang Kerapu (Groupers), Kakap (Perch), Lencam (Emperor), Napoleon (Napoleon), Beronang (Rabbitfishes), Ekor kuning (Yellow tail travelly), Ikan Karang Konsumsi Lainnya (Other Coral Fish Consumption), neritik laut dangkal 2.2.5.2 Crustacea : Yaitu sumberdaya perikanan yang termasuk ke dalam hewan invertebrata. Jenis crustacea memiliki ciri bercangkang keras yang biasa disebut sebagai karapas yang terdapat pada udang dan kepiting. Berikut jenis-jenis sumberdaya crustacea : Udang Penaeid (Shrimps), Lobster (Lobster), Udang Kipas (Spanish Lobster), Udang Laut Dalam (Deep Sea Shrimps), Udang Ronggeng (Matis Shrimps), Udang Rebon (Mysid), Kepiting (Swimming crabs), dan Krustacea Lainnya (Other Crustacea). Habitat hidup jenis organisme ini berada pada laut neritik dan laut lepas 2.2.5.3 Molusca : Molusca adalah sumberdaya perikanan yang termasuk hewan invertebrata yang memiliki tubuh yang lunak, beberapa memiliki cangkang yang berfungsi sebagai pelindung seperti kerang-lerangan dan kelompok squids, cumi-cumi, sotong dan gurita Ada beberapa tipe dalam Molusca antara lain A. Kerang-kerangan (Oyster) :


20

Tiram

(Rock

edible

oyster),

Simping

(Common

windowpen

shell),

Remis/Kepah (Hard clam), Kerang darah (Cockle shell), Kerang bulu (Ark (cockle) shell), Kerang hijau/Serindit Hijau (Green Edible Oyster), Kerang mutiara/Tapis-tapis (Block peark oyster), Kima raksasa/Kima raja (Giant clam), dan Kima kuning (Scaled clam). B. Cepalopoda (Cepalopoda) : Cumi-cumi, Enus (Squid), Sotong, Blekutak (Cuttlefish), Gurita (Octopus), dan Notilus (Chambered nautilus). C. Siput/Keong : Mata kucing (Blue green cat eye), Lola, Susubunder (Top shell), Kepala kambing (Fimbriate helmet), Taburik, kepala kambing (Horned helmet), Keong terompet, Onem (False trumpet shell), Concong raja, lolonggok, Serobong batik (Triton shell), Nang-punangan (Noble voluta), dan Keong pepaya, Taburi (Aethiopian melon). Habitat hidup jenis organisme ini berada pada laut neritik dan laut lepas D. Binatang air lainnya : Penyu (Turtle), Mamalia Air (Mammals), Lumba-lumba (Dolphin), Duyung (Mere), Ubur-ubur (Jelly Fish), Tripang, dan Bulu babi. 2.2.5.4 Rumput Laut Rumput laut adalah salah satu sumberdaya hayati yang terdapat di wilayah pesisir dan laut. Dalam bahasa inggris, rumput laut diartikan sebagai seaweed. Sumberdaya ini biasanya dapat ditemui di perairan yang berasosiasi dengan keberadaan ekosisitem terumbu karang. Hidupnya bersifat bentik di daerah perairan yang dangkal, berpasir, berlumpur atau berpasir dan berlumpur, daerah pasut jernih dapat hidup di atas substrat pasir atau menempel pada karang mati, potongan kerang dan subtrat yang keras lainnya, baik terbentuk secara alamiah atau buatan (artificial). Jenis rumput laut yang banyak dibudidayakan adalah Eucheuma sp., Gelidium sp., dan Gracilaria sp. Di samping sebagai bahan untuk industri makanan seperti agar-agar, jelly food dan campuran makanan seperti burger dan lain-lain, rumput Petunjuk Teknis Perencanaan Tata Ruang Laut

21

laut adalah juga sebagai bahan baku industri kosmetika, farmasi, tekstil, kertas, keramik, fotografi, dan insektisida. Mengingat manfaatnya yang luas, maka komoditas rumput laut ini mempunyai peluang pasar yang bagus dengan potensi yang cukup besar.

2.2.7 Hidro oseanografi Faktor oseanografi seperti pasang surut, gelombang, dan arus laut memegang peran penting dalam pembentukan morfologi pantai di Indonesia. Gelombang merupakan salah satu faktor penting dalam pembentukan pantai Indonesia. Gelombang yang terjadi di laut dalam pada umumya tidak berpengaruh terhadap bentuk dasar laut dan sedimen di dasar laut. Sebaliknya, gelombang di dekat pantai, terutama di daerah pecahan gelombang mempunyai peran besar dalam pembentukan morfologi pantai, seperti mengangkut sedimen dari dasar laut untuk ditumpuk dalam bentuk gosong pasir. Badai laut (storm) dan tsunami yang membentuk gelombang sangat tinggi bahkan dapat memindahkan fragmen sedimen berukuran lebih besar dari dasar laut ke daratan. Arus laut di Indonesia, terutama yang mengalir di sepanjang (sejajar) pantai (longshore current) atau arus litoral merupakan penyebab utama lainnya dalam pembentukan morfologi pantai. Arus laut terbentuk oleh angin yang bertiup dalam selang waktu yang lama, sedang longshore current dapat pula terjadi karena gelombang yang membentur pantai dalam arah miring. Gelombang dapat menyebabkan angkutan sedimen pada arah tegak lurus pantai dan longshore current dapat membawa sedimen sejajar garis pantai. Bentuk morfologi seperti spits, tombolo, beach ridges, atau akumulasi sedimen di sekitar jetty dan tanggul pantai menunjukkan adanya longshore current. Pasang surut merupakan perubahan muka air laut yang hampir periodik. Pengaruh pasang surut laut terhadap pembentukan morfologi pantai umumnya tidak terlalu besar dibandingkan pengaruh gelombang dan arus laut. Pasang surut sangat dipengaruhi oleh bentuk geometri suatu kawasan. Pada daerah tertentu, pasang surut dapat berpengaruh hingga jauh ke arah daratan, sedang Petunjuk Teknis Perencanaan Tata Ruang Laut

22

pada daerah lainnya pasang surut dapat mencapai perbedaan yang besar. Pada saat pasang air tawar mengalir ke arah laut di atas massa air asin yang bergerak ke arah darat. Pergerakan air asin ke arah darat akan mengangkat massa air tawar lebih tinggi dan memungkinkan terjadinya luapan melampaui tanggul sungai. Bersamaan dengan melimpahnya air tersebut, suspensi sedimen akan terbawa serta dan mengendap di luar lembahnya. Sebaliknya pada waktu surut massa air asin bergerak ke arah laut serta memperlancar aliran air tawar di atasnya. Untuk daerah pantai rata seperti rawa pantai, lagoon atau dataran pasang surut, perubahan morfologi tersebut tidak berkembang secara cepat, kecuali bila terdapat suplai sedimen cukup besar dari sungai di sekitarnya.

2.2.8 Konservasi dan Heritage laut 2.3. Daya Tarik Wilayah laut 2.3.1 Potensi Besarnya sumberdaya laut dan karakteristik laut merupakan value yang besar untuk dimanfaatkan. Terdapat berbagai kegiatan yang dapat dikelola dengan memanfaatkan potensi keanekaragaman sumberdaya dan karakteristik laut. Berikut adalah gambaran karakteristik laut beserta potensi pemanfaatan yang dapat dilakukan :


23

MATRIK KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT Pelaku No I

II

III

Kegiatan Konservasi;

Perikanan;

Pariwisata;

IV Pertambangan;

V

VI

Riset

Pelayaran

VII Permukiman

Jenis Kegiatan

Mobilitas

Suaka Perikanan TN Laut Adat Pemijahan Migrasi Sejarah

Statis Statis Statis Statis Statis Statis

Aquakultur/Budidaya Laut RL KJA Penangkapan ikan Nalayan Kecil Bagan Apung Rumpon Bagan Tancap

Statis Statis

Home Stay Apung Ski Air Snorkling/Menyelam Pantai Umum

Statis Statis Statis

Rig/Migas Pipa Pasir


Pendidikan dan pelatihan; Penelitian dan pengembangan;

Statis

Alur pelayaran

Statis

Besar Kecil

Badan Usaha

Lokasi Kegiatan Publik/Pem Permukaan Kolom erintah

Dasar

x x

x x x

x Dinamis Dinamis

Dinamis Dinamis Statis Statis

Dinamis Dinamis

x x x x x x x

x x x

x x x

x x x x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x x x

x x

x x

x x

x x

x

x x x x x

x

x x

x

x

x

Dinamis

Dinamis

x x


Dinamis

Masyarakat Adat

Statis

Dinamis

x

x x x x x x

x x x

Dinamis

x x

x x x x x x

x

x

Pelabuhan Ujicoba Kapal Labuh Peneggelaman Kapal Rusak

VIII Pertahanan Keamanan Area Pembuangan Amunisi Patroli Daerah Latihan Perang

Perorangan/K elompok

x x x

x x x x

x

Statis

x x x

Dinamis Statis

x x x x x x

x

x x x

x

IX Telekomunikasi/ListrikKabel

Statis

x

x

x

X

BMKT

Statis

x

x

x

XI

Energi

Statis

x

x

Kapal Tenggelam


x

x

x

24

2.3.2 Permasalahan 2.3.2.1 Ketidakterpaduan pemanfaatan ruang Belum adanya pengaturan dan pemanfaatan dan ketidakpaduan antar kegiatan berpotensi menjadi sumber terjadinya konflik penggunaan ruang di laut. Berbagai konflik di lapangan sering terjadi, misalnya antara kegiatan nelayan tradisional dengan

nelayan

modern,

perikanan

budidaya

laut

dengan

pelayaran,

kepentingan konservasi dengan pembangunan pemukiman atau pemanfaatan kegiatan budidaya lain seperti pariwisata, perikanan dan lain sebagainya.

2.3.2.2 Degradasi lingkungan Eksploitasi sumberdaya pesisir dan laut yang tanpa arah dan berlebihan seringkali menimbulkan dampak kerusakan lingkungan pesisir dan laut, seperti : 

Pencemaran lingkungan. Pencemaran ini terjadi akibat pembuangan yang kurang terkontrol dari berbagai kegiatan budidaya yang berkembang di darat, seperti pembuangan dari kegiatan industri, permukiman, pariwisata, perkantoran, atau kegiatan budidaya perikanan di wilayah bantaran sungai dan pesisir. Pencemaran yang dihasilkan dapat menggangu keseimbangan bahkan dapat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan laut.



Kerusakan ekosistem laut Selain diakibatkan oleh pencemaran lingkungan, seringkali kerusakan ekosistem laut juga diakibatkan oleh aktivitas pembangunan yang kurang memperhatikan keberadaan dan keberlangsungan ekosistem itu sendiri. Salah satu contoh terjadi pada ekosistem hutan mangrove, luasannya saat ini sudah banyak berkurang. Keberadaan mangrove saat ini bahkan sudah punah di beberapa wilayah pesisir yang memiliki aktivitas tinggi, hal ini dipicu oleh alih fungsi lahan yang tinggi untuk mengakomodasi berbagai kepentingan kegiatan budidaya.



Kerusakan fisik, habitat ekosistem pesisir dan laut. Ekosistem yang umumnya mengalami kerusakan terjadi pada ekosistem mangrove, terumbu karang, rumput laut. Kerusakan terumbu karang


25

umumnya disebabkan oleh kegiatan perikanan yang bersifat destruktif, yaitu penggunaan bahan peledak, bahan beracun (cyanida), dan juga aktivitas penambangan

2.3.2.3 Over Eksploitasi Sumberdaya Laut Banyak sumberdaya akan di wilayah pesisir dan lautan telah mengalami overeksploitasi, sebagai contoh adalah sumberdaya perikanan laut. Meskipun secara agregat (nasional) sumberdaya perikanan laut baru dimanfaatkan 58.8% dari total potensi lestari (MSY, Maximum Sustainable Yield). Kondisi overfishing ini bukan hanya disebabkan oleh penangkapan yang melampaui potensi sumberdaya perikanan, tetapi juga disebabkan karena kualitas lingkungan laut sebagai habitat hidup ikan mengalami penurunan atau kerusakan oleh pencemaran dan degradasi fisik hutan mangrove, padang lamun, dan terumbu karang yang merupakan tempat pemijahan, asuhan dan mencari makan bagi biota sebagian besar biota laut tropis. Overeskploitasi

terhadap

sumberdaya

perikanan

juga

dipengaruhi

oleh

modernisasi yang tidak terkendali. Kondisi ini ternyata membawa dampak yang significan terhadap penurunan hasil tangkapan nelayan tradisional


26

PROSES PERENCANAAN RUANG LAUT

BAB III

3.1 Pendekatan Teknis Perencanaan Proses perencanaan tata ruang/Perencanaan zonasi laut identik dengan proses perencanaan tata ruang darat, mulai dari penyusunan kerangka acuan (Term of Reference), identifikasi dan kompilasi data, studi lapangan, analisa data primer dan sekunder sampai pada penyusunan rencana tata ruang. Hal-hal pokok yang dijabarkan pada buku petunjuk teknis ini memprioritaskan muatan perencanaan tata ruang/Perencanaan perencanaan

tata

Zonasi

ruang

darat.

laut

yang

Beberapa

memiliki perbedaan muatan

dengan

perencanaan

tata

ruang/perencanaan zonasi laut yang akan dijabarkan yaitu: batas wilayah perencanaan (istratif dan fungsional), Data dan Peta Dasar, Pendekatan Metoda Analisa, Proses Analisa, Penyusunan Rencana Tata Ruang/Rencana Zonasi Laut, Indikasi Program, Peraturan Zonasi dan Kelengkapan Muatan Rencana Tata Ruang Laut. 3.1.1. Penetapan Batas Wilayah Perencanaan Penetapan batas wilayah perencanaan untuk menyusun rencana tata ruang laut/rencana zonasi laut, mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Penetapan

batas

wilayah

perencanaan

ditentukan

berdasarkan

batas

istratif dan atau batas fungsional. Penetapan batas wilayah perencanaan ini mempertimbangkan pula cakupan wilayah pengamatan secara fungsional.


27

Penetapan Batas Wilayah Perencanaan berdasarkan batas istratif A. Definisi Teknis

1. Titik Awal adalah titik koordinat yang terletak pada garis pantai untuk menentukan garis dasar (lihat gambar 5) Garis Pantai pada Peta Laut

Garis Pantai pada UU no 32/2004

Garis Pantai pada Peta Topografi

Garis Air Tinggi

Garis Air Rata-rata Biasa digunakan sebagai Datum Vertikal Peta Topografi

Garis Air Rendah Acuan Penarikan Garis Dasar Titik Awal pada UU No 32/2004

Gambar 5 Titik Awal dan Garis Pantai sebagai acuan penarikan garis dasar

2. Garis Dasar adalah garis yang menghubungkan antara dua titik awal dan terdiri dari garis dasar lurus dan garis dasar normal. 3. Garis dasar lurus adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik awal berdekatan dan berjarak tidak lebih dari 12 mil. (Lihat gambar 2) 4. Garis dasar normal adalah garis antara dua titik awal yang berhimpit dengan garis pantai. 5. Mil laut adalah jarak satuan panjang yang sama dengan 1.852 meter. 6. Pulau adalah daratan yang terbentuk secara alamiah dan senantiasa berada di atas permukaan laut pada saat air pasang.


