Proses Penyusunan Amdal 4h5f4x

Proses Penyusunan AMDAL

MATERI I. II. III. IV. V. VI. VII.

Proses Penapisan (Peraturan Menteri Negara LH Nomor 05 Tahun 2012) Proses keterlibatan masyarakat dalam AMDAL (Peraturan Menteri Negara LH Nomor 17 Tahun 2012) Pendekatan studi AMDAL Proses Penyusunan AMDAL Penyusunan dokumen AMDAL (KA, ANDAL dan RKL-RPL (Peraturan Menteri Nagara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012) Penyusunan AMDAL baru (pengembangan) dan addendum ANDAL, RKL-RPL Sistem sertifikasi Penyusun Dokumen AMDAL (Peraturan Menteri Negara LH Nomor 07/2010).

1 PROSES PENANPISAN (Permen LH No. 05/2012)

Skema Pembagian AMDAL, UKL-UPL dan SPPL USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB AMDAL Pasal 22-33 UU 32/2009

USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB UKL/UPL

Pasal 34 UU 32/2009

SPPL Pasal 35 UU 32/2009

Kegiatan berdampak penting terhadap LH

Batas AMDAL

Peraturan MENLH No 05/2012

Kegiatan tidak berdampak penting terhadap LH

Batas dokumen UKL-UPL Kegiatan tidak wajib UKL/UPL & tidak berdampak penting serta Kegiatan usaha mikro dan kecil

Peraturan Gub. atau Bupati/Walikota

DEFINISI AMDAL

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup AMDAL

Kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan

yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan

tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. UU No. 32 / 2009 - Pasal 1 ayat 11 Kajian yang perlu dilakukan Pemrakarsa

(terhadap dampak penting dari rencana kegiatannya)

untuk diajukan ke penanggungjawab urusan AMDAL guna mendapatkan keputusan kelayakan lingkungan (persetujuan kelanjutan pelaksanaan rencana kegiatan).

Ruang Lingkup Peraturan MENLH No. 05/2012 1 Peraturan MENLH No. 05 Tahun 2012 tentang Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Amdal

2 Lampiran I: Daftar Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Amdal

Batang Tubuh:

• • • • • • • •

7 Pasal. Pasal 1: Ketentuan Umum; Pasal 2: Penapisan Pasal 3: Kawasan Lindung Pasal 4: Penambahan Wajib Amdal; Pasal 5: “Delisting” wajib Amdal; Pasal 6: Pencabutan Permen 11/2006 Pasal 7: Masa berlaku permen ini

5 (Lima) Lampiran

Lampiran II:

Lampiran II:

Lampiran IV:

Bagan Alir Tata Cara Penapisan untuk Menentukan Wajib Tidaknya Suatu Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Dilengkapi dengan Amdal

Daftar Kawasan Lindung

Kriteria Penapisan

Lampiran V Ringkasan informasi awal Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan Penapisan

LAMPIRAN V PERMENLH NO. 05/2012

Pasal 2: Proses Penapisan Usaha/Kegiatan Wajib Amdal Uji informasi Awal dengan daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal (Lampiran I)

Tidak

? Ya

Pemrakarsa mengisi ringkasan informasi awal Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan (Kegiatan Utama & Pendukung) (lampiran V)

Periksa apakah lokasinya berada di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung (Lampiran III)

Deskripsi jenis rencana usaha dan/atau kegiatan utama & pendukung harus diuraikan secara jelas . Periksa dan bandingkan seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan dengan Permen 05/2012

• Kawasan lindung wajib ditetapkan; • Tidak semua jenis kawasan lindung dalam PP 26/2008 dan Keppres 32/1990 dimasukan dalam daftar kawasan lindung • Ada jenis usaha dan/atau kegiatan yang dikecualikan

Tidak

Uji ringkasan awal dengan kriteria pengecualian (Pasal 3 ayat 4)

Wajib Memiliki Amdal

Tidak

?

Ya

Wajib UKL-UPL atau SPPL

Pasal 3: Rencana Usaha/Kegiatan di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan Lindung Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang lokasinya berada di dalam kawasan lindung diizinkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, misal: tambang di hutan lindung, wisata alam di kawasan lindung

1 Batas proyek terluar yang bersinggungan dengan batas terluar dari kawasan lindung

Dampak potensial dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut secara nyata mempengaruhi kawasan lindung terdekat

Kawasan Lindung Yang tercantum dalam Lampiran Permen LH & telah ditetapkan sesuai dengan PUU

2

Dampak potensial

3 Keterangan: = Rencana Usaha dan/atau kegiatan

Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang berada di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung yang dikecualikan dari kewajiban menyusun Amdal adalah rencana usaha dan/atau kegiatan: 1. Eksplorasi pertambangan, migas dan panas bumi; 2. Penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan; 3. Yang menunjang pelestarian kawasan lindung; 4. Yang terkait dengan kepentingan pertahanan dan keamanan negara yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan; 5. Budidaya yang secara nyata tidak berdampak penting bagi lingkungan hidup; 6. budidaya yang diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap dan tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan di bawah pengawasan ketat.

Lampiran 3: Daftar Kawasan Lindung Kawasan lindung yang dimaksud dalam Peraturan Menteri ini: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Kawasan hutan lindung Kawasan bergambut Kawasan Resapan Air : Sempadan Pantai Sempadan Sungai • Tidak semua kawasan Kawasan Sekitar Danau atau Waduk lindung yang tercantum Suaka Margasatwa dan Suaka Margasatwa Laut dalam PP No. 26/2008 dan Cagar Alam dan Cagar Alam Laut Keppres 32/1990 Kawasan Pantai Berhutan Bakau dicantumkan dalam daftar Taman Nasional dan Taman Nasional Laut kawasan lindung di Taman Hutan Raya Rancangan Peraturan Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Laut Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan MENLH Ini; Kawasan Cagar Alam Geologi • Kawasan lindungan = Kawasan Imbuhan Air Tanah kawasan yang telah Sempadan Mata Air DITETAPKAN sebagai Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah kawasan lindung Kawasan Pengungsian Satwa Terumbu Karang Kawasan Koridor Bagi Jenis Satwa dan Biota Laut yang Dilindungi

Catatan

Kawasan lindung  wilayah yang DITETAPKAN dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup mencakup SDA dan Sumber Daya Buatan. Penetapan kawasan lindung tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan PUU

Lampiran 1: Daftar Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Amdal Peraturan MENLH No. 11/2006 No

Bidang

Jumlah Jenis Kegiatan

Peraturan MENLH No. 05/2012 No

Bidang

Jumlah Jenis Kegiatan

1.

Pertahanan

3

1.

Multisektor

5

2.

Pertanian

2

2.

Pertahanan

3

3.

Perikanan

1

3.

Pertanian

3

4.

Kehutanan

1

4.

Perikanan dan Kelautan

1

5.

Perhubungan

10

5.

Kehutanan

1

6.

Teknologi Satelit

1

6.

Perhubungan

5

7.

Perindustrian

7

7.

Teknologi Satelit

5

8.

Pekerjaan Umum

16

8.

Perindustrian

8

9.

Sumber Daya Energi Mineral

10

9.

Pekerjaan Umum

12

10.

Pariwisata

2

10.

Perumahan dan Kaw. Permukiman

1

11.

Pengembangan Nuklir

2

11.

Energi dan Sumber Daya Mineral

18

12.

Pengelolaan LB3

1

12.

Pariwisata

2

13.

