Tujuan Nasional Bangsa Indonesia Proklamasi kemerdekaan Negara Indonesia berarti mengumumkan kepada dunia dan bangsa Indonesia telah menjadi Negara yang merdeka dan berdaulat. Kemerdekaan Indonesia tidak berarti bahwa bangsa Indonesia tidak memiliki tujuan. Tujuan nasional bangsa Indonesia dituangkan secara jelas dan gambling dalam pembukaan UUD 1945. Tujuan nasional tersebut adalah : (1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (2) memajukan kesejahteraan umum (3) Mencerdaskan kehidupan bangsa (4) melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 2. Tujuan Pendidikan Nasional Untuk merealisasikan tujuan nasional, tujuan tersebut perlu dijabarkan kedalam berbagai bidang pembangunan termasuk dalam bidang pendidikan. Penjabaran tujuan nasional khususnya dalam bidang pendidikan nasional tertuang pada undang – undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS). Dalam Bab II tentang dasar, fungsi dan tujuan ditentukan sebagai berikut : Pasal 2 : Pendidikan nasional berdasarkan pancasila dan undang – undang dasar 1945 Pasal 3 : Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 3. Visi dan Misi Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pada hakekatnya pendidikan adalah upaya sadar dari suatu masyarakat dan pemerintah dari suatu Negara. Tujuannya adalah menjamin kelangsungan hidup dan kehidupan generasi penerusnya selaku warga masyarakat bangsa dan Negara, agar berguna dan bermaknaserta mampu mengantisipasi masa depan mereka yang senantiasa berubah dan selalu terkait dengan konteks dinamika budaya, bangsa, Negara dan hubungan internasionalnya. Pendidikan tinggi tidak dapat mengabaikan realita kehidupan yang mengglobal yang digambarkan
sebagai perubahan kehidupan yang penuh
dengan paradoksal
dan
ketakterdugaan. Kemampuan warga Negara agar memiliki hidup yang berguna dan bermakna serta mampu mengantisipasi perkembangan, perubahan masa depannya, sangat memerlukan pembekalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks) yang berlandaskan nilai – nilai keagamaan dan nilai – nilai budaya bangsa. Nilai – nilai dasar Negara tersebut akan menjadi
panduan dan mewarnai keyakinan serta pegangan hidup warga Negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran berbangsa, sikap serta prilaku yang cinta tanah air, bersendikan kebudayaan bangsa perlu diberikan pengetahuan tentang pancasila kepada para mahasiswa calon ilmuan warga Republik Indonesia yang akan mengkaji dan menguasai iptek dan seni, menjadi tujuan utama pendidikan pancasila. Pendidikan iptek dan seni di perguruan tinggi Indonesia dirancang dalam kurikulum suatu bidang studi yang memuat suatu dasar keilmuan dan keterampilan, mata kuliah keahlian dan perilaku berkarya, sesuai dengan disiplin ilmu yang diasuh. Isi kurikulum seperti itu perlu dibekali dengan dasar – dasar sikap, perilaku dan kepribadian peserta didik untuk menyempurnakan pengetahuan, keterampilan serta efek turutan dari iptek dan seni yang didapatnya. Pembekaln kepada peserta didik di Indonesia berkenaan dengan pemupukan nilai – nilai, sikap, dan kepribadian seperti tersebut diatas, diandalkan pada pendidikan pancasila, pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan pendidikan bahasa yang disebut kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian (MKPK) dalam komponen kurikulum perguruan tinggi. Untuk menumbuhkan kesadaran, sikap, dan perilaku yang bersendikan nilai – nilai pancasila kepada setiap warga Negara Republik Indonesia yang menguasai iptek dan seni tersebut merupakan misi atau tanggung jawab Pendidikan Pancasila. Kualitas warga Negara tergantung terutama pada keyakinan dan pegangan hidup mereka dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara disamping pada tingkat serta mutu penguasaannya tentang iptek dan seni. Pancasila sebagai dasar Negara dan pegangan hidup warga Negara harus benar – benar dapat dirasakan bahwa pancasila adalah yang paling sesuai dengan kehidupan kesehariannya. Pendidikan pancasila sebagai salah satu komponen mata kuliah pengembangan kepribadian (MKP) memegang peranan penting dalam membentuk kepribadian mahasiswa di perguruan tinggi. Sikap dan prilaku tersebut diharapkan menjadi dasar keilmuan yang dimiliki agar bermanfaat bagi dirinya sendiri, keluarga dan masyarakat. Pendidikan pancasila a.
