Kolonialisme Dan Imperialisme m2s1f

BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang

Kolonialisme dan imperialisme mulai berkembang sekitar abad ke-15 yang diawali dengan adanya gejala pembaruan di Eropa di bidang ekonomi, politik, sosial, maupun budaya dalam bentuk gerakan Renaisans dan Humanisme yang berpikiran maju.

Renaisans adalah hasrat dan semangat untuk berpikiran maju (progresif) dari kondisi atau masa sebelumnya. Sementara Humanisme adalah suatu doktrin yang menekankan pada kepentingan kemanusiaan dan idealisme. Adapun pusat-pusat perkembangan Renaisans pada awalnya terdapat di kota-kota pelabuhan Italia, seperti Florence, Genoa, dan Venesia.

Kemampuan berpikir yang berhaluan maju inilah yang kemudian menghasilkan banyak penemuanpenemuan baru seperti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sosial-ekonomi, dan kebudayaan.

Sejarah Indonesia

1

A.

Pengertian Kolonialisme dan imperialisme.

Ø Pengertian Kolonialisme Kolonialisme berasal dari kata colunus (colonia) yang berarti suatu usaha untuk untuk mengembangkan kekuasaan suatu negara diluar wilayah negara tersebut. Kolonialisme pada umumnya bertujuan untuk mencapai dominasi ekonomi atas sumber daya, manusia, dan perdagangan di suatu wilayah. Wilayah koloni umumnya adalah daerah-daerah yang kaya akan bahan mentah untuk keperluan negara yang melakukan kolonialisme.

Ø Pengertian Imperialisme Imperialisme adalah usaha memperluas kekuasaan suatu negara untuk menguasai negara lain. Imperialisme dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu imperialisme kuno dan imperialisme modern. Imperialisme kuno berlangsung sebelum revolusi industri dan bertujuan untuk memiliki kekayaan (gold), mencapai kejayaan (glory), dan menyebarkan agama (gospel). Spanyol dan portugis adalah negara yang menjalankan imperialisme kuno. Sementara Inggris merupakan negara yang menganut imperialisme modern.

Ø Perbedaan kolonialisme dan imperialisme 1. Kolonialisme bertujuan untuk menguras habis sumber daya alam dari negara yang bersangkutan untuk diangkut ke negara induk. 2. Imperialisme bertujuan untuk menanamkan pengaruh pada semua bidang kehidupan negara yang bersangkutan.

Ø Persamaan kolonialisme dan imperialisme Persamaan kolonialisme dan imperialisme adalah akan membuat negara penjajah menjadi makmur, sementara yang dijajah semakin menderita.

Sejarah Indonesia

2

B.

Perubahan Politik, Ekonomi, Dan Sosial Sebagai Akibat Perluasan Kolonialisme Serta Imperialisme Di Indonesia

A. Bidang Politik 1.

Struktur Birokrasi

Dengan diterapkannya kebijakan politik kolonial Belanda di Indonesia, masuk pula pengaruh Belanda dalam bidang struktur organisasi. Residen bertugas mengawasi jalannya pemerintahan harian kolonial, meperhatikan penanaman bahan pangan, dan mendorong pendirian sekolah pribumi. Bupati bertugas mengawasi pelaksanaan tanam paksa, mengawasi perjanjian dagang dengan bangsabangsa Eropa, dan mengawasi sekolah-sekolah pribumi. Struktur pamong praja yang dahulu berdasarkan garis keturunan, kini mulai menganut sistem kepegawaian. 2.

Sistem Pemerintahan

Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels, Pulau Jawa dijadikan sebagai pusat pemerintahan dan membaginya menjadi kesatuan-kesatuan wilayah yang disebut prefectuure. Selain itu ia juga menjadikan penguasa lokal, seperti wedana sebagai pegawai negeri yang mendapat gaji negara dan bertanggung jawab kepada pemimpin prefectuure. Tahun 1903 pemerintah Belanda mengeluarkan Undang-Undang Desentralisasi yang berisi: a. Pendelegasian kekuasaan pusat ke Hindia Belanda, dari pemerintah Hindia Belanda ke departemen, pejabat lokal, dan dari pejabat Belanda ke pejabat pribumi b.

Menciptakan lembaga otonom yang mengatur urusan sendiri

c.

Pemisahan keuangan pusat dan daerah

Berdasarkan undang-undang tersebut Indonesia dibagi menjadi kesatuan daerah yang disebut gouvernementen dengan gubernur sebagai pemimpinnya. Pembentukan pemerintah daerah ini dimulai dari Jawa Barat (1926), Jawa Timur (1929), dan Jawa Tengah (1930). Perubahan sistem pemerintahan ini dilanjutkan dengan penghapusan Dewan Karesidenan pada tahun 1925 dan dibentuk Dewan Kabupaten. 3.

Sistem Hukum

Sistem hukum Indonesia yang sebelumnya berdasarkan hukum adat tradisional berangsur-angsur digantikan oleh sistem hukum barat modern. Pada masa Gubernur Jenderal Daendels sudah diperkenalkan sistem pengadilan keliling dan pengadilan pribumi di setiap prefectuure yang disebut landgerecht. Kebijakan kolonial di bidang hukum dilanjutkan dengan pendirian mahkamah agung (HogGerechtschof) yang merupakan lembaga peradilan atau yudikatif tertinggi di Indonesia saat itu. Sejak

Sejarah Indonesia

3

tahun 1854, semua peraturan pemerintah yang berasal dari raja, putra mahkota, dan gubernur jenderal dinyatakan sebagai undang-undang.

B. Bidang Ekonomi 1.

Sistem perdagangan interinsuler terdesak oleh Portugis dan Belanda

2. Portugis dan Belanda melaksanakan monopoli perdagangan sehingga perekonomian rakyat semakin menurun 3. VOC menekan rakyat untuk melakukan penyerahan tanam paksa berupa hasil bumi dan kerja rodi 4. Sejak tahun 1830 Belanda melaksanakan tanam paksa yang mengakibatkan rakyat Indonesia semakin menderita dan sengsara 5. Pada masa liberalisme, Indonesia terbuka bagi penanaman modal asing sehingga banyak pengusaha swasta mendirikan perkebunan di Indonesia

Sejarah Indonesia

4

C. Bidang Sosial 1.

Mobilitas sosial

Dalam struktur masyarakat Indonesia kolonial mobilitas sosial di kalangan penduduk pribumi hampir tidak terjadi. Masyarakat Indonesia meliputi golongan Eropa, Asia, dan Timur Jauh serta golongan pribumi. 2.

Stratifikasi sosial

Stratifikasi sosial masyarakat Indonesia sebelum datangnya Belanda terdiri atas golongan bangsawan (kelas atas), golongan birokrat pemerintah (kelas menengah), dan golongan rakyat jelata (kelas bawah). Dengan datangnya Belanda ke Indonesia, mereka mengambil alih kedudukan kaum bangsawan sebagai golongan kelas atas. Pada lapisan strata di bawahnya adalah golongan bangsawan dan birokrat pemerintah yang memiliki privilege atau hak-hak istimewa untuk memegang kekuasaan pemerintahan. Lapisan terakhir adalah rakyat kebanyakan yang bekerja sebagai petani kecil, buruh angkut, kuli kontrak, dan pekerjaan-pekerjaan kasar lainnya. 3.

Demografis dan mobilitas penduduk

Masuknya pengaruh sosial dan budaya Barat, serta kemajuan ekonomi di Indonesia telah membentuk pola kependudukan yang mengikuti sistem kependudukan modern. Mulai lahir desa-desa dan kota-kota modern menggantikan ibu kota kerajaan sebagai pusat aktivitas masyarakat Indonesia. Bersamaan dengan berlangsungnya perubahan struktur demografis, terjadi mobilitas penduduk dari desa ke kota-kota yang baru berdiri, yang disebabkan faktor-faktor berikut: a.

Perbedaan tingkat kehidupan desa-kota yang sangat mencolok

b.

Semakin berkurangnya tanah pertanian di daerah pedesaan

c. Kebijakan Pemerintah Belanda untuk mengirimkan tenaga kerja kuli kontrak di perkebunanperkebunan di luar Jawa 4.

Kedudukan dan peran perempuan

Sebelum kedatangan bangsa Barat ke Indonesia, kaum perempuan Indonesia sangat dirantai oleh aturan-aturan tradisi dan adat yang cenderung membatasi peran mereka dalam kehidupan masyarakat.

Sejarah Indonesia

5

Kedatangan bangsa Barat serta kebudayaannya sedikit banyak membuka mata beberapa kalangan di Indonesia, terutama kaum priyayi terpelajar untuk melakukan modernisasi. Tokoh perempuan Indonesia yang dinilai sebagai pelopor kesadaran ini adalah Raden Ajeng Kartini, seorang putri Bupati Jepara. Hal itu ia mulai dengan membuka sekolah kaum perempuan dan menjadi gurunya. Sejak itulah, gerakan emansipasi terus bergulir di Indonesia.

