1.1.1 Ep 1 Sk Kebijakan Perencanaan,akses Dan Evaluasi Puskesmas Turen 6y1u5r

P E M E R I N TA H K A B U PAT E N M A L A N G D I N A S K E S E H ATA N UPTD PUSKESMAS TURENN Jln. Panglima Sudirman No. 210 Telp. (0341) 824214 e-mail:[email protected] MALANG

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUKESMAS TUREN Nomor :440/01/SK/35.07.103.018/2015 TENTANG KEBIJAKAN PERENCANAAN, AKSES, DAN EVALUASI PUSKESMAS TUREN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA UPTD PUSKESMAS TUREN Menimbang

:

a. bahwa agar penyelenggaraan pelayanan Puskesmas sesuai dengan

kebutuhan

masyarakat,

maka

perlu

disusun

perencanaan Puskesmas berdasarkan analisis kesehatan masyarakat; b. bahwa agar masyarakat mudah mendapatkan akses terhadap pelayanan, informasi, dan memberikan umpan balik, maka perlu disusun kebijakan akses masyarakat terhadap Puskesmas c. bahwa agar kinerja Puskesmas dapat ditingkatkan secara berkesinambungan, maka perlu disusun kebijakan evaluasi Puskesmas dengan indicator-indikator kinerja yang jelas; Mengingat

:

1. Undang- Undang Nomor 2.

25 Tahun 2009 tentang pelayanan

Publik; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5063); 3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 4. Peraturan

Pemerintah

Nomor

96

Tahun

2012

tentang

Pelayanan Publik; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2014, tentang Puskesmas; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46

tahun 2015, tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; 7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional 8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengolahan Pengaduan Pelayanan Publik; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional; 10.Peraturan Menteri Aparatur Negara Nomor 15 tahun 2014 tentang Standart Pelayanan; 11. Peraturan Menteri Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Survey Kepuasan Masyarakat; 12. Peraturan Menteri Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Sistem Pengelolahan Pengaduan Pelayanan Publik; 13.Peraturan Menteri Aparatur Negara Nomor 30 Tahun 2014 tentang Inovasi Pelayanan Publik; 14.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2014 tentang Akreditasi; 15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1457/MENKES/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan diKabupaten/ Kota; 16.Keputusan Menteri Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004 tentang Indeks Kepuasan Masyarakat; 17.Surat Edaran Menteri Aparatur Negara Nomor 09 tahun 2014 tentang Inovasi Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN Menetapkan

:

Kesatu

:

Kedua

: Kebijakan perencanaan, akses, dan evaluasi Puskesmas sebagaimana pada diktum kesatu terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TENTANG KEBIJAKAN PERENCANAAN, AKSES, DAN EVALUASI PUSKESMAS TUREN.

Ketiga

:

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di padatanggal

:TUREN :1 DESEMBER 2015

KEPALA UPTD PUSKESMAS TUREN

DIDIK SULISTYANTO

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS NOMOR 01 440/01/SK/35.07.103.018/2015 TENTANG : PERENCANAAN, AKSES, DAN EVALUASI A. PERENCANAAN PUSKESMAS. 1. Jenis-jenis pelayanan yang disediakan oleh Puskesmas harus disusun sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat 2. Jenis-jenis pelayanan yang disediakan oleh puskesmas, meliputi: a. pelayanan UKM b. pelayanan UKP

3. Jenis pelayanan dan informasi tentang pelayanan wajib disediakan bagi masyarakat 4. Perencanaan puskesmas harus disusun berdasarkan analsisi kebutuhan masyarakat dengan melibatkan masyarakat dan lintas sektor terkait, dan sesuai dengan visi, misi, fungsi dan tugas pokok Puskesmas 5. Analisis kebutuhan masyarakat dilakukan melalui pertemuan dengan tokoh masyarakat, sektor terkait, SMD, MMD, analisis data kesakitan, data kematian, analisis data surveilans, capaian kinerja pelayanan UKM, dan UKP. 6. Rencana puskesmas disusun dalam bentuk rencana lima tahunan, rencana usulan kegiatan, dan rencana pelaksanaan kegiatan 7. Rencana Puskesmas merupakan perencanaan yang terintegrasi baik untuk pelayanan UKM maupun UKP 8. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan masyarakat, hasil monitoring capaian kinerja dalam pelaksanaan pelayanan, atau jika terjadi perubahan peraturan/kebijakan pemerintah, rencana puskesmas dapat ditinjau kembali dan diperbaiki (revisi). Peninjauan dan revisi dilakukan melalui lokakarya mini puskesmas B. AKSES MASYARAKAT TERHADAP PUSKESMAS. 1. Informasi tentang jenis-jenis pelayanan yang disediakan puskesmas wajib disediakan bagi masyarakat. 2. Informasi tengang tujuan, sasaran, tugas pokok, fungsi, dan kegiatan Puskesmas wajib disamaikan pada masyarakat, lintas sektor, dan lintas program 3. Komunikasi dengan masyarakat , termasuk akses untuk menyampaikan umpan balik, dilaksanakan melalui: SMS, ketersedian kotak saran, WA, Facebook, Email umpan balik masyarakat wajib ditindak lanjuti 4. Tindak lanjut terhadap keluhan dan umpan bail wajib dievaluasi

