Proyek Perubahan Yudi Revisi2 144p26

DAFTAR ISI Halaman Judul

i

Halaman Persetujuan Rancangan Proyek Perubahan

ii

Halaman Persetujuan Judul Proyek Perubahan

iii

KATA PENGATAR

iv

DAFTAR ISI

v

DAFTAR TABEL

1

DAFTAR GAMBAR BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Visi Dan Misi 1.3 Tugas Pokok dan Fungsi 1.4 Area Kewenangan yang Bermasalah 1.5 Kondisi Saat Ini dan Kondisi Yang Diharapkan 1.5 Ruang Lingkup Proyek Perubahan 1.6 Tujuan dan Manfaat Proyek Perubahan

1 1 2 4 5 6 7 8

BAB II PROYEK PERUBAHAN 2.1 Deskripsi Proyek Perubahan 2.2 Tahapan Milestone Proyek Perubahan 2.3 Identifikasi Stakeholder Internal Dan Eksternal 2.4 Tata Kelola Proyek Perubahan 2.6 Pembentukan Tim Efektif 2.6 Kemungkinan Hambatan dan Strategi Mengatasi Masalah

9 9 10 14 15 16 17

BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan

18 18

DAFTAR PUSTAKA

20

LAMPIRAN

21

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar belakang Kabupaten Tolitoli berdiri merupakan salah satu Kabupaten yang

berdasarkan UU Nomor 51 Tahun 1999 dimekarkan menjadi dua kabupaten yaitu kabupaten Tolitoli dan Kabupaten Buol. Sebagai daerah otonom, maka Kabupaten Tolitoli dengan kondisi geografis yang ada serta potensi yang dimiliki, saat ini dihadapkan dengan adanya berbagai hambatan dan tantangan untuk membangun wilayah nya Salah satu tantangan dan hambatan yang terbesar dalam percepatan pembangunan di daerah adalah ketersediaan anggaran yang memadai untuk membiayai pembangunan daerah, dimana sebagaian besar pendapatan daerah berasalah dari transfer dana pusat, begitu juga di Kabupaten Tolitoli, dalam struktur APBD tahun 2015 bahwa sebagian besar pendapatan daerah berasal dari dana perimbangan seperti tersaji pada grafik berikut : Gambar 1.1 Grafik Pendapatan Daerah Kab. Tolitoli Tahun 2015

13%

8%

PAD PERIBANGAN 79%

LAIN-LAIN

berdasarkan grafik tersebut terlihat jelas bahwa kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah kabupaten tolitoli hanya sebesar

8,17% hal ini mencerminkan bahwa pemerintah kabupaten tolitoli masih memiliki ketergantung yang sangat tinggi terhadap pemerintah pusat. rendahnya kontribusi Pendapatan asli daerah tersebut disebabkan oleh pencapaian target pendapatan daerah tidak tercapai, lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut : Gambar 1.2 Grafik Target dan Realisasi Pendapata Asli Daerah Kab. Tolitoli

71,689,716,813 67,466,875,554

47,846,419,986 42,886,121,534 Target PAD

31,274,471,525

Realisasi PAD

23,494,775,850

2013

2014

2015

target pendapatan asli daerah kabupaten tolitoli selama kurun waktu tiga tahun terakhir tidak pernah tercapai, hal ini menjadi tolak ukur untuk menilai kinerja Dinas pendapatan daerah sebagai SKPD pengelola pendapatan daerah Berkenaan dengan hal tersebut, maka pengelolaan pendapatan asli daerah menjadi salah satu fokus utama dalam pengelolaan pemerintahan daerah saat ini, yang ditandai dengan terbentuknya Dinas Pendapatan yang merupakan pemekaran dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui Perda Nomor10 Tahun 2014. Beberapa isu strategis terkait permasalahan tidak tercapainya PAD pada Dinas Pendapatan Daerah yaitu Perencanaan target pendapatan daerah yang belum optimal, belum maksimalnya sistem pengelolaan pendapatan daerah yang efektif, transparan dan akuntabel berbasis IT, dan c). Belum optimalnya realisasi

pendapatan

daerah.

