Pokja Bab Ii Akreditas 2u6839

KMP

STANDAR 2.3

Kegiatan Pengelolaan Puskesmas

Kriteria

2.3.3

KMP.2.3.1 Ep.1

STRUKTUR ORGANISASI PUSKESMAS

Kawasan Perkotaan 1. KEPALA PUSKESMAS 2. Kasubag Tata Usaha a. System informasi puskesmas b. Kepegawaian c. Rumah tangga d. Keuangan 3. Penanggung jawab UKM Esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat a. Pelayanan promosi kesehatan termasuk UKS b. Pelayanan kesehatan lingkungan c. Pelayanan KIA-KB yang bersifat UKM d. Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit e. Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit f. Pelayanan keperawatan Kesehatan Masyarakat 4. Penanggung Jawab UKM Pengembangan a. Pelayanan Kesehatan Jiwa b. Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat c. Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer d. Pelayanan Kesehatan Olah raga e. Pelayanan Kesehatan Indera f. Pelayanan Kesehatan Lansia g. Pelayanan Kesehatan Kerja h. Pelayanan Kesehatan Lainnya 5. Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan laboratorium a. Pelayanan Pemeriksaan Umum b. Pelayanan Kesehatan Gigi dan mulut c. Pelayanan KIA-KB Yang Bersifat UKP d. Pelayanan Gawat Darurat e. Pelayanan Gizi Yang Bersifat UKP f. Pelayanan Persalinan g. Pelayanan Rawat inap untuk puskesmas yang menyediakan pelayanan rawat inap h. Pelayanan ke i. Pelayanan ke farmasian 6. Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan puskesmas a. Puskesmas Pembantu b. Puskesmas kelilingqa c. Bidan Desa d. Jejaring Fasilitas pelayanan kesehatan

Puskesmas Kawasan Pedesaan 1. Kepala Puskesmas 2. Kepala sub Bagian Tata Usaha 3. Penanggung jawab UKM esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat a. Pelayanan promosi kesehatan termasuk UKS b. Pelayanan kesehatan lingkungan c. Pelayanan KIA-KB yang bersifat UKM d. Pelayanan gizi yang bersifat UKM e. Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit f. Pelayanan kesehatan masyarakat 4. Penanggung jawab UKM pengembangan a. Pelayanan kesehatan jiwa b. Pelayanan kesehatan gigi masyarakat c. Pelayanan kesehatan tradisional komplementer d. Pelayanan kesehatan olah raga e. Pelayanan kesehatan indra f. Pelayanan kesehatan lansia g. Pelayanan kesehatan kerja h. Pelayanjan kesehatan lainya 5. Penanggung jawab UKP kefarmasian dan laboratorium a. Pelayanan pemeriksaan umum b. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut c. Pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP d. Pelayanan gawat darurat e. Pelayanan gizi yang bersifat UKP f. Pelayanan persalinan g. Pelayanan rawat inap untuk puskesmas yang menyediakan rawat inap h. Pelayanan kefarmasian i. Pelayanan laboratorium 6. Penanggung jawab jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan a. Puskesmas pembantu b. Puskesmas keliling c. Bidan desa d. Jejaringan fasilitas pelayanan kesehatan

VII. ORGANISASI PUSKESMAS A. PUSKESMAS KAWASAN PERKOTAAN Pola struktur organisasi puskesmas yang dapat dijadikan acuan dipuskesmas kawasan perkotaan adalah sebagai berikut: 1. Kepala Puskesmas kriteria kepala puskesmas yaitu tenaga pendidikan

paling

rendah

kesehatan

sarjana,memiliki

dengan

kompetensi

tingkat

menejemen

kesehatan masyarakat, masa kerja dipuskesma sminimal 2 (dua) tahun dan telah mengikuti menejemen puskesmas 2. Kasubag tata usaha, membawahi beberapa kegiatan diantaranya system informasi puskesmas, kepegawaian, rumah tangga, dan keuangan. 3. Penanggung jawab UKM ensensial dan keperawatan kesehatan masyarakat yang membawahi: a. Pelayanan promosi kesehatan termasuk UKS b. Pelayanan kesehatan lingkungan c. Pelayanan KIA-KB yang bersifat UKM d. Pelayanan gizi yang bersifata UKM e. Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit f. Pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat 4. Penanggung jawab UKM pengembangan Membawahi upaya pengembangan yang dilakukan puskesmas antara lain: a. Pelayanan kesehatan jiwa b. Pelayanan kesehatan gigi masyarakat c. Pelayanan kesehatan tradisional komplementer d. Pelayanan kesehatan olahraga e. Pelayanan kesehatan indera f. Pelayanan kesehatan lansia g. Pelayanan kesehatan kerja h. Pelayanan kesehatan lainnya 5. Penanggung jawab UKP, kefarmasian, dan laboratorium Membawahi beberapa kegiatan yaitu: a. Pelayanan pemeriksaan umum b. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut c. Pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP d. Pelayanan gawat darurat e. Pelayanan gizi yang bersifat UKP f. Pelayanan persalinan g. Pelayanan rawat inap untuk puskesmas yang menyediakan pelayanan rawat inap h. Pelayanan kefarmasian i. Pelayanan laboratorium 6. Penanggung jawab jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan yang membawahi: a. Puskesmas pembantu b. Puskesmas keliling c. Bidan desa d. Jejaring fasilitas pelayanan kesehatan

VII. UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DI PUSKESMAS No a.

Upaya Pelayanan promosi

Kegiatan penyuluhan

Puskesmas kawasan perkotaan Promosi kesehatan disekolah pendidikan dasar

Kesehatan Promosi

pemberdayaan

masyarakat

dibidang kesehatan Penyuluhan kesehatan jiwa masyarakat dan napza Penyuluhan kesehatan jiwa bagi ibu hamil dan menyusui Penyuluhan kesehatan jiwa masyarakat dan

napza

pada

populasi

beresiko

(lansia anak dan remaja) Peningkatan pengetahuan komprehensif masyarakayat

tentang

pencegahan

penularan HIV-AIDS dan IMS Peningkatan pengetahuan

dan

kepedulian masyarakat tentang penyakit diare,tifoid, dan hepatitis Edukasi dan konseling

pemberian

makanan bayi dan anak (PMBA) meliputi ASI dan MP-ASI untuk balita sehat, balita kurang gizi, dan balita gizi buruk rawat jalan Penyuluhan

pada

kelompok

atau

masyarakat tentang perilaku menjaga kebersihan diri Penyuluhan kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil, anak balita, anak, remaja,

dewasa,

lansia,

siklus kehidupan) Penyuluhan peningkatan

(pendekatan kesedaran

masyarakat tentang imunisasi Konseling kesehatan reproduksi pada kelompok anak remaja Edukasi dan konseling mengenai pola

makan perilaku makan dan aktifitas fisik bagi anak usia sekolah Edukasi dan konseling mengenai pola makan, perilaku makan bagi bumil KEK /kurus

N

UPAYA

KEGIATAN

O

PUSKESMAS KAWASAN PERKOTAAN Konseling dietetik Kegiatan edukasi dan konseling dan

Pemberdayaa

suamedikasi dan penggunaan obat Memotifasi tokoh masyarakat dalam

n masyarakat

pembentukan kader kesehatan atau pembentukan kelompok yang peduli terhadap kesehatan Membentuk jejaring

dalam

pembentukan PHBS dimasyarakat Penggerakan kelompok masyarakat dalam pemanfaatan posyandu Kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan penggunaan obat rasional melalui metode cara belajar Pelatihan

insan aktif (CBIA) Melatih kader kesehatan perawatan PHBS Melatih

diri kader

menyampaikan kelompok

atau

perawatan

diri

dan

tentang

mempraktekan

kesehatan

dalam

informasi

pada

masyarakat

tentang

dan

mempraktekan

PHBS didaerah binaan Melatih kader tentang

swamedikasi

dan penggunaan obat melalui metode cara belajar insan (CBIA)

Advokasi

Menadvokasi masyarakat dan lintas terkait

dalam

penanggulangan tertentu Advokasi

tokoh

praktek

PHBS

masalah

dan

kesehatan

masyarakat

dalam

membentuk kelompok swabantu terkait b.

c.

Pelayanan

perawatan masalah gizi Pemantauan tempat-tempat

kesehatan

pengelolaan makanan dan sumber air

lingkungan Pelayanan KIA-

bersih Pelayanan imunisasi dikelompok atau

KB

masyarakat Skrining kesehatan

siswa

umum,

sekolah

pendidikan dasar

N

UPAYA

KEGIATAN

O

PUSKESMAS KAWASAN PERKOTAAN Penyuluhan KB sesuai program pemerinta pada kelompok usia

d.

Pelayanan gizi

Deteksi Dini

subur atau masyarakat Melakukan dini/penemuan

Pelayanan

kasus

dateksi gizi

dimasyarakat Surveilens gizi Melakukan asuhan keperawatan pada kasusu gizi dikelompok atau

e.

Pelayanan

1. Pencegahan

pencegahan

dan

dan

pengendalian

pengendalian

penyakit tidak

penyakit

menular

masyarakat Posbindu PTM

2. Pencegahan penyakit menular

Pengendalian filariasis Pengendalian kecacingan Pengendalian infeksi

dengue

/DBD Pengendalian malaria Pengendalian zoonosis Pengendalian HIV / AIDS Pengendalian infeksi menular seksual Pengendalian penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi

2.

UKM

a.

Pengembangan Pelayanan

Pelayanan napza

Konseling narkoba

kesehatan jiwa Program wajib lapor b.

c.

Upaya

narkotika Pelayanan kesehatan Pelayanan

kesehatan

gigi masyarakat

masyarakat

pecandu

kesehatan pada

ibu

masyarakat Pengobatan

balita, PAUD, lansia Pemanfaatan tanaman

tradisional

keluarga (toga)

gigi hamil, obat

komplementer dan alternatif

N O d.

UPAYA UKS

KEGIATAN Pelaksanaan imunisasi

PUSKESMAS KAWASAN PERKOTAAN bulan Pemberian imunisasi pada anak anak sekolah dasar kelas 1,2,dan 3

sekolah (BIAS) Usaha

kesehatan

gigi sekolah SD-SMA

UKGS tahap 3 SD-SMA

e.

