Rema Upi Yptk Padang 6o5l1z

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA “YPTK” Nomor: 004/SK/R/UPI-YPTK/VI/2009 TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA ”YPTK” REKTOR UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA “YPTK”, Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi. 4. Statuta Universitas Putra Indonesia “YPTK”.

Menimbang : 1. Bahwa untuk menciptakan kehidupan kampus yang sehat, harmonis, dan bertanggungjawab diperlukan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Putra Indonesia “YPTK”. 2. Bahwa Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Putra Indonesia ”YPTK” tersebut perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Rektor. MEMUTUSKAN Menetapkan :

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA ”YPTK” BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Keputusan Rektor ini yang dimaksud dengan: (1) Universitas adalah Universitas Putra Indonesia “YPTK”. (2) Pimpinan Universitas adalah Rektor dan para Wakil Rektor Universitas Putra Indonesia ”YPTK”. (3) Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan Wakil Dekan Fakultas yang berada di Universitas Putra Indonesia ”YPTK”. (4) Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan adalah Pejabat yang mengelola manajemen pembinaan dan pelayanan kemahasiswaan dalam bidang Pembinaan, antara lain bidang Keagamaan, Penalaran, Kepekaan Sosial, Kewirausahaan, Pengembangan Soft-Skill, Kesejahteraan, Pengembangan Minat dan Bakat mahasiswa. (5) Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan adalah satuan manajemen yang mengelola pembinaan dan pelayanan di bidang kemahasiswaan di fakultas. (6) Mahasiswa Universitas Putra Indonesia ”YPTK” adalah mahasiswa yang terdaftar secara istrasi akademik di Universitas Putra Indonesia ”YPTK”. 1

(7) (8) (9) (10)

(11) (12) (13) (14) (15)

Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Putra Indonesia ”YPTK” (IKM-UPI-YPTK) adalah wadah formal dan sah bagi seluruh aktivitas kemahasiswaan di Universitas Putra Indonesia ”YPTK”. Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Putra Indonesia ”YPTK” (DPM-UPI-YPTK) adalah lembaga legislatif kemahasiswaan di tingkat universitas. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Putra Indonesia ”YPTK” (BEM-UPI-YPTK) adalah lembaga eksekutif kemahasiswaan di tingkat universitas. Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Putra Indonesia ”YPTK” (UKM-UPI-YPTK) merupakan wahana kegiatan mahasiswa di tingkat universitas untuk menyalurkan, mengembangkan minat dan bakat mahasiswa dalam satu bidang kegiatan tertentu serta pelayanan keagamaan. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (DPMF) adalah lembaga legislatif kemahasiswaan di tingkat fakultas. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF) adalah lembaga eksekutif kemahasiswaan di tingkat fakultas. Himpunan Mahasiswa Program Pascasarjana (HMPP) adalah lembaga eksekutif kemahasiswaan program pascasarjana. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) adalah lembaga eksekutif kemahasiswaan jurusan di tingkat fakultas. Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Putra Indonesia ”YPTK” adalah pedoman pelaksanaan kegiatan mahasiswa di bidang pembinaan, pendampingan dan pelayanan kegiatan organisasi kemahasiswaan di Universitas Putra Indonesia ”YPTK”. BAB II TUJUAN Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Putra Indonesia ”YPTK”, bertujuan: (1) Mewujudkan hubungan yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan antara Pimpinan Universitas Putra Indonesia ”YPTK”, Pimpinan Fakultas di Universitas Putra Indonesia ”YPTK” dan pihak manajemen yang mengelola pembinaan, pendampingan dan pelayanan kemahasiswaan dengan organisasi-organisasi kemahasiswaan yang sah baik di tingkat universitas maupun di tingkat fakultas. (2) Terciptanya kesamaan wawasan, persepsi, dan tindakan dalam pembinaan, pendampingan dan pelayanan di bidang kemahasiswaan, baik di tingkat universitas maupun di tingkat fakultas. (3) Sebagai pedoman penyelenggaraan manajemen kemahasiswaan di bidang kegiatan Keagaaman, Kepekaan Sosial, Penalaran, Kewirausahaan, Pengembangan Soft-Skill, Kesejahteraan, Pengembangan Minat dan Bakat Mahasiswa. (4) Sebagai dasar strategi pembinaan, pendampingan dan pelayanan dalam upaya mewujudkan Tata Kelola Yang Baik di bidang kemahasiswaan. BAB III KEGIATAN EKSTRA KURIKULER Pasal 3 (1)

