1.docx 4j3t6u

1.1 Karakteristik Entitas Persekutuan Sifat Entitas Persekutuan 

Regulasi Hukum Persekutuan Dalam KUHper dan KUHD Indonesia tertera definisi hak dan tanggung jawab

sekutu/partner dengan sekutu yang lain dan kreditor dari persekutuan. 

Definisi Persekutuan Pada KUHPer Bab VIII, Bagian I, Pasal 1618 menyarakan bahwa, persekutuan adalah

perjanjian antara dua pihak atau lebih yang setuju untuk menginvestasikan sesuatu ke dalam usaha agar memperoleh keuntungan dari persekutuan itu dibagi di antara mereka. Pembentukan Persekutuan Setiap sekutu harus setuju atas perjanjian pendirian, dan para sekutu disarankan memiliki perjanjian tertulis secara formal untuk menghindari potensi konflik yang mungkin timbul selama pengoperasian usaha. Perjanjian persekutuan harus mencakup hal-hal: 1. Nama dari persekutuan dan nama para sekutu; 2. Jenis usaha yang akan dijalani dan jangka waktu perjanjian persekutuan; 3. Kontribusi modal awal dari masing-masing sekutu dan metode yang digunakan untuk menghitung kontribusi modal di masa depan; 4. Spesifikasi lengkap tentang kontribusi keuntungan dam kerugian; 5. Prosedur yang digunakan dalam perubahan persekutuan; 6. Aspek lain dalam operasi yang diputuskan oleh para sekutu. Karakteristik Utama Lainnya dari Persekutuan 1. Perjanjian persekutuan. KUHPer dan KUHD mengatur hubungan hubungan persekutuan yang tidak disajikan seacara spesifik dalam perjanjian persekutuan. 2. Persekutuan sebagai entitas terpisah. Konsep entitas ini berarti bahwa persekutuan dapat menuntut atau dituntut dan bahwa kekayaan persekutuan menjadi milik persekutuan dan bukan milik setiap sekutu individu.

3. Sekutu adalah agen persekutuan. Setiap sekutu merupakan perwakilan/agen persekutuan atau transaksi yang dijalankan dalam kegiatan usaha normal persekutuan, kecuali sekutu tidak memiliki wewenang untuk bertindak atas nama persekutuan karena sesuatu hal dan pihak ketiga mengetahui atau telah menerima pemberitahuan bahwa sekutu tersebut tidak memiliki wewenang. 4. Kewajiban sekutu adalah kewajiban bersama. Semua sekutu dapat dikenakan tanggung jawab atas seluruh kewajiban persekutuan kecuali dinyatakan dalam hukum. 5. Hak dan kewajiban sekutu. Setiap sekutu memiliki akun modal yang menunjukkan jumlah kontribusi sekutu tersebut untuk persekutuan, setelah dikurangi liabilitas, dan bagian sekutu atas laba atau rugi persekutuan, dikurangi setiap distribusi. 6. Kepentingan sekutu yang dapat dialihkan dalam persekutuan. Hal ini berarti bahwa kepentingan yang dapat dialihkan pada sekutu adalah bagian sekutu atas laba dan rugi persekutuan dan hak untuk menerima distribusi, termasuk pembagian likuidasi. 7. Pengunduran diri sekutu atau disosiasi sekutu berarti bahwa sekutu tersebut tidak bertindak lagi atas nama persekutuan. 1.2 Akuntansi untuk Pendirian Persekutuan Pada saat pembentukan persekutuan, diperlukan untuk melakukan penilaian terhadap aset nonkas dan liabilitas yang dikontribusikan oleh masing-masing sekutu, yang akan menjadi kekayaan persekutuan. Persekutuan harus membedakan secara jelas antara kontribusi modal dan pinjaman yang diberikan oleh sekutu kepada persekutuan. Penting untuk membedakan antara aset berwujud yang dimiliki oleh persekutuan dengan aset tertentu yang dimiliki oleh sekutu individu, tetapi aset tersebut digunakan oleh persekutuan. Aset yang dikontribusikan harus dinilai pada nilai wajarnya. Perlu dicatat bahwa persekutuan adalah akuntansi entitas yang terpisah dari setiap sekutu dan bahwa aset dan liabilitas dicatat pada nilai pasarnya saat

dikontribusikan. Tidak ada akumulasi penyusutan yang dilakukan ke depan dari kepemilikan perseorangan ke persekutuan. Semua liabilitas diakui dan dicatat. 1.3 Akuntansi untuk Operasi Persekutuan Sebuah persekutuan menyediakan jasa atau menjual produk untuk mencari keuntungan. Transaksi tersebut akan dicatat dalam jurnal yang sesuai dan akun buku besar. Akun Sekutu (partner’s s) 

Akun modal. Investasi modal awal dari para sekutu, kontribusi selanjutnya, distribusi keuntungan atau kerugian, dan penarikan modal oleh sekutu dicatat dalam akun modal para sekutu. Setiap sekutu memiliki satu akun modal, yang biasanya bersaldo debit atau defisiensi atau deficit, yang terjadi karena kerugian penarikan modal seorang sekutu melebihi kontribusi modal dan pembagian keuntungan. Saldo dalam akun modal mencerminkan bagian aset neto seorang sekutu dalam persekutuan.