D. Bidang Budaya 1.

Pengaruh Westernisasi (pembaratan)

Proses westernisasi pada masa kolonial berlangsung, terutama melalui jalur pemerintahan dan pendidikan. Proses westernisasi terlihat jelas terutama di kalangan bangsawan dan birokrat pribumi, antara lain: a.

Penggunaan bahasa Belanda dalam pergaulan sehari-hari

b.

Gaya berpakaian Barat dengan dasi dan jas

c.

Lingkungan yang lebih terbuka dan egaliter

d.

Sistem jabatan dan kepangkatan, serta prioritas pendidikan Eropa

e.

Sistem industri dan cara produksi Barat

f.

Arsitektur dan sarana perlengkapan hidup ala Eropa

g.

Struktur tata kota Barat

Sejarah Indonesia

6

C. Dampak Negatif Kolonialisme Dan Imperialisme Barat Di Nusantara . 1. Bidang Politik. a) Hilangnya kekuasaan Raja b) Campur tangan pihak asing terhadap urusan Istana c) Kewenangan Bupati berkurang dalam Pemerintahan.

2. Bidang Ekonomi. a) Kehidupan ekonomi Bangsa Indonesia semakin merosot. b) Kesejahteraan rakyat semakin menurun c) Sistim ekonomi uang mulai berkembang d) Munculnya istilah monopoli

3. Bidang Sosial. a) Makin meluasnya kebudayaan barat, sehingga kebudayaan tradisional mulai luntur. b) Timbulnya kegelisahan, kekecewaan dan kebencian rakyat terhadap pemerintah Kolonial yang menimbulkan perlawanan

Sejarah Indonesia

7

BAB II PERANG MELAWAN KOLONIALISME

A. Perlawanan Sebelum Tahun 1800 1. Perlawanan Rakyat Mataram Pada awalnya Mataram dengan Belanda menjalin hubungan baik. Belanda diizinkan mendirikan benteng(loji) untuk kantor dagang di Jepara. Belanda juga memberikan dua meriam terbaik untuk Kerajaan Mataram. Dalam perkembangannya, terjadi perselisihan antara Mataram dengan Belanda. Pada tanggal 8 November 1618, Gubernur Jendral VOC Jan Piterzoon Coen memerintahkan Van Der Marct menyerang Jepara. Peristiwa tersebut memperuncing perselisihan antara Mataram dengan Belanda. Sultan Agung mempersiapkan serangan terhadap kedudukan Belanda di Batavia. Serangan pertama dilakukan tahun 1628. Pasukan Mataram yang dipimpin Tumenggung Baurekso tiba di Batavia tanggal 22 Agustus 1628. Pasukan ini kemudian disusul pasukan Tumenggung Sura Agul-Agul, yang dibantu dua bersaudara, yakni Kiai Dipati Mandurojo dan Kiai Upa Santa. Upaya serangan pertama gagal untuk menghalang mundur pasukan Belanda. Tidak kurang 1.000 prajurit Mataram gugur dalam perlawanan tersebut. Mataram mempersiapkan serangan kedua ini pun gagal. Selain kelemahan pasukan pertama, lumbung padi persediaan makanan banyak dihancurkan Belanda. Di samping Sultan Agung, perlawanan terhadap kekuasaan VOC juga dilakukan oleh Pangeran Mangkubumi dan Mas Said.

2. Perlawanan Rakyat Banten

Konflik dalam urusan kerajaan serta persaingan dalam tahta kerajaan juga menyebabkan perlawanan terhadap kekuasaan barat mengalami kegagalan. Misalnya konflik internal kesultanan Banten yang menyebabkan Banten jatuh ke tangan VOC Belanda. Setelah sultan Ageng Tirtayasa mengangkat anaknya yang bergelar Sultan Haji sebagai Sultan Banten, Belanda segera ikut campur dalam urusan Banten dengan cara mendekati Sultan Haji. Sultan Ageng yang anti terhadap VOC segera menarik balan menyerahkan sebagian wilayah banten kepada VOC.

3. Perlawanan Rakyat Makasar Di Pulau Sulawesi, perlawanan untuk mengusir kekuatan VOC juga tidak berhasil. Penyebabnya hampir sama dengan daerah lainnya di Nusantara, yaitu karena adanya konflik dan persaingan diantara kerajaan-kerajaan Nusantara. Misalnya konflik antara Sultan Hasanudin dari Makasar dengan Aru Pallaka dari Kesultanan Bone yang memberi jalan Belanda untuk menguasai KerajaanKerajaan di Sulawesi tersebut.

Sejarah Indonesia

8

Untuk memperkuat kedudukannya di Sulawesi, Sultan Hasanudin menduduki Sumbawa sehingga jalur perdagangan di Nusantara bagian timur dapat dikuasainya. Oleh karena itu, penguasaan ini dianggap oleh Belanda sebagai penghalang dalam melakukan aktifitan perdagangan. Pertempuran antara Sultan Hasanudin dan Belanda selalu terjadi. Pasukan Belanda yang dipimpin oleh Cornelis Spelman selalu dapat dihalau pasukan Sultan Hasanudin. Untuk menghadapi Sultan Hasanudin, Belanda meminta bantuan kepada Aru Pallaka yang bersengketa dengan Sultan Hasanudin. Dengan kerjasama tersebut akhirnya Makasar jatuh ke tangan Belanda dan Sultan Hasanudin harus menandatangani Perjanjian Bonghaya pada tahun 1667 yang berisikan hal berikut : (1) Sultan Hasanudin harus memberikan kebebasan kepada VOC untuk berdagang dikawasan Makasar dan Maluku (2) VOC memegang monopoli perdagangan di wilayah Indonesia bagian timur dengan pusatnya Makasar (3) Wilayah kerajaan Bone yang diserang dan diduduki pada zaman Sultan Hasanudin dikembalikan kepada Aru Pallaka dan dia diangkat menjadi Raja Bone.

4. Pemberontakan Untung Surapati. Untung ialah seorang budak dari Bali. Ia dibeli oleh pedagang dari Belanda dan dijadikan pegawai VOC. Kesalahan yang dibuatnya, yaitu menjalin hubungan dengan seorang gadis yang merupakan putri dari tuannya, sehingga dia dipenjara. Di dalam penjara ia memimpin teman-temannya untuk membongkar pintu penjara dan kemudian ia merampok orang orang Belanda. Untung kemudian menjadi buronan, Belanda selalu menemui kegagalan dalam menangkapnya. Ketika bergerilya melawan VOC di wilayah Priangan dan melanjutkan perjalanan ke Cirebon, ia terlibat perkelahian dengan seorang pangeran Cirebon yang bernama Surapati. Untung dituduh telah melakukan pembangkangan terhadap Sultan Cirebon. Namun, ia selamat dari tuduhan tersebut dan Surapati yang kemudian dipersalahkan, dan akhirnya dihukum mati. Setelah kejadian itu, Untung dijuluki nama baru, yaitu dengan sebutan Untung Surapati. Konflik lain terjadi antara Pangeran Pugar yang merupakan adik dari Amangkurat II dan Amangkurat III atau Sunan Mas. Konflik ini terjadi karena perbedaan prinsip. Pangeran Pugar memihak Belanda, sedangkan Sunan Mas anti Belanda. Dalam konflik ini, tentu VOC memilih Pangeran Pugar. Kemudian Pangeran Pugar dan VOC membuat perjanjian dan menandatanganinya di Semarang. Isi dari perjanjian tersebut, antara lain sebagai berikut. (1) Seluruh daerah Priangan, Cirebon dan Madura bagian timur diserahkan kepada VOC. (2) Pangeran Pugar dibebaskan dari segala utangnya terdahulu, tetapi selama 25 tahun Sunan wajib menyerahkan 8000 koyan beras kepada VOC. (3) Di daerah Kartasura VOC bersedia menempatkan pasukannya untuk melindungi sunan. Karena telah berhasil memperoleh kemenangan, Pangeran Pugar dinobatkan menjadi susuhunan oleh VOC dengan nama Pakubuwono I.