(2)

Kegiatan Ekstra Kurikuler adalah kegiatan non akademik dalam bidang keagamaan, penalaran, kepekaan sosial, kewirausahaan, pengembangan soft skill, kesejahteraan, pengembangan minat dan bakat mahasiswa yang berlandaskan kepada 12 Prinsip Dasar UPI-YPTK. Pelayanan Kegiatan Ekstra Kurikuler dilakukan oleh satuan pelayanan kegiatan kemahasiswaan, kecuali pelayanan fasilitas yang dilakukan oleh Biro istrasi Umum dan Keuangan Universitas Putra Indonesia ”YPTK”.

2

BAB IV ORGANISASI KEMAHASISWAAN Bagian Pertama Organisasi Pasal 4 (1)

(2)

Organisasi Kemahasiswaan merupakan kelengkapan nonstruktural Universitas Putra Indonesia ”YPTK” yang berwadah pada IKM-UPI-YPTK dengan lembaga eksekutif adalah Badan Eksekutif Mahasiswa UPI-YPTK (BEM UPI-YPTK) untuk tingkat universitas dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF) untuk tingkat fakultas. Sedangkan lembaga legislatif adalah Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) untuk tingkat universitas dan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (BPMF) untuk tingkat fakultas. Setiap organisasi kemahasiswaan baik di tingkat universitas maupun di tingkat fakultas dinyatakan sah apabila pembentukannya telah mendapat persetujuan dari rektor di tingkat universitas dan dekan ditingkat fakultas. Pasal 5

(1) (2)

Setiap organisasi kemahasiswaan di Universitas Putra Indonesia ”YPTK”, harus membuat Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) pada awal kepengurusan. Kegiatan yang tidak tercantum dalam RKAT tidak akan mendapat izin kegiatan dan pendanaan kecuali ada hal-hal yang mendesak dan dianggap penting oleh Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Bagian Kedua Kaderisasi dan Pembinaan Pasal 6

(1) (2) (3)

Indek Prestasi minimal yang dimiliki oleh kader fungsionaris mahasiswa adalah 2,75 (dua koma tujuh lima). Usaha suksesi atau pembinaan kaderisasi tiap-tiap organisasi kemahasiswaan yang berada di Universitas Putra Indonesia ”YPTK” merupakan tanggungjawab setiap organisasi kemahasiswaan. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dalam melakukan pembinaan kaderisasi organisasi kemahasiswaan bersifat mendorong, membimbing dan memfasilitasi kegiatan kaderisasi seperti Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa. Bagian Ketiga Masa Kepengurusan Pasal 7

(1) (2)

Lama masa kepengurusan setiap organisasi kemahasiswaan adalah 1 (satu) tahun, dimulai bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember dan khusus untuk Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa tidak dapat dipilih kembali. Pemilihan kepengurusan yang baru dilaksanakan paling lambat pada bulan Desember. BAB V RUANG LINGKUP KEGIATAN KEMAHASISWAAN Pasal 8

Kegiatan Kemahasiswaan meliputi kegiatan ekstrakurikuler dalam rangka membentuk jiwa kepemimpinan, kritis, analitis, memiliki kepekaan sosial kemasyarakatan dan keagamaan serta mampu mengapresiasi seni, budaya dan olahraga yang dilaksanakan di tingkat universitas dan fakultas.