Kesehatan

Pelayanan kesehatan Penyuluhan kesehatan indera

f.

indera Kesehatan

indera Pelayanan kesehatan Posyandu lansia

g.

lansia kesehatan

lansia Deteksi dini

kerja

dan

Pembinaan Pos Upaya Kesehatan Kerja(UKK)

olahraga

KETERANGAN : 1. Matriks yang tersebut diatas merupakan beberapa contoh kegiatan yang dilakukan puskesmas untuk UKM. Kegiatan UKM yang lain mengacu kepada pedoman atau standar pelaksanaan program 2. (*) sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan diwilayah kerja puskesmas 3. (**) jenis bentuk UKM pengembangan dapat disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja, dan potensi sumber daya yang tersedia dimasing-masing puskesmas

KMP

STANDAR 2.3


Kriteria

2.3.4

KMP 2.3.4 Ep 1. -

Persyaratan kompetensi kepala puskesmas Persyaratan kompetensi penanggung jawab programdan pelaksana kegiatan Ijazah/SK Kepala Puskesmas Ijazah penanggung jawab program Ijazah pelaksana kegiatan Ep.2 Pola ketenegaan Pemetaan kompetensi Pengembangan kompetensi kepala puskesmas, penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan

No

Jenis tenaga

Ijazah

Rencana pengembangan Pendidikan Pendidikan dan pelatihan

berkelabjuta n

1

Kepala puskesmas

S1

Diklat PIM

Kesehatan

Manaj.PKM

jawab

S1

Jafum

Jawab

Kesehatan DIII

2

Penanggung

3.

UKM Penanggung

4.

UKP Pelaksana

Kegiatan

5.

Promkes Pelaksana

kegiatan

6.

kesling Pelaksanan

kegiatan

7.

KIA-KB Pelaksana

kegiatan

8.

P2M Pelaksana

kegiatan

Kebidanan

Gizi dan lain-lain 9. 10 . 11 . 12 . 13 .

M.Kes

Ep. 3 Pola Ketenegaan, Pemetaan kompetensi N o

Lihat standar ketenagaan puskesmas POLA KETENEGAAN PUSKESMAS BOROKO Nama

Pendidikan

Pangkat/golonga n IV/a

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1

STANDAR KETENEGAAN PUSKESMAS BOROKO No

Jenis tenaga

1.

Dokter Atau Dokter Layanan Primer

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10

Dokter Gigi Perawat Bidan Tenaga Kesehatan Masyarakat Tenaga kes. Lingkungan Ahli tehnologi laboratorium Tenaga Gizi Tenaga kefarmasian Tenaga istrasi

. 11

Pekarya

. Jumlah

Puskesmas perkotaan Rawat inap 3 1

KMP

Standar 2.3


Kriteria

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS BOROKO KECAMATAN KAIDIPANG

SURAT KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS BOROKO NOMOR : /PKM-BO/BMU/ /I/2015 TENTANG PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTA ORIENTASI BAGI PEGAWAI BARU DIPUSKESMAS BOROKO Menimbang

a. bahwa kinerja puskesmas hanya dapat dicapai secara Optimal jika dilakukan oleh SDM yang kompeten baik Pengelolah, penanggung jawab program maupun pelaksana Kegiatan, dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan Serta seminar yang terkait dengan bidang tugasnya b. bahwa untuk setiap karyawan baru diharuskan untuk mengikuti orientasi agar dapat memahami tugas pokok dan dan tanggung jawabnya c. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a dan b diatas perlu direncanakan dalam suatu program yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Boroko.

Mengingat

1. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang tenaga Kesehatan 3. Peaturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang sistem kesehatan Nasional 4. peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang pusat Kesehatan masyarakat 5. peraturan menteri kesehatan Nomor 46 tahun 2015 Tentang Akreditas Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Pertama MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTA ORIENTASI BAGI PEGAWAI BARU DIPUSKESMAS .

Kesatu

: pendidikan dan pelatihan bagi pengelolah penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan dilaksanakan sesui dengan program

yang telah Kedua

disusun : bagi karyawan baru diharuskan mengikuti orientasi sesuai dengan

Kerangka acuan dalam pelaksanaannya

Ketiga

: keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila Dikemudian hari terdapat kekeliruan /perubahan, akan diadakan Sebagaiman mestinya

Ditetapkan

: Boroko

Pada Tanggal

: …../……/2015

KEPALA PUSKESMAS BOROKO

JUNI DJENAAN

PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PETUGAS PUSKESMAS BOROKO 1. Pendahuluan Puskesmas merupakan ganda depan dalam penyelengaraan upaya kesehatan dasar dan sebagai unit pelaksana tekhnis dinas kesehatan kabupaten kota, Sebagai fasilitas kesehatan puskesmas menyelenggararakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-diwilayah kerjanya. Dengan demikian puskesmas berfungsi pembangunan

berwawasan

kesehatan,

pusat

sebagai

pusat

pemberdayaan

penggerak

keluarga

dan

masyarakat serta pusat pelayanan kesehatan strata pertama Agar upaya kesehatan terselenggara secara optimal maka puskesmas perlu ditunjang oleh menejemen yang baik dan dikelolah secara professional maka SDM puskesmas perlu ditingkatkan kemampuannya melalui pendidikan dan pelatihan 2. Tujuan a. Tujuan Umum Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas dalam

3.

4.

5. 6.

7.

melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya b. Tujuan Khusus Setelah mengikuti pelatihan peserta dapat : 1. Melaksanakan menejemen puskesmas 2. Memberikan pelayanan yang bermutu kepada pengguna pelayanan 3. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 4. Membangun komunikasi yang efektif Kegiatan Pokok a. Kegiatan pendidikan dan pelatihan : - Diklat PIM untuk kepala Puskesmas sebagai persyaratan jabatan - Pelatihan menejemen puskesmas - Pelatihan menejemen mutu puskesmas - Pelatihan-pelatihan fungsional untuk tenaga pelaksana kegiatan - Pelatihan komunikasi efektif b. Seminar ilmiah yang dapat menunjang peningkatan kinerja petugas Sasaran a. Pengelolah puskesmas b. Penanggung jawab program c. Pelaksana kegiatan puskesmas Biaya Biaya dibebankan pada APBD, biaya sendiri atau bantuan lain yang tidak mengikat Evaluasi Evaluasi dilaksanakan setelah pelatihan dengan melihat adanya - Peningkatan kinerja pasca pelatihan - Penggunaan anggaran yang efektif dan efisien Penutup Demikianlah program pendidikan dan pelatihan ini dibuat sebagai bahan dalam perencanaan

diklat

untuk

peningkatan

pelaksanaannya dibuatkan kerangka acuan .

kompetensi

petugas,

dan

dalam

KERANGKA ACUAN KEGIATAN ORIENTASI BAGI PETUGAS BARU PUSKESMAS BOROKO 1. Pendahuluan Kinerja Puskesmas hanya dapat dicapai secara optimal jika dilaksanakan oleh SDM yang kompoten dan memahami tugas dan tanggung jawabnya. Karena itu setiap karyawan baru dipuskesmas, baik pengelolah, penanggung jawab atau pelaksana kegiatan harus mengikuti kegiatan orientasi untuk menunjang keberhasilan upaya puskesmas. 2. Latar belakang Puskesmas boroko terletak dikecamatan kaidipang yang tepat berada diibukota kabupaten dengan jumlah penduduk 12.432.000 jiwa 3. Tujuan Setelah mengikuti orientasi diharapkan peserta dapat : a. Agar memahami tugas, peran dan tanggung jawab karyawan baru b. Memahami visi, misi, tujuan dan tata nilai c. Menerapkan hasil orientasi dalam pelaksanaan tugasnya 4. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan 1) Orientasi di Sub Bagian Tata Usaha a. pengenalan tentang Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-nilai di Puskesmas b. Pengenalan tentang Struktur organisasi Puskesmas c. mempelajari system informasi Puskesmas d. menerima masukan tentang kepegawaian dan urusan rumah tangga Puskesmas, dan kelengkapan berkas kepegawaian e. menerimah masukan tenntang penempatan, tugas dan tanggung jawabnya dari Kepala Puskesmas. 2) Orientas di Upaya Kesehatan Masyarakat Masukan tentang : a. UKM Esensial oleh penanggung jawab UKM b. UKM Pengembangan dan penanggung jawab UKM pengembangan 3) Orientasi upaya kesehatan perorangan a. Pemahaman tentang UKP yang ada di Puskesmas oleh penanggung jawab UKP b. Pelatihan terkait dengan profesi peserta orientasi 5. Cara melaksanakan kegiatan - Karyawan baru datang melapor kekepala Puskesmas, memperkenalkan diri dan menerimah masukan-masukan dari kepala Puskesmas atau pelaksana kepala -

Puskesmas tentang Visi, Misi, tujuan dan fungsi Puskesmas. Kepala Sub Bagian Tata usaha peserta menyerahkan berkas kepegawaian dan menerimah arahan tentang aturan kepegawaian, rumah tangga dan system

-

informasi Puskesmas. Penanggung jawab UKM esensial memberi masukan tentang promosi kesehatan

-

lingkungan, KIA-KB dan lain-lain sesuai dengan tanggung jawabnya. Penanggung jawab UKM Pengembangan member masukan tentang

alasan

pengembangan, dan kegiatan apa lagi yang perlu dikembangkan diwilayah kerja Puskesmas tersebut

-

Penanggung jawab UKP member masukan tentang jenis-jenis pelayanan yang ada dan kemungkinan adanya pengembangan. Materi lain yang perlu diberikan adalah materi yang terkait dengan profesi masing-masing, etika profesi dan tanggung jawab

professional. 6. Sasaran Setiap petugas puskesmas yang baru ditugaskan di Puskesmas atau baru mendapatkan tugas dan tanggung jawab baru du Puskesmas antara lain sebagai a. Kepala Puskesmas b. Penanggung jawab Upya Kesehatan Masyarakat esensial c. Penanggung jawab Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan d. Penanggung jawab Upaya Kesehatan Perorangan e. Pelaksanaan kegiatan 7. Jadwal pelaksanaan kegiatan Kegiatan orientasi berlangsung 10 hari dengan jadwal sebagai berikut N

Kegiata/ materi

Hari 6 7

1 2 3 4 5 8 9 10 Ket o 1. Melapor ke Kepala PKM X 2. Sistem Informasi PKM X X 3. Ukm Esensial X X 4. UKM Pengembangan X X 5. UKP X X 6. Latihan Fungsional X X Catatan Hari Minggu / Hari raya : Libur 8. Evaluasi pelaksanaan kegiatan Evaluasi dilakukan disetiap kegiatan. Materi terhadap peserta ataupun pada pemberi materi 9. Pencatatan dan pelaporan dan evaluasi kegiatan Hasil evaluasi kegiatan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk penempatan peserta sesuai dengan kompetensi dan profesinya. Semua hasil orientasi dicatat untuk menjadi bahan dalam penyusunan laporamn. Demikian kerangka acuan ini dibuat sebagai acuan dalam melaksanakan Orientasi bagi karyawan baru yang bertugas di Puskesmas

KMP

Standar 2.3


Kriteria

2.3.6

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS BOROKO KECAMATAN KAIDIPANG SURAT KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS BOROKO NOMOR : /PKM-BO/BMU/ /I/2015 TENTANG VISI,MISI, TUJUAN DAN TATA NILAI PUSKESMAS KEPALA PUSKESMAS BOROKO Menimbang

a. Bahwa

Puskesmas

Pembangunan

Berfungsi

Berwawasan

Sebagai

Kesehatan,

Pusat

Pusat

Penggerak

Pemberdayaan

Keluarga Dan Masyarakat Serta Pusat Pelayanan Kesehatan Stara b

Pertama. Bahwa Dalam Melaksanakan Funsinya Puskesmas Perlu Ditunjang

.