Beberapa

isu

strategis

tersebut

sangat

berpengaruh terhadap kinerja Dinas Pendapatan daerah terutama dalam penyediaan data sebagai bahan pengendalian, termasuk didalamnya sebagai upaya transparansi kepada publik terkait pengelolaan pendapatan daerah. Pengelolaan pendapatan daerah yang dilakukan secara transparan dan akuntabel juga akan sangat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Saat ini dengan target PAD mencapai kisaran 60 Milyar, maka dalam 3 tahun kedepan diharapkan akan mampu menyentuh dikisaran 100 Milyar. Dalam rangka pencapaian itu, diperlukan upaya terobosan yang kreatif dan inovatif atas kinerja Dinas Pendapatan sebagai leading sektor pendapatan daerah. Upaya kreatif dan inovatif dapat diimplementasikan dengan melakukan upaya perbaikan sistem pengendalian yang lebih transparan dan akuntabel, dimana semua stakeholder baik pemerintah dan masyarakat juga dapat mengakses dan memonitor pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta memastikan bahwa pajak yang dibayarkan masuk dalam kas daerah dan digunakan dalam pembiayaan pembangunan daerah. Sehubungan dengan permasalahan tersebut diatas, maka dengan mempertimbangkan kondisi geografis, potensi pendapatan yang dimiliki serta keterkaitan antara beberapa isu strategis tersebut maka penulis membuat rencana proyek perubahan dengan judul "Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah terintagrasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi" 1.2. Visi dan Misi 1.2.1 Visi Visi Dinas Pendapatan Daereah Kabupaten Tolitoli yaitu ; Terwujudnya optimalisasi penerimaan pendapatan daerah

yang

akuntabel dengan berorientasi pada pelayanan prima dan profesional

1.2.2 Misi Adapun Misi misi Dinas Pendapatan Daerah adalah : a. Mengoptimalisasi Intensifikasi dan Ektensifikasi b.

Sumber-Sumber

Pendapatan Daerah Meningkatan istrasi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

c.

Meningkatkan kualitas dan Kuantitas Pelayanan serta

Profesionalisme

d.

aparat dalam pengelolaan pendapatan asli daerah Meningkatkan kesadaran pajak dan Retribsui serta menjaga hubungan yang positif dengan wajib pajak

1.3.

Tugas Pokok dan Fungsi

1.3.1 Tugas Pokok Sub Bagian Program Sub Bagian Program memilik fungsi yaitu : membantu sekretaris dalam melaksanakan perencanaan, pengendalian, pembinaan dan evaluasi 1.3.2 Fungsi Sub Bagian Program Sedangkan fungsi sub bagian program terdiri dari : 1. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi,

meninvetasiskan

permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas yang berkaitan dengan penyusunan program 2. Menyiapkan dan menyusun rencana kerja tahunan secara periodik 3. Menyiapkan dan menyusun bahan pengendalian kegiatan dinas 4. Melaksanakan kegiatan monitoring terhadap pelaksanaan program/kegiatan dinas serta menyiapkan tindak lanjut hasil monitoring 5. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi baik tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi 6. Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program dinas, menyusun profil dinas, menyusun renstra, menyusun TAPKIN dan menyusun LAKIP Dinas 7. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari masingmasing Bidang dan Kesekretariatan 8. Melaksanaan pengelolaan laporan kegiatan masing-masing bidang 9. Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja sub bagian 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya 1.4.

Area kewenangan yang bermasalah Berdasarkan diagnosa reading pada pelaksanaan Breaktrough-I maka

didapatkan tugas pokok dan fungsi yang bermasalah adalah :

1. Mengumpulkan,

mengolah

data

dan

informasi,

meninvetasiskan

permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas yang berkaitan dengan penyusunan program 2. Menyiapkan dan menyusun bahan pengendalian kegiatan dinas 3. Melaksanakan kegiatan monitoring terhadap pelaksanaan program/kegiatan dinas serta menyiapkan tindak lanjut hasil monitoring Untuk menentukan area kewenangan yang menjadi prioritas proyek perubhan maka dilakukan diagnosis reading terhadap area kewenangan sebagai berikut : Tabel 1.1 Diagnosis Reading Area kewenangan

No

Kriteria

Situasi

A P K L Belum terorganisir dengan baik data 4 4 2 3 1.

dan

informasi

inventarisi penyusunan

sebagai

bahan

permasalahan

dalam

program

pemecahasan masalah Belum maksimalnya 2

pelaksanaan

kegiatan

13

3

dan

monitoring

5

4 2 4

15

2

5

4 5 5

19

1

optimalisasi

pendapatan asli daerah Belum maksimalnya Pengendalian 3

Total Peringkat Skor

kegiatan dinas yang diakukan oleh kepala sub bagian/seksi dan masyarakat Dari identifikasi masalah menggunakan metode APKL di atas, maka di

dapat masalah utama di belum maksimalnya pengendalian kegiatan dinas yang dilakukan oleh kepala sub bagian/seksi dan masyarakat namnun berdasarkan

hasil komunikasi awal dengan kepala dinas dan Sekretaris Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Tolitoli, maka priotiras area kewenangan ke-1 yang selanjutnya akan dituangkan dalam rencana aksi Selanjutnya untuk menentukan rencana aksi proyek perubahan terlebih dahulu dilakukan identifikasi penyebab masalah sebagai berikut :

Tabel 1.2 Identifikasi Penyebab Masalah No 1.

Situasi PPTK belum memahami dam melaksanakan tugasnya dengan baik

Kriteria U S G

Total Skor

Peringkat

3

5

2

10

3

2

4

2

8

4

5

5

3

13

2

5

5

5

18

1

Kasuba/Kasi belum secara rutin 2.