Sejarah Indonesia

9

B. Perlawanan Sesudah Tahun 1800

1. Perlawanan Sultan Nuku(Tidore) Kesultanan Tidore di bawah pimpinan Sultan Nuku melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Untuk menghadapi kekuatan Belanda, Sultan Nuku melakukan persiapan perang dengan cara meningkatkan kekuatan perangnya hingga 200 kapal perang dan 6000 orang pasukan. Setelah itu, perjuangan Sultan Nuku untuk mengusir kekuatan Belanda tersebut dilakukan pula jalur diplomasi. 2. Perlawanan Patimura Pada malam hari tanggal 15 Mei 1817 para pemuda Saparua dibawah pimpinan Patimura, mulai melakukan perlawanan terhadap Belanda. Mereka membakar perahu-perahu pos di pelabuan. Setelah itu, mereka mengepung Benteng Duursted. Pada tanggal 16 Mei 1817, Benteng tersebut berhasil diduduki oleh barisan Patimura dan kawan-kawan. Setelah itu, Benteng Deverdijk dapat dikuasai dan Residen Van Der Berg berhasil ditembak mati. Sebagaimana dikemukakan oleh (Poesponegoro et al. 2010 :28), bahwa : “Setiap penghuni benteng tersebut, termasuk Residen Van Der Berg beserta keluarganya tewas...” 3. Perang Paderi Meskipun masyarakat Minangkabau sudah lama memeluk agama Islam tetapi sebagian besar dari mereka masih memegang teguh adat dan menjalankan kebiasaan lama. Kebiasaan seperti minum minuman keras, berjudi dan menyabung ayam masih banyak yang melakukannya, sekalipun dalam ajaran Islam termasuk perbuatan yang terlarang. Bertolak dari kondisi tersebut, orang-orang yang baru pulang dari Mekah itu membulatkan tekad ihkan agama Islam dari perbuatan-perbuatan yang melanggar ajaran agama

Sejarah Indonesia

10

dan dari adat yang masih dipegang teguh. Barang siapa melanggar ajaran agama dihukum dengan berat sekali. Kewajiban agama harus ditepati betul-betul. Orang-orang yang ikut gerakan tiga orang ulama itu juga berpakaian putih-putih sehingga disebut Orang Putih atau Orang Padri. Pada tahun 1825 di Jawa mulai berkobar perang Diponegoro. Belanda menilai bahwa perang Diponegoro lebih berbahaya dari pada Perang Padri. Karena itu, pasukan Belanda yang bertugas di Sumatera Barat harus dikurangi untuk dikerahkan ke Jawa. Karena kondisi tersebut Belanda menggunakan taktik berdamai dengan pihak Padri. Perdamaian itu diadakan pada tahun 1825. Sejak tahun 1830 kaum Padri mendapat bantuan dari kaum adat. Mereka mau bersatu dengan kaum Padri karena ingin mempertahankan kemerdekaan mereka dari penjajah Belanda. Mereka sadar, bahwa pemerintahan Belanda bagi mereka adalah rodi, menyediakan keperluan Belanda, pemerasan dan ekspedisi-ekspedisi yang kejam. Walaupun telah mendapat bantuan dari kaum adat, tetapi kekuatan kaum Padri semakin merosot. Untuk mempercepat penyelesaian Perang Padri, Gubernur Jenderal van den Bosch datang ke Sumatera Barat untuk menyaksikan sendiri keadaan di medan pertempuran. Ia mengeluarkan pernyataan gubernemen yang terkenal dengan nama Pelakat Panjang. Pernyataan itu memberi hak-hak istimewa kepada mereka yang memihak Belanda. Dalam kondisi terjepit, pihak Belanda mengajak Imam Bonjol untuk berunding. Tetapi perundingan perdamaian itu oleh Belanda hanyalah dipakai untuk mengetahui kekuatan yang terakhir di pihak Padri, yang ada di Benteng Bonjol, sementara mengharapkan Imam Bonjol mau menyerahkan diri.

Perundingan gagal karena pihak Belanda memang telah melakukan persiapan untuk mengepung benteng tersebut. Jenderal Michiels memimpin sendiri pengepungan kota Bonjol. Dengan susah payah Kaum Padri menghadapi kekuatan musuh yang jauh lebih kuat. Pada akhirnya benteng Kaum Padri jatuh ke tangan Belanda. Tuanku Imam Bonjol beserta sisa-sisa pasukannya tertawan pada tanggal 25 Oktober 1837. Imam Bonjol lalu dibuang ke Cianjur, lalu dipindah ke Ambon dan akhirnya dibuang ke Minahasa.

Sejarah Indonesia

11

4. Perang Bali Pemerintahan di Bali, akhirnya mengangkat dirinya menjadi raja dengan gelar Dewa Agung Ketut dan bersemayam di Gelgel. Pada abad ke-17 ibukota pindah ke Klungkung, tetapi kemudian pecah menjadi Sembilan kerajaan di antaranya yang terkenal adalah Klungkung, Gianyar, Badung, Karangasem, dan Buleleng. Salah satu hak yang dimiliki oleh kerajaan-kerajaan di Bali di daerah pantai ialah hak untuk menjalankan hukum tawan karang. Menurut hukum itu, raja Bali berhak untuk merampas muatan kapal yang terdampar di pantai wilayah kerajaannya. Sewaktu Belanda berada di Indonesia, Bali masih merupakan kerajaan-kerajaan merdeka. sebagaimana dikemukakan oleh Poesponegoro et al. (2010 :249), bahwa : “...di Bali berlakunya hukum tawan karang, yaitu hak dari Bali untuk merampas perahu perahu yang terdampardi pantai wilayah kekuasaannya. Hukum tawan karang ini telah menimpa kapal-kapal Belanda seperti yang dialami pada tahun 1841 di pantai wilayah Badung”. Belanda juga melakukan perdagangan (terutama perdagangan budak) dengan kerajaan-kerajaan Bali.

Dalam perdagangannya itu, telah berulang kali kapal Belanda terdampar di salah satu pantai dari kerajaan Bali dan muatannya dirampas oleh raja. Belanda telah mengajukan protes dan mengadakan perjanjian-perjanjian yang menyangkut pembebasan kapal-kapal Belanda. Tetapi raja-raja Bali sering tidak pernah mengindahkannya. Karena merasa diingkari, maka Belanda memutuskan untuk menggunakan kekerasan dalam usaha untuk menundukkan raja-raja Bali tersebut. Pada tahun 1846 Belanda mengirimkan ekspedisi

Sejarah Indonesia

12

militernya ke daerah Buleleng. Karena itu Gusti Ketut Jelantik menyiapkan pasukan untuk menghadapi kedatangan Belanda. Sebelum melakukan serangan, Belanda mengeluarkan ultimatum yang isinya agar Buleleng : (1) mengakui kekuasaan Belanda, (2) hak tawan karang harus dihapus, (3) memberi perlindungan kepada perdagangan Belanda. Karena ultimatum Belanda tak diindahkan, akhirnya Belanda menyerbu Buleleng. Sementara itu Karangasem memihak Buleleng, sehingga berkobar perang Belanda-Bali. Dalam mnghadapi perlawanan rakyat Bali, Belanda terpaksa mengerahkan ekspedisi secara besarbesaran sebanyak tiga kali. Ekspedisi pertama dilakukan tahun 1836 dengan kekuatan 1700 tentara. Serangan pertama ini Belanda gagal menundukkan rakyat Bali. Belanda mengajak berunding, tetapi ternyata hanya taktik untuk melakukan penyerbuan kembali. Sementara itu pasukan Bali di bawah Gusti Jelantik membangun benteng di Jagaraga dan mulai menyerang Belanda. Karena serangan tersebut, Belanda lalu melakukan ekspedisi kedua tahun 1848. Pertempuran berkobar hebat di benteng tersebut. Dalam pertempuran itu Belanda kehilangan 5 perwiranya dan 75 prajuritnya. Namun benteng Jagaraga gagal dikuasai. Setelah bala bantuan datang dari Jakarta, Belanda kembali menyerang. Namun serangan ke benteng Jagaraga dapat ditangkis. Pada tahun 1849 Belanda melakukan ekspedisi yang ketiga dengan kekuatan lebih dari empat ribu prajurit dengan tiga ribu pasukan tenaga pengangkut. Pasukan besar-besaran tersebut disambut dengan tiga ribu prajurit Bali dengan senjata tradisional. Sedangkan pasukan tambahan ada 10-20 ribu orang dari Buleleng dan Karangasem. Pertempuran meletus di sekitar benteng Jagaraga. Benteng tersebut dijaga sekitar 15 prajurit. Pertempuran berlangsung beberapa hari sehingga kedua belah pihak mengalami kelelahan. Karena kalah dalam persenjataan, pasukan Bali mengundurkan diri dari benteng Jagaraga. Dengan demikian benteng tersebut jatuh ke tangan Belanda. Sejak itu perlawanan pindah ke daerah Karangasem dan Klungkung dengan pimpinan Gusti Jelantik. Perlawanan baru mengendor akhir abad ke-19, setelah sebagian besar kerajaan Bali ditaklukkan Belanda.