Oleh Visi,Misi Yang Jelas Dan Ditetapkan Dalam Surat Keputusan

Mengingat 1 . 2 .

Kepala Puskesmas Boroko Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan

3

Daerah

Pemerintahan,

Antara

Pemerintahdan

Pemerintahan

.

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 Tentang System

4

Kesehatan Nasional Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1457/Menkes/Sk/X/2003

.

Tentang

Standar

Pelayanan

Minimal

Bidang

Kesehatan

Di

Kabupaten /Kota Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat 5

Kesehatan Masyarakat.

. 6 .

7 . Menetapka n Pertama Kedua

:

MEMUTUSKAN KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS BOROKO TENTANG VISI,MISI

:

TUJUAN DAN TATA NILAI PUSKESMAS Kegiatan penyelenggaraan Puskesmas dipandu oleh VISI,MISI

:

Tujuan dan Tata Nilai Puskesmas. Setiap karyawan dalam melaksanakan kegiatannya mengacu pada

:

Visi,Misi, Tujuan dan Tata Nilai Puskesmas Visi,Misi, Tujuan dan Tata Nilai Puskesmas tercantum dalam

Ketiga

lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam :

Keempat

Surat Keputusan Kepala Puskesmas Boroko Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Boroko Pada Tanggal : …../……/2015 KEPALA PUSKESMAS BOROKO

JUNI DJENAAN

Komunikasi Visi,Misi Tujuan dan Tata Nilai Puskesmas

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

SPO

No. Dokumen Revisi Tanggal Terbit Halaman

: : : :½

PUSKESMAS BOROKO

UTARA Pengertian

Mengkomunikasikan atau sosialisasi Visi,Misi Tujuan dan Tata Nilai Puskesmas adalah kegiatan agar seluruh staf dan pengguna Puskesmas memahami tentang Visi, Misi, Tujuan dan Tata Nilai

Tujuan

Puskesmas. Sebagai acuan penerapan langkah-langkah mengkomunikasikan

Kebijakan

Visi,Misi Tujuan dan Tata Nilai Puskesmas. SK Kepala Puskesmas Nomor 112/PKM BO/SK/…../2015

Referensi Langka-langka

- Permenkes Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Puskesmas - Manejemen Puskesmas Bagi Petugas Puskesmas - Visi,Misi Tujuan Dan Tata Nilai Puskesmas : o Disosialisasikan Pada Waktu Orientasi Pegawai Baru o Pada Pertemuan-Pertemuan Intern Yang Diadakan Puskesmas o Pada Kegiatan Lokakarya Mini Puskesmas o Dari Brosur,Leafled, Papan Informasi o Sebaiknya Ditiapruangan Staf Visi, Misi, Tujuan Dan Tata Nilai Ini Dipasang Didinding Agar Setiap Petugas Melaksanakan Kegiatan Dengan Menerapkannya. Bagi Pengguna Pelayanan

Dokumen /Unit Terkait

-

Sosialisasi Melalui Papan Informasi, Brosur, Leafled Atau

-

Poster Yang Ada Dipuskesmas. Pada Kunjungan –Kunjungan Petugas Kelapangan Misalnya

-

Pada Smd Atau Mmd Pada Pertemuan Konsultatif Dengan Tokoh Masyarakat

Lintas Sektor - Sosialisasi dapat dilakukan pada pertemuan dikecamatan - Pada lokakarya Mini tribulan pertama dan rutin o SK Kepala Puskesmas tentang Visi,Misi, Tujuan Tata Nilai Puskesmas o Pengguna Pelayanan o Lintas Sektor

Peninjauan Kembali Tata Nilai Dan Tujuan Puskesmas

KABUPATEN

SPO

BOLAANG


: : : :½

PUSKESMAS BOROKO

MONGONDOW UTARA Pengertian

Peninjauan Kembali Tata Nilai DAN Tujuan Puskesmas Adalah Suatu

Proses

Evaluasi

Penerapan

Tata

Nilai

Dan

Tujuan

Tujuan

Puskesmas Dalam Kegiatan Petugas Puskesmas Sebagai acuan penerapan langkah-langkah peninjauan kembali

Kebijakan

Tata Nilai dan Tujuan Puskesmas. SK Kepala Puskesmas Nomor 112/PKM BO/SK/…../2015


-

Permenkes Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Puskesmas Manejemen Puskesmas Penanggung Jawab Upaya Puskesmas Melakukan Monitoring Dan Evaluasi Penerapan Tata Nilai Dan Tujuan

-

Puskesmas pada setiap kegiatan pelaksaan pelayanan Bila dalam monitoring dan evaluasi adanya ketidak sesuain dalam penerapan Tata Nilai dan /tujuan Puskesmas, penanggung jawab Upaya Puskesmas membahas dengan

-

pelaksana kegiatan. Bila ada hambatan biasanya dalam penerapan maka

-

masalah ini dicari solusinya untuk perbaikan Hambatan biasanya dalam bahasa dan budaya Penanggung jawab upaya Puskesmas melaporkan adanya ketidak sesuain dalam penerapan kegiatan dengan Tata

-

Nilai dan /tujuan Puskesmas Kepala Puskesmas dan penanggung

jawab

Upaya

Puskesmas untuk meninjau kembali tata nilai dan atau Dokumen Unit Terkait

-

tujuan Puskesmas untuk penyeseuan. Uraian tugas Dokumen Visi, Misi, Tujuan dan Tata Nilai Puskesmas Lintas Program

Penilaian Kinerja Petugas Puskesmas

KABUPATEN

SPO

BOLAANG


: : : :½

PUSKESMAS BOROKO


Penilaian

Tujuan

kegiatan untuk menilai prestasi kerja petugas, sebagai acuan penerapan langkah-langkah penilaian kenerja

Kebijakan

Petugas Puskesmas SK Kepala Puskesmas Nomor 112/PKM BO/SK/…../2015


kinerja

Unit Terkait

puskesmas

adalah

suatu

proses

-

Permenkes Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Puskesmas Manejemen Puskesmas Penanggung jawab Upaya Puskesmas menyampaikan target

-

yang akan dicapai kepada pelaksana kegiatan Pelaksana kegiatan melaksanakan tugas yang menjadi

-

tanggung jawabnya Penanggung jawab Upaya Puskesmas memantau hasil

-

kegiatan secara periodic setiap minggu/bulanan Pengumpulan data dan pengelolaan data oleh pelaksana kegiatan

Dokumen

petugas

bersama

dengan

penanggung

jawab

Upaya

-

Puskesmas Penanggungjawab Upaya Puskesmas memberikan laporan

-

perhitungan kinerja yang dicapai kepada Kepala Puskesmas Hasil perbaikan kinerja dilaporkan pada pertemuan

-

Lokakarya Mini Bulanan Rutin lintas program Uraian tugas Target cakupan Laporan lokakarya Mini Bulanan rutin bulan sebelumnya Lintas Program Kepala Puskesmas

KMP

STANDAR 2.3

KEGIATAN PENGELOLAAN PUSKESMAS

KRITERIA

2.3.7

Pengarahan Kepala Puskesmas/Penanggung jawab

KABUPATEN

SPO

BOLAANG


: : : :½

PUSKESMAS BOROKO


Pimpinan Puskesmas berkewajiban untuk memberikan arahan dan dukungan bagi karyawan dalam melaksanakan tugas dan

Tujuan

tanggungjawabnya. sebagai acuan penerapan langkah-langkah pengarahan Kepala

Kebijakan

Puskesmas/penanggungjawab Upaya Puskesmas sk kepala puskesmas nomor 112/pkm bo/sk/…../2015

Referensi

tantang Visi,misi,Tata Nilai dan Tujuan Puskesmas. - Pimpinan Puskesmas Mengarahkan Dan Penanggung

Jawab

Upaya

Puskesmas

Dan

Mendukung Pelaksana

Kegiatan Dalam Menjalankan Tugas Dan Tyanggung Jawab

-

Mereka. Arahan Dan Dukungan Dapat Diberikan Dalam Bentuk a. Kebijakan Local b. Pertemuan-Pertemuan c. Konsultasi d. Pembimbingan. Bentuk Arahan Dan Dukungan Yang Diberikan Oleh

-

Pimpinan Puskesmas, Tergantung Pada: a. Focus Arahan b. Jumlah Yang Butuh Arahan Penanggung Jawab Upaya Puskesmas Memanggil Pelaksana

-

Kegiatan Yang Akan Didapat Pengarahan Dari Kepala -

Puskesmas Penanggung Jawab Upaya Puskesmas meminta waktu kepada Kepala Puskesmas kapan dapat melaksanakan

-

pengarahan Kepala Puskesmas menetapkan waktu dan bentuk arahan Penanggungjawab Upaya Puskesmas pada yang butuh arahan tentang kesediaan kepala Puskesmas untuk member

Dokumen

-

arahan. Uraian tugas Target cakupan

KMP

STANDAR 2.3


KRITERIA

2.3.8

KMP

STANDAR 2.3


KRITERIA

2.3.8

  

Uraian Tugas Kepala Puskesmas Penanggung Jawab UKM Pelaksana Kegiatan

-

URAIAN TUGAS KEPALA PUSKESMAS DALAM UKM Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan dipuskesmas yaitu: Merencanakan dan mengusulkan sumber daya Puskesmas Melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat

-

dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan Melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan Melaksanakan komunikasi informasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam

-

bidang kesehatan Menggerakan masyarakat untuk mengindetifikasi dan menyelesaikan maslah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan

-

sector lain terkait Melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan

-

berbasis masyarakat Memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan

-

Memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat termasuk dukungan terhadap system kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit

URAIAN TUGAS PENANGGUNG JAWAB UKM dan PELAKSANA KEGIATAN 1. Upaya Promosi Kesehatan a. Penyuluhan  Promosi kesehatan di sekolah pendidikan Dasar  Promosi pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan  Penyuluhan kesehatan jiwa masyarakat dan Napza  Penyuluhan kesehatan jiwa bagi ibu hamil dan menyusui  Penyuluhan pada kelompok atau masyarakat tentang prilaku menjaga kebersihan diri b. Pemberdayaan masyarakat o Memotifasi tokoh masyarakat dalam pembentukan kader kesehatan atau pembentukan kelompok yang peduli terhadap kesehatan o Membentuk jejaring dalam pembentukan PHBS dimasyarakat o Menggerakkan kelompok masyarakata dalam pemanfaatan posyandu o Kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan penggunaan obat rasional melalui Metode Cara Belajar Insan Aktif (CBIA) c. Pelatihan, Melatih kader kesehatan tentang :  Perawatan diri dan mempraktekan PHBS



Menyampaikan informasi pada kelompok atau masyarakat tentang

perawatan diri dan mempraktekkan PKBS didaerah binaan  Swamedikasi dan penggunaan obat melalui CBIA d. Advokasi

Pemberdayaan Masyarakat dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Program Puskesmas

KABUPATEN BOLAANG

SPO


: : : :½

PUSKESMAS BOROKO

MONGONDOW UTARA Langkah-Langkah

1. Pelaksanaan MMD  Pertemuan Dilaksanakan Dibalai Desa Dipimpin Oleh 

Kepala Desa Pengenalan Masalah Kesehatan Oleh Masyarakat Sendiri Melalui

Curah

Pendapat

Dipimpin

Oleh

Petugas

 

Kesehatan Penyajian Hasil SMD Perumusan Dan Penentuan Prioritas Masalah Kesehatan



Oleh Petugas Kesehatan /Bidan Didesa Rekomendasi Tehnis Dari Pelaksana Kegiatan Puskesmas



Hasil MMD Penyusunan

Rencana

Penanggulangan

Masalah

Kesehatan Dipimpin Oleh Kepala Desa Hasil SMD Dan MMD Digunakan Dalam Perencanaan Tingkat Puskesmas Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program o Pengamatan Epidemiologi Sederhana o Surveilens Berbasis Masyarakat Melalui Pembentukan Kader Surveilens o Dalam SMD Dengan Bimbingan Petugas Kesehatan Mampu

Mengidentifikasi

Penyakit

Dan

Masalah

Kesehatan Yang Menjadi Problem Didesanya o Kelompok Kerja Surveilens Melakukan Kegiatan Penngamatan Dan Masalah Kesehatan Yang Menjadi Problem Didesanya o Kelompok Kerja Surveilens

Melakukan

Kegiatan

Pengamatan Dan Pemantauan Situasi Penyakit Dan Kemungkinan Terjadinya KLB Atau Adanya Factor Risiko o Hasil Pemantauan

Dilaporkan

Secara

Kepetugas Kesehatan Didesa o Promosi Kesehatan 3 Strategi Dasar Promosi Kesehatan yaitu: 1) Pergerakan dan pemberdayaan Masyarakat 2) Bina Suasana 3) Advokasi


Berkala

KABUPATEN BOLAANG

SPO


: : : :½

PUSKESMAS BOROKO

MONGONDOW UTARA Langkah-Langkah

1) Pergerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam promosi kesehatan o Membantu sasaran agar dapat berubah dari tidak tahu menjadi tahu, dari tahu menjadi mau dan dari mau menjadi mampu melaksanakan perilaku yang diperkenalkan. o Pergerakan dan pemberdayaan akan lebih berhasil jika

dilaksanakan

melalui

kemitraan

serta

menggunakan metode dan tehnik yang tepat 2) Bina suasana Adalah upaya menciptakan opini atau lingkungan social yang mendorong individu, anggota masyarakat untuk mau melakukan perilaku yang diperkenalkan. Terdapat 3 pendekatan dalam bina suasana o Bina suasana individu o Bina suasana Kelompok o Bina suasana masyarakat umu 3.Keluarga sadar Gizi o Adalah keluarga yang mampu mengenal maslah Gizi setiap anggota keluarga nya dan mengambil langkahlangkah untuk mengatasi masalah Gizi anggota keluarganya serta berprilaku makan yang beraneka ragam o Hasil penimbangan bulanan yang dilakukan kader posyandu secara benar, akurat, tepat waktu dan teratur

dapat

dimanfaatkan

untuk

melihat

perkembangan balita disuatu desa, untuk bahan pertimbangan

tindak

lanjut

penanggulangan

perencanaan program gizi 4.PHBS Suatu upaya peningkatan pengetahuan, kesadaran, kemampuan dan kemauan untuk berprilaku hidup bersih dan sehat bagi pribadi, keluarga

Pemberdayaan Masyarakat dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Program Kesehatan

KABUPATEN BOLAANG

SPO


: : : :½

PUSKESMAS BOROKO


Pemberdayaan Masyarakat adalah segala upaya fasilitas yang bersifat persuasive dan tidak pemerintah yang bertyujuan untuk meningkatkan pengetahuan sikap, perilaku dan kemampuan masyarakat dalam menemukan, menerangkan dan memecahkan masalah, menggunakan sumber daya/potensi yang mereka miliki termasuk partisipasi dan dukungan tokoh-tokoh masyarakat serta

Tujuan

LSM yang ada dan hidup dimasyarakat sebagai acuan penerapan langkah-langkah

Kebijakan

masyarakat SK kepala puskesmas nomor 112/pkm bo/sk/…../2015

Referensi

tantang Visi,misi,Tata Nilai dan Tujuan Puskesmas. Pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan

pemberdayaan

Puskesmas

melalui SMD dan MMD 2. Pelaksanaan SMD  Pelaksana kegiatan dan bidan serta kader di desa menyusun instrument / kuesioner yang akan digunakan 

dalam wawancara atau Membuat daftar hal-hal yang akan dipergunakan dalam

 

pengamatan Penentuan sasaran baik jumlah KK ataupun lokasinya Kader melaksanakan survey mawas diri dengan



bimbingan bidan di Desa Mengumpulkan informasi masalah kesehatan sesuai



yang direncanakan Pelaksana kegiatan, Bidan didesa dan kader mengolah informasi masalah kesehatan yang telah dikumpulkan sehingga diperoleh perumusan masalah kesehatan dan periotas masalah kesehatan diwilayahnya, sebagai bahan masukan untuk perencanaan Puskesmas

Pelaksanaan MMD Musyawarah Masyarakat Desa adalah pertemuan seluruh warga desa untuk membahas hasil SMD


KABUPATEN BOLAANG

SPO


: : : :½

PUSKESMAS BOROKO

MONGONDOW UTARA Langkah-langkah

Masyarakat umum yang minimal dapat memberikan dampak yang bermakna

terhadap

kesehatan

dan

meningkatkan

kualitas

sumber daya manusia khusunya dalam peningkatan derajat kesehatan, status gizi, pola hidup dan pemanfaatan sarana kesehatan lingkungan agar tercapai derajat kesehatan yang optimal. PHBS dirumah tangga, ada 10 indikator 1). 2). 3). 4). 5). 6).

Ibu bersalin ditolong oleh petugas kesehatan Ibu memberikan ASI kepada balitanya Mempunyai jaminan pemeliharaan Tidak merokok Lakukan aktifitas fisik setiap hari Makanlah dengan Gizi seimbang (makan sayur dan buah

setiap hari) 7). Menggunakan jamban (WC) apabila buang air besar 8). Menggunakan air bersih (dimasak dulu sebelum diminum) 9). Kepadatan

yang

dianjurkan

membutuhkan luas 9 meter persegi 10). Lantai rumah bukan dari Tanah 5.sanitasi dasar a. Lingkungan yang sehat b. Persyaratan rumah sehat c. Sarana kesehatan lingkungan 6.Kesehatan Ibu Anak a. Memantau tumbuh kembang anak

1

orang

penghuni

b. Memantau ibu hamil c. Bayi baru lahir, bayi dan anak balita d. Berbagai informasi cara memelihara dan merawat kesehatan

Dokumen Terkait

-

ibu dan anak Laporan SMD Laporan MMD Lintas program Lintas sector

KMP

STANDAR 2.3


KRITERIA

2.3.9

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA Pengertian

Tujuan Kebijakan

Pengarahan Kepala Puskesmas /Penanggung Jawab SPO No.Dokumen : ……./PKMBO/…../…… Revisi : Tanggal Terbit : Halaman :

PUSKESMAS BOROKO

Pinmpinan Puskesmas berkewajiban untuk memberikan arahan dan dukungan bagi karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Sebagai Acuan Penerapan Langka-Langka Pengarahan Kepala Puskesmas /Penanggung Jawab Upaya Puskesmas SK. Kepala Puskesmas Nomor …../PKM-BO/SK/…../2015

Langka-langka

Dokumen Terkait

Tentang Visi,Misi, Tata Nilai dan Tujuan Puskesmas - Pimpinan Puskesmas Mengarahkan Dan Mendukung Penanggung Jawab Upaya Puskesmas Dan Pelaksana Kegiatan Dalam Menjalankan Tugas Dan Tanggung Jawab Mereka - Arahan Dan Dukungan Dapat Diberikan Dalam Bentuk : a. Kebijakan Lokal b. Pertemuan-Pertemuan c. Konsultasi d. Pembimbingan - Bentuk Arahan Dan Dukungan Yang Diberikan Oleh Pimpinan Puskesmas, Tergantung Pada : a. Focus Arahan b. Jumlah Yang Butuh Arahan - Penanggung Jawab Upaya Puskesmas Memanggil Pelaksana Kegiatan Yang Akan Dapat Pengarahan Dari Kepala Puskesmas - Peanggung jawab Upaya Puskesmas meminta waktu kepada Kepala Puskesmas kapan dapat melaksanakan pengarahan - Kepala Puskesmas menetapkan waktu dan bentuk arahan - Penanggung jawab Upaya Puskesmas pada yang butuh arahan tentang kesediaan kepala Puskesmas untuk member arahan. - Uraian tugas dan tanggung jawab staf - Target cakupan

