Tor-bok-2015-dinkes-kab-semarang.docx 2kr5r

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE (TOR) BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN TAHUN 2015

DINAS KESEHATAN KABUPATEN SEMARANG Jl. MT. Haryono No. 29 Ungaran

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE (TOR) BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

Kementerian Negara/Lembaga

: Kementerian Kesehatan

Unit Eselon I

: Direktorat Jenderal Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

Program

: Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

Hasil

: Terlaksananya kegiatan BOK di tingkat Puskesmas dan Kabupaten Semarang sesuai dengan peraturan yang berlaku

Unit Eselon II/Satker

: Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang

Kegiatan

: Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Indikator Kinerja Kegiatan

: Terlaksananya Bantuan Operasional (BOK) Puskesmas dan di Pemda Kab. Semarang melaksanakan Standar Pelayanan Minimal untuk mencapai Millenium Development (MDGs) Bidang Kesehatan Tahun 2015

Satuan Ukur dan Jenis Keluaran

:

Volume

: 4 (empat)

di 26 dalam (SPM) Goals

1. Bantuan Operasional Kesehatan untuk Puskesmas 2. Perencanaan BOK 3. Dokumen Monitoring dan Evaluasi BOK 4. Laporan Kegiatan/Sosialisasi/Pembinaan

A. Latar Belakang 1. Dasar Hukum Dasar Hukum yang mendasari pelaksanaan kegiatan ini adalah : -

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,

-

Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan,

-

Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,

-

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59/2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan,

-

Peraturan Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Nomor : HK.02.03/BI.3/66/2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan istrasi Keuangan Bantuan Operasional Kesehatan.

2. Gambaran Umum Bantuan Operasional Kesehatan adalah salah satu program unggulan Kementerian Kesehatan. BOK merupakan upaya pemerintah untuk membantu daerah mencapai target nasional bidang kesehatan yang menjadi kewenangan wajib daerah. Pemanfaatan dana BOK diarahkan untuk pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

menuju target MDG’s Tahun 2015 melalui peningkatan kinerja Puskesmas dan jaringannya dalam menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang bersifat Promotif dan Preventif. B. Penerima Manfaat Penerima manfaat dari kegiatan manjemen Bantuan Operasional Kesehatan adalah Puskesmas dan jaringannya termasuk UKBM yang ada di wilayah kerjanya. C. Strategi Pencapaian Keluaran 1. Metode Pelaksanaan Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah kombinasi antara swakelola dan pelaksanaan oleh pihak ketiga. 2.

Tahapan Pelaksanaan Untuk rencana pekerjaan yang akan dilakukan pada tahun anggaran 2015, pelaksanaannya diatur sebagai berikut : a.

Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas : Dalam tahapan ini Puskesmas melakukan : 1) Kegiatan Upaya Kesehatan di Puskesmas yang meliputi Kesehatan Ibu dan Anak termasuk KB, Imunisasi, Perbaikan Gizi Masyarakat, Promosi Kesehatan, Kesehatan Lingkungan, Pengendalian Penyakit, serta meningkatkan akses masyaraat terhadap air bersih dan sanitasi. 2) Kegiatan penunjang upaya kesehatan berupa operasional posyandu, operasional poskesdes, pendampingan SMD dan MMD, rapat koordinasi lintas sektor, orientasi kader kesehatan dan/tokoh masyarakat, penyuluhan kelompok masyarakat. 3) Manajemen puskesmas dalam rangka Perencanaan Tingkat Puskesmas (P1), Penggerakan Pelaksanaan melalui Lokakarya Mini (P2), dan Pengawasan Pengendalian Penilaian (P3). 4) Bagaimana meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan upaya kesehatan promotif dan preventif.

Matrik Waktu Pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan Tahapan Kegiatan

Bulan ke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

BOK Untuk Puskesmas

b.

Perencanaan BOK 1) Koordinasi Perencanaan BOK Tingkat Kabupaten Rapat Kerja ini dilakukan dalam 1 (satu) tahap pertemuan yaitu Rapat Kerja Awal Tahun. Dalam rapat kerja ini dilakukan evaluasi kinerja tahun 2013 dan langkah-langkah yang akan diambil untuk memecahkan masalah dalam pencapaian target SPM & MDGs tahun 2015, pembahasan RPK tahun 2015, POA Puskesmas 2015, serta kebijakan BOK Nasional.