3

BAB VI PERIZINAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN Bagian Pertama Perizinan Pasal 9 (1)

Seluruh kegiatan kemahasiswaan baik di tingkat universitas maupun di tingkat fakultas yang dilaksanakan di luar kampus Universitas Putra Indonesia “YPTK” harus mendapat izin/rekomendasi dari Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan. (2) Kegiatan di tingkat fakultas yang dilaksanakan di dalam kampus Universitas Putra Indonesia “YPTK” harus mendapat izin/rekomendasi dari Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan. (3) Setiap permohonan izin kegiatan, surat permohonan dan proposal kegiatan harus ditandatangani oleh sekretaris panitia, ketua panitia, ketua organisasi, dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan atau pembina organisasi yang bersangkutan. (4) Izin kegiatan penggalangan dana hanya dapat diberikan untuk tujuan keagamaan, sosial, kemanusian, dan bencana alam. (5) Kegiatan yang melibatkan organisasi mahasiswa tingkat universitas dan pelaksanaannya di fakultas, harus mendapat persetujuan dan izin dari Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan (6) Penggunaan fasilitas kampus harus mendapat izin dari Biro istrasi Umum dan Keuangan dengan melampirkan surat izin kegiatan dari Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan atau Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan. (7) Izin kegiatan atas undangan pihak luar akan diberikan dengan ketentuan jika mahasiswa mewakili fakultas telah diketahui oleh Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan atau jika mahasiswa mewakili universitas telah diketahui oleh Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan. (8) Setiap penyampaian pendapat baik di dalam maupun di luar kampus UPI-YPTK harus melalui Musyawarah untuk Mufakat yang disampaikan melalui surat kepada Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas yang bersangkutan dengan tembusan kepada Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan. (9) Waktu pelaksanaan kegiatan tidak bersamaan dengan waktu berlangsungnya Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS). (10) Permohonan izin untuk semua jenis kegiatan diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum hari H kegiatan berlangsung atau dapat kurang dari 1 (satu) bulan dalam situasi/kondisi tertentu Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan atau Wakil Deakan III Bidang Kemahasiswaan dapat menentukan lain. Pasal 10 Dalam menyelenggarakan kegiatan, panitia dan peserta harus memperhatikan kebersihan, ketertiban, keamanan, norma-norma sosial yang berlaku umum, dan memperhatikan tata tertib kehidupan kampus. Bagian Kedua Penggunaan Fasilitas Pasal 11 (1) (2) (3) (4)

Perizinan penggunaan fasilitas Universitas Putra Indonesia “YPTK” diajukan terpisah dengan permohonan izin kegiatan. Permohonan penggunaan fasilitas kampus ditujukan kepada Biro istrasi Umum dan Keuangan Universitas Putra Indonesia “YPTK” dengan melampirkan surat izin kegiatan dari Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan. Besarnya biaya dan ganti rugi akibat penggunaan fasilitas Universitas Putra Indonesia “YPTK” menjadi beban dan/atau tanggungjawab Panitia. Waktu penggunaan fasilitas kampus dibatasi sampai dengan jam 17.00 (tujuh belas titik nol nol) WIB.

4

Bagian Ketiga Pembatalan atau Penundaan Pasal 12 Pembatalan atau penundaan kegiatan harus diajukan secara tertulis: (1) Untuk kegiatan skala fakultas diajukan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum kegiatan berlangsung. (2) Untuk kegiatan skala universitas/nasional/internasional diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum kegiatan berlangsung. (3) Kecuali Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan atau Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan memberikan pertimbangan khusus. BAB VII KEGIATAN PENYAMBUTAN MAHASISWA BARU Pasal 13 (1) (2) (3)

