Sop Perjalanan Dinas 3g1j2x

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Standard Operating Procedures TATA CARA MENYIAPKAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS PEGAWAI KELUAR DAERAH KANTOR PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN Revisi

:

Nomor

:

DPC12-0022

Tanggal

: 30 Desember 2010

Halaman

:

1 dari 3

A. Deskripsi : Prosedur operasi ini menguraikan tata cara pembuatan Surat Perintah Perjalanan Dinas Pegawai yang akan melakukan perjalanan dinas ke luar daerah.

B. Dasar Hukum : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tanggal 28 Juni 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara s.t.d.d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 tanggal 6 September 2004 2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/PMK.05/2007 tanggal 25 April 2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap s.t.d.t.d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 07/PMK.05/2008 tanggal 30 Januari 2008

C. Surat Edaran Terkait : Tidak ada

D. Pihak yang Terkait : 1. Kepala Kantor Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan 2. Kepala Bagian Umum 3. Kepala Subbagian Tata Usaha dan Keuangan 4. Bendahara Pengeluaran 5. Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Keuangan 6. Pegawai yang Akan Keluar Daerah

E. Formulir yang Digunakan : 1. Surat Usulan Perjalanan Dinas

F. Dokumen yang Dihasilkan : 1. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) 2. Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas 3. Kuitansi Besarnya Biaya Perjalanan Dinas

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Standard Operating Procedures TATA CARA MENYIAPKAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS PEGAWAI KELUAR DAERAH KANTOR PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN Revisi

:

Nomor

:

DPC12-0022

Tanggal

: 30 Desember 2010

Halaman

:

2 dari 3

G. Prosedur Kerja : 1. Kepala Bagian Umum menerima Usulan Perjalanan Dinas beserta nama Pegawai yang Akan Melakukan Perjalanan Dinas dari Bagian Umum atau Bidang-bidang yang lain dan meneruskannya kepada Kepala Subbagian Tata Usaha dan Keuangan. 2. Kepala Subbagian Tata Usaha dan Keuangan menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Keuangan untuk menyusun SPPD. 3. Pelaksana

Subbagian

Tata

Usaha

dan

Keuangan

membuat,

meneliti,

dan

menyampaikan SPPD kepada Kepala Subbagian Tata Usaha dan Keuangan. 4. Kepala Subbagian Tata Usaha dan Keuangan meneliti dan memaraf SPPD, serta menyampaikannya kepada Kepala Bagian Umum. 5. Kepala Bagian Umum menelaah, menandatangani, dan menyampaikan SPPD kepada Kepala Kantor Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan. 6. Berdasarkan SPPD yang telah ditandatangani, Bendahara Pengeluaran membuat/ menyusun konsep Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas, memaraf, dan meneruskannya kepada Kepala Subbagian Tata Usaha dan Keuangan. 7. Kepala Subbagian Tata Usaha dan Keuangan meneliti dan memaraf konsep Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas tersebut dan menyampaikannya kepada Kepala Bagian Umum. 8. Kepala Bagian Umum menelaah, menandatangani Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas, dan mengembalikannya kepada Bendahara Pengeluaran. 9. Selanjutnya SPPD diserahkan Bendahara Pengeluaran kepada Pegawai yang mendapat tugas untuk melakukan perjalanan dinas ke luar daerah beserta biaya perjalanan dinas dan Kuitansi Pembayaran Perjalanan Dinas yang telah ditandatangani Bendahara Pengeluaran. 10. SPPD yang telah ditandatangani Eselon III kantor yang dituju oleh Pegawai Yang Memperoleh Tugas Melakukan Perjalanan Dinas ke Luar Daerah dijadikan arsip Bendahara Pengeluaran. 11. Proses selesai.

Jangka Waktu Penyelesaian : Paling lama 1 (satu) hari kerja setelah semua persyaratan istrasi dipenuhi secara lengkap.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Standard Operating Procedures TATA CARA MENYIAPKAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS PEGAWAI KELUAR DAERAH KANTOR PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN Revisi

:

Nomor

:

DPC12-0022

Tanggal

: 30 Desember 2010

Halaman

:

3 dari 3

H. Bagan Arus (Flow Chart) :