Rangkuman Materi Pkn Kelas Xii 5m4m3

RANGKUMAN MATERI PKn KELAS XII (1) BAB 1 PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA 1. Pancasila sebagai Ideologi Terbuka 1.1. Makna Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka Pancasila sebagai ideology terus beradaptasi dengan perkembangan masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia yang ditandai dengan sifatnya yang terbuka terhadap perkembangan, artinya selalu menyesuaikan diri dengan tuntutan jaman, mencerminkan sifat luwes dan fleksibel. Keluwesan dan fleksibelitas serta keterbukaan yang dimiliki oleh ideologi Pancasila menjadikan Pancasila tidak ketinggalan zaman dalam tatanan sosial, namun sifatnya yang terbuka bukan berarti nilai-nilai dasar Pancasila dapat dirubah /diganti dengan nilai dasar yang lain. Sebab jika nialai dasar tersebut dirubah berarti meniadakan Pancasila bahkan membubarkan Negara RI. Yang dimaksud dengan ideologi Pancasila yang bersifat terbuka adalah nilai-nilai dasar dari Pancasila dapat dikembangkan sesuai dengan bangsa Indonesia dan tuntutan perkembangan zaman. Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praktis. Nilai dasar : nilai yang bersifat umum, abstrak, tidak terikat dengan tempat atau waktu, dengan kandungan kebenaran yang tinggi berupa cita-cita, tujuan dan tuntunan dasar kehidupan yang dicita-citakan. Nilai dasar terdiri dari; a. Nilai Ketuhanan b. Nilai Keadilan c. Nilai Kemanusiaan d. Nilai Kerakyatan e. Nilai Persatuan Nilai instrumental; penjabaran dari nilai dasar yang merupakan arahan dalam kurun waktu dan kondisi tertentu,nilai instrumental bersifat kontekstual dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Nilai instrumental dapat ditemukan : a. UUD 1945 b. Ketetapan MPR c. Undang-undang d. Pertaturan pemerintah e. Peraturan perundangan lainnya. Nilai praktis : interaksi antara nilai instrumental dengan situasi kongkrit pada tempat dan situasi tertentu, nilai ini sangat dinamis karena berusaha mewujudkan nilai instrumental dalam kenyataan. Nilai praktis dari pancasila dapat dilihat dan ditemukan pada berbagai wujud kongkrit pengamalan nilai-nilai pancasila oleh lembaga Negara, organisasi sosial politik, lembaga ekonomi, tokoh masyarakat, dan anggota warga Negara.

1.2 Hakekat Ideologi Pancasila Pancasila sebagai ideologi merupakan ide atau gagasan yang merupakan falsafah hidup yang harus dapat diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai ideologi nasional pancasila telah tumbuh dan berkembang dari sosial budaya yang terkristalisasi menjadi nilai filosofis-ideologis yang konstitusional ( dikukuhkan berdasarkan UUD 1945) 1.3 Pancasila sebagai ideologi yang refomatif, dinamis dan terbuka 1.4 Tiga dimensi yang sebagai ideologi terbuka Dalam pandangan Dr Alvian, kekuatan ideologi tergantung pada tiga dimensi yang terkandung didalam dirinya : a. Dimensi realitas Bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi secara reel berakar dan hidup dalam masyarakat/bangsanya, terutama karena nilai-nilai dasar tersebut bersumber dari budaya dan pengalaman sejarahnya. b. Dimensi idealisme Bahwa nilai-nilai dasar ideologis tersebut mengandung idealisme, bukan angan-angan yang memberi hambatan tentang masa depan yang lebih baik melalui perwujudan atau pengalamannya dalam praktek kehidupan bersama mereka sehari-hari dengan berbagai dimensinya. c. Dimensi fleksibelitas Bahwa ideologi tersebut memiliki keluwesan yang memungkinkan Merangsang pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan tentang dirinya,tanpa menghilangkan hakikat (jati diri) yang terkandung dalam nilai dasar. 2. Pancasila Sebagai Sumber Nilai Dan Para Digma Pembangunan 2.1 Pancasila Sebagai Sumber Nilai Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan pancasila,segala yang ada dan terjadi dalam kehidupan bangsa Indonesia baik dalam kehidupan berbangsa,bernegara maupun dalam kehidupan masyarakat dan dinilai berdasarkan pancasila,dengan sendirinya panca sila sumber nilai bagi kehidupan bangsa Indonesia 2.1.1 Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Pancasila sebagai pandangan hidup sering disebut dengan istilah way of life, pancasila sebagai pandangan hidup digunakan sebagai pegangan atau petunjuk dalam menghadapi dan mengatasi persoalan dalam kehidupan sehari-hari dari setiap warga Negara Indonesia. 2.1.2 Pancasila sebagai Dasar Negara RI Pancasila sebagai dasar Negara disebut sebagai philosofische grondslag Negara Indonesia yang dijadikan sebagai dasar dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan Negara. Dalam kedudukannya sebagai dasar Negara pancasila merupakan norma hokum yang mengikat seluruh aparatur penyelenggara Negara dan warga Negara. 2.2 Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan 2.2.1. Pengertian Paradigma Paradigma adalah kerangka berpikir atau pola berpikir dalam ilmu pengetahuan. 2.2.2. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung maksud bahwa pelaksanaan pembangunan di Indonesia harus berdasarkan kepribadian Indonesia dan menghasilkan manusia

