Sistem Penomoran Surat Dinas 62k6t
This document was ed by and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this report form. Report 2z6p3t
Overview 5o1f4z
& View Sistem Penomoran Surat Dinas as PDF for free.
More details 6z3438
- Words: 3,019
- Pages: 32
1
2
3
4 HUK.12.24. HAK RAHASIA DAGANG HUK.12.25. HAK MEREK HUK.12.26. DTLS (DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU)
HUMAS
HUM
HUM.1.
KEPERTOKOAN HUM.1.1. HUM.1.2. HUM.1.3. HUM.1.4.
HUM.1.5.
PENYELENGGARAAN ACARA KEDINASAN ( UPACARA, PERESEMIAN, DAN JAMUAN )
BUKU TAMU AGENDA KEGIATAN PIMPINAN LEMBAGA/ INSTANSI KUNJUNGAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI HUM.1.4.1. KUNJUNGAN DINAS PIMPINAN LEMBAGA/ I HUM.1.4.2. KUNJUNGAN DINAS PEJABAT LAIN/ PEGAW DAFTAR NAMA/ ALAMAT KANTOR/ PEJABAT
HUM.2.
DOKUMENTASI/ LIPUTAN HUM.2.1. KEGIATAN DINAS PIMPINAN ACARA KEDINASAN PERISTIWA-PERISTIWA AGENDA KEGIATAN PIMPINAN LEMBAGA/ INSTANSI
HUM.3.
PENGUMPULAN, PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN INFORMASI KELE HUM.3.1. KLIPING KORAN HUM.3.2. BROSUR/ LEAFLET/ POSTER/ PLAKAT HUM.3.3. PENGUMUMAN PEMBERITAAN HUM.3.4. MAJALAH KELEMBAGAAN HUM.3.5. PENERANGAN HUM.3.4.1. PENERANGAN KE LUAR HUM.3.4.1. PENERANGAN KE DALAM HUM.3.4.2. PENERANGAN TERBATAS HUM.3.4.3. PENERANGAN UMUM HUM.3.4.4. PENERANGAN PASUKAN
HUM.4.
HUBUNGAN INTERNASIONAL HUM.4.1. PERJANJIAN UMUM HUM.4.2. PERJANJIAN BATAS WILAYAH HUM.4.3. PERJANJIAN KEAMANAN HUM.4.4. KERJASAMA HUM.4.4.1. POLITIK HUM.4.4.2. EKONOMI HUM.4.4.3. SOSIAL BUDAYA HUM.4.4.4. ILMIAH, PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI HUM.4.4.5. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUM.4.4.6. EKSTRADISI HUM.4.4.7. DEPORTASI HUM.4.4.8. KEPOLISIAN ANTAR NEGARA HUM.4.4.9. PEMBERANTASAN KEJAHATAN ANTAR NEG
HUM.5.
HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA DAN BADAN PEMERINTAH HUM.5.1. HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA PEMERINTAH HUM.5.2. HUBUNGAN DENGAN ORGANISASI SOSIAL/ LSM HUM.5.3. HUBUNGAN DENGAN PERUSAHAAN HUM.5.4. HUBUNGAN DENGAN PERGURUAN TINGGI/ SEKOLAH
1
2
3
4 HUM.5.4.1.
PENDIDIKAN SISTEM GANDA (PSG)/ PRAKT (PKL)
HUM.6.
FORUM KEHUMASAN (BAKORHUMAS/ PERHUMAS) HUM.6.1. HUBUNGAN DENGAN MEDIA MASSA HUM.6.1.1. SIARAN PERS/ KONFERENSI PERS/ PRESS HUM.6.1.2. KUNJUNGAN WARTAWAN/ PELIPUTAN HUM.6.1.3. WAWANCARA
HUM.7.
DENGAR PENDAPAT/ HEARING DPR
HUM.8.
PENYIAPAN MATERI HUM.8.1.
HUM.9.
BAHAN/MATERI PIDATO/SIDANG MPR, DPR, DPD, KABI PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
MEDIA CETAK HUM.9.1. PENERBITAN MAJALAH, BULETIN, KORAN DAN JURNA
HUM.10. PUBLIKASI HUM.10.1. HUM.10.2. HUM.10.3. HUM.10.4.
MEDIA CETAK MEDIA ELEKTRONIK PAMERAN/ SAYEMBARA/ LOMBA/ FESTIVAL PEMBUATAN SPANDUK DAN IKLAN
HUM.11. PENGHARGAAN/ TANDA KENANG-KENANGAN HUM.11.1 MASYARAKAT HUM.12. LAIN-LAIN
HUM.12.1. UCAPAN TERIMA KASIH, UCAPAN SELAMAT, UCAPAN B PERMOHONAN MAAF
PENGAWASAN
WAS.
WAS.1.
RENCANA PENGAWASAN WAS.1.1. RENCANA STRATEGIS PENGAWASAN WAS.1.2. RENCANA KERJA TAHUNAN WAS.1.3. RENCANA KINERJA TAHUNAN WAS.1.4. PENETAPAN KINERJA TAHUNAN WAS.1.5. RAKOR PENGAWASAN TINGKAT NASIONAL
WAS.2.
WAS.2.1.
LAPORAN HASIL AUDIT (LHA), LAPORAN HASIL PEMER HASIL PEMERIKSAAN OPERASIONAL (LHPO), LAPORA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN (LAI), YANG
WAS.2.2.
LAPORAN HASIL AUDIT (LHA), LAPORAN HASIL PEMER HASIL PEMERIKSAAN OPERASIONAL (LHPO), LAPORA LAPORAN AKUNTAN (LA), LAPORAN AUDITOR
WAS.2.3. WAS.2.4. WAS.2.5. WAS.2.6. WAS.5.7. WAS.5.8.
LAPORAN HASIL AUDIT INVESTIGASI (LHA), YANG MEN TINDAK PIDANA KORUPSI (TPK) DAN MEMERLUKAN TI LAPORAN PERKEMBANGAN PENANGANAN SURAT PEN LAPORAN PEMUTAKHIRAN DATA LAPORAN PERKEMBANGAN BARANG MILIK NEGARA LAPORAN KEGIATAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN L DAN REVIEW DEPARTEMEN / LPND GOOD CORPORATE GEVERNANCE ( GCG)
1
2
KETATAUSAHAAN & TUK. RUMAH TANGGA
3
4
TUK.1.
TELEKOMUNIKASI TUK.1.1. TELEPON TUK.1.2. RADIO TUK.1.3. TELEX TUK.1.4. TV KABEL TUK.1.5. INTERNET
TUK.2.
PERJALANAN DINAS TUK.2.1. DALAM NEGERI TUK.2.2. LUAR NEGERI
TUK.3.
ISTRASI TUK.3.1. FASILITAS KANTOR TUK.3.1.1. RUANG TUK.3.1.2. GEDUNG TUK.3.1.3. KENDARAAN TUK.3.1.4. WISMA TUK.3.1.5. RUMAH DINAS TUK.3.2. KONSUMSI DAN AKOMODASI TUK.3.3. PENGURUSAN KENDARAAN DINAS TUK.3.4. PENGELOLAAN PARKIR TUK.3.5. PAKAIAN DINAS, SATPAM, PETUGAS KEBERSIHAN, DA TUK.3.6. CAP DINAS DAN PAPAN NAMA ORGANISASI TUK.3.7. REPRODUKSI DAN PERCETAKAN
TUK.4.
RISALAH/ NOTULEN RAPAT TUK.4.1. RAPAT STAF TUK.4.2. RAPAT PIMPINAN
TUK.5.
PEMELIHARAAN GEDUNG DAN TAMAN TUK.5.1. PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN TUK.5.2. PENGURUSAN KEHILANGAN DAN MASALAH KENDARA TUK.5.3. PERTAMANAN/ LANDSCAPING TUK.5.4. PENGHIJAUAN
TUK.6.
PENGELOLAAN JARINGAN LISTRIK, AIR, TELEPON DAN KOMPUTE TUK.6.1. PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN TUK.6.2. PEMASANGAN
TUK.7.
KETERTIBAN DAN KEAMANAN TUK.7.1.
KEARSIPAN
SIP.
SIP.1.
PENGAMANAN, PENJAGAAN DAN PENGAWALAN RERH KANTOR DAN RUMAH DINAS. TUK.7.1.1. DAFTAR SATUAN PENGAMANAN TUK.7.1.2. DAFTAR JAGA. DAFTAR PIKET TUK.7.1.3. CATATAN GANGGUAN/ PELANGGARAN/ KEJ TUK.7.1.4. SURAT IJIN KELUAR MASUK ORANG ATAU B
ISTRASI PERSURATAN SIP.1.1. ISTRASI PERSURATAN SIP.1.2. PENYIMPANAN DAN PEMELIHARAAN ARSIP SIP.1.3. JADWAL RETENSI ARSIP (JRA) SIP.1.4. LAYANAN ARSIP (PEMINJAMAN DAN PENGGUNAAN AR
1
2
3
4 SIP.1.5.
KEPUSTAKAAN
PTK.
PEMBENAHAN ARSIP
SIP.2.
PENYUSUTAN ARSIP SIP.2.1. PEMINDAHAN ARSIP INAKTIF SIP.2.2. PEMUSNAHAN ARSIP YANG TIDAK BERNILAI GUNA SIP.2.3. PENYERAHAN ARSIP STATIS
SIP.3.
PEMBINAAN KEARSIPAN SIP.3.1. APRESIASI/ SOSIALISASI/ PENYULUHAN KEARSIPAN SIP.3.2. BIMBINGAN TEKNIS SIP.3.3. SUPERVISI DAN MONITORING SIP.3.4. ASISTENSI
SIP.4.
ARSIP SANDI SIP.4.1. PENGELOLAAN ARSIP SANDI SIP.4.1.1. KOMUNIKASI KEDINASAN BIASA SIP.4.1.2. KOMUNIKASI KEDINASAN DALAM BENTUK SIP.4.1.3. TRANSLITERASI SANDI SIP.4.1.4. KAWAT SANDI
PTK.1.
PENYIMPANAN DEPOSIT BAHAN PUSTAKA PTK.1.1. BUKTI PENERIMAAN KOLEKSI BAHAN PUSTAKA DEPOS PTK.1.2. ISTRASI PENGOLAHAN DEPOSIT BAHAN PUSTA
PTK.2.
PENGADAAN DAN PENGOLAHAN BAHAN PUSTAKA PTK.2.1. BUKU INDOK KOLEKSI PTK.2.2. DAFTAR BUKU TERSELEKSI PTK.2.3. DAFTAR BUKU DALAM PEMESANAN PTK.2.4. DAFTAR BUKU DALAM PEMESANAN PTK.2.5. DAFTAR PENERIMAAN BAHAN PUSTAKA HASIL PEMBE HIBAH PTK.2.6. DAFTAR PENGIRIMAN BAHAN PUSTAKA SURPLUS PTK.2.7. LEMBAR KERJA PENGOLAHAN BP (BURAM, PENGKATA PTK.2.8. SHELT LIST/ JAJARAN KARTU UTAMA (MASTER LIST) PTK.2.9. DAFTAR TAMBAHAN BUKU (ASSESION LIST) PTK.2.10. DAFTAR JAJARAN KENDALI (SUBYEK DAN PENGARAN PTK.2.11. DAFTAR BAHAN SEJARAH
PTK.3.
LAYANAN JASA PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI PTK.3.1. DATA DAN STATISTIK ANGGOTA PENGUNJUNG DAN PE PUSTAKA PTK.3.2. PERTANYAAN RUJUKAN DAN JAWABAN
PTK.4.
PRESERVASI BAHAN PUSTAKA PTK.4.1. SURVEI KONDISI BAHAN PUSTAKA PTK.4.2. REPROGRAFI BAHAN PUSTAKA
PTK.5.
PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PTK.5.1. BIMBINGAN TEKNIS PTK.5.2. PENYULUHAN PTK.5.3. SOSIALISASI
PTK.6.
SEJARAH
1
2
3
4 PTK.6.1. PTK.6.2. PTK.6.3. PTK.6.4.
PENELITIAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
LIT.
DIK.
PELACAKAN SEJARAH PENULISAN SEJARAH DOKUMENTASI SEJARAH PENYAJIAN SEJARAH
LIT.1.
PERSIAPAN LIT.1.1. PENYUSUNAN RENCANA KERJA LIT.1.2. PENYUSUNAN TOR/ PROPOSAL LIT.1.3. PEMBENTUKAN TIM LIT.1.4. SUPERVISI
LIT.2.
HASIL LIT.2.1. LIT.2.2.
PENELITIAN PENGKAJIAN DAN STRATEGI
LIT.3.
SOSIALISASI DAN DESIMINASI LIT.3.1. HASIL PENELITIAN LIT.3.2. HASIL PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN LIT.3.3. IMPLEMENTASI HASIL PENGEMBANGAN
LIT.4.
BIMBINGAN TEKNIS LIT.4.1. PENELITIAN LIT.4.2. PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN
LIT.5.
SEMINAR, LOKAKARYA, TEMUKARYA, WORKSHOP
LIT.6.
DATA DAN INFORMASI LIT.6.1. DATA LIT.6.2. STATISTIK LIT.6.3. JURNAL HASIL PENELITIAN/ PENGKAJIAN
LIT.7.
EVALUASI
DIK.1.
PERANGKAT LUNAK DIK.1.1. PEDOMAN-PEDOMAN KEDIKLATAN DIK.1.2. KURIKULUM-KURIKULUM DIKLAT DIK.1.3. MODUL-MODUL DIKLAT DIK.1.4. PANDUAN FASILITATOR
DIK.2.
PENYELENGGARAAN DIKLAT DIK.2.1. PENDIDIKAN PEMBENTUKAN DIK.2.2. PENDIDIKAN PENGEMBANGAN DIK.2.3. PENDIDIKAN KEJURUAN DIK.2.4. PENDIDIKAN PRAJABATAN DIK.2.5. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN DIK.2.6. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN LAINNYA
DIK.3.
NOTULEN
DIK.4.
AKREDITASI LEMBAGA DIKLAT DIK.4.1. SURAT PERMOHONAN AKREDITASI DIK.4.2. LAPORAN HASIL VERIFIKASI LAPANGAN
1
2
3
4 DIK.4.3. DIK.4.4. DIK.4.5. DIK.4.6. DIK.4.7.
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
TIK.
BERITA ACARA VERIFIKASI LAPANGAN BERITA ACARA RAPAT TIM PENILAI SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN AKREDITASI SERTIFIKAT AKREDITASI LAPORAN AKREDITASI LEMBAGA DIKLAT
DIK.5.
SERTIFIKASI SDM KEDIKLATAN DIK.5.1. SURAT PERMOHONAN SERTIFIKASI DIK.5.2. LAPORAN HASIL VERIFIKASI LAPANGAN DIK.5.3. BERITA ACARA RAPAT VERIFIKASI DIK.5.4. BERITA ACARA RAPAT TIM PENILAI DIK.5.5. SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN SERTIFIKASI DIK.5.6. SERTIFIKAT SERTIFIKASI DIK.5.7. LAPORAN SERTIFIKASI INDIVIDUAL
DIK.6.
SISTEM INFORMASI DIKLAT DIK.6.1. DATA LEMBAGA DIKLAT DIK.6.2. DATA PRASARANA DIKLAT DIK.6.3. DATA SARANA DIKLAT DIK.6.4. DATA PENYELENGGARA DIKLAT DIK.6.5. DATA WIDYAISWARA DIK.6.6. DATA PROGRAM DIKLAT
DIK.7.
REGISTRASI SERTIFIKAT/ STTPL DIK.7.1. SURAT PERMOHONAN KODE REGISTRASI DIK.7.2. BUKU REGISTRASI DIK.7.3. SURAT PENYAMPAIAN KODE REGISTRASI
DIK.8.
PERENCANAAN DIK.8.1. TAHUNAN DIK.8.2. PENYELENGGARAAN DIKLAT DIK.8.2.1. SURAT PEMANGGILAN PESERTA DIK.8.2.2. SURAT KEPUTUSAN TIM PENYELENGGARA DIK.8.2.3. SURAT KEPUTUSAN TIM PENGAJAR DIKLAT DIK.8.2.4. PANDUAN DIKLAT DIK.8.2.5. LAPORAN PANITIA PENYELENGGARA DIKLA DIK.8.2.6. SAMBUTAN PEMBUKAAN PENYELENGGARA DIK.8.2.7. DAFTAR PESERTA DIKLAT DIK.8.2.8. DAFTA AJAR DIKLAT DIK.8.2.9. DAFTAR HADIR PESERTA DIKLAT DIK.8.2.10. DAFTAR HADIR WIDYAISWARA DIK.8.2.11 FORMULIR EVALUASI WIDYAISWARA DIK.8.2.12. HASIL FORMULASI EVALUASI PESERTA DIK DIK.8.2.13. SERTIFIKAT/ STTPL DIK.8.2.14. SAMBUTAN PENUTUPAN DIKLAT
DIK.9.
LAPORAN DAN EVALUASI DIK.9.1. DIKLAT DIK.9.2. ALUMNI PASCA DIKLAT
TIK.1.
RENCANA STRATEGIS / MASTER PLAN PEMBANGUNAN SISTEM IN
TIK.2.
DOKUMENTASI IMPLEMENTASI
1
2
3
4 TIK.2.1. TIK.2.2. TIK.2.3.
TIK.3.
PEREKAMAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA TIK.3.1. FORMULIR ISIAN TIK.3.2. DAFTAR PETUGAS PEREKAMAN TIK.3.3. JADWAL PELAKSANAAN TIK.3.4. LAPORAN HASIL PEREKAMAN DAN PEMUTAKHIRAN DA
TIK.4.
MIGRASI SISTEM APLIKASI DAN DATA TIK.4.1. PERENCANAAN MIGRASI TIK.4.2. PELAKSANAAN MIGRASI TIK.4.3. BERITA ACARA KEGIATAN MIGRASI TIK.4.4. DAFTAR SISTEM APLIKASI DAN DATA YANG DIMIGRASI TIK.4.5. LAPORAN HASIL MIGRASI
TIK.5.
DOKUMEN HOSTING TIK.5.1. FORMULIR PERMINTAAN HOSTING TIK.5.2. LAPORAN HASIL UJI KELAYAKAN TIK.5.3. LAPORAN PELAKSANAAN HOSTING
TIK.6.
LAYANAN BACK UP DATA DIGITAL
TIK.7.
KOMUNIKASI DAN ELEKTRONIK TIK.7.1. KOMLEK DAN DATA TIK.7.2. KOMUNIKASI NON ELEKTRONIKA TIK.7.3. KOMUNIKASI NON KOMUNIKASI TIK.7.4. RADAR TIK.7.5. FREKUENSI TIK.7.6. JARINGAN DAN ISNTALASI KOMLEK TIK.7.7. KOMLEK TIK.7.8. MONITOR/ PENYADAPAN TIK.7.9. PENGAMATAN TIK.7.10. KOMUNIKASI SATELIT TIK.7.11. PERANG ELEKTRONIK TIK.7.12. KONVEKSI DAN PERATURAN KOMLEK
TIK.8.
SISTEM TIK.8.1. TIK.8.2. TIK.8.3.
SISTEM OPERASI SISTEM PEMBINAAN SISTEM INFORMASI PEMBINAAN
DATA TIK.9.1. TIK.9.2. TIK.9.3.
PENGUMPULAN PENGOLAHAN PENYAJIAN
TIK.9.
INTELEJEN
IPP.
SISTEM INFORMASI SISTEM APLIKASI INFRASTRUKTUR
IPP.1.
POLITIK IPP.1.1
PENYELIDIKAN IPP.1.1.1. LEMBAGA TERTINGGI NEGARA (MPR) IPP.1.1.2. LEMBAGA TINGGI NEGARA (PRESIDEN, DPR IPP.1.1.3. DEPARTEMEN/ LEMBAGA PEMERINTAH NO
1
2
3
4 IPP.1.1.4. IPP.1.1.5. IPP.1.1.6. IPP.1.1.7. IPP.1.1.8. IPP.1.1.9. IPP.1.1.10. IPP.1.1.11. IPP.1.1.12. IPP.1.1.13. IPP.1.1.14.
IPP.2.
APARATUR NEGARA ORGANISASI MASYARAKAT LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KELOMPOK EKSTRIM DAN RADIKAL KELOMPOK SEPARATIS MEDIA MASSA (ELEKTRONIK, MEDIA CETAK HAK ASASI MANUSIA (HAM) HASIL PENGAMANAN GENOCIDE HASIL LIDIK
IPP.1.2.
PENGAMANAN IPP.1.2.1. LEMBAGA TERTINGGI NEGARA (MPR) IPP.1.2.2. LEMBAGA TINGGI NEGARA (PRESIDEN, DPR IPP.1.2.3. DEPARTEMEN/ LEMBAGA PEMERINTAH NO IPP.1.2.4. APARATUR NEGARA IPP.1.2.5. PARTAI POLITIK IPP.1.2.6. ORGANISASI MASYARAKAT IPP.1.2.7. LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT IPP.1.2.8. KOMISI PEMILIHAN UMUM IPP.1.2.9. KELOMPOK EKSTRIM DAN RADIKAL IPP.1.2.10. KELOMPOK SEPARATIS IPP.1.2.11. MEDIA MASSA (ELEKTRONIK, MEDIA CETAK IPP.1.2.12. HAK ASASI MANUSIA (HAM) IPP.1.2.13. HASIL PENGAMANAN
IPP.1.3.
PENGGALANGAN IPP.1.3.1. LEMBAGA TERTINGGI NEGARA (MPR) IPP.1.3.2. LEMBAGA TINGGI NEGARA (PRESIDEN, DPR IPP.1.3.3. DEPARTEMEN/ LEMBAGA PEMERINTAH NO IPP.1.3.4. APARATUR NEGARA IPP.1.3.5. PARTAI POLITIK IPP.1.3.6. ORGANISASI MASYARAKAT IPP.1.3.7. LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT IPP.1.3.8. KOMISI PEMILIHAN UMUM IPP.1.3.9. KELOMPOK EKSTRIM DAN RADIKAL IPP.1.3.10. KELOMPOK SEPARATIS IPP.1.3.11. MEDIA MASSA (ELEKTRONIK, MEDIA CETAK IPP.1.3.12. HAK ASASI MANUSIA (HAM) IPP.1.3.13. GENOCIDE IPP.1.3.14. HASIL PENGGALANGAN
EKONOMI IPP.2.1. PENYELIDIKAN IPP.2.1.1. MONETER IPP.2.1.2. PERBANKAN IPP.2.1.3. INVESTASI IPP.2.1.4. PERPAJAKAN IPP.2.1.5. INDUSTRI IPP.2.1.6. PERDAGANGAN IPP.2.1.7. PENYELUNDUPAN MANUSIA IPP.2.1.8. KOPERASI IPP.2.1.9. USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM)
1
2
3
4 IPP.2.1.10. IPP.2.1.11. IPP.2.1.12. IPP.2.1.13. IPP.2.1.14. IPP.2.1.15. IPP.2.1.16. IPP.2.1.17. IPP.2.1.18. IPP.2.1.19. IPP.2.1.20. IPP.2.1.21. IPP.2.1.22. IPP.2.1.23. IPP.2.1.24.
PERTANIAN KEHUTANAN KELAUTAN PERTAMBANGAN ENERGI PARIWISATA PERHUBUNGAN TELEKOMUNIKASI ILLEGAL LOGGING ILLEGAL FISHING ILLEGAL MINING ILEGAL OPL ILEGAL IPAL HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) HASIL PENYELIDIKAN
IPP.2.2.
PENGAMANAN IPP.2.2.1. MONETER IPP.2.2.2. PERBANKAN IPP.2.2.3. INVESTASI IPP.2.2.4. PERPAJAKAN IPP.2.2.5. INDUSTRI IPP.2.2.6. PERDAGANGAN IPP.2.2.7. PENYELUNDUPAN MANUSIA IPP.2.2.8. KOPERASI IPP.2.2.9. USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) IPP.2.2.10. PERTANIAN IPP.2.2.11. KEHUTANAN IPP.2.2.12. KELAUTAN IPP.2.2.13. PERTAMBANGAN IPP.2.2.14. ENERGI IPP.2.2.15. PARIWISATA IPP.2.2.16. PERHUBUNGAN IPP.2.2.17. TELEKOMUNIKASI IPP.2.2.18. ILLEGAL LOGGING IPP.2.2.19. ILLEGAL FISHING IPP.2.2.20. ILLEGAL MINING IPP.2.2.21. ILEGAL OPL IPP.2.2.22. ILEGAL IPAL IPP.2.2.23. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) IPP.2.2.24. HASIL PENGGALANGAN
IPP.2.3.
PENGGALANGAN IPP.2.3.1. MONETER IPP.2.3.2. PERBANKAN IPP.2.3.3. INVESTASI IPP.2.3.4. PERPAJAKAN IPP.2.3.5. INDUSTRI IPP.2.3.6. PERDAGANGAN IPP.2.3.7. PENYELUNDUPAN MANUSIA IPP.2.3.8. KOPERASI IPP.2.3.9. USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) IPP.2.3.10. PERTANIAN IPP.2.3.11. KEHUTANAN
1
2
3
4 IPP.2.3.12. IPP.2.3.13. IPP.2.3.14. IPP.2.3.15. IPP.2.3.16. IPP.2.3.17. IPP.2.3.18. IPP.2.3.19. IPP.2.3.20. IPP.2.3.21. IPP.2.3.22. IPP.2.3.23. IPP.2.3.24.
IPP.3.
KELAUTAN PERTAMBANGAN ENERGI PARIWISATA PERHUBUNGAN TELEKOMUNIKASI ILLEGAL LOGGING ILLEGAL FISHING ILLEGAL MINING ILEGAL OPL ILEGAL IPAL HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) HASIL PENGGALANGAN
SOSIAL BUDAYA IPP.3.1. PENYELIDIKAN IPP.3.1.1. AGAMA IPP.3.1.2. ALIRAN KEPERCAYAAN IPP.3.1.3. BUDAYA IPP.3.1.4. KEPENDUDUKAN IPP.3.1.5. TRANSMIGRASI IPP.3.1.6. KEGIATAN MASYARAKAT IPP.3.1.7. UNJUK RASA IPP.3.1.8. BENCANA ALAM IPP.3.1.9. LINGKUNGAN HIDUP IPP.3.1.10. HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN IPP.3.1.11. ILMU PENGETAHUAN IPP.3.1.12. TEKNOLOGI IPP.3.1.13. PENDIDIKAN IPP.3.1.14. PERTAHANAN IPP.3.1.15. PENYAKIT MASYARAKAT IPP.3.1.16. TENAGA KERJA/ BURUH IPP.3.1.17. PENGANGGURAN IPP.3.1.18. PARIWISATA IPP.3.1.19. HASIL PENYELIDIKAN IPP.3.2.
PENGAMANAN IPP.3.2.1. AGAMA IPP.3.2.2. ALIRAN KEPERCAYAAN IPP.3.2.3. BUDAYA IPP.3.2.4. KEPENDUDUKAN IPP.3.2.5. TRANSMIGRASI IPP.3.2.6. KEGIATAN MASYARAKAT IPP.3.2.7. UNJUK RASA IPP.3.2.8. BENCANA ALAM IPP.3.2.9. LINGKUNGAN HIDUP IPP.3.2.10. HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN IPP.3.2.11. ILMU PENGETAHUAN IPP.3.2.12. TEKNOLOGI IPP.3.2.13. PENDIDIKAN IPP.3.2.14. PERTAHANAN IPP.3.2.15. PENYAKIT MASYARAKAT IPP.3.2.16. TENAGA KERJA/ BURUH IPP.3.2.17. PENGANGGURAN
1
2
3
4 IPP.3.2.18. PARIWISATA IPP.3.2.19. HASIL PENGAMANAN IPP.3.3.
RESERSE
RES.
PENGGALANGAN IPP.3.3.1. AGAMA IPP.3.3.2. ALIRAN KEPERCAYAAN IPP.3.3.3. BUDAYA IPP.3.3.4. KEPENDUDUKAN IPP.3.3.5. TRANSMIGRASI IPP.3.3.6. KEGIATAN MASYARAKAT IPP.3.3.7. UNJUK RASA IPP.3.3.8. BENCANA ALAM IPP.3.3.9. LINGKUNGAN HIDUP IPP.3.3.10. HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN IPP.3.3.11. ILMU PENGETAHUAN IPP.3.3.12. TEKNOLOGI IPP.3.3.13. PENDIDIKAN IPP.3.3.14. PERTAHANAN IPP.3.3.15. PENYAKIT MASYARAKAT IPP.3.3.16. TENAGA KERJA/ BURUH IPP.3.3.17. PENGANGGURAN IPP.3.3.18. PARIWISATA IPP.3.3.19. HASIL PENGAMANAN
IPP.4.
TEKONOLOGI IPP.4.1. PERENCANAAN PENGEMBANGAN TEKONOLOGI IPP.4.2. PEMBINAAN KEPADA PENGGUNA IPP.4.3. PELAKSANAAN PENGGUNAAN TEKONOLOGI IPP.4.4. PENGAWASAN TERHADAP PENGGUNAAN TEKNOLOGI
IPP.5.
SANDI IPP.5.1. IPP.5.2. IPP.5.3. IPP.5.4.
RUMUSAN INFO RAHASIA PELAKSANAAN KEGIATAN SANDI PENGAWASAN KEGIATAN SANDI KAWA SANDI
IPP.6.
ANALISA DAN EVALUASI (ANEV) IPP.6.1. POLITIK IPP.6.2. EKONOMI IPP.6.3. SOSIA DAN BIDAYA
RES.1.
UMUM RES.1.1.
RES.1.2. RES.1.3. RES.1.4. RES.1.5. RES.1.6. RES.1.7. RES.1.8.
SEPARATIS RES.1.1.1. SARA RES.1.1.2. TOKOH MASYARAKAT (TOMAS) RES.1.1.3. ORGANISASI MASYARAKAT (ORMAS) PERTAHANAN PENYELUNDUPAN PERKOSAAN PENCULIKAN PENGANIAYAAN PEMBUNUHAN PENCURIAN
1
2
3
RES.2.
RES.3.
RES.4.
4 RES.1.9. RES.1.10. RES.1.11. RES.1.12. RES.1.13. RES.1.14. RES.1.15. RES.1.16. RES.1.17. RES.1.18. RES.1.19. RES.1.20. RES.1.21. RES.1.22. RES.1.23. RES.1.24.
PEMALSUAN DOKUMEN PENGERUSAKAN PENIPUAN DAN PENGGELAPAN PERJUDIAN PEMBAKARAN DAN KEBAKARAN PENCEMARAN NAMA BAIK TRAFFICKING IB PERSON (PENYELUNDUPAN MANUSIA PEOPLE SMUGLING (PERDAGANGAN MANUSIA) SENPI HANDAK PENCEMARAN DAN FITNAH PEMERASAN KERUSUHAN MASAL KEJAHATAN PENERBANGAN KEJAHATAN DI LAUT BEBAS HAM LAIN-LAIN
EKSKUS RES.2.1. RES.2.2. RES.2.3. RES.2.4. RES.2.5. RES.2.6.
INDUSTRI PERDAGANGAN PERBANKAN PAJAK UANG DAN DOKUMEN PALSU CYBER CRIME MONEY LAUNDRYING
KORUPSI RES.3.1. RES.3.2. RES.3.3. RES.3.4. RES.3.5.
DANA BANTUAN DANA USAHA NEGARA DANA PEMERINTAH DANA KREDIT DAN USAHA DANA PROYEK DAN PEMBANGUNAN
NARKOBA RES.4.1. RES.4.2. RES.4.3. RES.4.4.
PSYCO TROPICA NARKOTIKA BAHAN BERBAHAYA PREKUSOR
RES.5.
TP TERTENTU RES.5.1. INDUSTRI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN RES.5.2. SMBER DAYA DAN LISTRIK RES.5.3. LINGKUNGAN HIDUP RES.5.4. ILLEGAL FISHING RES.5.5. ILLEGAL MINING RES.5.6. ILLEGAL LOGGING
RES.6.
DENSUS RES.6.1. RES.6.2.
TERORISME BOM
ANALISIS RES.7.1. RES.7.2. RES.7.3.
ANALISA DAN EVALUASI PELAKSANAAN PENYIDIKAN PENGEMBANGAN LITERATUR YANG TERKAIT DENGAN ANALISA KEJAHATAN ANTAR NEGARA (PKAN/TNCC)
RES.7.
1
2
3
4 RES.7.4. RES.7.5.
LAPORAN MASYARAKAT DAN PENGADUAN MASYARAK PENGAWASAN PENYIDIKAN
RES.8.
IDENTIFIKASI RES.8.1. AFIS (AUTOMATIC FINGER PRINT INDETIFICATION SYS RES.8.2. DAKTILOSKOPI KRIMINAL RES.8.3. DAKTILOSKOPI UMUM RES.8.4. FOTOGRAFI KEPOLISIAN
RES.9.
LABFOR RES.9.1.
INSTALASI FORENSIK DOKUMEN DAN UANG PALSU FORENSIK BALISTIK DAN METALURGI FORENSIK FISIKA FORENSIK KIMIA BIOLOGI FORENSIK
RES.10. KORWAS PPNS RES.10.1. BANTUAN PEMBINAAN RES.10.2. BANTUAN PENYIDIKAN
PENGAMANAN
PAM.
PAM.1.
OBYEK VITNAS ( VITAL NASIONAL ) PAM.1. PERUSAHAAN (BUMN) PAM.1.1. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA PAM.1.2. PERCETAKAN UANG NEGARA REPUBLIK IN PAM.1.3. PERTAMINA PAM.1.4. PERUSAHAAN TELEKOMUNIKASI PAM.1.5. BP MIGAS PAM.1.6. PERTAMBANGAN PAM.1.7. PERINDUSTRIAN PAM.1.8. BANDAR UDARA PAM.1.9. PELABUHAN PAM.2. KANTOR KEDUTAAN BESAR PAM.3. LAINNYA
PAM.2.
OBYEK VIP/ VVIP PAM.2.1. CAPRES DAN CAWAPRES PAM.2.2. MENTERI DAN SETINGKAT MENTERI PAM.2.3. DUTA BESAR PAM.2.4. KEPALA DAERAH
PAM.3.
OBYEK KHUSUS PAM.3.1. TKI PAM.3.2. UNJUK RASA PAM.3.3. LAINNYA
PAM.4.
PARIWISATA PAM.4.1. OBYEK WISATA PAM.4.2. WISATAWAN ASING DAN LOKAL PAM.4.3. TEMPAT PENGINAPAN PAM.4.4. TEMPAT LAINNYA
PAM.5.
SAMAPTA KEPOLISIAN PAM.5.1. PATROLI
1
2
3
4 PAM.5.1.1. DARAT PAM.5.1.2. AIR PAM.5.1.3 UDARA
OPERASI
OPS.
PAM.5.2.
SAR PAM.5.2.1. DARAT PAM.5.2.2. AIR PAM.5.2.3. UDARA
PAM.5.3.
SATWA PAM.5.3.1. PAWANG PAM.5.3.2. SATWA
PAM.6.
LATIHAN PENDUKUNG OPERASI PAM.6.1. PASUKAN HURU HARA PAM.6.2. SEARCH AND RESCUE (SAR) PAM.6.3. PENJNAKAN BOM PAM.6.4. PERLAWANAN ANTI TEROR PAM.6.5. RESERSE MOBIL PAM.6.6. GERILYA ANTI GERILYA PAM.6.7. KIMIA BIOLOGI DAN RADIOAKTIF PAM.6.8. POLISI MASYARAKAT
OPS.1
KEPOLISIAN OPS.1.1. TERPUSAT OPS.1.1.1. OPERASI MANTAP BRATA OPS.1.1.2. OPERASI LIRA OPS.1.1.3. OPERASI JARING NATUNA OPS.1.2. KEWILAYAHAN KENDALI PUSAT OPS.1.2.1. OPERASI SIKAT RENCONG OPS.1.2.2. OPERASI BUNAKEN SAMRAT OPS.1.2.3. OPERASI KETUPAT OPS.1.2.4. OPERASI LILIN OPS.1.3. KEWILAYAHAN (PERASI MASING-MASING WILAYAH)
OPS.2.
KONTINJENSI OPS.2.1. BENCANA ALAM OPS.2.2. KEBAKARAN
OPS.3.
KERJASAMA OPS.3.1. LUAR NEGERI OPS.3.1.1. AMAN MALINDO OPS.3.1.2. PASUKAN PBB OPS.3.1.3. MOU OPS.3.1.4. AMOLE OPS.3.2. DALAM NEGERI OPS.3.2.1. LINTAS SEKTORAL OPS.3.2.2. LINTAS REGIONAL
OPS.4.
BINMAS OPS.4.1. OPS.4.2. OPS.4.3.
KEPOLISIAN MASYARAKAT REMAJA, WANITA DAN ANAK KEAMANAN SWAKARSA
1
2
3
4 OPS.4.4. OPS.4.5.
PELAYANAN
YAN
YAN1.
YAN.2.
KESEHATAN
KES.
TUNA SUSILA KEAMANAN DAN KETERTIBAN
REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI YAN.1.1. SIM YAN.1.1.1. A YAN.1.1.2. A-UMUM YAN.1.1.3. B YAN.1.1.4. B-1 YAN.1.1.5. B-2 YAN.1.1.6. B-UMUM YAN.1.1.7. C YAN.1.2.
STNK YAN.1.2.1. RODA 2 YAN.1.2.2. RODA 4 YAN.1.2.3. LEBIH DARI RODA 4
YAN.1.3.
BPKP (SSB) YAN.1.3.1. RODA 2 YAN.1.3.2. RODA 4 YAN.1.3.3. LEBIH DARI RODA 4
PERIJINAN YAN.2.1. YAN.2.2. YAN.2.3. YAN.2.4. YAN.2.5. YAN.2.6. YAN.2.7. YAN.2.8. YAN.2.9. YAN.2.10. YAN.2.11. YAN.2.12. YAN.2.13. YAN.2.14.
SURAT IZIN KERAMAIAN SURAT TANDA TERIMA PEMBERITAHUAN (STTP) SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) SURAT KETERANGAN SURAT TANDA MELAPOR SURAT KETERANGAN LAPOR DIRI SURAT IZIN SENJATA API SURAT IZIN SENJATA KARET SURAT IZIN SENJATA GAS SURAT IZIN MEMBAWA HANDAK SURAT IJIN MENYIMPAN HANDAK SURAT IZIN MENGGUNAKAN HANDAK SURAT IZIN MENGGUNAKAN BAHAN KIMIA SURAT IZIN LAINNYA
YAN.3.
INFORMASI YAN.3.1. INFOKRIM INFOLANTAS (JALUR LALU LINTAS) INFO RANMOR (PENDATAAN KENDARAAN BERMOTOR INFOLAKA ( KECELAKAAN DARAT) UMUM
KES.1. KES.2. KES.3.
PEMBINAAN KESEHATAN PENCEGAHAN PENYAKIT PEMERIKSAAN KES.3.1. PEMERIKSAAN RUTIN KES.3.2. PEMERIKSAAN BERKALA PENGOBATAN
KES.4.
1
2
3 KES.5. KES.6. KES.7. KES.8. KES.9. KES.10. KES.11. KES.12. KES.13. KES.14. KES.15. KES.16. KES.17. KES.18. KES.19. KES.20. KES.21. KES.22. KES.23.
PEMBNAAN
BIN.
4 PERAWATAN REHABILITASI KESEHATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR / WABAH KESEHATAN LINGKUNGAN POLIKLINIK APOTEK OBAT-OBATAN LABORATORIUM KELUARGA BERENCANA KESEHATAN IBU DAN ANAK KESEHATAN KHUSUS GIZI SANATORIUM POS KESEHATAN EVAKUASI MEDIS TRANFUSI/ DONOR DARAH KESEHATAN HEWAN RUMAH SAKIT PSIKOLOGI KES.23.1. KONSULTASI KES.23.2. REKOMENDASI
BIN.1.
PEMBINAAN MENTAL BIN.1.1. AGAMA ISLAM BIN.1.2. AGAMA KATOLIK BIN.1.3. AGAMA KRISTEN PROTESTAN BIN.1.4. AGAMA HINDU BIN.1.5. AGAMA BUDHA BIN.1.6. SANTIAJI BIN.1.7. SANTIKARMA BIN.1.8. PEMBINAAN TRADISI BIN.1.9. ALIRAN KEPERCAYAAN
BIN.2.
PEMBINAAN JASMANI BIN.2.1. OLAH RAGA UMUM BIN.2.2. OLAH RAGA KHUSUS BIN.2.3. OLAH RAGA REKREASI BIN.2.4. KESAMAPTAAN JASMANI
TERPADU)
NASAN ( UPACARA, PELANTIKAN,
BAGA/ INSTANSI UAR NEGERI PINAN LEMBAGA/ INSTANSI ABAT LAIN/ PEGAWAI PEJABAT
BAGA/ INSTANSI
N INFORMASI KELEMBAGAAN
AT
M S
N
DAN TEKNOLOGI TIHAN
GARA HATAN ANTAR NEGARA
ADAN PEMERINTAH/ INSTANSI ERINTAH SOSIAL/ LSM N TINGGI/ SEKOLAH
ANDA (PSG)/ PRAKTEK KERJA LAPANGAN
MAS) A ENSI PERS/ PRESS RELEASE N/ PELIPUTAN
PR, DPR, DPD, KABINET, DPRP, MUSPIDA
KORAN DAN JURNAL
ESTIVAL
ELAMAT, UCAPAN BELASUNGKAWA,
AN
SIONAL
ORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP), LAPORAN AL (LHPO), LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE), LAI), YANG
ORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP), LAPORAN AL (LHPO), LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE), N AUDITOR
SI (LHA), YANG MENGANDUNG UNSUR N MEMERLUKAN TINDAK LANJUT NGANAN SURAT PENGADUAN MASYARAKAT
NG MILIK NEGARA AN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN ( GCG)
S KEBERSIHAN, DAN PEGAWAI LAINNYA ANISASI
MASALAH KENDARAAN
PON DAN KOMPUTER :
ENGAWALAN RERHADAP PEJABAT,
AMANAN PIKET ELANGGARAN/ KEJADIAN SUK ORANG ATAU BARANG
N ARSIP
N PENGGUNAAN ARSIP)
BERNILAI GUNA
UHAN KEARSIPAN
N BIASA N DALAM BENTUK KODE SANDI
AN PUSTAKA DEPOSIT OSIT BAHAN PUSTAKA
AKA
N N TAKA HASIL PEMBELIAN, HADIAH DEPOSIT,
TAKA SURPLUS BURAM, PENGKATALOGKAN) MA (MASTER LIST) ON LIST) EK DAN PENGARANG)
ASI
NGUNJUNG DAN PEMINJAMAN BAHAN
BAN
BANGAN NGAN
N
HOP
KAJIAN
EMIMPINAN NYA
NGAN
AN
KREDITASI
IKLAT
I NGAN
ERTIFIKASI
STRASI
STRASI
PESERTA PENYELENGGARA DIKLAT PENGAJAR DIKLAT
YELENGGARA DIKLAT N PENYELENGGARAAN DIKLAT AT
A DIKLAT SWARA IDYAISWARA UASI PESERTA DIKLAT
N DIKLAT
NGUNAN SISTEM INFORMASI (SIM)
PEMUTAKHIRAN DATA
TA YANG DIMIGRASI
G
K
EK
EGARA (MPR) RA (PRESIDEN, DPR, MA, BPK) A PEMERINTAH NON DEPARTEMEN
KAT SYARAKAT UM AN RADIKAL
ONIK, MEDIA CETAK) AM)
EGARA (MPR) RA (PRESIDEN, DPR, MA, BPK) A PEMERINTAH NON DEPARTEMEN
KAT SYARAKAT UM AN RADIKAL
ONIK, MEDIA CETAK) AM)
EGARA (MPR) RA (PRESIDEN, DPR, MA, BPK) A PEMERINTAH NON DEPARTEMEN
KAT SYARAKAT UM AN RADIKAL
ONIK, MEDIA CETAK) AM)
USIA
ENGAH (UKM)
TELEKTUAL (HAKI)
USIA
ENGAH (UKM)
TELEKTUAL (HAKI)
USIA
ENGAH (UKM)
TELEKTUAL (HAKI)
T
NG-UNDANGAN
T
T
NG-UNDANGAN
T
T
NG-UNDANGAN
T
TEKONOLOGI
ONOLOGI UNAAN TEKNOLOGI
OMAS) KAT (ORMAS)
UNDUPAN MANUSIA) AN MANUSIA)
N
NSUMEN
NAAN PENYIDIKAN G TERKAIT DENGAN TUGAS BARESKRIM RA (PKAN/TNCC)
GADUAN MASYARAKAT
NDETIFICATION SYSTEM) SIDIK JARI
ENSIK SIK
NEGARA GARA REPUBLIK INDONESIA
MUNIKASI
RI
A
NA
NG MRAT
ASING WILAYAH)
HUAN (STTP) POLISIAN (SKCK)
AK N KIMIA
ARAAN BERMOTOR)
AH
2
3
4 HUK.12.24. HAK RAHASIA DAGANG HUK.12.25. HAK MEREK HUK.12.26. DTLS (DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU)
HUMAS
HUM
HUM.1.
KEPERTOKOAN HUM.1.1. HUM.1.2. HUM.1.3. HUM.1.4.
HUM.1.5.
PENYELENGGARAAN ACARA KEDINASAN ( UPACARA, PERESEMIAN, DAN JAMUAN )
BUKU TAMU AGENDA KEGIATAN PIMPINAN LEMBAGA/ INSTANSI KUNJUNGAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI HUM.1.4.1. KUNJUNGAN DINAS PIMPINAN LEMBAGA/ I HUM.1.4.2. KUNJUNGAN DINAS PEJABAT LAIN/ PEGAW DAFTAR NAMA/ ALAMAT KANTOR/ PEJABAT
HUM.2.
DOKUMENTASI/ LIPUTAN HUM.2.1. KEGIATAN DINAS PIMPINAN ACARA KEDINASAN PERISTIWA-PERISTIWA AGENDA KEGIATAN PIMPINAN LEMBAGA/ INSTANSI
HUM.3.
PENGUMPULAN, PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN INFORMASI KELE HUM.3.1. KLIPING KORAN HUM.3.2. BROSUR/ LEAFLET/ POSTER/ PLAKAT HUM.3.3. PENGUMUMAN PEMBERITAAN HUM.3.4. MAJALAH KELEMBAGAAN HUM.3.5. PENERANGAN HUM.3.4.1. PENERANGAN KE LUAR HUM.3.4.1. PENERANGAN KE DALAM HUM.3.4.2. PENERANGAN TERBATAS HUM.3.4.3. PENERANGAN UMUM HUM.3.4.4. PENERANGAN PASUKAN
HUM.4.
HUBUNGAN INTERNASIONAL HUM.4.1. PERJANJIAN UMUM HUM.4.2. PERJANJIAN BATAS WILAYAH HUM.4.3. PERJANJIAN KEAMANAN HUM.4.4. KERJASAMA HUM.4.4.1. POLITIK HUM.4.4.2. EKONOMI HUM.4.4.3. SOSIAL BUDAYA HUM.4.4.4. ILMIAH, PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI HUM.4.4.5. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUM.4.4.6. EKSTRADISI HUM.4.4.7. DEPORTASI HUM.4.4.8. KEPOLISIAN ANTAR NEGARA HUM.4.4.9. PEMBERANTASAN KEJAHATAN ANTAR NEG
HUM.5.
HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA DAN BADAN PEMERINTAH HUM.5.1. HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA PEMERINTAH HUM.5.2. HUBUNGAN DENGAN ORGANISASI SOSIAL/ LSM HUM.5.3. HUBUNGAN DENGAN PERUSAHAAN HUM.5.4. HUBUNGAN DENGAN PERGURUAN TINGGI/ SEKOLAH
1
2
3
4 HUM.5.4.1.
PENDIDIKAN SISTEM GANDA (PSG)/ PRAKT (PKL)
HUM.6.
FORUM KEHUMASAN (BAKORHUMAS/ PERHUMAS) HUM.6.1. HUBUNGAN DENGAN MEDIA MASSA HUM.6.1.1. SIARAN PERS/ KONFERENSI PERS/ PRESS HUM.6.1.2. KUNJUNGAN WARTAWAN/ PELIPUTAN HUM.6.1.3. WAWANCARA
HUM.7.
DENGAR PENDAPAT/ HEARING DPR
HUM.8.
PENYIAPAN MATERI HUM.8.1.
HUM.9.
BAHAN/MATERI PIDATO/SIDANG MPR, DPR, DPD, KABI PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
MEDIA CETAK HUM.9.1. PENERBITAN MAJALAH, BULETIN, KORAN DAN JURNA
HUM.10. PUBLIKASI HUM.10.1. HUM.10.2. HUM.10.3. HUM.10.4.
MEDIA CETAK MEDIA ELEKTRONIK PAMERAN/ SAYEMBARA/ LOMBA/ FESTIVAL PEMBUATAN SPANDUK DAN IKLAN
HUM.11. PENGHARGAAN/ TANDA KENANG-KENANGAN HUM.11.1 MASYARAKAT HUM.12. LAIN-LAIN
HUM.12.1. UCAPAN TERIMA KASIH, UCAPAN SELAMAT, UCAPAN B PERMOHONAN MAAF
PENGAWASAN
WAS.
WAS.1.
RENCANA PENGAWASAN WAS.1.1. RENCANA STRATEGIS PENGAWASAN WAS.1.2. RENCANA KERJA TAHUNAN WAS.1.3. RENCANA KINERJA TAHUNAN WAS.1.4. PENETAPAN KINERJA TAHUNAN WAS.1.5. RAKOR PENGAWASAN TINGKAT NASIONAL
WAS.2.
WAS.2.1.
LAPORAN HASIL AUDIT (LHA), LAPORAN HASIL PEMER HASIL PEMERIKSAAN OPERASIONAL (LHPO), LAPORA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN (LAI), YANG
WAS.2.2.
LAPORAN HASIL AUDIT (LHA), LAPORAN HASIL PEMER HASIL PEMERIKSAAN OPERASIONAL (LHPO), LAPORA LAPORAN AKUNTAN (LA), LAPORAN AUDITOR
WAS.2.3. WAS.2.4. WAS.2.5. WAS.2.6. WAS.5.7. WAS.5.8.
LAPORAN HASIL AUDIT INVESTIGASI (LHA), YANG MEN TINDAK PIDANA KORUPSI (TPK) DAN MEMERLUKAN TI LAPORAN PERKEMBANGAN PENANGANAN SURAT PEN LAPORAN PEMUTAKHIRAN DATA LAPORAN PERKEMBANGAN BARANG MILIK NEGARA LAPORAN KEGIATAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN L DAN REVIEW DEPARTEMEN / LPND GOOD CORPORATE GEVERNANCE ( GCG)
1
2
KETATAUSAHAAN & TUK. RUMAH TANGGA
3
4
TUK.1.
TELEKOMUNIKASI TUK.1.1. TELEPON TUK.1.2. RADIO TUK.1.3. TELEX TUK.1.4. TV KABEL TUK.1.5. INTERNET
TUK.2.
PERJALANAN DINAS TUK.2.1. DALAM NEGERI TUK.2.2. LUAR NEGERI
TUK.3.
ISTRASI TUK.3.1. FASILITAS KANTOR TUK.3.1.1. RUANG TUK.3.1.2. GEDUNG TUK.3.1.3. KENDARAAN TUK.3.1.4. WISMA TUK.3.1.5. RUMAH DINAS TUK.3.2. KONSUMSI DAN AKOMODASI TUK.3.3. PENGURUSAN KENDARAAN DINAS TUK.3.4. PENGELOLAAN PARKIR TUK.3.5. PAKAIAN DINAS, SATPAM, PETUGAS KEBERSIHAN, DA TUK.3.6. CAP DINAS DAN PAPAN NAMA ORGANISASI TUK.3.7. REPRODUKSI DAN PERCETAKAN
TUK.4.
RISALAH/ NOTULEN RAPAT TUK.4.1. RAPAT STAF TUK.4.2. RAPAT PIMPINAN
TUK.5.
PEMELIHARAAN GEDUNG DAN TAMAN TUK.5.1. PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN TUK.5.2. PENGURUSAN KEHILANGAN DAN MASALAH KENDARA TUK.5.3. PERTAMANAN/ LANDSCAPING TUK.5.4. PENGHIJAUAN
TUK.6.
PENGELOLAAN JARINGAN LISTRIK, AIR, TELEPON DAN KOMPUTE TUK.6.1. PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN TUK.6.2. PEMASANGAN
TUK.7.
KETERTIBAN DAN KEAMANAN TUK.7.1.
KEARSIPAN
SIP.
SIP.1.
PENGAMANAN, PENJAGAAN DAN PENGAWALAN RERH KANTOR DAN RUMAH DINAS. TUK.7.1.1. DAFTAR SATUAN PENGAMANAN TUK.7.1.2. DAFTAR JAGA. DAFTAR PIKET TUK.7.1.3. CATATAN GANGGUAN/ PELANGGARAN/ KEJ TUK.7.1.4. SURAT IJIN KELUAR MASUK ORANG ATAU B
ISTRASI PERSURATAN SIP.1.1. ISTRASI PERSURATAN SIP.1.2. PENYIMPANAN DAN PEMELIHARAAN ARSIP SIP.1.3. JADWAL RETENSI ARSIP (JRA) SIP.1.4. LAYANAN ARSIP (PEMINJAMAN DAN PENGGUNAAN AR
1
2
3
4 SIP.1.5.
KEPUSTAKAAN
PTK.
PEMBENAHAN ARSIP
SIP.2.
PENYUSUTAN ARSIP SIP.2.1. PEMINDAHAN ARSIP INAKTIF SIP.2.2. PEMUSNAHAN ARSIP YANG TIDAK BERNILAI GUNA SIP.2.3. PENYERAHAN ARSIP STATIS
SIP.3.
PEMBINAAN KEARSIPAN SIP.3.1. APRESIASI/ SOSIALISASI/ PENYULUHAN KEARSIPAN SIP.3.2. BIMBINGAN TEKNIS SIP.3.3. SUPERVISI DAN MONITORING SIP.3.4. ASISTENSI
SIP.4.
ARSIP SANDI SIP.4.1. PENGELOLAAN ARSIP SANDI SIP.4.1.1. KOMUNIKASI KEDINASAN BIASA SIP.4.1.2. KOMUNIKASI KEDINASAN DALAM BENTUK SIP.4.1.3. TRANSLITERASI SANDI SIP.4.1.4. KAWAT SANDI
PTK.1.
PENYIMPANAN DEPOSIT BAHAN PUSTAKA PTK.1.1. BUKTI PENERIMAAN KOLEKSI BAHAN PUSTAKA DEPOS PTK.1.2. ISTRASI PENGOLAHAN DEPOSIT BAHAN PUSTA
PTK.2.
PENGADAAN DAN PENGOLAHAN BAHAN PUSTAKA PTK.2.1. BUKU INDOK KOLEKSI PTK.2.2. DAFTAR BUKU TERSELEKSI PTK.2.3. DAFTAR BUKU DALAM PEMESANAN PTK.2.4. DAFTAR BUKU DALAM PEMESANAN PTK.2.5. DAFTAR PENERIMAAN BAHAN PUSTAKA HASIL PEMBE HIBAH PTK.2.6. DAFTAR PENGIRIMAN BAHAN PUSTAKA SURPLUS PTK.2.7. LEMBAR KERJA PENGOLAHAN BP (BURAM, PENGKATA PTK.2.8. SHELT LIST/ JAJARAN KARTU UTAMA (MASTER LIST) PTK.2.9. DAFTAR TAMBAHAN BUKU (ASSESION LIST) PTK.2.10. DAFTAR JAJARAN KENDALI (SUBYEK DAN PENGARAN PTK.2.11. DAFTAR BAHAN SEJARAH
PTK.3.
LAYANAN JASA PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI PTK.3.1. DATA DAN STATISTIK ANGGOTA PENGUNJUNG DAN PE PUSTAKA PTK.3.2. PERTANYAAN RUJUKAN DAN JAWABAN
PTK.4.
PRESERVASI BAHAN PUSTAKA PTK.4.1. SURVEI KONDISI BAHAN PUSTAKA PTK.4.2. REPROGRAFI BAHAN PUSTAKA
PTK.5.
PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PTK.5.1. BIMBINGAN TEKNIS PTK.5.2. PENYULUHAN PTK.5.3. SOSIALISASI
PTK.6.
SEJARAH
1
2
3
4 PTK.6.1. PTK.6.2. PTK.6.3. PTK.6.4.
PENELITIAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
LIT.
DIK.
PELACAKAN SEJARAH PENULISAN SEJARAH DOKUMENTASI SEJARAH PENYAJIAN SEJARAH
LIT.1.
PERSIAPAN LIT.1.1. PENYUSUNAN RENCANA KERJA LIT.1.2. PENYUSUNAN TOR/ PROPOSAL LIT.1.3. PEMBENTUKAN TIM LIT.1.4. SUPERVISI
LIT.2.
HASIL LIT.2.1. LIT.2.2.
PENELITIAN PENGKAJIAN DAN STRATEGI
LIT.3.
SOSIALISASI DAN DESIMINASI LIT.3.1. HASIL PENELITIAN LIT.3.2. HASIL PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN LIT.3.3. IMPLEMENTASI HASIL PENGEMBANGAN
LIT.4.
BIMBINGAN TEKNIS LIT.4.1. PENELITIAN LIT.4.2. PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN
LIT.5.
SEMINAR, LOKAKARYA, TEMUKARYA, WORKSHOP
LIT.6.
DATA DAN INFORMASI LIT.6.1. DATA LIT.6.2. STATISTIK LIT.6.3. JURNAL HASIL PENELITIAN/ PENGKAJIAN
LIT.7.
EVALUASI
DIK.1.
PERANGKAT LUNAK DIK.1.1. PEDOMAN-PEDOMAN KEDIKLATAN DIK.1.2. KURIKULUM-KURIKULUM DIKLAT DIK.1.3. MODUL-MODUL DIKLAT DIK.1.4. PANDUAN FASILITATOR
DIK.2.
PENYELENGGARAAN DIKLAT DIK.2.1. PENDIDIKAN PEMBENTUKAN DIK.2.2. PENDIDIKAN PENGEMBANGAN DIK.2.3. PENDIDIKAN KEJURUAN DIK.2.4. PENDIDIKAN PRAJABATAN DIK.2.5. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN DIK.2.6. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN LAINNYA
DIK.3.
NOTULEN
DIK.4.
AKREDITASI LEMBAGA DIKLAT DIK.4.1. SURAT PERMOHONAN AKREDITASI DIK.4.2. LAPORAN HASIL VERIFIKASI LAPANGAN
1
2
3
4 DIK.4.3. DIK.4.4. DIK.4.5. DIK.4.6. DIK.4.7.
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
TIK.
BERITA ACARA VERIFIKASI LAPANGAN BERITA ACARA RAPAT TIM PENILAI SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN AKREDITASI SERTIFIKAT AKREDITASI LAPORAN AKREDITASI LEMBAGA DIKLAT
DIK.5.
SERTIFIKASI SDM KEDIKLATAN DIK.5.1. SURAT PERMOHONAN SERTIFIKASI DIK.5.2. LAPORAN HASIL VERIFIKASI LAPANGAN DIK.5.3. BERITA ACARA RAPAT VERIFIKASI DIK.5.4. BERITA ACARA RAPAT TIM PENILAI DIK.5.5. SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN SERTIFIKASI DIK.5.6. SERTIFIKAT SERTIFIKASI DIK.5.7. LAPORAN SERTIFIKASI INDIVIDUAL
DIK.6.
SISTEM INFORMASI DIKLAT DIK.6.1. DATA LEMBAGA DIKLAT DIK.6.2. DATA PRASARANA DIKLAT DIK.6.3. DATA SARANA DIKLAT DIK.6.4. DATA PENYELENGGARA DIKLAT DIK.6.5. DATA WIDYAISWARA DIK.6.6. DATA PROGRAM DIKLAT
DIK.7.
REGISTRASI SERTIFIKAT/ STTPL DIK.7.1. SURAT PERMOHONAN KODE REGISTRASI DIK.7.2. BUKU REGISTRASI DIK.7.3. SURAT PENYAMPAIAN KODE REGISTRASI
DIK.8.
PERENCANAAN DIK.8.1. TAHUNAN DIK.8.2. PENYELENGGARAAN DIKLAT DIK.8.2.1. SURAT PEMANGGILAN PESERTA DIK.8.2.2. SURAT KEPUTUSAN TIM PENYELENGGARA DIK.8.2.3. SURAT KEPUTUSAN TIM PENGAJAR DIKLAT DIK.8.2.4. PANDUAN DIKLAT DIK.8.2.5. LAPORAN PANITIA PENYELENGGARA DIKLA DIK.8.2.6. SAMBUTAN PEMBUKAAN PENYELENGGARA DIK.8.2.7. DAFTAR PESERTA DIKLAT DIK.8.2.8. DAFTA AJAR DIKLAT DIK.8.2.9. DAFTAR HADIR PESERTA DIKLAT DIK.8.2.10. DAFTAR HADIR WIDYAISWARA DIK.8.2.11 FORMULIR EVALUASI WIDYAISWARA DIK.8.2.12. HASIL FORMULASI EVALUASI PESERTA DIK DIK.8.2.13. SERTIFIKAT/ STTPL DIK.8.2.14. SAMBUTAN PENUTUPAN DIKLAT
DIK.9.
LAPORAN DAN EVALUASI DIK.9.1. DIKLAT DIK.9.2. ALUMNI PASCA DIKLAT
TIK.1.
RENCANA STRATEGIS / MASTER PLAN PEMBANGUNAN SISTEM IN
TIK.2.
DOKUMENTASI IMPLEMENTASI
1
2
3
4 TIK.2.1. TIK.2.2. TIK.2.3.
TIK.3.
PEREKAMAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA TIK.3.1. FORMULIR ISIAN TIK.3.2. DAFTAR PETUGAS PEREKAMAN TIK.3.3. JADWAL PELAKSANAAN TIK.3.4. LAPORAN HASIL PEREKAMAN DAN PEMUTAKHIRAN DA
TIK.4.
MIGRASI SISTEM APLIKASI DAN DATA TIK.4.1. PERENCANAAN MIGRASI TIK.4.2. PELAKSANAAN MIGRASI TIK.4.3. BERITA ACARA KEGIATAN MIGRASI TIK.4.4. DAFTAR SISTEM APLIKASI DAN DATA YANG DIMIGRASI TIK.4.5. LAPORAN HASIL MIGRASI
TIK.5.
DOKUMEN HOSTING TIK.5.1. FORMULIR PERMINTAAN HOSTING TIK.5.2. LAPORAN HASIL UJI KELAYAKAN TIK.5.3. LAPORAN PELAKSANAAN HOSTING
TIK.6.
LAYANAN BACK UP DATA DIGITAL
TIK.7.
KOMUNIKASI DAN ELEKTRONIK TIK.7.1. KOMLEK DAN DATA TIK.7.2. KOMUNIKASI NON ELEKTRONIKA TIK.7.3. KOMUNIKASI NON KOMUNIKASI TIK.7.4. RADAR TIK.7.5. FREKUENSI TIK.7.6. JARINGAN DAN ISNTALASI KOMLEK TIK.7.7. KOMLEK TIK.7.8. MONITOR/ PENYADAPAN TIK.7.9. PENGAMATAN TIK.7.10. KOMUNIKASI SATELIT TIK.7.11. PERANG ELEKTRONIK TIK.7.12. KONVEKSI DAN PERATURAN KOMLEK
TIK.8.
SISTEM TIK.8.1. TIK.8.2. TIK.8.3.
SISTEM OPERASI SISTEM PEMBINAAN SISTEM INFORMASI PEMBINAAN
DATA TIK.9.1. TIK.9.2. TIK.9.3.
PENGUMPULAN PENGOLAHAN PENYAJIAN
TIK.9.
INTELEJEN
IPP.
SISTEM INFORMASI SISTEM APLIKASI INFRASTRUKTUR
IPP.1.
POLITIK IPP.1.1
PENYELIDIKAN IPP.1.1.1. LEMBAGA TERTINGGI NEGARA (MPR) IPP.1.1.2. LEMBAGA TINGGI NEGARA (PRESIDEN, DPR IPP.1.1.3. DEPARTEMEN/ LEMBAGA PEMERINTAH NO
1
2
3
4 IPP.1.1.4. IPP.1.1.5. IPP.1.1.6. IPP.1.1.7. IPP.1.1.8. IPP.1.1.9. IPP.1.1.10. IPP.1.1.11. IPP.1.1.12. IPP.1.1.13. IPP.1.1.14.
IPP.2.
APARATUR NEGARA ORGANISASI MASYARAKAT LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KELOMPOK EKSTRIM DAN RADIKAL KELOMPOK SEPARATIS MEDIA MASSA (ELEKTRONIK, MEDIA CETAK HAK ASASI MANUSIA (HAM) HASIL PENGAMANAN GENOCIDE HASIL LIDIK
IPP.1.2.
PENGAMANAN IPP.1.2.1. LEMBAGA TERTINGGI NEGARA (MPR) IPP.1.2.2. LEMBAGA TINGGI NEGARA (PRESIDEN, DPR IPP.1.2.3. DEPARTEMEN/ LEMBAGA PEMERINTAH NO IPP.1.2.4. APARATUR NEGARA IPP.1.2.5. PARTAI POLITIK IPP.1.2.6. ORGANISASI MASYARAKAT IPP.1.2.7. LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT IPP.1.2.8. KOMISI PEMILIHAN UMUM IPP.1.2.9. KELOMPOK EKSTRIM DAN RADIKAL IPP.1.2.10. KELOMPOK SEPARATIS IPP.1.2.11. MEDIA MASSA (ELEKTRONIK, MEDIA CETAK IPP.1.2.12. HAK ASASI MANUSIA (HAM) IPP.1.2.13. HASIL PENGAMANAN
IPP.1.3.
PENGGALANGAN IPP.1.3.1. LEMBAGA TERTINGGI NEGARA (MPR) IPP.1.3.2. LEMBAGA TINGGI NEGARA (PRESIDEN, DPR IPP.1.3.3. DEPARTEMEN/ LEMBAGA PEMERINTAH NO IPP.1.3.4. APARATUR NEGARA IPP.1.3.5. PARTAI POLITIK IPP.1.3.6. ORGANISASI MASYARAKAT IPP.1.3.7. LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT IPP.1.3.8. KOMISI PEMILIHAN UMUM IPP.1.3.9. KELOMPOK EKSTRIM DAN RADIKAL IPP.1.3.10. KELOMPOK SEPARATIS IPP.1.3.11. MEDIA MASSA (ELEKTRONIK, MEDIA CETAK IPP.1.3.12. HAK ASASI MANUSIA (HAM) IPP.1.3.13. GENOCIDE IPP.1.3.14. HASIL PENGGALANGAN
EKONOMI IPP.2.1. PENYELIDIKAN IPP.2.1.1. MONETER IPP.2.1.2. PERBANKAN IPP.2.1.3. INVESTASI IPP.2.1.4. PERPAJAKAN IPP.2.1.5. INDUSTRI IPP.2.1.6. PERDAGANGAN IPP.2.1.7. PENYELUNDUPAN MANUSIA IPP.2.1.8. KOPERASI IPP.2.1.9. USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM)
1
2
3
4 IPP.2.1.10. IPP.2.1.11. IPP.2.1.12. IPP.2.1.13. IPP.2.1.14. IPP.2.1.15. IPP.2.1.16. IPP.2.1.17. IPP.2.1.18. IPP.2.1.19. IPP.2.1.20. IPP.2.1.21. IPP.2.1.22. IPP.2.1.23. IPP.2.1.24.
PERTANIAN KEHUTANAN KELAUTAN PERTAMBANGAN ENERGI PARIWISATA PERHUBUNGAN TELEKOMUNIKASI ILLEGAL LOGGING ILLEGAL FISHING ILLEGAL MINING ILEGAL OPL ILEGAL IPAL HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) HASIL PENYELIDIKAN
IPP.2.2.
PENGAMANAN IPP.2.2.1. MONETER IPP.2.2.2. PERBANKAN IPP.2.2.3. INVESTASI IPP.2.2.4. PERPAJAKAN IPP.2.2.5. INDUSTRI IPP.2.2.6. PERDAGANGAN IPP.2.2.7. PENYELUNDUPAN MANUSIA IPP.2.2.8. KOPERASI IPP.2.2.9. USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) IPP.2.2.10. PERTANIAN IPP.2.2.11. KEHUTANAN IPP.2.2.12. KELAUTAN IPP.2.2.13. PERTAMBANGAN IPP.2.2.14. ENERGI IPP.2.2.15. PARIWISATA IPP.2.2.16. PERHUBUNGAN IPP.2.2.17. TELEKOMUNIKASI IPP.2.2.18. ILLEGAL LOGGING IPP.2.2.19. ILLEGAL FISHING IPP.2.2.20. ILLEGAL MINING IPP.2.2.21. ILEGAL OPL IPP.2.2.22. ILEGAL IPAL IPP.2.2.23. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) IPP.2.2.24. HASIL PENGGALANGAN
IPP.2.3.
PENGGALANGAN IPP.2.3.1. MONETER IPP.2.3.2. PERBANKAN IPP.2.3.3. INVESTASI IPP.2.3.4. PERPAJAKAN IPP.2.3.5. INDUSTRI IPP.2.3.6. PERDAGANGAN IPP.2.3.7. PENYELUNDUPAN MANUSIA IPP.2.3.8. KOPERASI IPP.2.3.9. USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) IPP.2.3.10. PERTANIAN IPP.2.3.11. KEHUTANAN
1
2
3
4 IPP.2.3.12. IPP.2.3.13. IPP.2.3.14. IPP.2.3.15. IPP.2.3.16. IPP.2.3.17. IPP.2.3.18. IPP.2.3.19. IPP.2.3.20. IPP.2.3.21. IPP.2.3.22. IPP.2.3.23. IPP.2.3.24.
IPP.3.
KELAUTAN PERTAMBANGAN ENERGI PARIWISATA PERHUBUNGAN TELEKOMUNIKASI ILLEGAL LOGGING ILLEGAL FISHING ILLEGAL MINING ILEGAL OPL ILEGAL IPAL HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) HASIL PENGGALANGAN
SOSIAL BUDAYA IPP.3.1. PENYELIDIKAN IPP.3.1.1. AGAMA IPP.3.1.2. ALIRAN KEPERCAYAAN IPP.3.1.3. BUDAYA IPP.3.1.4. KEPENDUDUKAN IPP.3.1.5. TRANSMIGRASI IPP.3.1.6. KEGIATAN MASYARAKAT IPP.3.1.7. UNJUK RASA IPP.3.1.8. BENCANA ALAM IPP.3.1.9. LINGKUNGAN HIDUP IPP.3.1.10. HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN IPP.3.1.11. ILMU PENGETAHUAN IPP.3.1.12. TEKNOLOGI IPP.3.1.13. PENDIDIKAN IPP.3.1.14. PERTAHANAN IPP.3.1.15. PENYAKIT MASYARAKAT IPP.3.1.16. TENAGA KERJA/ BURUH IPP.3.1.17. PENGANGGURAN IPP.3.1.18. PARIWISATA IPP.3.1.19. HASIL PENYELIDIKAN IPP.3.2.
PENGAMANAN IPP.3.2.1. AGAMA IPP.3.2.2. ALIRAN KEPERCAYAAN IPP.3.2.3. BUDAYA IPP.3.2.4. KEPENDUDUKAN IPP.3.2.5. TRANSMIGRASI IPP.3.2.6. KEGIATAN MASYARAKAT IPP.3.2.7. UNJUK RASA IPP.3.2.8. BENCANA ALAM IPP.3.2.9. LINGKUNGAN HIDUP IPP.3.2.10. HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN IPP.3.2.11. ILMU PENGETAHUAN IPP.3.2.12. TEKNOLOGI IPP.3.2.13. PENDIDIKAN IPP.3.2.14. PERTAHANAN IPP.3.2.15. PENYAKIT MASYARAKAT IPP.3.2.16. TENAGA KERJA/ BURUH IPP.3.2.17. PENGANGGURAN
1
2
3
4 IPP.3.2.18. PARIWISATA IPP.3.2.19. HASIL PENGAMANAN IPP.3.3.
RESERSE
RES.
PENGGALANGAN IPP.3.3.1. AGAMA IPP.3.3.2. ALIRAN KEPERCAYAAN IPP.3.3.3. BUDAYA IPP.3.3.4. KEPENDUDUKAN IPP.3.3.5. TRANSMIGRASI IPP.3.3.6. KEGIATAN MASYARAKAT IPP.3.3.7. UNJUK RASA IPP.3.3.8. BENCANA ALAM IPP.3.3.9. LINGKUNGAN HIDUP IPP.3.3.10. HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN IPP.3.3.11. ILMU PENGETAHUAN IPP.3.3.12. TEKNOLOGI IPP.3.3.13. PENDIDIKAN IPP.3.3.14. PERTAHANAN IPP.3.3.15. PENYAKIT MASYARAKAT IPP.3.3.16. TENAGA KERJA/ BURUH IPP.3.3.17. PENGANGGURAN IPP.3.3.18. PARIWISATA IPP.3.3.19. HASIL PENGAMANAN
IPP.4.
TEKONOLOGI IPP.4.1. PERENCANAAN PENGEMBANGAN TEKONOLOGI IPP.4.2. PEMBINAAN KEPADA PENGGUNA IPP.4.3. PELAKSANAAN PENGGUNAAN TEKONOLOGI IPP.4.4. PENGAWASAN TERHADAP PENGGUNAAN TEKNOLOGI
IPP.5.
SANDI IPP.5.1. IPP.5.2. IPP.5.3. IPP.5.4.
RUMUSAN INFO RAHASIA PELAKSANAAN KEGIATAN SANDI PENGAWASAN KEGIATAN SANDI KAWA SANDI
IPP.6.
ANALISA DAN EVALUASI (ANEV) IPP.6.1. POLITIK IPP.6.2. EKONOMI IPP.6.3. SOSIA DAN BIDAYA
RES.1.
UMUM RES.1.1.
RES.1.2. RES.1.3. RES.1.4. RES.1.5. RES.1.6. RES.1.7. RES.1.8.
SEPARATIS RES.1.1.1. SARA RES.1.1.2. TOKOH MASYARAKAT (TOMAS) RES.1.1.3. ORGANISASI MASYARAKAT (ORMAS) PERTAHANAN PENYELUNDUPAN PERKOSAAN PENCULIKAN PENGANIAYAAN PEMBUNUHAN PENCURIAN
1
2
3
RES.2.
RES.3.
RES.4.
4 RES.1.9. RES.1.10. RES.1.11. RES.1.12. RES.1.13. RES.1.14. RES.1.15. RES.1.16. RES.1.17. RES.1.18. RES.1.19. RES.1.20. RES.1.21. RES.1.22. RES.1.23. RES.1.24.
PEMALSUAN DOKUMEN PENGERUSAKAN PENIPUAN DAN PENGGELAPAN PERJUDIAN PEMBAKARAN DAN KEBAKARAN PENCEMARAN NAMA BAIK TRAFFICKING IB PERSON (PENYELUNDUPAN MANUSIA PEOPLE SMUGLING (PERDAGANGAN MANUSIA) SENPI HANDAK PENCEMARAN DAN FITNAH PEMERASAN KERUSUHAN MASAL KEJAHATAN PENERBANGAN KEJAHATAN DI LAUT BEBAS HAM LAIN-LAIN
EKSKUS RES.2.1. RES.2.2. RES.2.3. RES.2.4. RES.2.5. RES.2.6.
INDUSTRI PERDAGANGAN PERBANKAN PAJAK UANG DAN DOKUMEN PALSU CYBER CRIME MONEY LAUNDRYING
KORUPSI RES.3.1. RES.3.2. RES.3.3. RES.3.4. RES.3.5.
DANA BANTUAN DANA USAHA NEGARA DANA PEMERINTAH DANA KREDIT DAN USAHA DANA PROYEK DAN PEMBANGUNAN
NARKOBA RES.4.1. RES.4.2. RES.4.3. RES.4.4.
PSYCO TROPICA NARKOTIKA BAHAN BERBAHAYA PREKUSOR
RES.5.
TP TERTENTU RES.5.1. INDUSTRI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN RES.5.2. SMBER DAYA DAN LISTRIK RES.5.3. LINGKUNGAN HIDUP RES.5.4. ILLEGAL FISHING RES.5.5. ILLEGAL MINING RES.5.6. ILLEGAL LOGGING
RES.6.
DENSUS RES.6.1. RES.6.2.
TERORISME BOM
ANALISIS RES.7.1. RES.7.2. RES.7.3.
ANALISA DAN EVALUASI PELAKSANAAN PENYIDIKAN PENGEMBANGAN LITERATUR YANG TERKAIT DENGAN ANALISA KEJAHATAN ANTAR NEGARA (PKAN/TNCC)
RES.7.
1
2
3
4 RES.7.4. RES.7.5.
LAPORAN MASYARAKAT DAN PENGADUAN MASYARAK PENGAWASAN PENYIDIKAN
RES.8.
IDENTIFIKASI RES.8.1. AFIS (AUTOMATIC FINGER PRINT INDETIFICATION SYS RES.8.2. DAKTILOSKOPI KRIMINAL RES.8.3. DAKTILOSKOPI UMUM RES.8.4. FOTOGRAFI KEPOLISIAN
RES.9.
LABFOR RES.9.1.
INSTALASI FORENSIK DOKUMEN DAN UANG PALSU FORENSIK BALISTIK DAN METALURGI FORENSIK FISIKA FORENSIK KIMIA BIOLOGI FORENSIK
RES.10. KORWAS PPNS RES.10.1. BANTUAN PEMBINAAN RES.10.2. BANTUAN PENYIDIKAN
PENGAMANAN
PAM.
PAM.1.
OBYEK VITNAS ( VITAL NASIONAL ) PAM.1. PERUSAHAAN (BUMN) PAM.1.1. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA PAM.1.2. PERCETAKAN UANG NEGARA REPUBLIK IN PAM.1.3. PERTAMINA PAM.1.4. PERUSAHAAN TELEKOMUNIKASI PAM.1.5. BP MIGAS PAM.1.6. PERTAMBANGAN PAM.1.7. PERINDUSTRIAN PAM.1.8. BANDAR UDARA PAM.1.9. PELABUHAN PAM.2. KANTOR KEDUTAAN BESAR PAM.3. LAINNYA
PAM.2.
OBYEK VIP/ VVIP PAM.2.1. CAPRES DAN CAWAPRES PAM.2.2. MENTERI DAN SETINGKAT MENTERI PAM.2.3. DUTA BESAR PAM.2.4. KEPALA DAERAH
PAM.3.
OBYEK KHUSUS PAM.3.1. TKI PAM.3.2. UNJUK RASA PAM.3.3. LAINNYA
PAM.4.
PARIWISATA PAM.4.1. OBYEK WISATA PAM.4.2. WISATAWAN ASING DAN LOKAL PAM.4.3. TEMPAT PENGINAPAN PAM.4.4. TEMPAT LAINNYA
PAM.5.
SAMAPTA KEPOLISIAN PAM.5.1. PATROLI
1
2
3
4 PAM.5.1.1. DARAT PAM.5.1.2. AIR PAM.5.1.3 UDARA
OPERASI
OPS.
PAM.5.2.
SAR PAM.5.2.1. DARAT PAM.5.2.2. AIR PAM.5.2.3. UDARA
PAM.5.3.
SATWA PAM.5.3.1. PAWANG PAM.5.3.2. SATWA
PAM.6.
LATIHAN PENDUKUNG OPERASI PAM.6.1. PASUKAN HURU HARA PAM.6.2. SEARCH AND RESCUE (SAR) PAM.6.3. PENJNAKAN BOM PAM.6.4. PERLAWANAN ANTI TEROR PAM.6.5. RESERSE MOBIL PAM.6.6. GERILYA ANTI GERILYA PAM.6.7. KIMIA BIOLOGI DAN RADIOAKTIF PAM.6.8. POLISI MASYARAKAT
OPS.1
KEPOLISIAN OPS.1.1. TERPUSAT OPS.1.1.1. OPERASI MANTAP BRATA OPS.1.1.2. OPERASI LIRA OPS.1.1.3. OPERASI JARING NATUNA OPS.1.2. KEWILAYAHAN KENDALI PUSAT OPS.1.2.1. OPERASI SIKAT RENCONG OPS.1.2.2. OPERASI BUNAKEN SAMRAT OPS.1.2.3. OPERASI KETUPAT OPS.1.2.4. OPERASI LILIN OPS.1.3. KEWILAYAHAN (PERASI MASING-MASING WILAYAH)
OPS.2.
KONTINJENSI OPS.2.1. BENCANA ALAM OPS.2.2. KEBAKARAN
OPS.3.
KERJASAMA OPS.3.1. LUAR NEGERI OPS.3.1.1. AMAN MALINDO OPS.3.1.2. PASUKAN PBB OPS.3.1.3. MOU OPS.3.1.4. AMOLE OPS.3.2. DALAM NEGERI OPS.3.2.1. LINTAS SEKTORAL OPS.3.2.2. LINTAS REGIONAL
OPS.4.
BINMAS OPS.4.1. OPS.4.2. OPS.4.3.
KEPOLISIAN MASYARAKAT REMAJA, WANITA DAN ANAK KEAMANAN SWAKARSA
1
2
3
4 OPS.4.4. OPS.4.5.
PELAYANAN
YAN
YAN1.
YAN.2.
KESEHATAN
KES.
TUNA SUSILA KEAMANAN DAN KETERTIBAN
REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI YAN.1.1. SIM YAN.1.1.1. A YAN.1.1.2. A-UMUM YAN.1.1.3. B YAN.1.1.4. B-1 YAN.1.1.5. B-2 YAN.1.1.6. B-UMUM YAN.1.1.7. C YAN.1.2.
STNK YAN.1.2.1. RODA 2 YAN.1.2.2. RODA 4 YAN.1.2.3. LEBIH DARI RODA 4
YAN.1.3.
BPKP (SSB) YAN.1.3.1. RODA 2 YAN.1.3.2. RODA 4 YAN.1.3.3. LEBIH DARI RODA 4
PERIJINAN YAN.2.1. YAN.2.2. YAN.2.3. YAN.2.4. YAN.2.5. YAN.2.6. YAN.2.7. YAN.2.8. YAN.2.9. YAN.2.10. YAN.2.11. YAN.2.12. YAN.2.13. YAN.2.14.
SURAT IZIN KERAMAIAN SURAT TANDA TERIMA PEMBERITAHUAN (STTP) SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) SURAT KETERANGAN SURAT TANDA MELAPOR SURAT KETERANGAN LAPOR DIRI SURAT IZIN SENJATA API SURAT IZIN SENJATA KARET SURAT IZIN SENJATA GAS SURAT IZIN MEMBAWA HANDAK SURAT IJIN MENYIMPAN HANDAK SURAT IZIN MENGGUNAKAN HANDAK SURAT IZIN MENGGUNAKAN BAHAN KIMIA SURAT IZIN LAINNYA
YAN.3.
INFORMASI YAN.3.1. INFOKRIM INFOLANTAS (JALUR LALU LINTAS) INFO RANMOR (PENDATAAN KENDARAAN BERMOTOR INFOLAKA ( KECELAKAAN DARAT) UMUM
KES.1. KES.2. KES.3.
PEMBINAAN KESEHATAN PENCEGAHAN PENYAKIT PEMERIKSAAN KES.3.1. PEMERIKSAAN RUTIN KES.3.2. PEMERIKSAAN BERKALA PENGOBATAN
KES.4.
1
2
3 KES.5. KES.6. KES.7. KES.8. KES.9. KES.10. KES.11. KES.12. KES.13. KES.14. KES.15. KES.16. KES.17. KES.18. KES.19. KES.20. KES.21. KES.22. KES.23.
PEMBNAAN
BIN.
4 PERAWATAN REHABILITASI KESEHATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR / WABAH KESEHATAN LINGKUNGAN POLIKLINIK APOTEK OBAT-OBATAN LABORATORIUM KELUARGA BERENCANA KESEHATAN IBU DAN ANAK KESEHATAN KHUSUS GIZI SANATORIUM POS KESEHATAN EVAKUASI MEDIS TRANFUSI/ DONOR DARAH KESEHATAN HEWAN RUMAH SAKIT PSIKOLOGI KES.23.1. KONSULTASI KES.23.2. REKOMENDASI
BIN.1.
PEMBINAAN MENTAL BIN.1.1. AGAMA ISLAM BIN.1.2. AGAMA KATOLIK BIN.1.3. AGAMA KRISTEN PROTESTAN BIN.1.4. AGAMA HINDU BIN.1.5. AGAMA BUDHA BIN.1.6. SANTIAJI BIN.1.7. SANTIKARMA BIN.1.8. PEMBINAAN TRADISI BIN.1.9. ALIRAN KEPERCAYAAN
BIN.2.
PEMBINAAN JASMANI BIN.2.1. OLAH RAGA UMUM BIN.2.2. OLAH RAGA KHUSUS BIN.2.3. OLAH RAGA REKREASI BIN.2.4. KESAMAPTAAN JASMANI
TERPADU)
NASAN ( UPACARA, PELANTIKAN,
BAGA/ INSTANSI UAR NEGERI PINAN LEMBAGA/ INSTANSI ABAT LAIN/ PEGAWAI PEJABAT
BAGA/ INSTANSI
N INFORMASI KELEMBAGAAN
AT
M S
N
DAN TEKNOLOGI TIHAN
GARA HATAN ANTAR NEGARA
ADAN PEMERINTAH/ INSTANSI ERINTAH SOSIAL/ LSM N TINGGI/ SEKOLAH
ANDA (PSG)/ PRAKTEK KERJA LAPANGAN
MAS) A ENSI PERS/ PRESS RELEASE N/ PELIPUTAN
PR, DPR, DPD, KABINET, DPRP, MUSPIDA
KORAN DAN JURNAL
ESTIVAL
ELAMAT, UCAPAN BELASUNGKAWA,
AN
SIONAL
ORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP), LAPORAN AL (LHPO), LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE), LAI), YANG
ORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP), LAPORAN AL (LHPO), LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE), N AUDITOR
SI (LHA), YANG MENGANDUNG UNSUR N MEMERLUKAN TINDAK LANJUT NGANAN SURAT PENGADUAN MASYARAKAT
NG MILIK NEGARA AN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN ( GCG)
S KEBERSIHAN, DAN PEGAWAI LAINNYA ANISASI
MASALAH KENDARAAN
PON DAN KOMPUTER :
ENGAWALAN RERHADAP PEJABAT,
AMANAN PIKET ELANGGARAN/ KEJADIAN SUK ORANG ATAU BARANG
N ARSIP
N PENGGUNAAN ARSIP)
BERNILAI GUNA
UHAN KEARSIPAN
N BIASA N DALAM BENTUK KODE SANDI
AN PUSTAKA DEPOSIT OSIT BAHAN PUSTAKA
AKA
N N TAKA HASIL PEMBELIAN, HADIAH DEPOSIT,
TAKA SURPLUS BURAM, PENGKATALOGKAN) MA (MASTER LIST) ON LIST) EK DAN PENGARANG)
ASI
NGUNJUNG DAN PEMINJAMAN BAHAN
BAN
BANGAN NGAN
N
HOP
KAJIAN
EMIMPINAN NYA
NGAN
AN
KREDITASI
IKLAT
I NGAN
ERTIFIKASI
STRASI
STRASI
PESERTA PENYELENGGARA DIKLAT PENGAJAR DIKLAT
YELENGGARA DIKLAT N PENYELENGGARAAN DIKLAT AT
A DIKLAT SWARA IDYAISWARA UASI PESERTA DIKLAT
N DIKLAT
NGUNAN SISTEM INFORMASI (SIM)
PEMUTAKHIRAN DATA
TA YANG DIMIGRASI
G
K
EK
EGARA (MPR) RA (PRESIDEN, DPR, MA, BPK) A PEMERINTAH NON DEPARTEMEN
KAT SYARAKAT UM AN RADIKAL
ONIK, MEDIA CETAK) AM)
EGARA (MPR) RA (PRESIDEN, DPR, MA, BPK) A PEMERINTAH NON DEPARTEMEN
KAT SYARAKAT UM AN RADIKAL
ONIK, MEDIA CETAK) AM)
EGARA (MPR) RA (PRESIDEN, DPR, MA, BPK) A PEMERINTAH NON DEPARTEMEN
KAT SYARAKAT UM AN RADIKAL
ONIK, MEDIA CETAK) AM)
USIA
ENGAH (UKM)
TELEKTUAL (HAKI)
USIA
ENGAH (UKM)
TELEKTUAL (HAKI)
USIA
ENGAH (UKM)
TELEKTUAL (HAKI)
T
NG-UNDANGAN
T
T
NG-UNDANGAN
T
T
NG-UNDANGAN
T
TEKONOLOGI
ONOLOGI UNAAN TEKNOLOGI
OMAS) KAT (ORMAS)
UNDUPAN MANUSIA) AN MANUSIA)
N
NSUMEN
NAAN PENYIDIKAN G TERKAIT DENGAN TUGAS BARESKRIM RA (PKAN/TNCC)
GADUAN MASYARAKAT
NDETIFICATION SYSTEM) SIDIK JARI
ENSIK SIK
NEGARA GARA REPUBLIK INDONESIA
MUNIKASI
RI
A
NA
NG MRAT
ASING WILAYAH)
HUAN (STTP) POLISIAN (SKCK)
AK N KIMIA
ARAAN BERMOTOR)
AH
Related Documents c2h70
Sistem Penomoran Surat Dinas 62k6t
July 2020 0
Penomoran Surat 1u6l6g
January 2022 0
Surat Dinas 3n525e
November 2019 91
01. Penomoran Surat 5d1k2
April 2020 26
Sistem Penomoran Inventaris 96ln
April 2020 54