Sistem Kerajaan Di Negara Arab Saudi 1f4j72

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Negara adalah suatu institusi yang dibentuk oleh kumpulan orang-orang yang hidup di wilayah tertentu dengan tujuan sama yang terkait dan taat terhadap perundang-undangan serta memeiliki pemerintahan sendiri. Negara dibentuk atas dasar kesepakatan bersama yang bertujuan untuk mengatur kehidupan warganya untuk memeperoleh kehidupan dan memenuhi kebutuhan mereka. Untuk mengatur bagaimana anggota masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya sebagai warga negara, negara memberikan batasan-batasan dalam wujud aturan dan hukum. Dan setiap negara di dunia masing-masing mempunyai sistem ersendiri untuk menjalankan roda pemerintahannya. Bentuk negara adalah merupakan batas antara peninjauan secara Sosiologis dan Yuridis mengenai negara. Peninjauan secara sosiologis jika negara dilihat secara keseluruhan. Sedangkan secara Yuridis jika negara dilihat dari isinya atau strukturnya. Arab Saudi adalah sebuah negara yang berbentuk kerajaan. Selain itu, Arab Saudi juga terkenal sebagai negara Islam yang kaya karena memiliki kekayaan alam berupa minyak bumi. Walaupun Arab Saudi merupakan negara Islam, Arab Saudi tidak menggunakan sistem pemerintahan Islam dalam menjalankan roda pemerintahannya. Sistem pemerintahan yang berlaku di Arab Saudi adalah sistem pemerintahan Monarki atau kerajaan. Seperti negara Inggris yang menjalankan sistem pemerintahan monarki dengan beberapa penyesuaian, begitu juga dengan Arab Saudi yang menjalankan sistem pemerintahan monarki dengan beberapa penyesuaian yang dipututuskan berdasarkan kondisi negara itu sendiri. Hukum yang diberlakukan di Arab Saudi pun adalah hukum Syariat Islam berdasarkan pemahaman Salafussalih dan secara umum bermadzhab Hambali. Hal ini sebagai pemahaman sahabat Nabi terhada Al-Qur’an dan Hadist, sehingga sering disebut dengan pemahaman Salafi.

1

B. PENGERTIAN SISTEM PEMERINTAHAN MONARKI Sistem pemerintahan berasal dari dua kata, yaitu : sistem, dan pemerintahan. Kata sistem merupakan terjemahan dari kata system (bahasa inggris) yang berarti susunan, tatanan, jaringan, atau cara. Sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks dan terorganisasi, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau utuh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata sistem mempunyai 3 pengertian, yaitu: 1.

Sistem berarti seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas;

2.

Sistem berarti susunan pandangan, teori, asas yang teratur;

3.

Sistem berarti metode.

Pengertian sistem menurut beberapa ahli, antara lain : A. W.J.S. Poerwadarminta Sistem adalah sekelompok bagian-bagian (alat) yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud. B. Sumatri Sistem adalah sekelompok bagian-bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud. Apabila salah satu bagian rusak atau tidak dapat menjalankan tugasnya, maka mksud yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi, atau setidak-tidaknya sistem yang telah terwujud akan mendapat gangguan. C. Prajudi Sistem adalah suatu jaringan prosedur-prosedur yang berhubungan satu sama lain menurut skema atau pola yang bulat untuk menggerakkan suatu fungsi yang utama dari suatu usaha atau urutan. Dalam sistem terkandung unsur-unsur antara lain : a. Seperangkat elemen, komponen, dan bagian; b. Saling berkaitan dan tergantung; c. Kesatuan yang terintegrasi (terkait dan menyatu); d. Memiliki peranan dan tujuan tertentu;

2

Sedangkan pemerintahan berasal dari kata perintah atau pemerintah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata perintah, pemerintah, dan pemerintahan dapat dijelaskan secara lengkap, yaitu: a. Perintah adalah perkataan yang bermakna menyuruh melakukan sesuatu; b. Pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah, atau negara; c. Pemerintahan adalah perbuatan, cara, hal, urusan dalam memerintah. Dalam arti luas pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Sedangkan dalam arti sempit pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif eserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Pengertian pemerintahan menurut para ahli, antara lain : A. Austin Ranney Pemerintahan adalah proses kegiatan pemerintahan, yaitu proses membuat dan menegakkan hukum dalam suatu negara. B. Kooiman Pemerintahan

adalah

proses

interaksi

antara

berbagai

aktor

dalam

pemerintahan dan sekelompok sasaran atau berbagai individu masyarakat. C. Offe Pemerintahan merupakan hasil dari tindakan istratif dalam berbagai bidang. Monarki sendidri berasal dari bahasa Yunani monos (μονος) yang berarti satu, dan archein (αρχειν) yang berarti pemerintah. Monarki merupakan sejenis pemerintahan yang dipimpin oleh seorang penguasa monarki. Monarki atau sistem pemerintahan kerajaan adalah sistem tertua di dunia. Pada awal kurun ke-19, terdapat lebih 900 tahta kerajaan di dunia, tetapi menurun menjadi 240 dalam abad ke-20. Sedangkan pada dekade kedelapan abad ke-20, hanya 40 takhta saja yang masih ada. Suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh satu orang demi kepentingan umum. Sistem pemerintahan monarki merupakan sistem tertua didunia. Pengertian sistem pemerintahan monarki menurut para ahli, yaitu :

3

1.

Menurut Garner, sistem pemerintahan monarki menyatakan bahwa setiap pemerintahan yang didalamnya menerapkan kekuasaan yang akhir atau tertinggi pada seseorang tanpa melihat pada sumber sifat-sifat dasar pemilihan dan batas waktu jabatannya.

2.

Menurut Jellinek, sistem pemerintahan monarki adalah pemerintahan kehendak satu fisik dan menekankan bahwa karakteristik sifat-sifat dasar monarki adalah kompetensi untuk memperlihatkan kekuasaan tertinggi negara. Kekuasaan tunggal atas sebuah pemerintahan yang menganut sistem

pemerintahan monarki dipegang oleh raja dimana raja akan memegang kekuasaan pemerintahan seumur hidup dan bila raja mangkat (meninggal), kekuasaan pemerintahan akan dilanjutkan oleh keturunan dari raja tersebut dan ditetapkan dengan Undang - Undang, tidak berdasarkan pemilihan umum oleh rakyat.

4

BAB II LANDASAN TEORI

A. TEORI TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN MONARKI Monarki, berasal dari bahasa Yunani monos, yang berarti satu, dan archein yang berarti pemerintah. Monarki merupakan sejenis pemerintahan di mana Raja menjadi Kepala Negara. Monarki atau sistem pemerintahan kerajaan adalah sistem tertua di dunia.Garner menyatakan; setiap pemerintahan yang didalamnya menerapkan kekuasaan yang akhir atau tertinggi pada personel atau seseorang, tampa melihat pada sumber sifat – sifat dasar pemilihan dan batas waktu jabatannya maka itulah monarki. Pendapat lain menegaskan, monarki merupakan kehendak atau keputusan seseorang yang akhirnya berlaku dalam segala perkara didalam pemerintahan. Jellinek menegaskan bahwa monarki adalah pemerintahan kehendak satu fisik dan menekankan bahwa karakteristik sifat – sifat dasar monarki adalah kompetensi, untuk memperlihatkan kekuasaan tertinggi Negara. Pada awal kurun ke-19, terdapat lebih 900 buah tahta kerajaan di dunia, tetapi menurun menjadi 240 buah dalam abad ke-20. Sedangkan pada dekade kelapan abad ke-20, hanya 40 takhta saja yang masih ada. Dari jumlah tersebut, hanya empat negara mempunyai raja atau monarki yang mutlak dan selebihnya terbatas kepada sistem konstitusi. Perbedaan diantara raja dengan presiden sebagai kepala negara adalah raja menjadi kepala negara sepanjang hayatnya, sedangkan presiden biasanya memegang jabatan ini untuk jangka waktu tertentu. Namun dalam negara-negara federasi seperti Malaysia, raja atau agong hanya berkuasa selama 5 tahun dan akan digantikan dengan raja dari negeri lain dalam persekutuan. Dalam zaman sekarang, konsep monarki mutlak hampir tidak ada lagi dan kebanyakannya adalah monarki konstitusional, yaitu raja yang terbatas kekuasaannya oleh konstitusi. Monarki juga merujuk kepada orang atau institusi yang berkaitan dengan Raja atau kerajaan di mana raja berfungsi sebagai kepala eksekutif. Monarki demokratis atau dalam bahasa Inggris Elective Monarchy, berbeda dengan konsep raja yang sebenarnya. Pada kebiasaannya raja itu akan mewarisi