Pada tahun 1904 sebuah kapal dagang Cina terdampar di pantai timur Badung. Kapal tersebut dirampas oleh penduduk di situ. Cina lalu lapor kepada Belanda. Kerajaan Badung dipersalahkan oleh Gubernemen dan disuruh membayar denda. Perintah itu ditolak oleh raja Badung. Sikap raja Badung itu didukung oleh raja-raja Bali, sehingga pecah perang Bali-Belanda. Belanda berhasil merebut ibukota Denpasar. Akibatnya raja-raja Bali melakukan puputan yaitu melawan habishabisan dengan diikuti sanak-saudaranya, para bangsawan lainnya dan kaum putri, bersenjata tombak dan keris keramat. Mereka memilih gugur di medan perang dari pada menyerah kepada Belanda. Pada tahun 1908 kerajaan Klungkung diserang Belanda. Raja Klungkung dibantu oleh seluruh kaum bangsawan, wanita dan anak-anak mengadakan puputan sewaktu diserang Belanda itu, lantaran tidak mau tunduk kepada peraturan-peraturan yang diadakan oleh pemerintah Belanda. Sesudah Klungkung diduduki maka berarti seluruh Bali dikuasai oleh pemerintah Belanda.

Sejarah Indonesia

13

5. Perang Banjarmasin Selain di Pulau Jawa dan Sumatra, pemerintahan colonial Belanda juga berupaya menguasai Pulau Kalimantan. Pada tahun 1817 Belanda mulai masuk ke wilayah Banjar, Kalimantan Selatan. Bahkan, pada tahun 1826 Belanda mengadakan perjanjian dengan Sultan Adam, raja Kerajaan Banjar. Isi perjanjian ini menyatakan bahwa seluruh wilayah Kalimantan Selatan adalah kekuasaan Belanda, kecuali Banjarmasin, Martapura, dan Hulu Sungai. Ketika sultan Adam wafat pada tahun 1857 terjadilah perebutan kekuasaan di keratin. Belanda berdiri di belakang kekacauan ini mengangkat Pangeran Tamjid Illah sebagai sultan kerajaan Banjarmasin, sedangkan rakyat menghendaki Pangeran Hidayat. Akhirnya, Pangeran Tamjid Illah III menjadi sultam, sedangkan Pangeran Hidayat menjadi mangkubuminya. Kedua tokoh ini tidak bias bekerja sama. Akibatnya, timbul keresahan di kalangan rakyat dan kaum bangsawan Banjar. Menyadari adanya keresahan ini, Belanda mengambil alih kekuasaan dari Pangeran Tamjid Illah . tindakan belanda ini menimbulkan kemarahan pada rakyat. Selanjutnya, pada tahun 1859 rakyat banjar di bawah pimpinan Pangeran Antasari menyerang pertahanan Belanda di Martapura dan Pengaron. Perlawanan lainnya dipimpin oleh kyai Demang Lehmanm Haji Nasrun, Haji Buyasin, kyai Langlang dan tumenggung Surapati, serta pangeran Hidayat. Mereka berhasil merebut benteng Belanda, seperti Benteng Tabanio, bahkan menenggelamkan kapal Onrust di sungai Barito. Untuk mengatur strategi baru, Belanda menawarkan untuk berunding dengan Pangeran Hidayat, tetapi ditolak. Karena putus asa, sehingga Belanda menghapuskan kerajaan Banjar pada bulan Juni 1860. Sejak itu, daerah tersebut daerah tersebut diperintah langsung oleh Belanda. Tekanan Belanda yang sangat kuat menyebabkan perlawanan di bawah pimpinan Pangeran Hidayat ini dapat dikalahkan karena kurang persenjataan. Pada tahun 1862 Pangeran Hidayat ditangkap dan diasaingkan ke kota Cianjur, Jawa Barat. Namun demikian, perlawanan rakyat Banjar semakin gencar saja, apalagi setelah pangeran Antasari(1862), saudara sepupu pangeran Hidayat diangkat sebagai pemimpin tertinggi agama islam di Banjar dengan gelar Panembahan Amirudin Khalifatul Mukminin. Beberapa saat kemudian, setelah ia diangkat menjadi sultan, perang meletus lagi. Dalam perang ini Pangeran Antasari menderita luka-luka dan akhirnya wafat pada tahun 1862. Perlawanan rakyat Banjar dilanjutkan oleh putra-putranya dan pejuang lainnya. Namun, sejak tahun 1864 ketika para pemimpin perlawanan Banjar berhasil ditangkap satu persatu, perlawanan rakyat Banjar mulai melemah. Akhirnya, Banjar sepenuhnyadapat dikuasai oleh Belanda.

Sejarah Indonesia

14

BAB III MEMBANGUN JATI DIRI Negara Indonesia ini memang terbentuk melalui proses panjang atas dasar kesepakatan dan kesadaran nasionalisme para pemuda dan terpelajar saat itu. Mereka tidak hanya berasal dari satu suku bangsa, akan tetapi mereka berasal dari suku-suku bangsa yang ada di Hindia-Belanda pada waktu itu. Begitu pula dalam hal keyakinan mereka sadar bahwa mereka memang berbeda, akan tetapi mereka yakin, bahwa mereka mempunyai tujuan yang mulia, yaitu mencapai Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat. Bagi pemuda-pemuda saat itu perbedaan pendapat adalah hal yang biasa, bukan untuk dipertentangkan dan dipermasalahkan. Catatan sejarah menunjukkan, bahwa pada awal abad ke20 keindonesiaan digagas oleh kalangan pemuda terpelajar. Pada tahun 1922, De Indishe Vereeninging, yaitu suatu perkumpulan mahasiswa Hindia (nama sebelum menjadi Indonesia) yang berada di negeri Belanda, nama itu kemudian berubah menjadi Indonesische Vereeninging. Ketika nama Indonesia itu digunakan oleh para kaum muda terpelajar Hindia yang sedang belajar di negeri Belanda konsep Indonesia menjadi sebuah konsep politik. Maka, organisasi yang mulanya merupakan perkumpulan sosial kemahasiswaan berubah menjadi organisasi yang memperlihatkan kecenderungan politik. Jadi penggunaan nama Indonesia bukan hanya sekedar didasarkan atas kondisi geografis dan antropologis saja. Pada tahun 1923, perkumpulan itu berubah lagi menjadi Perhimpoenan Indonesia (PI). Jelaslah bahwa keinginan kuat para pelajar itu untuk menampilkan diri sebagai kekuatan nasionalisme Indonesia. Kenyataan itu menunjukkan hasrat kuat para pemuda itu untuk memperjuangkan tercapainya kemerdekaan Indonesia yang demokratis. Begitu pula dengan majalah organisasi itu juga diubah namanya dari Hindia Poetera menjadi Indonesia Merdeka. Sementara itu, pemuda terpelajar di Indonesia menyebarkan paham kebangsaan, mereka mengekspresikan melalui berbagai cara, antara lain melalui surat kabar, karya sastra, rapat umum, lagu-lagu, serikat buruh, maupun perlawanan terhadap kolonialisme.

Sejarah Indonesia

15

A. Menganalisis Tumbuhnya Ruh Kebangsaan dan Nasionalisme 1.

Politik Etis

Politik Etis adalah kebijakan baru yang di buat oleh Ratu Wilhelmina selaku Ratu Belanda untuk meningkatkan kesejahteraan yang pernah mengalami penurunan pada abad ke 20. Semua itu di picu oleh berubahnya sistem istrasi tradisional menjadi istrasi modern yang mana pemerintahan mengambil alih sistem pemimpin pribumi ke sistem birokrasi kolonial untuk mengambil posisi penting dari pemimpin daerah ke tangan Belanda. Namun mendapatkan kritikan yang menyatakan bahawa pemerintahannya telah mengeksploitasi wilayah jajahan untuk membangun negeri mereka dan memperoleh keuntungan yang besar.

Awal abad 20, era Politik Etis di pimpin oleh Menteri Jajahan Alexander W.F. Indenburg yang kemudian menjadi Gubernur Jendral Hindia Belanda ( 1909-1916 ). Politik Etis memiliki 3 program yaitu, irigasi, edukasi, dan trasmigrasi yang membawa pengaruh besar terhadap perubahan arah kebijakan politik Negeri Belanda atas Negara jajahannya. Serta munculnya symbol baru yaitu “kemajuan”. Zaman kemajuan ditandai dengan bergeraknya kaum wanita yang di pelopori R.A Kartini yang merupakan inspirasi bagi kaum etis pada saat itu.

Semangat era etis adalah kemajuan menuju moderanitas dengan adanya pendidikan gaya barat yang membuka peluangbagi mobilitas social masyarakat di tanah Hindia/Indonesia. Pengaruhnya, muncul sekelompok kecil intelektual bumiputra (“priyayi baru”) atas kesadaran bahwa rakyat bumiputra harus mampu bersaing dengan bangsa lain untuk mencapai kemajuan. Para kaum muda terpelajar inilah yang kemudian membentuk kesadaran “nasional” sebagai bumiputra di Hindia, dan bergerak bersama “bangsa-bangsa” lain dalam garis waktu yang tidak terhingga menuju moderanitas. Pemerintah colonial Belanda juga membentuk Volksraad (Dewan Rakyat) yang sejumlah tokoh Indonesia bergabung di dalalmnya.

2.

Pers Membawa Kemajuan

Awal abad ke 20, para priyayi baru menuangkan gagasannya melalui pers (media cetak) mengenai isu-isu perubahan yang di populerkan yaitu terkait dengan peningkatan status social rakyat bumiputra dan peningkatan kehidupan di bidang siosial, ekonomi, budaya dan politik. Pada dekade itu ditandai dengan jumlah penerbitan surat kabar berbahas melayu yang mengalami peningkatan. Orang-orang pertama yang aktif dalam dunia pers saat itu adalah orang Indo seperti H.C.O. Clockener Brousson dari Bintang Hindia, E.F Wigger dari Bintang Baru, dan G. Francis dari Pemberitaan Betawi. Penertib Tionghoa yang menjadikan pertumbuhan surat kabar berkembang pesat. R. Tirtodanudja dan R. Mohammad Jusuf. Keduanya adalah redaktur sinar Djawa, yang dituliskan Honh Thaji Kwee Khaij Khee.

Sejarah Indonesia

16

Ketua majalah bulanan insulinde adalah Dja Endar Muda, seorang wartawan keturunan Tapanuli yang telah menerbitkan surat kabar Pertja Barat dan majalah bulanan berbahasa Batak, Tapian Nauli. Majalah itulah yang pertama memperkenalkan slogan “kemajuan” dan “Zaman Maju”. Majalah itu tidak saja memuat artikel tentang bangsa Hindia Belanda, akan tetapi juga memuat tentang berita Asia dan Eropa. Beberapa surat kabar yang kemudian membawa kemajuan bagi kalangan peribumi yaitu Medan Prijaji (1909-1917) dan juga terbitan wanita pertama yang terbit berkala yaitu Poetri Hindia (1908-1913). Editornya adalah R.M. Tirtoadisurya memuat tentang tulisannya, bahwa untuk memperbaiki status dagang “pedagang bangsa islam”, perlu ada organisasi yang anggota-anggotanya terdiri atas para pedagang sehingga “orang kecil tidak bias dikalahkan karena mereka bersatu”. Ia di kenal sebagai pendiri sarekat dagang islamijah atau lebih di kenal dengan SDI ( syarekat dagang islam).

Pada perkembangannya SDI mengubah dirinya menjadi SI (Syarekat Islam) dengan pemimpin HJ. Samanhudin. Sementara itu anak-anak muda berpendidikan barat di Padang menerbitkan majalah perempuan Soeara Perempuan (1918) dengan semboyan Vrijheid yang berarti kemerdekaan bagi anak perempuan untuk ikut dalam kemajuan tanpa hamabatan adat yang mengekang. Pers Bumiputra mempunyai fungsi untuk mobilisasi pergerakan nasional pada saat itu. Sinar Djawa memuat tentang perlunya rakyat kecil untuk terus menunutut ilmu setinggi mungkin. Memuat dua hal penting, yaitu tentang “bangsawan usul” (keluarga raja-raja) dan “bangsawan pikiran” ( memiliki gelar).

Surat kabar yang paling mendapat perhatian pemerintah colonial saat itu adalah De Express yang memuat berita-berita propaganda ide-ide radikal dan kritis terhadap system pemerintah colonial. Puncaknya didirikan Comite tot Herdenking van Nederlands Honderdjarige Vrijheid yang di sebut Komite Boemipoetera (1913). Tujuannya untuk mengumpulkan dana dari rakyat untuk mendukung perayaan kemerdekaan Belanda dan mengkritik tindakan pemerintahan colonial yang merayakan kemerdekaannya di tanah jajahan dengan mencari dana dukungan dari rakyat. Kritik tajam yang terdapat di brosur yang berjudul Als Ik Eens Nederlans Was. Pemerintahan kolonil menilai tulisan itu dengan menghasut rakyat untuk melawan pemerintah. Seorang jurnalis bumiputra yang gigih memperjuangkan kebebasan pers di kenal denga nama Semaun. Ia mengkritik beberapa kebijakan colonial melalui Sinar Hindia. Kritikannya mengenaia Haatzaai Artiklen, yang menurutnya sebagai saranan untuk membungkam rakyat dan melindungu kekuasaan colonial dan kapitalis asing.

3.

Modernisme dan Reformasi Islam

Semangat kebangkitan juga didorong oleh gerakan modernis Islam. Semangat modernisme itu berlandaskan pada pencarian nilai-nilai yang mengarah pada kemajuan dan pengetahuan.

Sejarah Indonesia

17

Modernisme di artikan sebagai cara berpikir dengan peradaban barat, dengan merujuk upaya mengejar ketertinggalan mendasar etnik kepada agama Islam. Gerakan reformasi Islam telah di rintis sumatera barat pada abat ke-19 yang berlanjut ke Jawa dan berbagai daerah lainnya. Pada abad ke-19 gerakan itu menekankan pada, gerakan salafi melawan kaum adat pada abad ke-20 menekankan pada pencarian etnik modernitas, untuk melawan tradisionalisme dan kemunduran umat Islam. Pada awal abad ke-20, empat ulama muda Minangkabau kembali dari menuntut ilmu di Mekah. Mereka adalah :

·

Syeikh Muhammad Taher Jamaludin (1900)

·

Syeikh Muhammad Jamil Jambek (1903)

·

Haji. Abdul Karim Amrullah (1906)

·

Haji. Abdullah Achmad ( 1899)

Mereka ber-empat menyebarkan Gerakan pembaharuan dengan menggunakan majalah al-imam, untuk keluar dari Minangkabau. Di samping itu al-imam memuat ajaran agama dan peristiwa penting di dunia. Hj. Abdullah Achmad yang mendirikan majalah al-munir pada tahun 1909 untuk menyebarkan agama Islam yang di anggap sesungguhnya. Haji. Abdul Kamrim Amrullah mulai menumbuhkan kesadaran akan perlunya perubahan metode pengajaran dan system pendidikan tradisional menjadi lebih modern. Sementara itu berdiri pula sekolah dinniyah di padang pada tahun 1915.

Sejarah Indonesia

18

B.

Menganalisis Perjuangan Organisasi Pergerakan Kebangsaan

1.

Organisasi Awal Pergerakan

Pada awal abad ke-20, di Nusantara muncul berbagai kelompok dan organisasi yang memliliki konsep nasionalisme, seperti Sarekat Dagang Islam, Budi Utomo, Jong Java, Jong Cabeles, Jong Minahasan, Jong Sumatranen Bond, dan lainnya. Munculnya organisasi-organisasi itu mendanai fase perubahan perlawanan fisik kedaerahan menjadi perlawanan terhadap pemerintah Kolonial Belanda.

a.

Budi Utomo

Organisasi Budi Utomo (BU) didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 oleh para mahasiswa STOVIA di Batavia dengan Sutomo sebagai ketuanya. Terbentuknya organisasi tersebut atas ide dr. Wahidin Sudirohusodo yang sebelumnya telah berkeliling Jawa untuk menawarkan idenya membentuk Studiefounds. Gagasan Studiesfounds bertujuan untuk menghimpun dana guna memberikan beasiswa bagi pelajar yang berprestasi, namun tidak mampu melanjutnya studinya. Gagasan itu tidak terwujud, tetapi gagasan itu melahirkan Budi Utomo. Tujuan Budi Utomo adalah memajukan pengajaran dan kebudayaan. Pemerintah Hindia Belanda mengakui BU sebagai organisasi yang sah pada Desember 1909. Dukungan dari Pemerintah Hindia Belanda ini tidak lain sebagai bagian dari pelaksanaan Politik Etis. BU mulai kehilangan wibawanya pada tahun 1935, organisasi itu bergabung dengan organisasi lain menjadi Partai Indonesia Raya (Parindra). Keberadaan BO memberikan inspirasi untuk organisasiorganisasi modern lainnya, seperti Jong Sumatra, Jong Ambon, Sedio Tomo, Muhammadiyah, dan lain-lain. b.

Serekat Islam

Pada mulanya SI lahir karena adanya dorongan dari R.M. Tirtoadisuryo seorang bangsawan, wartawan, dan pedagang dari Solo. Tahun 1909, ia mendirikan perkumpulan dagang yang bernama Sarekat Dagang Islam (SDI). Perkumpulan itu bertujuan untuk memberikan bantuan pada para pedagang pribumi agar dapat bersaing dengan pedagang Cina. Kegelisahan Tirtoadisuryo itu diutarakan pada H. Samanhudi. Atas dorongan itu H. Samanhudi mendirikan Sarekat Dagang Islam di Solo (1911). Pada mulanya SI bertujuan untuk kesejahteraan sosial dan persamaan sosial. Mula-mula SI merupakan gerakan sosial ekonomi tanpa menghiraukan masalah kolonialisme. Jelaslah bahwa tujuan utama SDI adalah melindungi kegiatan ekonomi pedagang Islam agar dapat terus bersaing dengan pengusaha Cina. Agama Islam digunakan sebagai faktor pengikat dan penyatu kekuatan pedagang Islam yang saat itu juga mendapat tekanan dan kurang diperhatikan dari pemerintah kolonial. SDI selanjutnya dipimpin oleh Haji Umar Said Cokroaminoto. Cokroaminoto dikenal sebagai seorang orator yang cakap dan bijak, kemampuannya berorator itu memikat anggota-anggotanya. Di bawah kepemimpinannya diletakkan dasar-dasar baru yang bertujuan untuk memajukan semangat dagang bangsa Indonesia. SDI kemudian berubah nama menjadi Sarekat Islam (SI) pada tahun 1913.