di perguruan tinggi, secara khusus bertujuan sebagai berikut : Dapat memahami, menghayati dan melaksanakan pancasila dan undang – undang dasar 1945
dalam kehidupan sebagai warga Negara republic Indonesia yang berjiwa pancasila. b. Menguasai pengetahuan dan pemahaman tentang beragam masalah dasar kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara yang hendak diatasi dengan penerapan pemikiran yang c.
berlandaskan pancasila dan UUD 1945. Memupuk sikap dan prilaku yang sesuai dengan nilai – nilai dan norma pancasila (Dirjen Dikti, 1995:3)
Tujuan sebagaimana disebutkan diatas secara teoritis dapat dikelompokan menjadi tujuan jangka pendek (butir a dan b) dan tujuan jangka panjang (butir c). Endang Daroeni Asdi (1985:6) menyatakan bahwa mempelajari pancasila. Ada dua tujuan dalam mempelajari pancasila, yaitu tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang dalam mempelajari a.
pancasila tersebut di jelaskan sebagai berikut : Tujuan Jangka Pendek Manusia selalu mempunyai keinginan untuk tahu dan keinginan ini merupakan sifat manusia yang kodrati. Keinginan inilah yang mendorong manusia untuk mempelajari dan meneliti sesuatu, sehingga mendapat kebenaran. Dengan mengetahui yang benar, maka ia dapat mempertimbangkan apakah sesuatu itu berguna atau tidak bagi dirinya sendiri ataupun untuk oranglain. Mempelajari pancasila pertama – tama bertujuan untuk mengetahui pancasila secara benar. Hal ini dapat dicapai dengan mempelajari pancasila secara ilmiah, sebab pengetahuan ilmiah mempunyai tingkatan yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pengetahuan biasa. Pengetahuan ilmiah memberikan pengetahuan yang obyektif, sistematis dan rasional serta terlepas dari pendapat pribadi. Kecuali mendapat pengetahuan tentang pancasila secara ilmiah, dengan mempelajari pancasila diharapkan juga mempunyai kesadaran tentangdasar filsafat Negara yang menuju kepada kesadaran bernegara. Kesadaran
bernegara dapat menumbuhkan pengertian tentang hak wajib sebagai warga Negara. b. Tujuan Jangka Panjang Tujuan jangka pendek yang tersebut diatas, yaitu untuk mendapatkan pengertian ilmiah tentang pancasila serta dapat mengetahui kebenaran pancasila menumbuhkan adanya kesadaran bernegara. Bagi tujuan jangka panjang sangat berguna sekali, sebab dengan apa yang telah dimiliki dan disadari akan kebenaran dan kegunaannya, maka seorang akan mengerajakan suatu perbuatan yang sesuai dengan pancasila. Mengamalkan pancasila karena sudah menghayati, akan merupakan suatu perintah yang dating dari dirinya sendiri, dan merupakan suatu imperative kategorisch. Kemudian penghayatan dan pengamalan pancasila akan menjadi suatu kebiasaan karena tanpa ada paksaan. Apabila seseorang insaf akan manfaat, guna sesuatu, karena benar dan baik maka dengan sendirinya orang tersebut akan mempertahankannya. Dapat dikatakan bahwa tujuan jangka pendek menunjang tujuan jangka panjang yang secara umum dapat diambil kesimpulan bahwa dengan mempelajari pancasila dapat diharapkan keisafan untuk menghayati, mengamalkan dan kemudian mempertahankan pancasila. Karena pancasila sudah merupakan pandangan hidup yang telah terakar dalam kepribadian bangsa, maka ia diterima sebagai dasar Negara yang mengatur hidup ketatanegaraan. Pancasila selalu dituangkan dalam undang – undang dasar yang pernah
dimiliki oleh bangsa Indonesia baik dalam pembukaan undang – undang dasar 1945, Pembukaan Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan dalam mukadimah Undang – Undang Dasar sementara republic Indonesia 1950 walaupun dalam rumusan yang berbeda – beda. Menurut Notonegoro bangsa Indonesia ber pancasila dalam tri-perkara, yaitu : a. Pancasila Negara (sejak 18 Agustus 1945) b. Pancasila adat kebudayaan c. Pancasila religious Dengan demikian setelah dipelajari dengan seksama, pancasila pada akhirnya harus benar – benar dilaksanakan secara nyata. Pelaksanaan secara nyata dari pancasila itu dapat dibedakan sebagai berikut : a.
Pelaksanaan Pancasila secara Subyektif Yaitu pelaksanaan pancasila dalam pribadi seseorang baik sebagai perseorangan baik sebagai warga Negara (masyarakat), para penguasa Negara maupun pemimpin rakyat. Pancasila sebagai dasar filsafat Negara mengandung nilai intrinsic yaitu nilai kebenaran dan kebaikan serta keindahan. Oleh karena itu pancasila itu harus diyakini dan harus merupakan pedoman dan jalan hidup bagi bangsa dan Negara. Didalam pelaksanaan pancasila secara subyektif ini, pengertian pancasila sudah menjadi konkret singular, sehingga menjadi sangat konkrit dan sangat lengkap tetapi ruang lingkip berlakunya hanya terbatas pada subyek yang bersangkutan. Berhubungan dengan itu maka sering terjadi kesalahpahaman, hal ini sering disebabkan karena kurang difahaminya pengertian – pengertian pancasila secara kefilsafatan yang mengandung pengertian umum yang abstrak universal yang setelah ditransformasikan menjadi pengertian yang singular. Agar dapat melaksanakan pancasila dalam kehidupan kita sehari – hari maka selain haru memiliki pengertian mengenai pancasila sebagai suatu pegangan juga harus memiliki suatu sikap mental, pola berpikir dan tingkah laku maupun amal perbuatan yang dijiwai oleh sila – sila pancasila, secara bulat dan utuhbersumber kepada pembukaan UUD 1945 dan batang tubuh UUD1945 serta tidak bertentangan dengan norma hukum yang ada. Pelaksanaan pancasila secara subyektif ini meliputi segala bidang kehidupan antara lain bidang ideology, politik, ekonomi, social, kebudayaan, agama dan kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa juga dilaksanakan dalam lingkungan hidup pribadi, hidup keluarga dan hidup kemasyarakatan.
b. Pelaksanaan pancasila secara obyektif Yaitu pelaksanaan dalam lapangan kehidupan bernegara dan penyelenggaraan Negara yang meliputi seluruh sifat dan keadaan Negara. Didalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa “segala warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hokum dan pemerintahan dan
wajib menjunjung tinggi hokum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Dengan UUD 1945 itu dan pancasila sebagai sumber hokum Negara republic Indonesia maka melaksanakan pancasila merupakan suatu ketaatan hokum bagi semua subjek yang bersangkutan dengan Negara republic Indonesia dalam lingkunagn kenegaraan dan hukum. Selain ketaatan hukum didalam melaksanakan pancasila juga harus ada ketaatan religious yang tersimpul dalam pasal 29 UUD 1945 yaitu bahwa : “Negara berdasar atas ketuhanan yang maha Esa” juga ketaatan etis atau susila yang tercermin dalam sila kedua pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab, dan ketaatan kodrat yang tersimpul dalam pembukaan UUD 1945. Jadi seluruh hidup kenegaraan dan hukum di Indonesia harus didasarkan atau ditujukan dan diliputi oleh pancasila, yaitu seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Pengertian didalam pelaksanaan yang obyektif merupakan pengertian yang umum kolektif. Pengertian yang umum kolektif ini didalam logika disebut sebagai pengertian yang partikulir, yaitu suatu pengertian yang ruang lingkupnya dibatasi oleh partikularitas, misalnya bidang hukum saja.pancasila dalam pengertian yang umum kolektif dan pelaksanaan pancasila secara obyektif dan dijabarkan dan diperinci dalam bentuk peraturan perundangan republic Indonesia, yaitu: Undang – undang dasar RI tahun1945, undang – undang/ peraturan pemerintah pengganti undang – undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah. (pasal 7 ayat (1) UU RI No. 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang – undangan ). Pelaksanaan pancasila itu akan terwujud dengan baik apabila setiap warga Negara itu telah mencapai suatu suasana batin yang mampu menumbuhkan sikap mental untuk melaksanakan pancasila yang harus dirasakan sebagai suatu kewajiban moral etis yang timbul dari hati nurani, jadi tidak dengan paksaan.
BAB II PEMBAHASAN
2.1.
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN PANCASILA LATAR BELAKANG HISTORIS Setiap bidang kegiatan yang dikejar oleh manusia untuk maju, pada umumnya dikaitkan juga dengan bagaimana keadaan bidang itu pada masa yang lampau. Demikian juga dalam bidang pendidikan, para ahli pendidikan sebelum menangani bidang itu, terlebih dahulu mereka memeriksa sejarah tentang pendidikan baik yang bersifat nasional maupun yang internasional. Dengan cara ini mereka tahu apa yang sudah dikerjakan oleh bangsanya dan hasil yang diperoleh, mereka juga memeriksa apakah sudah cocok dengan keadaan atau
tujuan pendidikan sekarang. Sebagai bahan tambahan, mereka juga mencari informasi pada sejarah pendidikan dunia. 2.2. LATAR BELAKANG KULTURAL Kebudayaan dan pendidikan mempunyai hubungan timbal balik, sebab kebudayaan dapat dilestarikan atau dikembangkan dengan jalur mewariskan kebudayaan dari generasi ke generasi penerus dengan jalan pendidikan baik secara formal maupun nonformal. Anggota masyarakat berusaha melakukan perubahan-perubahan yang sesuai dengan perkembangan zaman sehingga utamanya pendidikan dan keluarga. Setiap bangsa didunia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara senantiasa memiliki suatu pandangan hidup, filsafat hidup serta pegangan hidup agar tidak terombang-ambing dalam kancah pergaulan masyarakat. Setiap bangsa memiliki ciri khas serta pandangan hidup yang berbeda dengan bangsa lain. Negara komunisme dan liberalisme meletakkan dasar filsafat negaranya pada suatu konsep ideologi tertentu, misalnya komunisme berdasarkan ideoya. Berbeda dengan bangsa lain, bangsa Indonesia berdasarkan pandangan hidupnya dalam masyarakat berbangsa dan bernegara pada suatu asas kultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri. Nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang terkandung dalam sila-sila pancasila bukanlah hanya merupakan suatu hasil konseptual seseorang saja. Melainkan merupakan suatu hasil karya besar bangsa indonesia sendiri yang diangkat dari nilai-nilai kultural yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri melalui proses refletosi filsofis para pendiri negara. Seperti Soekarno, M. Yamin, M. Hatta , Supomo serta pendiri negara lainnya. Satu-satunya karya besar bangsa Indonesia yang sejajar dengan karya besar bangsa lain di dunia adalah pemikiran tentang bangsa dan negara yang berdasarkan pandangan hidup suatu prinsip nilai yang tertuang dalam sila-sila pancasila. Oleh karena itu para generasi penerus bangsa terutama dalam kalangan intelektual kampus sudah seharusnya untuk mendalami secara dinamis dalam diri pengembangannya sesuai dengan tuntunan zaman. Pandangan hidup suatu bangsa merupakan sesuatu yang tidak dapat dilepaspisahkan dari kehidupan bangsa yang bersangkutan. Bangsa yang tidak memiliki pandangan hidup adalah bangsa yang tidak memiliki jati diri (identitas) dan kepribadian, sehingga akan dengan mudah terombangambing dalam menjalani kehidupannya, terutama pada saat-saat menghadapi berbagai tantangan dan pengaruh baik yang datang dari luar maupun yang muncul dari dalam, lebihlebih di era globalisasi dewasa ini. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia adalah jati diri dan kepribadian bangsa yang merupakan kristalisasi dari nilai- nilai yang hidup dan berkembang dalam budaya masyarakat Indonesia sendiri dengan memiliki sifat keterbukaan sehingga dapat mengadaptasikan dirinya dengan dan terhadap perkembangan zaman di samping memiliki dinamika internal secara selektif dalam proses adaptasi yang dilakukannya. Dengan demikian generasi penerus bangsa dapat memperkaya nilai-nilai Pancasila sesuai dengan tingkat perkembangan dan tantangan zaman yang dihadapinya terutama dalam meraih keunggulan IPTEK tanpa kehilangan jati dirinya. 2.3.
LATAR BELAKANG YURIDIS Landasan yuridis adalah landasan yang berdasarkan atas aturan yang dibuat setelah melalui perundingan, permusyawarahan. Landasan yuridis pancasila terdapat dalam alinea IV Pembukaan UUD”45, antara lain di dalamnya terdapat rumusan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara yang sah sebagai berikut:
Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia pasal 1, 32, 36. Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Batang tubuh UUD 1945 pun merupakan landasan yuridis konstitusional karena dasar negara yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 dijabarkan lebih lanjut dan rinci dalam pasal-pasal dan ayat-ayat yang terdapat di dalam Batang Tubuh UUD 1945 tersebut. Adapun penjabaran yang terdapat pada batang tubuh UUD 1945 sebagai berikut : 1) Sila pertama Pasal 29 ayat (1) UUD 1945: Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Ayat (2) UUD 1945: Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masingmasing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. 2) Sila kedua Pasal 27 ayat (1) UUD 1945: Segala Warganegara bersamaan kedudukannya di dalam Hukum danPemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ayat (2) UUD 1945: Tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 3) Sila ketiga Pasal 30 ayat (1): Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. 4) Sila keempat Pasal 22E: Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. 5) Sila kelima Pasal 33 ayat (1): Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Ayat (2):Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai hajat hudup orang banyak dikuasai oleh Negara. Ayat(3): Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalammya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2.4.
LATAR BELAKANG FILOSOFIS Landsan filosofis adalah landasan yang berdasarkan atas filsafat atau pandangan hidup. Pancasila merupakan dasar filsafat negara. Dalam aspek penyelenggaraan negara harus bersumber pada nilai-nilai pancasila termasuk sistem perundang-perundangan. Pada zaman dahulu saat bangsa Indonesia belum mendirikan negara adalah sebagai bangsa yang hanya berketuhanan dan berkemanusiaan, hal ini berdasarkan bahwa manusia adalah makhluk Tuhan, dan pada masa kerajaan-kerajaan hindu pun adalah bangsa yang sudah menganut kepercayaan terhadap Tuhan YME. Nilai-nilai yang tertuang dalam rumusan sila-sila Pancasila merupakan filosofi bangsa Indonesia yang telah tumbuh, hidup dan berkembang jauh sebelum berdirinya negara
Republik Indonesia. Oleh karena itu Pancasila itu sudah merupakan suatu keharusan moral untuk secara konsisten merealisasikannya dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini berdasarkan pada suatu kenyataan secara filosofis dan objektif bahwa bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara mendasarkan pada nilai-nilai yang tertuang dalam sila-sila Pancasila yang secara filosofis merupakan filosofi bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara. Secara filosofis, bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara adalah sebagai bangsa yang berketuhanan dan berkemanusiaan, hal ini berdasarkan kenyataan objektif bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa. Syarat mutlak suatu negara adalah adanya persatuan yang terwujudkan sebagai rakyat (merupakan unsur pokok negara), sehingga secara filosofis negara berpersatuan dan berkerakyatan konsekuensinya rakyat adalah merupakan dasar ontologism demokrasi, karena rakyat merupakan asal mula kekuasaan Negara Atas dasar pengertian filosofis tersebut maka dalam hidup bernegara nilai-nilai pancasila merupakan dasar filsafat negara. Konsekuensinya dalam setiap aspek penyelenggaraan negara harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila termasuk system peraturan perundang-undangan di Indonesia . Oleh karena itu dalam realisasi kenegaraan termasuk dalam proses reformasi dewasa ini merupakan suatu keharusan bahwa pancasila merupakan sumber nilai dalam pelaksanaan kenegaraan baik dalam pembangunan nasional, ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan. TUJUAN PENDIDIKAN PANCASILA 2.1.
· · · 2.2.
TUJUAN PANCASILA Menghadapi era globalisasi ekonomi, ancaman bahaya laten terorisme, komunisme dan fundamentalisme merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Akhirakhir ini bangsa Indonesia patut mewaspadai pengelompokan suku bangsa di Indonesia yang kini semakin kuat, yaitu ketika bangsa ini kembali dicoba oleh pengaruh asing untuk di kotak-kotakan tidak saja oleh konflik vertikal tetapi juga oleh pandangan terhadap ke Tuhanan Yang Maha Esa. Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia merupakan karya besar bangsa Indonesia dan merupakan lambang ideologi bangsa Indonesia yang setingkat dengan ideologi besar di dunia lainnya. Bangsa Indonesia menggunakan Pancasila sebagai pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila juga dijadikan pedoman dalam pelaksaan pemerintahan. Untuk itu dalam hal memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia, Pancasila mempunyai 3 Tujuan Pokok yang Mencangkup : Tujuan Nasional Tujuan Pendidikan Nasional Tujuan Pendidikan Pancasila
TUJUAN NASIONAL Tujuan nasional bangsa Indonesia tertuang dalam pembukaan UUD 1945: 1. Membentuk suatu pemerintahan Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum atau bersama.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa 4. Ikut berperan aktif dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi dan kedilan sosial.
2.3.
TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan pancasila dan UUD negara Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia Serta tangga terhadap tuntutan perubahan zaman. Tujuan nasional bangsa Indonesia seperti yang ada dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Juga sesuai dengan pasal 3 UUD 1945 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa: Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik. UU no.2 th 1989 pasal 4, pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Pada pasal 15 pasal yang sama tertulis “…untuk melanjutkan dan meluaskan pendidikan dasar serta menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi”. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut diselenggarakan pembangunan nasional secara berencana, meyeluruh, terpadu, terarah, dan berkesinambungan. Adapun tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkam masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai. Hal di atas sesuai dengan UUD 1945 pasal 31 ayat 3: “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
2.4.
TUJUAN PENDIDIKAN PANCASILA
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pada hakikatnya pendidikan adalah upaya sadar dari suatu masyarakat dan pemerintah suatu Negara untuk menjamin kelangsungan hidup dan generasi penerusnya, selaku warga masyarakat, bangsa dan negarasecara berguna dan bermakna . Untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air perlu pengembangan wawasan dan ketahanan pada setiap warga Negara. Dalam UU No. 2 Tahun 1989 tentang system Pendidikan Nasional dan juga termuat dalam SK Dirjen Dikti. No.38/DIKTI/Kep/2003, dijelaskan bahwa tujuan Pendidikan Pancasila mengarahkan perhatian pada moral yang diharapkan terwujud dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri atas berbagai golongan agama, kebudayaan, dan beraneka ragam kepentingan, perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan dan golongan sehingga perbedaan pemikiran diarahkan pada perilaku yang mendukung upaya terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pendidikan Pancasila bertujuan untuk menghasilkan Masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dengan sikap dan perilaku: Memiliki kemampuan untuk mengambil sikap yang bertanggungjawab sesuai dengan hati nuraninya. Memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya. Mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Memiliki kemampuan untuk memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia. Perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa; Perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil beradab; Perilaku kebudayaan, dan Beraneka kepentingan perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan dan golongan.
BAB III PANUTUP 3.1. KESIMPULAN Landasan historis merupakan landasan dimana setiap bidang kegiatan yang dikejar oleh setiap manusia untuk maju dikaitkan dengan bagaimana keadaan bidang tersebut pada masa yang lampau. Indonesia tidak lepas dari sejarah bangsanya melihat dari Indonesia mempunyai sejarah pendidikan yang cukup panjang karena pada zaman penjajahan sangatlah sulit untuk mendapatkan pendidikan formal lain halnya sekarang yang setiap orang berhak mendapatkan pendidikan. Menurut landasan kultural, kebudayaan dan pendidikan mempunyai hubungan timbal balik karena kebudayaan dapat dilestarikan atau dikembangkan dengan jalan pendidikan. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, maka dari
itulah pancasila disebutsebagai jati diri bangsa Indonesia. Dengan demikian generasi penerus bangsa dapat memperkaya nilai-nilai pancasila untuk menghadapi tantangan pada zaman yang akan datang. Kebudayaan juga bisa disebut sebagai jati diri bangsa karena bangsa Indonesia kaya akan kebudayaan yang harus kita lestarikan, maka dari itulah melalui pendidikan, kebudayaan akan bisa dilestarikan. Pancasila merupakan landasan yuridis konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal dan ayat-ayat yang terdapat pada batang tubuh UUD 1945. Hal ini menjadikan pancasila sebagai dasar hukum negara yang harus ditaati dan direfleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu dengan adanya pendidikan pancasila diharapkan dapat menghasilkan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berperikemanusiaan yang adil dan beradab, serta mendukung kerakyatan yang mengutamakan upaya mewujudkan suatu keadilan sosial dalam bermasyarakat. Pendidikan pancasila yang menjadi sumber dan pedoman bangsa mengantarkan mahasiswa dapat mengembangkan kepribadiannya serta dapat membantu mewujudkan nilai-nilai dasar pancasila dan kesadaran berbangsa dan bernegara. Pendidikan pancasila juga bertujuan untuk menguasai kemampuan berfikir, bersikap rasional dan dinamis serta berpandangan luas sebagai manusia intelektual. Pendidikan pancasila yang menjadi sumber dan pedoman bangsa mengantarkan mahasiswa dapat mengembangkan kepribadiannya serta dapat membantu mewujudkan nilainilai dasar pancasila dan kesadaran berbangsa dan bernegara. Pendidikan pancasila juga bertujuan untuk menguasai kemampuan berfikir, bersikap rasional dan dinamis serta berpandangan luas sebagai manusia intelektual.