5

tahtanya (hereditary monarchies). Tetapi dalam sistem monarki demokratis, takhta raja akan bergilir-gilir di kalangan beberapa sultan. Malaysia misalnya, mengamalkan kedua sistem yaitu kerajaan konstitusional serta monarki demokratis. Bagi kebanyakan negara, raja merupakan simbol kesinambungan serta kedaulatan negara tersebut. Selain itu, raja biasanya ketua agama serta panglima besar angkatan bersenjata sebuah negara. Contohnya di Malaysia, Yang diPertuan Agong merupakan ketua agama Islam, sedangkan di Britania Raya dan negara di bawah naungannya, Ratu Elizabeth II adalah ketua agama Kristen Anglikan. Meskipun demikian, pada masa sekarang ini biasanya peran sebagai ketua agama tersebut adalah bersifat simbolis saja. Selain raja, terdapat beberapa jenis kepala pemerintahan yang mempunyai bidang kekuasaan yang lebih luas seperti Maharaja dan Khalifah. Sistem pemerintahan monarki dibedakan menjadi 3 macam, yaitu : 1. Monarki Absolut Bentuk pemerintahan monarki absolut dikepalai oleh seorang raja, ratu, syah, atau kaisar. Pada sistem monarki absolut ini terdapat kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Contoh : Prancis dimana kekuasaan Louis XIV. 2. Monarki Konstitusional Dalam pemerintahan konstitusional partisipasi rakyat dibatasi. 3. Monarki Parlementer Dalam pemerintahan parlementer kekuasaan tertinggi ditangan perlemen. Jatuh tegaknya pemerintah bergantung pad kepercayaan parlemen kepada para menteri. Raja tidak memegang pemerintahan dengan nyata, tetapi par menteri yang bertanggung jawab atas nama dewan maupun sendiri-sendiri, sesuai tugas masingmasing. Jenis-Jenis Monarki: 1. Turun-temurun dan Elektif Monarki mungkin saja diklasifikasikan sebagai tahta turun-temurun dan elektif. Monarki secara turun -menurun adalah tipe yang normal. Kebanyakan monarki dahulunya dikenal dengan istilah turun-temurun. Dan kehidupan dari monarki turun-temurun ini memiliki banyak karakter. Monarki ala turun-menurun

6

mewarisi tahta sesuai dengan peraturan rangkaian pergantian tertentu. Ahli waris laki-laki yang tertua biasanya menjadi raja, menggantikan posisi raja atau ayahnya sendiri. Rangkaian pergantian bisa juga ditentukan dengan konstitusi atau melalui sebuah aksi legislature. Peraturan tersebut memiliki bermacam rupa diberbagai Negara seluruh dunia. Awalnya kerajaan Roman merupakan monarki elektif. Masa kerajaan Roman dahulunya menganut pemilih dari kampus. Semenjak abad pertengahan konstitusi monarki elektif telah berubah dan bukan merupakan hal yang luar biasa. Bagaimanapun, perjalanan masa ke masa monarki ala elektif mengalami perubahan menuju monarki ala turun-temurun. Garner menganggap inggris sebagai monarki elektif, karena parlement menuntut dan menggunakan hukum. 2. Monarki Mutlak dan Terbatas Monarki juga bisa diklasifikasikan sebagai mutlak dan terbatas. Garner menyatakan monarki mutlak adalah monarki yang benar – benar raja. Kehendaknya adalah hukum dalam merespek segala perkara yang ada. Dia tidak dijilid atau dibatasi oleh apapun kecuali kemauannya sendiri. Dibawah sistem ini Negara dan pemerintahan tampak identik. Louis XIV raja Negara francis menyatakan dengan sombongnya bahwa” aku adalah Negara. Ini merupakan deskripsi yang tepat dari posisi monarki yang mutlak. Tsart dari Russia, Raja Prussia dan kaisar Ottoman merupakan contoh dari monarki yang mutlak. Monarki terbatas memiliki kekuatan yang dibatasi oleh konstitusi yang tertulis atau dengan prinsip fundamental yang tak tertulis, seperti monarkinya Negara inggris. Monarki dinegara England hanya sebatas nama saja dalam pemerintahan; raja adalah pemerintahan namun tidak memerintah. Kekuatan atau kekuasaan merupakan teori saja, namun perintah dipimpin oleh yang lainnya. Monarki dinegara jepang juga terbatas. Disana kaisar tidak memiliki kekuasaan apapun dipemerintahan. jadi, jelasnya raja adalah simbol Negara dan kesatuan rakyat’’ didalam pengertian yang nyata, monarki yang terbatas hanyalah bentuk pemerintahan yang Demokrasi.

7

B. INDIKATOR SISTEM PEMERINTAHAN MONARKI DI ARAB SAUDI Dalam pelaksanaan sistem pemerintahan di Arab Saudi, Raja sebagai pemegang kekuasaan mutlak memiliki hak dan keputusan sebagai berikut: 1. Raja memonopoli keputusan dan kebenaran; 2. Raja tidak bisa dikritik dan di demo; 3. Tahta kerajaan diwariskan secara turun-temurun; 4. Raja harus dilayani; 5. Rakyat harus membayar pajak; 6. Rakyat tidak boleh mencampuri urusan pemerintahan; 7. Hak-hak sipil tidak diakui oleh raja. Adanya dewan Majelis Shoura (penasehat kerajaan) di bagian legislatif, Deputi Kabinet/Perdana Mentri di bagian kepala pemerintahan, dan Dewan Kabinet Menteri yang diangkat dan diberhentikan oleh raja. Serta semua elemen yang ada di sistem pemerintahan termasuk raja, harus menjalankan roda ketatanegaraan sesuai dengas Syariat Islam.

C. MEKANISME PENYELENGGARAAN Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Arab Saudi, sang raja telah mengeluarkan aturan berupa undang-undang atau sistem dasar pemerintahan yang telah saya persingkat sebagai berikut: Atas nama Allah yang Maha Pemurah dan Penyayang No: a/90 Tanggal: 27/8/1412 H Atas Rahmat Allah, Kami, Fahd bin Abdul Aziz, raja dari Kerajaan Arab Saudi, konsisten terhadap kepentingan publik, dan cita-cita pembangunan negara di semua bidang, sebagai bentuk antusiasme kami dalam mencapai tujuan masa depan tersebut, kami mengaturnya sebagai berikut: 1. Menerbitkan sistem dasar pemerintahan dengan mengacu pada konteks di bawah ini; 2. Bertindak sesuai sistem, peraturan, dan resolusi yang saat ini diadopsi, sampai mereka dirubah sesuai sistem dasar pemerintahan.

8

3. Sistem dasar pemerintah dipublikasikan di harian resmi dan mulai diterapkan pada tanggal publikasi tersebut Bagian pertama adalah merupakan prinsip-prinsip umum dari pasal 1 s/d 4, lalu bagian kedua adalah sistem pemerintahan di negara Saudi, dimuat dari pasal 5 dan bagian ketiga membahas tentang anggota masyarakat Saudi di pasal 9. Tak ada amandemen pada undang-undang ini, kecuali dengan cara yang sama ia dikeluarkan. Hak dinasti dikhususkan bagi putra pendiri, Raja Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Faisal Al Saud dan putra dari putranya. Yang paling memenuhi syarat dari mereka diangkat menjadi raja, untuk memerintah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kekuasaan rezim berasal dari Al-Quaran dan Sunnah Nabi yang mengatur hal ini dan semua hukum negara. Di pasal 8 dalam Undang-Undang Negara Arab Saudi disebutkan bahwa sistem pemerintahan Kerajaan Arab Saudi berdasarkan keadilan, penasehat “shoura” dan persamaan derajat berdasarkan Hukum Islam. Dalam pergantian tonggak kekuasaan, raja melantik putra mahkota dan memberhentikannya dari tugas dengan surat keputusan kerajaan. Kekuasaan raja diberikan kepada putra mahkota saat raja meninggal dunia. Putra mahkota mengambil alih kekuasaan raja saat raja meninggal sampai saat”bai’ah” dilaksanakan.

D. HUBUNGAN-HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA 1. Sistem Majelis Shoura Sebagai pengamalan firman Allah Ta'ala : "Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka" (QS. 42:38), dan mencontoh Rasulullah Shallallaahu Alaihi wa Sallam dalam bermusyawarah dengan sahabat-sahabat beliau serta anjuran beliau kepada ummatnya untuk bermusyawarah, maka Sistem Majelis Syura (Permusyawaratan) adalah untuk memberikan pendapat tentang Kebijakan-kebijakan Umum Negara yang dilimpahkan kepadanya dari Perdana Menteri. Majelis ini secara khusus berhak mendiskusikan tentang rancangan umum pembangunan ekonomi dan sosial, serta memberikan pendapat terhadapnya; mengkaji undang-undang, peraturan, perjanjian, kesepakatan

9

internasional, dan berbagai konsesi, serta mengajukan usulan berkenaan dengannya.

Juga

memberikan

penafsiran

terhadap

perundang-undangan,

mendiskusikan berbagai laporan tahunan yang disampaikan oleh Kementerian dan Lembaga Pemerintah lainnya serta memberikan usulan-usulan yang dipandang perlu. Ketika Saudi Arabia telah mencapai suatu kondisi yang menonjol dalam bidang pembangunan, Pelayan Dua Kota Suci Raja Fahd bin Abdul Aziz melakukan pembaruan sistem dalam negeri dengan mengumumkan dalam pidatonya yang bersejarah yang beliau sampaikan pada tanggal 27/8/1412 H tentang penetapan tiga sistem, yait pemerintahan, Majelis Shura dan daerah. Reformasi Sistem Majelis Syura tersebut merupakan pembaruan dan pengembangan dari apa yang telah ada, melalui penguatan bingkai Majelis, sarana dan metodenya dari segi kemampuan, regulasi dan vitalisasi sejalan dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh Saudi Arabia pada dekade terakhir dalam berbagai bidang, agar sesuai dengan realita zaman, serta seiring dengan kondisi dan keberhasilannya. Dan langkah ini merupakan suatu deklarasi dimulainya fase baru bagi sejarah Syura yang sudah lama keberadaannya di Kingdom of Saudi Arabia (KSA). Pelayan Dua Kota Suci Raja Fahd telah memperkokoh sendi-sendi Syura di Saudi Arabia dengan mengeluarkan sistem yang baru untuk Majelis Syura tertanggal 27/8/1412 H sebagai ganti sistem yang lama tahun 1347 H, dan mengesahkan Peraturan Intern Majelis dan ketentuan-ketentuan umum yang menyertainya pada tanggal 3/3/1414 H, kemudian pada Sidang Majelis I menetapkan untuk Majelis seorang ketua dan 60 anggota. Sedang pada Sidang II, Majelis menjadi teridiri dari seorang ketua dan 90 anggota. Pada Sidang III, Majelis berubah terdiri dari seorang ketua dan 120 anggota. Lalu pada Sidang IV terdiri dari seorang ketua dan 150 anggota yang mereka itu berasal dari para ulama, pakar dan spesialis dalam bidangnya. Pada tanggal 26/6/1426 H = 1/8/2005 M Pelayan Dua Kota Suci Raja Abdullah bin Abdul Aziz waffaqah memegang tampuk pemerintahan, beliau memberikan perhatian yang sangat penuh terhadap Majelis ini dengan mendukung langkahlangkahnya dan memperkuat tujuan-tujuannya sejak beliau menjadi Putra Mahkota, dimana beliau menyampaikan pidato mewakili Raja pada permulaan

10

tugas tahunan Majelis dalam Sidang Majelis III dan IB, di samping dukungan yang beliau lakukan kepada Majelis melalui revisi beberapa materi Undangundang Majelis agar sesuai dengan berbagai perubahan positif yang senantiasa muncul, yang dialami oleh KSA untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat. Dalam ke empat sidangnya tersebut para elit sudah meutuskan keputusankeputusan yang vital. 2. istrasi Pemerintahan istrasi pemerintahan terdiri dari Kabinet yang dibentuk pada tahun 1373H/1953M. Majelis ini sekarang mencakup sejumlah departemen yang berkompeten, seperti: Pertahanan, Luar Negeri, Dalam Negeri, Keuangan, Ekonomi dan Perencanaan, Perminyakan dan Pertambangan, Kehakiman, Urusan Islam, Wakaf, Dakwah dan Bimbingan, Pendidikan dan Pengajaran, Pendidikan Tinggi, Kebudayaan dan Informasi, Perdagangan dan Perindustrian, Air dan Listrik, Pertanian, Pekerjaan, Urusan Sosial, Komunikasi dan Teknologi Informasi, Urusan Kota dan Pedesaan, Haji, dan Layanan Sipil seperti yang tercantum dalam Udang-Undang Pemerintahan Arab Saudi.

11

BAB III PEMBAHASAN

A. PEMBAHASAN TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN DI ARAB SAUDI Monarki merupakan sejenis pemerintahan di mana Raja menjadi Kepala Negara. Monarki atau sistem pemerintahan kerajaan adalah sistem tertua di dunia.Garner menyatakan; setiap pemerintahan yang didalamnya menerapkan kekuasaan yang akhir atau tertinggi pada personel atau seseorang, tampa melihat pada sumber sifat – sifat dasar pemilihan dan batas waktu jabatannya maka itulah monarki. Pendapat lain menegaskan, monarki merupakan kehendak atau keputusan seseorang yang akhirnya berlaku dalam segala perkara didalam pemerintahan. Arab Saudi adalah sebuah negara yang berbentuk kerajaan. Selain itu, Arab Saudi juga terkenal sebagai negara Islam yang kaya karena memiliki kekayaan alam berupa minyak bumi. Walaupun Arab Saudi merupakan negara Islam, Arab Saudi tidak menggunakan sistem pemerintahan Islam dalam menjalankan roda pemerintahannya. Sistem pemerintahan yang berlaku di Arab Saudi adalah sistem pemerintahan Monarki atau kerajaan. Seperti negara Inggris yang menjalankan sistem pemerintahan monarki dengan beberapa penyesuaian, begitu juga dengan Arab Saudi yang menjalankan sistem pemerintahan monarki dengan beberapa penyesuaian yang dipututuskan berdasarkan kondisi negara itu sendiri. Raja Arab Saudi menyandang gelar sebagai penjaga dan pelayan umat Islam. Pada prakteknya, gelar itu hanya untuk menegaskan posisi moral otoritas raja Arab Saudi yang diklaim untuk dirinya sendiri dalam kaitannya dengan dunia Islam. Sehingga tidak heran bila hukum yang berlaku di Arab Saudi adalah hukum syariat Islam yang berdasarkan pada ajaran agama Islam. Banyak negara - negara di dunia yang memandang sistem pemerintahan monarki atau kerajaan yang dijalankan di Arab Saudi merupakan sistem pemerintahan monarki yang kuno dan reaksioner. Bahkan menurut nasionalis Arab Saudi yang revolusioner, Arab Saudi adalah negara buatan yang dibentuk oleh kekuatan kolonial dalam rangka memenuhi kepentingan impreialisme barat. Walaupun pada kenyataannya pandangan sinis tersebut tidak sepenuhnya benar,sebagai negara yang berbentuk kerajaan dengan sistem pemerintahan yang

12

absolut berdasarkan agama Islam, semua hukum yang berlaku di Arab Saudi juga dibuat berdasarkan syari'at Islam. Sampai pada tuntunan / panduan raja sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara di Aran Saudi juga dibuat berdasarkan ajaran agama Islam. Di Arab Saudi, sistem pemerintahan monarki yang dijalankan adalah sistem pemerintahan monarki yang absolut dimana kekuasaan raja tidak terbatas. Raja juga memegang kekuasaan kepala negara dan kepala pemerintahan berada di tangan raja. Dalam pasal 44disebutkan bahwa kekuasaan negara meliputi: - Kekuasaan Hukum - Kekuasaan Eksekutif - Kekuasaan Organisasional Semua kekuasaan tersebut bekerjasama menunaikan kewajiban mereka sesuai undang-undang dan peraturan. Raja merupakan sumber utama seluruh kekuasaan tersebut. Kerajaan Arab Saudi pun memiliki sistem penasehat (Shoura) yang ada sebelum deklarasi persatuannya. Pada tahun 1345 H. (1926) King Abdul Aziz Al Saud mendirikan Dewan Penasehat (Shoura) di Mekah. Shoura, sejak zaman Raja Abdul Aziz Al Saud ialah pilar pemerintahan Kerajaan Arab Saudi. Lewat Dewan ini, Penguasa Kerajaan Arab Saudi berkonsultasi dengan para akademisi, Ulama, tokoh dan pemuka masyarakat. Sistem Dewan Pertimbangan (Shoura) dikembangkan selama masa jabatan Pemelihara dari Dua Masjid Suci, Raja Fahd bin Abdulaziz yang terakhir yang mengeluarkan peraturan kerajaan No:A/90 tanggal 27/8/1412H mendirikan Dewan (Shoura) dan hukum untuk menggantikan sistem dewan (Shoura) sebelumnya yang didirikan pada tahun 1374 H. (1954). Raja boleh memanggil Dewan Menteri dan Majelis Al-Shoura untuk mengadakan pertemuan gabungan di mana ia boleh mengundang siapa saja yang ia inginkan untuk berdiskusi tentang tema yang sedang hangat. Bagi kebanyakan negara, penguasa monarki merupakan simbol kesinambungan serta kedaulatan negara tersebut. Selain itu, penguasa monarki biasanya ketua agama serta panglima besar angkatan bersenjata sebuah negara. Contohnya di Malaysia, Yang dipertuan Agung merupakan ketua Agama Islam, sedangkan di Britania Raya dan negara di bawah naungannya, Ratu Elizabeth II adalah ketua

13

agama Kristen Anglikan. Meskipun demikian, pada masa sekarang ini biasanya peran

sebagai

ketua

agama

tersebut

adalah

bersifat

simbolis

saja.

Selain penguasa monarki, terdapat beberapa jenis kepala pemerintahan yang mempunyai bidang kekuasaan yang lebih luas seperti Maharaja dan Khalifah.

B. PERBANDINGAN ANTARA SISTEM MONARKI DAN PRESIDENSIAL Perbedaan di antara penguasa monarki dengan presiden sebagai kepala negara adalah penguasa monarki menjadi kepala negara sepanjang hayatnya, sedangkan presiden biasanya memegang jabatan ini untuk jangka waktu tertentu. Dalam Sistem Monarki, lembaga legislatif dipilih oleh rakyat, sedangkan dalam Presidensial, kekuasaan Legislatif biasanya dipilih oleh rakyat atau oleh lembaga lain di luar lembaga Eksekutif. Dalam menjalankan kehidupannya sebagai warga negara, rakyat dari seorang raja mungkin merasa bosan dan tertekan karena tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengkritik, mendemo dan lain sebagainya karena ketidak setujuan atas suatu keputusan yang dikeluarkan oleh sang raja. Beda halnya dengan sistem presidensial yang rakyatnya memiliki kebebasam dalam menyuarakan suaranya dalam sistem Demokrasi. Leon Duguit dalam bukunya Traite de Droit Constitutional membedakan pemerintahan dalam bentuk monarki dan republik. Perbedaan antara pemerintahan bentuk “monarki” dan “republik” menurut Leon Duguit, adalah ada pada kepala negaranya. Jika ditunjuk berdasarkan hak turun-temurun, maka kita berhadapan dengan monarki. Kalau kepala negaranya ditunjuk tidak berdasarkan turuntemurun tetapi dipilih, maka kita berhadapan dengan republik. Dalam praktik-praktik ketatanegaraan, bentuk pemerintahan monarki dan republik dapat dibedakan atas: 1) Monarki Absolut Monarki absolut adalah bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang dikepalai oleh seorang (raja, ratu, syah, atau kaisar) yang kekuasaan dan wewenangnya tidak terbatas. Perintah raja merupakan undang-undang yang harus dipatuhi oleh rakyatnya. Pada diri raja terdapat kekuasaan

14

eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang menyatu dalam ucapan dan perbuatannya. 2) Monarki Konstitusional Monarki konstitusional adalah bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang dikepalai oleh seorang raja yang kekuasaannya dibatasi oleh undangundang dasar (konstitusi). 3) Monarki Parlementer Monarki parlementer adalah bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang dikepalai oleh seorang raja dengan menempatkan parlemen (DPR) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam monarki parlementer, kekuasaan eksekutif dipegang oleh kabinet (perdana menteri) dan bertanggung jawab kepada parlemen. Fungsi raja hanya sebagai kepala negara (simbol kekuasaan) yang kedudukannya tidak dapat diganggu gugat. Bentuk monarki parlementer sampai sekarang masih tetap dilaksanakan di Inggris, Belanda, dan Malaysia. Bentuk Pemerintahan Republik Dalam pelaksaannya bentuk pemerintahan republik dapat dibedakan menjadi republik absolut, republik konstitusional, dan republik parlementer. 1) Republik Absolut Dalam sistem republik absolut, pemerintahan bersifat diktator tanpa ada pembatasan kekuasaan. Penguasa mengabaikan konstitusi dan untuk melegitimasi

kekuasaannya

digunakanlah

partai

politik.

Dalam

pemerintahan ini, parlemen memang ada, namun tidka berfungsi. 2) Republik Konstitusional Dalam sistem republik konstitusional, presiden memegang kekuasaan kepala negara dan kepala pemerintahan. Namun, kekuasaan presiden dibatasi oleh konstitusi. Di samping itu, pengawasan yang efektif dilakukan oleh parlemen. 3) Republik Parlementer Dalam sistem republik parlementer, presiden hanya sebagai kepala negara. Namun, presiden tidak dapat diganggu-gugat. Sedangkan kepala pemerintahan berada di tangan perdana menteri yang bertanggungjawab

15

kepada parlementer. Alam sistem ini, kekuasaan legislatif lebih tinggi daripada kekuasaan eksekutif. Setiap sistem pemerintahan masing-masing tentunya memiliki nilai positif dan negatif sesuai sudut pandang rakyat dari negara-negara tersebut. Mungkin ada yang berpendapat bahwa dengan hanya satu tonggak kekuasaan yang absolut lah suatu negara akan mengalami kemakmuran, karena sang raja sudah lama memahami seluk beluk negara tersebut. Dan bila dipimpin oleh pemimpin yang berganti-ganti setiap periodenya, mungkin akan sulit memakmurkan negrara tersebut, karena masing-masing pemimpin memiliki cara kerja yang berbeda. Begitupun sebaliknya ada orang-orang yang menilai bahwa sistem Monarki Absolut di Arab Saudi merupakan suatu rezim otoriter yang memiliki kepentingan-kepentingan pribadi maupun kelompok.

16

BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN Setelah diuraikan dengan jelas dibab sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Pemerintahan dalam arti luas adalah pemerintah/ lembagalembaga Negara yang menjalankan segala tugas pemerintah baik sebagai lembaga eksekutif, legislative maupun yudikatif. Sistem pemerintahan mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga suatu kestabilan negara itu. Namun di beberapa negara sering terjadi tindakan separatisme karena sistem pemerintahan yang dianggap memberatkan rakyat ataupun merugikan rakyat. Sistem pemerintahan mempunyai fondasi yang kuat dimana tidak bisa diubah dan menjadi statis. Jika suatu pemerintahan mempunya sistem pemerintahan yang statis, absolut maka hal itu akan berlangsung selama-lamanya hingga adanya desakan kaum minoritas

untuk

memprotes

hal

tersebut.

Sistem

pemerintahan

negara

menggambarkan adanya lembaga-lembaga yang bekerja dan berjalan saling berhubungan satu sama lain menuju tercapainya tujuan penyelenggaraan negara. dalam sistem pemerintahan negara monarki, lembaga itu bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip yang berbeda. Biasanya, untuk dapat mempertahankan dan memimpin suatu pemerintahan monarki tidak terlalu dibutuhkan kecakapan dalam hal hukum. Ini karena Undang - Undang telah membatasi dan mengatur kekuasaan raja sudah cukup memberi jaminan bahwa pemerintahan dapat berjalan. Jadi sebuah sistem pemerintahan monarki murni membuat kekuasaan seorang raja sebagai kepala pemerintahan menjadi sangat mutlak dan tak terbatas. Begitupun dengan Negara Arab Saudi yang kekuasaan rajanya mutlak, dengan Undang-Undangnya sendiri adalah buatan sang raja. Kerajaan Arab Saudi ialah negara Islam Arab berdaulat. Agamanya Islam, konstitusinya Al-Quran dan Sunah Nabi (SAW). Bahasanya Arab dan ibu kotanya Riyadh. Untuk Sistem Pemerintahannya pun disebut dalam Pasal 5 UU Negara Saudi: a. Sistem Pemerintahan Arab Saudi berbentuk monarki/kerajaan; b. Hak dinasti dikhususkan bagi putra pendiri, Raja Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Faisal Al Saud dan putra dari putranya. Yang paling memenuhi

17

syarat dari mereka diangkat menjadi raja, untuk memerintah berdasarkan AlQuran dan Sunnah Nabi; c. Raja melantik putra mahkota dan memberhentikannya dari tugas dengan surat keputusan kerajaan; d. Putra mahkota mendedikasikan seluruh waktunya bagi pekerjaan dan kewajiban lain yang diberikan oleh Raja; e. Kekuasaan raja diberikan kepada putra mahkota saat raja meninggal dunia. f. Putra mahkota mengambil alih kekuasaan raja saat raja meninggal sampai saat”bai’ah” dilaksanakan. Kerajaan Saudi memiliki dewan penasehat yang disebut dengan Majelis Shoura seperti yang sudah dijelaskan di BAB III. Kabinet bersama Raja merupakan kekuasaan eksekutif dan regulatif dalam Negara. Perdana Menteri adalah Khadim al-Haramain asy-Syarifain (Pelayan Dua Kota Suci) Raja Abdullah bin Abdul Aziz Al-Saud, dan Putra Mahkota adalah Pangeran Sultan bin Abdul Aziz AlSaud, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan, Penerbangan dan Inspektur Jenderal. Sistem Judikatif bersumber dari Al-Qur`an dan Sunnah. Dan penerapan Syariah telah menjadikan Saudi Arabia, dengan karunia Allah, sebagai negara yang aman karena minimnya angka kriminalitas. Misi reformasi, dimana negara Saudi didirikan mewakili inti pokok pemerintah. Misi ini berdasarkan realisasi aturan Islam, implementasi hukum Islam (Syariah), mengamalkan kebaikan dan melarang kejahatan, termasuk dalam mereformasi ajaran Agama Islam serta memurnikannya dari segala bentuk penyimpangan. Sistem ini mengadopsi doktrin dari prinsip Islam yang benar, yang beredar pada awal kelahiran Islam. Demikianlah akhir dari makalah ini, yang penulis kumpulkan dari berbagai sumber pengetahuan. Mudah-mudahan makalah ini bisa berguna bagi para pembacanya dalam memahami sistem pemerintahan Monarki di negara Arab Saudi. Sehingga khazanah keilmuan kita tentang sistem pemerintahan di berbagai negara bisa bertambah dan bisa berguna di kemudian hari. Wassalamu’alaikum wr.wb

18

DAFTAR PUSTAKA Abdulkarim,Aim dan Trisna Sukmayadi, (2011), Pendidikan Kewarganegaraan SMA/MA/SMK XI, Bandung: Grafindo. Gatara,Asep Sahid dan Subhan Sofhian, (2012), Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education), Bandung: Fokusmedia. S.T, Kansil, (2004), Ilmu Negara (Umum dan Indonesia),Jakarta: Pradya Paramita. Suprapto, dkk, (2007), Pendidikan Kewarganegaraan SMA/MA I, Jakarta: Bumi Aksara. Jamilkusuka.wordpress. (2010, 03 Mei). Perbedaan Sistem Politik Berbagai Negara. Diperoleh 31 Oktober 2013, dari jamilkusuka.wordpress.com/2010/05/03/perbedaan-sistem-politik-berbagainegara/ Nukhittah26.wordpress. (2009, 27 Februari). Sistem Dasar Pemerintahan Kerajaan Arab Saudi Wahhabi. Diperoleh 30 Oktober 2013, dari nukhittah26.wordpress.com/2009/02/27/sistem-dasar-pemerintahan-kerajaanarab-saudi-wahhabi-sumber-departemen-urusan-luar-negeri-arab-saudiditerjemah-na/ Wikipedia.org. (2013, 20 September). Arab Saudi. Diperoleh 30 Oktober 2013, dari http://id.wikipedia.org/wiki/arab_saudi . (2013, 18 Agustus). Monarki. Diperoleh 30 Oktober 2013, dari http://id.wikipedia.org/wiki/monarki . (2013, 18 Mei). Monarki Mutlak. Diperoleh 30 Oktober 2013, dari http://id.wikipedia.org/wiki/monarki_mutlak

19