28

7. Titik batas sekutu adalah tanda batas yang terletak di darat pada koordinat batas antar daerah provinsi, kabupaten dan kota yang digunakan sebagai titik acuan untuk penegasan batas di laut. B. Penetapan Batas Daerah di Laut (Secara Kartometrik) 1. Menyiapkan Peta-peta Laut, Peta Lingkungan Laut Nasional (Peta LLN) dan Peta Lingkungan Pantai Indonesia (Peta LPI). 2. Untuk Batas Provinsi menggunakan peta laut dan peta Lingkungan Laut Nasional, untuk batas daerah kabupaten dan daerah kota gunakan peta laut dan peta Lingkungan Pantai Indonesia. 3. Menelusuri secara cermat cakupan daerah yang akan ditentukan batasnya. Perhatikan garis pantai yang ada, pelajari kemungkinan penerapan

garis

dasar

lurus

dan

garis

dasar

normal

dengan

memperhatikan panjang maksimum yakni 12 mil laut. 4. Memberi tanda rencana titik awal yang akan digunakan. 5. Melihat peta laut dengan skala terbesar yang terdapat pada daerah tersebut. Baca dan catat titik awal dengan melihat angka lintang dan bujur yang terdapat pada sisi kiri dan atas atau sisi kanan dan bawah dari peta yang digunakan. 6. Mengeplot dalam peta titik-titik awal yang diperoleh dan menghubungkan titik-titik dimaksud untuk mendapatkan garis dasar lurus yang tidak lebih dari 12 mil laut. 7. Menarik garis sejajar dengan garis dasar yang berjarak 12 mil laut atau sepertiganya. 8. Batas daerah di wilayah laut sudah tergambar beserta daftar koordinat. 9. Membuat peta batas daerah di laut lengkap dengan daftar koordinatnya yang akan ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri C. Penegasan Batas Daerah di Laut (melalui pengukuran di lapangan) 1. Penelitian dokumen batas Kegiatan penelitian dokumen yang dimaksud pada tahapan ini adalah mengumpulkan semua dokumen yang terkait dengan penentuan batas Petunjuk Teknis Perencanaan Tata Ruang Laut

29

daerah di laut seperti : peta istrasi daerah yang telah ada; peta batas daerah di laut yang pernah ada; dokumen sejarah dll.

2. Pelacakan batas Pelacakan batas dimaksud pada tahapan ini adalah kegiatan secara fisik di lapangan untuk menyiapkan rencana titik acuan yang akan digunakan sebagai titik referensi. Sebagai hasil kegiatan pelacakan ini dapat ditandai dengan dipasangnya titik referensi atau pilar sementara yang belum ditentukan titik koordinatnya.

3. Pemasangan pilar di titik acuan Kegiatan pelacakan batas dapat dilakukan secara simultan dengan tidak memasang pilar sementara tetapi pilar yang permanen. Untuk menjaga tetap posisi pilar ini, juga dibangun 3 (tiga) pilar bantu. Setelah pilar dibangun, maka selanjutnya dilakukan pengukuran posisi dengan alat penentu posisi satelit (GPS) yang kelompok titiknya diikatkan pada jaringan Titik Geodesi Nasional.

4. Penentuan titik awal dan garis dasar Tahap ini merupakan inti dari kegiatan pengukuran lapangan dimana di dalamnya terdapat kegiatan untuk mendapatkan garis pantai melalui survei batimetri dan pengukuran pasang surut. Apabila sudah diperoleh garis pantai pada lokasi yang diperkirakan akan dapat ditentukan titik awal, maka selanjutnya menentukan titik awal yang tepat. Contoh penentuan titik awal dapat dilihat pada gambar 2. Dari beberapa titik awal yang telah diperoleh ditentukanlah garis dasar yang akan digunakan sebagai awal perhitungan 12 mil laut. Garis dasar tersebut dapat berupa garis dasar lurus yang berjarak tidak boleh lebih dari 12 mil laut atau garis dasar normal yang berhimpit dengan garis kontur nol yang biasanya berbentuk kurva. Contoh penentuan titik awal dan penarikan garis dasar dapat dilihat pada gambar 6. Petunjuk Teknis Perencanaan Tata Ruang Laut

30

Garis Dasar Normal Titik Awal Garis Dasar Lurus

Gambar 6 Contoh penentuan titik awal dan garis dasar (garis dasar lurus dan garis dasar normal) 5. Pengukuran batas Dalam pengukuran batas terdapat tiga kondisi yang berbeda yakni pantai yang

bebas,

pantai

yang

saling

berhadapan

dan pantai

saling

berdampingan. Untuk pantai yang bebas pengukuran batas sejauh 12 mil laut dari garis dasar (baik garis dasar lurus dan atau garis dasar normal). Atau dengan kata lain membuat garis sejajar dengan garis dasar yang berjarak 12 mil laut atau sesuai dengan kondisi yang ada. Pengukuran batas kondisi ini dapat dilihat pada gambar 7.

12 mil

Garis Pantai pada Peta Laut Garis Dasar Titik Acuan Titik Awal Titik Batas Zone Pasang Surut

Gambar 7 Contoh penarikan garis batas bagi daerah yang berbatasan dengan laut lepas atau perairan kepulauan. Petunjuk Teknis Perencanaan Tata Ruang Laut

31

Untuk pantai yang saling berhadapan dilakukan dengan menggunakan prinsip garis tengah (median line). Pengukuran batas kondisi ini dapat dilihat pada gambar 8. DAERAH A

DAERAH B

Gambar 8 Contoh penarikan garis batas dengan metode garis tengah (median line) pada dua daerah yang berhadapan Untuk pantai yang saling berdampingan dilakukan dengan menggunakan prinsip sama jarak. Pengukuran batas kondisi ini dapat dilihat pada gambar9.

DAERAH A

DAERAH B

Gambar 9 Contoh penarikan garis tengah dengan metode Ekuidistan pada dua daerah yang berdampingan Petunjuk Teknis Perencanaan Tata Ruang Laut

32

Untuk mengukur batas kewenangan pengelolaan wilayah laut pulau kecil yang berjarak lebih dari 2 kali 12 mil yang berada dalam satu daerah provinsi, diukur secara melingkar dengan jarak 12 mil untuk laut provinsi dan sepertiganya merupakan laut kabupaten dan kota. Pengukuran batas kondisi ini dapat dilihat pada gambar 10.

12 mil Pulau Kecil

4 mil

> 24 mil

12 mil 4 mil

Gambar 10 Contoh penarikan garis batas pada pulau kecil yang berjarak lebih dari 2 kali 12 mil namun berada dalam satu provinsi.

Untuk mengukur batas kewenangan pengelolaan wilayah laut pulau kecil yang berjarak kurang dari 2 kali 12 mil yang berada dalam satu daerah provinsi, diukur secara melingkar dengan jarak 12 mil untuk laut provinsi dan sepertiganya merupakan laut kabupaten dan kota. Pengukuran batas kondisi ini dapat dilihat pada gambar 11.


33

12 mil Pulau Kecil 4 mil

< 24 mil

12 mil 4 mil

Gambar 11 Contoh penarikan garis batas pada pulau kecil yang berjarak kurang dari 2 kali 12 mil namun berada dalam satu provinsi.

Untuk mengukur batas kewenangan pengelolaan wilayah laut pulau-pulau kecil yang berada dalam satu daerah provinsi, diukur secara melingkar dengan jarak 12 mil untuk laut provinsi dan sepertiganya merupakan laut kabupaten dan kota. Pengukuran batas kondisi ini dapat dilihat pada gambar 12.


34

< 8 mil

12 mil < 24 mil > 24 mil

Pulau Kecil

4 mil

> 24 mil 12 mil 4 mil

Gambar 12 Contoh penarikan garis batas pada pulau-pulau kecil yang berada dalam satu provinsi.

Untuk mengukur batas kewenangan pengelolaan wilayah laut pulau kecil yang berada dalam daerah provinsi yang berbeda dan berjarak kurang dari 2 kali 12 mil, diukur menggunakan prinsip garis tengah (median line). Pengukuran batas kondisi ini dapat dilihat pada gambar 13.


35

12 mil Prov.A 4 mil < 24 mil 12 mil 4 mil Prov. B

Gambar 13 Contoh penarikan garis batas pada pulau kecil yang berjarak kurang dari 2 kali 12 mil dan berada pada provinsi yang berbeda = laut provinsi = laut kabupaten dan kota = daratan

Penetapan batas wilayah perencanaan pengamatan secara fungsional

maupun

cakupan

wilayah

Penyusunan rencana tata ruang, sebaiknya dilakukan berdasarkan kesatuan fungsi ekosistem laut, seperti mangrove, terumbu karang, yang biasanya digunakan sebagai dasar penentuan kawasan konservasi laut, kesatuan fungsi ekologis laut, seperti, teluk, selat, delta, dan kesatuan unit-unit geografi, seperti sel sedimen.

3.1.2. Data dan Peta Dasar Penyusunan keakuratan

rencana data

yang

tata

ruang

sangat

laut/rencana

signifikan.

zonasi

Ketersediaan

laut

memerlukan

data

mengenai

sumberdaya kelautan dan perikanan memang dirasakan masih sangat terbatas sekali. Data primer mutlak diperlukan, khususnya dalam rangka ground cek data Petunjuk Teknis Perencanaan Tata Ruang Laut

36

dilapangan berdasarkan interpretasi data sekunder, seperti citra landsat, dll. Peta dasar yang digunakan untuk menata ruang laut adalah peta laut dari janhidros. Berikut adalah rincian data dan peta dasar yang diperlukan untuk menyusun rencana tata ruang laut/rencana zonasi laut. Tabel 1 Design Kebutuhan Data Perencanaan

NO. 1.

DATA Karakteristik fisik : a. Iklim Temperatur, angin, curah hujan

b.Hidro- oseanografi - Bathimetri

- Suhu, Kecerahan

- Salinitas, Arus, Pasang-surut, Gelombang

METODE PENGUMPULAN

FUNGSI Navigasi / Pelayaran, Perikanan, Pertambangan & Energi

Data primer

Data primer diperoleh dari pengukuran langsung di lapangan (menggunakan termometer, barometer, atau pengamatan di stasiun pengukuran)

Data sekunder : Data iklim (BMG),

Data sekunder minimal berupa data 1 tahun terakhir

Data Primer : Pengukuran di lapangan

Data primer dapat diperoleh dengan melakukan pengukuran di lapangan melalui alat Echo Sounder/LIDAR. Kegunaan melakukan survey langsung dapat diketahui kondisi bathimetri secara realtime.

Data sekunder : Peta Hidro-oceanografi (Dishidros TNI AL), interpretasi citra,

Data sekunder : Interpretasi citra dapat digunakan untuk memperoleh informasi kedalaman secara kualitatif

Data primer : pengukuran di lapangan

Data primer dilakukan dengan melakukan survey langsung ke lapangan dengan melakukan pengukuran suhu dengan alat bantu termometer.

Data sekunder : Interpretasi citra

Data sekunder : Interpretasi citra dapat digunakan untuk memperoleh informasi suhu permukaan dan kecerahan secara kualitatif

Data primer : pengukuran di lapangan

Data primer dapat diperoleh dengan melakukan pengukuran melalui alat pengukuran : SCT (Salinity Conductivity Temperatur) meter & CTD (Conductivity Temperature Depth) probe

Ristek, Navigasi/Pelayaran, Perikanan, Pertambangan & energi, Wisata

Data sekunder : Interpretasi citra untuk memperoleh rona awal geologi/geomorfologi pantai

Pertambangan & Energi, Ristek

Data Sekunder : data salinitas (LIPI)

b. Geologi/ geomorfologi pantai

KETERANGAN

Data sekunder : Peta Geologi (PPGL), Peta Geomorfologi (Bakosurtanal), Peta Geologi Pantai


Navigasi / Pelayaran, Pertambangan & Energi

Ristek, Perikanan, Wisata

37

(Bakosurtanal),Interpret asi citra c. Ekosistem pesisir

4.

Spesies/Biota (Biota darat dan biota perairan)

Data primer dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan, sekaligus melakukan ground check dari hasil interpretasi citra.

Data sekunder : Interpretasi citra, Peta Geoekologi (Bakosurtanal), kajian literatur

Data sekunder : Interpretasi citra untuk memperoleh rona awal sebaran ekosistem (mangrove, padang lamun, terumbu karang)

Data primer : pengamatan di lapangan

Data primer diperoleh dengan pengamatan langsung di lapangan seperti dengan diving


Interpretasi citra untuk memperoleh rona awal daerah rawan bencana, misalnya rawan banjir dapat dideteksi dengan pendekatan nilai wetness, rawan abrasi & sedimentasi dari analisa garis pantai dari citra sequen (temporal) Data primer dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan, sekaligus melakukan ground check dari hasil interpretasi citra.

Navigasi / Pelayaran, Perhubungan, Pertambangan & Energi

Data sekunder : Peta Vegetasi (Bakosurtanal), Peta Ekosistem (Bakosurtanal), Peta Sumberdaya Perikanan (Bakosurtanal), Kajian literatur (WWF, TNC,dsb) Data sekunder : interpretasi citra, Peta Rawan Bencana, Peta Jalur Tsunami & Gempa (Bakosurtanal)

5.

Daerah rawan bencana (Banjir, sedimentasi, Erosi/abrasi, Subsiden/longsoran tanah, Tsunami, Gempa)

6.

Masalah lingkungan dan pencemaran (Intrusi air laut, Polusi dan pencemaran, Kerusakan ekosistem pesisir)


Daerah konservasi a. Kawasan lindung nasional b. Kawasan konservasi yang diusulkan daerah c. Kawasan perlindungan laut lokal


7.

Perikanan, Wisata

Data primer : observasi lapangan

Data sekunder : interpretasi citra

Data sekunder : (Bakosurtanal, DKP)


Data sekunder : Kerusakan ekosistem pesisir dapat dideteksi dengan interpretasi citra secara temporal Data primer : diperoleh dengan pengamatan langsung di lapangan, sekaligus melakukan ground check dari hasil peta-peta sekunder yang telah diperoleh

Perikanan, Ristek

Perikanan, Wisata

Data sekunder : • Peta Lingkungan Laut Nasional (Bakosurtanal) • Peta Lingkungan Pantai Indonesia (Bakosurtanal) • Peta Ekosistem (Bakosurtanal) • Hasil penelitian (WWF, TNC, CI, dsb) • Peta Kawasan Konservasi Laut Nasional (DKP) • Data Kawasan Konservasi Laut Daerah (DKP), yang

38

sudah ditetapkan maupun dalam bentuk usulan 8.

