Sk Bpspams 5t2265

KEPALA DESA BAJURAN KECAMATAN CERMEE KABUPATEN BONDOWOSO KEPUTUSAN KEPALA DESA BAJURAN NOMOR : 07 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA SISTEM PENGELOAAN AIR MINUM DAN SANITASI MASYARAKAT (BP-SPAMS) DESA BAJURAN TAHUN 2017 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BAJURAN Menimbang

:

a. Bahwa dalam rangka mensukseskan program PAMSIMAS III Desa Bajuran; b. Bahwa untuk membantu kelancaran ketersediaan air dan sarana sanitasi masyarakat dan menyerap aspirasi dari masyarakat Desa Bajuran; c. Bahwa

berdasarkan

pertimbangan

sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan keputusan

Kepala

Desa

Bajuran

Tentang

Badan

Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi (BPSPAMS) tahun 2017 program PAMSIMAS III pada tahun anggaran 2017; Mengingat

:

1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 2. Undang–Undang

Nomor

Pemerintahan Daerah;

9

Tahun

2015

tentang

3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun2014 tentang PedomanTekhnis tentang Peraturan di Desa; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Desa; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah

Desa

(Lembaran

Daerah

Kabupaten

Bondowoso Tahun 2014 Nomor 2 Seri E); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2014 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 3 Seri E); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 4 Seri E); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 9 Seri E);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan dan Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Desa; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kerjasama Desa; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Desa; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13 Tahun 2014 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan; 19. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 54); 20. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 23 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 Nomor 23); 21. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 35 Tahun 2015 tentang

Peraturan

Pelaksanaan

Peraturan

Daerah

Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

(Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 Nomor 35); 22. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan

Lokal

Berskala

Desa

di

Kabupaten

Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 Nomor 63); 23. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 1); 24. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun

Anggaran

2016

(Berita

Daerah

Kabupaten

Bondowoso Tahun 2016 Nomor 2); 25. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Dana Desa Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 3); 26. Peraturan Desa Walidono Nomor 6 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Walidono Tahun 2015 Nomor 6); 27. Peraturan Desa Walidono Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015-2021 (Lembaran Desa Walidono Tahun 2015 Nomor 7); 28. Peraturan Desa Walidono Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Walidono Tahun 2016 (Lembaran Desa Walidono Tahun 2015 Nomor 10) sebagaimana

telah

diubah

dengan

Peraturan

Desa

Walidono Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Walidono Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Rencana

Kerja

Pembangunan

Desa

Tahun

(Lembaran Desa Walidono Tahun 2016 Nomor 3);

2016

29. Peraturan Desa Walidono Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kewenangan Kewenangan

Berdasarkan Lokal

Hak

Berskala

Desa

Asal

Usul

dan

(Lembaran

Desa

Walidono Tahun 2016 Nomor 2)

Dengan kesepakatan bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAJURAN Dan KEPALA DESA BAJURAN MUMUTUSKAN Menetapkan

:

PERATURAN KEPALA DESA BAJURAN TENTANG BADAN PENGELOLAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI DESA BAJURAN TAHUN 2017. Pasal 1 BP-SPAMS dipilih berdasarkan hasil musyawarah Desa dan merupakan penduduk dan berdomisili di Desa Bajuran dengn kedudukan personalia antara lain : -

Ketua

-

Sekretaris

-

Bendahara

-

Teknik Sanitasi

-

Teknik Air Minum

-

Teknik Unit Pengelola

-

Kelompok Pemanfaat Sarana

Pasal 2 Tugas BPSPAMS Antara Lain -

Melaksanakan AD/ART termasuk hal lain yang ditetapkan oleh rapat anggota ;

-

Menghimpun,

mengistrasikan

dan

mengelola

keuangan yang berasal dari iuran bulanan masyarakat atas pemanfaatan sarana air minum dan sanitasi atau dana APBD Kabupaten maupun dana lain yang tidak mengikat ; -

Menyelenggarakan rapat pengurus dan rapat anggota masyarakat penggunan manfaat sarana dan prasarana air minum

dan

sanirtasi

secara

berkala,

menyusun

pelaporan dan pertanggung jawaban pengurus KP-SPAMS ; -

Memberikan laporan pelaksanaan, laporan pertanggung jawaban kepada KKM dan Pemerintah Desa secara berkala (1 kali 6 bulan) dan mempublikasikannya;

-

Mengelola pemakaian air sesuai dengan kesepakatan masyarakat;

-

Mengelola

pengembangan

sanitasi

sesuai

dengan

kesepakatan masyarakat; -

Mengorganisasi masyarakat untuk pemeliharaan dan perbaikan sarana;

-

Menginventarisasi

permasalahan

dan

menyelesaikan

masalah; -

Mengidentifikasi sumber

potensi kerusakan sarana air

minum dan sanitasi, antara lain : a. Menginventarisasi sarana dan prasarana air minum dan sanitasi desa;

b. Menyusun

rencana

kegiatan

pengoperasian

dan

pemeliharan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi desa; c. Mengoperasikan dan memelihara sarana air minum dan sanitasi desa; d. Mengorganisasi kegiatan : pelestarian sumber air minum, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (di masyarakat dan sekolah) termasuk meningkatkan penggunaan jamban. Pasal 3 BP-SPAMS dimaksud memiliki fungsi antara lain : -

Memberikan masukan terhadap pilihan opsi kegiatan yang direncanakan;

-

Memberikan masukan terhadap rencana operasional dan pemeliharaan untuk sarana terbangun;

-

Memonitor pelaksanaan kegiatan konstruksi dan kegiatan lain dalam RKM;

-

Mengelola pelayanan air minum dan sanitasi sesuai kesepakatan masyarakat.

-

Mengorganisasi

masyarakat

untuk

pelaksanaan

pemeliharan dan perbaikan jika dalam jumlah dan volume yang besar; -

Mengorganisasi kegiatan pelestarian sumber daya air, termasuk

pengetahuan

masyarakat

tentang

kelestarian sumber air; -

Merealisasikan kegiatan yang tertuang dalam RKM yang berkaitan dengan tahap pascakonstruksi dan PJM-Pro-aksi;

-

Bersama masyarakat menentukan taris / iuran pemanfaatan sarana air minum dan sanitasi untuk pengoperasian dan pemeliharaan;

-

Mengidentifikasi

cara-cara

untuk

meningkatkan

pendanaan atau pengembangan sarana; -

Mengorganisasi kegiatan peningkatan praktek hidup bersih dan sehat di masyarakat dan sekolah;

-

Mengembangkan jaringan kerja dengan pihak-pihak lain (kemitraan). Pasal 4

BP-SPAMS

sebagaimana

pengabdian

selama

5

dimaksud

(lima)

dalam

tahun

sejak

masa tanggal

ditetapkan. Pasal 5 BP-SPAMS berkedudukan dan beralamat di Dusun Krajan RT. 01 Desa Bajuran, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso. Pasal 6 BP-SPAMS Desa Bajuran yang telah terpilih sebagaimana terlampir. Pasal 7 Lampiran merupakan

sebagaimana bagian

dimaksud

yang

Keputusan Kepala Desa ini

tidak

dalam

Pasal

terpisahkan

6

dari

Pasal 8 Keputusan

Kepala

diundangkan.

Agar

Desa setiap

ini

berlaku

orang

pada

yang

tanggal

mengetahui,

memerintahkan Pengundangan Keputusan Kepala Desa ini dalam Lembaran Desa. Dan apabila dikemudian hari timbul permasalahan atas Keputusan Kepala Desa ini maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

KETUA BPD

TA’IN Diundangkan di : BAJURAN Pada tanggal : 12 Oktober 2017 SEKRETARIS DESA BAJURAN,

A S W A R, S.Sos Lembaran Desa tahun 2017 Nomor : 7

Ditetapkan di : BAJURAN Pada tanggal : 12 Oktober 2017 KEPALA DESA BAJURAN

EKSAN

Lampiran : I Nomor : 07 Tahun 2017 Peraturan Kepala Desa Bajuran Tentang Pembentukan Badan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Masyarakat (BPSPAMS) Desa Bajuran Tahun 2017. SUSUNAN PENGURUS BADAN PENGELOLAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI MASYARAKAT (BP-SPAMS) DESA BAJURAN - KECAMATAN CERMEE KABUPATEN BONDOWOSO KETUA

:

SUDUR

SEKRETARIS

:

MUNIP

BENDAHARA

:

SYAIFUL ANWAR

SEKSI TEKNIS AIR MINUM DAN SANITASI :

- AHMADI - SIROJUDDIN

SEKSI PROMOSI PHBS

:

RASUKI

SEKSI PENGADUAN

:

H. JUNAIDI

Ditetapkan di : BAJURAN Pada tanggal : 12 Oktober 2017 KEPALA DESA BAJURAN

EKSAN