dan menghasilkan manusia dan masyarakat maju yang tetap kepribadian Indonesia yang dijiwai dan dilandasi oleh nilai-nilai luhur pancasila. 2.2.3. Pancasila sebagai paradigma Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi Pancasila sebagai paradigma pembangunan social budaya Pancasila sebagai paradigma pembangunan pertahanan dan keamanan. 3. Sikap Positif Terhadap Pancasila sebagai Ideologi Terbuka Sikap dapat diartikan suatu bentuk evaluasi / reaksi seseorang terhadap sesuatu keadaan atau peristiwa. Sikap meliputi sikap positif dan sikap negative. Sikap positif terhadap pancasila sebagai ideology terbuka berarti reaksi / evaluasi terhadap suatu keadaan atau peristiwa dengan menggunakan niulai-nilai pancasila. 3.1. Makna nilai-nilai setiap sila pancasila Nilai-nilai pancasila terdiri dari seperangkat prinsip yang merupakan sikap kepribadian bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut antara lain 1) Nilai ketuhanan yang Maha Esa berisi prinsip hidup sesuai dengan hakekat tuhan meliputi; Causa prima, sebab yang pertama dari segala sesuatu Pengatur tentang kehidupan alam Asal mula terjadinya sesuatu Maha kuasa, maha sempurna, maha baik Kekal selama-lamanya  Wajib disembah dan wajib ditaati serta dihormati, kewajiban menyembah, mentaati dan menghormati sesuai dengan cara agama masing-masing. 2) Nilai Kemanusiaan yang adil dan beradap bahwa kita berprinsip hidup sesuai dengan hakekat manusia sebagai mahluk individu yang membedakan manusia yang satu dengan manusia yang lain. Hakekat manusia sebagi mahluk social selalu hidup berkelompok sangat bergantung pada manusia lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Nilai yang harus dikembangkan ; Saling menghormati Saling menghargai Suka tolong menolong Peduli kepada sesama 3) Nilai Persatuan Indonesia Prinsip hidup mengandung makna bahwa ; bangsa Indonesia adalah bangsa yang : Memiliki persatuan dan kesatuan Selalu utuh, tidak mau pecah belah Hidup dalam wadah Negara kesatuan RI Memiliki Negara yang mandiri, tidak tergantung pada bangsa lain Selalu ikut mewujudkan perdamaian dunia lewat hubungan kerja sama dengan bangsa lain 4) Nilai Kerakratan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Ciri kehidupan berdemokrasi Indonesia; Menyelesaikan permasalahan dan perbedaan melalui musyawarah Setiap keputusan yang diambil melalui musyawarah mufakat

Memiliki wakil rakyat untuk melaksanakan kehendak rakyat melalui pemilu Presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat melalui pemilu secara berkala dan teratur. 5) Nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Prinsip hidup sesuai dengan hakekat adil yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban dengan maksud harus mendahulukan kewajiban. Kewajiban bergandengan dengan hak bila yang satu terpenuhi maka yang lain harus dilaksanakan. Wujud pelaksanaan nilai keadilan antara lain;  Dalam memenuhi hak rakyat atas kepentingan jalan raya mohon pemerintah membangun jalan tol, membuat jembatan, memperbanyak alat transportasi Dalam memenuhi hokum, pemerintahan Negara, pemilik kendaraan harus membayar pajak dan menaati peraturan lalu lintas. 3.2. Pengamalan pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara Pengamalan pancasila berarti pelaksanaan pancasila dalam bentuk tingkah laku dan tindakan atau perbuatan yang nyata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Negara Indonesia. Pengamalan pancasila sebagai dasar Negara mengandung keharusan yang harus dilaksnakan atau larangan-larangan yang harus dijauhi oleh stiap warga Negara, setiap penyelnggara Negara, serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan baik di pusat maupun di daerah.