C. EVALUASI KINERJA PUSKESMAS 1. Kinerja Puskesmas wajib dimonitor dan dievaluasi baik oleh Kepala Puskesmas maupun Penanggung jawab baik UKP maupun UKM 2. Penilaian kinerja dilakukan terhadap semua jenis pelayanan yang ada di Puskesmas, baik kinerja manajerial, kinerja pelayanan UKM maupun kinerja pelayanan UKP 3. Penilaian kinerja juga dilakukan terhadap penanggung jawab tiap Upaya Puskesmas 4. Koordinasi dan integrasi antar penyelenggara pelayanan dan upaya puskesmas 5. Monitoring dan Penilaian kinerja dilakukan secara periodik, baik bulanan, tri bulan, dan tahunan 6. Monitoring dan penilaian kinerja dilakukan dapat dilakukan melalui mekanisme minilokakarya bulanan, audit internal dan rapat tinjauan

manajemen. Rapat tinjauan manajemen dilakukan minimal dua kali setahun secara periodik. 7. Monitoring dan penilaian kinerja tiap-tiap unit pelayanan UKP dan UKM dilakukan melalui rapat oleh masing-masing unit pelayanan ataupun penanggung jawab. 8. Hasil monitoring dan penilaian kinerja harus diumpan balikkan pada pihakpihak terkait (Catatan: bisa hard copy atau soft copy lewat email) 9. Hasil analisis kinerja dibandingkan dengan standar dan dilakukan kajibanding dengan Puskesmas yang lain 10. Kajibanding kinerja dilakukan tiap tiga bulan sekali melalui rapat tribulan perbadingan kinerja yang dihadiri oleh (lima) puskesmas secara bergantian. 11. Jika diperlukan dapat dilakukan kajibanding dengan puskesmas lain yang mempunyai unggulan untuk belajar pengalaman terbaik dari puskesmas tersebut. 12. Hasil monitoring dan evaluasi kinerja, serta hasil kajibanding harus ditindak lanjuti dalam bentuk perbaikan 13. Hasil monitoring dan penilaian kinerja wajib dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Kepala UPTD Puskesmas Turen

Didik Sulistyanto

AMBULANCE : 24 jam JENIS – JENIS PELAYANAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN 1. Poli Umum 2. Poli Gigi 3. Poli KIA-KB 4. Poli Kesehatan Reproduksi Remaja 5. Poli Infeksi Menular Seksual 6. Poli VCT ( Voluntary Conseling Test ) 7. Laboratorium 8. Imunisasi Dasar Lengkap 9. Apotik-Kamar Obat 10. Konseling Gizi 11. Konseling Sanitasi Lingkungan 12. Persalinan 13. Unit Gawat Darurat

14. Unit Ambulan 15. Rawat Inap FASILITAS RAWAT INAP  RUANGAN BANGSAL : Jumlah kamar : 3 ruang Kapasitas : 14 tempat tidur  RUANGAN NON BANGSAL : Jumlah kamar : 4 ruang Kapasitas : 8 tempat tidur  LAYANAN PERSALINAN : Bed persalinan : 2 tempat tidur Incubator : 2 buah  RUANG NIFAS DENGAN RAWAT GABUNG : Kapasitas : 3 tempat tidur Tempat tidur bayi : 0 tempat tidur  LAYANAN UNIT GAWAT DARURAT : Trias : 3 tempat tidur Observasi : 2 tempat tidur

KEPALA UPTD PUSKESMAS TUREN

DIDIK SULISTYANTO