Sk Payung Bab 1 6512u

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TEKARANG NOMOR: TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUSKESMAS KEPALA UPT PUSKESMAS TEKARANG, Menimbang

: a.

bahwa agar penyelenggaraaan pelayanan puskesmas

b.

sesuai

dengan

masyarakat,

maka

perencanaan

Puskesmas

kebutuhan

perlu

disusun

berdasarkan

analisis kebutuhan masyarakat; bahwa agar masyarakat mudah mendapat akses terhadap pelayanan, informasi, dan memberikan umpan balik, maka perlu disusun

c.

kebijakan

akses

masyarakat

terhadap Puskesmas; bahwa agar kinerja Puskesmas dapat ditingkatkan secara berkesinambungan, maka perlu disusun kebijakan evaluasi pelayanan Puskesmas dengan indikator-

d.

indikator kinerja yang jelas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana ditetapkan

Mengingat

dimaksud dengan

Kepala Puskesmas. 1.

:

2.

3.

diatas,

Surat

perlu

Keputusan

Undangundang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KESATU

:

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS TEKARANG TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUSKESMAS Penyelenggaraan pelayanan puskesmas sebagaimana

tercantum

dalam

lampiran

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KEDUA

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat

kekeliruan dalam ketetapan ini

akan diperbaiki sesuai ketentuan; Ditetapkan di Tekarang pada tanggal Januari 2017 KEPALA UPT PUSKESMAS TEKARANG,

URAY SUKARDI

Lampiran Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Tekarang Nomor Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUSKESMAS Kebijakan Perencanaan, Akses, dan Evaluasi Kinerja Puskesmas 1. Perencanaan pelayanan Puskesmas disusun berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat, dan mengacu pada pedoman atau acuan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, maupun Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dan capaian kinerja Puskesmas. 2. Identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat dilakukan melalui survey mawas diri, musyawarah masyarakat desa, kegiatan survey yang lain, kotak saran, maupun temu muka dengan tokoh masyarakat dan sasaran masingmasing kegiatan untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat, kelompok masyarakat, dan sasaran. 3. Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan dilakukan sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan harapan masyarakat, perubahan regulasi, perkembangan tekhnologi. 4. Perencanaan tiap-tiap kegiatan harus diintegrasikan Puskesmas, baik dalam perencanaan lima tahunan, RUK dan RPK. 5. Revisi terhadap perencanaan operasional jika diperlukan berdasarkan hasil monitoring pencapaian kegiatan dan bila 6.

ada perubahan kebijakan pemerintah. Jenis-jenis pelayanan yang disediakan perlu diketahui dan dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat, sebagai wujud pemenuhan akses masyarakat terhadap pelayanan

7.

yang dibutuhkan. Seluruh jajaran Puskesmas dan masyarakat memperoleh

informasi 8.

10 . 11 .

memadai

tentang

kegiatan-kegiatan

Puskesmas sesuai dengan perencanaan yang disusun. Pengelola maupun pelaksana pelayanan harus mudah diakses

9.

yang

oleh

masyarakat

yang

membutuhkan

dan

dievaluasi untuk perbaikan pada periode berikutnya. Pelaksanaan pelayanan disepakati bersama dan dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang direncanakan baik di dalam gedung maupun di luar gedung Puskesmas dan diinformasikan pada sasaran, lintas program, dan lintas sektor terkait. Ada koordinasi dan integrasi dalam penyelenggaraan pelayanan dan

upaya Puskesmas dengan pihak terkait

baik lintas program maupun lintas sektoral. Penanggungjawab program memberikan kejelasan prosedur, kejelasan tertib istrasi, dan dukungan teknologi sehingga pelaksanaan pelayanan minimal dari kesalahan,

12

13 .

14 .

tidak terjadi penyimpangan maupun keterlambatan. Masyarakat dan sasaran berhak untuk menyampaikan keluhan dan umpan balik melalui media komunikasi: sms, kotak saran, dan pertemuan dengan tokoh masyarakat maupun forum-forum komunikasi seperti: Lokakarya Mini Lintas Sektoral (Lokmin Linsek), Forum Masyarakat Peduli Puskesmas (FMPP), dan Forum Sekolah Peduli Puskesmas (FSPP). Kinerja masing-masing penanggungjawab dan pelaksana kegiatan harus dievaluasi, dimonitoring, dianalisis dan ditindaklanjuti dalam bentuk perbaikan yang berkesinambungan dengan menggunakan indikator yang jelas. Hasil penilaian kinerja diumpanbalikkan pada pihak terkait agar

dapat

digunakan

untuk

perencanaan

periode

berikutnya.

Ditetapkan di Tekarang pada tanggal Januari 2017 KEPALA UPT PUSKESMAS TEKARANG,

URAY SUKARDI