RANGKUMAN MATERI PKn KELAS XII (2) BAB II SISTEM PEMERINTAHAN 2.1. Sistem Pemerintahan Berbagai Negara 2.1.1. Sistem pemerintahan presidensial dan parlementer Berbicara tentang system pemrintahan berarti membicarakan tentang mekanisme pertanggung jawaban dalam pelaksanaan pemerintahan. Pada garis besarnya, system pemerintahan yang dilakukan pada Negara demokrasi diklasifikasikan ke dalam system pemrintahan parlementer dan system pemerintahan presidensial. a. Sistem pemerintahan parlementer Adalah system pemerintahan yang mana tugas-tugas pemerintahannya dipertanggung jawabkan oleh perdana menteri (pimpinan cabinet) . Dalam pemerintahan parlementer, eksekutif parlementer terikat pada legislative. Kabinet dibentuk merupakan cerminan kekuatan politik dalam badan legislative yang mendukungnya. Dalam system pemrintahan parlementer, apabila parlemen beranggapan cabinet telah melakukan penyelewengan terhadap berbagai kebijakan – kebujakan yang telah disepakati bersama dan tidak mampu dipertanggung jawabkan maka parlemen dapat membubar cabinet melalui mosi tidak percaya. Untuk mengimbangi hal itu pemerintah dapat membubarkan parlemen apabila parlemen tidak mewakili kehendak rakyat. Untuk mengisi dan membentuk parlemen baru biasanya diikuti dengan pemilihan umum. b. Sistem pemerintahan presidensial Adalah system pemerintahan yang tugas eksekutifnya dijalankan dan dipertanggung jawabkan oleh

presiden. Dalam system presidensial kelangsungan masa jabatan eksekutif tidak tergantung pada badan legislative. Presiden yang bertindak sebagai eksekutif mempunyai massa jabatan tertentu dan pasti. Legislatif tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan presiden karena lemahnya dukunngan politik/karena ketidak efektifitas kinerja pemerintahan. Presiden hanya mungkin diberhentikan ditengah masa jabatannya jika dia terbukti melanggar konstitusi. 2.1.2. Ciri-Ciri system pemerintahan parlementer dan presidensial 1) Ciri-ciri pemerintahan parlementer - Perdana mentri bersama kabinet bertanggung jawab kepada parlemen - Pembentukan cabinet didasarkan pada kekuatan-kekuatan yang menguasai parlemen - Para anggota cabinet mungkin seluruhnya atau sebagiannya merupakan anggota parlemen - Kabinet dapat dijatuhkan setiap saat oleh parlemen dan sebaliknya kepala Negara dengan saran perdana mentri dapat membubarkan parlemen dan pemerintah mengadakan pemilihan umum. - Lama masa jabatan kabinet tidak dapat ditetukan dengan pasti. - Kedudukan kepala Negara tidak dapat diganggu gugat / diminta pertanggung jawaban atas jalannya pemerintahan 2) Ciri-ciri pemerintahan presidensil - Presiden selain mempunyai kekuasaan sebagai kepala Negara juga berkedudukan sebagai kepala pemerintahan - Presiden tidak dapat membubarkan pemengang kekuasaan legislative - Masa jabatan presiden dan pemegang kekuasaan legislative dipilih untuk masa jabatan yang tetap - Presiden dibantu oleh mentri-mentri Negara yang diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden - Presiden dan para mentri tidak bertanggung jawab pada parlemen (DPR) 2.1.3. Induk Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensil serta pengaruhnya terhadap Negara lain di Dunia Dalam dunia internasional Negara-negara saling berhubungan melalui berbagai bidang seperti ekonomi, pertahanan keamanan maupun budaya menjadi gelanggang untuk menjalin hubungan internasional. Dalam konteks tersebut Negara-negara besar membawa pengaruhnya baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap Negara-negara lain yang pernah menjadi daerah jajahannya atau pernah berada dibawah perlindungannya. Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi sistim pemerintahan suatu Negara adalah sebagai berikut; 1) Faktor sejarah Dari perjalanan sejarah dunia kita cermati bahwa terdapat beberapa sebab kemunculan suatu Negara baru. Terjadinya revolusi, invasi dan penaklukan. Contoh proses terbentuknya suatu Negara; a. penyerahan (cessie) b. pencaplokan / penguasan (anexatie) c. pemisahan (separatise) Contoh Negara merdeka baru yang memiliki keterkaitan sejarah dengan negara lain sehingga