3.

4.

melakukan monitorig terhadap pencapaian kegiatan pada seksi/subbag masing-masing Belum tersedianya data pengendalain secara tepat waktu Belum terintegrasinya data antar seksi/sub, SKPD pengeloa serta masyarakat sebagai bahan pengendalian kegiatan dinas

Dari Identifikasi Penyebab Masalah menggunakan metode USG di atas, maka di dapat prioritas masalah yang ada adalah masih manualnya mekanisme pengendalian kegiatan dan belum terorganisisnya data antara seksi/sub, SKPD pengeloa serta masyarakat sebagai bahan pengendalian kegiatan dinas

1.5.

Kondisi Saat ini dan Kondisi yang diharapkan Berdasarkan penyebab permasalah tersebut dapat digambarkan kondisi

permasalahan sebagai berikut :

Tabel 1.3 Kodisi Saat Ini dan Kondisi yang Diharapkan KONDISI SAAT INI

KONDIS YANG DIHARAPKAN

Kontrol anggaran belum dilakukan oleh seluruh kasi/kasubag Pengendalian kegiatan dilakukan oleh Kasubag/kasie dilakukan pada saat pembuatan laporan penginputan data pengendalian kegiatan dilakukan secara manual dan berulang Realisasi anggaran kegiatan seksi/sub bagian tidak sesuai perencanaan

Pengendalian kegiatan dilakukan oleh seluruh kasubag/kasie Pengendalian kegiatan dilakukan secara rutin

Kurangnya kompetensi dan kuantitas staf pengelola kegiatan pada masingmasing subag/seksi dan SKPD pengelola Pendapatan Kurangnya Komputer yang digunakan untuk pengendalian kegiatan

terdapat tim/satgas yang bertugas mengolah dan meninput data realisasi kegiatan secara rutin

Keluhan dari masyarakat tentang setoran pajak daerah Rendahnya kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan pendapatan daerah 1.6.

Data pengendalian diinput kedalam sistem dan terintegrasi Pelaksanaan kegiatan seksi/subbagian sesuai dengan anggaran kas

pemerataan penggunaan komputer pada setiap seksi/subag disesuaikan dengan beban tugas Objek pajak/wajib pajak dapat memantau setoran pajak Keterbukaan informasi pelaksanaan PAD dan pelaksanana program dan kegiatan Dispenda

Ruang lingkup proyek perubahan Ruang lingkup dari rencana proyek perubahan ini adalah peningkatan

pengendalian melalui pengelolaan pendapatan asli daerah terintegrasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan inovasi, Integrasi data sistem

informasi,

Percepatan

pengelolaan

data

sebagai

bahan

pengendalian

pengelolaan pendapatan dari 3 minggu menjadi 2 hari dan Keterbukaan informasi publik mengenai pengelolaan pendapatan asli daerah Serta penyedian SMS Center PAD, dengan kegiatan sebagai berikut : 1. Persiapan 2. Komunikasi & Membangun Komitmen 3. Pendataan Bahan dan Alat Penunjang 4. Penyusunan Draf Perbub tentang Pemanfaatan Teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan PAD dan Draf perbub tentang tentang keterbukaan 5. Pembuatan Website & Flowchart Jaringan 6. Sosialisasi 7. Uji Coba 8. Implementasi 9. Penyebarluasan informasi 10. Evaluasi dan Pelaporan

1.7.1 Tujuan Tujuan rencana proyek perubahan terdiri dari tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah dan tujuan jangka panjang Tabel 1.4 Tujuan dan Output Gagasan Perubahan Tujuan Jangka Pendek : 1. Terlaksananya pengintegrasian data Pendapatan dan Belanja Dinas Pendapatan Daerah 2. Terwujudnya sistem pelaporan pendapatan yang efektif, efesien, cepat, tepat dan akurat oleh SKPD pengelola pendapatan daerah Terlaksananya pelatihan bagi operator Terlaksananya sosialisasi tentang pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan PAD

Output Jangka Pendek : 1. Terpusatnya data Sim-PBB, SIM BPHTB, Simpatda, SIMDA keuangan, Sismontep 2. Tersedianya SIMDA pendapatan bagi SKPD pengelola pendapatan Pendapatan secara online Meningkatnya kemampuan operator pengelola PAD di SKPD Meningkatnya pemahaman instansi pengelola PAD

3

Menjaga konsistensi antara pelaksanaan (realisasi) dengan rencana kegiatan

3 Tersedianya laporan realisasi kegiatan secara rutin

Tabel 1.4 Tujuan dan Output Gagasan Perubahan lanjutan Tujuan 4. Terlaksananya layanan informasi progras kegiatan pengelolaan pendapatan kepada masyarakat

Output 4. Tersedianyan Website Dinas Pendapatan Daerah

Jangka Menengah : Terlaksanyan pengelolaan pendapatan daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi

Pelaksanaan pengelolaan pendapatan asli daerah berbasis Sistem informasi Manajemen

Jangka Panjang : Terselenggaranya Pengelolaan Pendapatan Daerah yang efektif, efesien, transparan dan akuntabel Menjadi Role Model Bagi sub bagian program SKPD lainnya dalam pengendalain kegiatan SKPD

Jangka Panjang: Terbangunnya pusat data Online dan terintegrasi Terlaksananya pengendalian program dan kegiatan SKPD berbasis teknologi informasi

1.7.2 Manfaat Manfaat rencana proyek perubahan ini terdiri dari : 1. Bagi Pengelola : a. Mempermudah pengendalian kegiatan b. Meningkatkan Kinerja c. Mempercepatan penyediaan data sebagai bahan evaluasi 2. Bagi Pegawai/Kepala subbagian/seksi : a. Mempermudah monitoring pelaksanaan kegiatan b. meminimalisir kesalahan penyusunan data c. Mempercepat realisasi anggaran d. Lebih terpacu untuk memaksimalkan penyerapan anggaran dengan proporsional 3. Bagi Dinas Pendapatan Daerah a. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan pendapatan asli daerah menjadi lebih baik

b. Meningkatkan Ketepatan waktu pelaksanaan program dan kegiatan

4.

dinas pendapatan daerah c. Meningkatkan kepercayaan masyarakat d. meningkatkan pendapatan asli daerah Bagi Masyarakat/Objek pajak a. Berpartisipasi dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pendapatan asli daerah b. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memantau progres pencapaian pendapatan asli daerah

1.8

Kriteria Keberhasilan kriteria keberhasilan rencana proyek perubahan ini adalah terkoneksinya

data Pendapatan Asli Daerah, Tersedianya Website Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, serta tersedianya layanan SMS Center 1.9

Faktor Kunci keberhasilan faktor kunci keberhasilan pelaksanaan rencana proyek perubahan ini

adalah : 1. Kerja keras seluruh Steakholder dalam mewujudkan pendokumentasian seluruh kegiartan program; 2. Soliditas seluruh Steakholder 3. Dukungan Stakeholder.

BAB II PROYEK PERUBAHAN

2.1. Deskripsi proyek perubahan

2.2.Tahapan Milestone proyek perubahan Dalam rencana proyek perubahan "Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Terintegrasi Berbasis Teknolgi Informasi dan komunikasi (PASTI BATIK) dilaksanakan sebagai berikut :

III Pendataan Bahan dan Alat Penunjang

V Pembuatan Website & Flowchart Jaringan

IV I Penyusunan Draf Perbub Persiapan tentang Pemanfaatan Teknologi I II dan Komunikasi & informasi Membangun komunikasi dalam Komitmen pengelolaan PAD dan Draf perbub tentang tentang keterbukaan informasi

VII Uji Coba

IX Penyebarluasan informasi

X Evaluasi dan Pelaporan VI Sosialisasi

VIII Implementasi

Berdasarkan ke 10 milestone/pentahapan utama tersebut dapat diuraikan masing-masing kegiatan sebagai berikut :

a. Milestone 1 Persiapan 1 Konsultasi dengan Kepala Dinas dan mentor tentag pelaksanaan proyek perubahan

2

Brainstorming dengan staf sub bagian program

3

Rapat pembentukan tim kerja proyek perubahan

4

Penerbitan surat tugas tim kerja

secara terperinci milestone/tahapan 1 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.1 Milestone 1, Perencanaan dan Penjadwalan No

Kegiatan

Indikator

Waktu

1

Konsultasi dengan Kepala Dinas Pernyataan dan mentor tentag pelaksanaan Dukungan proyek perubahan

1 Hari

2

Brainstorming dengan staf sub Pernyataan bagian program Dukungan

1 Hari

3

Rapat pembentukan tim kerja Nama-nama 1 Hari proyek perubahan Tim

4

Penerbitan surat tugas tim kerja

SK

Output

SK TIM

1 Hari

b. Milestone 2 Komunikasi dan Membangun Komitmen 1 Komunikasi dengan 2 Membangun kasubag/Kasi Komunikasi dengan Dispenda Intansi Pengelola PAD

3

Membangun Komunikasi dengan Wajib Pajak dan Objek Pajak

4

Membangun Komunikasi dengan Web Developer

Secara terperinci milestone/tahapan 2 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.2 Milestone 2, Komunikasi dan Membangun Komitmen No 1

Kegiatan Indikator Komunikasi dengan kasubag/Kasi Pernyataan Dispenda Dukungan dengan Pernyataan Dukungan

Waktu 3 Hari

2

Membangun Komunikasi Intansi Pengelola PAD

3

Membangun Komunikasi dengan Pernyataan Wajib Pajak dan Objek Pajak Dukungan

10 hari

4

Membangun Komunikasi Web Developer

2 hari

dengan Pernyataan Dukungan

Output

4 hari

Pernyataan Dukungan

Milestone 3 Pendataan Bahan dan Alat Penunjang 1 Inventarisasi 2 Inventarisasi Kebutuhan Bahan Ketersediaan Alat dan Alat dan bahan

3

Inventarisasi ketersediaan bahan dan alat pada SKPD

4

Mutasi Penggunaan barang

Secara terperinci milestone/tahapan 3 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.3 Milestone 2 Pendataan Bahan dan Alat Penunjang No

Kegiatan

Indikator

Waktu

1

Inventarisasi Kebutuhan Bahan dan Daftar Alat kebutuhan

2

Inventarisasi Ketersediaan Alat dan Daftar 1 hari bahan inventarisasi barang

1 hari

3

Inventarisasi ketersediaan bahan Daftar 1 hari dan alat pada SKPD inventarisasi barang

4

Mutasi Penggunaan barang

Surat penyediaan barang

Output

1 hari

Daftar inventarisasi batang

Milestone 4 Penyusunan Draf Perbub Pemanfaatan Teknologi dankomunikasi dalam pengelolaan PAD dan Perbub tentang informasi pendapatan asli daerah 1 Rapat Pembentukan 2 Pembahasan Draf 3 Konsultasi tata 4 Tim penyusun Perbub naskah ke Bag Ortal

informasi keterbukaan Konsultasi nomenklatur ke Bag. Hukum

Secara terperinci milestone/tahapan 4 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.4 Milestone 4 Penyusunan Draf Perbub tentang Pemanfaatan Teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan PAD dan Draf perbub tentang tentang keterbukaan informasi pendapatan asli daerah No

Kegiatan

Indikator

Waktu

1

Rapat Pembentukan Tim penyusun

SK Tim

1 hari

2

Pembahasan Draf Perbub

Draf Perbub

3 hari

3

Konsultasi tata naskah ke Bag Ortal

Koreksi Perbub

1 hari

4

Konsultasi nomenklatur ke Bag. Hukum

Koreksi Perbub

1 hari

Output

Draf Perbub

Milestone 5 Pembuatan Website dan Flowchart Jaringan 1 Pembuatan Design 2 Pengumpulan data 3 Pembuatan Web pendukung prototype web

4

Pembuatan Flowchart jaringan

Secara terperinci milestone/tahapan 5 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4 Milestone 5 Pembuatan Website dan Flowchat Jaringan No

Kegiatan

Indikator

Waktu

1

Pembuatan Design Web

SK Tim

2 hari

2

Pengumpulan data pendukung

Draf Perbub

2 hari

3

Pembuatan prototype web

Koreksi Perbub

20 hari

4

Pembuatan Flowchart jaringan

Koreksi Perbub

1 hari

Output Prototype web site dan flow chart

Milestone 6 Sosialisasi Pengelolaan pendapatan terintegrasi dan Berbasis Teknologi informasi dan komunikasi 1 Konsultasi dengan Nara 2 Penyebaran Undangan 3 Pelaksanaan Sumber dan Pemberitahuan Sosialisasi Secara terperinci milestone/tahapan 6 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.6 Milestone 6 Sosialisasi Pengelolaan pendapatan terintegrasi dan Berbasis Teknologi informasi dan komunikasi No

Kegiatan

Indikator

dengan

Nara Pernyataan Dukungan

Waktu

1

Konsultasi Sumber

2

Penyebaran Undangan dan Udangan Pemberitahuan

1 hari

3

Pelaksanaan Sosialisasi

1 hari

Sosialisasi

Output

2 hari Peningkatan pemahaman

Milestone 7 Ujicoba Penginstalan Server

1

2

Ujicoba

3

Pembuatan

4

Ujicoba

pengkoneksian komputer

ID dan

Website

Secara terperinci milestone/tahapan 7 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.6 Milestone 7 Uji Coba No

Kegiatan

Indikator

Waktu

Output

1

Penginstalan Server

1 hari

2

Ujicoba pengkoneksian komputer

1 hari

3

Pembuatan ID dan

1 har1 harii

4

Ujicoba Website

Kesiapan sistem

Milestone 8 Impelementasi dan 1 Peningistalan pengkoneksian komputer dengan klien lingkup Dispenda

2

Peningistalan dan pengkoneksian komputer dengan SKPD Pengelola

3

Pemasangan Aplikasi SMS Center ke Server

4

Pelatihan Operator

Secara terperinci milestone/tahapan 8 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.6 Milestone 8 Implementasi No Kegiatan 1 Peningistalan dan pengkoneksian komputer dengan klien lingkup Dispenda 2 Peningistalan dan pengkoneksian komputer dengan SKPD Pengelola 3 Pemasangan Aplikasi SMS Center ke Server 4 Pelatihan Operator

Indikator

Waktu

Output

implementasi

Milestone 9

Penyebarluasan Informasi 1 Pemasangan 2 Komunikasi dengan Spanduk Wartawan dan RRI

3

Wawancara dengan Koran Lokal

4

Pemasangan Spot Iklan di RRI

Secara terperinci milestone/tahapan 9 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.9 Milestone 9 penyebaran informasi No

Kegiatan

Indikator

Waktu

1

Pemasangan Spanduk

2

Komunikasi dengan Wartawan dan RRI

3

Wawancara dengan Koran Lokal

1 hari

4

Pemasangan Spot Iklan di RRI

30 hari

Output

1 hari Pernyataan Dukungan

2 hari

Milestone 10 Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Evaluasi Perbaikan error dan bug

1

2

3

laporan

Secara terperinci milestone/tahapan 10 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.10

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

No

Kegiatan

Indikator

Waktu

1

Monitoring pelaksanaan proyek perubahan

2

Evaluasi

1 hari

3

Perbaikan eror dan bug

1 hari

4

pelaporan

3 hari

Output

2.3. Identifikasi Stakeholder Internal Dan Eksternal Keberhasilan gagasan proyek perubahan ini memerlukan dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak (Stakeholder) agar bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien. Tim dikatakan efektif apabila semua pihak saling bekerja sama dalam penyediaan dan penginputan data, sehingga tujuan awal integrasi data dan keterbukaan informasi publik dapat tercapai. stakeholder yang dilibatkan dalam gagasan proyek perubahan ini terdiri dari :

2.3.1 Stake Holder Internal Stake holder internal terdiri dari staf dan pejabat lingkup dinas pendapatan yang terlibat dalam gagasan proyek perubahan yang terinci pada tabel berikut : Tabel 2.11 Stake Holden internal N o 1

2

3

4

N o 5

Stake Holder

Peran

Kepala Dispenda

Kepala Dina memegang peranan penting dalam memberikan dukungan arahan dan kebijakan pengelolaan Pendapatan, serta memberikan Instruksi tentang penyiapan data sebagai bahan pengendalian dan pelaporan Pendapatan secara tepat waktu Sekdis / Promotor selaku atasan langsung dan mentor berperan memberikan dukungan penuh, arahan, pertimbangan, selama proyek perubahan dilaksanakan. Kepala Bidang PBB & Kepala Bidang PBB & BHPTB Serta Kepala BHTPB serta KABID Bidang Pajak Daerah lainnya merupakan PDL bagian terpenting dari proyek perubahan yang berperan mendukung pelaksanaan dimana Kabid PBB & BPHTB mengkoordinir pengelolaan PBB dan BPHT serta Kabid PDL mengkoordinir pengelolaan pajak daerah lainnya. Kasie lingkup bidang Para kepala seksi lingkup PBB & BPHTB serta PBB & BPHTB PDL berperan signifikan untuk mendukung proyek perubahan. Kasie Penagihan berperan memberikan bahan kebijakan dan tata cara penagihan dan berperan membantu penyediaan data mengenai pelayanan PBB dan BPHTB serta pajak daerah lainnya Tabel 2.11 Stake Holden internal lanjutan.... Stake Holder Kepala Bidang Lingkup Dispenda

Peran Kepala Bidang Pengembangan, Pembukuan dan Non Pajak Daerah berperan signifikan untuk mendukung proyek perubahan dimana para kepala bidang mengkoordinis kepala seksi dalam pengendalian kegiatan

6

Kepala Seksi/Subbab

7

Kepala Sub Bagian Keuangan

8

Bendahara Penerima

9

Bendahara Pengeluaran

10

Kolektor/Penagih

Kepala Subbag/seksi berperan mendukung proyek perubahan dimana para kepala seksi/subbagian sebagai pelaksana pengendalian kegiatan yang dilaksanakan pada seksi/subbag masing-masing Kepala sub bagian keuangan berperan dalam mengkoordinir bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan juga menyiapkan data realisasi keuagan Bendahara penerima berperan untuk memperoleh dan merekonsiliasi data laporan harian penerimaan dan melakukan penyetoran ke bank persepsi Bendahara Pengeluaran berperan dalam menginput data realisasi pengeluaran setiap kegiatan Kolektor penagih berperan dalam melakukan penagihan kepada wajib/objek pajak

2.3.2 Stake Holder Eksternal Stake holder Eksteranal merupakan orang/pejabat/organisasi diluar lingkup Dinas Pendapatan Daerah yang terlibat dalam gagasan proyek perubahan yang terinci pada tabel berikut : Tabel 2.12 Stake Holder internal N o 1 2 3 4

N o 5 6

Stake Holder

Peran

Sekretaris Daerah

memberikan dukungan pelaksanaan proyek perubahan Bagian Organisasi dan Berperan dalam koreksi penyusunan draft Tata Laksana perbub Bagian Hukum dan Berperan dalam koreksi penyusunan draft Perundang-Undangan perbub Bagian istrasi Mendukung proyek perubahan dan berperan Pembangunan dalam penggunaan dan mengakses data dinas pendapatan daerah Tabel 2.12 Stake Holder internal lanjutan ... Stake Holder Kepala DPKAD Kabid Pembukuan DPKAD

