Proper Audrey H Pim Iv 2017 1l2s5l

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan proyek perubahan yang dimulai dari pembuatan rancangan proyek perubahan dan implementasinya serta penulisan laporan implementasi proyek perubahan sesuai waktu yang ditetapkan. Proyek Perubahan ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas dan kewajiban sebagai peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (Diklat PIM IV) Pola Baru Angkatan I Tahun 2017 yang diselenggarakan di Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta, Jalan Wijaya Kusuma Raya Nomor 45 Cilandak - Jakarta Selatan bekerja sama dengan

Badan

Nasional

Penanggulangan

Bencana,dengan

objek

penulisan yang menyangkut bidang tugas pokok dan fungsi masingmasing peserta diklat. Pada pelaksanaan penyusunan laporan proyek perubahan ini banyak bimbingan,arahan,bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada: 1. Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta, Jalan Wijaya Kusuma

Nomor 45

Cilandak-

Jakarta

Selatan

yang

telah

memberikan kesempatan untuk mengikuti Diklat PIM IV Pola Baru Angkatan I Tahun 2017. 2. Bapak Zaenal Arifin S.S., M.H Kepala Bagian Hukum Badan Nasional Penanggulangan Bencana sekaligus mentor yang telah memberikan dukungan, arahan dan bimbingan. 3. Bapak Mukti sebagai coach yang telah banyak memberikan saran, arahan, dan pembimbingan selama penulisan.

iii

4. Para Widyaiswara BBPK Kampus Cilandak yang telah banyak memberikan pembekalan ilmu dan pengalaman dalam proses pembelajaran di kelas. 5. Para Stakeholder terkait, baik internal maupun eksternal serta Tim Proyek Perubahan yang telah mendukung terlaksananya proyek perubahan ini. 6. Rekan-rekan peserta Diklat PIM IV Angkatan I Tahun 2017 yang penulis sayangi karena senantiasa menjaga kekompakan dan kerja sama. 7. Keluarga

tercinta

yang

telah

membantu

dan

mendoakan

kelancaran proses terlaksananya proyek perubahan ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan pada makalah ini. Oleh karena itu penulis menerima saran dan kritik yang bersifat membangun demi perbaikan kearah kesempurnaan. Akhir kata semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi kita sekalian.

Jakarta, 5 Juli 2017

Audrey Ulina Magdalena

iv

v

DAFTAR ISI Halaman LEMBAR JUDUL .................................................................................

i

LEMBAR PERSETUJUAN ..................................................................

ii

KATA PENGANTAR ............................................................................

iii

DAFTAR ISI .........................................................................................

v

DAFTAR TABEL .................................................................................

vii

DAFTAR GAMBAR ............................................................................. viii DAFTAR LAMPIRAN ..........................................................................

BAB I

BAB II

ix

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang...............................................................

1

1.2. Identifikasi Masalah .......................................................

4

1.3. Tujuan dan Manfaat Proyek Perubahan ........................

7

1.4. Ruang Lingkup Proyek Perubahan ................................

10

DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN 2.1. Identitas Proyek Perubahan ..........................................

11

2.2. Output Proyek Perubahan .............................................

12

2.3. Milestone dan Tahapan Pelaksanaan............................

13

2.4. Tata Kelola Proyek Perubahan ......................................

17

2.5. Identifikasi Stakeholder..................................................

19

2.6. Faktor Kunci keberhasilan .............................................

21

v

2.7. Strategi Komunikasi .......................................................

21

BAB III PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN 3.1. Capaian Proyek Perubahan ...........................................

23

3.2. Kendala-Kendala ...........................................................

28

3.3. Strategi Mengatasi Kendala ...........................................

29

BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan .......................................................................

30

B. Saran.................................................................................

30

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................

31

LAMPIRAN – LAMPIRAN

vi

DAFTAR TABEL

Nomor

Halaman

2.1

Identitas proyek perubahan .............................................

12

2.2

Output proyek perubahan ................................................

13

2.3

Milestone Jangka Pendek ................................................

14

2.4

Milestone Jangka Menengah ...........................................

15

2.5

Milestone Jangka Panjang ...............................................

16

2.6

Identifikasi stakeholder ....................................................

21

vii

DAFTAR GAMBAR

Nomor

Halaman

1.1

Struktur organisasi Bagian Hukum ..................................

2

1.2

Skema sasaran proyek perubahan .................................

6

2.1

Struktur organisasi proyek perubahan .............................

17

2.2

Skema identifikasi stakeholder ........................................

19

viii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Lampiran 2 Lampiran 3 Lampiran 4 Lampiran 5

ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Biro Hukum dan Kerja Sama merupakan unit eselon II yang berada di bawah unit eselon I yaitu Sekretariat Utama. Sebagai salah satu unit pendukung di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (selanjutnya disingkat BNPB), Biro Hukum dan Kerja Sama mempunyai tugas pokok dan fungsi yang cukup strategis yang tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BNPB Nomor 10 Tahun 2013 tentang

Perubahan

Atas

Peraturan

Kepala

Badan

Nasional

Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan

Tata

Kerja

Badan

Nasional

Penanggulangan

Bencana

(selanjutnya disebut Perka SOTK). Dalam Pasal 49 Perka SOTK ini, Biro Hukum dan Kerja Sama mempunyai tugas sebagai koordinator penyusunan peraturan perundang-undangan, telaah hukum, kerja sama dalam negeri, dan kerja sama luar negeri. Biro Hukum dan Kerja Sama terbagi atas 3 (tiga) unit eselon III, yaitu Bagian Hukum, Bagian Kerja Sama Antar Lembaga, dan Bagian Kerja Sama Internasional. Bagian Hukum terbagi atas 2 (dua) unit eselon IV, yaitu Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Sub Bagian Penelaahan Hukum. Dalam proyek perubahan ini, project leader akan memfokuskan permasalahan yang ada pada unit eselon IV di Bagian Hukum, yaitu Sub Bagian Penelaahan Hukum.

1

2

Gambar 1.1

Struktur organisasi Bagian Hukum

Sub Bagian Penelaahan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan telaahan hukum di bidang penanggulangan bencana sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 55 ayat (2) Perka SOTK. Telaahan hukum yang menjadi tugas Sub Bagian Penelaahan Hukum tidak sebatas pada telaahan dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana, melaikan juga penyediaan bantuan layanan hukum kepada ASN di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Layanan hukum tersebut berupa advokasi hukum yang dilakukan baik melalui

3

jalur litigasi maupun nonlitigasi. Jenis perkara hukum yang menjadi lingkup advokasi hukum pada Sub bagian Penelaahan Hukum yaitu perkara perdata dan pidana.

Dalam

proyek

perubahan

ini,

project

leader

akan

memfokuskan penelitian mengenai layanan hukum pidana. Layanan hukum yang merupakan tugas dan fungsi Biro Hukum dan Kerja Sama diperuntukkan bagi Aparatur Sipil Negara baik di lingkungan BNPB maupun penerima dana kontigensi, Dana Siap Pakai, dan Dana Rehabilitasi dan Rekontruksi dalam hal ini BPBD dalam

penanganan

penanggulangan bencana. Seperti contoh

dalam

penggunaan

bantuan

penanganan

bencana

yang

dilaksanakan oleh BPBD. Kasus yang baru-baru ini terjadi di lingkungan BNPB yaitu: a. penyalahgunaan

bantuan

Dana

Siap

Pakai

yang

selanjutnya disingkat DSP yang disalurkan oleh BNPB ke Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat; b. kasus klarifikasi penunjukan langsung penggunaan DSP di Kabupaten Soppeng; c. Kasus Peninjauan Luar biasa (PK), bantuan DSP di Kabupaten Nabire; dan Dalam

penyelenggaraan

advokasi

hukum

terhadap

kasus-kasus tersebut di atas, tentunya Sub Bagian Penelaahan Hukum perlu menyusun instrumen hukum yang jelas yaitu Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP sebagai acuan bagi pemerintah daerah c.q. perangkat daerah terkait. Namun hingga kini, SOP tersebut belum tersedia. Hal ini disebabkan karena BNPB merupakan salah satu Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, lembaga baru berusia kurang lebih baru 9 (sembilan) tahun masih sangat muda dibandingkan kementerian/lembaga lainnya. Melihat kondisi tersebut, project leader bermaksud untuk mengajukan proyek perubahan

ini

sebagai

pedoman/acuan

dalam

pelaksanaan

4

pemberian layanan hukum baik bagi unit teknis di lingkungan BNPB maupun BPBD/pemangku kepentingan terkait sebagai koordinasi BNPB.