Rekayasa Genetika

2

13.

Ketenaganukliran

4

14.

Pengelolaan LB3

4

13 Bidang 58 Jenis Kegiatan

14 Bidang 72 Jenis Kegiatan

Lampiran 1: Daftar Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Amdal

Deskripsi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan (Utama dan Pendukung) dan Wajib Amdal Penegasan di Peraturan MENLH No. 05/2012: Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam lampiran I Peraturan Menteri ini dapat menjadi jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan amdal apabila di dalam usaha dan/atau kegiatan dimaksud terdapat salah satu jenis usaha dan/atau kegiatan pendukung yang termasuk dalam jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan amdal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini

Contoh: Rencana Pembangunan Bangunan Gedung Pengambilan Air Tanah Jenis Usaha dan Kegiatan Pendukungnya Wajib Amdal. Misal Pengambilan air tanah lebih dari 50 liter/detik dari 1-5 sumur dalam satu area < 10 hektar

Jenis Rencana Usaha dan Kegiatan Utama di luar Lampiran 1 (UKL-UPL) Misal: Pembangunan Bangunan Gedung kurang dari 10.000 m2 atau luas lahan kurang dari 5 Hektar

Menjadi Usaha dan/atau kegiatan Wajib Amdal

Penting ! Dalam Proses Penapisan, uraikan deskripsi jenis rencana usaha dan/atau kegiatan utama & pendukung secara jelas . Periksa dan bandingkan seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan dengan Lampiran I Permen 05/2012

Integrasi Inpres No. 10/2011 ke dalam Proses Penapisan dan Penilaian Amdal dan Izin Lingkungan Penilaian Amdal: Peraturan MENLH No. 24/2009 Pemeriksaan UKL-UPL: Peraturan MENLH No. 13/2010

Izin Lingkungan

Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

SK Kelayakan LH atau Rekomendasi UKL-UPL Layak/Disetujui

Penilaian Dokumen Amdal atau Pemeriksaan UKL-UPL

Tidak

ya

Apakah Lokasinya • Sesuai dengan Rencana Tata Ruang, dan/atau • Sesuai dengan Ketentuan PUU SDA

Sesuai

Apakah lokasinya berada di dalam Kawasan Hutan Primer & Lahan Gambut dalam Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB) ?

Apakah termasuk usaha dan/atau Kegiatan yang DIKECUALIKAN? Tidak

Tidak Sesuai

Ditolak

ya

Bagi usaha dan/atau kegiatan yang dikecualikan, RKL-RPL-nya harus harus mencakup upaya mitigasi atau pengurangan emisi GRK

Inpres 10/2011

Ditolak

Usaha dan/atau kegiatan yang dikecualikan dalam Inpres 10/2011: • Permohonan yang telah mendapat persetujuan prinsip dari Menteri Kehutanan; • Pelaksanaan pembangunan nasional yang bersifat vital, yaitu: geothermal, migas, ketenagalistrikan, lahan untuk padi dan tebu • Pemanfaatan izin pemanfaatan hutan dan/atau penggunaan kawasan hutan yang telah ada sepanjang izin di bidang usahanya masih berlaku

Pasal 4: Penambahan Daftar Jenis Rencana Usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal Dasar Penetapan 1) Pertimbangan Ilmiah: Daya dukung dan Daya Tampung Lingkungan; 2) Tipologi ekosistem setempat diperkiran berdampak penting terhadap lingkungan hidup

Tidak Wajib Amdal Rencana Usaha dan/atau Kegiatan: Skala/besaran < Lampiran 1 Rencana Usaha dan/atau Kegiatan: tidak tercantum dalam lampiran 1 tetapi mempunyai dampak penting terhadap LH

MENLH

Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Memiliki Amdal

Usulan Tertulis

• K/L; • Gubernur; • Bupati/ Walikota; dan/atau • Masyarakat.

Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan diajukan setalah dilakukan telaahan sesuai dengan kriteria sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV

Pasal 5: “Delisting” Daftar Jenis Rencana Usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Memiliki Amdal Dasar Penetapan 1) Dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan dapat ditanggulangi berdasarkan perkembangan iptek; 2) Berdasarkan pertimbangan ilmiah, tidak menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup

• K/L; • Gubernur; • Bupati/ Walikota; dan/atau • Masyarakat.

Usulan Tertulis

MENLH

Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Memiliki UKL-UPL atau SPPL

2 KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PROSES AMDAL (Permen LH No. 17/2012)

Muatan Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Izin Lingkungan LAMPIRAN PERMEN 17 TAHUN 2012: Bab I Pendahuluan Bab II Tata Cara Pengikutsertaan Masyarakat dalam Proses Amdal Bab III Tata Cara Pengikutsertaan Masyarakat dalam Proses Permohonan dan Penerbitan Izin Lingkungan

Bab I Pendahuluan 1. Latar Belakang • •

Pasal 26 UU 32 tahun 2009 Pelaksanaan Pasal 9 Ayat (6), Pasal 44 sampai dengan Pasal 46 dan Pasal 49 PP 27/2012

2. Tujuan: • Mendapatkan informasi mengenai rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan; • dapat menyampaikan SPT; • dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan; • dapat menyampaikan SPT atas permohonan dan penerbitan izin lingkungan;

3. Pengertian Umum

• Pengertian tentang Izin Lingkungan, AMDAL , UKL-UPL, Masyarakat terkena dampak, masyarakat pemerhati lingkungan dan masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan

Bab II Tata Cara Pengikutsertaan Masyarakat dalam Proses Amdal 1.Masyarakat yang diikutsertakan dalam Proses Amdal 2.Pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan 3.Pelaksanaan Konsultasi publik 4.Penetapan Wakil masyarakat terkena dampak dalam Komisi Penilai Amdal

Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Amdal Pengumuman dan Konsultasi Publik

Proses Amdal dan Izin Lingkungan serta Keterlibatan Masyarakat

1

Penyusunan KA

Keterlibatan Masyarakat dalam Amdal (Tanggung Jawab Pemrakarsa) Pasal 26 UU No. 32/2009 Pasal 9 PP No. 27/2012

Pemeriksaan sitrasi Penilaian KA

Pasal 39 UU No.32/2009 Pasal 44-45 PP No. 27/2012

Penyusunan ANDAL & RKL-RPL Permohonan Izin Lingkungan dan Penilaian ANDAL dan RKL-RPL

2

Pasal 30 UU No. 32/2009 Pasa; 44-45 PP No. 27/2012

Pemeriksaan istrasi Pengumuman

3

Penilaian ANDAL dan RKL-RPL Keputusan Ketidaklayakan LH

Keputusan Kelayakan LH & Penerbitan Izin Lingkungan

Keterlibatan Masyarakat dalam Izin Lingkungan

Keterlibatan Masyarakat dalam Penilaian Andal & RKL-RPL: Wakil masyarakat terkena dampak Pasal 39 UU No. 32/2009 & Pasal 56 PP No. 27/2012

4

Keterlibatan Masyarakat dalam Izin Lingkungan

Proses UKL-UPL dan Izin Lingkungan serta Keterlibatan Masyarakat dalam Permohonan dan Penerbitan Izin Lingkungan

Pemrakarsa

Penyusunan UKL-UPL

Permohonan Izin Lingkungan dan Pemeriksaan UKL/UPL Pemeriksaan istrasi Pengumuman

Pasal 39 UU No.32/2009 Pasal 44-45 PP No. 27/2012 Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan (Menteri, Gubernur atau, Bupati/Walikota)

