Welfare State 1yi5y

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Pada rana kenegaraan yang perlu kita ketahui adalah bagaimana menjadikan masyarakat sejahtera dan makmur, tanpa melepaskan sendi-sendi keutamaan sebuah negara itu berdiri. Negara hukum dan pemerintahan yang demokrasi semua itu adalah persyaratan yang urgen dalam sebuah pembangunan negara dan menjadikan negara itu jelas dari tipe sejarah maupun dari kacamata hukum. Seperti yang diteorikan oleh George Jellinek dan Jean Bodin bahwa negara itu berdaulat yang dimana hukum ada karena adanya negara dan tiada satupun hukum yang berlaku jika tidak dikehendaki oleh negara. Dari teori tersebut kita bisa mengulas sebuah konsep bahwa negara itu adalah sistem yang betul-betul berkuasa terhadap kehidupan seluruh yang ada didalamnya demi mensejahterahkan rakyatnya . Tema kesejahteraan rakyat yang selalu mengemuka dalam perdebatan publik lebih banyak retorika politik yang berangkat dari interpretasi sepihak, baik di kalangan pejabat pemerintah maupun politisi di parlemen. Dalam konteks ini perlu menyimak ulang ide negara kesejahteraan dengan merujuk pemikir-pemikir klasik antara lain Asa Griggs, The Welfare state in Historical Perspective (1961); Friedrich Hayek, The Meaning of the Welfare state (1959); dan Richard Titmuss, Essays on the Welfare state (1958). Negara kesejahteraan adalah suatu bentuk pemerintahan demokratis yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat yang minimal, bahwa pemerintah harus mengatur pembagian kekayaan negara agar tidak ada rakyat yang kelaparan, tidak ada rakyat yang menemui ajalnya karena tidak dapat membayar biaya rumah sakit. Dapat dikatakan bahwa negara kesejahteraan mengandung unsur sosialisme, mementingkan kesejahteraan di bidang politik maupun di bidang ekonomi. Dapat juga dikatakan bahwa negara kesejahteraan mengandung asas kebebasan (liberty), asas kesetaraan hak (equality) maupun asas persahabatan (fraternity) atau kebersamaan (mutuality). Asas persahabatan atau kebersarnaan dapat disamakan dengan asas kekeluargaan atau gotong royong . Dari uraian tersebut maka penulis terdorong untuk mengungkapkan pemahaman konsep negara welfare state

. 1.3

Rumusan Masalah Rumusan masalah dalam makalah ini adalah:

a. b. c.

Apakah welfare state dan bagaimana penerapannya diberbagai negara? Apakah Indonesia termasuk welfare state atau bukan? Penerapan Welfare state di Indonesia ?

BAB II PEMBAHASAN

2.1 2.1.1

Welfare State Pengertian Welfare State Welfare state atau negara kesejahteraan adalah negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya harus didasarkan pada lima pilar kenegaraan, yaitu:

a.

Demokrasi (Democracy).

b. Penegakan Hukum (Rule of Law). c.

Perlindungan Hak Asasi Manusia.

d. Keadilan Sosial (Social Juctice) e. 2.1.2

Anti diskriminasi. Langkah – Langkah Welfare State Dalam Wewujudkan Kesejahteraan Rakyat Kebanyakan para ekonom dalam merealisasikan konsep welfare state merujuk pada langkah-langkah Kim Dae Jung, mantan presiden Korsel (1996-2001). Karena dinilai paling ideal jika diterapkan pada keadaan sekarang. Langkah-langkah itu antara lain:

a.

Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dipercaya dan takut melanggar perintah Tuhan (good governance).

b. Menegakkan hukum dan memberantas KKN. c.

Menanam kelapa sawit sebagai keunggulan ekonomi.

d. Memperbaiki sistem pendidikan. 2.1.3

Model Penerapan Welfare State di Berbagai Negara Menurut Edi Suharto(2006), sistem kesejahteraan negara tidaklah homogen dan statis. Ia beragam dan dinamis mengikuti perkembangan dan tuntutan peradaban. Meski beresiko menyederhanakan keragaman, sedikitnya ada empat model kesejahteraan negara yang hingga kini masih beroperasi:

a. Model Universal Pelayanan sosial diberikan oleh negara secara merata kepada seluruh penduduknya, baik kaya maupun miskin. Model ini sering disebut sebagai the Scandinavian Welfare States yang diwakili oleh Swedia, Norwegia, Denmark dan Finlandia. Sebagai contoh, kesejahteraan negara di Swedia sering dijadikan rujukan sebagai model ideal yang memberikan pelayanan sosial komprehensif kepada seluruh penduduknya. Kesejahteraan negara di Swedia sering dipandang sebagai model yang paling berkembang dan lebih maju daripada model di Inggris, AS dan Australia. b. Model Koorporasi Seperti model pertama, jaminan sosial juga dilaksanakan secara melembaga dan luas, namun kontribusi terhadap berbagai skema jaminan sosial berasal dari tiga pihak, yakni pemerintah, dunia usaha dan pekerja (buruh). Pelayanan sosial yang diselenggarakan oleh negara diberikan terutama kepada mereka yang bekerja atau mampu memberikan kontribusi

melalui skema asuransi sosial. Model yang dianut oleh Jerman dan Austria ini sering disebut sebagai Model Bismarck. c. Model Residual Model ini dianut oleh negara-negara Anglo-Saxon yang meliputi AS, Inggris, Australia dan Selandia Baru. Pelayanan sosial, khususnya kebutuhan dasar, diberikan terutama kepada kelompok-kelompok yang kurang beruntung (disadvantaged groups), seperti orang miskin, penganggur, penyandang cacat dan orang lanjut usia yang tidak kaya. Model ini mirip model universal yang memberikan pelayanan sosial berdasarkan hak warga negara dan memiliki cakupan yang luas. Namun, seperti yang dipraktekkan di Inggris, jumlah tanggungan dan pelayanan relatif lebih kecil dan berjangka pendek daripada model universal. Perlindungan sosial dan pelayanan sosial juga diberikan secara ketat, temporer dan efisien. d. Model Minimal Model ini umumnya diterapkan di gugus negara-negara latin (seperti Spanyol, Italia, Chile, Brazil) dan Asia (antara lain Korea Selatan, Filipina, Srilanka, Indonesia). Model ini ditandai oleh pengeluaran pemerintah untuk pembangunan sosial yang sangat kecil. Program kesejahteraan dan jaminan sosial diberikan secara sporadis, parsial dan minimal dan umumnya hanya diberikan kepada pegawai negeri, anggota ABRI dan pegawai swasta yang mampu membayar premi. Di lihat dari landasan konstitusional seperti UUD 1945, UU SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional), dan pengeluaran pemerintah untuk pembangunan sosial yang masih kecil, maka Indonesia dapat dikategorikan sebagai penganut kesejahteraan negara model ini. 2.2 Indonesia termasuk welfare Konsep welfare state (welvaartsstaat) atau negara kesejahteraan adalah konsep dimana sebuah negara turut serta dalam kegiatan ekonomi, sosial dan kegiatan lainnya yang mendukung terciptanya kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsep ini berkebalikan dengan konsep negara penjaga malam ataunachtwakerstaat dimana terdapat pembatasan terhadap pemerintah terhadap masalah-masalah ekonomi sosial masyarakat, sehingga peran negara hanyalah mengakkan hukum saja dan bukan turut serta menyejahterakan rakyatnya. Bila melihat Indonesia, kita akan mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang mengurusi masalah kesejahteraan rakyatnya atau welfare state. Hal ini dapat kita lihat dalam undang-undang bahwa negara melarang monopoli terhadasp hal-hal atau sumber daya yang menyangkut hidup orang banyak, hal ini ditujukan agar rakyat tidak terlalu terbebani dengan harga dari sumber daya tersebut atau dengan kata lain bahwa negara memerhatikan kesejahteraan rakyatnya. Hal ini dapat juga dilihat dalam Pancasila yang menyatakan dalam sila kelimanya, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, secara tidak langsung menyiratkan bahwa negara Indonesia juga turut serta dalam urusan ekonomi dan sosial masyarakatnya untuk menciptakan kesejahteraan sosial yang merata dan adil bagi rakyatnya. Selain itu didalam undang-undang dasar sendiri diterangkan secara jelas mengenai peran serta negara dalam urusan masyarakatnya yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan

masyarakatnya, misalnya saja pendidikan, yang pada intinya pendidikan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pada akhirnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya, lalu ada pula pasal yang menjelaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, serta ada pula pasal-pasal yang menjelaskan mengenai pemeberian jaminan sosial dan kesehatan bagi warga negaranya, seperti yang ditentukan dalam Bab XIV Pasal 33 dan 34 UUD 1945. Semua penjelasan diatas menunjukkan pada kita bahwa Indonesia memiliki cita-cita untuk mewujudkan negara welfare state, meskipun dalam prakteknya atau dalam kenyataannya, kesejahteraan hanya bisa dinikmati oleh kalangan-kalangan tertentu saja. Misalnya saja pendidikan, hanyalah orang-orang tertentu saja yang dapat mendapat akses terhadap kepada pendidikan, tidak semua rakyat ini mendapatkan akses kepada hal tersebut, meskipun pemerintah sendiri telah menyelenggarakan pendidikan gratis, namun hal itu dirasa masih jauh dari kata layak, sehingga akses pendidikan yang layak hanya dapat dinikmati oleh kalangan tertentu saja. Contoh lainnya menegenai kesejahateraan dalam hal ekonomi, di Indonesia meskipun dalam dasar negaranya dituliskan bahwa masalah sosial dan ekonomi harus merata dan adil tapi kenyataannya banyak pengangguran, banyak rakyat yang penghasilannya dibawah garis standar. 2.3

Penerapan Welfare state di Indonesia Indonesia telah memiliki pijakan welfare state sejak disusunnya UUD 1945 sebagai konstitusi bangsa. UUD 1945 yang disusun atas dasar semangat dan kesadaran membangun suatu model negara sosial-demokrasi, yakni menggabungkan prinsip-prinsip di dalam sosialisme dan demokrasi sekaligus, bertujuan untuk menciptakan suatu tatanan masyarakat berkeadilan sosial, berkemakmuran dan sejahtera secara bersama-sama. Prinsip-prinsip sosialisme yang bertujuan untuk semangat kesejahteraan nasional sangat bertentangan jika disandingkan dengan kebijakan yang diterapkan di era pasca-Soekarno, khususnya di era Pra Soehartno, khususnya di era reformasi. Keputusan untuk menandatangani Lol dengan IMF secara principil bertentangan dengan UUD 1945, karena artinya negara menyerahkan mandate dan tanggung jawabnya sebagaimana termaktub dalam pasal 33 dan pasal 34 kepada pasar, apalgi pasca amandemen UUD 1945. Paham Negara Kesejahteraan (welfare sfafe) ternyata dipertegas dalam tambahan pasal-pasal sosial-ekonomi[1], yaitu dalam pasal 34 ayat 2 dan ayat 3. Sedangkan Pasal 34 ayat 1 merupakan pasal asli (sebelum diamandemen). Dalam Pasal 34ayat (2) ditambahkan gagasan tentang sistem jaminan sosial (social security system) yang pada umumnya sudah melembaga dinegara-negara Eropa Barat dan Amerika Utara, bahkan di banyak negara dunia ketiga. Dinegara-negara tersebut iuran jaminan sosial ( social security contriution) merupakan bagian yang cukup besar dalam penerimaan negara. Dana jaminan sosial yang merupkan sumber dana bagi upaya-upaya memberdayakan masayarakat yang lemah dan tidak mampu. Sistem ini juga merupakan faktor kunci terhadap terlaksananya ketentuan pasal 34 ayat 1 yaitu fakir miskin dan anakanak yang terlantar dipelihara oleh negara.[2] Ditinjau dari prinsip demokrasi ketika diproklamirkannya negara ini, dinyatakan bahwa “Kemerdekaan atas Nama Bangsa Indonesia”, karenanya Negara Kesatuan Republik

Indonesia merupakan negara Demokratis Konstitusional , sehingga setiap kebijakan tentang pemerintahan ini harus berdasarkan suara rakyat yang dibingkai dalam sebuah peraturan. Hal ini bisa kita lihat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi : “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Berdasarkan ketentuan ini, Negara Republik Indonesia dituntut untuk menerapkan sistem Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dimana setiap kebijakan tentang pemerintahan berdasarkan aspirasi dan kepentingan rakyat. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Negara Republik Indonesia menganut asas demokrasi, karena persyaratan-persyaratan mengenai negara demokrasi ini telah dipenuhi dan dinyatakan dengan tegas di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) . Negara-negara demokrasi modern dilihat dari sudut analisis makro, nilai-nilai dasar politik masyarakat adalah kemerdekaan (liberty), persamaan (equality), dan kesejahteraan (welfare). sehingga seharusnya melalui prinsip demokrasi nagara sejahtera dapat terwujud. Namun ternyata, amandemen UUD 1945 dalam mewujudkan welfare state sangat dipengaruhi oleh doktrin neoliberal yang bersemayam dalam Letter of Intent mengharamkan campur tangan negara yang signifikan dalam ekonomi. Hal inilah yang dikatakan oleh Habermas dan Gidden bahwa peran negara dalam wilayah tertentu dan dalam kapasitas tertentu diperlukan untuk menjamin kedaulatan sekaligus kebebasan individu dan warga (kolektif). Demikian juga dengan Pierre Bourdieu yang menekankan perlunya menumbuhkan modal sosial untuk menghadapi gempuran neoliberalisme, terutama dampaknya yang merusak tenaga kerja. Melihat perkembangan Welfare state di Indonesia atas konstitusi bangsa dan kebijakan pemerintah dapat dilihat dari tiga model 1. Reinert, Bourdieu, dan Walzer : Peran negara sangat penting terutama dalam hal menyangkut keadilan sosial dan distribusi public goods yang dikatakan oleh Bourdiue. Hal ini yang dilakukan oleh bapak pendiri bangsa terdahulu, yaitu suatu pengalaman dimana negara merupakan faktor penting dalam perekonomian nasional, dan memiliki sifat particular yang berbeda dengan model ekonomi kolonial. sehingga dengan adanya persoalan masa lalu menjadi pijakan pemerintah dalam mengambil kebijakan 2. Hayek, Friedman dan Stiglitz, peran negara dilucuti, dimana negara tidak perlu mencampuri kebebasan individu, terutama disektor ekonomi. Hal inilah yang dilakukan rezim Soeharto, kebijakan ekonomi negara mengadopsi sepenuhnya kebijkan ekonomi internasional yang dipimpin Amerika Serikat dengan watak kepemimpinan otoriteriannisme, diman negara seakan-akan negara ikut campur tangan mengelola ekonomi padahal sepenuhnya untuk kepentingan pribadi, kelompok, golongan dan keutuhan rezim. 3. Habermas, Gidden, dan Rawls : dalam menyikapi globalisasidan keadilan sosial dengan mengambil posisi menerima keduanya dalam batas-batas tidak mengabaikan kebebsan individu sebagai pokok. hal ini lah yang dilakukan oleh SBY, sebagai kebijakn alternative namun hal ini kerap terjebak dalam ambiguitas demokrasi dan pasar bebas, dimana yang terakhir bisa melahap yang pertama.

Kesimpulan

BAB IV KESIMPULAN DAN PENUTUP

Berdasar uraian analisis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: apakah

Indonesia welfare state atau bukan, maka jawabannya bila melihat secara tertulis sesuai yang tertera dalam undang-undang, Indonesia dapat dikatakan sebagaiwelfare state. Tetapi bila melihat dari kenyataanya atau praktek langsungnya, maka Indonesia belum bisa dikatakan sebagai welfare state, karena masih banyaknya disana sini rakyat yang belum dapat menikamati kesejahteraan sesuai dengan yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD E. Daftar Pustaka A Briggs, The welfare State in historical Perspective, European Journal of Sociology, 1961. Ahmad Subianto, Sistim Jaminan Sosial Nasional, Perekonomian Bangsa, Gibon Books, Jakarta, 2011.

Pilar

Penyangga

Kemandirian

Ahmad Subianto, Sistim Jaminan Sosial Nasional, Perekonomian Bangsa, Gibon Books, Jakarta, 2011.

Pilar

Penyangga

Kemandirian

Bar, The economics of the welfare state, Oxford, 1998. Darmawan Tri Wiowo, Mimpi Negara Negara Kesejahteraan, LP3ES, Jakarta, 2006. Dinna Wisnu, Poltik Sistim Jaminan Sosial, Menciptakan Rasa Aman Dalam Ekonomi Pasar, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012. Edi Suharto. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik: Peran Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan di Indonesia. Bandung: Alfabeta, 2007. G. McT. Kahin, Nationalism and revolution in Indonesia, Ithace : Cornell University Press, 1978, Jimly Asshiddiqie. Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia, Pergeseran keseimbangan Individualisme dan Kolektivisme dalam Kebijakan Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa Demokrasi, 1945-1980-an, Ivhtiar Baru Van Hoeve. Jakarta, 1994. Mohammad Yamin, Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Tanpa Penerbit, Tanpa Tahun Philiphus M hadjon, Tatiek Sri Djatmiati, Argurmntasi hukum, Gajah mada University Press, Yogyakarta, 2010. Rizal Mallarangeng, Mendobrak Sentralisme Ekonomi Indonesia 1986-1992,Kepustakaan Populer Gramedia (KPG), Jakarta, cetakan III, 2008. Sri Soemantri, Bunga Rampai Hukum tata Negara, Alumni, Bandung, 1992,