Peran Mendukung proyek perubahan dan berperan dalam penggunaan dan mengakses data dinas pendapatan daerah Mendukung proyek perubahan dan berperan dalam penggunaan dan mengakses data dinas

pendapatan daerah 7

Kabid Perbendaharaan DPKAD

8

Kepala Bappeda

9

Kepala Bappeda

10

Kabid Perekonomian Bappeda

11

Kepala BPS

12

Kabid Data

13

Wajib/Objek Pajak

14

Media Massa

15

Masyarakat

Mendukung proyek perubahan dan berperan dalam penggunaan dan mengakses data dinas pendapatan daerah Mendukung proyek perubahan dan berperan dalam penggunaan dan mengakses data dinas pendapatan daerah Mendukung proyek perubahan dan berperan dalam penggunaan dan mengakses data dinas pendapatan daerah Mendukung proyek perubahan dan berperan dalam penggunaan dan mengakses data dinas pendapatan daerah Mendukung proyek perubahan dan berperan dalam penggunaan dan mengakses data dinas pendapatan daerah Mendukung proyek perubahan dan berperan dalam penggunaan dan mengakses data dinas pendapatan daerah Mendukung proyek perubahan dan mengakses serta memberikan informasi tentang penyetoran pendapatan aseli daerah Mendukung proyek perubahan dan melakukan monitoring dan penyebarluasan informasi tentang pengelolaan pendapatan aseli daerah Mendukung proyek perubahan dan melakukan monitoring atas pelaksanaan pengelolaan pendapatan asli daerah

Selanjutnya stakeholder tersebut ditentukan kekuatan dan pengaruh stakeholder berdasarkan tabel berikut :

Tabel 2. Matriks Kekuatan Pengaruh Stakeholder

N o

Jabatan / Nama

In

Ex

Stake Holder P S U

Nilai P

L

D

A

1

Kepala Dispenda

2

Sekdis / Promotor

3 4

Kepala Bidang PBB & BHTPB serta KABID PDL Kasie lingkup bidang PBB & BPHTB

5

Kepala Bidang

6

Bendahara Penerima

7

Bendahara Pengeluaran

8

Kolektor/Penagih

9

Web Developer

10

Kadis DPKAD

11

Kabid pembukuan DPKAD

12

Kepala BAPPEDA

13

Kabid Perkonomian

14

Kepala BPS

15

Sekretaris Daerah

16

Bag. Pembangunan

17

Kepala SKPD Pengelola

18

Bendahara Penerima SKPD

19

Bag Ortal

20

Bag. Hukum

21

Masyarakat

22

Media Massa

in

Selanjutnya, berdasarkan kelompok kecenderungan dukungan, maka stakeholder tersebut

Mapping Stakeholders tinggi PROMOTERS

LATENS

Lurah

Pengaruh

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daearh

DEFENDER

APATHETIC   

rendah

Lembaga Pemberdayaan Masy Rukun Tetangga Masyarakat

   

Kasi Pemerintahan Kasi Pembangunan Kasi Kesejahteran masy Kasi Trantib

interes

tinggi

2.3.3 STRATEGI MEMPENGARUHI STAKEHOLDER Dengan memperhatikankelompok stakeholder di atas, strategi untuk mempengaruhinya sebagai berikut : a. Terhadap kelompok PROMOTORS yaitu kelompok yang memiliki kepentingan terhadap program dan juga kekuatan untuk membantu membuatnya berhasil atau sebaliknya Strategi yang dipersiapkan : - Komunikasi dengan cara memberikan informasi untuk menyakinkan bahwa kegiatan yang diusulkan sangat diperlukan dan berguna . - Hal- hal yang dikomunikasikan antara lain dengan menyampaikan maksud, tujuaan , manfaat, output yang dihasilkan serta impact dari proyek perubahan. - Menyampaikan dukungan – dukungan yang diperlukan untuk suksesnya pelaksanaan proyek perubahan seperti : perlunya dukungan anggaran dan motivasikepada tim.

b. Terhadap kelompok DEFENDERS yaitu kelompok yang memiliki kepentingan pribadi dan dapatmenyuarakan dukungan dalam komunitas , tetapi kekuatannya kecil untuk mempengaruhi program, Strategi yang dipersiapkan - Komunikasi dengan memberikan motivasi bahwa kegiatan proyek perubahan ini harus dilaksanakan karena berkaitan dengan tugas pokok dan merupakan kesempatan untuk menunjukan kepada pihak lain bahwa kita mampu untuk mengemban amanah. - Menjaga semangat , motivasi dan memberikan apresiasi dan mengingatkan secara terus menerus pencapaian upaya agar proyek dapat terselesaikan. - Mengajak diskusi dalam pembuatan perencanaan dan evaluasi permasalahan - Melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan. c. Terhadap kelompok LATENS , yaitu kelompok yang tidak memiliki kepentingan khusus maupun terlibat dalam program, tetapi memiliki kekuatan besaruntuk mempengaruhi program jika mereka menjadi tertarik. Strategi yang dipersiapkan - Membangun komunikasi dengan memberikan informasi mengenai maksud, tujuan , manfaat , output yang dihasilkan - Memperlakukan mereka dengan baik (+4)

(+5)

(+8)

d. Terhadap kelompok APATHETICS kelompok yang tidak memiliki Kabid PBB & Sekda adanya kepentingan maupun kekuatan Kepala , bahwa tidak mengetahui Kabid PDL Dispenda program Kasubag PBB (+6) Bag. Ortal dan Strategi yang dipersiapkan : Memberikan informasi seperlunya Kasubag PDL (+2) menjaga agar tidak menjadiSekdis/ penghambat dari kegiatan proyek perubahan (-2) (+9) Bag. Ortal ini. (+2) Mentor Kolektor (+4) Kabid Pengembangan

Kasi Pengembangan

(+6)

Kabid NPD

(+4)

Kasi Netmap NPD

Mentor

(+2)

(+4) (+6)

REFORMER

Kasi Pembukuan

Kepala Bappeda Kabid Perekonomian

(+4) (+4) (+4)

(+4)

Bendahara Penerima

Masyarakat (+/-)

Keterangan : Stakeholder Internal Stakeholder Eksternal Reformer Mentor

(+/-)

Kabid Data

(+4)

Kadis PKAD

(+/-)

Kabid Pembukuan

Wajib/Objek Pajak

Kasubag Keuangan Bendahara Pengeluaran

Kepala BPS

(+/-)

(-2) (+4)

Bag. Hukum

Stake (+4)Holder

Kabid Pembukuan

(+4)

Web Developer

Media Massa (+/-)

Kabid Perbend

Garis Komando Garis Koordinasi Internal Garis Koordinasi Eksternal Garis koordinasi antar Stakeholder

2.5 Tata kelola proyek perubahan Tata kelola proyek perubahan ini dapat dilihat pada diagram berikut ini : PROJECT SPONSOR MENTOR HERRY OCTAVIA MENDUR, S.STP Sekretaris Dispenda NARA SUMBER

COACH

PROJECT LEADER

DR. MOCHTAR, SP., SH., MM

TRI WAHYUDI, SST., MM Kasubag Program

DWI CAHYADI, ST.Kom Praktisi IT/Web Developmen

PROJECT TEAM Dokumentasi Isman, SE SANDY, SE Notulen Nichi Modeila Teknis Iliawaty, Amd Perlengkapan Isman Tindage, SE

2.7 Kemungkinan Hambatan Dan Strategi Mengatasi Masalah Dalam melaksanakan kegiatan Proyek Perubahan nantinya, diyakini akan menemui potensi atau perkiraan kesulitan dalam usahanya untuk mewujudkan tujuan serta kriteria keberhasilan, dimana masing-masing kesulitan tersebut diharapkan telah memiliki alternatif strategi untuk mengatasinya, sebagaimana diuraikan dan dijelaskan pada Tabel berikut

ini :

Intenal Hambatan Serangan virus komputer pada data yang sedang/ sudah dikerjakan sehingga berpotensi pada kehilangan data yang sedang/ sudah dikerjaka

Strategi Melakukan instalasi aplikasi Anti Virus berbayar pada semua PC/laptop yang digunakan untuk mengerjakan data dan kegiatan proyek perubahan

Melakukan scanning secara berkala Melakukan Back-up Data secara berkala Kesalahan Input data yang elakukan pemantauan data dan berpotensi pada kesalahan detailnya masing-masing melalui pemberian informasi kepada tenaga masyarakat teknis yang ditempatkan/ ditugaskan Kesiapan SDM khusunya Operator Pelatihan Operator dan penguatan Team Work Ketersediaan sarana drangan Optimalisasi kerja tim dan mutasi prasarana penggunaan b

Eksternal 1.

2.

Kesediaan Ka SKPD dan staf

Membangun komitmen dan kesepakatan

sebagai lokal

bersama dan melakukan sosialisasi

Ketersediaan jaringan internet

Membuat format pelaporan yang kompatibel pada saat offline dan online

3.

Keterbatasan peran serta

Sosialisasi kepada masyarakat melaui

masyarakat

media.

BAB III Penutup 3.1

Kesimpulan Gagasan proyek perubahan ini bertujuan untuk mempercepat proses

penyediaan data sebagai bahan pengendalian dari 3 minggu menjadi 2 hari, melaui pengintegrasian data serta keterbukaan informasi publik melaui website dinas penaptan Gagasan proyek perubahan ini dilaksanakna dalam 10 milestone dengan 39 kegiatan yang perencanaaan dilaksanakan selama 60 hari serta melibatkan stakeholder internal dan stakeholden eksternal

Daftar Pustaka Lampiran