1

Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL & Izin Lingkungan

Pasal 39 UU No. 32/2009 & Pasal 56 PP No. 27/2012 Pengumuman Izin Lingkungan yang sudah diterbitkan (Menteri, Gubernur atau, Bupati/Walikota)

Pemeriksaan UKL/UPL

4

Pengumuman

II. A. Masyarakat yang Diikutsertakan dalam Proses Amdal 1. Masyarakat terkena dampak, adalah masyarakat yang berada dalam batas wilayah studi Amdal (catatan: harus ada kesepakatan penentuan batas wilayah studi antara pemrakarsa dengan komisi penilai melalui rapat penilaian KA oleh tim teknis) yang akan merasakan dampak dari adanya rencana usaha dan/atau kegiatan, terdiri dari masyarakat yang akan mendapatkan manfaat dan masyarakat yang akan mengalami kerugian

2. Masyarakat pemerhati lingkungan, adalah masyarakat yang tidak terkena dampak dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, tetapi mempunyai perhatian terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut, maupun dampak-dampak lingkungan yang akan ditimbulkannya.

3. Masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal, adalah masyarakat yang berada di luar dan/atau berbatasan langsung batas wilayah studi Amdal dan yang akan merasakan dampak dari adanya rencana usaha dan/atau kegiatan

II.B Pengumuman Rencana Usaha dan/atau kegiatan 1. Pihak yang akan melakukan pengumuman: Pemrakarsa 2. Muatan, Media dan Durasi Pengumuman (10 hari kerja); 3. Penyampaian, penerimaan dan dokumentasi SPT masyarakat Muatan Pengumuman

Media Pengumuman

• •

•

• • • • •

Nama dan alamat pemrakarsa; Lokasi dan luas rencana usaha dan/atau kegiatan, Jenis usaha dan/atau kegiatan; Produk yang dihasilkan Dampak potensial yang akan timbul Tanggal pengumuman tersebut mulai dipasang dan batas waktu pemberian saran, pendapat, dan tanggapan (SPT) dari masyarakat Nama dan alamat pemraksarsa dan instansi lingkungan hidup yang menerima saran, pendapat, dan tanggapan dari warga masyarakat

• • •

•

Media cetak antara lain berupa brosur, pamflet, surat kabar lokal dan/atau surat kabar nasional; Papan pengumuman kantor instansi yang bertanggung jawab di tingkat; pusat dan/atau daerah; Media elektronik antara lain melalui televisi, website, jejaring sosial, sms dan/atau radio; Pusat dan/atau tempat pengumuman resmi yang ditetapkan dan diatur oleh instansi lingkungan hidup; dan/atau Media lain yang dapat digunakan

II.C Pelaksanaan Konsultasi Publik 1. Pihak yang melakukan konsultasi publik: • Pemrakarsa • Targetnya 3 kelompok masyarakat 2. Muatan informasi dan bentuk Konsultasi Publik Muatan Informasi Konsultasi Publik • •

• •

•

Nama dan alamat pemrakarsa; Lokasi dan luas rencana usaha dan/atau kegiatan dilengkapi dengan Informasi Perihal Batas istratif Terkecil Dari Lokasi Tapak Proyek dan peta tapak proyek Deskripsi rinci atas rencana usaha dan/atau kegiatan; dampak lingkungan yang berpotensi akan timbul (catatan: dampak potensial dari judgement awal pemrakarsa) dengan adanya rencana usaha dan/atau kegiatan; Komponen lingkungan yang sangat penting diperhatikan (i.e. nilai budaya, ekologis, social ekonomi, pertahanan dll) karena akan terkena dampak;

Bentuk Konsultasi Publik Konsultasi publik dapat dilakukan dalam berbagai bentuk dengan mengunakan cara dan metode yang dapat secara efektif dan efisien menjaring SPT masyarakat seperti: • pertemuan publik, • lokakarya, • seminar, • focus group discussion, dan • temu warga, forum dengar pendapat, diateraktigf • metode lain yang dapat dipergunakan untuk berkomunikasis secara dua arah

II.D Penetapan Wakil Masyarakat Terkena Dampak dalam Komisi Penilai Amdal 1. Dipilih dan ditetapkan sendiri oleh masyarakat terkena dampak; 2. Pemrakarsa wajib berkomunikasi dengan para pimpinan formal dan tokoh masyarakat, serta anggota masyarakat di tingkat lokal; 3. Pemrakarsa dapat memfasilitasi proses pemilihan dan penetapan wakil masyarakat terkena dampak; 4. Hasil penetapan dituangkan dalam bentuk berita acara kesepakatan. 5. Dalam hal tidak terjadi kesepakatan, proses pemilihan dan penetapan wakil masyarakat tersebut dilakukan melalui penunjukan oleh pimpinan formal di tingkat lokal. 6. Jumlah wakil masyarakat terkena dampak yang dipilih dan ditetapkan paling banyak 3 (tiga) orang. 7. Pemrakarsa mengkomunikasikan hasil penetapan wakil masyarakat kepada sekretariat komisi penilai amdal sesuai dengan kewenangannya;

Bab III Tata Cara Pengikutsertaan Masyarakat dalam Permohonan dan Penerbitan Izin Lingkungan Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan 1. Pihak yang melakukan pengumuman (Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota) didelegasikan; 2. Muatan dan Media Pengumuman 3. Waktu dan jangka waktu pengumuman 4. Penyampaian, penerimaan dan dokumentasi SPT

Pengumuman Penerbitan Izin Lingkungan 1. Pihak yang melakukan pengumuman; 2. Muatan dan Media Pengumuman 3. Waktu dan jangka waktu pengumuman

Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan untuk Rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal 1. 2. 3. 4. 5.

Nama dan alamat pemohon izin lingkungan; Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan; Skala/besaran dari rencana usaha dan atau kegiatan; Lokasi rencana dan usaha dan atau kegiatan; Informasi mengenai cara mendapatkan dokumen Amdal (Kerangka Acuan yang telah diberikan persetujuan, draft Andal dan RKL-RPL) yang berupa: a. Informasi perihal tempat dimana masyarakat dapat memperloleh dokumen amdal yang akan diajukan b. Tautan (link) dokumen Amdal (KA, Andal dan RKL-RPL) yang dapat diunduh () oleh masyarakat atau informasi Dokumen Amdal lengkap yang dapat diakses oleh masyarakat; 6. Tanggal pengumuman tersebut mulai dipasang dan batas waktu pemberian saran, pendapat, dan tanggapan (SPT) dari masyarakat 7. Nama dan alamat instansi lingkungan hidup yang menerima saran, pendapat, dan tanggapan dari warga masyarakat 8. Nama dan Alamat wakil masyarakat dan organisasai lingkungan hidup yang akan duduk sebagai wakil anggota Komisi Penilai AMDAL.

Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan untuk Rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib UKL-UPL 1. 2. 3. 4. 5.

