Ppt Badan Usaha 6fnl

Kelompok 7 A: Dwi Yanto (K8410019) Setiyorini (K8410053)

Bentuk-bentuk badan usaha Badan Usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan Usaha seringkali disamakan dengan perusahaan, walaupun pada kenyataannya berbeda. Perbedaan utamanya, Badan Usaha adalah lembaga sementara perusahaan adalah tempat Badan Usaha itu mengelola faktor-faktor produksi.

Jenis-jenis badan usaha: 1.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) BUMN atau Badan Usaha Milik Negara ialah badan usaha yang permodalannya seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh Pemerintah.

Ciri-ciri BUMN:  Pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha  Pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam

pemodalan perusahaan  Pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan perusahaan  Pengawasan dilakukan alat pelengkap negara yang berwenang  Melayani kepentingan umum, selain mencari keuntungan

Tujuan Pendirian BUMN:  Memberikan sumbangsih pada perekonomian    

nasional dan penerimaan kas negara Mengejar dan mencari keuntungan Pemenuhan hajat hidup orang banyak Perintis kegiatan-kegiatan usaha Memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha kecil dan lemah

Macam-macam BUMN: 1. Perusahaan Jawatan (Perjan) Perjan adalah bentuk badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah. 2. Sejenis perusahan badan pemerintah yang mengelola sarana umum. Perum adalah perjan yang sudah dirubah. Tujuannya tidak lagi berorientasi pelayanan tetapi sudah profit oriented.

3. Perusahaan Perseroan (Persero) Perusahaan persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas ( PT ) yang modal/sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh pemerintah, yang tujuannya mengejar keuntungan.

2. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta adalah Badan Usaha yang dimiliki oleh swasta. Badan usaha ini sepenuhnya dikelola dan permodalannya dari pihak swasta.

Bentuk-bentuk BUMS: 1. Perusahaan perorangan Perusahaan perorangan adalah perusahaan yang dijalankan dan dimodali oleh satu orang sebagai pemilik dan penanggung jawab. 2. Perusahaan persekutuan Perusahaan persekutuan adalah perusahaan yang memiliki dua pemodal atau lebih. Para pemodal ini terdiri dari sekutu aktif dan sekutu pasif.

3. Perusahaaaan perseroan (PT) Perusahaan perseroan adalah perusahaan yang semua modalnya berbentuk saham, yang jenis peredarannya tergantung jenis saham tersebut. Perusahaan perseroan dikelola secara profesional. Biasanya, perusahaan-perusahaan ini mencantumkan namanya kedalam bursa efek, untuk diperjual belikan.

Pembagian perseroan terbatas:  PT Terbuka  PT Tertutup  PT Kosong

Pembagian wewenang dalam PT: Struktur organisasi PT terdiri dari :  pemegang  saham  direksi,dan  komisaris

3. KOPERASI Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya.

Fungsi dan Peran Koperasi:  Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4



 



dijelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi sebagai berikut: Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya; Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko-gurunya Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi

Tujuan Pembentukan Koperasi Koperasi dubentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berasaskan kekeluargaan.

Prinsip koperasi  Menurut UU No. 25 tahun 1992 Pasal 5 disebutkan   

 

 

prinsip koperasi, yaitu: Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka Pengelolaan dilakukan secara demokratis Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masingmasing anggota (andil anggota tersebut dalam koperasi) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal Kemandirian Pendidikan perkoperasian Kerjasama antar koperasi

Jenis-jenis koperasi Koperasi simpan pinjam Koperasi konsumen Koperasi produsen

Koperasi pemasaran Koperasi jasa

Sumber modal koperasi Modal sendiri:  Simpanan pokok  Simpanan wajib  Dana cadangan  Hibah

Dana pinjaman berasal dari:  Anggota dan calon anggota  Koperasi lainnya dan/atau anggotanya yang didasari dengan perjanjian kerjasama antarkoperasi  Bank dan lembaga keuangan lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perudang-undangan yang berlaku  Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku  Sumber lain yang sah

Perangkat organisasi koperasi  Rapat anggota  Pengurus  Pengawas

Lambang gerakan koperasi Indonesia 1. Rantai 2. Roda bergigi 3. Kapas dan padi

4. Timbangan 5. Bintang dalam perisai 6. Pohon beringin 7. Koperasi Indonesia 8. Warna merah dan putih

4. Yayasan Yayasan adalah suatu badan usaha, tetapi tidak merupakan perusahaan karena tidak mencari keuntungan. Badan usaha ini didirikan untuk sosial dan berbadan hukum. Sebuah badan hukum yang didirikan dikuatkan dengan akta notaris bertujuan untuk kepentingan sosial.

Ciri-ciri yayasan  Bersifat dan bertujuan sosial, keagamaan,

dan kemanusiaan;  Tidak semata-mata mengutamakan keuntungan atau mengejar/ mencari keuntungan dan/atau penghasilan yang sebesar-besarnya;  Tidak mempunyai anggota.

Pendirian usaha tidak berbadan hukum 1. Usaha

Perorangan Usaha Perorangan adalah suatu badan usaha yang didirikan atas nama si pendiri, seperti PD, UD, pedagang dan jasa ahli. Tidak wajib terdaftar dalam akta notaris, cuku dengan lisan atau tulisan dibawah tangan.

