KEPALA DESA BAJURAN KECAMATAN CERMEE KABUPATEN BONDOWOSO KEPUTUSAN KEPALA DESA BAJURAN NOMOR : 07 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA SISTEM PENGELOAAN AIR MINUM DAN SANITASI MASYARAKAT (BP-SPAMS) DESA BAJURAN TAHUN 2017 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BAJURAN Menimbang
:
a. Bahwa dalam rangka mensukseskan program PAMSIMAS III Desa Bajuran; b. Bahwa untuk membantu kelancaran ketersediaan air dan sarana sanitasi masyarakat dan menyerap aspirasi dari masyarakat Desa Bajuran; c. Bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan keputusan
Kepala
Desa
Bajuran
Tentang
Badan
Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi (BPSPAMS) tahun 2017 program PAMSIMAS III pada tahun anggaran 2017; Mengingat
:
1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 2. Undang–Undang
Nomor
Pemerintahan Daerah;
9
Tahun
2015
tentang
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun2014 tentang PedomanTekhnis tentang Peraturan di Desa; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Desa; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa
(Lembaran
Daerah
Kabupaten
Bondowoso Tahun 2014 Nomor 2 Seri E); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2014 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 3 Seri E); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 4 Seri E); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 9 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan dan Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Desa; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kerjasama Desa; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Desa; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13 Tahun 2014 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan; 19. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 54); 20. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 23 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 Nomor 23); 21. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 35 Tahun 2015 tentang
Peraturan
Pelaksanaan
Peraturan
Daerah
Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
(Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 Nomor 35); 22. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal
Berskala
Desa
di
Kabupaten
Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 Nomor 63); 23. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 1); 24. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun
Anggaran
2016
(Berita
Daerah
Kabupaten
Bondowoso Tahun 2016 Nomor 2); 25. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Dana Desa Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 3); 26. Peraturan Desa Walidono Nomor 6 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Walidono Tahun 2015 Nomor 6); 27. Peraturan Desa Walidono Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015-2021 (Lembaran Desa Walidono Tahun 2015 Nomor 7); 28. Peraturan Desa Walidono Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Walidono Tahun 2016 (Lembaran Desa Walidono Tahun 2015 Nomor 10) sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan
Desa
Walidono Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Walidono Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Rencana
Kerja
Pembangunan
Desa
Tahun
(Lembaran Desa Walidono Tahun 2016 Nomor 3);
2016
29. Peraturan Desa Walidono Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kewenangan Kewenangan
Berdasarkan Lokal
Hak
Berskala
Desa
Asal
Usul
dan
(Lembaran
Desa
Walidono Tahun 2016 Nomor 2)
Dengan kesepakatan bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAJURAN Dan KEPALA DESA BAJURAN MUMUTUSKAN Menetapkan
:
PERATURAN KEPALA DESA BAJURAN TENTANG BADAN PENGELOLAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI DESA BAJURAN TAHUN 2017. Pasal 1 BP-SPAMS dipilih berdasarkan hasil musyawarah Desa dan merupakan penduduk dan berdomisili di Desa Bajuran dengn kedudukan personalia antara lain : -
Ketua
-
Sekretaris
-
Bendahara
-
Teknik Sanitasi
-
Teknik Air Minum
-
Teknik Unit Pengelola
-
Kelompok Pemanfaat Sarana
Pasal 2 Tugas BPSPAMS Antara Lain -
Melaksanakan AD/ART termasuk hal lain yang ditetapkan oleh rapat anggota ;
-
Menghimpun,
mengistrasikan
dan
mengelola
keuangan yang berasal dari iuran bulanan masyarakat atas pemanfaatan sarana air minum dan sanitasi atau dana APBD Kabupaten maupun dana lain yang tidak mengikat ; -
Menyelenggarakan rapat pengurus dan rapat anggota masyarakat penggunan manfaat sarana dan prasarana air minum
dan
sanirtasi
secara
berkala,
menyusun
pelaporan dan pertanggung jawaban pengurus KP-SPAMS ; -
Memberikan laporan pelaksanaan, laporan pertanggung jawaban kepada KKM dan Pemerintah Desa secara berkala (1 kali 6 bulan) dan mempublikasikannya;
-
Mengelola pemakaian air sesuai dengan kesepakatan masyarakat;
-
Mengelola
pengembangan
sanitasi
sesuai
dengan
kesepakatan masyarakat; -
Mengorganisasi masyarakat untuk pemeliharaan dan perbaikan sarana;
-
Menginventarisasi
permasalahan
dan
menyelesaikan
masalah; -
Mengidentifikasi sumber
potensi kerusakan sarana air
minum dan sanitasi, antara lain : a. Menginventarisasi sarana dan prasarana air minum dan sanitasi desa;
b. Menyusun
rencana
kegiatan
pengoperasian
dan
pemeliharan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi desa; c. Mengoperasikan dan memelihara sarana air minum dan sanitasi desa; d. Mengorganisasi kegiatan : pelestarian sumber air minum, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (di masyarakat dan sekolah) termasuk meningkatkan penggunaan jamban. Pasal 3 BP-SPAMS dimaksud memiliki fungsi antara lain : -
Memberikan masukan terhadap pilihan opsi kegiatan yang direncanakan;
-
Memberikan masukan terhadap rencana operasional dan pemeliharaan untuk sarana terbangun;
-
Memonitor pelaksanaan kegiatan konstruksi dan kegiatan lain dalam RKM;
-
Mengelola pelayanan air minum dan sanitasi sesuai kesepakatan masyarakat.
-
Mengorganisasi
masyarakat
untuk
pelaksanaan
pemeliharan dan perbaikan jika dalam jumlah dan volume yang besar; -
Mengorganisasi kegiatan pelestarian sumber daya air, termasuk
pengetahuan
masyarakat
tentang
kelestarian sumber air; -
Merealisasikan kegiatan yang tertuang dalam RKM yang berkaitan dengan tahap pascakonstruksi dan PJM-Pro-aksi;
-
Bersama masyarakat menentukan taris / iuran pemanfaatan sarana air minum dan sanitasi untuk pengoperasian dan pemeliharaan;
-
Mengidentifikasi
cara-cara
untuk
meningkatkan
pendanaan atau pengembangan sarana; -
Mengorganisasi kegiatan peningkatan praktek hidup bersih dan sehat di masyarakat dan sekolah;
-
Mengembangkan jaringan kerja dengan pihak-pihak lain (kemitraan). Pasal 4
BP-SPAMS
sebagaimana
pengabdian
selama
5
dimaksud
(lima)
dalam
tahun
sejak
masa tanggal
ditetapkan. Pasal 5 BP-SPAMS berkedudukan dan beralamat di Dusun Krajan RT. 01 Desa Bajuran, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso. Pasal 6 BP-SPAMS Desa Bajuran yang telah terpilih sebagaimana terlampir. Pasal 7 Lampiran merupakan
sebagaimana bagian
dimaksud
yang
Keputusan Kepala Desa ini
tidak
dalam
Pasal
terpisahkan
6
dari
Pasal 8 Keputusan
Kepala
diundangkan.
Agar
Desa setiap
ini
berlaku
orang
pada
yang
tanggal
mengetahui,
memerintahkan Pengundangan Keputusan Kepala Desa ini dalam Lembaran Desa. Dan apabila dikemudian hari timbul permasalahan atas Keputusan Kepala Desa ini maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
KETUA BPD
TA’IN Diundangkan di : BAJURAN Pada tanggal : 12 Oktober 2017 SEKRETARIS DESA BAJURAN,
A S W A R, S.Sos Lembaran Desa tahun 2017 Nomor : 7
Ditetapkan di : BAJURAN Pada tanggal : 12 Oktober 2017 KEPALA DESA BAJURAN
EKSAN
Lampiran : I Nomor : 07 Tahun 2017 Peraturan Kepala Desa Bajuran Tentang Pembentukan Badan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Masyarakat (BPSPAMS) Desa Bajuran Tahun 2017. SUSUNAN PENGURUS BADAN PENGELOLAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI MASYARAKAT (BP-SPAMS) DESA BAJURAN - KECAMATAN CERMEE KABUPATEN BONDOWOSO KETUA
:
SUDUR
SEKRETARIS
:
MUNIP
BENDAHARA
:
SYAIFUL ANWAR
SEKSI TEKNIS AIR MINUM DAN SANITASI :
- AHMADI - SIROJUDDIN
SEKSI PROMOSI PHBS
:
RASUKI
SEKSI PENGADUAN
:
H. JUNAIDI
Ditetapkan di : BAJURAN Pada tanggal : 12 Oktober 2017 KEPALA DESA BAJURAN
EKSAN