Nama dan alamat pemohon izin lingkungan; Jenis usaha dan/atau kegiatan; Skala/besaran dari rencana usaha dan/atau kegiatan Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan; Informasi mengenai cara mendapatkan formulir UKL-UPL yang telah diisi oleh pemrakarsa yang berupa: a. Informasi perihal tempat dimana masyarakat dapat memperloleh formulir UKL-UPL yang telah diisi oleh pemrakarsa b. Tautan (link) dokumen formulir UKL-UPL yang dapat diunduh () oleh masyarakat 6. Tanggal pengumuman tersebut mulai dipasang dan batas waktu pemberian saran, pendapat, dan tanggapan (SPT) dari masyarakat 7. Nama dan alamat instansi lingkungan hidup yang menerima saran, pendapat, dan tanggapan dari warga masyarakat

Waktu dan Jangka Waktu (Durasi) pengumuman dan Permohonan Izin Lingkungan a. Rencana wajib Amdal 1) Pengumuman permohonan izin lingkungan dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal,RKL-RPL diajukan dan dinyatakan lengkap 2) Masyarakat memberikan SPT terhadap pengumuman dalam jangka 10 (sepuluh) hari sejak diumumkan. b. Rencana wajib UKL-UPL 1) Pengumuman permohonan izin lingkungan untuk rencana usaha wajib UKL-UPL dilakukan paling lama 2(dua) hari sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara istrasi 2) Masyarakat memberikan SPT terhadap pengumuman tersebut dalam jangka 3 (tiga) hari sejak diumumkan

Pengumuman Penerbitan Izin Lingkungan 1. Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota melalui Instansi lingkungan hidup melakukan pengumuman izin lingkungan yang diterbitkan 2. Pengumuman dilakukan melalui media mass dan multimedia (situs atau media yang lain secara efektif dan efisien yang dapat dijangkau) 3. Izin lingkungan diumumkan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak izin diterbitkan 4. Jika masyarakat keberatan terhadap izin yang telah diterbitkan, masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap izin lingkungan 5. Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan izin lingkungan dapat mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

3 PENDEKATAN STUDI AMDAL

Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan – Kawasan Industri Pasal 8 PP 27 Tahun 2012: Dalam menyusun dokumen Amdal, Pemrakarsa wajib menggunakan pendekatan studi: a. Tunggal, b. Terpadu,

Setiap Perusahan Industri dalam Kawasan Industri wajib memiliki UKL-UPL

c. Kawasan

Termasuk Kawasan Industri •

Kawasan Industri Kawasan Industri wajib memiliki Amdal Kawasan

•

Pasal 13 ayat (1) huruf a PP No. 27/2012: Kawasan Industri yang telah memiliki Amdal Usaha dan/atau kegiatan (Perusahan Industri) yang berdampak Penting terhadap LH dikecualikan dari kewajiban menyusun Amda; Pasal 13 ayat (1) PP No. 27/2012: usaha dan/atau kegiatan tersebut wajib menyusun UKL-UPL berdasarkan dokumen RKL-RPL Kawasan Industri

4 PROSES PENYUSUNAN DOKUMEN AMDAL

Proses Penyusunan dan Penilaian Amdal serta Penerbitan SKKL & Izin Lingkungan Sekretariat KPA, Tim Teknis dan Komisi Penilai Amdal

Pemrakarsa 1 Pengumuman dan Konsultasi Publik 2 Penyusunan Kerangka Acuan (KA)

Catatan: Keputusan disampaikan kepada Pemrakarsa

SPT dari Pengumuman = 10 hari Kerja

Penilaian Kerangka Acuan

3 Pengajuan Penilaian Kerangka Acuan

30 hari kerja 5

4 Penilaian KA oleh Sekretariat KPA

Penyusunan 7 ANDAL dan RKL-RPL

Penilaian KA oleh Tim Teknis

6 Penerbitan Persetujuan KA oleh Ketua KPA

Penilaian ANDAL dan RKL-RPL

8 Pengajuan Permohonan Izin Lingkungan dan Penilaian ANDAL dan RKL-RPL

75 hari kerja, termasuk 10 hari kerja SPT Pengumuman

Penilaian ANDAL & RKL-RPL Sekretariat KPA

Satu surat permohonan Catatan:

Waktu penilaian tidak termasuk waktu perbaikan dokumen oleh pemrakarsa Keterlibatan Masyarakat

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota

10

9

Penilaian ANDAL & RKL oleh Tim Teknis

11

Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan

12 Penilaian ANDAL & RKL-RPL oleh KPA Rekomendasi KPA 13

Paling lambat 5 hari kerja setelah diterbitkan 15

14a

Pengumuman Izin Lingkungan

Penerbitan: 1. Keputusan Kelayakan Lingkungan; dan 2. izin Lingkungan

Layak Lingkungan 14b

10 hari kerja

Keputusan Ketidaklayakan LH Tidak Layak Lingkungan

Muatan Dokumen Amdal – Pasal 25 UU No. 32/2009 Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 25 UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, dokumen Amdal memuat: Pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan

a Rencana pengelolaan dan pemantauan LH

f

Evaluasi Secara Holistik terhadap dampak yang terjadi  Kelayakan/ Ketidaklayakan LH

e

Dokumen Amdal d Prakiraan Besaran & Sifat Penting Dampak

b

Evaluasi Kegiatan di sekitar Lokasi Rencana Usaha dan/atau kegiatan

c

Saran, Masukan dan Tanggapan Masyarakat

KERANGKA PIKIR PENYUSUNAN DOKUMEN AMDAL Saran, pendapat dan Tanggapan dari: •PENGUMUMAN • KONSULTASI PUBLIK

AMDAL

DAMPAK POTENSIAL

A

RENCANA KEGIATAN

DAMPAK POTENSIAL

DAMPAK PENTING HIPOTETIK

B

KOMPONEN KEGIATAN

C

DAMPAK POTENSIAL

EVALUASI DAMPAK POTENSIAL

DAMPAK PENTING HIPOTETIK

2

1

PRAKIRAAN DAN EVALUASI DAMPAK

DAMPAK PENTING HIPOTETIK

DAMPAK POTENSIAL

TP +

DAMPAK PENTING HIPOTETIK

DAMPAK PENTING HIPOTETIK

3

3

E

RONA LINGKUNGAN

DAMPAK POTENSIAL

Analisis atas Kegiatan di Sekitar

F

Surat Persetujuan KA PELINGKUPAN

Dokumen KERANGKA ACUAN (KA)

P+

2

D

KOMPONEN LINGKUNGAN

PENILAIAN KELAYAKAN LINGKUNGAN

PENTING HIPOTETIK

1

DAMPAK POTENSIAL

IDENTIFIKASI DAMPAK POTENSIAL

Prakiraan= Besaran & sifat penting dampak untuk setiap DPH PDAMPAK

Evaluasi = telaahan terhadap keterkaitan dan interaksi seluruh DPH  karekterisk dampak lingkungan ANALISIS

Dokumen ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN (ANDAL)

RENCANA PENGELOLAAN DAMPAK LINGKUNGAN

• Dampak Penting • Dampak lingkungan lainnya

Surat Kelayakan Lingkungan PERENCANAAN PENGENDALIAN

Dokumen RKL-RPL

Dokumen Amdal Dokumen Amdal

dalam Rancangan Peraturan MENLH tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan

Dokumen Amdal

dalam Peraturan MENLH No. 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan

1.Dokumen kerangka acuan (KA-ANDAL);

1.Dokumen kerangka acuan (KA);

2.Dokumen ANDAL;

2.Dokumen Andal;

3.Dokumen RKL

3.Dokumen RKL-RPL

4.Dokumen RPL 5.Ringkasan Eksekutif

Penyusunan Dokumen Amdal Tahap Perencanaan 1

2

Rencana Umum

Studi Kelayakan

3

4

Disain Rinci

Pra Kontruksi dan Konstruksi

5 Operasi

Amdal disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan KA 1 ANDAL 2 RKL-RPL 3

Dokumen AMDAL

Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan wajib sesuai dengan rencana tata ruang

Tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa

Sumber: Pasal 4-5 PP 27/2012 Izin Lingkungan PP 27/99: Amdal Bagian dari studi Kelayakan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan (pasal 2 ayat (1)) dan kesesuaian dengan RTRW dan/atau Rencana Tata Ruang Kawasan (pasal 16 ayat (4))

Muatan KERANGKA ACUAN

dalam Peraturan MENLH No. 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Amdal BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Tujuan dan Manfaat 1.3. Peraturan BAB II RUANG LINGKUP STUDI 2.1. Lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan yang ditelaah dan alternatif komponen rencana usaha dan/atau kegiatan (status, TR, Rencana Usaha/Keg., keg. di sekitar, alt) 2.2. Lingkup rona lingkungan hidup awal 2.3. Pelingkupan (identifikasi, evaluasi dan klasifiksi & prioritas, DPH & wilayah studi)

Muatan KERANGKA ACUAN

dalam Peraturan MENLH 16/2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan PENDAHULUAN • Latar Belakang • Tujuan • Pelaksana Studi (pemrakarsa & tim penyusun dok Amdal, tenaga ahli dan asisten penyusun)

BAB III METODE STUDI 3.1. Metode pengumpulan dan analisis data 3.2. Metode Prakiraan Dampak 3.3. Metode Evaluasi Dampak

PELINGKUPAN • Deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan fokus pada kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan beserta alternatif, termasuk pengelolaan LH yang sudah ada/tersedia; • Deskripsi umum rona lingkungan hidup awal (environmental setting): Komponen lingkungan terkena dampak dan usaha/kegiatan disekitar lokasi rencana usaha/kegiatan beserta dampak lingkungannya; • Hasil pelibatan masyarakat • Dampak penting hipotetik (DPH) • Batas wilayah studi dan batas waktu kajian

BAB IV PELAKSANA STUDI 4.1. Pemrakarsa 4.2. Penyusun Studi Amdal 4.3 Biaya Studi 4.4. Waktu Studi

METODE STUDI • Metode pengumpulan dan analisi data; • Metode prakiraan dampak penting dan • Metode evaluasi secara holitistik terhadap dampak lingkungan

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

No.

DPH

Metode Prakiraan Dampak

Peningkatan air Q = CAI ΔQ =(-Ch) x I x A larian permukaan dari kegiatan pembukaan lahan

Data dan Informasi yang Relevan dan Dibutuhkan

a. b. c.

d.

Curah hujan Jumlah hari hujan Koefisien air larian per jenis bukaan lahan (untuk area terbangun dan area non terbangun) Luas masingmasing jenis tataguna lahan

Metode Pengumpulan Data Untuk Prakiraan a. b. c. d.

a.

Terbentuknya Medan Magnet dan Medan Listrik

Menggunakan metode analogi a. terhadap timbulnya medan magnet dan medan listrik dari kegiatan serupa dan b. membandingkannya dengan standar WHO dan SNI untuk ambang batas medan magnet dan medan listrik (catatan: Kegiatan yang dijadikan acuan adalah: pembangunan dan pengoperasian SUTT 175 kV dari Kab X ke Kota Y, telah disetujui berdasarkan SKKL nomor … tahun 200x oleh Gubernur Provinsi Y. Catatan: Rona untuk kegiatan ini serupa dengan rencana kegiatan yang diusulkan, sehingga dapat digunakan sebagai analogi)

Medan magnet yang dihasilkan operasional SUTT Medan listrik yang dihasilkan operasional SUTT

a.

b.

Thornwaithe Data sekunder dari BMG Data sekunder dari buku Chay Asdak Lokasi titik-titik pengumpulan data adalah: 1) Desa U 2) Desa V 3) Desa W Tiga desa ini dipilih karena lokasinya berada di elevasi yang lebih rendah dari tapak kegiatan, sehingga ada kemungkinan besar air larian akan mengalir ke desa tersebut. Lokasi titik pengumpulan data digambarkan pada peta sampling (lihat peta pada lampiran….)

Data medan magnet dan medan listrik alami akan menggunakan data sekunder dari buku”medan listrik dan magnet dari SUTT, karya Prof. Gundala Putra Petir, 1965) Data sekunder hasil pemantauan berkala operasional SUTT yang dianalogikan

Metode Analisis Data Untuk Prakiraan

a. b.

c.

sohyet Professional judgment oleh pakar hidrologi Dr. Joko Tingkir Hasil perhitungan ditransfer dalam bentuk geospasial menggunakan ARCGIS

Dilakukan dengan membandingkan data medan magnet dan medan listrik operasional SUTT dengan standar WHO dan SNI untuk ambang batas medan magnet dan medan listrik

Metode Evaluasi (Tidak Per Individu Dampak Melainkan Secara Keseluruhan) Menggunakan metode bagan alir Keterangan: metode ini digunakan untuk menelaah hubungan holistik antar seluruh dampak

Muatan ANDAL

dalam Peraturan MENLH No. 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Amdal BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Tujuan dan Manfaat 1.3. Peraturan BAB II RENCANA USAHA/KEGIATAN 2.1. Identitas pemrakrasa dan penyusun Amdal 2.2. Uraian rencana usaha/kegiatan 2.3. Alternatif-alternatif yang dikaji dalam Andal 2.4. Keterkaitan rencana usaha/kegiatan dengan kegiatan lain disekitarnya BAB III RONA LINGKUNGAN HIDUP AWAL BAB IV RUANG LINGKUP STUDI 4.1. Dampak penting yang ditelaah; 4.2. Wilayah Studi dan Batas Waktu Kajian BAB V PRAKIRAAN DAMPAK PENTING BAB VI EVALUASI DAMPAK PENTING 6.1. Telaahan terhadap dampak penting; 6.2. Pemilihan alternatif terbaik; 6.3. Telaahan sebagai dasar pengelolaan; 6.4. Rekomendasi penilaian kelayakan LH DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

Muatan ANDAL

dalam Peraturan MENLH 16/2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan PENDAHULUAN • Ringkasan deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan; • Ringkasan dampak penting yang ditelaah/dikaji • Batas wilayah studi dan batas waktu kajian DESKRIPSI RINCI RONA LINGKUNGAN HIDUP AWAL PRAKIRAAN DAMPAK PENTING Besaran dan sifat penting dampak untuk masingmasing DPH; EVALUASI SECARA HOLISTIK TERHADAP DAMPAK LINGKUNGAN • Telaahan secara keseluruhan dan keterkaitan serta interaksinya atas dampak lingkungan yang diperkiraakan terjadi untuk menentukan karekteristik dampak lingkungan secara total terhadap lingkungan; • Arahan pengelolaan dampak lingkungan; • Kesimpulan kelayakan lingkungan dari pemrakarsa DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

No

DPH

Rona Lingkungan Hidup Awal

Tahap konstruksi Peningkata C = 0,2 (Hutan n air larian tropis) permukaa n dari I = 200 mm/tahun kegiatan pembukaa A = 10.000 ha (hutan n lahan tropis)

Hasil Prakiraan Dampak (Catatan: Terdapat dua opsi melakukan prakiraan: 1. Ada opsi dimana prakiraan hanya membandingkan perubahan kondisi rona dengan adanya kegiatan dan tanpa adanya kegiatan.Pada opsi ini, perubahan rona secara alamiah tidak diperhitungkan 2. Opsi lain adalah membandingkan kondisi tanpa kegiatan dengan adanya kegiatan, namun juga memperhitungkan perubahan rona secara alamiah, sehingga untuk opsi ini wajib ada pula analisis/perhitungan perubahan rona secara alamiah)

Besarnya dampak: Dengan perubahan rona menjadi kebun sawit maka diperkirakan Q’ menjadi 0,45 m3/tahun Sehingga terjadi peningkatan ΔQ = 0,05 m3/tahun

Sifat penting dampak: Maka Q air larian awal = 0,4 m3/tahun Tidak penting, karena besarannya hanya naik + 10% dari nilai Q alamiah

Gangguan estetika akibat perubahan bentang alam

Rona awal lokasi kegiatan adalah perbukitan, namun dengan adanya kegiatan, akan ada dua bukit yang menjadi dataran dan terdapat kemungkinan adanya tiga cekungan bekas “borrow pit”

Besarnya dampak: Berdasarkan indeks visual sensitivity-intencity pada Headley, 2009, maka besaran dampak gangguan estetika termasuk kelas “N” dimana merupakan dampak gangguan estetika yang tidak berpengaruh, mengingat tidak adanya pengurangan substansial pada kualitas visual

Sifat penting dampak: Tidak penting, karena gangguan ini tidak berpengaruh terhadap masyarakat lokal

Hasil Evaluasi Dampak

DPH 1 dan DPH 2 bertemu pada ruang waktu yang sama,karena kegiatan yang menyebabkan DPH1 dan DPH 2 dilakukan secara bersamaan, sehingga ada kemungkinan bahwa perubahan bentang alam (khususnya terbentuknya cekungan), akan berinteraksi dengan peningkatan air aliran, dapat menjadikan cekungan terisi air yang memungkinkan menjadi tempat berkembangnya vector penyakit demam berdarah, maka dari analisis ini, DPH 1 dan DPH 2 menjadi dampak penting DPH 1 dan DPH 2 bertemu pada ruang waktu yang sama, karena kegiatan yang menyebabkan DPH1 dan DPH 2 dilakukan secara bersamaan, sehingga ada kemungkinan bahwa perubahan bentang alam (khususnya terbentuknya cekungan), akan berinteraksi dengan peningkatan air aliran, dapat menjadikan cekungan terisi air yang memungkinkan menjadi tempat berkembangnya vector penyakit demam berdarah, maka dari analisis ini, DPH 1 dan DPH 2 menjadi dampak penting

Muatan RKL dan RPL

dalam Peraturan MENLH No. 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Amdal

RKL PERNYATAAN PELAKSANAAN BAB I PENDAHULUAN BAB II PENDEKATAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BAB III RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 3.1. Dampak penting dan sumber dampaj penting 3.2. Tolok uku dampak DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

RKL BAB I PENDAHULUAN BAB II RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

Muatan RKL-RPL

dalam Peraturan MENLH 16/2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan PENDAHULUAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP • Matrik/tabel untuk dampak lingkungan (dampak penting hasil kajian Andal dan dampak lingkungan lainnya); • Peta lokasi pengelolaan LH sesuai dengan kaidah kartograf RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP • Matrik/tabel untuk pemantauan dampak lingkungn (dampak penting hasil kajian Andal dan dampak lingkungan lainnya); • Peta lokasi pemantauan LH sesuai dengan kaidah kartografi JUMLAH DAN JENIS IZIN PPLH YANG DIBUTUHKAN PERNYATAAN PELAKSANAAN DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

Matrik Pengelolaan Lingkungan Hidup Matrik atau tabel tersebut disusun dengan urutan sebagai berikut: 1. Komponen lingkungan terkena dampak (dampak penting dan dampak lainnya) 2. sumber dampak (dampak penting & dampak lainnya) 3. Tolok ukur dampak 4. Tujuan rencana pengelolaan lingkungan hidup 5. Bentuk Pengelolaan lingkungan hidup 6. Lokasi pengelolaan lingkungan hidup 7. Periode pengelolaan lingkungan hidup 8. Institusi pengelolaan lingkungan hidup

Keterangan: PLH = Pengelolaan Lingkungan Hidup

Contoh Matrik Pengelolaan Lingkungan Hidup Dampak Indikator keberhasilan Sumber Bentuk pengelolaan Lingkungan pengelolaan lingkungan Dampak lingkungan hidup yang dikelola hidup Dampak Penting Yang Dikelola (Hasil Arahan Pengelolaan pada ANDAL) 1. Penurunan Kegiatan Konsentrasi debu yang a. Melakukan kualitas udara mobilisasi alat timbul tidak melebihi penyiraman jalan secara berkala ambien dan bahan baku mutu udara (parameter pada tahap ambien untuk b. Memasang plat debu) konstruksi parameter debu penghalang pada ban kendaraan angkut

Lokasi pengelolaan lingkungan hidup

No.

a.

b.

c. 2.

Peningkatan laju sedimentasi di waduk

Erosi tanah karena sebab alamiah maupun antropogenik pada area yang berdekatan dengan waduk

Stabilnya laju sedimentasi di area sekitar waduk selama umur waduk

a.

b.

Menanami area sekitar a. waduk dengan tanaman penahan erosi b. Memberikan pemahaman kepada penduduk yang beraktivitas di daerah rawan erosi guna mengurangi kegiatan c. yang dapat menjadi sumber erosi antropogenik

d.

Periode pengelolaan lingkungan hidup

Institusi pengelolaan lingkungan hidup

Di dalam tapak minimal sehari dua a. proyek yang menjadi kali sumber pencemar kualitas udara, b. Di jalan angkut yang melalui permukiman warga c. Lokasi rinci dapat dilihat pada peta 2.1 Di area sekitar a. waduk dalam radius 5 km Di batas sosial yang mungkin memberikan kontribusi terhadap peningkatan erosi antropogenik Di luar batas sosial yang masih mungkin memberikan kontribusi terhadap peningkatan erosi antropogenik

b.

Penanaman a. sekali dengan pemelihara an setiap b. bulan sekali Pemberian c. pemahama n dilakukan sekali d. setahun

Instansi Pelaksana yaitu PT X selaku pemrakarsa dan kontrakor pelaksana kegiatan konstruksi Instansi Pengawas yaitu BLHD Kabupaten X, DInas PU Kab X, BLH Provinsi Y, DInas PU Prov Y Instansi Penerima Laporan yaitu BLHD Kabupaten X, DInas PU Kab X, BLH Provinsi Y, DInas PU Prov Y Instansi Pelaksana penanaman dan pemberian pemahaman di batas sosial yaitu PT X selaku pemrakarsa Instansi pelaksana pemberian pemahaman di luar batas sosial yaitu pemda kab X Instansi Pengawas yaitu BLHD Kabupaten X, DInas PU Kab X, BLH Provinsi Y, DInas PU Prov Y Instansi Penerima Laporan yaitu BLHD Kabupaten X, DInas PU Kab X, BLH Provinsi Y, DInas PU Prov Y

Lokasi rinci dapat dilihat pada peta 2.1

Dampak Lingkungan Lainnya yang Dikelola (pengelolaan lingkungannnya telah direncanakan sejak awal sebagai bagian dari rencana kegiatan, atau mengacu pada SOP, panduan teknis pemerintah, standar internasional, dll) 1.

Timbulnya sampah domestic

Kegiatan akomodasi pekerja konstruksi

Sampah domestik a. dikelola sesuai dengan peraturan perundangan

b.

Mengumpulkan sampah domestic dengan dipilah antara organic dengan anorganik sesuai dengan SOP perusahaan nomor …. Bekerjasama dengan Dinas Kebersihan Kab Y untuk menyediakan jasa angkutan sampah domestic harian (diatur dalam MOU nomor … dengan Dinas Kebersihan)

Di area akomodasi pekerja konstruksi

Dilakukan sehari sekali

a.

Instansi Pelaksana yaitu PT X selaku pemrakarsa

b.

Instansi Pengawas yaitu BLHD Kabupaten X, BLH Provinsi Y

c.

Instansi Penerima Laporan yaitu BLHD Kabupaten X, BLH Provinsi Y,

Matrik Pemantauan Lingkungan Hidup Matrik atau tabel tersebut disusun dengan urutan sbb.:

1. Dampak lingkungan (dampak penting penting dan dampak lainnya) yang dipantau 2. Sumber dampak; 3. Parameter lingkungan hidup yang dipantau; 4. Tujuan rencana pemantauan lingkungan hidup; 5. Metode pemantauan lingkungan hidup; 6. Institusi pemantau lingkungan hidup

Contoh Matrik Pemantauan Lingkungan Hidup Dampak Lingkungan yang Dipantau Jenis Dampak No yang Timbul Indikator . / (bisa di Sumber ambien dan Paramete Dampak r bisa di sumbernya) 1 Penurunan Kedalam Dewateri muka air an/ ng dari tanah (MAT) ketinggia tahap n MAT operasio nal tambang

Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup Metode Pengumpul an & Analisis Data Pemantaua n langsung pada sumur pantau dengan menggunak an piezometer

Lokasi Pantau

Waktu & Frekuensi

Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup Pengawa s

Penerima Laporan

Sumur Satu PT XYZ BLHD pantau A, bulan dua selaku kab A, B, C, D dan kali pemrakarsa BLHD E yang dan seluruh Prov B, berada di kontraktor Dinas PU koordinat penambang Prov B, ……. Dst an Dinas PU Kab A (lokasi rinci pada peta di lampiran …..)

BLHD kab A, BLHD Prov B, Dinas PU Prov B, Dinas PU Kab A

Pelaksana

Perubahan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan

Laporan Perubahan yang akan direncanakan

MENTERI GUBERNUR Bupati/Walikota

Perubahan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Perubahan bentuk pengelolaan dan pemantauan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan baru

Berpengaruh terhadap Lingkungan

[sesuai mekanisme Pasal 50 ayat (2) huruf (c) ]

Penerbitan Perubahan Izin Lingkungan

Evaluasi/ Telaahan Perubahan bentuk pengelolaan dan pemantauan yang bertujuan perbaikan (continual improvement) dan tidak menimbulkan dampak lingkungan baru.

Jenis perubahan dan kriteria perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup No

Jenis Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan

Kriteria Perubahan

1. Perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup

Perubahan mesin dan peralatan yang digunakan dalam proses produksi yang berpotensi menimbulkan dampak negatif lingkungan: a. Perubahan alat-alat produksi yang berpotensi merubah bahan baku dan bahan penolong; b. Perubahan alat-alat produksi yang berpotensi merubah dampak lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan; dan/atau c. Perubahan alat-alat produksi yang berpotensi menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian antara dampak lingkungan baru dengan bentuk pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan yang dilakukan

2. Penambahan kapasitas produksi;

Penambahan jumlah produk yang dihasilkan dari proses produksi suatu usaha dan/atau kegiatan

3. Perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;

Perubahan yang antara lain meliputi perubahan desain; proses produksi; perubahan bahan baku; perubahan bahan penolong; dan/atau perubahan penggunaan jenis sumber daya yang digunakan; yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan i.e. Perubahan jenis dan/atau karakteristik bahan baku, bahan penolong dan bahan bakar

Lanjutan - Jenis perubahan dan kriteria perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup No

Jenis Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan

Kriteria Perubahan

4. Perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan;

perubahan sarana pendukung yang membantu proses produksi yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan i.e. penambahan instalasi pengolahan air bersih; penambahan sumber air bawah tanah;

5. Perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan

Penambahan luasan lahan dan/atau bangunan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan

6. Perubahan waktu dan durasi operasi usaha dan/atau kegiatan;

Perubahan berupa pengurangan atau penambahan waktu dan/atau durasi kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan

Lanjutan - Jenis perubahan dan kriteria perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup No

Jenis Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan

7. Usaha dan/atau kegiatan di

dalam kawasan yang belum tercakup dalam izin lingkungan;

Kriteria Perubahan Penambahan usaha dan/atau kegiatan baru dalam sebuah kawasan, yang belum dikaji dalam dokumen lingkungan sebelumnya

8. Terjadinya perubahan kebijakan

Perubahan antara lain mencakup perubahan pemerintah yang ditujukan dalam peraturan dan/atau NSPK yang diterbitkan oleh rangka peningkatan perlindungan pemerintah yang bertujuan untuk memperbaiki dan pengelolaan lingkungan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup i.e. hidup; Perubahan baku mutu lingkungan dan kriteria baku kerusakan

9. Terjadi perubahan lingkungan

Terjadi perubahan rona lingkungan yang sangat hidup yang sangat mendasar mendasar akibat terjadinya bencana alam atau akibat peristiwa alam atau karena akibat lain yang menyebabkan pengelolaan akibat lain, sebelum dan pada lingkungan hidup dalam kajian sebelumnya waktu Usaha dan/atau Kegiatan menjadi tidak relevan dengan kondisi lingkungan yang bersangkutan dilaksanakan pascabencana dan pasca perubahan atas akibat lain tersebut

Perubahan Dampak Dan/Atau Risiko Lingkungan Hidup Berdasarkan Hasil Kajian Analisis Risiko Lingkungan Hidup (ARLH) Dan/Atau Audit Lingkungan Hidup Yang Diwajibkan Ketentuan tentang ARLH masih berupa ketentuan yang tercantum dalam UU 32/2009. PP tentang ARLH belum diterbitkan (masih dalam draft RPP ARLH)

MENLH telah Menerbitkan Peraturan MENLH No. 03 Tahun 2013 tentang Audit Lingkungan Hidup

Tidak Dilaksanakannya Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Dalam Jangka Waktu 3 (Tiga) Tahun Sejak Diterbitkannya Izin Lingkungan Jenis perubahan yang dimaksud dalam kategori ini adalah tidak adanya pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan deskripsi kegiatan yang tercantum dalam: 1. dokumen lingkungan hidup yang telah dinilai atau diperiksa, 2. keputusan kelayakan lingkungan hidup/rekomendasi persetujuan UKL-UPL dan izin lingkungannya yang telah diterbitkan, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah izin lingkungan diterbitkan

Kriteria Perubahan Usaha dan/Atau Kegiatan dan Jenis Dokumen LH yang Wajib Disusun untuk Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Amdal No

Kriteria Perubahan

AMDAL BARU

ANDENDUM ANDAL dan RKL-RPL

1. Skala/Besaran Rencana Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan

skala besaran rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan tersebut sama dengan atau lebih besar dari skala besaran jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal seperti tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Menteri Negara LingkunganHidup Nomor 05 Tahun 2012

skala besaran rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan tersebut lebih kecil dari skala besaran jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal seperti tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012