terpengaruh terhadap sistim pemerintahan yang digunakan. NO Negara induk Negara merdeka baru Sistim pemerintahan 1 Perancis Kamerun, Chad, Kaledonia Baru, Kamboja, Republik Afrika Tengah, Ajazair, dan Burundi Parlementer 2 Inggris Kanada, Afrika Selatan, Selandia Baru, Australia dan India Parlementer 3 Rusia / Uni Soviet Kuba, Korea Utara, Vietnam, RRC, Ukraina,Bulgaria Presidensial 4 Amerika Serikat Filipina Presidensial 5 Spanyol Argentina, Bolivia, Chili, Ekuador , Guaetemala Presidensial 2. Faktor Ideologi Diantara ideologi yang berkembang didunia, tiga yang disebut besar yang dipraktekkan diberbagai Negara yaitu a. fasisme b. liberalisme c. komunisme Beberapa contoh Negara yang terpangaruh oleh persebaran ideologi yaitu NO Negara Induk Negara dalam hubungan ideologi Sistim Pemerintahan 1 Amerika Serikat Inggris, Perancis, Italia , Kanada, Australia, Jerman, Korea Selatan dll Presidensial atau Parlementer dengan lebih dari satu partai 2 Uni Soviet Yugoslavia, Rumania, Cekoslowakia, Bulgaria, Cina, Kuba, Korea Utara, Vietnam dll Presidensial dengan partai tunggal yaitu partai Komunis 2.2. Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Pelaksanaan pemerintahan diindonesia mengalami dinamika yang unik. Pada awal kemerdekaan Indonesia sempat menerapkan system pemerintahn parlementer namun perseteruan politik mengakibatkan kegagalan cabinet untuk dapat bekerja dengan baik. Setelah presiden Sukarno mengeluarkan dekrit yang antara lain menyatakan kembali ke UUD 1945, system pemerintahan

Indonesia kembali ke presiden sialisme. Dalam prakteknya baik pada masa Sukarno ataupun Suharto, presiden mendominasi panggung politik Indonesia. 2.2.1 Dinamika pelaksanaan system pemerintahan Negara Indonesia, kelebihan dan kelemahannya pada saat berlakunya UUD 1945 berdasarkan pada perkembangan dan pelaksanaan ketatanegaraan RI maka system pemerintahan Negara Indonesia pernah dipraktekkan system pemerintahan parlamenter. Sesuai dengan ketentauan yang tercantum Dalam UUD 1945 bahwa system pemerintahannya adalah presidensial. a. Pasal 4 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi “ presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD.hal ini mengandung arti bahwa presiden RI merupakan satu-satunya lembaga Negara yang memegang kekuasaan pemerintah”. b. Pasal 17 UUD 1945 menyatakan bahwa : 1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri Negara 2. Menteri-menteri Negara diangkat dan diberhentikan oleh presiden 3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan c. Penjelasan umum UUD 1945 mengenai system pemerintahan Negara yang berbunyi “ menterimenteri Negara adalah pembantu presiden, menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. d. Penjelasan umum UUD 1945 mengenai system pemerintahan Negara yang berbunyi “ presiden ialah penyelenggara pemerintahan Negara tertinggi dibawah MPR”. Kelebihan system pemerintahan presidensil antara lain : Pada saat ( 5 juli 1959 sampai dengan 1968 ) walaupun terjadi krisis politik situasi kehidupan masih dapat dikuasai dan terkendali. Keberanian pemerintah mengambil langkah-langkah politik untuk mempertahankan irian jaya menjadi bagian wilayah Negara kesatuan RI merupakan prestasi bagi Indonesia. Kelemahannya adalah : Belum berhasil melaksanakan pembangunan ekonomi sehingga tingkat kehidupan ekonomi masyarakat rendah dan pemerintah telah melakukan langkah-langkah konstitusional dan pembangunan disegala bidang. Sebagaimana diuaraikan diatas bahwa Indonesia pernah menerapkan system pemerintahan parlamenter yaitu ketika dikeluarkannya maklumat pemerintah tanggal 14 november 1945 yang dilanjutkan dengan berlakunya konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950. Beberapa kelebihan dari system pemerintahan parlamenter yang pernah diterapkan diindonesia antara lain kuatnya lembaga legislative dalam mengawasi ( mengontrol ) kebijakan pemerintah sehingga pemerintah tidak berani melakukan tindakan yang menyimpang dari ketentuan yang telah diterapkan. System parlamenter mendorong timbulnya partai politik sebagai wadah penyalur aspirasi masyrakat yang dapat menumbuh kembangkanpolitik yang demokratis. Adapun kelemahan dari system pemerintahan par;lamenter yang berlaku diindonesia yaitu sering terjadi pergantian cabinet yang berakibat program pemerintah tidak dapat terselesaikan sehingga memicu ketidakpuasan rakyat, dari sinilah kemudian muncul eksesyang berwujud pergolakan atau pemberontakan yang kita kenal dengan pergerakan ataupun ekstrimis.