Akun Prive (penarikan). Para sekutu biasanya melakukan penarikan aset dari persekutuan sepanjang tahun untuk antisipasi keuntungan. Akun penarikan yang terpisah terkadang digunakan untuk mencatat penarikan periodik dan kemudian ditutup ke akun modal sekutu pada akhir periode. Penarikan nonkas harus dinilai dengan nilai pasarnya pada tanggal penarikan.



Akun Pinjaman Persekutuan bisa meminta pendanaan tambahan dari para sekutu. Pinjaman antara seorang sekutu dan persekutuan harus dilengkapi dengan dokumen pinjamaan yang memadai, seperti surat perjanjian utang. Pinjaman dari sekutu ditunjukkan sebagai utang dalam pembukuan persekutuan, sama seperti utang lainnya. Tanpa semua sekutu menyetujui, persekutuan diwajibkan untuk membayar bunga pinjaman kepada

sekutu yang meminjamkan. Perlu

diperhatikan bahwa bunga tidak harus dibayar atas investasi modal kecuali perjanjian persekutuan menyatakan bahwa bunga tidak harus dibayar atas investasi modal kecuali

perjanjian persekutuan menyatakan bahwa bunga modal harus dibayar. Bunga pinjaman dicatat sebagai beban operasi. Sebaliknya, persekutuan dapat meminjamkan uang kepada sekutu, dalam kasus ini dicatat piutang pinjaman kepada sekutu. 1.4 Alokasi Laba atau Rugi kepada Para Sekutu Laba atau rugi dialokasikan ke para sekutu pada setiap akhir periode bersangkutan dengan perjanjian persekutuan. Jika tidak ada dalam perjanjian, Bab VIII, Bagian II, Pasal 1633 KUHPer menyatakan bahwa sekutu berhak memperoleh bagian laba atau rugi secara proporsional sesuai dengan jumlah yang dikontribsikan ke persekutuan. Ada berbagai mcam rencana distribusi laba (profit distribution plans) di dunia usaha. Distribusi laba akan dicatat langsung kepada akun modal, tidak dicatat sebagai pos beban. Sebagian besar persekutuan menggunakan satu atau lebih metode distribusi sebagai berikut. 

Rasio yang ditetapkan sebelumnya (preselected ratio). Rasio yang ditetapkan sebelumnya adalah hasil negosiasi diantara para sekutu. Ratio untuk distribusi laba bisa berdasaran pada persentase jumlah modal persekutuan, waktu dan tenaga yang dicurahkan kepada persekutuan atau berbagai faktor lainnya. Beberapa persekutuan memiliki rasio yang berbeda jika perusahaan mengalami kerugian dibandingkan memperoleh keuntungan. Bentuk usaha persekutuan memungkinkan berbagai pilihan rasio distribusi laba untuk memenuhi keinginan para sekutu.



Bunga atas Saldo Modal. Perjanjian persekutuan dapat memberikan bunga atau saldo modal sekutu dikredit sebagai bagian dari distribusi laba. Tingkat bunga sering kali dinyatakan dalam persentase, tetapi beberapa persekutuan menggunakaan suku bunga yang ditentukan oleh refrensi suku bunga BI terkini atau suku bunga pasar uang terkini.



Gaji. Gaji untuk sekutu bukan merupakan beban operasi, tetapi merupakan bagian dari rencana distribusi laba.



Bonus. Bonus terkadang digunakan sebagai cara untuk memberikan kompensasi tambahan kepada sekutu yang menyediakan jasa kepada persekutuan. Rumus untuk kasus, bonus dihitung sebagai persentase dari laba sebelum dikurangi bonus: Bonus = X% (NI –MN) ; bonus dihitung sebagai persentase dari laba setelah dikurangi bonus: Bonus = X% (NI – MN – Bonus)

Basis Berganda Alokasi Laba Perjanjian persekutuan dapat menggambarkan kombinasi dari beberapa prosedur alokasi yang akan digunakan untuk mendistribusikan laba. Perjanjian persekutuan dapat menetapkan bahwa proses distribusi laba dihentikan pada titik di mana terjadi kerugian operasi atau defisiensi. Metode Alokasi Laba Persekutuan lain dapat menyusun rencana distribusi laba yang mencerminkan laba dari persekutuan. 1.5 Laporan Keuangan Persekutuan Sebuah persekutuan merupakan entitas pelaporan terpisah untuk tujuan akuntansi, laporan keuangan yang biasanya disusun pada akhir periode pelaporan: laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, laporan interim (untuk memenuhi kebutuhan informasi para sekutu), dan laporan modal sekutu (untuk menyajikan perubahan akan modal sekutu untuk suatu periode berjalan). 1.6 Perubahan dalam Keanggotaan Berhentinya atau penarikan sekutu dari persekutuan merupakan disosiasi dari sekutu tersebut. Banyak persekutuan yang tetap melanjutkan bisnisnya dan persekutuan dapat membeli kepentingan sekutu yang berhenti pada harga bayout. Harga bayout atau harga pembelian merupakan estimasi jumlah jika: (1) aset telah dijual pada harga sama dengan lebih besar dari nilai likuidasi atau nilai berdasarkan penjualan seluruh bisnis jika bisnis dapat

berlangsung tanpa sekutu yang berhenti, dan (2) persekutuan berakhir pada saat tersebut, dengan pembayaran seluruh kreditor persekutuan dan penghentian bisnis. 

Konsep Umum untuk Memperhitungkan Perubahan Keanggotaan dalam Persekutuan

Persekutuan sebagai Entitas Terpisah dari Sekutu Individu dan Penggunaan Prinsip-prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU). KHUPer mendefinisikan persekutuan sebagai sebuah entitas yang terpisah dari sekutu individu. PSAK atau SAK-ETAP tidak memberikan pedoman untuk merevaluasi aset neto yang mengalami kenaikan nailainya dengan adanya perubahan keanggotaan persekutuan. Namun, ada beberapa situasi berdasarkan PABU, dimana penurunan nilai aset neto tertentu dapat diakui ketika terjadi perubahaan keanggotan persekutuan. Persekutuan sebagai Keseluruhan Kepentingan Sekutu dan Penggunaan Akuntansi Non-SAKETAP. Dalam kasus ini, perusahaan masih dapat diaudit oleh auditor eksternal, tetapi opini audit yang menyatakan dengan jelas bahwa prinsip-prinsip akuntansi non SAK-ETAP digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Persekutuan menggunakan argumen nonPSAK atau non-SAK-ETAP bahwa merevaluasi aset pada saat perubahan keanggotaan persekutuan menyatakan secara lengkap kondisi ekonomi yang sebenarnya dari persekutuan pada saat perubahan keanggotaan tersebut dan menetapkan perubahan nilai aset dan liabilitas serta goodwill kepada para sekutu yang telah mengelola bisnis sepanjang terjadinya perubahan nilai. 

Sekutu Baru Membeli Kepentingan

Dalam jenis transaksi ini, kas atau aset lain ditukar di luar persekutuan, dan pencatatan yang dilakukan dalam pembukuan persekutuan merupakan reklasifikasi dari total modal persekutuan. Sebuah konsep yang digunakan adalah Nilai Buku Persekutuan, ini hanya jumlah total modal yang juga merupakan aset neto (total aset dikurangi total liabilitas). Nilai buku berfungsi untuk revaluasi aset dan liabilitas atau pengakuan goodwill. Akuntan dari

persekutuan harus memastikan bahwa adanya bukti yang memadai untuk setiap revaluasi aset dan liabilitas untuk mencegah kecurangan penilaian. 

Sekutu Baru Berinvestasi dalam Persekutuan

Proporsi sekutu baru atas nilai buku persekutuan = (Modal sekutu yang ada sebelumnya + Investasi sekutu baru) x Persentase modal atas sekutu baru Langkah 1: membandingkan investasi sekutu baru dengan proporsinya terhadap nilai buku persekutuan (hal ini dilakukan sebelum revaluasi atau pengakuan goodwill). Langkah 2: menentukan metode penerimaan tertentu (metode revaluasi aset neto, pengakuan goodwill, dan metode bonus). 

Menentukan Biaya Investasi Sekutu Baru

Dalam beberapa kasus, akuntan diminta untuk menentukan jumlah investasi uang tunia sekutu baru yang harus diminta untuk menentukan jumlah investasi uang tunai sekutu baru yang harus diminta untuk berkontribusi. 

Pengunduran Diri Sekutu dari Persekutuan

Dalam kasus berhentinya sekutu karena ada pelanggaran, persekutuan dapat menuntut secara legal sekutu yang keluar atas kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran yang terjadi. Jika persekutuan menyetujui pengunduran diri dan tidak ada kesalahan, akuntan dapat membantu perhitungan harga pembelian. Audit ketika terjadi perubahan komposisi sekutu menghasilkan eksistensi dan keakuratan pada nilai buku aset dan liabilitas. Jika persekutuan mengakuisisi kepentingan sekutu yang berhenti, persekutuan harus mencatat pengurangan total modal persekutuan dan pengurangan yang berhubungan dengan pembayaran aset kepada sekutu yang berhenti. Daftar Pustaka : Beker, Richard E., Lambke, Valdean C., King, Thomas E., Jeffrey, Cynthia G., Jusuf, Amir Abadi., NPS, Sylvia Veronica., Wulandari, Etty Retno., Martani, Dwi., 2012. Akuntansi Keuangan Lanjutan Perspektif Indonesia. Buku 2. Jakarta. Salemba Empat.