Keuntungan perusahaan perorangan  Keuntungan menjadi milik sendiri  Mudah mendirikannya  Tidak perlu berbadan hukum  Rahasia perusahaan terjamin  Biaya organisasi rendah, karena

organisasi tergolong sederhana

Kekurangan perusahaan perorangan  Modal tidak terlalu besar  Aset pribadi sulit dibedakan dengan aset perusahaan  Perusahaan sulit berkembang karena kurangnya ide-

ide  Pengelolaan tergantung kemampuan si pemilik  Kelangsungan perusahaan kurang terjamin

2. Maatschap atau Persekutuan Maatschap merupakan bentuk badan usaha persekutuan yang paling sederhana dan dapat juga dikatakan sebagai bentuk permitraan dasar. Bentuk badan usaha ini sering digunakan oleh para Konsultan, Ahli Hukum, Notaris, Dokter, Arsitek, Perdagangan dan profesi-profesi yang sejenis lainnya.

Ciri-ciri Maatschap atau Persekutuan  Setiap anggota bertanggung jawab

sendiri-sendiri terhadap pihak ketiga  Tidak memiliki harta kekayaan  Menggunakan nama salah satu dari anggotanya, dan tidak boleh menggunakan nama bersama atau Firma

3. Vennootschap Onder Firma (VOF) atau Firma (Fa) Persekutuan Firma adalah kaitan atau hubungan yuridis yang timbul dari perjanjian sukarela antara beberapa pihak yang bersangkutan, baik secara lisan, maupun tertulis atau tersirat dari tindakan pribadi sekutu bersangkutan.

Ciri-ciri firma  Firma bertanggung jawab penuh terhadap

perbuatan para mitranya, dan saling percaya antara mitra  Mempunyai harta kekayaan, sehingga pihak ketiga dapat menagihnya.  Tidak berbentuk badan hukum atau berbentuk badan hukum lainnya.  Tidak perlu diberi kuasa khusus ke setiap mitranya dalam perbuatannya  Menggunakan nama bersama untuk Firma

4. Commanditaire Vennootschap (CV) Badan usaha CV sebaiknya didaftarkan dan diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia ( BNRI ), mengingat dasar pendirian usaha yang didirikan oleh satu orang atau lebih mitra aktif dan satu atau lebih mitra pasif.

Ciri-ciri CV  Pengurus perusahaan bertanggung jawab penuh hingga ke harta pribadinya terhadap kewajibannya ke pihak ketiga.  Mempunyai harta kekayaan, yang terpisah dari harta pribadi para mitra.  Tidak berbentuk badan hukum atau berbentuk badan hukum lainnya.  Jika modal perusahaan besar ada kemungkinan di bagi menjadi beberapa saham. • CV yang terbagi atas saham mempunyai komisaris tetapi tetap berstatus sebagai Commanditaire.

Pendirian usaha berbadan hukum Suatu usaha dikatakan berbadan hukum bila akta pendirian yang dibuat oleh Pejabat Pemerintah (Notaris) telah dilengkapi Pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM kemudian didaftarkan serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI).

Badan usaha yang harus berbadan hukum antara lain :  Perusahaan Terbatas (PT) dan Koperasi.

Ciri-ciri kelayakan dalam berwirausaha 1. Kelayakan ekonomis Yaitu bila proyek secara perhitungsn ekonomis mempunyai kemampuan dan peluang untuk dapat dikembangkan:  Barang / jasa yang ditawarkan mempunyai peluang  Barang atau jasa yang diperdagangkan mempunyai nilai ekonomis

2. Kelayakan teknis Dari segi teknis teknologi usaha tersebut dapat dilakukan sesuai dengan rencana besaran usaha(volume barang/jasa yang dipasarkan sesuai dengan skala ekonomis yang direncanakan).

3. kelayakan hukum Proyek mendapat jaminan serta dukungan hukum dalam pelaksanaanya atau tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

 Barang/jasa yang diperdagangkan tidak

dilarang/merugikan masyarakat luas  Lokasi yang direncanakan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku  Teknologi yang akan diterapkan sesuai/tidak membahayakan atau merugikan masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

4. Kelayakan manajemen Seacara umum manajemen diartikan sebagai sekelompok orang yang diberi tanggung jawab untuk melaksanakan perusahaan.

 Kualitas manajemen yang sesuai dengan

kebutuhan pelaksanaan proyek  Adanya dukungan tenaga terampil yang sesuai dengan kebutuhan  Mudah/tidaknya untuk mendapatkan tenaga kerja yang diperlukan serta pengembangannya

5. Kelayakan financial

Secara perhitungan financial pelaksanaan suatu usaha diperkirakan dapat menghasilkan suatu keuntungan bagi pemilik modal sesuai dengan yan diharapkan.  Perhitungan atas dasar perencanaan laba, tingkat rentabilitas usaha, rentabilitas usaha sendiri, berhitungan nilai usaha bersih, manfaat dan biaya, perhitungan IRR menunjukan hasil yang diharapkan.  Perhitungan perencanaan likuiditas serta proyeksi perputaran dana dan neraca memberikan gambaran yang positif.

TERIMAKASIH