2.2.2 Sikap positif WNI yang baik terhadap pelaksanaan system pemerintahan Negara Dalam menetukan sikap terhadap pelaksanaan system pemerintahan yang berlaku di Indonesia, kita seharusnya mengembalikan pada landasan kehidupan bernegara yaitu pancasila sebagai landasan ideologi dan UUD Negara RI 1945 sebagai landasan konstitusional 1. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan Negara Indonesia setiap bangsa dan Negara tentu memilki ideologi begitu pula dengan Indonesia memiliki ideologi yaitu pancasila. Ideologi pancasila senantiasa menjadi landasan cita-cita untuk ,membangun kehidupan bermasyarakat dan bernegara menjadi lebih maju dan lebih baik 2. UUD Negara RI 1945 sebagai landasan konstitusional UUD Negara RI 1945 sebagai landasan konstitusional mengandung artibahwa dalam segala penyelenggaraan pemerintah Negara harus berlandaskan pada Negara RI 1945. Sikap yang harus dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintah Negara : a. Tetap menjaga tegaknya Negara kesatuan RI b. Menjunjung tinggihukum dan pemerintahan c. Pemerintahan yang demokratis d. Pembagian kekuasaan e. Kekeluargaan dan gotong royong f. Keterbukaan ( transparan ) g. Mewujudkan kesejahteraan sosial 2.3 Pelaksanaan system pemerintahan yang berlaku di Indonesia dengan pelaksanaan system pemerintahan yang berlaku dinegara lain 2.3.1 Pelaksanaan system pemerintahan presidensil di Indonesia. a. Kurun waktu berlakunya Pada tanggal 18 agustus 1945 PPKI menetapkan dan mengesahkan UUD 1945. masa berlakunya UUD 1945 dengan menerapkan system pemerintahan presidensil mengalami beberapa kali kurun waktu: - 18 agustus 1945 – 14 nopember 1945 - 5 juli 1959- sekarang b. Kekuasaan Pemerintah Negara dan kementerian Negara UUD negara RI 1945 telah mengatur kekuasaan pemerintah Negara dan kementerian Negara. Ketentuan tersebut tercantum didalam pasal 4 sampai dengan pasal 16 UUD Negara RI 1945 ( mengenai kekuasaan pemerintah Negara ) dan pasal 17 UUD negara RI 1945 ( meneganai kementerian Negara 2.3.2 Pelaksanaan system pemrintahan presidensil yang berlaku di amerika serikat a. Lembaga Legislative (kongres) Bab I pasal 10 konstitusi AS telah menegaskan bahwa kekuasaan untuk membuat undang-undang berada ditangan sebuah kongres AS. Kongres yterdiri dari dua badan( bicameral ) yaitu : - Senat mewakili Negara bagian dan tiap Negara bagian dua orang dengan masa jabatan 6 tahun - Dewan perwakilan rakyat ( house of represcentative ) setiap anggota DPR

mewakili satu distrik untuk masa jabatan 2 tahun b. Lembaga Eksekutif Berdasarkan konstitusi AS yang bertanggung jawab sebagai pelaksana UU ialah presiden dan wakil presiden memgang jabatan 4 tahun c. Lembaga Yudikatif Di AS kekuasaan dibidang hokum dipegang oleh sebuah lembaga MA dan kepda pengadilan-pengadilan rendah lainnya. d. Prinsip-Prinsip Pemerintah AS 1. Prinsip demokrasi 2. Prinsip federalis 3. Prinsip pemisahan kekuasaan.

Diposkan oleh mossad.bima di 16:25 Label: pkn 1 komentar: