Sk Camat Evaluasi Apbdes 462972

PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

KECAMATAN BELANG Alamat : Jln.Ponosakan

Tlp.

KP. BELANG - 95697

KEPUTUSAN CAMAT BELANG NOMOR :

/BLG/KEP/IV-2017 TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA PONOSAKAN BELANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) TAHUN ANGGARAN 2017 CAMAT BELANG, Membaca

:

Surat Hukum Tua Desa Ponosakan Belang tanggal 28 Maret 2015 Nomor 87/SP/Ds.2019/III-2017 perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Ponosakan Belang Kecamatan Belang tentang APBDesa Tahun Anggaran 2017.

Menimbang

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditindak lanjuti dengan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa yang dituangkan dalam Keputusan Camat Belang.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883); Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017 Nomor 352); Peraturan Bupati Minahasa Tengara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penetapan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di Setiap Desa di Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017 Nomor 353). MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT BELANG TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA PONOSAKAN BELANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017 KESATU

: Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa Ponosakan Belang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDesa) Tahun

Anggaran 2017 adalah sebagai berikut : I.

Gambaran umum Rancangan Peraturan Desa Ponosakan Belang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ponosakan Belang Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut : 1. Pendapatan Desa Rp. 990,852,600,2. Belanja Desa a. Bidang Penyelenggaraan Rp. 743,055,050,Pemerintah Desa b. Bidang Pembangunan Rp. 226,663,000,c. Bidang Pembinaan Rp. 0,Kemasyarakatan d. Bidang Pemberdayaan Rp. 22,090,150,Masyarakat e. Belanja Tak Terduga Rp. 0,Jumlah Belanja Rp. 991,808,200,Surplus/ Defisit Rp. 955,600,3. Pembiayaan Desa a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 955,600,b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0,Selisih Pembiayaan (a – b) Rp. 0,-

II.

Pada konsideran Menimbang tertulis “ bahwa……. Nomor 2 tahun 2014 “ agar diubah dan menjadi “bahwa …… Nomor 13 tahun 2013” ….. dst.

III. Pada konsideran Mengingat angka nomor urut 1 agar dihapus dan diganti dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, nomor urut 3 menjadi nomor urut 2, nomor 2 menjadi nomor urut 3, nomor urut 4 agar dihapus, nomor urut 5 menjadi nomor urut 4 dan di baca menjadi sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); dan seterusnya. 21. Peraturan Desa Ponosakan Belang Nomor …. Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2015-2020; 22. Peraturan Desa Ponosakan Belang Nomor …. Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2017. IV. Pada Pasal 8 tertulis “Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan” agar diubah dan menjadi “Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan ; V.

Pada bagian penetapan tertulis : Di tetapkan

: di Ponosakan Belang

Pada tanggal

: 20 Maret 2017

Agar diubah dan menjadi : Di tetapkan

: di Ponosakan Belang

Pada tanggal

: ……

2017

(tanggal dan bulan penetapan agar diisi setelah mendapat Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. KEDUA

: Hukum Tua dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap rancangan Peraturan Desa Ponosakan Belang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Tahun Anggaran 2017.

KETIGA

: Semua Program Kegiatan sudah sesuai dengan ketentuan penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten serta sudah sesuai dengan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.

KEEMPAT

: Desa tidak dapat melakukan perubahan atas Program Kegiatan yang sudah dievaluasi kecuali setelah ditetapkan Perubahan APBDes Tahun 2017.

KELIMA

Semua kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, Pelayanan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat harus dilaksanakan sesuai APBDes dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Belang Pada tanggal : April 2017 CAMAT,

M. IRWAN ABDJULU, SE PEMBINA NIP. 19670208 199202 1 001

Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. 1. Bupati Minahasa Tenggara; 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara; 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara; 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara; 5. Ketua BPD Desa Ponosakan Belang; 6. Hukum Tua Desa Ponosakan Belang; 7. Arsip.