9.

10.

11.

12.

13.

Pola pemanfaatan ruang (eksisting) a. Kawasan pantai ke arah darat b. Kawasan budidaya c. Kawasan pertahanan dan keamanan d. Kawasan tertentu e. Alur tertentu Potensi pulau-pulau kecil a. Jumlah pulau & luas b. Kondisi geografis c. Demografi d. Ekosistem e. Kondisi fisik perairan f. Ketersediaan air g. Pemanfaatan ruang h. Sarana/prasarana Identifikasi kegiatan daratan yang berpengaruh terhadap kegiatan perairan

Perhubungan, Perikanan, Wisata, Ristek

Data primer : pengamatan di lapangan Data sekunder : interpretasi citra

Data sekunder : Interpretasi citra untuk memperoleh rona awal pemanfaatan lahan eksisting Wisata, Perikanan, Hankam

Data primer : pengamatan di lapangan, wawancara, questioner Data sekunder : Data jumlah pulau (DKP, depdagri, lapan)


Data primer : Data jenis ini dapat diperoleh dengan melakukan kegiatan survey lapangan baik melalui pengamatan di lapangan maupun dari hasil questioner atau wawancara.

Data sekunder : BPS time series 5 tahun terakhir, Interpretasi citra time series 5 tahun terakhir

Data sekunder : Data sekunder berupa data numerik secara time series untuk mengetahui perkembangan masing-masing pemanfaatan ruang Data primer diperoleh dengan melakukan pengamatan di lapangan, sifatnya hanya menilai kualitas dari sarana/prasarana

Sarana dan prasarana a. Sistem Transportasi b. Sarana/prasarana perikanan c. Sarana/prasarana pariwisata d. Sarana/prasarana utilitas


Perekonomian a. kegiatan perekonomian masyarakat b. kegiatan investasi dunia usaha c. potensi investasi sektor kelautan

Data primer : Pengamatan di lapangan

Keadaan sosial budaya a. Kependudukan b. Adat istiadat

Data primer : pengamatan di lapangan, questioner atau wawancara

Data sekunder : Bappeda, DLLAJ, DPU, BPS, TELKOM, PLN, dsb

Data sekunder : BPS


Data sekunder : Data sekunder berupa data numerik secara time series untuk mengetahui gambaran ketersediaan sarana prasarana Data primer diperoleh dengan melakukan pengamatan di lapangan, sifatnya untuk mengetahui gambaran secara umum ekonomi wilayah Data perekonomian dari hasil survey primer dapat didukung dengan ketersediaan data secara numerik yang disajikan secara time series sehingga dapat diketehui gambaran kondisi dan perkembangan kegiatan ekonomi wilayah Data primer dilakukan untuk mengetahui gambaran kependudukan melalui pengamatan di lapangan baik


Perikanan, Wisata, Perhubungan

Perikanan, Ristek

Perikanan, Ristek, Wisata

39

dengan kegiatan survey lapangan, penyebaran questioner atau melakukan wawancara.

c. Proses partisipasi dan aspirasi masyarakat d. Permukiman Data sekunder : BPS, bappeda,

Data sekunder dilakukan untuk mengetahui gambaran perkembangan kependudukan secara numerik maupun visual dalam bentuk peta penyebaran penduduk dengan data kepadatannya

Tabel 2 Berbagai Kegiatan Pembangunan di Wilayah Pesisir dan Lautan Sektor

 Konservasi

Wilayah Pesisir

Laut Dangkal

Laut Dalam

Lahan basah, Rawa pesisir, Mangrove Satwa liar yang dilindungi, gua pantai

Terumbu karang/Atol

 Rekreasi/Wisata

Landscape Pesisir/ Laut Turis Resort

Renang, Selam, Olahraga, Mancing, Selancar Air Jalur Pelayaran (Yachting)

Kapal Wisata

 Pelayaran

Pelabuhan

Pelayaran Internasional

 Navigasi

Rambu Navigasi

Pelayaran Internasional, Pelayaran Antar Pulau Dan Pantai

 Transportasi

Feri Penumpang

 Perikanan

Budidaya Tambak, Pembenihan Udang/Ikan, Pengolahan Pasca Panen

Budidaya Laut, Penanaman Rumput Laut, Pemancingan, Penangkapan Ikan Demersal dan Pelagis

Perikanan Pelagis Kecil Dan Besar

 Industri  Pertambangan

Pengerukan Jalur Pipa

Jalur Pipa, Penambangan Pasir dan Karang, Penambangan Timah, Penambangani Minyak Dan Gas

Penambangan Minyak Lepas Pantai

Tumpahan Minyak Pencemaran

Limbah Kapal, Pembuangan

 Taman Suaka Alam Laut

Pengerukan Pasir/Kerikil, Pengambilan Karang, Penambangan Timah, Penambangan Minyak Dan Gas  Pencemaran Lingkungan

Limbah domestik, Limbah Pertanian


Paus Lumba-lumba

40

 Penelitian Kelautan Meteorologi

dan Budidaya Tambak, Limbah Industri, Erosi Pantai, Sedimentasi

Industri

Limbah

Ekosistem Pantai, Ekosistem Mangrove Geologi/Morfologi Pantai, Daerah Pasang Surut

Ekosistem Terumbu Karang, Ekosistem Rumput Laut dan padang Lamun, Geologi Laut, Eksplorasi Mineral, Eksplorasi Minyak dan Gas

Eksplorasi Mineral Di Dasar Samudera, Arus Samudera, Prakiraan Cuaca

Sumber : Robertson Group dan PT Agriconsult (1992)

Kebutuhan informasi data yang diperlukan untuk proses penyusunan rencana tata ruang/rencana zonasi dipengaruhi oleh beberapa langkah proses. Proses tersebut melalui beberapa tahapan antara lain indentifikasi data mentah, pengumpulan data, analisis data sampai mengeluarkan informasi yang diperlukan untuk penyusunan rencana. Berikut digambarkan dalam bagan bagaimana tahapan

pengumpulan

data

untuk

kebutuhan rencana

tata

ruang/rencana zonasi : Gambar 14 Proses Kompilasi Data Identifikasi kebutuhan data, sumber data dan metoda pengumpulan data :

Proses Pengumpulan/koleksi Data Metode pengumpulan data Data sekunder  survey sekunder

Metode pengumpulan data Data primer  survey primer 1. Questioner 2. Observasi Lapangan 3. Ground check 4. Wawancara

Proses Analisis Data

Informasi Peta, grafik, diagram, table, gambar, diskripsi Petunjuk Teknis Perencanaan Tata Ruang Laut

41

3.1.3. Pendekatan Metoda Analisa Metoda Analisa yang digunakan dalam merencanakan wilayah laut harus memperhatikan sifat-sifat unik laut. Metoda analisa mencakup analisa kebijakan, fisik, serta sosial ekonomi dan budaya.

Analisa Kebijakan Kebijakan dan peraturan perundangan yang ada harus dijadikan sebagai dasar perencanaan yang dilakukan. Kebijakan dan peraturan perundangan yang dimaksud dalam hal ini meliputi kebijakan dan peraturan perundangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, atau bahkan kebijakan internasional, khususnya bagi daerah yang berbatasan dengan negara lain.

Analisa Fisik Data-data dasar yang diperoleh, baik dari hasil survey primer maupun sekunder, dapat dianalisa menggunakan metoda overlay dengan Geographical Information System (GIS), atau metoda pendekatan lain yang sejenis. Analisa fisik ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi fisik wilayah yang akan direncanakan untuk mengidentifikasi lokasi-lokasi yang bisa digunakan atau tidak bisa digunakan untuk pengembangan suatu kegiatan. Lokasi ini mencakup 3 (tiga) dimensi yaitu permukaan, badan/kolom dan dasar laut.

Analisa Ekonomi Sifat unik wilayah laut yang ditandai dari sifat dinamis sumberdaya-nya, menuntut para perencana untuk melakukan analisa yang signifikan terhadap potensi ekonomi yang dapat diperoleh suatu wilayah dari sumberdaya laut yang ada. Keterbatasan ketersediaan data sekunder mengenai sumberdaya laut, boleh menjadi suatu kendala untuk memperoleh hasil analisa yang akurat. Survey primer merupakan hal prioritas yang perlu dilakukan untuk memperoleh hasil analisa ekonomi yang akurat. Salah satu pendekatan metoda analisa Petunjuk Teknis Perencanaan Tata Ruang Laut

42

ekonomi yang bisa digunakan dalam merencanakan wilayah laut yaitu Maksimum Economy Yield (MEY) dan atau Maksimum Sustainable Yield (MSY). Metoda analisa ini digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai potensipotensi sumberdaya laut apa yang masih berpotensi tinggi untuk dikembangkan atau sudah pada batas ambang untuk dilestarikan. Analisa ini dilakukan untuk memperkirakan potensi yang terdapat pada 3 (tiga) dimensi laut yaitu permukaan, badan/kolom dan dasar laut.

Analisa Sosial Budaya Mengacu kepada UU No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perencanaan wilayah dilakukan secara terpadu antara ruang darat, laut dan udara. Metoda analisis sosial budaya untuk merencanakan wilayah laut didasarkan pada data Petunjuk Teknis Perencanaan Tata Ruang Laut

43

dasar dari unit analisis terkecil dari wilayah perencanaannya (desa/kecamatan pesisir). Analisa sosial budaya meliputi analisa kondisi kependudukan (jumlah penduduk, tingkat pendapatan, kesejahteraan penduduk,dll). Kendala dalam mengidentifikasikan batas-batas wilayah di laut biasanya memicu konflik pemanfaatan ruang laut antar daerah. Selain metoda analisa kependudukan di atas, mediasi konflik merupakan satu pendekatan analisa sosial budaya yang perlu dilakukan untuk menyusun rencana tata ruang laut/rencana zonasi laut.

3.1.4. Proses Analisis Rencana Tata Ruang Laut

Proses analisis penyusunan rencana tata ruang laut/rencana zonasi laut dilakukan melalui dua pendekatan : 1. Proses analisis penyusunan rencana tata ruang laut/rencana zonasi laut yang akan melibatkan multi sektor 2. Proses analisis penyusunan rencana tata ruang laut/rencana zonasi laut untuk satu sektor tertentu

Proses analisis penyusunan rencana tata ruang laut/rencana zonasi laut yang akan melibatkan multi sektor meliputi beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kegiatan eksisting (Existing Keg.) pada ketiga dimensi ruang laut, meliputi kegiatan yang bersifat dinamis dan statis (Mobile-Statis). 2. Memproyeksi kegiatan eksisting yang dinamis pada ketiga dimensi ruang laut (Mobile 1), 2), 3)) 3. Mengidentifikasi kegiatan eksisting pada point 2 dengan jangka waktu (Keg(1,2)/Wkt) serta frekwensi kegiatannya. 4. Mengidentifikasi kegiatan eksisting (Existing Keg.) yang statis pada ketiga dimensi ruang laut (Statis 1), 2), 3)) 5. Memetakan kegiatan eksisting yang statis pada ketiga dimensi ruang laut dan mndeliniasi pula luasan area yang diperlukan (1), 2), 3)


44

6. Melakukan analisa sosial ekonomi (Sosek) dari seluruh kegiatan yang ada, Contoh untuk sektor perikanan, salah satu metoda analisa yang digunakan yaitu MSY, serta menganalisa kebutuhan tenaga kerja (1)MSY-TK); untuk sektor pariwisata salah satu metoda analisa yang digunakan yaitu SupplyDemand dan menganalisa kebutuhan tenaga kerja (1)Sp/D-TK); untuk sektor pertambangan dan energi salah satu metoda analisa yang digunakan yaitu metoda analisa kandungan sumberdaya, serta menganalisa kebutuhan tenaga kerja. (1) S Dy-TK) 7. Berdasarkan hasil analisa pada point 6, masing-masing sektor dapat memprediksi potensi produksinya, yaitu rupiah (Rp), produksi (prod/org) serta serapan tenaga kerjanya (TK) 8. Hasil pada point 7, digunakan sebagai dasar perhitungan perkiraan jangka waktu suatu kegiatan yang dilakukan (Waktu) 9. Melakukan analisa fisik (Fisik) dari seluruh kegiatan yang ada, yaitu dengan mengoverlay seluruh data informasi yang berkenaan dengan suatu kegiatan tertentu (1), 2), 3)), misalnya, suhu, kedalaman, hidrooceanografi, dll. 10. Hasil pada point 9, merupakan dasar pertimbangan apakah suatu kegiatan eksisting yang ada sesuai (Sesuai) secara fisik untuk terus dipertahankan. 11. Hasil pada point 7, 8 dan 9 merupakan dasar perhitungan kebutuhan luasan area yang diperlukan berdasarkan hasil prediksi masing-masing kegiatan yang ada. 12. Hasil pada point 5 dan point 11, digunakan sebagai dasar untuk memprediksi luasan area perencanaan berdasarkan kondisi eksisting dan hasil proyeksi yang dilakukan (1) Zona, 2) Zona, 3) Zona) serta prediksi jangka waktu pelaksanaan masing-masing kegiatan yang dilakukan (Waktu) 13. Mengidentifikasi kegiatan dari masing-masing sektor yang ada berdasarkan analisa pada point 12 dengan jangka waktu (Keg 1, 2-Wkt) 14. Selain menganalisa kegiatan eksisting, dilakukan pula analisa (need assesment) untuk kegiatan-kegiatan yang berpotensi untuk dikembangkan pada masa yang akan datang (Future Keg.)


45

15. Proses analisa untuk point 14, mengikuti tahapan proses analisa pada point 6 sampai point 13 dan menghasilkan identifikasi kegiatan yang berpotensi untuk dikembangkan pada masa yang akan datang dengan jangka waktu (Keg 1, 2-Wkt). 16. Hal penting yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan pada saat menyusun rencana tata ruang laut adalah keberadaan ekosistem (Eksisting Ekosistem). Oleh karena itu pada tahapan ini perlu mengidentifikasi lokasilokasi ekosistem yang ada diperairan suatu wilayah perencanaan. 17. Kebijakan mulai dari tingkat internasional, nasional, regional maupun lokal harus tetap diperhatikan dan digunakan sebagai salah satu dasar merencanakan ruang laut (Policy: Inter, Nas, Regional, Lokal). Oleh karena itu tahapan ini adalah menidentifikasi kebijakan-kebijakan yang berlaku pada suatu wilayah perencanaan tertentu 18. Melakukan analisa hubungan fungsional (Hub. Fungsional) dari hasil point 3, 13, 15, 16 dan 17. 19. Hasil pada point 18 merupakan hasil yang digunakan untuk perencanaan ruang laut. Perencanaan ruang laut tersebut dapat digambarkan dalam bentuk-bentuk peta zonasi dari ketiga dimensi ruang laut.


