KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA NOMOR : 801/C.VII.SK.17.002.07/436.6.3/2015 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PETUGAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS TAMBAKREJO TAHUN 2015 KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA,

Menimbang

: a.

bahwa dalam rangka memberikan pedoman pada penyelenggaraan kegiatan puskesmas Tambakrejo;

b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima bagi pasien di puskesmas, pimpinan puskesmas dan petugas harus mengetahui dan mengerti hak dan kewajiban petugas kesehatan ; c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud padahuruf a dan b perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya;

Mengingat

: 1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 304) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 53);

2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

3.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan;

4.

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia

Nomor

PER/25/M.PAN/05/2006

Tentang

Pedoman

Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PETUGAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS TAMBAKREJO TAHUN 2015

KESATU

: Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Tentang Hak dan Kewajiban Petugas Kesehatan;

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya Pada tanggal 8 Juli 2015

KEPALA DINAS KESEHATAN

drg. Febria Rachmanita, MA Pembina Utama Muda NIP. 196502281992032008

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN NOMOR : 801/C.VII.SK.17.002.07/436.6.3/2015 TANGGAL : 8 Juli 2015

HAK DAN KEWAJIBAN PETUGAS KESEHATAN

No

HAK

KEWAJIBAN

1 Mendapatkan imbalan berupa gaji sesuai dengan yangMelaksanakan ditetapkan oleh pemerintah.

tugas

sesuai

dengan sumpah jabatan.

2 Mendapatkan perlindungan hukum atas profesinya. Memberikan pelayanan yang baik (

teliti,ramah,komunikatif

tidak

diskriminatif)

dan

terhadap

pasien. 3 Melindungi pasien dari ancaman terhadap keselamatan jiwanya. 4 Menolak pelayanan kesehatan yang bertentangan dengan norma yang berlaku.

Menetapkan tarif sesuai dengan perda yang berlaku. Menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan norma yang berlaku.

KEPALA DINAS KESEHATAN

drg. Febria Rachmanita, MA Pembina Utama Muda NIP. 196502281992032008