1.2. Identifikasi Masalah 2.3.1

Kondisi Saat Ini Selama ini telah banyak permasalahan hukum yang ada di lingkungan BNPB tidak diselesaikan sesuai dengan aturan karena salah satunya belum ada SOP layanan hukum di lingkungan BNPB. Setiap unit teknis di lingkungan BNPB belum mengetahui prosedur layanan hukum yang merupakan tugas dan fungsi Biro Hukum dan Kerja sama, unit Bagian Hukum, sub bagian penelaahan hukum. Penyelesaian permasalahan hukum semestinya terpusat pada Biro Hukum dan Kerja Sama sehingga terselenggaranya layanan hukum yang efektif, terarah dan terpadu. Semua permasalahan hukum yang terjadi dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan

peraturan

perundang-undangan

mengenai

bantuan Dana Siap Pakai.

2.3.2

Permasalahan yang ditemukan Dari kondisi yang telah dikemukakan di atas, ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut: a. Biro Hukum dan Kerja Sama sebagai unit pendukung dalam

penyelesaian

permasalah

hukum

belum

permasalahan

hukum

belum

berfungsi dengan baik; b. inventarisasi

terhadap

terkoordinasi dengan baik; c. penyelesaian permasalahan hukum di lingkungan BNPB belum sesuai dengan mekanisme yang semestinya; dan d. tidak tersedianya sarana pengaduan bagi unit teknis untuk

5

bantuan penyelesaian permasalahan hukum.

2.3.3

Pemecahan Masalah Untuk mengatasi keadaan sebagaimana tersebut di atas, Biro Hukum dan Kerja Sama c.q. Bagian Hukum c.q. Sub

Bagian

Penelaahan

Hukum

perlu

mengadakan

terobosan baru dalam pemberian layanan hukum, khususnya dalam perkara pidana antara lain: a. memberikan

pemahaman

terhadap

unit

teknis

di

lingkungan BNPB tentang pentingnya pelibatan Biro Hukum

dan

Kerja

Sama

dalam

penyelesaian

permasalahan hukum di lingkungan BNPB; b. berkoordinasi dengan unit unit teknis di lingkungan BNPB dalam menginventarisasi permasalahan hukum; c. Biro Hukum dan Kerja Sama melakukan sosialisasi tentang bantuan layanan hukum yang merupakan bagian dari tugas dan fungsinya; d. menyediakan sarana pengaduan bagi unit teknis untuk bantuan penyelesaian permasalahan hukum.

2.3.4

Kondisi yang diharapkan Saat ini, pemberian layanan hukum oleh Biro Hukum dan Kerja Sama BNPB menemui kendala yang dapat digambarkan dengan perbandingan sebagai berikut:

6

KONDISI SAAT INI

KONDISI IDEAL

Pelaksanaan kegiatan yang menimbulkan konsekuensi hukum tidak melibatkan Biro Hukum dan Kerja Sama

Pelaksanaan kegiatan yang menimbulkan konsekuensi hukum harus melibatkan Biro Hukum dan Kerja Sama G A P

Pelaksanaan kegiatan yang menimbulkan konsekuensi hukum tidak melibatkan Biro Hukum dan Kerja Sama

Layanan hukum dilaksanakan dengan menggunakan SOP yang sudah ditetapkan

Unit teknis langsung melaporkan kasus hukum yang dialami kepada unit eselon I, tanpa tembusan ke Biro Hukum dan Kerja Sama

Unit teknis harus berkoordinasi dengan Biro Hukum dan Kerja Sama

Belum ada sarana informasi terkait dengan layanan hukum yang disediakan oleh Biro Hukum dan Kerja Sama

I N T E R V E N S I

Tersedia sarana informasi terkait layanan hukum yang disediakan oleh Biro Hukum dan Kerja Sama yang mudah diakses oleh unit teknis

Penetapan SOP Layanan Hukum Pidana di lingkungan BNPB Integrasi aplikasi LHP BNPB dengan website bnpb.go.id

Dengan tersedianya layanan hukum bagi ASN dan unit teknis di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, diharapkan permasalahan hukum yang terjadi

7

akibat proses penyelenggaraan penanggulangan bencana di lingkungan BNPB dapat terselesaikan dengan berpedoman pada

ketentuan

diimplementasikan

peraturan dengan

perundang-undangan SOP.

Hal

ini

yang

merupakan

pengejawantahan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf e Undang-Undang

nomor

24

Tahun

2007

tentang

Penanggulangan Bencana yang berbunyi “Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasaskan ketertiban dan kepastian hukum”. Unit teknis di Lingkungan BNPB wajib berkoordinasi dan bersinergi dengan Biro Hukum dan Kerja sama dalam pelaksanaan tugas yang menimbulkan konsekuensi hukum. Untuk meminimalisir bahkan zero permasalahan hukum yang timbul, maka sinergitas tersebut dapat menjadi pintu utama Biro

Hukum

dan

Kerja

sama

untuk

menyelesaikan

permasalahan hukum. Selain itu, Biro Hukum dan Kerja Sama harus peka dalam merespon dari setiap masalah hukum dari unit teknis di Lingkungan BNPB dan yang terkait sehingga dapat meminimalisir implikasi hukum yang timbul akibat permasalahan hukum.

1.3. Tujuan dan Manfaat Proyek perubahan 2.3.1

Tujuan Perubahan a. Jangka Pendek 1)

daftar permasalahan hukum di lingkungan Badan Nasional

Penanggulangan

Bencana

terinventarisasi. 2)

konsep penyelesaian permasalahan hukum di lingkungan BNPB dapat ditentukan.

8

3)

tersusunnya rancangan SOP layanan hukum di Lingkungan BNPB

4)

uji coba mekanisme layanan hukum

b. Jangka Menengah 1)

SOP layanan hukum di lingkungan BNPB dapat ditetapkan;

2)

pembinaan dan pendampingan hukum terhadap unit teknis di lingkungan BNPB terlaksana sesuai dengan SOP layanan hukum di lingkungan BNPB; dan

3)

berkoordinasi dengan Pusdatinhumas menyusun aplikasi berbasis website layanan hukum BNPB.

c. Jangka Panjang 1)

berkoordinasi dengan Pusdatinhumas menerapkan aplikasi berbasis Website tentang pengaduan hukum dan layanan hukum;

2)

pembinaan dan pendampingan hukum dapat dilaksanakan oleh masing-masing unit teknis di lingkungan BNPB dengan berpedoman pada SOP layanan hukum di lingkungan BNPB dan selalu berkoordinasi dengan Biro Hukum dan Kerja Sama;

3)

tingkat

permasalahan

hukum

akibat

proses

penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh unit teknis di lingkungan BNPB berkurang karena kesadaran hukumnya telah meningkat.

9

2.3.2

Manfaat Perubahan a. Manfaat bagi Sub Bagian Penelaahan Hukum Sebagai Kepala Sub Bagian Penelaahan Hukum, dengan dilaksanakannya proyek perubahan ini SOP layanan hukum di lingkungan BNPB yang telah ditetapkan diharapkan dapat menjadi pedoman bagi unit Sub Bagian Penelaahan Hukum dalam melaksanakan tugas. b. Manfaat Bagi Biro Hukum dan Kerja Sama Manfaat bagi Biro Hukum dan Kerja Sama yaitu sebagai pedoman koordinasi pelaksanaan layanan hukum di lingkungan BNPB, karena dengan disusunnya SOP ini diharapkan layanan hukum dapat dilaksanakan secara terpadu dan terpusat pada Biro Hukum dan Kerja Sama sebagai Koordinator. c. Manfaat Bagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sebagai acuan bagi unit teknis di BNPB dalam menghadapi permasalahan hukum yang terjadi pada proses penyelenggaraan penanggulangan bencana, sehingga dapat dicapai penyelesaian hukum yang efektif dan efisien. d. Manfaat Bagi Pemangku Kepentingan di Luar BNPB Diharapkan dengan tertibnya istrasi layanan hukum di lingkungan BNPB dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelesaian permasalahan hukum

yang

melibatkan

berbagai

kepentingan terutama dari luar BNPB.

1.4. Ruang Lingkup Proyek Perubahan

pemangku

10

Perubahan yang diharapkan dengan dilakukannya proyek perubahan ini yaitu tertibnya layanan hukum di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana sehingga semua layanan hukum dan yang berkaitan dengan penanganan proses hukum dapat disusun dalam SOP dan diaplikasikan ke dalam bentuk paradigma pendampingan

hukum

instansi/organisasi

baik

sesuai

Perundang-undangan.

Untuk

terhadap dengan

individu

ketentuan

mendukung

hal

maupun Peraturan tersebut,

kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: a.

melakukan pengamatan mengenai kasus-kasus yang sedang dihadapi unit teknis di lingkungan BNPB;

b.

analisis hasil pengamatan untuk kegiatan lebih lanjut;

c.

bersama unit teknis untuk menindaklanjuti hasil analisa kebutuhan;

d.

membentuk tim efektif pelaksanaan sistem hukum dan kajian hukum yang berkaitan dengan pelayanan hukum terpadu;

e.

menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pedoman layanan hukum;

f.

menyusun flowchart mekanisme layanan hukum;

g.

pelaksanaan sosialisasi untuk internal BNPB dan pemangku kepentingan

terkait

penyelenggaraan

PB

tentang

pelaksanaan SOP; dan h.

monitoring dan evaluasi pelaksanaan SOP layanan hukum.

11

BAB II DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN

2.1. Identitas Proyek Perubahan

JUDUL

Layanan Hukum Pidana di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana

DESKRIPSI Proyek perubahan ini bertujuan untuk merubah metode pemberian

layanan

hukum

yang

merupakan

pelaksanaan salah satu tugas pokok dan fungsi Biro Hukum dan Kerja Sama. Metode pemberian layanan hukum pidana yang semula dilaksanakan secara spontan dengan menunjuk pejabat yang available pada Bagian Hukum, akan diubah menjadi terkoordinasi dalam satu tim. Perubahan juga akan dilakukan dengan instrumen-instrumen

pembantu

pemberian

layanan

hukum pidana, sehingga meningkatkan kualitas kinerja. Pada akhirnya, perubahan metode pemberian layanan hukum ini ditujukan untuk menghasilkan rekomendasi yang adekuat bagi peningkatan kinerja Biro Hukum dan Kerja Sama c.q. Bagian Hukum c.q. Sub Bagian Penelaahan Hukum. SPONSOR

COACH

Nama Mentor

Zaenal Arifin

Jabatan

Kepala Bagian Hukum

No. HP

081282636001

Email

[email protected]

Nama

Abdul Mukti

Jabatan

Widyaiswara

No. HP

081311056671

Email

[email protected]

12

13

PROJECT

Nama

Audrey Hutabarat, S.H., M.H.

LEADER

Jabatan

Kasubbag Penelaahan Hukum

No. HP

0811988187

Email

[email protected]

Man

Pejabat dan Pegawai di lingkungan

SUMBER DAYA

BNPB Method

Koordinasi dan kolaborasi

Machine

Komputer

Material

Alat tulis kantor

Money

SP DIPA BNPB Tahun Anggaran 2017

Tabel 2.1

Identitas proyek perubahan

2.2. Output Proyek Perubahan TARGET

CAPAIAN

Menginventarisasi permasalahan Tersedianya hukum

pidana

di

data

lingkungan komprehensif

BNPB

yang mengenai

permasalahan hukum pidana di lingkungan BNPB

Menyusun SOP layanan Hukum SOP layanan Hukum Pidana di Pidana di Lingkungan BNPB

Lingkungan BNPB ditetapkan

Membuat konsep aplikasi layanan Tersedianya Hukum

Pidana

di

aplikasi

layanan

Lingkungan Hukum Pidana di Lingkungan

BNPB

BNPB

Integrasi aplikasi layanan Hukum aplikasi layanan Hukum Pidana di Pidana

di

Lingkungan

dengan server induk BNPB

BNPB Lingkungan BNPB dapat diakses oleh publik melalui server induk BNPB

14

Monitoring

dan

penyediaan

evaluasi Implementasi

layanan

aplikasi

sistem

hukum Layanan Hukum Pidana selalu

pidana di lingkungan BNPB

diperhatikan dan dipantau guna memperoleh hasil yang terbaik

Tabel 2.2

Output proyek perubahan

2.3. Milestone dan Tahapan Pelaksanaan 2.3.1

Milestone Jangka Pendek Pentahapan jangka pendek dengan target waktu pelaksanaannya selama masa diklat yaitu: a. pembentukan tim efektif; b. inventarisasi permasalahan hukum pidana di BNPB; c. penyusunan konsep penyelesaian permasalahan hukum; d. penyusunan SOP layanan hukum pidana di lingkungan BNPB; e. Uji coba SOP layanan hukum pidana di lingkungan BNPB.

NO.

TAHAPAN UTAMA

1

Pembentukan tim efektif pelaksanaan sistim hukum dan kajian hukum yang berkaitan dengan pelayanan hukum terpadu

2

Inventarisasi daftar Notulen permasalahan hukum rapat di lingkungan BNPB absensi

Minggu Unit teknis BNPB + ke-3 Mei 2017

3

Penyusunan konsep Notulen penyelesaian rapat permasalahan hukum absensi di lingkungan BNPB

Minggu Kabag, Kasubbag + ke-4 Mei dan Staf unit 2017 teknis

OUTPUT

WAKTU

STAKEHOLDER

Notulen Minggu Kabag, Kasubbag rapat + ke-2 Mei dan Staf absensi, SK 2017 Tim

15

NO.

TAHAPAN UTAMA

OUTPUT

WAKTU

STAKEHOLDER

4

Tersusunnya Draf rancangan SOP SOP layanan hukum di Lingkungan BNPB

5

Uji coba mekanisme Notulen Minggu Tim efektif layanan hukum rapat + ke-3 Juni unit teknis absensi + 2017 masukan unit teknis Tabel 2.3

2.3.2

awal Minggu Tim efektif ke-1 s.d. Minggu ke-2 Juni 2017 dan

Milestone Jangka Pendek

Milestone Jangka Menengah Pentahapan jangka pendek dengan target waktu pelaksanaannya selama

1 (satu) tahun yaitu:

a. pembahasan SOP layanan hukum pidana di lingkungan BNPB; b. penyusunan aplikasi berbasis Website layanan hukum di lingkungan BNPB; c. Sosialisasi SOP layanan hukum di lingkungan BNPB; d. Evaluasi terhadap penerapan SOP layanan hukum di lingkungan BNPB.

NO .

TAHAPAN UTAMA

1

Berkoordinasi dan konsolidasi mengenai rancangan SOP layanan hukum secara tepat guna dan terarah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yaitu pemberian Dana Siap Pakai (DSP).

OUTPUT

WAKTU

STAKEHOLDER

Masukan Minggu Tim efektif dan unit teknis ke-4 Juni unit teknis dalam 2017 bentuk Nota Dinas

16

NO .

TAHAPAN UTAMA

OUTPUT

WAKTU

STAKEHOLDER

2

Pembahasan Laporan rancangan SOP layanan hukum di lingkungan BNPB

Minggu Tim dan Unit ke-1 dan teknis BNPB ke-2 Juli 2017

3

Penyusunan aplikasi aplikasi berbasis Website layanan hukum di lingkungan BNPB

Tim, Stakeholder Minggu ke-3 dan internal minggu ke-4 Juli 2017

4

Sosialisasi SOP Laporan layanan hukum di pelaksanaa lingkungan BNPB n, foto-foto/evi dence

Minggu Tim, Stakeholder ke-1 dan internal minggu ke-2 Agustus 2017

5

Evaluasi terhadap Notulen penerapan SOP rapat, layanan hukum di absensi lingkungan BNPB

Minggu ke-3 Agustus 2017

6

Tindak lanjut evaluasi

Minggu Tim dan ke-4 s Pusdatinmas Agustus 2017

Tabel 2.4

2.3.3

hasil Laporan

Tim dan Pusdatinmas

Milestone jangka menengah

Milestone Jangka Panjang Pentahapan jangka pendek dengan target waktu pelaksanaannya selama lebih dari 1 (satu) yaitu: a. penyempurnaan alur mekanisme pelayanan hukum di lingkungan BNPB; b. penerapan aplikasi berbasis Website layanan hukum di lingkungan BNPB;

17

NO.

TAHAPAN UTAMA

OUTPUT

WAKTU

STAKEHOLDER

1

Penyempurnaan alur mekanisme pelayanan hukum di lingkungan BNPB diterapkan bahkan sampai pembinaan dan pendampingan ke BPBD.

Sistem aplikasi layanan hukum

Minggu ke-5 Agustus s.d. minggu ke-2 Februari 2018

2

Penerapan aplikasi berbasis Website layanan hukum di lingkungan BNPB dan Stakeholder.

Sistem aplikasi yang terupdate

Minggu Tim ke-3 dan Minggu ke-4 Mei 2018

Tabel 2.5

Milestone jangka panjang

Tim,

18

2.4. Tata Kelola Proyek Perubahan Struktur organisasi dan deskripsi peran dari pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek ini adalah sebagai berikut:

STRUKTUR

Gambar 2.1

Struktur organisasi proyek perubahan

19

DESKRIPSI

Atasan Sponsor: a. memberikan masukan dan persetujuan atas pelaksanaan proyek (terutama pendanaan); dan b. menilai keberhasilan capaian proyek.

Sponsor: Memberikan bimbingan masukan, dan klarifikasi atas pelaksanaan proyek.

Coach: memberikan bimbingan dan memantau pelaksanaan proyek sesuai waktu pentahapan.

Kepala Bagian: a. memberikan masukan atas metode pelaksanaan; dan b. menunjuk perwakilan Bagian sebagai anggota tim efektif/tim kerja.

Project Leader: a. menginisisasi pelaksanaan proyek; b. mengoordinir penyiapan materi dan pedoman; c. menjadi ketua tim terpadu; dan d. mengoordinir pelaksanaan dan perumusan hasil.

Staf Subbag Penelaahan Hukum: Menjadi sekretariat tim terpadu dan tim potensial penggerak proyek perubahan.

20

2.5. Identifikasi Stakeholder Beberapa pihak yang dapat mempengaruhi pelaksanaan proyek ditinjau dari perspektif Sub bagian Penelaahan Hukum antara lain:

PENGARUH

KEPENTINGAN

JENIS & JABATAN STAKEHOLDERS

DESKRIPSI STAKEHOLDERS

STAKEHOLDERS PROMOTERS

Kepentingan tinggi, pengaruh tinggi stakeholder potensial

a. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama b. Kepala Bagian Hukum

Selaku atasan langsung dan atasan atasan langsung, penentu kebijakan yang mendukung proyek perubahan, tempat konsultasi

c. Kepala Bagian Kerja Sama Antar Lembaga d. Kepala bagian Kerja Sama Internasional e. Kasubbag di Bagian hukum

Selaku tim internal Biro Hukum dan Kerja Sama

21

f. Kasubbag di Bagian KSAL g. Kasubbag di bagian KSI h. Kasubbag Penelaahan Hukum i. Staf Subbag Penelaahan Hukum

Selaku tim internal di Subbag Penelaahan Hukum yang merupakan mesin penggerak dalam proyek perubahan

j.

Selaku yang menerima manfaat dari proyek perubahan ini, data yang dihasilkan dalam proyek perubahan ini dapat digunakan dalam menilai akuntabilitas kegiatan advokasi hukum di lingkungan BNPB

Inspektur/APIP

STAKEHOLDER LATENTS

Kepentingan pengaruh tinggi

a. Kepala Biro Keuangan b. Kepala Biro Perencanaan c. Kepala Bagian Program Anggaran I d. Kepala Bagian Program Anggaran II

Selaku unit kerja penentu kebijakan anggaran, baik tahun selanjutnya maupun revisi tahun berjalan. Kebutuhan anggaran dalam proyek ini diharapkan mampu didukung oleh unit kerja ini

dan dan

kurang,

e. Kepala Bidang Data

Selaku unit kerja penentu kebijakan sistem dan jaringan teknologi. Kebutuhan akan server, aplikasi, dan jaringan teknologi diharapkan mampu didukung oleh unit kerja ini

f. Eselon II di Lingkungan BNPB

Selaku atasan yang diharapkan dapat pula mendukung kebijakan integrasi data dan keterbukaan diri atas informasi berkaitan dengan permasalahan hukum

STAKEHOLDERS DEFENDERS

Kepentingan pengaruh kurang

a. Tim Security

Dengan proyek ini diharapkan dapat membantu tugasnya mengarahkan tamu yang

tinggi,

22

membutuhkan layanan hukum b. Auditor BPK c. Auditor KPK

Dengan Proyek ini, data yang dihasilkan dapat digunakan untuk akuntabilitas kegiatan layanan hukum di lingkungan BNPB

d. K/L Peserta Rapat e. K/L Pengguna Aplikasi

Selaku yang menerima manfaat langsung terkait kemudahan proses, akses dan informasi publik yang dibutuhkan tentang layanan hukum di lingkungan BNPB

STAKEHOLDERS APATHETICS

Kepentingan pengaruh kurang

BPBD

Selaku perangkat daerah penyelenggara penanggulangan bencana di daerah 2.6

kurang,

Identifikasi stakeholder

2.6. Faktor Kunci keberhasilan Dalam penyusunan proyek perubahan ini, faktor-faktor yang menjadi kunci keberhasilan bagi kegiatan ini antara lain: a. dukungan dari Mentor, Coach, dan Tim Efektif; b. partisipasi aktif stakeholder dalam pemberian masukan.

2.7. Strategi Komunikasi Strategi komunikasi yang digunakan oleh project leader dalam melaksanakan proyek perubahan ini yaitu: a. memaksimalkan

waktu

pertemuan

Tim

Efektif

dalam

inventarisasi permasalahan hukum dan penyusunan SOP layanan hukum pidana di linkungan BNPB dengan cara mengagendakan kegiatan disesuaikan dengan waktu luang

23

yang dimiliki oleh anggota tim; b. inventarisasi

permasalahan

hukum

dilaksanakan

dengan

mengundang perwakilan unit teknis di lingkungan BNPB yang menangani langsung penyelesaian permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh masing-masing unit berkoordinasi intensif dengan pegawai pada inspektorat utama sebagai pengendali; c. pemanfaatan media elektronik dalam menunjang upaya penyebarluasan konsep SOP layanan hukum di lingkungan BNPB

guna

memperoleh

respon

yang

cepat

dalam

mendapatkan masukan dari unit teknis di lingkungan BNPB.

Rapat Internal meminta masukan terhadap Proyek Perubahan

Project Leader mengunjungi perpustakaan guna mendapatkan data dan informasi.

24

BAB III PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

3.1. Capaian Proyek Perubahan Aplikasi Layanan Hukum Pidana di Lingkungan Badan nasional Penanggulangan

Bencana

(LHP

BNPB)

merupakan

aplikasi

internal/intranet yang hanya dapat diakses dengan menggunakan jaringan di lingkungan BNPB. Kegiatan rancang bangun LHP BNPB dalam rangka optimalisasi pemberian bantuan layanan hukum pidana di lingkungan BNPB dilaksanakan selama periode 1 Mei 2017 s.d. 30 Juni 2017 merupakan implementasi dari tahapan proyek perubahan yang disusun dalam tahapan proyek perubahan jangka pendek yang capaiannya antara lain:

3.1.1.

Persetujuan Mentor dan Rapat Persiapan Penyusunan Proyek Perubahan Pada tahap ini, project leader berkonsultasi kepada mentor tentang berbagai permasalahan yang ada pada Sub Bagian

Penelaahan

Hukum.

Dalam

konsultasi

yang

selanjutnya dilakukan dalam forum rapat, project leader membagi permasalahan yang ada pada Sub Bagian Penelaahan

Hukum

ke

dalam

beberapa

tingkatan

berdasarkan urgensi dan tingkat kebutuhan BNPB. Pada rapat tersebut diputuskan bahwa pemberian layanan hukum pidana dianggap penting untuk ditindaklanjuti mengingat di BNPB belum ada SOP terkait pemberian layanan hukum oleh Biro Hukum dan Kerja Sama. Selanjutnya

project

leader

mengajukan

proposal

kepada mentor untuk menindaklanjuti hasil rapat tersebut sebagai bahan untuk penyusunan proyek perubahan dalam Diklat Pim IV yang sedang diikuti oleh project leader. Tahap

25

26

awal yang dilakukan adalah rapat inventarisasi permasalahan hukum pidana yang timbul sebelum proyek perubahan ini dilakukan. Rapat ini diselenggarakan dengan melibatkan unit eselin

IV

di

lingkungan

BNPB.

Rapat

ini

sekaligus

dimanfaatkan oleh project leader untuk menentukan partner yang akan direkrut dalam tim efektif pelaksanaan proyek perubahan.

3.1.2.

Pembentukan Tim Efektif dan Rapat Tim Internal Tahap selanjutnya pada rencana jangka pendek yaitu pembentukan tim efektif. Pada tahap ini, project leader telah mengantongi nama-nama calon partner yang akan bekerja sama dengan project leader dalam penyusunan proyek perubahan

ini.

Untuk

selanjutnya,

project

leader

berkonsultasi kepada mentor untuk penyusunan SK tim efektif yang kemudian diajukan kepada atasan mentor untuk mendapatkan persetujuan. Anggota tim terdiri atas ASN di lingkungan

BNPB

yang

memiliki

kompetensi

dalam

penyusunan sarana pemberian layanan hukum di lingkungan BNPB.

27

Setelah anggota tim ditentukan, project leader mulai menentukan menyesuaikan

hal-hal jadwal

yang

perlu

dengan

dilakukan anggota

dengan

tim

untuk

pelaksanaan rapat. Hal ini perlu dilakukan mengingat kesibukan anggota tim pada tugasnya masing-masing.

Project Leader mengadakan rapat internal dengan Tim Efektif

28

3.1.3.

Penyusunan SOP Layanan Hukum Pidana di Lingkungan BNPB Tahap selanjutnya yaitu penyusunan patokan dalam pemberian layanan Hukum Pidana di Lingkungan BNPB dalam

bentuk

“Standar

Operasional

Prosedur”.

Pada

penyusunan SOP ini, selain rapat dengan tim efektif, project leader juga melakukan konsultasi pada tanggal 6 Juni 2017 ke instansi penegakan hukum guna mendapatkan SOP yang komprehensif yang dapat dilaksanakan oleh pegawai pada Sub Bagian Penelaahan Hukum.

Project Leader berkonsultasi ke Mabes POLRI

29

Hasil rapat yang dilakukan oleh tim efektif yaitu SOP Layanan Hukum Pidana di Lingkungan BNPB yang telah mendapatkan persetujuan oleh Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama

(SOP

terlampir).

Langkah

selanjutnya

yaitu

melaksanakan sosialisasi pelaksanaan SOP tersebut yang dibarengi dengan pembuatan aplikasi Layanan Hukum Pidana di Lingkungan BNPB.

3.1.4.

Pembuatan Instrumen Aplikasi Layanan Hukum Pidana di Lingkungan BNPB Pada tahap ini, project leader berkoordinasi dengan unit Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat untuk pembuatan instrumen aplikasi Layanan Hukum Pidana di Lingkungan BNPB. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah ASN di lingkungan BNPB dalam mendapatan bantuan hukum pada saat menghadapi permasalahan hukum pidana

dalam

penyelenggaraan

tugas

dan

fungsinya.

Pengerjaan proyek sepenuhnya diserahkan kepada unit Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat Karena sudah menjadi tugas dan fungsinya dengan dukungan data dari project leader.

3.1.5.

Penyusunan Laporan Proyek Perubahan Tahap akhir dalam rencana jangka pendek ini yaitu penyusunan melengkapi

laporan

final

proyek

lampiran-lampiran

perubahan

sebagai

evident

dengan proyek

perubahan dibuat setelah dilakukan kembali rapat koordinasi dengan mentor yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2017.

30

Project Leader memaparkan Konsep Laporan Proyek Perubahan

3.2. Kendala-Kendala Potensi kendala yang dapat menghambat kelancaran atau keberhasilan pencapaian target dan tujuan proyek perubahan: 1. Kehadiran lengkap tim efektif proyek perubahan pada setiap pertemuan, rapat sebagai bentuk koordinasi sangat sulit terealisasi. Hal tersebut dapat disebabkan Karena tiap-tiap ASN mengemban tugas dalam jabatannya yang harus dikerjakan, tidak menutup kemungkinan adanya disposisi dari atasan yang bersifat mendadak dan bersifat penting; 2. Biro Hukum dan Kerja Sama sebagai salah satu unit pendukung bagi unit teknis terutama dalam kebutuhan ketersediaan peraturan

sebagai

landasan

hukum

dalam

pelaksanaan

kegiatan yang sering kali menyita waktu dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat membuat rencana tahapan kegiatan dalam pelaksanaan proyek perubahan mengalami perubahan dan pergeseran dari milestones.

31

3. BNPB merupakan instansi yang bergerak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang mana dalam melaksanakan tugasnya dihadapkan pada situasi yang tidak pasti, sehingga Aparatur Sipil Negara di lingkungan BNPB sibuk dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

3.3. Strategi Mengatasi Kendala 1. Penting untuk menjaga intensitas koordinasi walaupun tidak sedang berkantor. 2. Tetap

mempertahankan

komunikasi

dengan

tim

efektif

menggunakan sarana dan media pengantar informasi yang tersedia, sehingga informasi, tahapan kegiatan dan situasi perkembangan pelaksanaan proyek perubahan terpantau dan dapet terlaksana dengan efektif dan efisien. 3. Meningkatkan kesadaran unit teknis di lingkungan BNPB dengan pelibatan unit eselon IV untuk menjaring informasi mengenai pelaksanaan kegiatan yang berpotensi timbulnya permasalahan hukum pidana agar Sub Bagian Penelaahan Hukum dapat mengantisipasi permasalahan hukum yang mungkin akan timbul akibat pelaksanaan kegiatan tersebut.

32

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan a. Keberhasilan implimentasi layanan hukum dilingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana merupakan keberhasilan tim kerja.

Tim

mampu

menjalankan

tahapan

perubahan

yang

direncanakan. b. Komitmen seluruh pemangku kepentingan dan dukungan pimpinan merupakan hal yang sangat penting dalam pencapaian tahap perubahan. c. Bahwa pelaksanaan hampir seluruhnya dilaksanakan, namun uji coba belum kami laksanakan dikarenakan belum ada kasus hukum di bulan Mei-Juni. Uji coba akan dilaksanakan pada pentahapan jangka menengah. d. Proyek

perubahan dapat memudahkan dalam penyelesaian

permasalahan

hukum

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan.

B.

Rekomendasi Hal

yang

dapat

direkomendasikan

bagi

pelaksanaan

proyek

perubahan adalah implementasi proyek perubahan layanan hukum di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah mencapai pentahapan jangka pendek. Proyek perubahan merupakan program continuous improvement. Oleh karena itu diperlukan komitmen dan dukungan seluruh pemangku kepentingan untuk dapat menyelesaikan proyek perubahan hingga selesai (jangka panjang).

33

34

DAFTAR PUSTAKA Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang istrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601). Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828). Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1441). Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 557).

31

INVENTARISASI PERMASALAHAN HUKUM DI LINGKUNGAN BNPB NO. 1

Nama Daerah BPBD Kab.

Klarifikasi

Soppeng

Langsung

Kasus Pengadilan Penunjukan Kejaksaan Negeri Kabupaten Soppeng Dana

Kasus

Keterangan tersebut telah selesai

sampai

Siap

balasan surat panggilan dari Kejaksaan

Pakai (DSP) Sebesar Rp.

Negeri Kabupaten Soppeng dalam bentuk

5.167.238.000

Legal Opinion yang diberikan oleh BNPB.

untuk

bantuan dana siap pakai pada

siaga

darurat

bencana Banjir dan Tanah Longsor dan Perbaikan Jembatan

Sare

Batue

Desa Paroto pada masa Transisi Darurat, menuju pemulihan bencana banjir di

kabupaten Soppeng,

Provinsi Sulawesi Selatan oleh

Kejaksaan

Negeri

Kabupaten Soppeng 2

BPBD

Kab. Penyalahgunaan

Pasaman Barat

Dana Pengadilan Negeri Klas I Padang No. Sudah menjadi Putusan pengadilan

Siap Pakai (DSP) Sebesar 28/Pid.sus/TPK/2016/PN.Pdg Rp.

3.548.324.000.00

untuk penanganan darurat

No.

28/Pid.sus/TPK/2016/PN.Pdg. - Menyatakan terdakwa ASGIARMAN, SH. M.Si

telah

terbukti

secara

sah

dan

1

bencana banjir dan tanah

meyakinkan bersalah melakukan “Tindak

longsor tahun 2016.

Pidana Korupsi”. - Menjatuhkan pidana selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp. 300.000.000 subsidair

Dana tahun 2013

5 (lima) bulan kurungan; (akan

diberikan

putusan

PT

- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam

amar

tahanan;

dari

- Menghukum

Inspektorat)

membayar

terdakwa uang

sesuai

untuk

pengganti

Rp.

821.754.507,63 dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 bulan, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

3

BNPB Timur

Jakarta Pengadaan barang dan jasa

Pengadilan

Negeri

Jakarta

No.648/PDT.G/2016/PN.Jkt.Pst

Pusat Sidang masih Tahap pertama, dan hakim dalam sidang pertama memutuskan untuk dilakukan mediasi antara Pemegang SARAGIH

Saham,

S.

sebagai

Komisaris dan MARGARETHA

Penggugat

yang

diwakili oleh Kuasa Hukumnya dengan PT.Duta

Karya

Cemerlang

sebagai

Tergugat.

2

4

Kota Dumai

DSP Karlahut (2015)

Penyidikan

5

Nabire

Dana Siap Pakai (DSP)

Sudah BHT, upaya hukum luar biasa

Banjir tahun 2012

Peninjauan

kembali

(PK)

putusan

Mahkamah Agung tanggal 27 Maret 2017 di Pengadilan TIPIKOR Jayapura. Kasus: Pada tanggal 5 Maret 2012 terjadi bencana banjir di Distrik Yaro Kabupaten Nabire dan atas kejadian tersebut beberapa warga masyarakat Distrik Yaro mendatangi kantor BPBD

Kab.

Nabire

dengan

tujuan

memberikan laporan terhadap kejadian bencana alam, di distrik Yaro yang meliputi Kampung Jaya Mukti (Yaro I), Kampung Wanggar Pantai, Kampung Yaro Makmur (Yaro II) dengan keadaan yang dialami oleh masyarakat akibat banjir tersebut adalah perkampungan

tergenang

air

dengan

ketinggian 2 Meter, jalan rusak di Wanggar Pantai, terendam

lahan air

pertanian serta

rusak

beberapa

akibat dampak

lainnya.

3

Inti dakwaan tindak pidana korupsi yang diajukan oleh JPU Kejari Nabire adalah bahwa: 1. Dana DSP bantuan BNPB tahun 2012

sebesar

(empat

ratus

dipergunakan

Rp. juta

400.000.000 rupiah

sepenuhnya

tidak untuk

penanganan tanggap darurat distrik

Yaro

Kabupaten

di

Nabire

melainkan dipergunakan juga untuk penanganan darurat di distrik Yaur Kabupaten Nabire dan sisa dana dikembalikan ke BNPB. 2. Dana DSP tersebut dipergunakan juga untuk membayar upah Lelah pegawai BPBD Kab. Nabire yang terlibat dalam penanganan darurat di distrik Yaro dan Distrik Yaur. 3. Sisa

Dana

DSP

tersebut

tidak

dikembalikan tepat waktu (terlambat 3 bulan dari waktu yang ditetapkan menurut Perka nomor 6a Tahun 2011). Bahwa JPU Kejari Kabupaten

4

Nabire menjadikan keterangan dari saksi ahli dari BNPB yaitu saudara Eko Budiman,MM. Sebagai dasar utama dakwaan sehingga saudara Drs. Eddy Raya. M.Si dan saudara Lina Sulu dijadikan tersangka dan diputus bersalah melakukan tindak pidana

korupsi

oleh

Pengadilan

Tipikor pada Pengadilan

Negeri

Klas IA Jayapura dan Pengadilan Tipikor

pada

Pengadilan

Tinggi

Papua pada tingkat Banding. Bahwa saudara Eko Budiman selaku saksi ahli

dari

BNPB

memberikan

kesaksian pada Kejaksaan Nabire bahwa uang lelah hanya dapat dibayarkan kepada tenaga -tenaga yang direkrut oleh BPBD seperti Basarnas, TNI, Polri dan tenaga – tenaga pegawai kemudian

khusus BNPB

lainnya

diluar

dan

BPBD

tentang pemindahan

dana DSP yang sudah diterima ke

5

lokasi bencana yang baru, dijelaskan bahwa tidak bisa dipindahkan ke tempat lain sebelum ada persetujuan dari BNPB. 6

7

Kab. Sikka

DSP gunung api roka

Pengadilan Negeri KUPANG Nomor 46/PID Sudah BHT

tenda (2013)

- SUS-TPK/2016/PN.KPG Tahun 2016

Kab. Simeulue, Penyalahgunaan dana

MOU antara BNPB dengan Kabupaten

Prov Aceh

bantuan sosial berpola

Simeulue

NO.

hibah untuk kegiatan

Sudah

ada

Pascabencana

18/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bna

MOU.52/BNPB/XII/2011. Putusan

Nomor

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun 2011

Temuan Hasil Audit: Pengelolaan dan pertanggungjawaban atas dana

Rehabilitasi

dan

Rekonstruksi

Pascabencana Kabupaten Simeulue Tahun 2011, menemukan hal-hal: -

Terjadi 12 kali penarikan dana dari rekening kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pascabencana

Kabupaten Simeulue Tahun 2011 sebesar Rp. 3.143.050.000 yang tidak

didasarkan

peruntukannya

sebagaimana telah ditetapkan dalam 6

petunjuk

operasional

Penarikan

dan

dana

dibukukukan

RKA.

tersebut

seluruhnya

sebagai

tambahan uang kas yang kemudian dikreditkan pinjaman

sebagai dinas

uang

untuk

muka

kegiatan

tanggap darurat. -

Terdapat

4

bukti

seluruhnya

pengeluaran

senilai

Rp.

166.566.468,00 yang dibukukukan sebagai

setoran

pajak,

namun

berdasarkan bukti-bukti pengeluaran ternayat digunakan untuk berbagai macam keperluan. -

Terdapat penerimaaan jasa Giro sebesar

Rp.

1.886.759,00

yang

belum disetor ke Kas Negara. -

BPP selaku wajib pungut pajak belum memungut PPN senilai Rp. 3.446.800,00 atas pembelian ATK yang dilakukan pada tanggal 30 April 2012 dan 22 Mei 2012.

7

-

Terjadi kekeliruan dalam penyetoran PPN dan PPH oleh BPP, yakni pemungutan PPh Pasal 22 sebesar Rp. 1.669.636,00 dari CV. Mitra Pratama Mandiri disetor sebagai PPN, sedangkan Pemungutan PPN sebesar Rp. 13.441.205,00 dari CV. Krent Karya disetor sebagai PPh Pasal 22.

-

Kami merekomendasikan kepada Sekda

selaku

Kabupaten

Kepala

BPBD

Simeulue

untuk

memerintahkan kepada BPP agar melakukan penelitian terhadap dana sebesar

Rp.

51.582.117,00

sehingga dapat terinci secara jelas berapa

yang

sebagai

dapat

dibebankan

pengeluaran

Rehabilitasi

dan

kegiatan

Rekonstruksi

Pascabencana Kabupaten Simeulue Tahun 2011 dan berapa nominal yang

menjadi

kewajiban

Ir.

Mulyadinsyah.

8

Melengkapi

bukti-bukti

atas

pengeluaran anggaran yang dapat dibebankan rehabilitasi

pada dan

kegiatan rekonstruksi

Pascabencana Kabupaten Simeulue Tahun 2011 dan menyampaikan copynya ke Ittama BNPB. Memberikan teguran kepada BPP sesuai

dengan

Peraturan

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 8

Mojokerto

Sudah BHT

Dana Rehabilitasi dan

MOU

Rekonstruksi Tahun 2013

Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa

dengan Timur

antara

BNPB

Nomor:

dengan MOU.

124/BNPB/XI/2013 dan Nomor 30 Tahun 2013 tanggal 27 November 2013. Naskah kesepakatan telah mengatur jangka waktu pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi wilayah Pascabencana yaitu maksimal dalam periode waktu 12 bulan sejak dana bantuan diterima. Akan

9

tetapi Bupati Mojokerto telah mengajukan permohonan kegiatan wilayah

perpanjangan

rehabilitasi

dan

pascabencana

pelaksanaan rekonstruksi

APBN

Tahun

Anggaran 2013 Kabupaten Mojokerto yang ditujukan kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kepala BNPB cq. Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi telah menindaklanjuti surat Bupati Mojokerto tersebut

melalui

surat

S.229/BNPB/D-III/RR.02/09/2014

nomor tanggal

24 September 2014 perihal persetujuan perpanjangan batas waktu pemanfaatan dana bantuan RR Pascabencana Tahun Anggaran 2013 sehingga disetujui bahwa perpanjangan jangka waktu pemanfaatan dana bantuan tersebut dilakukan paling lambat hingga akhir bulan Oktober 2015 bukan sampai dengan akhir bulan Agustus 2015. Temuan hasil audit: -

Pengelolaan dan pertanggungjawaban dana bantuan social berpola hibah

10

kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana tahun anggaran 2013 di BPBD Kabupaten Mojokerto belum

dilakukan

secara

tertib

diantaranya terdapat pencatatan atas pembayaran konsultasi perencanaan atas nama CV. Gatama Wira Karya dan CV. Konindo yang telah dicatat dalam BKU, namun tidak di dapat bukti-bukti pendukung atas pembayaran konsultasi perencanaan tersebut. -

Terjadi kesalahan dalam pelaksanaan pencatatan atas pajak yang telah disetorkan namun belum dicatat pada BKU serta Buku Pembantu.

-

Terdapat saldo sisa dana kas yang tidak disetor

ke

Bank

atau

tidak

ada

pertanggungjawabannya. -

Terdapat 2 (dua) macam Buku Kas Umum dan Buku Pembantu yang terdapat

dalam

pertanggungjawaban

laporan keuangan

berbeda antara yang diberikan oleh

11

BPBD Kabupaten Mojokerto pada saat pelaksanaan pengawasan/audit oleh Tim Inspektorat Utama dengan pada saat penyampaian kepada BNPB. -

Terdapat 2 (dua) Rekening Koran yang diterima oleh Tim Audit Inspektorat Utama yang memiliki legalisasi dari Bank

BRI

Mojokerto

sehingga

menunjukkan selisih kas pada Saldo Akhir.

Dan

dalam

klarifikasi

pada

tanggal 27 April 2015 antara pihak BRI Kabupaten

Mojokerto,

BPBD

Kabupaten Mojokerto, dan Tim Audit Inspektorat

Utama

BNPB

telah

diketahui bahwa Rekening Koran yang dilaporkan kepada BNPB merupakan Rekening Koran yang telah sesuai dengan

Rekening

Koran

yang

disampaikan oleh pihak Bank BRI Kab. Mojokerto. Sedangkan Rekening Koran yang diterima dari BPP BPBD Kab. Mojokerto, merupakan Rekening Koran yang

tidak

dapat

12

dipertanggungjawabkan karena adanya perbedaan saldo akhir dari bulan januari 2014 sampai dengan bulan oktober 2014 dan juga terdapat stempel pada logo bintang yang terdapat tulisan di dalamnya. -

Terdapat kesalahan pengenaan tarif dalam pemungutan PPh Pasal 22 atas

pembayaran

Pembelian

Kaos

Kegiatan PRB yang telah disetor ke Kas Negara sebesar Rp. 2.169.880,00 yang seharusnya

disetor

sebesar

RP.

1.627.415,00 sehingga terjadi lebih pungut

atas

pajak

sebesar

RP.

542.472,00. -

Terdapat pungutan Pajak yang belum disetorkan ke Kas Negara sebesar RP. 3.125.000,00.

-

Terdapat Jasa Giro belum disetor ke Kas Negara sebesar RP. 25.634.787,00

-

Terdapat oleh

BP

pencairan/penarikan Daerah

sebesar

dana RP.

2.422.565.948,00 yang dilakukan tidak

13

sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga menjadi obyek penyelidikan aparat penegak hukum. -

Dalam proses pelaksanaan pekerjaan “Perencanaan Teknis Bidang PU Bina Marga” sama sekali tidak ada dan produknya

tidak

sesuai

ketentuan,

seperti: -

Dokumen Kontrak tidak ada, hanya ada SPK.

-

Syarat-syarat Umum Kontrak yang ada

bukan

Konsultansi,

untuk

pekerjaan

melainkan

untuk

pekerja Konstruksi dan syaratsyarat khusus Kontrak dll tidak ada. -

Pengeluaran Biaya Langsung NonPersonil

tidak

berdasarkan

pengeluaran-pengeluaran sesungguhnya (at cost). -

Tim Teknis tidak ditunjuk oleh PPK yang seharusnya fungsinya adalah melakukan penilaian atas laporanlaporan yang disampaikan oleh

14

penyedia

jasa

dan

melakukan

pengawasan dan pemeriksaan atas semua

pelaksanaan

yang

sedang

pekerjaan

atau

telah

dilaksanakan oleh penyedia jasa. -

Isi laporan pendahuluan, laporan antara, laporan akhir tidak sesuai ketentuan.

-

Dalam Dokumen Penawaran, Proses Penunjukan

Langsung,

lengkap,

Proses

SPK

yang

Pelaksanaan

Pekerjaan “Perencanaan Teknis Bidang PU

Pengairan”

tidak

ada

dan

Produknya hanya Gambar Rencana, EE, RKS tanpa data pendukung telah ditemukan, seperti: -

Dokumen ketentuan

Penawaran Perpres

sesuai

Nomor

70

Tahun 2012 tidak ada, yang ada hanya judul “Dokumen Penawaran” yang

isinya

hanya

Surat

Penawaran dan RAB, SPK yang lengkap sesuai ketentuan tidak

15

ada, yang ada hanya SPK tidak ditandatangani Atasan Langsung PPK, dengan Syarat Umum bukan untuk

pekerjaan

konsultasi

untuk

pekerjaan

melainkan konstruksi. -

Tenaga Ahli Konsultan tidak ada.

-

Pengeluaran Biaya Langsung NonPersonil

tidak

berdasarkan

pengeluaran-pengeluaran sesungguhnya (at cost). -

Tidak ada Dokumen Lelang produk Konsultan

Perencana

seharusnya

berisi

yang

ketentuan-

ketentuan yang akan diterapkan baik

dalam

maupun

proses

pelelangan

dalam

proses

pelaksanaan. -

Tim Teknis tidak ditunjuk oleh PPK yang seharusnya fungsinya adalah melakukan penilaian atas laporanlaporan yang disampaikan oleh penyedia

jasa

dan

melakukan

16

pengawasan dan pemeriksaan atas semua

pelaksanaan

yang

sedang

pekerjaan

atau

telah

dilaksanakan oleh penyedia jasa. -

Isi laporan pendahuluan, laporan antara, laporan akhir tidak sesuai ketentuan.

Kami merekomendasikan kepada Bupati Mojokerto untuk: -

memberikan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil kepada

BP

daerah

atas

ketidakdisiplinannya dalam melakukan pembukaan

pertanggungjawaban

keuangan negara. -

Menginstruksikan Sekretaris Daerah selaku

Kepala

Mojokerto

BPBD

untuk

Kabupaten

meminta

Kepala

Pelaksana BPBD Kabupaten Mojokerto memberikan teguran secara tertulis kepada PPK Daerah dan pihak terkait lainnya

atas

kekurangcermatannya

17

dalam melaksanakan tanggung jawab dan wewenangnya. -

Menginstruksikan Sekretaris Daerah selaku

Kepala

Mojokerto

BPBD

untuk

Kabupaten

meminta

Kepala

Pelaksana BPBD Kabupaten Mojokerto memerintahkan

PPK

Daerah,

BP

Daerah dan pihak terkait lainnya untuk segera

memperbaiki

kekurangan-

kekurangan yang telah terjadi. -

Meningkatkan

pelaksanaan

pengawasan dan pengendalian oleh para

atasan

berkompeten, Daerah

dan

langsung dan

BP

yang

meminta Daerah

PPK

menagih

kembali PPh Ps. 21 yang kurang pungut sebesar RP. 3.125.000,00 dan segera melakukan restitusi terhadap pajak lebih pungut PPh Ps 22 sejumlah RP. 542.742,00. -

Memberikan

teguran

kepada

PPK

Daerah dan pihak terkait lainnya untuk lebih cermat dan lebih teliti dalam

18

melakukan pemotongan pajak, serta sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai

Negeri

Sipil

Kepada

BP

Daerah atas ketidakdisiplinannya dalam kewajiban

sebagai

pemungut

dan

penyetor pajak. -

Menginstruksikan Sekretaris Daerah selaku

Kepala

Mojokerto

BPBD

untuk

Kabupaten

meminta

Kepala

Pelaksana BPBD Kabupaten Mojokerto selaku atasan langsung PPK dan PPK Daerah

menarik

kembali

dan

menyetorkan pengeluaran anggaran sebesar RP. 300.000.000,00 tersebut ke Kas Negara. 9.

Provinsi Riau

Sudah BHT

Temuan Hasil

Surat

dari

Kepala

Pelaksana

Badan

Pengawasan yang bleum

Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi

tuntas di tindaklanjuti

Riau Nomor 900/BPBD-KEU/2017/186. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Riau periode tahun 2017 selaku Pejabat Pembuat Komitmen (Sdr. Said Saqlul Amri), sedang

19

menjalani proses hukum di Pengadilan Tindal

Pidana

sedangkan

Korupsi

Bendahara

Pekanbar, Pengeluaran

Pembantu DSP Taun 2017 (Sdr. Ferialdi) telah meninggal dunia pada Tahun 2015. Belum

ada

tindak

lanjut

sehingga

dilayangkan surat kepada Bapak Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Riau 10.

Provinsi NTB

DSP siaga darurat

Sudah berkekuatan Hukum Tetap

kekeringan (2012) 11.

Provinsi Banten

DSP banjir (2013)

Sudah berkekuatan Hukum Tetap

20

21

NOTULENSI INVENTARISASI PERMASALAHAN HUKUM DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Rapat dibuka Oleh : Kepala Bagian Hukum : Kepala Subbagian Penelaahan Hukum

Kepala Bagian Hukum: Rapat hari pembahasan tentang inventarisasi permasalahan hukum di lingkungan BNPB, hal ini diperlukan untuk memperbaiki kinerja aparatur sipil negara dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana perlu membentuk peraturan yang baik dan benar sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dalam hal permasalahan hukum yang telah terjadi maupun yang akan terjadi merupakan sikap preventif dari biro hukum dan kerjasama untuk melakukan upaya hukum terhdap permasalahan yang ada. Dari pembukaan dan arahan yang telah saya utarakan apakah terdapat masukan atau pendapat dari unit terkait yang kami undang, silakan saja untuk dapat didiskuksikan dalam kesempatan rapat hari ini. Staf Kedeputian Penanganan Darurat Terimakasih kami telah diundang dalam rapat yang sangat bermanfaat kali ini, kami dari kedeputian penanganan darurat, memang terdapat banyak sekali permasalahan hukum yang terjadi terkait bantuan Dana Siap Pakai di daerah antara lain terkait penyelewengan dana siap pakai, apakah dalam hal ini Biro hukum dan kerjasama dapat memfasilitasi upaya hukum dalam kasus tersebut?

Kepala Bagian Hukum Dalam hal kaitannya kasus tersebut biro hukum dapat saja mengupayakan upaya hukum, namun biro hukum memiliki keterbatasan dalam hal batas batas jurisdiksi. Misalnya pihak yang terkena kasus memang sudah menyerahkan kuasa hukumnya kepada pengacara atau penasihat hukum yang mereka pilih, sehingga Biro Hukum Dan Kerjasama hanya dapat memonitoring dan evaluasi terhadap kasus tersebut.

Kepala Subbagian Penelaahan Hukum Untuk tiap perkara yang sudah kita ikuti memang wajib kita hadiri dan ikuti perkaranya sampai selesai sampai putusan dari pengadilan. Jikalau memang dikatakan menyita waktu maka untuk setiap unit diharapkan benar benar dalam mengambil sebuah tindakan agar tidak terjadi permasalahan hukum. Staf Inspektorat Utama Terimakasih atas waktu yang diberikan, dalam inventarisasi permasalahan yang ada di BNPB, Inspektorat bekerjasama dengan LKPP yang kaitannya dengan permasalahan hukum dalam pengadaan barang/jasa. Kami telah memiliki aplikasi SPIP dimana aplikasi tersebut merupakan pengaduan dari pihak terhadap adanya kecurangan dan hal hal yang melanggar ketentuan dari proses pengadaan barang/jasa. Sebagai tambahan dari rapat ini, diharapkan Biro Hukum dan Kerja Sama membuat sebuah Standar Operasional Prosedur terkait layanan hukum di lingkungan BNPB. Karena SOP juga merupakan upaya peningkatan kinerja dari unit.

Kepala Sub Bagian Penelaahan Hukum Terimakasih atas informasi yang diberikan, untuk itu Biro Hukum da Kerja Sama akan bersamasama malakukan pendampingan terhadap permasalahan hukum yang ada di BNPB. Untuk setiap unit diharapkan dapat kooperatif juga untuk memberikan informasi yang diminta oleh Biro Hukum dan Kerjasama dalam upaya hukum yang nantinya kami lakukan.

Kepala Bagian Hukum Dalam rapat ini memang kita berharap dapat menginventarisasi permasalahan hukum diilingkungan BNPB, kami akan terus melakukan rapat ini dengan rutin pertriwulan, agar kita tiap unit tau proses dan tahapan yang sudah kita lalui dari upaya hukum yang dilakukan. Hal seperti ini merupakan hal penting bagi BNPB untuk dapat meningkatkan kinerja aparatus sipil negara.

Audrey Hutabarat

TIM EFEKTIF DALAM PELAKSANAAN LAYANAN HUKUM DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Biro Hukum dan Kerja Sama merupakan unit eselon II yang berada di bawah unit eselon I yaitu Sekretaris Utama. Sebagai salah satu unit pendukung di Lingkungan BNPB, Biro Hukum dan Kerja Sama mempunyai tugas sebagai coordinator penyusunan peraturan perundang-undangan, telaahan hukum, kerja sama dalam negeri, dan kerja sama luar negeri sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 49 Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Biro Hukum dan Kerja Sama terbagi atas 3 (tiga) unit eselon III, yaitu Bagian Hukum, Bagian Kerja Sama Antar Lembaga, Bagian Kerja Sama Internasional. Dalam Proyek perubahaan ini akan memfokuskan permasalahan yang ada pada unit eselon IV di Bagian Hukum, yaitu Sub Bagian Penelaahan Hukum. Dengan dibentuknya Tim Efektif diharapkan dapat menelaah dan mengkaji layanan hukum di Lingkungan BNPB, terlebih dahulu menginventarisir permasalahan hukum yang tengah ada di lingkungan BNPB. Layanan Hukum yang merupakan tugas dan fungsi dari Biro Hukum dan Kerja Sama diperuntukan bagi Aparatur Sipil Negara baik di lingkungan BNPB maupun penerima dana dalam hal ini BPBD dalam penanganan penanggulangan bencana. Dalam rapat tim efektif ini dapat memberikan manfaat bagi Sub Bagian Penelaahan Hukum dengan dilaksanakan rapat tersebut diharapkan dapat membantu project leader dalam menyusun proyek perubahan yaitu lauanan hukum di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Dan Biro hukum dan kerja Sama diharapkan dapat membuat standar opersional prosedur layanan hukum. Standar operasional layanan hukum akan bekerja sama dengan Inspektorat Utama dan bagian kepegawaian dalam melakukan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Dengan adanya Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP, penyelenggaraan istrasi pemerintahan dapat berjalan dengan pasti, berbagai bentuk penyimpangan dapat dihindari, meskipun terjadi penyimpangan maka dapat ditemukan penyebabnya. Dalam kondisi seperti ini sedikit demi sedikit kualitas pelayanan kepada publik akan menjadi lebih baik. Selama ini penyelenggaraan istrasi pemerintahan belum berjalan secara efisien dan optimal sehingga masih ditemukan adanya mal istrasi. Dengan memiliki SOP, Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai institusi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penaggulangan bencana diharapkan mampu mengistrasikan kegiatannya secara baik. Tujuan disusunnya SOP ini untuk memberikan acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam mengidentifikasi, merumuskan, menyusun, mengembangkan, memonitor serta mengevaluasi SOP sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Audrey Hutabarat

Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh

Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA Dicky Fabrian

SEKRETARIAT UTAMA

NIP. 19650222 198903 1 001 BIRO HUKUM DAN KERJA SAMA

Judul SOP

Layanan Bantuan Hukum Pidana

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. 2. 3. 4. 5.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana

1. Memahami prosedur penyelesaian permasalahan hukum; 2. Memiliki kemampuan menganalisa permasalahan hukum; 3. Memahami dan mampu menyelesaikan perkara pidana secara terpadu dan terencana; 4. Mengetahui tugas dan fungsi Unit Biro Hukum dan Kerja Sama.

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Surat Masuk 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Surat Keluar

1. 2. 3. 4.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan muncul dampak negatif yang tidak diharapkan dan permasalahan hukum tidak terselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Disimpan sebagai data elektronik maupun manual

Dokumen Berita Acara Pengadilan Surat Kuasa Khusus. Peraturan perundang-undangan terkait. Laptop/komputer/printer/scanner/alat penyimpanan data baik digital maupun manual. 5. Jaringan internet dan komunikasi.