Rapat kerja Dinas Kesehatan dilakukan dengan cara konsinyering di luar kantor, masing-masing selama 1 hari dengan peserta 67 orang, terdiri 15 orang dari Dinas Kesehatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Tim Pengelola BOK Kabupaten dan 52 orang Pengelola Keuangan BOK Puskesmas (Kepala Puskesmas dan Bendaharan BOK Puskesmas). Matrik Waktu Pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan Tahapan Kegiatan

Bulan ke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

Rapat kerja Dinas Kabupaten

c.

Dokumen monitoring dan evaluasi BOK 1) Pembinaan / Monev BOK ke Puskesmas Dalam tahap ini dilakukan kunjungan pembinaan ke Puskesmas oleh 2 orang Tim Pegelola BOK Kabupaten Semarang. Pembinaan dilakukan 3 kali dalam satu tahu anggaran yaitu pada triwulan II, triwulan III dan triwulan IV. 2) Pertemuan Evaluasi Pogram BOK Pertemuan dilakukan dengan cara konsinyering di luar kantor dengan menghadirkan 52 orang pengelola BOK Puskesmas dan 15 orang pengelola BOK Kabupaten. Pertemuan dilakukan di awal Semester II. Rapat ini bertujuan untuk memberikan pembinaan dan mengevaluasi kegiatan BOK sampai dengan semester I, membahas kendala/masalah yang ditemui serta langkahlangkah yang akan diambil untuk memecahkan masalah. Sehingga diharapkan capaian target yang ditetapkan dapat terlaksana dengan baik. Matrik Waktu Pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan Tahapan Kegiatan

Bulan ke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pembinaan Puskesmas

/Monev

BOK

11

12

ke

Pertemuan Evaluasi Program BOK

d.

Laporan Kegiatan/Sosialisasi/ Pembinaan 1) Sosialisasi Program BOK tingkat Kabupaten Pertemuan dilakukan dengan cara konsinyering di luar kantor dengan menghadirkan 52 orang pengelola BOK Puskesmas dan 15 orang pengelola BOK Kabupaten. Dalam pertemuan ini dibacakan Surat Keputusan Penetapan Tim Pengelola, Alokasi Dana, serta bedah buku Petunjuk Pelaksanaan BOK dan buku Tata Cara Pengelolaan Keuangan BOK. 2) Pembinaan dan Penggerakan Manajemen BOK Pertemuan dilakukan dengan cara konsinyering di luar kantor dengan menghadirkan 52 orang pengelola BOK Puskesmas dan 15 orang pengelola

BOK Kabupaten. Pertemuan dilakukan pada Semester I. Rapat ini bertujuan untuk memberikan pembinaan atas kegiatan BOK. 3) Pembinaan ke Puskesmas Pembinaan ke Puskesmas ini dilakukan dalam rangka Penyusunan Laporan. Pembinaan ini dilaksanakan oleh 2 orang yaitu pada pertengahan semester II. 4) Konsultasi dan Koordinasi a) Konsultasi ke Provinsi Dalam pelaksanaan kegiatan BOK beserta manajemennya sering kali ditemui kendala termasuk perubahan aturan dari tahun ke tahun. Oleh karenanya perlu dilakukan konsultasi ke dinas vertikal agar didapatkan kesamaan persepsi serta masalah dan kendala yang ditemui akan segera teratasi. Konsultasi dilakukan dalam 6 (enam) kali kegiatan yaitu 3 (tiga) kali di triwulan I dan II, serta 3 (tiga) kali di Triwulan III dan IV. Konsultasi dilakukan oleh 2 orang dari Tim Pengelola Satker dan Tim Pengelola BOK Kabupaten. b) Konsultasi KPPN Dalam pelaksanaan kegiatan BOK beserta manajemennya sering kali ditemui kendala termasuk perubahan aturan, update aplikasi, mengirim SPM, pengambilan SP2D serta Rekonsiliasi setiap bulannya. Oleh karenanya perlu dilakukan konsultasi ke KPPN agar didapatkan kesamaan persepsi serta masalah dan kendala yang ditemui akan segera teratasi. Konsultasi dilakukan setiap bulan. Konsultasi dilakukan oleh 2 orang dari Tim Pengelola Satker dan Tim Pengelola BOK Kabupaten. c) Koordinasi dengan Kanwil DJPB Koordinasi dengan Kanwil DJPB dilakukan pada waktu Revisi DIPA dan Rekonsiliasi tingkat Wilayah setiap triwulan. Konsultasi dilakukan oleh 2 orang dari Tim Pengelola Satker dan Tim Pengelola BOK Kabupaten sebanyak 6 kali yaitu setiap 2 bulan sekali. d) Konsolidasi Keuangan ke Pusat di Bandung Dalam rangka untuk konsolidasi keuangan ke pusat dilakukan reviu Laporan Keuangan oleh Irjen dan Eselon I. Konsolidasi ini dilakukan 2 (dua) kali kegiatan yaitu 2 (dua) kali yaitu di semester I dan II, yang dihadiri oleh Petugas SAI dari Kabupaten/Kota

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE (TOR) BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN UNTUK PUSKESMAS

Kementerian Negara/Lembaga

: Kementerian Kesehatan

Unit Eselon I

: Direktorat Jenderal Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

Program

: Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

Hasil

: Terlaksananya kegiatan BOK di tingkat Puskesmas dan Kabupaten sesuai dengan peraturan yang berlaku

Unit Eselon II/Satker

: Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang

Kegiatan

: Bantuan Operasional Kesehatan

Indikator Kinerja Kegiatan

: Jumlah Puskesmas yang mendapatkan BOK dan menyelenggarakan Lokakarya Mini untuk menunjang pencapaian SPM

Satuan Ukur dan Jenis Keluaran

: Puskesmas/Bantuan Operasional Kesehatan untuk Puskesmas

Volume

: 26 (duapuluhenam)

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum DasarHukum yang mendasaripelaksanaankegiataniniadalah : -

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,

-

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan,

-

Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,

-

Peraturan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor59/MENKES/PER/XII/2012 tentangPetunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan

2. Gambaran Umum Bantuan Operasional Kesehatan adalah salah satu program unggulan Kementerian Kesehatan. BOK merupakan upaya pemerintah untuk membantu daerah mencapai target nasional bidang kesehatan yang menjadi kewenangan wajib daerah.Pemanfaatan dana BOK diarahkan untuk pencapaian target Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan menuju target MDG’s 2015 B. Penerima Manfaat Penerima manfaat dari kegiatan manjemen Bantuan Operasional Kesehatan adalah Puskesmas dan jaringannya termasuk UKBM yang ada di wilayah kerjanya

C. Strategi Pencapaian Keluaran 1. Metode Pelaksanaan Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah swakelola 2.

Tahapan Pelaksanaan Untuk rencana pekerjaan yang akan dilakukan pada tahun anggaran 2015, pelaksanaannya diatur sebagai berikut : a.

BantuanOperasional Kesehatan di Puskesmas: Dalam tahapan ini Puskesmas melakukan : 1) Kegiatan Upaya Kesehatan di Puskesmas yang meliputi Kesehatan Ibu dan Anak termasuk KB, Imunisasi, Perbaikan Gizi Masyarakat, Promosi Kesehatan, Kesehatan Lingkungan, Pengendalian Penyakit, sertameningkatkanaksesmasyarakat terhadap air bersihdansanitasi. 2) Kegiatan penunjang upaya kesehatan berupa operasional posyandu, operasional poskesdes, pendampingan SMD dan MMD, rapat koordinasi lintas sektor, orientasi kader kesehatan dan/tokoh masyarakat, penyuluhan kelompok masyarakat. 3) Manajemen puskesmas dalam rangka Perencanaan Tingkat Puskesmas (P1), Penggerakan Pelaksanaan melalui Lokakarya Mini (P2), dan Pengawasan Pengendalian Penilaian (P3). 4) Bagaimanameningkatkanperansertamasyarakatdalamkegiatanupayakesehata npromotifdanpreventif.

Matrik Waktu Pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan

Bulan ke Tahapan Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

BOK Untuk Puskesmas

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran Kegiatan yang terdiri dari lima keluaran tersebut harus dicapai secara terus menerus dalam satu tahun anggaran. E.

Biaya Yang Dibutuhkan Untuk melaksanakan kegiatan ini dibutuhkan biaya sebagaimana RAB terlampir.

Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ungaran, Januari 2014 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang

Drg. MUHAMMAD GUNADI NIP. 19620705 199101 1 001

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE (TOR) PERENCANAAN BOK

Kementerian Negara/Lembaga

: Kementerian Kesehatan

Unit Eselon I

: Direktorat Jenderal Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

Program

: Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

Hasil

: Terlaksananya kegiatan BOK di tingkat Puskesmas dan Kabupaten sesuai dengan peraturan yang berlaku

Unit Eselon II/Satker

: Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang

Kegiatan

: Bantuan Operasional Kesehatan

Indikator Kinerja Kegiatan

: Jumlah Puskesmas yang mendapatkan BOK dan menyelenggarakan Lokakarya Mini untuk menunjang pencapaian SPM

Satuan Ukur dan Jenis Keluaran

: Dokumen / Perencanaan BOK

Volume

: 1 (satu)

A. Latar Belakang 1. Dasar Hukum DasarHukum yang mendasaripelaksanaankegiataniniadalah : -

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,

-

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan,

-

Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,

-

PeraturanMenteriKesehatanRepublik Indonesia Nomor 59/MENKES/PER/XII/2012 tentangPetunjukTeknisPelaksanaanBantuanOperasionalKesehatan

2. Gambaran Umum Bantuan Operasional Kesehatan adalah salah satu program unggulan Kementerian Kesehatan. BOK merupakan upaya pemerintah untuk membantu daerah mencapai target nasional bidang kesehatan yang menjadi kewenangan wajib daerah.Pemanfaatan dana BOK diarahkan untuk pencapaian target Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan menuju target MDG’s 2015. Sehingga perencanaan yang tepat dan cermat sesuai dengan kebutuhan daerah sangat diperlukan. Perlu melibatkan semua unsur yang ada di Dinas Kesehatan termasuk UPT Puskesmas yang memiliki wilayah kerja dengan prioritas masalahnya masing-masing. B. Penerima Manfaat Penerima manfaat dari kegiatan manjemen Bantuan Operasional Kesehatan adalah Puskesmas dan jaringannya termasuk UKBM yang ada di wilayah kerjanya C. Strategi Pencapaian Keluaran 1. Metode Pelaksanaan Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah kombinasi antara swakelola dan pelaksanaan oleh pihak ketiga. 2.

Tahapan Pelaksanaan Untuk rencana pekerjaan yang akan dilakukan pada tahun anggaran 2015, pelaksanaannya diatur sebagai berikut : Perencanaan BOK 1) Koordinasi Perencanaan BOK Tingkat Kabupaten Rapat Kerja ini dilakukan dalam 1 (satu) tahap pertemuan yaitu Rapat Kerja Awal Tahun. Dalam rapat kerja ini dilakukan evaluasi kinerja tahun 2013 dan

langkah-langkah yang akan diambil untuk memecahkan masalah dalam pencapaian target SPM & MDGs tahun 2015, pembahasan RPK tahun 2015, POA Puskesmas 2015, serta kebijakan BOK Nasional. Rapat kerja Dinas Kesehatan dilakukan dengan cara konsinyering di luar kantor, masing-masing selama 1 hari dengan peserta 67 orang, terdiri 15 orang dari Dinas Kesehatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Tim Pengelola BOK Kabupaten dan 52 orang Pengelola Keuangan BOK Puskesmas (Kepala Puskesmas dan Bendaharan BOK Puskesmas). Matrik Waktu Pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan Tahapan Kegiatan

Bulan ke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

Rapat kerja Dinas Kabupaten D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran Kegiatan yang terdiri dari satu keluaran tersebut harus dicapai secara terus menerus dalam satu tahun anggaran. E.

Biaya Yang Dibutuhkan Untuk melaksanakan kegiatan ini dibutuhkan biaya sebagaimana RAB terlampir. Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ungaran, Januari 2014 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang Drg. MUHAMMAD GUNADI NIP. 19620705 199101 1 001

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE (TOR) MONITORING DAN EVALUASI BOK Kementerian Negara/Lembaga

: Kementerian Kesehatan

Unit Eselon I

: Direktorat Jenderal Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

Program

: Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

Hasil

: Terlaksananya kegiatan BOK di tingkat Puskesmas dan Kabupaten sesuai dengan peraturan yang berlaku

Unit Eselon II/Satker

: Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang

Kegiatan

: Bantuan Operasional Kesehatan

Indikator Kinerja Kegiatan

: Jumlah Puskesmas yang mendapatkan BOK dan menyelenggarakan Lokakarya Mini untuk menunjang pencapaian SPM

Satuan Ukur dan Jenis Keluaran

: Dokumen / Dokumen monitoring dan evaluasi BOK

Volume

: 1 (satu)

A. Latar Belakang 1. Dasar Hukum DasarHukum yang mendasaripelaksanaankegiataniniadalah : -

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,

-

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan,

-

Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,

-

PeraturanMenteriKesehatanRepublik Indonesia Nomor 59/MENKES/PER/XII/2012 tentangPetunjukTeknisPelaksanaanBantuanOperasionalKesehatan

2.

Gambaran Umum Bantuan Operasional Kesehatan adalah salah satu program unggulan Kementerian Kesehatan. BOK merupakan upaya pemerintah untuk membantu daerah mencapai target nasional bidang kesehatan yang menjadi kewenangan wajib daerah.Pemanfaatan dana BOK diarahkan untuk pencapaian target Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan menuju target MDG’s 2015. Monitoring dan evaluasi perlu dilakukan agar pelaksanaan BOK di Puskesmas berjalan sesuai dengan pedoman dan aturan perundangan yang berlaku, sesuai dengan perencanaan, dan tepat sasaran. Sehingga diakhir kegiatan diharapkan BOK dapat mencapai target indikator kinerja kegiatan. B. Penerima Manfaat Penerima manfaat dari kegiatan manjemen Bantuan Operasional Kesehatan adalah Puskesmas dan jaringannya termasuk UKBM yang ada di wilayah kerjanya C. Strategi Pencapaian Keluaran 1. Metode Pelaksanaan Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah swakelola. 2.

Tahapan Pelaksanaan Untuk rencana pekerjaan yang akan dilakukan pada tahun anggaran 2015, pelaksanaannya diatur sebagai berikut : Dokumen monitoring dan evaluasi BOK 1) Pembinaan / Monev BOK ke Puskesmas Dalam tahap ini dilakukan kunjungan pembinaan ke Puskesmas oleh 2 orang Tim Pegelola BOK Kabupaten Semarang. Pembinaan dilakukan 3 kali dalam satu tahu anggaran yaitu pada triwulan II, III dan IV. 2) Pertemuan Evaluasi Pogram BOK Pertemuan dilakukan dengan cara konsinyering di luar kantor dengan menghadirkan 52 orang pengelola BOK Puskesmas dan 15 orang pengelola BOK Kabupaten. Pertemuan dilakukan di awalSemester II. Rapat ini bertujuan untuk memberikanpembinaandan mengevaluasi kegiatan BOK

sampaidengan semester I, membahas kendala/masalah yang ditemui serta langkah-langkah yang akan diambil untuk memecahkan masalah. Sehingga diharapkan capaian target yang ditetapkandapat terlaksana dengan baik. Matrik Waktu Pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan Tahapan Kegiatan

Bulan ke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pembinaan Puskesmas

/Monev

BOK

ke

Pertemuan Evaluasi Program BOK D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran Kegiatan yang terdiri dari satu keluaran tersebut harus dicapai secara terus menerus dalam satu tahun anggaran. E. Biaya Yang Dibutuhkan Untuk melaksanakan kegiatan ini dibutuhkan biaya sebagaimana RAB terlampir. Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ungaran, Januari 2014 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang

Drg. MUHAMMAD GUNADI NIP. 19620705 199101 1 001

11

12