2. Dampak penting yang ditimbulkan akibat rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan

Rencana perubahan akan berpotensi menimbulkan dampak penting baru

Tidak terdapat dampak penting baru atau dampak penting yang timbul akibat perubahan tersebut sudah dikaji dalam Amdal sebelumnya

3. Batas wilayah studi Amdal

Rencana perubahan akan berpotensi mengubah batas wilayah studi

Rencana perubahan dimaksud tidak mengubah batas wilayah studi

Format Adendum ANDAL dan RKL-RPL Saat Ini Contoh: Adendum ANDAL, RKL-RPL Kegiatan Pengembangan Lapangan Migas Berupa Penambahan Sumur-Sumur Baru di Wiayah Perairan Lepas Pantai Tenggara Sumatera Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta BAB I PENDAHULUAN 1. Latar belakang: i.e. alasan penambahan kegiatan, arahan dari instansi lingkungan hidup, jenis dokumen LH yang telah dimiliki, kegiatan eksisting dan rencana penambahan sumur baru; 2. Tujuan dan Manfaat 3. Peraturan Perudang-Undangan BAB II RENCANA KEGIATAN 1. Identitas Pemrakasrasa dan Penyusun Adendum ANDAL dan RKL-RPL; 2. Lokasi usaha dan/atau kegiatan; 3. Sejarah Pengembangan dan Kegiatan yang Telah Berjalan; 4. Kegiatan yang sedang berjalan (Eksisting) a. Produksi Lapangan b. Proses Produksi Migas dan penyalurannya c. dst d. Pengelolaan dan pemantauan LH yang sudah dilakukan e. Perizinan 5. Rencana Kegiatan Tambahan

BAB III RONA LINGKUNGAN HIDUP AWAL 1. Komponen Geofisik-Kimia 2. Komponen Sosekbud BAB IV RUANG LINGKUP STUDI (Hanya pada dampak dari rencana penambahan) 1. Dampak Penting yang Ditelaah; 2. Proses Pelingkupan 3. Identifikasi DampakPotensial 4. Evaluasi Dampak Potensial 5. Batas Wilayah Studi: Batas Andal dan RKl-RPL tambahan saja. 6. Batas Waktu Kajian BAB V PRAKIRAAN DAN EVALUASI DAMPAK PENTING 1. Prakiraan Dampak penting (Dampak pemboran terhadap penurunan kualitas air dan biota perairan, serta dampak kegiatan operasi produksi terhadap penurunan kualitas air dan dampak turunnya gangguan biota; 2. Evaluasi Dampak Penting 3. Telaahan Sebagai Dasar Pengelolaan 4. Rekomendasi Kelayakan Lingkungan BAB VII RENCANA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP 1. Jenis Dampak Penting Sama Seperti Pada Dokumen Lingkungan sebelumnya; 2. Rencana Pengelolaan LH 3. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup

6 SISTEM SERTIFIKASI PENYUSUN DOKUMEN AMDAL (LPJP DAN PERORANGAN) (Permen LH No. 07/2010)

Faktor Penentu Sistem AMDAL di Indonesia Penegakan Hukum

1

Pandangan & Komitmen Pemrakarsa

2 Kompetensi & Integritas Penyusun

Mutu Dokumen Amdal

Implementasi Izin Lingkungan

3 Kompetensi & Integritas Penilai/ Komisi

Kebijakan dan Peraturan Perudang-Undangan

Kompetensi & Integritas Penyusun

Saat ini berlaku Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2010 tentang SERTIFIKASI KOMPETENSI PENYUSUN DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DAN PERSYARATAN LEMBAGA PELATIHAN KOMPETENSI PENYUSUN DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

BERLAKU EFEKTIF 3 OKTOBER 2010 60

Penyusun & Konsultan [LPJP] Amdal



PEMRAKARSA REGISTRASI KOMPETENSI OLEH LRK

SERTIFIKASI KOMPETENSI OLEH LSK DENGAN KUALIFIKASI:

PENYUSUN AMDAL

KETUA TIM

KONSULTAN AMDAL

ANGGOTA TIM

PERSYARATAN REGISTRASI KOMPETENSI a. berbadan hukum; b. memiliki paling sedikit 2 (dua) orang tenaga tetap penyusun dokumen AMDAL yang memiliki sertifikat kompetensi dengan kualifikasi ketua tim penyusun dokumen AMDAL; c. memiliki perjanjian kerja dengan tenaga tidak tetap penyusun dokumen AMDAL yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun dokumen AMDAL dan seluruh personil yang terlibat dalam penyusunan dokumen AMDAL yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, termasuk dalam hal ketidakberpihakan; d. memiliki sistem manajemen mutu; e. melaksanakan pengendalian mutu internal terhadap pelaksanaan penyusunan dokumen AMDAL, termasuk menjaga prinsip ketidakberpihakan dan/atau menghindari konflik kepentingan.

Penyusun Amdal Bersertifikasi Kompetensi Ini alamat website Lembaga Sertifikasi Kompetensi AMDAL (INTAKINDO) http://lsk.intakindo.org

Jumlah tenaga penyusun Amdal yang telah memiliki Sertifikasi Kompetensi = 756 orang (Status 62 Desember 2012)

Sertifikat Tanda Registrasi Kompetensi LPJP 95 LPJP yang Telah Teregistrasi Kompetensi di KLH Tampilan Depan Sertifikat Tampilan Belakang Sertifikat

Ini alamat website LRK (Lembaga Registrasi Kompetensi) di KLH: http://kompetensilingkungan.menlh.go.id

64

Pengawasan • Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota melakukan pengawasan terhadap LPJP Amdal • Bentuk pengawasan, a.l: – Inspeksi secara berkala dan sewaktu-waktu; atau – Berdasarkan pengaduan dari masyarakat/pengguna jasa/komisi penilai/dll

Tindakan hasil pengawasan (kalau terjadi pelanggaran) • Pembekuan tanda registrasi kompetensi terhadap: – LPJP amdal yang tidak menjaga pemenuhan persyaratan kompetensi – LPJP yang melakukan penjiplakan dan/atau pemalsuan data dalam dokumen Amdal

• Pencabutan tanda registrasi kompetensi apabila LPJP yang tanda registrasinya dibekukan tetap tidak dapat memenuhi persyaratan kompetensi

Pengawasan terhadap Penyusun Amdal yang telah Memiliki Sertifikat Kompetensi –Pasal 16-17 Peraturan MENLH No. 07/2010 1. LSK Amdal melakukan pengawasan terhadap penyusun Amdal yang telah memiliki sertifikat kompetensi. 2. Pengawasan dilaksanakan berdasarkan kriteria pemeliharaan sertifikat kompetensi dan mekanisme pengawasan. 3. Kriteria pemeliharaan sertifikat kompetensi dan mekanisme pengawasan) ditetapkan oleh LSK Amdal dengan persetujuan Menteri; 4. Berdasarkan hasil pengawasan , LSK Amdal berwenang membekukan atau mencabut sertifikat kompetensi penyusun dokumen Amdal apabila pemegang sertifikat: a. melakukan penjiplakan dan/atau pemalsuan data dalam penyusunan dokumen Amdal; atau b. tidak memenuhi kriteria pemeliharaan sertifikat kompetensi 5. Pada kondisi pembekuan atau pencabutan sertifikat kompetensi, penyusun dokumen Amdal dilarang melakukan penyusunan dokumen Amdal.