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS BOROKO KECAMATAN KAIDIPANG SURAT KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS BOROKO NOMOR : /PKM-BO/BMU/ /I/2015

TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG. KEPALA PUSKESMAS JUNI Menimbang

a. bahwa pimpinan puskesmas dan penanggung jawab upaya puskesmas dalam melaksanakan upaya puskesmas sesuai dengan rencana yang disusun. b. bahwa apabila meningkatkan tugas, dan memberikan arahan maka perlu mendelegasikan wewenang yang di tetapkan dengan surat keputusan kepala puskesmas juni

Mengingat

1. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan 2. undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang kesehatan 3. peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan. 4. peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan , antara pemerintahan dan pemerintahan daerah 5. peraturan presiden nomor 72 tahun 2012 tentang system kesehatan nasional 6. keputusan menteri kesehatan Nomor 1457/MENKES/SK/X/2003 7. peraturan mentri kesehatan nomor 75 tahun 2014 tentang pusat kesehatan masyarakat 8. peraturan mentri kesehatan nomor 46 tahun 2015 tentang akreditasi puskesmas dan fasilitas kesehatan

MEMUTUSKAN Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS RIZKA TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG

Kesatu

: Kepala puskesmas apabila meninggalkan tugas, maka pelimpahan wewenang kepada sub bagian tata usaha atau kepada salah satu penanggung jawab upaya puskesmas.

Kedua

: Apa bila penanggung jawab UKM. Penanggung jawab UKP tidak dapat menjelaskan tugas maka pelimpahan wewenang diserahkan kepada

pelaksana kegiatan yang sesuai dan memenuhi criteria yang telah di sepakati. Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dan apa bila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di lakukan perbaikan/ perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pada tanggal : KEPALA PUSKESMAS JUNI

Umpan balik (laporan) pelaksanaan kegiatan kepada penanggung jawab SPO

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA Pengertian Tujuan Kebijakan Langka-langka

: ……./PKM: : : PUSKESMAS BOROKO

Penyampaian laporan yang sesuai dengan kewenangan. Sebagai Acuan Penerapan Langka-Langka Pengarahan Kepala Puskesmas /P SK. Kepala Puskesmas Nomor …../PKM-BO/SK/…../2015 Tentang Visi,Misi, Tata Nilai dan Tujuan Puskesmas - Pelaksanan program melaksanakan kegiatan berdasarkan rencana yan - Jika pada pelaksanaan kegiatan di temukan maslah maka laporkan ke masing-masing. - Penanggung jawab upaya puskesmas dan pelaksanaan program menet penyebab masalah. - Bila penyebab masalah di ketahui di buatlah solusi penyebab masalah tindakan preventif. - Bila masalahnya tidak dapat di selesaikan maka penanggung jawab up kepala puskesmas untuk menyelesaikan masalah tersebut. - Bila masalahnya tidak dapat di selesaikan, maka hal ini di bicarakan u bersama. - Kemungkinan masalahnya ada keterkaitan dengan program lainnya se di lakukan secara bersama. -

Dokumen Terkait

No.Dokumen BO/…../…… Revisi Tanggal Terbit Halaman

Uraian tugas dan tanggung jawab staf Target cakupan

KMP

Standart 2.3

Kegiatan pengelolaan puskesmas

kriteria

2.3.10

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS BOROKO KECAMATAN KAIDIPANG SURAT KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS BOROKO NOMOR : /PKM-BO/BMU/ /I/2015 TENTANG PERAN LINTAS SEKTOR TERKAIT DALAM UPAYA PUSKESMAS KEPALA PUSKESMAS

Menimbang :

a. bahwa puskesmas dalam melaksanakan kegiatan program kesehatan perlu di dukung oleh sector di luar kesehatan dan membina tata hubungan kerja untuk mencapai tujuan dan keberhasilan pelayanan b. bahwa peran lintas sector terkait melalui mekanisme pembinaan, komunikasi dan koordinasi perlu di tetapkan dengan surat keputusan kepala puskesmas

Mengingat :

1. Undang- undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan 2. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang kesehatan 3. Peraturan mentri kesehatan nomor 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan 2. Keputusan menteri kesehatan RI nomor 1457 tahun 2003 tentang standart pelayanan minimal bidang kesehatan di kabupaten/kota

3. Peraturan menteri kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2014 tentang pusat kesehatan masyarakat MEMUTUSKAN Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PERAN LINTAS SEKTOR TERKAIT DALAM UPAYA PUSKESMAS

Kesatu

: Untuk membina komunitas dan koordinasi antara puskesmas dengan lintas sector terkait di lakukan dalam pertemuan lokakarya mini tribulan lintas sector

Kedua

:

Peran masing-masing sector terkait untuk mendukung upaya kesehatan bias dalam bentuk keterlibatan tenaga, fasilitas/ sarana, penggerakan / pemberdayaan masyarakat atau pada kegiatan yang dapat di integrasikan.

Ketiga

:

Panduan pelaksanaan lokakarya tribulan lintas sector tertuang dalam lampiran surat keputusan ini.

Keempat

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dan apa bila di kemudian hari terdapat kekeliruan / perubahan akan dilakukan perbaikan sebagamana mestinya Di tetapkan di : Pada tanggal : KEPALA PUSKESMAS Juni djenaan

Lampiran KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS Nomor

:

Perihal

: PANDUAN LOKAKARYA MINI TRIBULAN LINTAS SEKTOR.

PANDUAN PELAKSANAAN LOKAKARYA MINI TRIBULAN LINTAS SEKTOR BAB I. DEFINISI : 1. Pengertian lokakarya mini tribulan lintas sector adalah suatu kegiatan pertemuan lintas sector secara tribulan dalam rangka mengkaji hasil kegiatan kerjasama lintas sector dan tersusunnya rencana kerja tribulan berikutnya. 2. Tujian lokakarya mini tribulan a. Tujuan umum Terselanggarnya lokakarya mini lintas sector dalam rangka mengkaji hasil kegiatan, kerjasama lintas sector dan tersusunya rencana kerja tribulan berikutnya. b. Tujuan khusus 1) Di bahas dan di pecahkan secara bersama lintas sektoral masalah dan hambatan yang di hadapi 2) Dirumuskannya mekanisme / rencana kerja lintas sektoral yang baru untuk tribulan yang akan datang. BAB II RUANG LINGKUP Lokakarya mini tribulan lintas sector di laksanakan dalam 2 tahap yaitu :

a. Lokakrya mini tribulan yang pertama Diselenggarakan dalam rangka pengorganisasian untuk : a) Penggalangan tim b) Terlaksananya rencana kegiatan sektoral yang terkait dengan kesehatan c) Penentuan penanggung jawa dan pelaksana setiap kegiatan serta untuk satuan wilayah kerja d) Seluruh program kerja dan wilayah kerja kecamatan dilakukan pembagian habis kepada seluruh sector terkait, dengan mempertimbangkan kewenangan dan bidang yang dimilikinya b. Lokakarya mini tribulan rutine Lokakarya mini tribulan rutine merupakan tidak lanjut dari lokakarya penggalangan kerjasama lintas sector dan dilakukan tiap tribulan secara tetap. BAB III TATA LAKSANA 1. Pelaksanaan lokakarya mini tribulan pertama 1) Masukan o Penggalangan tim, dilakukan melalui dinamika kelompok. o Informasi tentang program lintas sector o Informasi tentang program kesehatan o Informasi tentang kebijakan, program dan konsep baru. 2) Peruses  Inventarisasi peran bantu masing masing sector  Analisis masalah peran bantu dari masing masing sector  Pembagian peran dan tugas masing-masing sector. 3) Keluaran  Kesepakatan tertulis lintas sector terkait dalam mendukung program kesehatan.  Tersusunya rencana kegiatan masing-masing sector terkait.

2. Penyelenggaraan lokakarya mini tribulan yang pertama 1) Persiapan sebelum lokakarya dilaksanakan perlu diadakan persiapan yang meliputi : a. Pendekatan kepada camat, untuk : o Memimpin lokakarya dengan menjelaskan acaranya o Mengkoordinasikan sector sector agar menyajikan laporan kegiatan dan pembinaan . o Mempersiapkan tempat penyelenggaraan lokakarya b. Puskesmas melaksanakan  Pembuatan visualisasi hasil-hasil kegiatan dalam bentuk yang mudah di  

pahami oleh sector terkait antara lain dalam bentuk PWS. Persiapan alat tulis kantor dan formulir kerja tribulan lintas sector Persiapan catatan hasil kesepakatan yang lalu dan instruksi / surat surat yang berhubungan dengan peran serta masyarakat yang berkaitan dengan

 

sector kesehatan . Penugasan salah seorang staf untuk membuat notulen lokakarya Pembuatan surat- surat undangan untuk di tanda tangani camat

2) Peserta Peserta lokakarya mini tribulan lintas sector terdiri atas : Dinas kesehatan kabupaten kota Tim penggerak PKK kecamatan Puskesmas di wilayah kecamatan Staf kecamatan antara lain sekretaris kecamatan, unit, lain yang terkait Lintas sector di kecamatan, antara lain pertanian, Agama , BKKBN, pendidikan,

    

social .  Lembaga / organisasi kemasyarakatan antara lain TPPKK dll. 3) Waktu Lokakarya mini tribulanan lintas sector yang pertama di selanggarkan pada bulan pertama tahun anggaran berjalan, disesuaikan dengan kondisi setempat dan waktu yang di gunakan lebih kurang 4 jam. 4) Tempat Tempat penyelenggaraan di kecamatan atau di tempat lain yang dianggap sesuai. 5) Acara Jadwal acara lokakarya mini tribulanan lintas sector yang pertama adalah sebagai berikut : Pembukaan oleh camat Dinamika kelompok / bina suasana dalam rangka menggelang tim agar termotivasi untuk untuk saling membantu, kerjasama dalam program yang bermanfaat bagi masyaratakat di wilayah kecamatan. Puskesmas harus mempersiapkan diri untuk acara ini, atau minta bantuan dari promkes kabupaten. Penyampaian kegiatan masing-masing sector dalam mengembangkan peran serta masyarakat, termasuk dibidang kesehatan. Inventarisasi peran bantu masing masing sector, setiap perwakilan sector menyampaikan apa saja bentuk peran bantuan untuk mendukung upasya kesehatan, apakah dalam bentuk : a. Keterlibatan tenaga b. Fasilitas, sarana penggerakan dan pemberdayaan masyarakat c. Kegiatan yang dapat diintegrasikan , hasilnya di tuliskan dalam matrix 

yang tersedia. Apabila sudah sepakatdengan peran/ keterlibatan tersebuit, kemudian camat memimpin untuk pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing sector,



biasa berupa tanggung jawab untuk program dan atau untuk lokasi tertentu. Merumuskan rencana kerja 3 bulan kepala puskesmas bersama sama sector lain, sehingga jelas program / upaya kesehatan apa, sector apa saja yang terlibat , apa peran dan tanggung jawab , diamana , kapan. (lihat matrix dibab

dokumentasi ) 1. Pelaksanaan lokakarya mini tribulan rutine 1) Masukan o Laporan kegiatan pelaksanaan program kesehatan dan dukungan sector terkait. o Inventarisasi masalah/ hambatan dari masing –masing sector o Pelaksanaan program o Pemberian informasi baru 2) Proses  Analisis hambatan dan masalah pelaksanaan program kesehatan  Analisis hambatan dan masalah dukungan dari masing-masing sector  Merumuskan cara menyelesaikan masalah  Menyusun rencana kerja dan menyepakati kegiatan untuk tribulan baru.

3) Keluaran  Rencana kerja tribulan yang baru  kesepakatan bersama 2. penyelenggaraan a. penyelenggaraan lokakarya mini tribulan rutine 1) persiapan sebelum lokakarya mini tribulan rutine di laksanakan perlu diadakan persiapan yang meliputi : a) pendekatan kepada camat  memimpin lokakarya dengan menjelaskan acaranya  mengkoordinir sector sector terkait  mempersiapkan tempat b) puskesmas melaksanakan  pembuatan visualisasi hasil-hasil kegiatan  persiapan alat tulis  catatan hasil yang lalu  penugasan pada seorang staf untuk membuat notulen  pembuatan surat undangan yang di tanda tangani oleh camat 2) peseta - dinas kabupaten/ kota - tim penggerak pkk - puskesmas yang ada di kecamatan - sekertasi kecamatan - lintas sector terkait - lembaga/organisasi terkait 3) waktu setelah di selenggarakannya lokakarya mini tribulan yang pertama, selanjutany secara rutine dilakukan 3 bulan sekali. 4) Tempat Lokakarya mini triubulan dikoordinir oleh camat karena itu tempatnya sebaiknya di kecamatan atau tempat lain yang di anggap sesuai. 5) Acara  Pembukaan oleh camat ( kemungkinan puskesmas harus 

mempersiapakan bahan bantuan camat ) Penyampaian laporan kegiatan masing masing sector berdsasarkan



rencana tribulan yang lalu Kepala puskesmas memfasilitasi indentifikasi masalah, hambatan yang di hadapi masing masing sector , kemudian di lakukan analisis masalah



hambatan tersebut Kepala puskesmas dan camat memfasilitasi pemecahan masalah yang



harus dilakukan Kepala puskesmas dan camat memfasilitasi penyusunan rencana tribula berikutnya

BAB IV DOKUMENTASI Dokumentasi lokakarya mini tribulan pertama :  Sarat undangan di tanda tangani oleh camat  Rencana kerja tribulan yang baru  Inventarisasi peran bantu masing-masing sector

Inventarisasi peran bantu masing-masing

No

Sector/unit

Penanggung

Bentuk

jawab

keterlibatab dalam hal

Rencana kerja tribulan lintas sector

N o

Program

Sector terlibat

Peran

Tanggung Lokasi

Waltu

jawab

JADWAL LOKAKARYA MINI LINTAS SEKTOR PERTAMA

JAM

ACARA

PENGARAH

JADWAL LOKAKARYA MINI LINTAS SEKTOR RUTINE JAM

ACARA Pembukaan Laporan pembuatan sector terkait Masalah/ hambatan dari masing masing sector Analisis maslah dan hambatan Pemecahan masalah Rencana kerja tribulan Kesepakatan pembinaan Kesepakatan bersama dan penutup

PENGARAH

KABUPATEN BOLAANG

Pembinaan komunikasi dan koordinasi dalam lokakarya mini tribulan d sektor SPO No.Dokumen : ……./PKMBO/…../…… Revisi : Tanggal Terbit : Halaman : PUSKESMAS BOROKO


Tujuan Kebijakan Referensi

Langka-langka

-

Pembinaan komunikasi dan koordinasi adalah acara yang di lakukan dalam membina tata hubungan kerja untuk mencapai tujuan keberhasilan lokakarya mini tribulan lintas sector - Lokakarya mini lintas sector adalah suatu kegiatan pertemuan lintas secktor secara tribulan dalam rangka tersusunya rencana kerja teribulan berikutnya Sebagai Acuan Penerapan Langka-Langka Pengarahan Kepala Puskesmas /P SK. Kepala Puskesmas Nomor …../PKM-BO/SK/…../2015 Tentang Visi,Misi, Tata Nilai dan Tujuan Puskesmas - Menejemen puskesmas - Pedoman pelaksanaan - Peraturan menteri kesehatan nomor 75 tahun 2014 Lokakrya mini tribulan lintas sector dilaksanakan oleh puskesmas ada 2 yai 1. Lokarya mini tribulan lintas sector pertama 2. Lokakarya mini tribulan lintas sector rutin Persiapan : - Puskesmas melakukan pendekatan pada camat untuk o Lokakarya mini tribulan o Mengkoordinasikan sector sector agar menyajikan laporan kegiat o Mempersiapkan tempat penyelenggaraan lokakarya - Puskesmas melaksanakan :  Pembuatan visualisasi hasil hasil kegiatan  Mempersiapkan ATK, formulir, formulir  Penugasan staf untuk membuat notulen lokakarya  Membuat undangan yang di tandatangani camat

Pembinaan komunikasi dan koordinas SPO


: ……./PKM: : : PUSKESMAS BOROKO

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA Langkah-langkah

-

Penyelenggaraan dalam waktu kurang lebih 4 jam 1. Jadwal acara lokakarya mini tribulan pertama  Pembukaan oleh camat  Dinamika kelompok / bina suasan dalam rangka penggalangan tim agar termotivasi untuk saling membantu kerja sama dalam program yang bermanfaat oleh tim puskesmas kabupaten.  Penyampaian kegiatan masing-masing sector dalam mengemban peran serta masyarakat di bidang kesehatan  Inventarisasi peran bantu masing masing sector  Bila sudah ada kesepakatan tentang peran masing masing , camat memimpin untuk membagikan peran dan tanggung jawab untuk program tertentu  Kepala puskesmas beserta sectoer terkait penyusunan rencana kerja 3 bulan tentang = program /upaya kesehatan =Sector apa saja yang terlibat =apa peran dan tanggung jawab =dimana di laksanakan =kapan waktunya  Camat memimpin untuk mencapai kesepakatan tentang rencana kerja tribulan serta kesepakatan untuk melakasanakan  Camat menutup acara lokakrya mini tribulan lintas sector  Petugas puskesmas mecatat semua hasil lokakarya mini sejak awal sampai selesai 2. Jadwal lokarya mini tribulan lintas sector rutin  Pembukaan oleh camat  Penyampaian laporan kegaiatan masing masing sector berdasarkan rencana tribulan yang lalu  Kepala puskesmas memfasilitasi indetifikasi masalah/ hambatan yang di hadapi masing

masing sektor

SPO

KABUPATEN

Pembinaan komunikasi dan koordinasi linta No.Dokumen : ……./PKMBO/…../…… Revisi : Tanggal Terbit : Halaman : PUSKESMAS BOROKO

BOLAANG MONGONDOW UTARA Langka-langka

-

-

Dilakukan analisis masalah dan hambatan yang di temukan Kepala puskesmas dan camat memfasilitasi pemecahan masalah yang harus dilakukan Kepala puskesmas dan camat memfasilitasi penyusunan rencana tribulan berikutnya Camat menutup acara lokakrya mini tribulan lintas sector

    

Undangan Notulen rapat Daftar hadir Formulir Kesepakatan tertulis

   

dinas kesehatan camat lintas sector lintas program

-

Dokumen terkait

Unit terkait

KMP

Standart 2.3 Kegiatan pengelolaan puskesmas

Criteria

2.3.11

Criteria

Pedoman dan prosedur penyelenggaraan program /upaya puskesmas dan

2.3.11

kegiatan pelayanan puskesmas disusun , didokumentasikan dan di kendalikan semua rekaman hasil pelaksanaan program / upaya puskesmas

KMP

dan kegiatan pelayanan dikendalikan 1. ada panduan  panduan (mutu)

2.3.11

(manual) mutu dan kinerja puskesmas



puskesmas pedoman pelayanan



puskesmas pedoman/kerangka



Kepala



puskesmas Penanggung jawab program

acuan penyelenggaran

2. ada pedoman atau



program SPM (standar



pelayanan pinimal) Pedoman dan

panduan kerja

panduan kerja

penyelenggaraan tiap

penyelenggaraan

program / upaya

program puskesmas



Kepala puskesmas

puskesmas dan kegiatan pelayanan puskesmas 3. ada prosedur



SPO pelaksanaan

pelaksanaan program

program dan

kegiatan puskesmas

pelayanan puskesmas



Kepala




kegiatan sesuai kebutuhan 4. ada prosedur yang



SPO pengendalian



dokumen SPO pengendalian

jelas untuk pengendalian dokumen dan pengendalian

rekaman kegiatan

rekaman pelaksanaan

puskesmas

kegiatan 5. ada mekanisme



Spo penyusunan

yang jelas untuk

pedoman dan

pedoman dan

prosedur , panduan

prosedur

kerangka acuan

PEDOMAN (MANUAL ) MUTU PUSKESMAS



Kepala






Kepala




I PENDAHULUAN A. Latar belakang 1. Profil organisasi a. Gambaran umum puskesmas b. Visi puskesmas c. Misi puskesmas d. Struktur organisasi Organisasi puskesmas terdiri atas : 1) Kepala puskesmas 2) Kepala sub bagian tata usaha 3) Penanggung jawab UKM dan keperawatan kesehatan Masyarakat 4) Penanggung jawab UKP, kefarmasian dan laboratorium 5) Penanggung jawab jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan e. Motto f. Tata nilai 2. Kebijakan mutu 1) Kepala puskesmas , penanggung jawab UKM, penanggung jawab UKm pengembangan , penanggung jawab UKP dan penanggung jawab menejemen mutu wajib berprestasi dalam peningkatan mutu dan kinerja puskesmas sesuai dengan tata nilai,visi, misi dan tujuan puskesmas 2) Pimpinan puskesmas menetapkan penanggung jawab menajemen mutu untuk mengkoordinasikan, memonitor kegiatan peningkatan mutu dan kinerja puskesmas 3) Pimpinan dan penanggung jawab menajemen mutu secara periodic melakukan pertemuan tinjauan manajemen untuk membahas umpan balik penggunaan pelayanan, keluhan, hasil audit internal , hasil analisis kebutuhan , analisis kepuasaan serta rekomendasi hasil tujuan manajemen untuk di tindak lanjuti dan evaluasi

4) Dalam upaya perbaikan mutu kinerja , perlu di evaluasi melalui audit internal yang dilaksanakan secara periodic. 5) Pemberdayaan pengguna pelayanan dan masyarakat dalam perbaikan mutu melalui masukan dan ide-ide yang di peroleh dari survey maupun keterlibatan langsung dalam pertemuan pertemuan yang di laksanakan puskesmas 6) Peningkatan kinerja puskesmas dilakukan secra berkesinbambungan dan bila diperlukan , di adakan tindakan korektif maupun preventif . 7) Bila kemungkinan, dapat dilakukan kaji banding untuk belajar dari pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan puskesmas yang lain. 3. Proses pelayanan a. Penyelenggaraan UKM b. Penyelenggaraan UKP c. Jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan B. RUANG LINGKUP Lingkup pedoman mutu di susun bedasarkan standar akreditas puskesmas yang meliputi a. Persyaratan umum b. System menejemen mutu c. Tanggung jawab menejemen d. Manajemen sumber daya e. Proses pelayanan 1) Penyelenggaraan UKM a. Pelayanan promosi kesehatan b. Pelayanan kesehatan lingkungan c. Pelayanan kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana d. Pelayanan gizi, dan e. Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit. 2) Penyelenggaraan UKP a. Rawat jalan b. Pelayanan gawat darurat c. Pelayanan suatu hari ( one day care) d. Rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan. Upaya kesehatan perorangan tingkat pertama di laksanakan sesuai dengan standar prosedur oprasional dan standar pelayanan C. Tujuan pedoman mutu Pedoman mutu disusun sebagai acuan bagi puskesmas dalam membangun system manajemen mutu baik untuk penyelenggaraan UKM maupun untuk penyelenggaraan UKP. D. Landasan Hukum dan Acuan 1. Peraturan menteri kesehatan RI nomor 75 tahun 2014 tentang pusat kesehatan Masyarakat 2. Peraturan menteri kesehatan RI Nomor 46 Tahun 2015 tentang akreditas puskesmas dan fasilitas kesehatan tingkat pertama 3. Keputusan menteri kesehatan nomor 1457/menkes/SK/X2003 tentang standar pelayanan minimal bidang kesehatan di kabupaten /kota E. Istilah dan definisi - Dokumen - Efektif : berdaya guna - Efisien : berhasil guna - Kebijakan mutu - Kepuasan pelanggab - Koreksi

-

Pelanggan Pasien Pedoman mutu Proses prasarana Perencanaan mutu Sarana Tindak korektif Tindak pencegahan

II. SYSTEM MANAJEMEN MUTU DAN SISTEM PENYELENGGARAAN PELAYANAN A. Persyaratan umum Puskesmas menetapkan , mendokumentasikan , memelihara system manajemen mutu sesuai dengan standar akreditasi puskesmas tahun 2014, system ini disususn untuk memastikan telah di terapkannya persyaratan penendalian terhadap proses – proses penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat , baik penyelenggaraan UKm maupun UKP/pelayanan klinis yang meliputi : - Kejelasan proses pelayanan - Interaksi proses dalam penyelenggaraan pelayanan - Kejelasan penanggung jawab - Penyediaan sumber daya - Penyelenggaraan pelayanan itu sendiri sendiri mulai dari,  Perencanaan yang berdasarkan kebutuhan masyarakat /pelanggan  Verifikasi terhadap rencana yang disusun  Pelaksanaan pelayanan  Verivikasi terhadap rencana yang disusun  Pelaksanaan pelayanan  Verifikasi terhadap proses pelayanan dan hasil-hasil yang di capai  Monitoring dan evaluasi , serta  Upaya penyempurnaan yang berkesinambungan B. Pengendalian Dokumen 1. Secara umum dokumen-dokumen dalam system manajemen mutu yang di susun meliputi : Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen

level level level level

1, 2, 3, 4,

kebijakan pedoman/manual standar prosedur operasional rekaman-rekaman , sebagai akibat pelaksanaan kebijakan ,

pedoman dan prosedur Pengendalian dokumen di puskesmas , mulai dari :  Proses penyusunan dokumen  Pengesahan  Penomoran  Pemberlakukan  Distribusi  Penyimpanan  Pencarian kembali  Proses penarikan dokumen yang kadaluarsa 2. Pengendalian rekam implementasi C. Tanggung jawab manajemen 1. Komitmen manajeman Kepala puskesmas , penanggung jawab UKM, penanggung jawab UKP/pelayanan klinis dan penanggung jawab manajemen mutu dan seluruh karyawan puskesmas bertanggung jawab untuk menerapkan seluruh persyaratan yang ada pada manual mutu 2. Focus pada sasaran /pasien

Pelayanan yang di sediakan oleh puskesmas di lakukan dengan berfokus pada pelanggan, perencanaan indentifikasi kebutuhan dan harapan pelanggan, perencanaan penyelenggaraan upaya puskesmas dan pelayanan klinis , pelaksanaan pelayanan, monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut pelayanan 3. Kebijakan mutu Seluruh karyawan berkomitmen untuk : o Penyelenggaraan pelayanan yang berfokus pada pelanggan o Memperhatikan keselmatan pelanggan o Melakukan penyempurnaan mutu yang berkelanjutan Kebijakan mutu dituangkan dalam surat keputusan kepala puskesmas meliputi kebijakan mutu UKM dan pelayanan Klinis (UKP). 4. Perencanaan system menejemen mutu dan pencapaian sasaran kinerja mutu Sasaran mutu di teteapkan berdasarkan standar kinerja , standar pelayanan minimal yang meliputi : indicator- indicator pelayanan klinis, indicat penyelenggaraan upaya puskesmas Perencanaan disusun dengan memeperhatikan o Kebutuhan dan harapan pelanggan o Hak dan kewajiban pelanggan serta o Upaya untuk mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan perencanaan mutu puskesmas dan keselamatan pasien berisi Program-program kegiatan peningkatan mutu yang terjadi : a. Penilaian dan peningkatan kinerja baik UKM maupun UKP b. Upaya pencapaian enam sasaran keselamatan pasien c. Penerapan manajemen risiko pada area prioritas d. Penilaian kontrak / kerjasama dengan pihak ketiga e. Pelaporan dan tindak lanjut insiden keselamatan pasien f. Peningkatan mutu pelayanan obat g. Pendidikan dan pelatihan karyawan tentang mutu dan keselamatan pasien . 5. Tanggung jawab, wewenang Segenap karyawan puskesmas bertanggung jawab melaksananakan tugasnya masing-masing dengan penerapan / peningkatan mutu yang berkesinambungan . 6. Penanggung jawab manajemen mutu Kepala puskesmas mnunjuk seorang wakil / penanggung jawab manajemen mutu yang bertanggung jawab untuk mengkoordinir seluruh kegiatan mutu di puskesmas yaitu: a. Memastikan system manajemen mutu di tetapkan , diimplementasikan dan di pelihara b. Melaporkan kepada manajemen kinerja dan system menejem mutu dan kinerja pelayanan c. Memastikan kesadaran seluruh karyawan terhadap kebutuhan dan harapan sasaran/ pasien 7. Komunikasi internal Komunikasi internal dilakukan dengan cara workshop (lokakarya mini puskesmas), pertemuan, diskusi , email, SMS, memo dan media lainyang tepat untuk melakukan komunikasi . 8. Tinjauan menejemen a. Umum : Rapat tinjauan manajemen dilakukan minimal dua kali dalam setahun b. Masukan tinjauan manajemen meliputi : - Hasil audit - Umpan balik pelanggan - Ki nerja proses - Pencapaian mutu

-

Status tindakan koreksi dan pencegahan yang dilakukan Tindak lanjut terhadap hasil tinjauan manajemen yang lalu Perubahan terhadap kebijakan mutu Perubahan yang perlu dilakukan terhadap system manajemen mutu/system

pelayanan c. Luaran tinjauan Hasil yang di harap dari tinjauan manajemen adalah - Peningkatan efektifitas system manajemen mutu - Peningkatan pelayanan terkait dengan persyaratan pelanggan - Indentifikasiperubahan perubahan , termasuk - Penyedian sumber daya yang perlu dilakukan - Penyediaan sumber daya yang perlu dilakukan D. Manajemen sumber daya 1. Penyediaan sumber daya Kepala puskesmas berkewajiban menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk pelayanan di puskesmas . penyedian sumber daya baik untuk ukm maupun UKP (pelayanan klinis) 2. Menejemen sumber daya manusia Penyediaan sumber daya manusia, proses rektumen , proses kredensial, proses pelatihan dan peningkatan kompetensi 3. Infrastruktue 4. Lingkungan kereja Memelihara lingkungan kerja tetap aman , hijau, dan bersih serta mengupayakan penghematan . E. Penyelenggaraaan UKM dan UKP 1. Upaya kesehatan masyarakat a. Perencanaan UKM, akses dan pengukuran kinerja b. Penyelenggaraan UKM c. Sasaran kinerja UKm MDGs. 1) Pemantuan dan pengukuran a) Kepuasan dan pengukuran b) Audit internal c) Pemantauan dan pengukuran proses d) Pemantuan dan pengukuran hasil layanan 2) Pengendalian jika ada hasil yang tidak sesusi 3) Analisis data 4) Peningkatan berkelanjutan 5) Tindakan korektif 6) Tindakan preventif 2. Upaya kesehatan perorangan / pelayanan klinis a. Pelayanan klinis yang berorientasi pasien b. Penunjang pelayanan klinis c. Peningkatan mutu pelayanan klinis dan keselamatan pasien 1) Penilaian indicator kinerja klinis 2) Pengukuran pencapaian sasaran keselamatan pasien 3) Pelaporan insiden keselamatan pasien 4) Analisis dan tindak lanjut 5) Penerapan manajemen risiko III. PENUTUP Demikian pedoman peningkatan mutu dan kinerja puskesmas Boroko ini dibuat sebagai acuan dalam pelaksanaan manajemen mutu dan peningkatan kinerja puskesmas