Kegiatan penyambutan mahasiswa baru mengacu pada aturan dan jadual Universitas Putra Indonesia “YPTK”. Kegiatan penyambutan mahasiswa baru diluar jadual yang ditetapkan oleh Universitas harus mendapat izin dari Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan diselenggarakan di lingkungan kampus Universitas Putra Indonesia “YPTK”. Apabila terjadi pelanggaran terhadap norma-norma kepatutan yang berlaku secara umum akan diselesaikan melalui Rapat Pimpinan Universitas dan Fakultas dilingkungan Universitas Putra Indonesia “YPTK”, dan apabila terjadi tindak pidana Pimpinan Universitas dan atau Fakultas menyerahkan sepenuhnya melalui jalur hukum. BAB VIII PENDANAAN DAN LAPORAN KEUANGAN KEGIATAN Bagian Pertama Penyandang Dana Pasal 14

(1) (2)

Pada prinsipnya pencarian penyandang dana dan/atau sponsor kegiatan mahasiswa tidak dibatasi, tetapi harus memperhatikan aspek ketidakterikatan, etika, dan tranparansi. Penyandang dana dan/atau sponsor sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak boleh berasal dari partai politik, perusahaan rokok, minuman keras, dan alat kontrasepsi atau produk-produk lain yang kurang pantas bagi dunia pendidikan. Pasal 15

Universitas dan/atau fakultas dapat memberikan dana untuk kegiatan mahasiswa yang sesuai sifat dan sasaran kegiatan, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan universitas dan/atau fakultas. Bagian Kedua Laporan Keuangan dan Kegiatan Pasal 16 (1) (2)

(3) (4)

Laporan keuangan dan kegiatan harus disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah kegiatan berlangsung. Laporan keuangan disampaikan kepada Wakil Rektor II Bidang Keuangan/Wakil Dekan II Bidang Keuangan dengan tembusan kepada Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan/Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, sedangkan laporan kegiatan cukup disampaikan kepada Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan/Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan. Laporan keuangan didasarkan pada prinsip, transparansi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keterlambatan pemberian laporan keuangan dan kegiatan dapat mempengaruhi pemberian izin kegiatan dan dana pada kegiatan berikutnya. 5

BAB IX PENGHARGAAN Pasal 17 (1) (2)

Setiap mahasiswa dan organisasi Universitas Putra Indonesia “YPTK” yang berprestasi mendapat penghargaan dari Yayasan Perguruan Tinggi Komputer (YPTK) Padang yang membina Universitas Putra Indonesia “YPTK”. Bentuk dan jenis penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Putra Indonesia “YPTK”. BAB X PELANGGARAN KETERTIBAN DAN DISIPLIN KAMPUS Pasal 18

(1) (2)

Universitas Putra Indonesia ”YPTK” mengadakan Rapat Pimpinan Universitas dan Fakultas yang bertugas menyelidiki kasus-kasus pelanggaran ketertiban dan disiplin yang dilakukan oleh mahasiswa. Hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar sanksi yang diberikan oleh Universitas Putra Indonesia ”YPTK”. BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 19 (1) Setiap organisasi kemahasiswaan yang telah ada dan terbentuk di lingkungan Universitas Putra Indonesia “YPTK” tetapi tidak/belum resmi diakui keberadaannya dalam wadah IKM-UPI-YPTK, paling lama enam bulan setelah Surat Keputusan Rektor ini harus mengajukan permohonan pendaftaran resmi kepada Rektor melalui Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan untuk dapat dipertimbangkan menjadi organisasi kemahasiswaan yang sah di Universitas Putra Indonesia “YPTK”. (2) Setiap organisasi kemahasiswaan yang belum mengacu pada pedoman ini agar menyesuaikannya sejak SK ini ditandatangani hingga paling lambat tanggal 31 Desember 2009. Pasal 20

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan. Ditetapkan di : Padang Pada tanggal : 9 Juni 2009 Rektor, dto DR. SARJON DEFIT, S.Kom, M.Sc Sesuai dengan aslinya. Wakil Rektor III Universitas Putra Indonesia “YPTK”

Jufriadif Na’am, S.Kom, M.Kom

6