46

Keterangan: 1) sektor perikanan 2) sektor pariwisata 3) sektor pertambangan dan energi Gambar 15 Proses analisis penyusunan rencana tata ruang laut/rencana zonasi laut yang akan melibatkan multi sektor Proses analisis penyusunan rencana tata ruang laut/rencana zonasi laut untuk satu sektor tertentu meliputi beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kegiatan eksisting (Existing Keg.) pada ketiga dimensi ruang laut, meliputi kegiatan yang bersifat dinamis dan statis (Mobile-Statis). 2. Memproyeksi kegiatan eksisting yang dinamis pada ketiga dimensi ruang laut (Mobile 1), 2), 3)) 3. Mengidentifikasi kegiatan eksisting pada point 2 dengan jangka waktu (Keg(1,2)/Wkt) serta frekwensi kegiatannya. Petunjuk Teknis Perencanaan Tata Ruang Laut

47

4. Mengidentifikasi kegiatan eksisting (Existing Keg.) yang statis pada ketiga dimensi ruang laut (Statis 1), 2), 3)) 5. Memetakan kegiatan eksisting yang statis pada ketiga dimensi ruang laut dan mndeliniasi pula luasan area yang diperlukan (1)) 6. Melakukan analisa sosial ekonomi (Sosek) dari seluruh kegiatan yang ada, Contoh untuk sektor perikanan, salah satu metoda analisa yang digunakan yaitu MSY, serta menganalisa kebutuhan tenaga kerja (1)MSY-TK); 7. Berdasarkan hasil analisa pada point 6, maka dapat memprediksi potensi produksinya, yaitu rupiah (Rp), produksi (prod/org) serta serapan tenaga kerjanya (TK) 8. Hasil pada point 7, digunakan sebagai dasar perhitungan perkiraan jangka waktu suatu kegiatan yang dilakukan (Waktu) 9. Melakukan analisa fisik (Fisik) dari seluruh kegiatan yang ada, yaitu dengan mengoverlay seluruh data informasi yang berkenaan dengan suatu kegiatan tertentu (1)), misalnya, suhu, kedalaman, hidrooceanografi, dll. 10. Hasil pada point 9, merupakan dasar pertimbangan apakah suatu kegiatan eksisting yang ada sesuai (Sesuai) secara fisik untuk terus dipertahankan. 11. Hasil pada point 7, 8 dan 9 merupakan dasar perhitungan kebutuhan luasan area yang diperlukan berdasarkan hasil prediksi masing-masing kegiatan yang ada. 12. Hasil pada point 5 dan point 11, digunakan sebagai dasar untuk memprediksi luasan area perencanaan berdasarkan kondisi eksisting dan hasil proyeksi yang dilakukan (1) Zona, 2) Zona, 3) Zona) serta prediksi jangka waktu pelaksanaan masing-masing kegiatan yang dilakukan (Waktu) 13. Mengidentifikasi kegiatan yang ada berdasarkan analisa pada point 12 dengan jangka waktu (Keg 1, 2-Wkt) 14. Selain menganalisa kegiatan eksisting, dilakukan pula analisa (need assesment) untuk kegiatan-kegiatan yang berpotensi untuk dikembangkan pada masa yang akan datang (Future Keg.) 15. Proses analisa untuk point 14, mengikuti tahapan proses analisa pada point 6 sampai point 13 dan menghasilkan identifikasi kegiatan yang berpotensi Petunjuk Teknis Perencanaan Tata Ruang Laut

48

untuk dikembangkan pada masa yang akan datang dengan jangka waktu (Keg 1, 2-Wkt). 16. Hal penting yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan pada saat menyusun rencana tata ruang laut adalah keberadaan ekosistem (Eksisting Ekosistem). Oleh karena itu pada tahapan ini perlu mengidentifikasi lokasilokasi ekosistem yang ada diperairan suatu wilayah perencanaan. 17. Kebijakan mulai dari tingkat internasional, nasional, regional maupun lokal harus tetap diperhatikan dan digunakan sebagai salah satu dasar merencanakan ruang laut (Policy: Inter, Nas, Regional, Lokal). Oleh karena itu tahapan ini adalah menidentifikasi kebijakan-kebijakan yang berlaku pada suatu wilayah perencanaan tertentu 18. Melakukan analisa hubungan fungsional (Hub. Fungsional) dari hasil point 3, 13, 15, 16 dan 17. Hubungan fungsional yang dilakukan mempertimbangkan eksisting kegiatan yang ada di sekitar lokasi kegiatan sektor yang bersangkutan. 19. Hasil pada point 18 merupakan hasil yang digunakan untuk perencanaan ruang laut. Perencanaan ruang laut tersebut dapat digambarkan dalam bentuk-bentuk peta zonasi dari ketiga dimensi ruang laut.


49

Gambar 16 Proses analisis penyusunan rencana tata ruang laut/rencana zonasi laut untuk satu sektor tertentu


50

Gambar 17 Identifikasi fungsi/kegiatan pada ketiga dimensi ruang laut Permukaan Laut A B C D

E

Kolom Laut A B C D E

Dasar Laut A B C D E

Permukaan Laut A B C dst Kolom Laut A B C dst Dasar Laut A B C dst

Gambar 18 Matriks Hubungan Fungsional Proses analisis tersebut diatas, yaitu proses analisis tata ruang laut/rencana zonasi laut yang multi sektor maupun proses analisis tata ruang laut/zonasi laut yang satu sektor, harus memperhatikan konstelasi suatu area perencanaan terhadap wilayah yang lebih luas. Untuk daerah yang memiliki laut berbatasan dengan negara atau daerah lain, maka proses analisis yang dilakukan mempertimbangkan keberadaan negara atau daerah lain yang berbatasan langsung, maupun negara atau daerah lain yang memiliki keterkaitan secara tidak langsung dengan daerah atau area yang direncanakan.

3.1.5 Perencanaan Tata Ruang/Zonasi Laut Hasil analisis yang dihasilkan kemudian digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tata ruang/rencana zonasi laut. Penyusunan rencana tata ruang laut mencakup skenario rencana tata ruang/rencana zonasi laut, konsep rencana tata Petunjuk Teknis Perencanaan Tata Ruang Laut

51

ruang/rencana zonasi laut, strategi rencana tata ruang/rencana zonasi laut, rencana tata ruang/rencana zonasi laut yang terdiri dari rencana struktur dan pola ruang, jangka waktu perencanaan dan skala peta rencana, indikasi program,

peraturan

zonasi,

dan

kelengkapan

muatan

rencana

tata

ruang/rencana zonasi laut.

Skenario Rencana Tata Ruang/Rencana Zonasi Laut Skenario rencana tata ruang/rencana zonasi laut ditentukan dalam rangka memprediksi rencana pengembangan kegiatan yang akan dilakukan, terutama arahan kegiatan yang bukan berdasarkan proyeksi kegiatan eksisting. Selain ini, skenario rencana juga dilakukan dalam rangka menjustifikasi penentuan arahan kegiatan berdasarkan proyeksi kegiatan eksisting. Contoh uraian mengenai skenario rencana tata ruang/rencana zonasi untuk sektor perikanan terdapat pada lampiran buku ini.

Konsep Rencana Tata Ruang/Rencana Zonasi Laut Hasil analisa yang diperoleh menjadi dasar pertimbangan penyusunan rencana tata ruang/rencana zonasi laut. Konsep rencana tata ruang/rencana zonasi laut menggambarkan potret awal rencana tata ruang/rencana zonasi yang dihasilkan dari hasil analisa tersebut. Konsep ini mendeliniasi pola ruang dari ketiga dimensi ruang laut serta keterkaitan sistem antar kegiatan yang ada dan penentuan

pusat-pusat

kegiatannya.

Konsep

tersebut

dijabarkan

untuk

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang diharapkan dalam rangka penyusunan rencana tata ruang laut/rencana zonasi yang dilakukan. Konsep ini kemudian akan dijabarkan dalam rencana struktur ruang laut dan rencana pola ruang laut. Contoh mengenai konsep rencana tata ruang/rencana zonasi laut kawasan Teluk Jakarta untuk penempatan bagan tancap dan rakit kerang hijau, sebagai contoh penyusunan konsep rencana tata ruang/rencana zonasi laut sektor perikanan terdapat pada lampiran buku ini.


52

Strategi Rencana Tata Ruang/Rencana Zonasi Laut Penentuan strategi rencana tata ruang/rencana zonasi laut identik dengan penentuan

strategi

rencana

tata

ruang

darat.

Strategi

rencana

tata

ruang/rencana zonasi laut menjabarkan pendekatan pencapaian tujuan dan sasaran yang kemudian akan diterjemahkan dalam konsep rencana tata ruang/rencana zonasi yang disusun. Contoh uraian mengenai strategi rencana tata ruang/rencana zonasi laut kawasan Teluk Jakarta untuk penempatan bagan tancap dan rakit kerang hijau, sebagai contoh penyusunan strategi rencana tata ruang/rencana zonasi laut sektor perikanan diuraikan pada lampiran buku ini.

Rencana Tata Ruang/Rencana Zonasi Laut Berdasarkan kepada UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, rencana tata ruang wilayah meliputi ruang darat, laut dan udara serta isi dalam bumi. Oleh karena itu rencana tata ruang laut merupakan komplementer untuk rencana tata ruang wilayah yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK). Rencana Tata Ruang Laut dapat pula merupakan rencana kawasan strategis yang domain wilayahnya adalah laut.

Gambar 19 Prinsip Dasar Perencanaan Ruang Laut Petunjuk Teknis Perencanaan Tata Ruang Laut

53

Merencanakan ruang laut sedikit berbeda dengan merencanakan ruang darat. Prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam menyusun rencana tata ruang/rencana zonasi laut adalah:

1. Kegiatan yang berlangsung pada ruang laut bersifat dinamis dan statis. Contoh konkrit aktivitas di laut yang bersifat dinamis adalah kegiatan pelayaran, alur migrasi ikan dan aktivitas wisata bahari, seperti snorkling, diving, selancar. Sementara itu contoh aktivitas di laut yang bersifat statis adalah, permukiman atas air, Rig pertambangan, bagan tancap, bagan apung, dll. 2. Ruang laut memiliki tiga dimensi yaitu permukaan, kolom dan dasar laut. Pada masing-masing dimensi dapat dilakukan aktivitas yang berbeda dalam suatu zona yang sama, dan bisa dalam waktu yang sama pula. Contoh konkrit adalah penggunaan dasar laut untuk kabel pipa bawah laut, kolomnya untuk daerah migrasi ikan dan permukaannya untuk alur pelayaran, dan masih banyak kombinasi kegiatan yang lain, baik antara kegiatan yang statis, antara kegiatan yang dinamis atau kombinasi kegiatan statis dan dinamis. 3. Penetapan jangka waktu perencanaan, prediksi jangka waktu perencanaan ruang laut dipengaruhi oleh sumberdaya (resources) yang dikembangkan oleh masing-masing kegiatan. Generalisasi jangka waktu perencanaan, seperti yang dilakukan dalam merencanakan ruang darat, menjadi suatu kendala dalam menyusun rencana tata ruang laut apabila kegiatan yang dikembangkan pada suatu lokasi tertentu berdasar pada sumberdaya (resources) yang ada di lokasi tersebut.

Rencana Struktur Ruang Struktur Ruang diwujudkan sebagai pusat-pusat permukiman yang merupakan sentra aktivitas kegiatan atau pusat kegiatan dalam jangkauan pelayanan tertentu. Struktur ruang dalam suatu wilayah perencanaan memiliki hirarki berdasarkan jangkauan pelayanannya, mulai dari hirarki paling tinggi yang Petunjuk Teknis Perencanaan Tata Ruang Laut

54

memiliki jangkauan pelayanan lebih jauh sampai pada hirarki terendah yang memiliki jangkauan pelayanan lebih dekat. Pusat kegiatan yang berkembang pada ruang laut diwujudkan dalam berbagai aktivitas diantaranya permukiman, perikanan tangkap dan budidaya, pelabuhan perikanan, pelabuhan umum, wisata bahari, pertambangan, dan jasa kelautan. Dalam lingkup perencanaan wilayah, pusat kegiatan ini berfungsi sebagai pusat permukiman, pada kedudukan hirarki tertinggi, menengah atau terendah, berdasarkan kajian dalam suatu unit wilayah perencanaan (Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota). Untuk lingkup ruang laut, pusat permukiman ini hirarkinya di posisikan sesuai dengan kajian unit analisis pada cakupan ruang laut yang direncanakan. Struktur ruang dalam penyusunan rencana tata ruang/rencana zonasi laut untuk multi sektor, yaitu rencana tata ruang/rencana zonasi laut wilayah nasional (RTRWN), rencana tata ruang/rencana zonasi wilayah propinsi (RTRWP), rencana tata ruang/rencana zonasi wilayah kabupaten/kota (RTRWK), harus dilakukan secara terpadu antara ruang darat-laut-udara. Unit analisa yang digunakan

dalam

menyusun

rencana

struktur

ruang

laut

sebaiknya

mempertimbangkan dan memperhitungkan keterkaitan unit analisa tersebut untuk perencanaan wilayah darat maupun udara. Pada sisi yang lain, penyusunan rencana struktur ruang untuk suatu sektor tertentu, misalnya sektor perikanan, berimplikasi pada penentuan lokasi pusat kegiatan. Lokasi ini pada akhirnya

dapat

berfungsi

sebagai

lokasi

pusat

kegiatan

atau

pusat

pengembangan (pusat pemukiman) dalam kontelasi wilayah yang lebih luas, yaitu kabupaten/kota,

provinsi atau nasional,

atau sebagai titik

pusat

pengembangan yang mendukung fungsi salah satu pusat pengembangan (pusat pemukiman) pada konstelasi perencanaan regionalnya (wilayah kabupaten/kota, privinsi, atau nasional). Metoda analisa yang digunakan untuk menentukan pusat-pusat permukiman ini dapat

menggunakan

contoh

metoda

analisa

penentuan

pusat-pusat

pertumbuhan untuk perencanaan wilayah pesisir dan laut yang terdapat pada Panduan Teknis Perencanaan Wilayah Pesisir dan Laut, Buku 2, Direktorat Tata Ruang Laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Ditjen KP3K, DKP, 2005 Petunjuk Teknis Perencanaan Tata Ruang Laut

55

Gambar 20 Contoh Rencana Struktur Ruang Laut Sektor Perikanan

Sumber: Buku Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Budidaya Kerang Hijau dan Bagan Tancap di Teluk Jakarta, Dit. TRLP3K, Ditjen KP3K, DKP, 2004

GAMBAR :

RENCANA STRUKTUR TATA RUANG DAN ALOKASI PUSAT- PUSAT KEGIATAN DI WILAYAH PERENCANAAN 124 45’ BT

125 15’ BT

125 00’ BT

Fun gs i : - Pus at Perikan an/Pelab uh an/ PPI - Pariwis ata Pan tai - Ek os istem Mang rov e - Kawas an Lin du ng - Perik anan Tr adis iona l - Perm uk im an Terba ta s

L a u t S u l a we s i Tampi 35 92

50

Fungsi : - Pariwisata Pantai - Wisata Bahari - Kawasan Lindung -675 Perikanan Tradisional

Serey

Batas Desa Jalan Nasional (Arteri Primer)

Fungsi : - Pelabuhan Perikanan - Pariwisata Pantai (Resor dan Ekosistem Mangrove) - Kawasan Lindung - Permukiman Terbatas 1315 - Perikanan Tradisional

5

Munte

19

PPSR Likupang

Jalan Provinsi (Arteri Sekunder) Jalan Kabupaten (Kolektor Primer)

Kota Utama

PPR KEC. LIKUPANGTIMUR

70

Wori

KEC. TALAWAAN

o

o

46

na d

ad an eM

Ke

Ma

K

PPL Pusat Pengembangan Lokal Orientasi Kegiatan

RENCANAJALANTOLMANADO-BITUNG (ALTERNATIF II : MANADO-KAWANGKOAN-AIRMADIDI-KAUDITAN-BITUNG) Talawaan

107

KOTAMANADO Dimembe

g

mb

un Bit

Le la

t

G. Klabat

IN D E K S P E TA

AIRMADIDI

PPR

PPL

Kauditan

5

63

Kema 9

Sum ber : - Peta R upabumi Indones ia S kala 1 : 50.000, B AK O SURTANA L, 1991. - Review RT RW Kabupaten M inahasa Tahun 1996.

531

1 2M

La u t Ma l u k u

- Interpretasi Citra Landsat ETM 7 + Path / Row 112/ 59 Tanggal 2 Juni 2005 - RTRW Kabupaten Minahasa Utara, 2003

K

e

To nd

an o

129

50

KABUPATEN MINAHASA INDUK 140000 mU

Fungsi : - Pertambakan - Perumahan - Perdagangan & Jasa (Lokal)

0

720000

2 ,5

10

15 KM

200 129

DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN

73

700000

TTD

D IP E R I K S A

153

17 m

115

50

68

KOTA TOMOHON

NAM A

D IG A M B A R

D IS E T U J U I

10s

29

PPL KEC. KEMA

RENCANAJALANTOLMANADO-BITUNG (ALTERNATIF III : MANADO-SUKUR-AIRMADIDI-KAUDITAN-BITUNG) Fungsi : - Perkebunan 157 106 - Sawah 124 - Perumahan 59

) C (2

KEC. KAUDITAN

680000 mT

K a b u pa t e n B o la n g M o n g o n d o w

65

Se

KEC. AIRMADIDI 32

KABUPATEN MINAHASAINDUK

Fungsi : - Terminal Regional (Angkutan Darat) - Perdagangan dan Jasa (Regional) - Perumahan - Perkantoran Pemerintahan

eh

Ke

KEC. KALAWAT Fungsi : - Perkebunan - Sawah - Perumahan

K a b u pa t e n M in a h a s a S e la ta n

34

PPSR

K o ta B it u n g

K a b u pa t e n M in a h a s a In d u k

50

PPL Kawangkoan

K o ta Manado K o ta To m o h o n

69

KOTA BITUNG

KEC. DIMEMBE

160000 mU

K ab u p at en M in a h a sa U t ara

RENCANAJALANTOLMANADO-BITUNG (ALTERNATIF I : MANADO-DIMEM BE-BITUNG) 115 49

BANDARA SAMRATULANGI

1 30’ LU

Pusat Pengembangan Regional

PPSR Pusat Pengembangan Sub Regional

Fungsi : - Perkebunan Rakyat - Sawah - Pemukiman 642 - Agroindustri

25

KEC.

PPSRWORI

220

Rencana Jalan TOL Manado-Bitung Alternatif II Rencana Jalan TOL Manado-Bitung Alternatif I Rencana Jalan TOL Manado-Bitung Alternatif III

Jalan Lokal

61

PPSR

470

Ibukota Kecamatan

Batas Kecamatan

29 60

687

Ibukota Kabupaten

Batas Kabupaten / Kota

86

8

8

KEC. LIKUPANGBARAT

200

180000 mU

Sela tL 6 408 iku 137 pan g

9

Bango

Fungsi : - Pelabuhan Penyeberangan dan Pelelangan Ikan - Pariwisata Pantai (Resor dan Ekosistem Mangrove) - Kawasan Lindung - Permukiman Terbatas - Perikanan Tradisional

KETERANGAN : Fungsi : - Pariwisata Pantai - Wisata Bahari - Kawasan Lindung - Perikanan Tradisional

Lihunu

18

Gangga 1

72

Gambar : 6.2. Rencana Struktur Tata Ruang dan Alokasi Pusat Pusat Kegiatan Kabupaten Minahasa Utara

43

56

1112

200

Fungsi : - Pariwisata Pantai - Kawasan Lindung - Perikanan Tradisional 37 - Budidaya Kerang Mutiara

Talise

1344

1 45’ LU

1040

C 5s108m24M

Fungsi : - Pariwisata Pantai - Wisata Bahari - Kawasan Lindung - Perikanan Tradisional

200000 mU

R E N C A N A TATA R U A N G P E S IS IR D A N L A U T K A B U PAT E N M IN A H A S A U TA R A

903

740000

760000 mT

DIREKTORAT JENDERAL PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DIREKTORAT TATARUANG PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

13

Gambar 21 Contoh Rencana Struktur Ruang Laut Multi Sektor

Sumber: Buku Rencana Tata Ruang Pesisir dan Laut Kabupaten Minahasa Utara, Dit. TRLP3K, Ditjen KP3K, DKP, 2005 Petunjuk Teknis Perencanaan Tata Ruang Laut

56

Rencana Pola Ruang Rencana Pola Ruang Laut perlu memperhatikan keberadaan kegiatan pada ketiga

dimensi

ruang

laut

(permukaan,

kolom

dan

dasar

laut)

serta

memperhitungkan kemungkinan keberadaan suatu kegiatan pada ketiga dimensi ruang tersebut berdasarkan prediksi potensi yang masih tersedia. Penyusunan rencana pola ruang laut sedikit berbeda dengan penyusunan rencana pola ruang darat. Kegiatan-kegiatan yang berlangsung pada ruang darat dan laut samasama ada yang bersifat statis dan dinamis, tetapi alokasi pola ruang darat dan pola ruang laut harus dibedakan. Pada ruang darat, pola ruang untuk jalan sifatnya statis dan rigid, sehingga tidak dapat digunakan untuk fungsi kegiatan lain, misalnya jalan umum tidak dapat digunakan sebagai taman. Sementara itu alur pelayaran pada ruang laut sifatnya dinamis, artinya zona alur pelayaran dapat diperuntukkan juga untuk kegiatan lain misalnya alur kapal perikanan. Pada sisi yang lain, rencana pola ruang darat dengan pola ruang laut harus dibedakan berdasarkan dimensinya. Pada ruang darat kita mengenal 1 (satu) dimensi ruang, sementara itu pada ruang laut kita mengenal 3 (tiga) dimensi ruang. Hal ini sangat mempengaruhi proses penyusunan rencana pola ruang yang dilakukan. Oleh karena itu, rencana pola ruang disusun untuk ketiga dimensi ruang yang ada, yaitu permukaan, kolom dan dasar laut.

Rencana pola ruang laut disusun berdasarkan analisis hubungan fungsional kegiatan dan kesesuaian lahan/ruang seperti halnya yang diterapkan pada penetapan pola ruang darat. Perbedaan yang perlu diperhatikan untuk menyusun rencana pola ruang laut adalah dimensi ruangnya. Pola ruang laut yang ditetapkan adalah pola ruang untuk ketiga dimensi ruang laut. Peta rencana pola ruang laut mengakomodasi 3 (tiga) layer penetapan pola ruang dari masingmasing dimensi (permukaan, kolom dan dasar laut). Pada masing-masing dimensi, pola ruang laut dapat mengakomodasi kegiatan yang multi fungsi sehingga alokasi ruangnyapun bisa overlaping pada satu zona tertentu. Pola ruang laut yang mengakomodasi lebih dari satu kegiatan pada suatu zona yang Petunjuk Teknis Perencanaan Tata Ruang Laut

57

sama pada waktu tertentu yang sama pula harus di lengkapi dengan peraturan zonasi yang akan mengatur mekanisme sistem pelaksanaan kegiatannya termasuk manajemen waktu pemanfaatan dari masing-masing pola untuk setiap kegiatan, selain peraturan zonasi yang mengatur ketentuan-ketentuan masingmasing pola ruang yang ditetapkan. Satu hal lagi yang berbeda pada saat menyusun rencana pola ruang darat dengan pola ruang laut adalah pada saat menetapkan zona peruntukan dalam satu wilayah perencanaan. Rencana pola ruang laut akan mengakomodasi zona-zona peruntukan kegiatan yang direncanakan. Wilayah perencanaan ruang laut yang direncanakan tidak selalu terbagi habis atas zona-zona peruntukan yang teridentifikasi. Berikut contoh rencana pola ruang laut untuk satu sektor di Indonesia dan contoh rencana pola ruang laut multi sektor di negara lain. Rencana pola ruang laut yang diterapkan di Indonesia masih belum mempertimbangkan pemanfaatan ruang yang multi use, yaitu pemanfaatan ruang pada satu area tertentu yang bisa dimanfaatkan oleh lebih dari satu sektor pada waktu yang bersamaan. Untuk masa yang akan datang, kegiatan pembangunan yang menggunakan ruang laut akan semakin marak, kompleks dan dapat memicu konflik kepentingan antar sektor/pihak. Oleh karena itu pendekatan perencanaan yang dilakukan pada ruang laut harus memperkatikan pemanfaatan ruang yang multi use tersebut.

Gambar 22 Contoh Rencana Pola Ruang satu sektor Petunjuk Teknis Perencanaan Tata Ruang Laut

58

Berikut ini beberapa ilustrasi pola ruang laut yang diterapkan di negara lain, dengan mempertimbangkan pemanfaatan ruang laut yang bersifat multi use.

Gambar 23 Contoh rencana pola ruang layer permukaan laut Rencana pola ruang pada layer permukaan laut tersebut mendeliniasi batasan area lisensi yang diperoleh suatu perusahaan untuk mengeksplorasi sumberdaya kelautan dan batasan area rekreasi pelayaran, serta jaringan alur (rute) kapal wisata, juga area aktif ekplorasi.

Gambar 24 Contoh rencana pola ruang layer kolom/badan laut


59

Rencana pola ruang pada layer kolom laut tersebut mendeliniasi batasan area penangkapan ikan, berdasarkan jenis ikan yang terdapat pada area kolom laut tersebut

Gambar 25 Contoh rencana pola ruang layer dasar laut Rencana pola ruang pada layer dasar laut tersebut mendeliniasi lokasi konservasi dan lokasi cagar alam laut dan cagar budaya laut.

Gambar 26 Contoh rencana pola ruang laut overlay

Jangka Waktu Perencanaan dan Skala Peta Rencana Jangka Waktu Perencanaan Seperti yang telah dipaparkan diatas bahwa penetapan jangka waktu perencanaan, prediksi jangka waktu perencanaan ruang laut dipengaruhi oleh Petunjuk Teknis Perencanaan Tata Ruang Laut

60

sumberdaya (resources) yang dikembangkan oleh masing-masing kegiatan. Generalisasi jangka waktu perencanaan, seperti yang dilakukan dalam merencanakan ruang darat, menjadi suatu kendala dalam menyusun rencana tata ruang/rencana zonasi laut apabila kegiatan yang dikembangkan pada suatu lokasi tertentu berdasar pada sumberdaya (resources) yang ada di lokasi tersebut. Hal ini menuntut kearifan para penyusun rencana tata ruang/rencana zonasi laut untuk melakukan justifikasi-justifikasi terhadap jangka waktu perencanaan yang disusun, menyesuaikan pada jangka waktu perencanaan yang dilakukan di wilayah darat sebagai satu kesatuan produk rencana tata ruang/rencana zonasi wilayah propinsi/kabupaten/kota. Justifikasi-justifikasi tersebut dapat dituangkan dalam peraturan zonasi yang disusun.

Skala Peta Rencana Mengacu pada keterbatasan data dan peta yang ada, bahwa rencana tata ruang laut menggunakan peta batimetri sebagai peta dasar, maka skala yang dipakai sebaiknya adalah skala regional. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 mengamanatkan bahwa skala peta akan ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Oleh karena itu skala peta rencana yang dibuat mengacu pada peraturan tersebut.

Indikasi Program Rencana Tata Ruang/Rencana Zonasi Laut yang telah selesai disusun, perlu dilengkapi dengan indikasi program. Proses penentuan indikasi program untuk rencana tata ruang/rencana zonasi laut similar dengan penentuan indikasi program rencana tata ruang darat. Indikasi program merupakan tahapan proses pelaksanaan perencanaan yang telah disusun.

3.1.6 Peraturan Zonasi Rencana tata ruang/rencana zonasi laut yang disusun perlu dilengkapi dengan aturan-aturan pemanfaatan zona yang dibuat (peraturan zonasi). Serupa halnya pada saat menyusun rencana tata ruang darat, peraturan zonasi meliputi hal-hal Petunjuk Teknis Perencanaan Tata Ruang Laut

61

yang terkait dengan standard-standard kebutuhan pengembangan, seperti kepadatan, standard konstruksi, dll. Keunikan sifat ruang laut menuntut adanya penambahan aturan dalam peraturan zonasi yang dibuat, yaitu aturan mengenai kemungkinan beragamnya pemanfaatan ruang (multi use/multi fungsi) dan mediasi konflik akibat beragamnya kegiatan yang ada tersebut, sebagaimana diuraikan berikut ini.

3.1.7 Kelengkapan Muatan Rencana Tata Ruang Laut.

Kelengkapan Muatan Rencana Tata Ruang/Rencana Zonasi Laut merupakan prasarat minimum kajian dan arahan yang diperlukan dalam rangka melengkapi hasil rencana tata ruang laut yang disusun. Kelengkapan ini yaitu: diversifikasi ekonomi sumberdaya, multi fungsi penggunaan ruang laut dan mediasi konflik, sebagaimana diuraikan berikut ini.

Diversifikasi Ekonomi Sumberdaya Salah satu variabel analisa ekonomi yang digunakan untuk menyusun rencana tata ruang/rencana zonasi laut adalah sumberdaya (resources). Pada uraian sebelumnya disampaikan bahwa hal ini akan mempengaruhi variasi jangka waktu dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan, khususnya bagi kegiatan-kegiatan yang berdasarkan pada sumberdaya (resources). Oleh karena itu deskripsi mengenai pengalihan fungsi suatu kegiatan pasca produksi dari suatu sumberdaya perlu termuat pula dalam dokumen rencana tata ruang/rencana zonasi laut.

Multi Fungsi Penggunaan Ruang Laut Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang sangat tinggi mengakibatkan semakin banyaknya sektor-sektor yang akan mengembangkan kegiatannya dan memanfaatkan ruang laut. Kesempatan multi fungsi penggunaan ruang laut perlu mencapai situasi kesepakatan (win-win solutions) multi-sektor yang terlibat berdasarkan kompatibilitinya. Petunjuk Teknis Perencanaan Tata Ruang Laut

62

Mediasi Konflik Kebutuhan pengembangan ruang laut pada masa yang akan datang biasanya bertujuan

untuk

memenuhi

kebutuhan

sosial-ekonomi

dan

kelestarian

lingkungan. Oleh karena itu, penyusunan rencana tata ruang/rencana zonasi laut dapat mengakomodasi kepentingan multi-sektor pada satu area yang sama. Konflik kepentingan antar sektor mungkin saja muncul saat rencana tata ruang/rencana zonasi laut diimplementasikan pada waktu yang akan datang. Sebagai ilustrasi, konflik yang mungkin muncul antara sektor perikanan dan sektor pertambangan dan energi. Langkah awal adalah mendeskripsikan tujuan utama dari pengembangan kegiatan masing-masing sektor tersebut.

3.2. Kelembagaan Mengacu pada UU no 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, rencana tata ruang/rencana zonasi laut disusun secara terintegrasi antara ruang darat, ruang udara dan ruang dalam bumi untuk menghasilkan suatu Rencana Tata Ruang (RTRW)

Provinsi/Kabupaten/Kota.

Bappeda

bertangung

jawab

untuk

mengintegrasikan penyusunan RTRW ini. Fokus untuk substansi rencana tata ruang/rencana

zonasi

laut,

Dinas

Perikanan

dan

Kelautan

Provinsi/Kabupaten/Kota mengemban tugas untuk menjabarkan rencana tata ruang/rencana zonasi laut dan bertanggungjawab untuk menyampaikan muatan rencana tata ruang/rencana laut ini kepada Bappeda yang selanjutnya berkoordinasi dengan sektor terkait lain. Kementerian Kelautan dan Perikanan memfasilitasi Dinas Perikanan dan Kelautan untuk menyusun substansi materi rencana tata ruang/rencana zonasi laut. Kelembagaan yang bertugas untuk mengimplementasikan rencana tata ruang/rencana zonasi laut mutlak perlu ada. Struktur kelembagaan diperlukan untuk mengimpementasikan rencana tata ruang/rencana zonasi laut berdasarkan indikasi program yang dikeluarkan melalui rencana tata ruang/rencana zonasi laut yang dibuat. Contoh struktur kelembagaan dalam rangka implementasi rencana tata ruang/rencana zonasi diuraikan pada lampiran buku ini.


63

Mekanisme dan sistem kelembagaan yang disusun bisa melibatkan institusi di luar daerah perencanaan, khususnya untuk mengembangkan program-program kerjasama antar daerah/negara yang diperlukan untuk mengimplementasi rencana tata ruang laut yang memiliki keterkaitan dengan daerah/negara lain.

3.3. Legalisasi dan Skala Peta. UU no. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan bahwa Rencana Tata Ruang/Rencana zonasi Wilayah disusun secara terpadu, oleh karena itu rencana tata ruang/rencana zonasi laut adalah komplementer terhadap rencana tata ruang darat, dan disusun sebagai bagian muatan Rencana Tata Ruang/rencana zonasi Wilayah. Rencana Tata Ruang/rencana zonasi Laut disahkan dengan Peraturan Daerah (Perda) mengenai Rencana Tata Ruang/Rencana Zonasi Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota. Rencana tata ruang laut/Rencana Zonasi yang disusun untuk pengembangan satu sektor tertentu merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang/Rencana Zonasi Wilayah (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota), khususnya deliniasi arahan pengembangan pada ruang lautnya.


64

DAFTAR PUSTAKA

-

Tsunami, Subandono diposaptono – budiman, penerbit buku ilmiah popular, 2006

-

Menata ruang laut, Rokhmin Dahuri, penerbit, 2006

-

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Dit. TRLP3K – DKP, 2004

-

Pengenalan gempa bumi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, www.vsi.esdm.go.id;

-

A Planning System for Our Seas, LINK

-

Marine Spatial Planning in UK coastal and offshore waters, MSPP Consortium, February 2006

-

UNCLOS

-

Menata Ruang Terpadu Darat-Laut, Prof. Yakob Rais.


65

LAMPIRAN PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN TATA RUANG/ZONASI LAUT

A. Contoh Uraian Skenario Tata Ruang/Zonasi Laut sektor Perikanan:

(Sumber:Buku Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Budidaya Kerang Hijau dan Bagan Tancap di Teluk Jakarta, Dit. TRLP3K, Ditjen KP3K, DKP, 2004) “Skenario pengembangan Teluk Jakarta dalam rangka penyusunan rencana tata ruang untuk kegiatan perikanan budidaya kerang hijau dan bagan tancap menyangkut : skenario peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya nelayan, skenario penanganan konflik pemanfaatan ruang dan skenario pengaturan pemanfaatan ruang perairan. Peningkatan Kesejahteraan Nelayan Tingkat kesejahteraan para nelayan sebagai pelaku produksi, berdasarkan telaahan terhadap kondisi yang ada, pada hakekatnya perlu ditingkatkan secara signifikan. Para nelayan tradisional yang ada, sebagai operator dalam usaha penangkapan ikan ternyata belum berorientasi pada pemenuhan produktivitas hasil penangkapan yang dapat dipasarkan secara lebih meluas, tetapi lebih banyak berorientasi pada pemenuhan kebutuhan konsumsinya saja dan sekedar untuk kebutuhan lokal. Demikian pula dengan stakeholder lainnya, misalnya para cukong, ternyata masih mempunyai persepsi/orientasi yang sama. Oleh karena itu, pengembangan proses produksi, melalui pemanfaatan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan harus segera dilakukan. Hal ini juga merupakan dukungan pada orientasi pembangunan berkelanjutan. Selain itu, hal tersebut perlu didukung pula melalui pemanfaatan sumberdaya yang ada, disertai dengan peningkatan dan penguatan potensi sumberdaya manusia yang berorientasi pada pengembangan produksi perikanan. Kondisi kualitas maupun kuantitas sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan. Semakin lengkap dan baiknya keberadaan sarana dan prasarana akan mempengaruhi percepatan jaringan pemasaran hasil produksi para nelayan untuk menjangkau cakupan pasar yang lebih luas.


66

Penanganan Konflik Pemanfaatan Ruang Banyaknya kasus konflik yang terjadi di wilayah studi, khususnya antara keinginan para nelayan dengan kebijakan pemerintah daerah memerlukan suatu pemecahan yang bijaksana melalui penyusunan strategi-strategi pemecahan konflik. Prinsip dasar yang harus dipegang dalam penanganan konflik tersebut adalah pemenuhan kepentingan universal yang tidak condong pada salah satu keinginan pihak tertentu saja. Hal ini merupakan suatu pendekatan pemecahan permasalahan yang cukup kompleks. Oleh karena itu pemerintah daerah hendaknya dapat menawarkan suatu solusi pemecahan konflik melalui pendekatan-pendekatan yang mengedepankan kepentingan bersama. Salah satu strategi yang dapat dilakukan guna menangani konflik ini adalah penyelengaraan forum-forum atau pertemuan untuk menyatukan persepsi tentang pemanfaatan ruang laut. Sela]in ini tindakan aksi dalam rangka memecahkan konflik yang terjadi dapat dibangun melalui penyelenggaraan kerjasama ekonomi. Pengaturan Pemanfaatan Ruang Perairan Pengembangan kegiatan pemanfaatan sumberdaya laut harus diwadahi melalui pengelolaan ruang laut yang baik agar pembangunan yang dilakukan dapat berkelanjutan. Hal ini merupakan landasan perencanaan yang penting. Kerusakan lingkungan yang terjadi biasanya disebabkan karena pengelolaan pemanfaatan ruang pada daerah tersebut tidak dilakukan dengan baik. Berkaitan dengan pemanfaatan ruang untuk bagan tancap dan rakit kerang hijau, serta menanggapi konflik yang banyak terjadi, maka hal pokok yang perlu dilakukan adalah melakukan pengaturan terhadap pemanfaatan ruang perairan. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan dalam menunjang kegiatan ini adalah relokasi nelayan. Pengaturan pemanfaatan ini harus disusun dengan melibatkan semua pihak yang terkait, yaitu pemerintah daerah, para nelayan, serta pihak-pihak yang terkait dengan pemanfaatan ruang di perairan tersebut, seperti pelindo, dll. Selanjutnya konsistensi pemanfaatan ini harus diikuti dengan upaya pengawasan yang tertib dan kontinu melalui implementasi hukum yang mengedepankan konsistensi dan konsekuensi penegakan sangsi hokum”.


67

B. Contoh Konsep Rencana Tata Ruang sektor Perikanan:

(Sumber:Buku Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Budidaya Kerang Hijau dan Bagan Tancap di Teluk Jakarta, Dit. TRLP3K, Ditjen KP3K, DKP, 2004) “Berdasarkan telaahan terhadap permasalahan yang muncul di kawasan Teluk Jakarta serta peluang pengembangan yang ada khususnya yang terkait dengan penempatan bagan tancap dan rakit kerang hijau, maka yang menjadi prinsip dasar bagi rencana pengembangan kawasan Teluk Jakarta adalah mengoptimalisasikan pengelolaan dan pemanfaatan ruang lautnya sehingga dapat mempengaruhi peningkatan hasil produksi serta mendeliniasi konflikkonflik pemanfaatan yang terjadi. Pengembangan Kawasan Teluk Jakarta ini di titik beratkan pada upaya penataan bagan tancap dan rakit kerang hijau yang berorientasi pada konsep pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Oleh karena itu pemanfaatan ruang yang dilakukan harus berpengaruh pada upaya peningkatan hasil produksi yang diharapkan serta dapat mendeliniasi konflik-konflik pemanfaatan yang terjadi. Hasil produksi yang tinggi dari penggunaan bagan tancap dan rakit kerang hijau dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu: 1. Daerah fishing ground memiliki kadar clorofil yang cukup tinggi, sehingga hal ini akan mempengaruhi jumlah produksi yang tinggi pula; 2. Pencahayaan, artinya bahwa cahaya bulan yang ada akan berpengaruh pada peredaran ikan yang ada, semakin banyak cahaya, maka posisi ikan akan semakin terpencar, tetapi jika pencahayaan terfokus pada satu titik (lampu petromak), maka ikan biasanya akan mengumpul; 3. Kerapatan jarak antar bagan dan rakit kerang hijau ternyata akan berpengaruh pada hasil produksi, dimana ada jarak optimal yang harus diterapkan untuk memperolah hasil produksi yang tinggi. Dalam kaitannya dengan pemanfaatan ruang yang dilakukan, maka telaahannya akan lebih dipengaruhi oleh point 1 (satu) dan 3 (tiga) diatas. Selain ini, menanggapi masalah konflik pemanfaatan yang terjadi di kawasan Teluk Jakarta, maka penempatan bagan tancap dan rakit kerang hijau perlu ditata seoptimal mungkin, sehingga dapat terintegrasi dengan pemanfaatan ruang laut lainnya khususnya pemanfaatan untuk alur pelayaran”.


68

Gambar 26 Konsep Rencana Tata Ruang Laut (sektor perikanan) C. Contoh Konsep Rencana Tata Ruang Laut multi sektor: “KONSEP DASAR DALAM PENYUSUNAN KABUPATEN MINAHASA UTARA.

TATA

RUANG

LAUT

DI

Proses 1 : Proses yang dibangun atas dasar ekosistem laut yang ada dengan prioritas karakteristik masing - masingnya . Proses ini melihat apakah aktivitas maupun saat ini sudah sesuai dengan daya dukung ekologis.

Proses 2: Merupakan proses yang dibangun atas dasar data kesesuaian dengan pemanfaatannya dari ruang laut yang dijadikan wilayah penelitian dalam ini adalah ruang laut Kabupaten Minahasa Utara. Proses 3: Proses pada kebijakan penataan ruang (RTRW Kabupaten Minahasa Utara). Rencana penataan ruang yang sudah dibuat dijadikan dasar untuk analisis terhadap fungsi masing – masing kawasan. Proses 4: Petunjuk Teknis Perencanaan Tata Ruang Laut

69

Aktivitas masyarakat yang ada di wilayah perencanaan akan mempengaruhi pada kondisi ekosistem yang ada di laut. KONSEP RENCANA TATA RUANG LAUT Konsep Perencanaan Tata Ruang Laut Penataan Ruang laut Pengembangan Ruang Laut Penegakan Hukum di Wilayah Pengembangan Laut Pengendalian Lingkungan Hidup Ruang Laut Pemberdayaan masyarakat Pesisir Pencegahan Akibat Bencana Alam” D. Contoh penetuan Strategi Rencana Tata Ruang sektor Perikanan:

(Sumber:Buku Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Budidaya Kerang Hijau dan Bagan Tancap di Teluk Jakarta, Dit. TRLP3K, Ditjen KP3K, DKP, 2004) “Penetapan strategi pengembangan yang dapat diterapkan di kawasan Teluk Jakarta, dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Ada beberapa strategi pokok yang dapat dikembangkan dan akan berpengaruh pada rencana tata ruang kawasan yang dilakukan, yaitu : peningkatan produktivitas nelayan bagan tancap dan rakit kerang hijau melalui pemanfaatan teknologi tepat guna, peningkatan sumberdaya manusia, pengaturan/penyediaan sarana dan prasarana, penyelenggaraan forum pertemuan, penyelenggaraan kerjasama ekonomi, relokasi wilayah kerja nelayan, serta implementasi hukum. Peningkatan Produktivitas Nelayan Bagan Tancap dan Rakit Kerang Hijau melalui Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Produksi perikanan yang rendah, pada dasarnya disebabkan karena penggunaan peralatan penangkapan ikan yang masih tradisional. Untuk meningkatkan produksi perikanan, maka diperlukan peningkatan kualitas peralatan penangkapan ikan yang lebih baik. Dalam memilih peralatan yang akan digunakan yang perlu dipertimbangkan adalah implikasi dari peralatan terhadap kualitas lingkungan. Untuk itu perlu dipersyaratkan teknologi peralatan yang akan dikembangkan dan digunakan harus teknologi tepat guna dan ramah lingkungan. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusi perikanan dan kelautan terhadap PDRB. Untuk meningkatkan kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian wilayah, maka perlu dilakukan peningkatan kapasitas penangkapan atau pengusahaan budidaya. Bila hanya pada upaya peningkatan kapasitas tetapi Petunjuk Teknis Perencanaan Tata Ruang Laut

70

tidak didukung dengan peningkatan usaha pengolahan pasca panen maka akan mengakibatkan ketidakstabilan harga ikan karena hanya bergantung pada pasar ikan segar. Oleh karena itu maka orientasi para stakeholder terhadap usaha perikanan perlu diubah kearah pemikiran pengembangan usaha produksi agar tercipta demand yang kontinu dimana akan mendorong kontinuitas supply yang menjadi tantangan para nelayan. Selain ini produksi kerang hijau hanya berorientasi pada pasar-pasar tradisional yang hanya memanfaatkan kerangnya saja, padahal kulit kerang yang ada dapat dikembangkan menjadi suatu komoditi kerajinan yang dapat dipasarkan pula baik untuk konsumsi lokal atau bahkan dapat dikembangkan menjadi komoditi ekspor. Oleh karena itu pengembangan hasil produksi khususnya untuk kerang hijau perlu dilakukan diversifikasi usaha yang didukung dengan pengadaan pasar-pasar alternatif. Menanggapi upaya peningkatan produktivitas melalui pengolahan pasca panen maka hasil produksi ikan maupun kerang hijau yang dihasilkan selain dipasarkan untuk konsumsi lokal, seyogyanya dapat dikembangkan menjadi komoditi yang dapat dipasarkan lebih luas, bahkan diupayakan untuk bisa berorientasi pada pasar ekspor pula. Oleh karena itu perlu ada industri-industri pengolahan hasil produksi yang dikelola secara lebih modern dan profesional. Peningkatan Sumberdaya Manusia Melalui pembangunan dan pengembangan orientasi usaha ke arah usaha produktif maka akan berkembang penghayatan masyarakat akan peluangpeluang bisnis yang dapat dikembangkan bedasarkan potensi yang ada. Proses perubahan yang terjadi akan menjadi suatu bola salju yang semakin berkembang dalam rangka mendinamisasikan kegiatan ekonomi masyarakat. Hal ini pada akhirnya akan menjadi asset yang besar dalam mengembangkan ekonomi wilayah secara keseluruhan. Untuk itu maka perlu dilakukan upaya bersama dari semua stakeholder dalam merubah orientasi usaha dengan melakukan pendidikan dan juga pelatihan dan mengembangkan wadah-wadah percontohan yang dapat ditiru oleh para stakeholder maupun nelayan pada tahap selanjutnya. Peningkatan skala usaha masyarakat ini harus dilihat dalam sudut pandang yang luas, yaitu dalam arti masyarakat keseluruhan baik dalam peran individu atau kelompok atau perusahaan. Ada berbagai cara untuk meningkatkan skala usaha masyarakat seperti peningkatan kapasitas usaha nelayan secara individu, dalam kelompok nelayan atau perusahaan. Oleh karena itu sumberdaya manusia yang ada perlu ditingkatkan kualitasnya, sehingga dapat mengembangkan usahanya menjadi lebih modern dan profesional. Pengaturan/Penyediaan Sarana dan Prasarana Untuk mendorong dan mempercepat peningkatan peran sektor perikanan dalam perekonomian wilayah, maka perlu penguatan usaha perikanan, salah satunya melalui/mendorong investor mengembangkan armada perikanan dan juga Petunjuk Teknis Perencanaan Tata Ruang Laut

71

pengembangan sentra perikanan yang mendukung usaha perikanan lepas pantai dengan pembangunan infrastruktur pendukungnya. Menanggapi hal ini, di kawasan Teluk Jakarta, sarana dan prasarana yang ada khususnya untuk menunjang produktivitas bagan tancap dan rakit kerang hijau masih belum memadai. Oleh karena itu beberapa upaya yang perlu dikembangkan diantaranya meliputi pengembangan pasar-pasar alternatif, peningkatan kualitas dan kuantitas armada, serta pengaturan alur-alur pelayaran di wilayah studi. Penyelenggaraan Forum-Forum Pertemuan Konflik yang muncul biasanya akibat ada perbedaan persepsi mendasar terhadap suatu kebutuhan yang dipertahankan oleh masing-masing pihak secara mutlak. Ada metode-metode dan proses-proses praktis yang dapat diterapkan untuk memecahkan suatu konflik tertentu. Prinsip dasar yang harus dianut dalam pemecahan suatu konflik adalah menyelesaikan konflik dalam situasi yang tidak mengancam, tidak menekan, dan tidak konfrontasional. Konflik pemanfaatan ruang yang terjadi di kawasan Teluk Jakarta pada dasarnya terjadi akibat adanya kepentingan para nelayan untuk menempatkan bagan tancap dan rakit kerang hijaunya di lokasi-lokasi alur pelayaran kapal-kapal besar. Oleh karena itu pihakpihak yang terlibat dalam konflik pemanfaatan ruang ini harus saling berinteraksi untuk mengatasi konflik yang terjadi. Salah satu bentuk upaya pemecahan konflik biasanya diawali melalui penyelenggaraan serangkaian forum pertemuan untuk menyelesaikan masalah. Forum ini dirancang untuk membawa orang-orang berpengaruh dari kelompokkelompok yang sedang konflik, tetapi bukan para pengambil keputusan utama, bersama-sama mencari cara-cara alternatif yang bisa menghilangkan konfliknya. Tujuannya adalah untuk merubah persepsi mereka mencapai suatu solusi yang mengedepankan kepentingan bersama:„sama-sama menang‟ (win-win). Hal ini bisa dicapai melalui proses pertemuan yang difasilitasi oleh fasilitator. Para fasilitator tidak boleh memaksakan atau bahkan menawarkan solusi untuk (mengakhiri) konflik, namun tujuannya sekedar untuk memudahkan komunikasi dan secara halus membimbing para peserta kearah perubahan sikap (attitude) dan persepsinya. Seperti disebutkan sebelumnya bahwa konflik yang muncul biasanya akibat mempertahankan kebutuhan (needs) masing-masing bukan mengedepankan suatu kepentingan (interests). Komunikasi masa merupakan kegiatan lanjutan sebagai pelengkap penyelenggaraan forum pertemuan tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mempengaruhi pendapat umum dan merubah sikap dan persepsi kelompok-kelompok pendukung. Hal ini sama sekali bukan proses yang sederhana, tetapi proses yang memakan waktu lama, memerlukan ketegaran dan kesabaran yang luar biasa. Persepsi baru yang ditemukan dari hasil pertemuan itu, akan tertransformasi kepada masyarakat yang lebih luas. Media massa, jurnal-jurnal akademik, konferensi-konferensi serta acara-acara khusus dapat membantu perubahan persepsi.


72

Penyelenggaraan Kerjasama Ekonomi Pembangunan kerjasama ekonomi dilakukan sebagai sarana untuk memperkuat/meningkatkannya tujuan penyelesaian konflik yang terjadi. Pembangunan kerjasama ekonomi ini merupakan suatu usaha kerjasama yang tujuannya adalah untuk meringankan penderitaan material dari kelompokkelompok yang bermusuhan terutama diarahkan kepada kelompok yang biasanya menjadi korban dan tidak berkembang. Selanjutnya, pemenuhan kebutuhan dasar pihak yang menjadi korban, baik melalui jalur komunal atau sebagai bagian dari strategi nasional, harus menjadi prioritas utama kebijaksanaan pembangunan pemerintah. Hanya dengan demikian kita dapat bergerak ke arah penanganan konflik sosial yang berlarut-larut. Kasus yang terjadi di Kawasan Teluk Jakarta menggambarkan bahwa para nelayan seringkali mempertahankan keberadaan bagan tancap dan rakit kerang hijaunya di alur-alur pelayaran kapal-kapal besar, sehingga sering terjadi tabrakan. Secara fisik, memang daerah tersebut dianggap dapat memberikan hasil produksi yang cukup tinggi, tetapi efisiensi penataan secara terintegrasi kurang diperhitungkan. Oleh karena itu, salah satu upaya yang dapat pula dilakukan adalah pengembangan-pengembangan kerjasama ekonomi antar pihak-pihak yang terkait di wilayah studi. Bentuk kerjasama yang dikembangkan pada prinsipnya dapat memenuhi kebutuhan dasar bagi para pihak terkait tersebut, khususnya bagi para nelayan. Untuk kawasan Teluk Jakarta, keberadaan Pulau Untung Jawa yang berdekatan dengan kawasan pariwisata dapat dikembangkan untuk mendukung kerjasama ekonomi antar pihak-pihak terkait di wilayah studi. Kerjasama ekonomi yang dikembangkan dititikberatkan pada diversifikasi usaha hasil produksi dari bagan tancap maupun rakit kerang hijau, seperti pengembangan industri kerajinan kulit kerang hijau, peningkatan kualitas pengolahan hasil perikanan untuk konsumsi wisatawan (seafood), serta pengembangan industri-industri pengolahan hasil produksi perikanan. Relokasi Wilayah Kerja Nelayan Pelaksanaan relokasi diarahkan pada upaya pemanfaatan ruang perairan secara optimal. Berdasarkan analisis kesesuaian ruang yang dilakukan, maka penempatan-penempatan bagan tancap maupun rakit kerang hijau yang ada di kawasan yang kurang sesuai perlu di relokasi ke kawasan-kawasan yang dikategorikan sangat sesuai. Upaya relokasi ini dapat pula didukung melalui pengembangan pemanfaatan bagan apung sebagai salah satu alternatif peningkatan kegiatan budidaya perikanan selain dengan menggunakan bagan tancap. Pola pengaturan yang dapat dilakukan adalah menempatkan setiap bagan apung untuk dikelola oleh tiga orang nelayan secara bersama-bersama baik kepemilikannya maupun pemanfaatannya.


73

Implementasi Hukum Penertiban adalah usaha untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang di wilayah laut yang direncanakan dapat terwujud dan terjaga. Kegiatan penertiban merupakan upaya pengembalian tindakan berupa pengenaan sanksi baik berupa sanksi istrasi (pembatalan ijin, pencabutan hak), sanksi perdata (pengenaan denda, ganti rugi dan lain-lain) dan sanksi pidana (penahanan/kurungan). Penertiban harus didukung oleh aparat yang benar-benar memahami aturanaturan yang diterapkan. Di lapangan, aparat diarahkan untuk dapat menciptakan suatu sinergi yang baik dengan masyarakat. Secara jangka panjang, upaya penertiban sebaiknya diiringi dengan upaya komunikasi yang terbuka serta edukasi/pendidikan yang berkesinabungan demi terciptanya suatu kesadaran publik (publik awareness)”. E. Contoh Strategi Rencana Tata Ruang Laut Kabupaten Minahasa Utara

1) Strategi Perencanaan Tata Ruang Laut 

Strategi Pengembangan Kawasan Lindung



Strategi Pengembangan Kawasan Budidaya



Strategi Ekologi



Strategi Penataan Kawasan Budidaya Perairan dan Perikanan Tangkap



Strategi Pengembangan Sarana dan Prasarana



Strategi Penataan Kegiatan Sosial, Ekonomi dan Budaya

2) Strategi Pengembangan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Minahasa Utara 

Strategi Pembangunan dan Pengembangan Kapasitas Sarana dan Prasarana



Strategi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan dan Kelauatan Secara Optimal


74

TABEL :

STRATEGI PENGEMBANGAN SERTA IMPLIKASI SEBAB AKIBAT PRASARANA DAN SARANA

No.

Strategi

Faktor Penentu

1

Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dasar

1. Penambahan sarana listrik dan air bersih. 2. Penambahan sarana komuni-kasi.

1. Peningkatan kualitas produksi hasil perikanan 2. Memperlancar pemasaran hasil produksi 3. Peningkatan efektifitas operasi penangkapan

Dampak

2

Peningkatan aksesibilitas

1. Perbaikan dan penambahan sarana dan prasrana transportasi darat. 2. Perbaikan dan penambahan sarana transportasi laut. 3. Perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana transportasi udara

1. Memperlancar pema-saran hasil produksi 2. Memperlancar distribusi hasil produksi dan sarana produksi/ operasi penangkapan ikan 3. Menekan biaya produksi dan biaya pemasaran serta meningkatkan nilai hasil produksi

3

Optimalisasi Fungsi PPI/ TPI

1. Peningkatan produksi perikanan. 2. Pembangunan PPI di Likupang Barat 3. Penambahan dan perbaikan fasilitas TPI 4. Penambahan sarana komunikasi 5. Penambahan cold storage 6. Pengadaan pabrik es 7. Penambahan industri pengolahan

1. Peningkatan volume dan kualitas hasil produksi perikanan 2. Memperlancar pemasaran hasil produksi 3. Memperlancar distribusi hasil produksi dan sarana produksi/ operasi penangkapan ikan 4. Menekan biaya produksi dan biaya pemasaran serta meningkatkan nilai hasil produksi

4

Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana /prasarana produksi.

1. Penambahan dan perbaikan unit penangkapan 2. Peningkatan sarana/prasarana budidaya 3. Pengadaan lembaga permodalan

1. Peningkatan volume dan ku-alitas hasil produksi perikanan 2. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana 3. Peningkatan produksi perikanan 4. Penambahan cold storage 5. Pengadaan pabrik es 6. Penambahan industri pengolahan.

Sumber : Hasil Rencana.

TABEL :

10

STRATEGI PENGEMBANGAN SERTA IMPLIKASI SEBAB AKIBAT PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN DAN KELAUTAN

No.

Strategi

1.

Pemanfaatan Perikanan dan Kelautan secara optimal.

1. Pemetaan pola migrasi ikan 2. Pemetaan potensi sumberdaya perikanan dan kelautan 3. Pelestarain dan rehabilitasi mangrove 4. Pembatasan pembukaan hutan mangrove 5. Pelestarian dan rehabilitasi terumbu karang 6. Penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan 7. Pengelolaan limbah 8. Zonasi wilayah pesisir 9. Resolusi konflik pemanfaatan lahan

Faktor Penentu

2.

Zonasi wilayah pesisir dan laut secara partisipatif

1. Pemetaan potensi sumberdaya perikanan dan kelautan 2. Pemetaan migrasi ikan

1. Resolusi konflik pemanfaatan lahan 2. Pengelolaan limbah 3. Pengembangan alat tangkap ramah lingkungan 4. Pembatasan pembukaan hutan mangrove.

3.

Penegakan dan ketaatan hukum dalam pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan

1. Pengembangan alat tangkap ramah lingkungan 2. Pengelolaan limbah

1. Pelestarian dan Rehabilitasi Mangrove 2. Pembatasan pembukaan hutan mangrove 3. Pelestarian dan Rehabilitasi Terumbu Karang 4. Zonasi wilayah pesisir dan lautan

4.

Pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan secara terpadu

1. Pengembangan alat tangkap yang ramah lingkungan 2. Resolusi konflik pemanfaatan daerah penangkapan 3. Pemetaan migrasi ikan

Pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan secara berkelanjutan

Sumber : Hasil Rencana.


Dampak

11

75

F. Contoh Indikasi Program Rencana Tata Ruang satu sektor tertentu: No.

Program

1 Peningkatan SDM Nelayan

Proyek

Tahun 1

Sosialisasi Rencana

*

Pelatihan budidaya

*

Pengenalan Program

*

2

3

4

5

Relokasi Wilayah Kerja 2 Relokasi Wilayah Kerja Nelayan 3 Bantuan Kredit Usaha Nelayan

4 Pengembangan Pasca Panen

Pemilihan nelayan

*

Pelaksanaan

*

Monitoring

*

Kredit pembangunan bagan

*

Kredit pengelolaan bagan

*

Kredit usaha kerajinan

*

Kredit pemilikan kapal

*

Peningkatan kemampuan

*

managemen Pelatihan

*

pengelolaan/budidaya Pelatihan usaha kerajinan

*

Penyuluhan Pemasaran

*

Pendampingan masyarakat


*

76

G. Contoh Indikasi Program Rencana Tata Ruang Multi Sektor: TABEL :

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN PER ZONA PENGEMBANGAN DI WILAYAH PERENCANAAN TAHUN 2006 – 2016 Rencana Program Tahapan Pembangunan

Zona Pengembangan

Jenis Kegiatan Tahap I Th. 2006 - 2011

I. Kawasan Wori

1. Rencana penyebaran jumlah penduduk

2. Konsulidasi tanah dan pembangunan perumahan. 3. Konsulidasi tanah dan pembangunan fasilitas Pemerintah. 4. Konsulidasi tanah dan pembangunan fasilitas : pendidikan, kesehatan, keagamaan, dll. 5. Konsulidasi tanah dan pembangunan infrastruktur (jalan dan jembatan). 6. Konsulidasi tanah dan pembangunan tempat pendaratan ikan (TPI) 7. Konsulidasi tanah dan pembangunan pelabuhan penyeberangan 8. Pengembangan sektor pertanian pangan lahan kering (perkebunan/ kebun ladang)

Sumber Pembiayaan

Intsansi Penanggung Jawab

APBD I/II

Dinas Tata Pemerintahan dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara

Tahap II Th. 2011 - 2016

APBD/Pemda Swasta

Dinas PU, dan Bappeda Kab. Minahasa Utara

APBD/Pemda Swasta

Dinas PU, dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara

APBD/Pemda Swasta


APBD/Pemda Swasta


APBD/Pemda Swasta

Dinas PU, DKP, dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara

APBD/Pemda Swasta

Dinas PU, Bappeda, dan Dinas Perhub. Kab. Minahasa Utara

APBN/APBD Swasta

Dinas Pertanian Kab. Minahasa Utara

25

Sambungan Hal 56

9.

Konservasi hutan lindung.

APBN/APBD

Dinas Kehutanan Kabupaten Minahasa Utara

10. Lindung preservasi (resapan air, sempadan pantai, dan sungai).

APBD I/II

Dinas PU, Bappeda, dan DKP Kabupaten Minahasa Utara

11. Konservasi hutan mangrove.

APBD I/II

Dinas PU, DKP dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara

12. Konservasi terumbu karang.

APBD I/II


13. Prasarana dasar : air bersih, listrik, dan telekomunikasi

APBD I/II/ Swasta


14. Pembangunan dermaga

APBD I/II/ Swasta


15. Pembangunan Kantor TPI

16. Pembangunan Ice Storage

17. Pembangunan kedai pesisir

18. Jasa pariwisata (Hotel, resort, dan sarana pendukungnya lainnya

APBD I/II/ Swasta


APBD I/II/ Swasta


APBD I/II/ Swasta


APBD I/II/ Swasta


26


77

Sambungan Hal 57

II. Kawasan Likupang Barat


2. Konsulidasi tanah dan pembangunan perumahan. 3. Konsulidasi tanah dan pembangunan fasilitas Pemerintah. 4. Konsulidasi tanah dan pembangunan fasilitas : pendidikan, kesehatan, keagamaan, dll. 5. Konsulidasi tanah dan pembangunan infrastruktur (jalan dan jembatan). 6. Konsulidasi tanah dan pembangunan Pelabuhan Perikanan (PPi) 7. Konsulidasi tanah dan pembangunan dermaga 8. Pembangunan break water

APBD I/II


APBD/Pemda/ Swasta

Dinas PU dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara

APBD/Pemda/ Swasta


APBD/Pemda/ Swasta


APBD/Pemda/ Swasta


APBD/Pemda/ Swasta


APBD/Pemda/ Swasta

Dinas PU, Bappeda Kabupaten Minahasa Utara

APBN/APBD/ Swasta

Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Utara

9. Pembangunan kolam pelabuhan

APBN/APBD


10. Pembangunan TPI

APBD I/II


11. Pembangunan kantor TPI

APBD I/II


27

Sambungan Hal 58 12. Pembangunan pasar ikan

APBD I/II


13. Pembangunan Pabrik es

APBD I/II/ Swasta



APBD I/II/ Swasta


15. Pembangunan Cold Storage

APBD I/II/ Swasta


16. Pembangunan Cool Room

APBD I/II/ Swasta


17. Pembangunan bengkel, SPBU-N, dll

APBD I/II/ Swasta


18. Pembangunan jasa dan pariwisata (hotel, resort, dll)

APBD I/II/ Swasta


19. Konservasi hutan lindung

APBD I/II


20. Lindung preservasi (resapan air, sempadan pantai, dan sungai

APBD/ Pemda/ Swasta


21. Konservasi hutan mangrove

APBD/ Pemda/ Swasta


22. Konservasi terumbu karang

APBD/ Pemda/ Swasta


28


78

Sambungan Hal 59

III. Kawasan Likupang Timur


APBD I/II

Dinas Tata Pemerintahan, dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara

2. Konsulidasi tanah dan pembangunan perumahan.

APBD/Pemda/ Swasta


3. Konsulidasi tanah dan pembangunan fasilitas Pemerintah.

APBD/Pemda/ Swasta


4. Konsulidasi tanah dan pembangunan fasilitas : pendidikan, kesehatan, keagamaan, dll.

APBD/Pemda/ Swasta


5. Konsulidasi tanah dan pembangunan infrastruktur (jalan dan jembatan).

APBD/Pemda/ Swasta


APBD/Pemda/ Swasta


APBD/Pemda/ Swasta

Dinas PU, Bappeda, dan Dinas Perhub. Kabupaten Minahasa Utara


APBN/APBD/ Swasta


9.

APBN/APBD


APBD I/II


6. Konsulidasi tanah dan pembangunan tempat pendaratan ikan (TPI) 7. Konsulidasi tanah dan pembangunan pelabuhan penyeberangan (dermaga)

Pembangunan kantor TPI

10. Pembangunan pasar ikan

29

Sambungan Hal 60

VI Kawasan Kema


APBD I/II



APBD I/II


13. Pembangunan bengkel, SPBU-N, dll

APBD I/II/ Swasta



APBD I/II/ Swasta


15. Konservasi hutan lindung

APBD I/II/ Swasta



APBD I/II/ Swasta


17. Konservasi hutan mangrove

APBD I/II/ Swasta


18. Konservasi terumbu karang

APBD I/II/ Swasta


1.

APBD I/II

Dinas Tata Pemerintahan, dan, Bappeda Kabupaten Minahasa Utara

2. Konsulidasi tanah dan pembangunan perumahan.

APBD/ Pemda/ Swasta


3. Konsulidasi tanah dan pembangunan fasilitas Pemerintah.

APBD/ Pemda/ Swasta


Rencana penyebaran jumlah penduduk

30


79

Sambungan Hal 61

4. Konsulidasi tanah dan pembangunan fasilitas : pendidikan, kesehatan, keagamaan, dll.

APBD/Pemda/ Swasta


5. Konsulidasi tanah dan pembangunan infrastruktur (jalan dan jembatan).

APBD/Pemda/ Swasta


6. Peningkatan kualitas tempat pelelangan ikan (TPI)

APBD/Pemda/ Swasta


7. Peningkatan kualitas dermaga

APBD/Pemda/ Swasta



APBN/APBD/ Swasta



APBN/APBD

Dinas Kehutanan Kab. Minahasa Utara

10 Pembangunan bengkel, SPBU-N, dll

APBD I/II

Dinas PU & Bappeda Kabupaten Minahasa Utara


APBD I/II

Dinas PU, DKP & Bappeda Kab. Minahasa Utara

12. Pengembangan tanaman pangan lahan kering

APBD I/II



APBD I/II/ Swasta


Sumber : Hasil Rencana Tim RTR Pesisir dan Laut Kabupaten Minahasa Utara tahun 2006

31

H. Contoh Mekanisme Kelembagaan Rencana Tata Ruang Multi Sektor KERANGKA KERJA SISTEM KELEMBAGAAN

PemPUS

Pemberdayaan Dinas Terkait Untuk Pengembangan Kegiatan Perikanan Dan Wisata Di Wilayah Perenca naan

PemPROV

Konsorsium : Pemda BUMD Swasta Koperasi Masy Lokal

Fasilitas Koordinasi Bantek

Pemkab. Minahasa Utara MOU Pranata Pendukung Promosi Gagasan

Pembentukan Otoritas Pengembangan Periikanan Terpa du dan kegiatan Wisata Daerah

Elemen: Pemprov Pemkab. Minahasa Utara

Action Plan Pengembangan Fisik & Aktivitas Penggalangan Investasi Bussiness Plan Pelaksanaan Pengembangan Pengelolaan Dampak

Penggalangan Stakeholder Kebijakan Pengembangan Fasilitasi Kerjasama & Promo Subsidi PSD Strategis

Pengembangan & Pengelolaan Berkelanjutan meliputi : Fisik, Kegiatan, Kerjasama dan Promosi

PERSIAPAN

PEMANTAPAN

PELAKSANAAN

33


80

STRUKTUR SISTEM KELEMBAGAAN DEPARTEMEN PARIWISATA & SENI BUDAYA Fasilitasi Bantek

FORUM KERJASAMA PEMPROV SULAWESI UTARA – PEMKAB MINAHASA UTARA Penugasan Monitoring dan Supervisi

SISTEM MANAJEMEN PENGEMBANGAN DAERAH

DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM Fasilitasi Bantek

ELEMEN PROV Sul: Dinas KP, Dinpar, Dinas PU, BKPMD, sesuai kebutuhan ELEMEN PEMKAB Minut : Dinpar, Dinas PU, BKPMD, Dinperindag, Dinkop-UKM, Din-Kelautan Perikanan, Dinnaker dll sesuai kebutuhan. Penggalangan Stakeholder Kebijakan Pengembangan Fasilitasi Kerjasama dan Promosi Subsidi PSD Strategis Ket : Fasilitasi dan Bantuan Koordinasi Penugasan, Monitoring & Supervisi Pelaporan dan Pertanggung Jawaban

PEMBERDAYAAN DINAS TERKAIT DALAM PENGEMBANGAN KEGIATAN PERIKANAN DAN WISATA Di MINAHASA UTARA DAN SEKITARNYA

ACTION PLAN PENGEMBANGAN FISIK & AKTIVITAS PENGGALANGAN INVESTASI BUSSINESS PLAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PENGELOLAAN DAMPAK PENGEMBANGAN & PENGELOLAAN BERKELANJUTAN MELIPUTI: Fisik Kegiatan Kerjasama dan Promosi

DEVISI PENGEMBANGAN ZONA I

DEVISI PENGEMBANGAN ZONA II

DEVISI PENGEMBANGAN ZONA III

DIVISI PENGEMBANGAN ZONA IV

34


81

Masukan dari Konsinyasi : Pak Pandu 1. Pendekatan ruang laut meliputi permukaan, kolom, dasar; 2. Pendekatan horizontal; 3. Pendekatan waktu; 4. Valuasi ekonomi; 5. Multifungsi wilayah laut; Pak Sigit 1. Istilah zonasi dan ruang (jangan dipertentangkan..) RTR dituangkan dalam peta 2D, shg zonasi merupakan cara penuangan / menyederhanakan ruang 3D menjadi ruang / peta 2D; zonasi merupakan terjemahan/proyeksi dari layer-layer mulai permukaan, kolom sd dasar laut; 2. Pada pendahuluan atau latar belakang disebutkan bahwa sebelum penyusunan juknis, belum muncul PR dan UUPWP3K. Sehingga dimungkinkan adanya penyesuaian di kemudian hari. Pada UU PWP muncul zonasi yang komplemen dg RTR yang bisa dipadasikan. Ada semacam tinjauan secara keseluruhan antara wilayah darat dan laut dalam penyusunan RTR; 3. Batas kawasan perencanaan sesuai dengan bts , karena akan dilegalkan. Perlu analisis wilayah perencanaan yang bersifat lebih detail, yang mungkin sifatnya lintas batas . Btas kawasan sesuai istrasi tidak berlaku pada RTR detail, yang bisa maupun fungsional,dll. 4. Mengenai pendekatan analisis, perlukah analisis seperti menyusun RTR darat (analisis ekonomi,fisik, sosbud, dll)??. Penyusunan RTR di laut lain obyeknya, sebaiknya pendekatan sifatnya riil, sederhana tapi logis. Misalnya dg melihat wilayah perencanaan dari wil geografis. Contoh laut jawa, dilihat ada kepentingan apa yang bermain disitu, contoh pelayaran, perikanan tangkap, dll.


82


83

Buku - Petunjuk Teknis Zonasi Wp-3-k 61s4b

Overview 5o1f4z

More details 6z3438

Related Documents c2h70

Buku - Petunjuk Teknis Zonasi Wp-3-k 61s4b

Petunjuk Teknis Genexpert 17266k

Petunjuk Teknis Ttg Edit j496n

Petunjuk Teknis Lomba Tartil.docx 5v3d6p

Petunjuk Teknis Pengisian Ews l1z2c

Petunjuk Teknis Pengembangan Poskesdes 2i1v1f

More Documents from "Riky Arisandi" 5i6n5d

Buku - Petunjuk Teknis Zonasi Wp-3-k 61s4b

Proposal Usaha Makanan.docx 2y2a5z

Kolonialisme Dan Imperialisme m2s1f

12 Crkt Retail Pl H Press.pdf 3qv46

93. Hadits-hadits Pendek.pdf 6c5s5f

6g3p1u