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS BOROKO KECAMATAN KAIDIPANG SURAT KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS BOROKO NOMOR : /PKM-BO/BMU/ /I/2015

PENGENDALIAN DOKUMEN DAN PENGENDALIAN REKAMAN KEPALA PUSKESMAS BOROKO Menimbang a. Bahwa Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Yang Sesuai Dengan Standar Pelayanan, Standar Prosedur Operasional Diperlukan Adanya Pengendalian Dokumen b Bahwa Untuk Maksud Tersebut Diatas Perlu Ditetapkan . Dalam Suatu Surat Keputusan Kepala Puskesmas Boroko Mengingat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang 1 Kesehatan . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2914 Tentang Kesehatan 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 1996 . Tentang Tenaga Kesehatan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1457 Tahun 2003 3 Tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan . Dikabupaten / Kota Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 4 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat . Peraturan Menteri Kesehatan nomor 46 tahun 2014 tentang Akreditas Puskesmas dan fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 5 . 6 . Menetapkan

:

Kesatu

:

MEMUTUSKAN KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS BOROKOTENTANG PENGENDALIAN DOKUMEN DAN PENGENDALIAN REKAMAN TENTANG PUSKESMAS Penomoran dan penyimpanan standar prosedur operasional dan rekaman kegiatan (rekam implementasi ) puskesmas sesuai dengan

Kedua

:

ketentuan yang terlampir dalam surat keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan / perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Boroko Pada tyanggal : ........./......./2015 KEPALA PUSKESMAS BOROKO

Juni Djenaan

SPO

Pengendalian Dokumen No.Dokumen : ……./PKMBO/…../…… Revisi : Tanggal Terbit : Halaman :

PUSKESMAS BOROKO


Tujuan Kebijakan

Referensi Langkah-langkah

-

Dokumen Adala Semua dokumen yang harus disiapkan Puskesmas yang merupakan regulasi internal yang berlaku dipuskesmas - Penyediaan dokumen adalah penomeran dan sistem penyimpanan dokumen Sebagai acuan penerapan langkah-langkah penomeran dan penyimpanan dokumen Sk.Kepala Puskesmas Nomor 118/Pkm Bo/Sk/......./2015 Tentang Penpengendalian Dokumen Dan Rekaman Kegiatan Puskesmas Sesuai Dengan Persyaratan Standar Akreditas puskesmas - Standar Akreditas Puskesmas - Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditas - Adanya Komitmen Dari Kepala Puskesmas Dengan Adanya Dukungan Fasilitas Dan Sumber Daya - Adanya Fasilitator Yang Mempunyai Kemampuan Dan Kemauan Untuk Menyusun Spo - Adanya Target Waktu Yang Disepekati - Adanya Pemantauan Dan Pelaporan Kemajuan Penyusunan Spo

Semua Spo Harus Diberi Nomor Menggunakan Sistem Penomoran Khusus Untuk Puskesmas Boroko Tata Cara Penomoran SPO o digit awal menggunakan angka romawi sesuai dengan Bab, midalnya untuk Bab II,ditulis II. o Digit tenga adalah nomor standar diman SPO itu berada o Digit ahir adalah nomor kriteria dalam standar tersebut, contoh II.3.11/ o Kode yang digunakan bisa kode Puskesmas misalnya /PKM BO/ atau kode kegiatan misalnya untuk rekam medis menggunakan kode RM -

SPO

Pengendalian Dokumen No.Dokumen : ……./PKMBO/…../…… Revisi : Tanggal Terbit : Halaman :

PUSKESMAS BOROKO

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA Langkah-langkah

o Angka Ahir Adalah Nomor Prosedur Yang Berarti Prosedur Ini Berada Pada Nomor Berapa Dari Standar Misalnya 09 o Contoh Untuk SPO Pengendalian Dokumen Tertulis No. Dokumen : II.3.11/PKM BO/09 artinya II= SPO ini berada di Bab II. 3= Standar 3 11n= kriteria 11 PKM BROKO= Kodenn puskemas Boroko 09= nomor prosedur yang ada di Bab II, Standar 3 Penyimpanan

-

-

Dokumen terkait / Unit Terkait

-

SPO yang asli sudah diberi njomor, sudah ditandatangani disimpan disekertariat Akrteditas atau dibagian tata usaha sesuai dengan ketentuan dengan penyimpanan arsip. SPO foto kopi dimasing-masing Unit upaya Puskesmas dimana SPO tersebut dipergunakan SPO diunit kerja harus diletakan ditempat yang mudah dilihat, mudah diambil dan mudah dibaca oleh pelaksana Bila SPO tersebut tidak berlaku lagi atau tidak dipergunakan lagi, dikembalikan kesub bagian Tata Usaha dengan lama penyimpanan sesuai ketetntuan referensi dokumen yang berlaku di Puskesmas SPO fotokopi yang sudah tidak berlaku dapat segera dimusnahkan oleh Sub Bagian Tata Usaha, Bagian Pengarsipan

Pengendalian Rekaman Kegiatan Puskesmas SPO

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA


: ……./PKM: : :

PUSKESMAS BOROKO

Pengertian

Tujuan Kebijakan


Dokumen terkait Unit terkait

-

Rekam implementasi atau rekaman kegiatan adalah o Dokumen yang menjadi bukti obyektif dari kegiatan yang dilakukan atau o Hasil yang dicapai didalam kegiatan Puskesmas dalam melaksanakan regulasi internal atau kegiatan yang direncanakan - Pengendalian rekam implementasi adalah sistem penyimpanan rekaman kegiatan Sebagai acuan penerapan langkah-langkah pengendalian rekaman kegiatan Puskesmas Sk.Kepala Puskesmas Nomor 118/Pkm Bo/Sk/......./2015 Tentang Penpengendalian Dokumen Dan Rekaman Kegiatan Puskesmas Sesuai Dengan Persyaratan Standar Akreditas puskesmas - Standar Akreditas Puskesmas - Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditas - Penomoran rekam implementasi mengikuti tata naskah Puskesmas - Pemberian nomor secara terpusat mengikuti tata cara pengarsipan - Pastikan bahwa dokumen dapat terbaca dan dan segera dapatr teridentifikasi. - Dokumen yang berasla dari luar organisasi yang penting untuk perencanaan operasional sistem menejemen mutu diidentifikasi dan distribusinya dikendalikan. - Penyimpanan rekaman kegiatan Puskesmas disub bagian Tata Usaha sesuai dengan metode pengarsipan sehingga mudah dicari kembali bila diperlukan. - Lama penyimpanan sesaui dengan ketentuan retensi dokumen yang berlaku diPuskesmas -

Buku sutrat masuk/keluar

-

Unit pengarsipan

KABUPATEN

Penyusunan Pedoman, Program /Kerangka Acuan dan Prosedur SPO No.Dokumen : ……./PKMBO/…../…… Revisi : Tanggal Terbit : Halaman :

PUSKESMAS BOROKO

BOLAANG MONGONDOW UTARA Pengertian

Tujuan

Kebijakan


1. Pedoman adalah a. Kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah langkah – langkah yang harus dilakukan b. Pedoman merupakan dasar untuk menentukan dan melaksanakan kegiatan. c. Panduan adalah petunjuk dalam melakukan satu kegiatan 2. Program adalah suatu rencana yang berskala besar dan terperinci yang dibuat untuk satu tujuan tertentu misalnya untuk menangani masalah tertebtu 3. Kerangka acuan disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan program atau kegiatan yang akan dilakukan Oleh Puskesmas 4. Prosedur yang dimaksudkan dalam akreditas adalah standar Prosedur operasional, yaitu serangkain intruksi tertulius yang dilakukan mengenai berbagai proses penyelengggraan istrasi pemerintah (Kepmenpan No. 021 Tahun 2008) Sebagai Acuan Penerapan Langkah-Langkah Tata Cara Penyusunan Pedoman, Standar Prosedur Operasional Dan Kerangka Acuan SK.Kepala Puskesmas Nomor 118/Pkm Bo/Sk/......./2015 Tentang Penpengendalian Dokumen Dan Rekaman Kegiatan Puskesmas Sesuai Dengan Persyaratan Standar Akreditas puskesmas Pedoman penyusunan Dokumen Akreditas, Dirjen Bina Upaya Kesehatan ,2014 1. Penyusunan pedoman pengorganisasian Unit Kerja BAB I Pendahuluan BAB II Gambaran Umum Puskesma BAB III Visi,Misi, Falsafah, Nilai dan Tujuan Puskesmas BAB IV Struktur Organisasi Puskesmas

KABUPATEN


PUSKESMAS BOROKO

BOLAANG MONGONDOW UTARA Langkah-langkah

BAB V BAB VI BAB VII Bab VIII BAB IX BAB X BAB XI

Struktur Organisasi Unit Kerja Uraian Jabatan Tata Hubungan Kerja Pola Ketenegaan Dan Kualifikasi Tenaga Kegiatan Orientasi Pertemuan Rapat Pelaporan 1. Laporan Harian 2. Laporan Bulanan 3. Laporan Tahunan Penyusunan Pedoman Pelayanan Unit Kerja BAB I Pendahuluan a. Latar Belakang b. Tujuan Pedoman c. Ruang Lingkup Pelayanan d. Batasan Operasional e. Landasan Hukum BAB II Standar Ketenegaan a. Kualitas SDM b. Distribusi Ketenegaan c. Jadwal Kegiatan termasuk Pengaturan jaga (R.inap) BAB III Standar Fasilitas a. Denah Ruang b. Standar Fasilitas BAB IV Tata Laksana Pelayanan BAB V Logistik BAB VI Keselamatan Pasien BAB VII Kesalamat Kerja BAB VIII Pengendalian Mutu BAB IX Penutup

KABUPATEN


PUSKESMAS BOROKO


Panduan Pelayanan Petunjuk dalam melakukan satu kegiatan BAB I Definisi BAB II Ruangan Lingkup BAB III Tata Laksana BAB IV Dokumen 2. