Tugas Bank Mega Tbk 404e4f

Badiahtul Adawiah 20120730008 EPI A

BANK MEGA TBK

kasus Bank Mega, kasus ini terjadi pada pertengahan April 2011, kasus ini juga melibat banyak pihak termasuk di dalamnya pejabat Bank Mega sendiri, antara lain direktur Direksi PT Discovery dan staff collection PT Harvest. Secara garis besar kasus ini dimulai dengan adanya pencairan dana deposito milik PT Elnusa dengan dalih investasi, dana tersebut dapat cair karena terdapat pemalsuan tanda tangan yang melibatkan pihak dalam Bank Mega dalam hal ini kepala cabang Bank Mega, selanjutnya dana tersebut dialihkan ke PT Discovery dan dipindahkan ke rekening pribadi Direksi PT Discovery, setelah itu terjadilah pencucian dana di dalamnya, dengan transfer ke perusahaan – perusahaan lainnya Kasus Bank Mega TBK sudah berlangsung lebih dari 3 tahun dan telah sampai ke meja hijau yaitu kasus kasus sengketa pembobolan dana deposito senilai 111 miliar milik PT Elnusa Tbk di Bank Mega10.Pencairan deposito berjangka milik PT Elnusa Tbk (ELSA) di Bank Mega tanpa sepengetahuan manajemen Elnusa. Diduga ada oknum 'dalam' Elnusa, yakni Direktur Keuangan yang mencairkan dana melalui bantuan orang dalam Bank Mega.Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bahwa pencairan deposito oleh Bank Mega kepada PT Discovery Indonesia dan Harvestindo Asset Management tanpa sepengetahuan dan seizin PT Elnusa Tbk selaku Terbanding semula Penggugat, adalah perbuatan yang melanggar hukum sehingga mengharuskan Bank Mega untuk segera melakukan pencairan dana deposito milik Elnusa. Dari segi perbankan kasus ini menggambarkan kurangnya perhatian pihak perbankan terhadap sistem yang ada sehingga terjadi hal yang merugikan Bank Mega Bank Mega tidak sepenuhnya bersalah dalam kasus pembobolan dana Rp 111 miliar milik Elnusa yang disimpan di Bank Mega. Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR RI.1

1 Whery Enggo Prayogi, “Kronologi Pembobolan Deposito Elnusa Rp 111 Miliar di Bank Mega”,http://finance.detik.com/read/2011/04/24/181014/1624186/6/1/kronologi-pembobolan- deposito-elnusa-rp111-miliar-di-bank-mega

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyimpulkan kasus pembobolan dana PT Elnusa Tbk dan Pemkab Batubara di PT Bank Mega Tbk,merupakan tindak pidana pencucian uang. Wakil Ketua PPATK Gunadi mengatakan aliran dana Elnusa mengarah ke perorangan dan diinvestasikan di deposito.Sedangkan dana Pemkab Batubara mengarah ke rekening perseorangan dan diinvestasikan deposito, berdasarkan penelusuran PPATK sejak April 2011, dalam kasus Elnusa terdapat 33 laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) dan 69 laporan transaksi keuangan tunai (LTKT). Untuk Dana Pemkab Batubara,terdapat 18 LTKM dan 34 LTKT. Dalam kasus dana Pemkab Batubara, PPATK telah membekukan 10 rekening yang dicurigai menerima dana dari rekening Pemkab Batubara yang ada di Bank Mega Jababeka. “Kami menstop 10 rekening yang ditengarai dari rekening Pemerintah Kabupaten Batubara yang jumlahnya senilai Rp4,4 miliar uang itu bisa dapat menjadikan asset recovery Bank Mega. Selain itu, PPATK menemukan adanya kesamaan modus yang terjadi pada pembobolan di Bank Mega yakni adanya tindak pidana pencucian uang. Atas kasus ini, PPATK memberikan lima rekomendasi kepada Bank Indonesia (BI) agar lebih mengamankan sistem perbankan nasional. 1. penyidik dan penuntut umum harus mencantumkan adanya pengenaan sanksi pidana pencucian uang sesuai dengan Pasal 7 Undang-undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU) 2. PPATK mengusulkan peningkatan kerjasama antar bank dan penyedia jasa keuangan lainnya dalam membantu proses penyelamatan dana hasil tindak pidana seperti penundaan transaksi dalam Pasal 26 Undang-undang PPTPPU 3. peningkatan peran aktif penyedia jasa keuangan, PPATK dan penegak hukum untuk melaksanakan kewenangan yang diberikan UU PPTPPU, seperti penundaan transaksi, penghentian sementara transaksi dan pemblokiran guna mencegah berpindahnya dana dari hasil tindak pidana 4. penyedia jasa keuangan khususnya bank wajib melakukan enhanced due diligence dalam hal terdapat transaksi penempatan Deposito on Call (DoC) dana milik Pemerintah Daerah/BUMN dalam jumlah yang signifikan atau besar pada kantor cabang bank atau cabang pembantu bank yang relatif kecil2 Sekadar catatan, Pasal 7 UU PPTPPU menyatakan, selain terkena sanksi denda,korporasi bisa terancam izin usahanya. Sanksi berat ini berlaku jika perusahaan ikut terlibat atau 2

menikmati hasil kejahatan. Sanksi paling ringan berupa denda maksimal Rp1 miliar, bila bank sebagai penyedia jasa keuangan sengaja tidak melaporkan keberadaan transaksi mencurigakan.BI sendiri baru saja menjatuhkan sanksi kepada Bank Mega terkait kasus pembobolan dana Elnusa sebesar Rp111 miliar dan Pemkab Batubara Rp80 miliar. Namun, BI memutuskan tidak mencabut izin usaha bank milik taipan Chairul Tanjung tersebut3. Keputusan Rapat Dewan Gubernur ( RDG ) BI tanggal 23 Mei 2011 memutuskan, mengenakan sanksi kepada Bank Mega dengan menghentikan penambahan nasabah DoC baru dan perpanjangan DoC lama, termasuk untuk produk sejenis seperti Negotiable Certificate of Deposit (NCD), selama satu tahun, menghentikan pembukaan jaringan kantor baru selama satu tahun. Sanksi tersebut berlaku sejak 24 Mei 2011

Bank Mega Bobol, BI Dinilai Tidak Netral Manajemen PT Elnusa Tbk menyesalkan pernyataan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), yang melontarkan komentar bahwa manajemen Bank Mega tidak sepenuhnya bersalah dalam kasus pembobolan dana Rp 111 miliar milik Elnusa yang disimpan di Bank Mega. Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR RI terkait pertanggung jawaban bank-bank bermasalah, BI mengatakan bahwa kasus yang terjadi di Bank Mega, cukup unik, karena melibatkan pihak ketiga dan nasabah dalam penyalahgunaan dana nasabah. Sebab itu, BI tidak dapat menyatakan bahwa kesalahan terletak sepenuhnya di Bank Mega. BI menyampaikan opini yang mendahului keputusan Mahkamah Agung yang saat ini tengah mengadili perkara perdata pembobolan dana deposito Elnusa di Bank Mega yang telah dimenangkan Elnusa di tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Menurut Suryanto, pernyataan BI tersebut justru bertentangan dengan keputusan BI, melalui Siaran Pers Bank Indonesia No. 13/18/PSHM tanggal 24 Mei 2011 yang menyatakan bahwa Bank Mega bersalah melanggar ketentuan internal bank serta kelemahan SOP dan Pengendalian Internal. Bank Mega juga dinilai melanggar PBI No 5/8/PBI/2003 yang telah diubah dengan PBI No 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank. Terkait pelanggaran tersebut, Rapat Dewan Gubernur BI, 23 Mei 2011 telah memutuskan menjatuhkan sanksi terhadap Bank 3 ahmad noormuhammad, Kasus bank Mega, diakses 2 januari 2015

milik Chairul Tanjung tersebut, antara lain berupa, menghentikan penambahan nasabah Deposit on Call (DoC) baru dan perpanjangan DoC lama, termasuk untuk produk sejenis seperti Negotiable Certificate of Deposit (NCD), selama setahun, menghentikan pembukaan jaringan kantor baru selama setahun. Selain itu Bank Indonesia juga melakukan Fit & Proper Test terhadap manajemen dan pejabat eksekutif Bank Mega, pernyataan BI juga bertentangan dengan hasil penyidikan Laboratorium Forensik Mabes Polri, yang dijadikan dasar putusan PN Jakarta Selatan dalam mengabulkan gugatan perdata Elnusa. “Jika Bank Mega dinyatakan tidak bersalah, maka harus dapat dibuktikan dulu bahwa hasil penyidikan Laboratorium Forensik Mabes Polri itu tidak benar. Selanjutnya BI menyatakan nasabah” terlibat dalam kasus tersebut. “Perlu kami tegaskan bahwa yang menjadi nasabah atau deposan adalah Elnusa sebagai institusi bukan Santun Nainggolan selaku mantan Direktur Keuangan atau oknum yang terlibat4. Elnusa adalah perusahaan energy services, dengan kompetensi inti di jasa hulu migas yaitu jasa seismik (geoscience services), jasa pemboran (drilling services) dan jasa pemeliharaan lapangan migas (oilfield services). Saat ini Elnusa melayani perusahaan migas nasional mau pun internasional, antara lain Pertamina Group, Total E&P Indonesia, Chevron, dan Vico Indonesia. Elnusa memiliki enam anak perusahaan yang bergerak dalam bisnis jasa hilir migas dan jasa penunjang migas. Saham ELNUSA saat ini dimiliki oleh PT Pertamina (Persero), dan PT Benakat Petroleum Energy Tbk serta sebagian oleh public. Kronologis Kasus Bank Mega Tanggal 25 April

Kejadian Bank Indonesia (BI) menyatakan, kasus pembobolan dana PT Elnusa Tbk (ELSA) melibatkan langsung oknum pegawai PT Bank Mega Tbk (Bank Mega). Hal tersebut diketahui BI usai pemeriksaan internal yang dilakukan oleh bank sentra kepada Bank Mega.Demikian disampaikan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat Bank Indonesia Difi Ahmad Johansyah ketika ditemui detikFinance di Gedung Bank Indonesia, Jalan MH Thamrin, Jakarta5, Senin (25/4/2011). (detik.com/25 april

4 http://H:/SEMESTER%20VI/manajemen%20resiko/maanjemen%20risk%20bank %20mega/126241-dana-nasabah-bank-mega-bobol-bi-dinilai-tidak-netral.html.pdf 5 detik.com/25 april 2011, diakses Senin, 25/4/2011

2011)Harga saham PT Elnusa Tbk dan PT Bank Mega Tbk diprediksi akan melemah hingga penutupan perdagangan sore nanti. Kasus pembobolan deposito dan bursa kawasan regional menjadi sentimen negatif pergerakan harga saham perseroan tersebut6. (bisnisjabar.com/bisnis indonesia) 26 April

BI merasa perlu memanggil para petinggi bank milik pengusaha Chairul Tanjung ini, terutama direktur kepatuhan, untuk meminta penjelasan penerapan sistem dan prosedur yang digunakan perusahaan sampai bisa terjadi pembobolan bernilai lumayan besar tersebut. Menurut Difi, BI cenderung melihat kasus ini berpangkal pada ulah individu pegawai, ketimbang pada manajemen bank7. (vivanews.com/26 April 2011)

27 April

Penyidik Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Metro Jaya menegaskan jika Kepala Cabang Bank Mega Jababeka Itman Harry Basuki menjadi aktor intelektual kasus pembobolan rekening PT Elnusa. Pernyataan penyidik tersebut sekaligus menepis pernyataan kuasa hukum tersangka yang menyatakan Itman tidak bertanggung jawab atas pembobolan rekening sebesar Rp111 miliar tersebut8.(mediaindonesia.com/27 Apr il 2011)

28 April

kepolisian Daerah Metro Jaya masih menelusuri keterlibatan sejumlah direktur Bank Mega dalam kasus pembobolan dana deposito PT Elnusa. Standard operating procedure (SOP) pencairan deposito akan menjadi focus penyidikan polisi saat memeriksa tiga saksi yang merupakan anggota direksi bank tersebut. Akan ditelusuri apakah pencairan dana telah sesuai dengan mekanisme, serta diketahui dan disetujui direksi9. (vivanews.com/28 April 2011)

6 bisnisjabar.com/bisnis indonesia 7 vivanews.com/26 April 2011 8 mediaindonesia.com diakses 27 April 2011 9 vivanews.com, diakses 28 April 2011

2 Mei

Penyidik Satuan Fiskal Moneter dan Devisa Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Metro Jaya hingga saat ini telah memeriksa sepuluh saksi dalam kasus pembobolan dana PT Elnusa di Bank Mega Jababeka, Cikarang. Dan untuk hari Senin tanggal 2 Mei 2011 ini, penyidik berencana memanggil tiga orang saksi dari perusahaan investasi berjangka10. (tempointeraktif.com / 2 mei 2011)

3 Mei

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Baharudin Djafar mengungkapkan, pihaknya tidak akan memeriksa manajemen Bank Mega dan PT Elnusa Tbk dalam kasus pembobolan dana Elnusa senilai Rp 111 miliar. Menurutnya, keterlibatan pembobolan dana hanya sebatas oknum, tidak sampai ke tingkat manajemen11. (megapolitan.kompas.com/3 mei 2011)

Sebuah data menyebutkan, dalam tiga tahun terakhir, yaitu periode 2007-2010, terjadi sekitar 15.097 kasus pembobolan perbankan. kasus yang menjadi perhatian publik dalam setahun terakhir. Kasus-kasus tersebut, antara lain pembobolan kantor kas BRI Tamini Square sebesar Rp 29 miliar, pemberian kredit dengan dokumen dan jaminan fiktif pada Bank BII dengan total kerugian Rp 3,6 miliar, dan pencairan deposito dan nasabah tanpa sepengetahuan pemiliknya di Bank Mandiri dengan nilai kerugian Rp 18 miliar. Jadi,

kejahatan

yang

menimpa

dunia

perbankan

ini

tidak

hanya

dialami

bank-bank kecil tapi juga perbankan besar dengan reputasinya yang sudah teruji. Para pelaku pembobolan pun bukanlah siapa-siapa tapi, dari kalangan karyawan bank sendiri. Sungguh ironis, sebagai sebuah institusi bisnis yang sangat bertumpu pada kepercayaan, reputasinya justru dirusak oleh orang dalamnya. Betapapun kecilnya kerugian yang diderita, kasus pembobolan dana nasabah jelas merusak, setidaknya, mengganggu reputasi perbankan sebagai institusi bisnis yang aman bagi masyarakat dalam menyimpan dananya. Dengan gampang kita pasti akan menyebutkan bahwa kasus-kasus pembobolan terjadi karena perbankan tidak lagi memperhatikan prosedur standar 10 tempointeraktif.com , diakses 2 mei 2011 11 megapolitan.kompas.com diakses 3 mei 2011

dalam pengelolaan risiko. Padahal, setiap bank pasti memiliki Satuan Kerja Manajemen Risiko yang berfungsi memantau dan menilai secara sistematik profil risiko bank. Tim pengelola risiko inilah yang bertugas mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan, prosedur, serta pengawasan internal perbankan. Fungsi pengendalian atau pengawasan internal berperan penting dalam mengelola risiko operasional perbankan. Adalah tugas bidang pengendalian internal inilah yang tetap harus membelalakkan mata untuk meneropong dan mengidentifikasi setiap risiko yang berpotensi menimbulkan kegagalan atau kerugian dalam sistem perbankan. Satuan Kerja Manajemen Risiko berfungsi untuk memastikan pelaksanaan proses berjalan lancar dan memberikan gambaran profil risiko kepada manajemen. Selain itu, bank – dengan jumlah asset besar — diwajibkan untuk mengidentifikasi dan membuat profil risiko terhadap delapan (8 ) risiko utama, yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko strategik, risiko reputasi, dan risiko kepatuhan Krisis perbankan yang telah menimpa perekonomian dalam satu decade terakhir ini menjadi pelajaran berharga bagi otoritas moneter untuk semakin memperkuat regulasi dan kelembagaan perbankan dalam mengelola risiko. Sejak 2004, Bank Indonesia telah mengeluarkan sejumlah ketentuan dalam mengelola risiko perbankan, seperti pembentukan Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko. Kasus Citibank, Bank Mega, dan kasus-kasus pembobolan serupa lainnya menunjukkan kepada kita bahwa pengelolaan risiko perbankan belum dilakukan dengan baik. Bank gagal dalam mengelola risiko operasional yang di dalamnya meliputi risiko reputasi dan risiko kepatuhan. Risiko operasional memang merupakan ancaman terbesar dari sejumlah risiko yang dihadapi bank. Risiko operasional didefinisikan sebagai risiko kerugian yang diakibatkan kegagalan proses internal, orang, dan sistem atau dari peristiwa eksternal. Artinya, risiko ini timbul dari berbagai jenis kesalahan manusia dan kesalahan teknis. Kegagalan dalam mengelola risiko operasional bisa membawa dampak yang sangat luas, mulai dari tergerusnya modal bank, kerugian derivative yang besar, bahkan berpotensi sebagai penyebab utama kebangkrutan dalam industri perbankan. Risiko ini dapat terjadi di seluruh

organisasi, pada front office dan back office, termasuk terjadi pada aktivitas-aktivitas sebelum, selama, dan setelah transaksi bisnis. Pemeriksaan terhadap Bank Mega yang dilakukan oleh bank BI dari aspek kehati-hatiann menemukan adanya kelemahan dalam mejalankan manajemen resiko yang menjadi salah satu penyebab terjadinya penggelapan dana PT Elnusa dan pemkab batubara 12 ( Debuti Gubernur BI menyampaikan dalam rapat dengan komosi XI DPR RI dijakarta ). Kelemahan pelaksanaan manajemen resiko di Bank Mega antara lain direksi belum memiliki sarana pengendalian yang memadai untuk memastikan bahwa seluruh aktifitas operasional Bank telah didukung oleh SOP yang memadai. Selain itu masih lemahnya kebijakan dan prosedur, seperti belum adanya kebijakan yang mengatur prosedur pelayanan pembukaan rekening tanpa kehadiran calon nasabah dan tata cara pemberian data nasabah kepada pihak ketiga termaksud kantor Akuntas public dan belum dilakukan peninjauan kembali terhadap penetapan limit di K ( kantor cabang pemantau ). BI juga menemukan adanya perangkapan fungsi marketing dan otorisasi nasabah baru oleh pemimpin K dan dalam pengendalian iternal ditemukan kelemahan pengawasan KC dan Kanwil terhadap K kelemahan atas pemantauan kewajaran transaksi nasabah serta lemahnya pemantauan terhadap perubahan gaya hidup pegawai dikaitkan dengan posisi jabatannya. Permasalahan yang terjadi di Bank Mega terkait dengan dana nasabah PT Elnusa dan Pemkab Batubara, Sumatra Utara di kantor Cabang Pembantu bekasi jababeka. Bank Indonesia telah melakukan pemeriksaan khusus untuk memastikan adanya pelanggaran terhadap ketentuan kehati-hatian yang berlaku. BI juga terus melakukan kerjasam dengan kepolisian, kejaksaan , Bapepam dan PPATK dalam rangka menindaklanjuti tindakan pidana yang terkait dengan khasus Bank Mega, sejumlah sanksi diberikan BI kepada Bank Mega antara lain menghentikan penambahan nasabah Deposit on Call ( DOC )

12 Debuti Gubernur BI menyampaikan dalam rapat dengan komosi XI DPR RI dijakarta