Sejarah Indonesia

19

Pada kongres SI yang pertama, tanggal 26 Januari 1913, dalam pidatonya di Kebun Bintang Surabaya, ia menegaskan bahwa tujuan SI adalah menghidupkan jiwa dagang bangsa Indonesia, memperkuat ekonomi pribumi agar mampu bersaing dengan bangsa asing. Ketika pemerintah kolonial mengijinkan berdirinya partai politik, SI yang semula merupakan organisasi nonpolitik berubah menjadi partai politik. SI mengirimkan wakilnya dalam Volksraad(Dewan Rakyat) dan memegang peran penting dalam Radicale Concentratie,yaitu gabungan perkumpulan yang bersifat radikal. SI juga aktif mengorganisasi perkumpulan buruh. Dalam suatu pembukaan rapat Volksraasih terekam dalam ingatan bersama kaum terpelajar bumiputera tentang Janji November (November Beloofte). Aktivitas SI yang lebih mengutamakan politik tidak disetujui oleh sebagian anggotanya. Mereka menginginkan SI lebih banyak memperhatikan masalah-masalah keagamaan. Dalam kondisi itu, SI memutuskan untuik bekerja sama dengan pemerintahan kolonial dan berganti nama menjadi Partai Sarekat Islam. Sehubungan dengan semakin luasnyasemangat persatuan setelah Sumpah Pemuda, nama tersebut diubah menjadi Partai Serikat Islam Indonesia (PSII) pad tahun 1930 dengan ketuanya Haji Agus Salim. c.

Indische Partij (IP) Indische Partij berdiri di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912. organisasi ini juga dimaksudkan sebagai pengganti organisasi Indische Bond, sebagai organisasi kaum Indo dan Eropa di Indonesia yang didirikan pada tahun 1898. Ketiga tokoh pendiri Indische Partij dikenal sebagai tiga serangkai, yaitu E.F.E Douwes Dekker(Danudirja Setiabudhi), Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryadiningrat( Ki Hajar Dewantara). Indische Partij, yang berdasarkan golongan Indo yang makmur, merupakan partai pertama yang menuntut kemerdekaan Indonesia.

Partai ini berusaha didaftarkan status badan hukumnya pada pemerintah kolonial Hindia Belanda tetapi ditolak pada tanggal 11 Maret 1913, penolakan dikeluarkan oleh Gubernur Jendral Idenburg sebagai wakil pemerintah Belanda di negara jajahan. Alasan penolakkannya adalah karena organisasi ini dianggap oleh pemerintah kolonial saat itu dapat membangkitkan rasa nasionalisme rakyat dan bergerak dalam sebuah kesatuan untuk menentang pemerintah kolonial Belanda. Pada tahun 1913 partai ini dilarang karena tuntutan kemerdekaan itu, dan sebagian besar anggotanya berkumpul lagi dalam Serikat Insulinde dan Comite Boemi Poetra.

Sejarah Indonesia

20

2.

Organisasi Keagamaan

a.

Muhammadiyah Keberadaan organisasi BU telah memberikan inspirasi kepada KH Ahmad Dahlan untuk mendirikan sebuah orgaisasi yang bersifat modern bernama Muhammadiyah. Organisasi yang didirikan Ahmad Dahlan pada 18 November 1912, bercirikan organisasi sosial, pendidikan, dan keagamaan. Salah satu tujuan pendirian Muhammadiyah adalah memurnikan ajaran Islam. Islam seharusnya bersumber pada Al-Quran dan Al-Hadis. Tindakannya adalah amar makruf nahimunkar, atau mengajak hal yang baik dan mencegah hal yang jelek.

b. Nahdlatul Ulama (NU) Pembaruan Islam yang dilakukan di kota-kota mendorong kaum tua yang ingin mempertahankan tradisi mereka untuk mendirikan organisasi. Reaksi positif dari golongan tradisionalisme adalah lahirnya organisasi di kalangan mereka. Saat itu kebetulan bertepatan dengan akan dilakukannya Kongres Islam sedunia (1926), di Hijaz. Para ulama terkemuka saat itu kemudian membentuk lembaga yang bernama Jam’iyatul Nahdlatul Ulama (NU) pada 31 Januari 1926, di Surabaya. Sebagai pendiri organisasi ini adalah Kyai Haji Hasyim Ashari dan sejumlah ulama lainnya. Organisasi itu berpegang teguh pada Ahlusunnah wal jam’ah. Tujuan organisasi ini terkait dengan masalah sosial, ekonomi, dan pendidikan.

c.

Organisasi Islam Lainnya

·

Al-Irsyad, didirikan oleh Syekh Ahmad Surkati

·

Sumatra Thawalib, didirikan oleh kalangan pemuda Sumatra Barat

·

Persatuan Tarbiyah Islamiyah, didirikan oleh ulama-ulama di Sumatera Barat

·

Persatuan Islam (PERSIS) di Bandung

Sejarah Indonesia

21

d.

Majelis Islam Ala Indonesia (MIAI)

MIAI merupakan gabungan dari organisasi politik dan beberapa organisasi massa yang bersifat moderat terhadap Belanda. Golongan Muslim yang tergabung dalam organisasi memilih sikap nonkooperasi terhadap pemerintahan kolonial. Saat Jepang berkuasa, organisasi ini mendapat kelonggaran menjalankan aktivitasnya, sementara aktivitas organisasi yang lain dilarang. Karena MIAI dipandang sebagai organisasi yang anti barat. Suatu ketika seluruh pemuka agama diundang oleh Gunsikan, Mayor Jenderal Okazaki ke Jakarta.

3.

Organisasi Pemuda

Pada kalangan pemuda berkembang berbagai gerakan untuk membebaskan tanah air dari penjajahan. Tri Koro Dharmo, didirikan di Jakarta pada 7 Maret 1915. Organisasi itu didirikan di Gedung Kebangkitan Nasional dengan ketua dr. Satiman Wiryosanjoyo. Pemuda Sumatera juga mendirikan persatuan pemuda Sumatera yang dikenal dengan Jong Sumatera Bond. Organisasi itu dirikan pada 1917, di Jakarta. Persatuan itu bertujuan untuk memperkukuh hubungan antarpelajar yang berasal dari Sumatera. juga menumbuhkan kesadaran di antara anggotanya, dan membangkitkan kesenian Sumatera. Tokohnya adalah Moh. Hatta dan Moh. Yamin.

Sejarah Indonesia

22

4.

Organisasi Wanita Pada tahun 1912, berdiri organisasi Putri Mardika di Jakarta. Organisasi itu bertujuan untuk membantu bimbingan dan penerangan pada gadis bumiputera dalam menuntut pelajaran dan mengemukakan pendapat dimuka umum, serta memperbaiki hidup wanita sebagai manusia yang mulia. Beberapa tokoh yang pernah duduk dalam kepengurusan Putri Mardika, yaitu Sabaruddin, R.A Sutinah, Joyo Pranoto, Rr. Rukmini,

dan Sadikun Tondokusumo. Kartini Fonds, didirikan atas usaha Ny. C. Th. Van Deventer, seorang penasehat Politik Etis. Perkumpulan itu didirikan pada 1912 dengan tujuan untuk mendirikan sekolah Kartini. Pada tahun 1913- 1915 berdiri berbagai organisasi wanita, terutama di Jawa dan Minangkabau. Seiring meningkatnya pendidikan pada kaum perempuan, semakin meningkat pula perkumpulanperkumpulan wanita. Mereka tidak saja bergerak dalam bidang pendidikan, tetapi juga di bidang sosial.

5.

Partai Komunis Indonesia

Partai ini didirikan atas inisiatif tokoh sosialis Belanda, Henk Sneevliet pada 1914, dengan nama Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV) atau Persatuan Sosial Demokrat Hindia Belanda). Keanggotaan awal ISDV pada dasarnya terdiri atas 85 anggota dari dua partai sosialis Belanda, yaitu SDAP (Partai Buruh Sosial Demokratis) dan SDP (Partai Sosial Demokratis), yang aktif di Hindia Belanda

Sejarah Indonesia

23

Pada Oktober 101 SM ISDV mulai aktif dalam penerbitan dalam bahasa Belanda, "Het Vrije Woord" (Kata yang Merdeka). Editornya adalah Adolf Baars. Pada saat pembentukannya, ISDV tidak menuntut kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu, ISDV mempunyai sekitar 100 orang anggota, dan dari semuanya itu hanya tiga orang yang merupakan warga pribumi Indonesia. Namun demikian, partai ini dengan cepat berkembang menjadi radikal dan anti kapitalis. Di bawah pimpinan Sneevliet partai ini merasa tidak puas dengan kepemimpinan SDAP di Belanda, dan yang menjauhkan diri dari ISDV. Pada 1917, kelompok reformis dari ISDV memisahkan diri dan membentuk partainya sendiri, yaitu Partai Demokrat Sosial Hindia. Pada 1917 ISDV mengeluarkan penerbitannya sendiri dalam bahasa Melayu, "Soeara Merdeka". Di bawah kepemimpinan Sneevliet, ISDV yakin bahwa Revolusi Oktober seperti yang terjadi di Rusia harus diikuti Indonesia. Kelompok ini berhasil mendapatkan pengikut di antara tentara-tentara dan pelaut Belanda yang ditempatkan di Hindia Belanda. Dibentuklah "Pengawal Merah" dan dalam waktu tiga bulan jumlah mereka telah mencapai 3.000 orang. Pada akhir 1917, para tentara dan pelaut itu memberontak di Surabaya, sebuah pangkalan angkatan laut utama di Indonesia saat itu, dan membentuk sebuah dewan soviet. Para penguasa kolonial menindas dewan-dewan soviet di Surabaya dan ISDV. Para pemimpin ISDV dikirim kembali ke Belanda, termasuk Sneevliet. Para pemimpin pemberontakan di kalangan militer Belanda dijatuhi hukuman penjara hingga 40 tahun.

ISDV terus melakukan kegiatannya, meskipun dengan cara bergerak di bawah tanah. Organisasi ini kemudian menerbitkan sebuah terbitan yang lain, Soeara Ra’jat. Setelah sejumlah kader Belanda dikeluarkan dengan paksa, ditambah dengan pekerjaan di kalangan Sarekat Islam, keanggotaan organisasi ini pun mulai berubah dari mayoritas warga Belanda menjadi mayoritas orang Indonesia.

6.

Perhimpunan Indonesia: Manifesto Politik Pada awal abad ke-20, para pelajar Hindia yang berada di Belanda mendirikan organisasi yang bernama Indische Vereniging(1908), yaitu perkumpulan Hindia, yang beranggotakan orang-orang Hindia, Cina dan Belanda. Organisasi itu didirikan oleh R.M Notosuroto, R. Panji Sostrokartono, dan R. Husein Jajadiningrat. Organisasi itu juga menerbitkan majalah yang diberi nama Hindia Putera.

Sejarah Indonesia

24

PI menjadi organisasi politik yang semakin disegani karena pengaruh Moh. Hatta. Di bawah pimpinan Hatta, PI berkembang dengan pesat dan merangsang para mahasiswa yang ada di Belanda untuk terus memikirkan kemerdekaan tanah airnya. Aktivitas politik PI tidak saja dilakukan di Belanda dan Indonesia, juga dilakukan secara internasional. Mahasiswa secara teratur melakukan diskusi dan melakukan kritik terhadap pemerintah Belanda. PI juga menuntut kemerdekaan Indonesia dengan segera. Dengan demikian jelaslah bahwa Perhimpunan Indonesia merupakan manifesto politik pergerakan Indonesia.

7.

Taman Siswa Azas Taman Siswa adalah “Ing Ngarsa Sung Tulada, Ing Madya Mangun Karsa, Tut wuri Hkamuyani”. Artinya, “guru di depan harus memberi contoh atau teladan, di tengah harus bisa menjalin kerjasama, dan di belakang harus memberi motivasi atau dorongan kepada para siswanya.” Azas ini masih relevan dan penting dalam dunia pendidikan.

8.

Organisasi Buruh

Pada bulan Agustus 1918, Suryopranoto membentuk gerakan kaum buruh bernama Prawiro Pandojo ing Joedoatau Arbeidsleger (tentara buruh) yang merupakan cabang dari Adhi Dharma. Organisasi ini didirikan sebagai dampak dari terjadinya aksi perlawanan kaum buruh pabrik gula di Padokan (sekarang pabrik gula Madukismo), Bantul, Yogyakarta. Bulan November 1918, Suryopranoto mendeklarasikan berdirinya Personeel Fabriek Bond (PFB) yang beranggotakan buruh tetap, Perkumpulan Tani dan koperasi yang kemudian lazim disebut sebagai Sarekat Tani dengan anggota kuli kencengatau pemilik tanah yang disewa pabrik, serta Perserikatan Kaoem Boeroeh Oemoem (PKBO) yang beranggotakan buruh musiman. PFB didirikan untuk membela kepentingan kaum buruh yang terus mengalami penindasan.

Sejarah Indonesia

25

C. Menganalisis Proses Penguatan Jati Diri Bangsa 1.

Menuju Sumpah Pemuda

a. Gerakan Sumpah Pemuda Tujuh tahun setelah didirikannya Budi Utomo, pemuda Indonesia mulai bangkit meskipun dalam loyalitas kepulauan. Perubahan pesat dan radikal dari organisasi-organisasi pemuda saat itu semakin meluas untuk mencapai cita-cita persatuan. Maka pada 30 April – 2 Mei 1926, diadakannya rapat besar pemuda di Jakarta, yang kemudian dikenal dengan Kongres Pemuda Pertama. Kongres itu diketuai oleh M. Tabrani. Keputusan mendasar dari Kongres Pemuda I adalah kongres mengakui dan menerima cita-cita persatuan Indonesia. Meskipun belum dinyatakan dengan jelas. Sebagai tindaklanjut dari kongres itu Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Minahasa, Jong Celebes, Jong Batas, Sekar Rukun, Vereeniging voor Ambonsche Studeerenden dan Komite Kongres Pemuda I mengadakan pertemuan, pada 15 Agustus 1926. Sementara itu untuk menghapus penjajahan yang merugikan rakyat Indonesia dibentuklah Perhimpunan Pelajar-Pelajar di Indonesia (PPPI) di Jakarta, September 1926. PPPI bertujuan untuk memperjuangkan Indonesia merdeka. Aktivitas PPPI meliputi gerakan pemuda, sosial, dan politik. Ketua perkumpulan itu Soegondo Djojopoepito, tokoh-tokoh lainnya adalah Muh. Yamin, Abdullah Sigit, Suwiryo, Sumitro Reksodiputro, A.K. Gani, Tamzil, Sunarko, Amir Syarifuddin, dan Sumanang. Perhimpunan itu sering berkumpul di Indonesische Clubgebouwyang terletak di Jl. Kramat No 106, Weltevreden. Mereka mempunyai hubungan antaranggota yang sangat dekat dan tidak formal. Pada 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda II dilaksanakan di gedung Indonesische Clubgebouw. Saat itu kongres dihadir sekitar 1000 orang. Dalam kesempatan itu Muh. Yamin menyampaikan pidatonya dengan judul “Dari Hal Persatoean dan Kebangsaan Indonesia”. Pada hari kedua kongres dibicarakan tentang masalah-masalah pendidikan, pembicara saat itu antara lain Ki Hadjar Dewantara, S. Mangoensarkoro, Djokosarwono, Ramelan, Mr. Soenario, dan Poernomowoelan.

Sejarah Indonesia

26

Keputusan pemuda-pemudi itu kemudian dikenal dengan Sumpah Pemuda, pada saat itu pula dikumandangkannya lagu Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman dan bendera Merah Putih digunakan sebagai bendera Pusaka Bangsa Indonesia.

Peristiwa Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928 itu merupakan puncak pergerakan nasional. Karena itulah kita memperingatinya sebagai peristiwa bersejarah yang diperingati setiap tahun hingga saat ini sebagai hari besar nasional.

2.

Bangkitnya Nasionalisme Modern

Sebagai seorang terpelajar Sukarno, muncul sebagai seorang pemuda cerdas yang memimpin pergerakan nasional baru. Ia mendirikan partai dengan nama Partai Nasional Indonesia (4 Juli 1927). Partai itu bersifat revolusioner, sebelumnya partai itu bernama klub studi umum. Sukarno memimpin partai itu hingga Desember 1929. Jumlah anggotanya hingga saat itu mencapai 1000 orang. Sukarno juga turut serta memprakarsai berdirinya Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) pada 1927. Pada 28 Oktober 1928 organisasi ini ikut menyatakan ikrar tentang tanah air yang satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, yaitu Indonesia. Sementara itu Partai Nasional Indonesia (PNI) terus mendapat tekanan dari Belanda. Sukarno sebagai pimpinan PNI karena aksi-aksi yang dengan radikal terhadap pemerintah Belanda, akhirnya ditangkap dan diadili. Menjelang vonis pengadilan dijatuhkan, Sukarno sempat mengucapkan pidato pembelaan untuk membakar semangat para pejuang. Pidato pembelaan itulah yang kemudian dibukukan dengan judul: “Indonesia Menggugat”. Putusan pengadilan akhirnya menjatuhkan hukuman kurungan kepada Sukarno.Selama Sukarno menjalani masa penahanannya PNI pecah menjadi dua, Partai Indonesia (Pertindo) dan Pendidikan Nasional Indonesia atau PNI Baru. Sukarno masuk dalam Partai Indonesia dan PNI Baru dipimpin oleh Mohammad Hatta dan Sjahrir. Sukarno dengan ide-ide nasionalisme itu memang terus diawasi. Selepas dari Penjara Sukamiskin kemudian diasingkan ke Ende, Flores , Nusa Tenggara Timur. Ia ditempatkan di sebuah rumah (konon rumah ini milik Haji Abdullah). Bersama keluarganya, Sukarno selama empat tahun (1934-1938) diisolasi dijauhkan dari dinamika perjuangan kebangsaan. Sementara Sukarno dan beberapa tokoh lain ditahan, organisasi pergearkan untuk menentang Belanda terus berjalan. Kelompok yang beraliran Marxis mendirikan Gerakan Rakjat Indonesia (Gerindo) di bawah kepemimpinan Amir Sjarifuddin dan A.K. Gani. Partai ini cenderung menampakkan faham fasisme internasional.Sementara Sukarno dan beberapa tokoh lain ditahan, organisasi pergearkan untuk menentang Belanda terus berjalan.Sementara itu Gabungan Politik Indonesia (GAPI) didirikan pada tahun 1939. Tokoh pendiri GAPI adalah Muhammad Husni Thamrin. Dalam gabungan itu, Gerindo berada dalam satu arah dengan Parindra yang dipimpin oleh Thamrindan sebelumnya oleh Sutomo. Parindra adalah partai politik Indonesia yang paling berpengaruh di Hindia, karena keberhasilannya dalam pemilihan di volksraad. Thamrin kemudian memimpin front Indonesia bersatu di dalam Volksraad yang disebut Fraksi Nasional.

Sejarah Indonesia

27

3.

Perjuangan di Volksraad

Pada akhir tahun 1929, pimpinan PNI ditangkap. Untuk melanjutkan perjuangan maka dibentuklah fraksi baru dalam volksraadyang bernama Fraksi Nasional, pada Januari 1930 di Jakarta. Fraksi itu diketua oleh Muhammad Husni Tramrin yang beranggotakan sepuluh orang yang berasal dari Jawa, Sumatera dan Kalimantan. Tujuan organisasi itu adalah menjamin kemerdekaan Indonesia dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

a. Partai Indonesia Raya (Parindra) Partai Indonesia Raya didirikan di Solo pada Desember 1935. Partai ini merupakan gabungan dari dua organisasi yang berfusi yaitu BU dan PBI. Sebagai ketuanya dipilih dr. Sutomo. Tujuan partai adalah mencapai Indonesia Raya dan mulia yang hakekatnya mencapai Indonesia merdeka. Di Jawa anggota Parindra banyak berasal dari petani, mereka kemudian disebut dengan kaum kromo. Di daerah lain masuk kaum Betawi, Serikat Sumatera, dan Sarikat Selebes. Partai ini adalah yang mengajukan petisi Sutardjo yang ditandatangani oleh Sutardjo, penandatanganan pertama, yang lainnya I.J.Kasimo.dr. Sam Ratulangi, Datuk Tumenggung, Kwo Kwat tiong, dan Alatas. b. Gabungan Politik Indonesia (GAPI) Kegagalan Petisi Sutardjo mendorong gagasan untuk menggabungan organisasi politik dalam suatu bentuk federasi. Gabungan Politik Indonesia (GAPI) itu diketuai oleh Muh. Husni Thamrin. Pimpinan lainnya adalah Mr. Amir Syarifuddin, dan Abikusno Tjokrosuyoso. Alasan lain dibentuknya GAPI adalah adanya situasi internasional akibat meningkatnya pengaruh fasisme. Kemenangan dan kemajuan yang diperoleh negara fasis yaitu, Jepang, Jerman, Italia tidak menggembirakan Indonesia. Karena itu pers Indonesia menyerukan untuk menyusun kembali baris dalam suatu wadah persatuan berupa “konsentrasi nasional”.

Sejarah Indonesia

28

Pada 21 Mei 1939, dalam rapat pendirian konsentrasi nasional di Jakarta berhasil didirikan suatu organisasi yang merupakan kerjasama partai politik nasional di Jakarta yang diberi nama Gabungan Partai Politik Indonesia (GAPI).

Untuk mencapai tujuannya GAPI membentuk Kongres Rakyat Indonesia (KRI). Pada Agustus 1940, saat negeri Belanda dikuasai Jerman dan Indonesia dinyatakan dalam darurat perang, GAPI kembali mengeluarkan resolusi yang menuntut diadakannya perubahan ketatanegaraan di Indonesia dengan menggunakan hukum tata negara dalam masa genting.

Pada 14 September 1940 dibentuk Commissietot besudeering van staatsrechtelijke Hervormigen. Komisi itu dikenal dengan komisi Visman, karena diketuai oleh D. Visman.

Pertemuan wakil GAPI dengan komisi Visman pada 14 Februari 1941 di Gedung Raad van Indie, di Jakarta tidak menghasilkan hal baru. Pertemuan itu hanya menambahkan kekecewaan pada kalangan pergerakan sehingga ada anggapan GAPI tidak radikal lagi.

Sejarah Indonesia

29

4.

Masa Berakhirnya Pemerintahan Kolonial

Menjelang berakhirnya masa pemerintahan kolonial, berbagai bentuk pergerakan nasional dapat dikontrol oleh pemerintah kolonial. Masuknya bumiputera sebagai anggota Volksraad bukan berarti kaum bumiputera diberi hak penuh untuk menyarakan pendapatnya dalan Volksraad.

Selama masa 1920-an, Politik Etis mulai kehilangan prinsip-prinsip asosiasinya. Politik Etis kemudian dipandang sebagai tugas kemakmuran yang tetap berjalan dalam pengamanan masyarakat Indonesia. Pada akhir 1920-an, pergerakan yang dilakukan kaum terpelajar mengarah pada nasionalisme sebagai arahan politiknya. Berbeda dengan bentuk-bentuk pergerakan lama yang didasari pada ideologi Panislamisme dan komunisme. Hal itu terlihat pada gerakan-gerakan mereka di bidang sosial dan ekonomi. Pada 1930-an pikiran-pikiran asosiasi dilahirkan kembali seperti yang disebut dengan Gerakan Stuw yang dilakukan oleh pegawai-pegawai kolonial yang progresif dan berusia muda, hal itu tidak juga memperbaiki kemerosotan rencana-rencana pemerintah kolonial, sampai akhirnya datangnya Jepang.

Kesimpulan Pada saat itu para pelajar dan pemuda terdidik itu mempunyai pandangan dengan cara tersendiri terhadap dunia mereka. Cara pandangan baru itulah yang membuka wawasan dan politik modern yang menjadi cikal bakal pergerakan bangsa dan tumbuhnya nasionalisme saat itu. Hal itu ditandai dengan munculnya berbagai organisasi pergerakan baik lokal maupun nasional. Berbagai organisasi itu misalnya Sarekat Prijaji, Sarekat Dagang Islam, dan National-Indische Partij, di Jawa ada organisasi pemuda Budi Utomo, Tri Koro Dharmo diubah menjadi Jong Java. Munculnya organisasi pemuda itu mendorong pemuda-pemuda dari suku bangsa lain itu juga mendirikan organisasi kepemudaan seperti Jong Sumatranen Bond, Jong Batak, Jong Ambon, dan Jong Minahasa. Kita sebagai generasi muda harus mempunyai semangat yang tinggi seperti pemuda-pemuda pada zaman Belanda, yaitu semangat dalam belajar. Kita juga tidak boleh melupakan perjuangan mereka, kita bisa memperingati peristiwa sumpah pemuda setiap tanggal 28 oktober untuk menghormati perjuangan para pemuda pada zaman dulu. Sehingga kita dapat membangun jati diri bangsa Indonesia.

Sejarah Indonesia

30

DAFTAR PUSTAKA

Mashud, “Membangun jati diri bangsa indonesia”. 27 Agustus 2015. http://www.slideshare.net/mashud94jkt/membangun-jati-diri-bangsa-indonesia http://myriot99.blogspot.co.id/2015/02/kolonialisme-dan-imperalisme-barat-di.html http://mutiarabiru147.blogspot.co.id/2014/09/rangkuman-perlawanan-melawan.html

Sejarah Indonesia

31