Uraian Temuan Ketidak Sesuaian 1i6k2a

10. URAIAN TEMUAN KETIDAK SESUAIAN

No. Kriteria

1.2.1

Kriteria Tanggung jawab dan wewenang untuk mengambil tindakan dan melaporkan kepada semua personil yang terkait dengan perusahaan yang telah ditetapkan telah disebar luaskan dan didokumentasikan

1.2.2

Penunjukan penanggungjawab K3 harus sesuai dengan peraturan

1.2.3

Pimpinan unit kerja dalam suatu perusahaan bertanggung jawab atas kinerja K3 pada unit kerjanya

Bukti obyektif Dari hasil penelusuran dokumen tidak diketemukan job desk yang ada tidak memasukkan unsur K3 dan belum disebarluaskan ke karyawan Dari hasil penelusuran dokumen terdapat juru las yang tidak memiliki sertifikat juru las. Tidak sesuai dengan PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI No : PER. 02/MEN/1982 TENTANG KWALIFIKASI JURU LAS DI TEMPAT KERJA Pasal 3 ayat (1) Juru las dianggap trampil apabila telah menempuh ujian las dengan hasil memuaskan dan mempunyai sertifikat juru las.

Dari hasil penelusuran dokumen tidak diketemukan job desk mengenai pimpinan unit kerja dan bukti keterlibatannya dalam inspeksi K3, keterlibatan dalam rapat K3 dan memantau pencapaian kinerja unit dibidang K3.

Petugas yang bertanggung jawab menangani keadaan darurat telah ditetapkan dan mendapatkan pelatihan

Dari hasil penelusuran dokumen ditemukan adanya sertifikat petugas P3K yang habis masa berlakunya dan belum diperpanjang.

Kinerja K3 termuat dalam laporan tahunan perusahaan atau laporan lain yang setingkat

Dari hasil penelusuran dokumen tidak ditemukan laporan kinerja K3.

Tinjauan terhadap penerapan SMK3 meliputi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemanatauan dan evaluasi telah dilakukan, dicatat dan didokumentasikan Hasil tinjauan dimasukkan dalam perencanaan tindakan manajemen

Belum dilakukan rapat tinjauan manajemen mengenai pelaksanaan dan evaluasi penerapan SMK 3

1.3.2

Hasil tinjauan dimasukkan dalam perencanaan tindakan manajemen

1.4.1

Keterlibatan dan penjadwalan konsultasi tenaga kerja dengan wakil perusahaan didokumentasikan dan disebarluaskan keseluruh tenaga kerja

Tidak ada program kerja tahunan yang memuat informasi mengenai perbaikan pelaksanaan K3 di tahun sebelumnya Dari hasil penelusuran dokumen, terdapat notulensi rapat konsultasi antara karyawan dengan wakil perusahaan namun hasilnya tidak pernah disebarluaskan

1.2.5 1..2.7

1.3.1 1.3.2

1.4.2

Terdapat prosedur yang memudahkan konsultasi mengenai perubahan-perubahan yang mempunyai implikasi terhadap K3

1.4.5

Sekretaris P2K3 adalah ahli K3 sesuai dengan peraturan

1.4.6

P2K3 menitikberatkan kegiatan pada pengembangan kebijakan dan prosedur untuk mengendalikan risiko

Tidak ada notulensi rapat tinjauan manajemen.

Dari hasil tinjauan dokumen ditemukan bahwa surat penunjukan ahli K3 umum atas nama sdr. Faris masih atas nama perusahaan lama. Hal ini tidak sesuai dengan Permenaker No. PER04/MEN/1987 tentang P2K3 serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja Pasal 3 ayat (2) Sekretaris P2K3 ialah Ahli Keselamatan Kerja dari perusahaan yang bersangkutan. Program K3 belum ditetapkan bulan pelaksanaanya serta penanggungjawabnya.

1.4.7

Susunan pengurus P2K3 didokumentasikan dan diinformasikan kepada tenaga kerja

Dari hasil wawancara dengan karyawan ditemukan beberapa karyawan tidak mengetahui struktur P2K3.

1.4.8

P2K3 mengadakan pertemuan secara teratur dan hasilnya disebarluaskan di tempat kerja

1.4.9

P2K3 melaporkan kegiatannya secara teratur sesuai dengan peraturan

Dari penelusuran dokumen diketemukan notulen rapat P2K3 namun hasilnya belum disebarluaskan di tempat kerja. Dari hasil penelusuran dokumen tidak terdapat bukti pelaporan pelaksanaan kegiatan P2K3

Kategori

sebagaimana di atur dalam Permanaker No.: Per. 04/MEN/1987 Pasal 12 Sekurang-kurangnya 3 bulan sekali pengurus wajib menyampaikan laporan tentang kegiatan P2K3 kepada Menteri melalui Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat 1.4.11

Susunan kelompok-kelompok kerja yang telah terbentuk didokumentasikan dan diinformasikan kepada tenaga kerja

Dari hasil wawancara masih diketemukan beberapa karyawan yang tidak mengetahui keberadaan tim tanggap darurat.

2.1.2

Identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko K3 sebagai rencana strategi K3 dilakukan oleh petugas yang berkompeten

Dari hasil penelusuran dokumen ditemukan Hiradc dibuat oleh petugas yang tidak kompeten (belum mendapat pelatihan Hiradc)

2.1.3

Rencanaan strategi K3 sekurang-kurangnya berdasarkan tinjauan awal, identifikasi bahaya, penilaian, pengendalian risiko, dan peraturan serta informasi K3 lain baik dari dalam maupun luar perusahaan

Rencana strategi K3 belum dibuat.

2.2.1

Manual SMK3 meliputi kebijakan, tujuan, rencana, dan prosedur K3, instruksi kerja, formulir, caatan dan tanggung jawab serta wewenang tanggung jawa K3 untuk semua tingkatan dalam perusahaan

Manual SMK3 belum ada

2.2.2

Terdapat manual khusus yang berkaitan dengan produk, proses, atau tempat kerja tertentu

Manual SMK3 belum ada

2.2.3

Manual SMK3 mudah didapat oleh semua personil dalam perusahaan sesuai kebutuhan

Manual SMK3 belum ada

3.1.1

Prosedur yang terdokumentasi mempertimbangkan identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengenadilian resiko yang dilakukan pada tahap perancangan dan modifikasi

Terdapat prosedur pengendalian perancangan yang masih belum disahkan.

3.1.2

Prosedur, instruksi kerja dalam penggunaan produk, pengoperasian mesin dan peralatan, instalasi, pesawata atau proses serta informasi lainnya yang berkaitan dengan K3 telah dikembangkan selama perancangan dan/atau modifikasi

Tidak terdapat instruksi kerja, JSA/Hiradc terkait pelaksanaan modifikasi yang dilakukan oleh vendor eksternal.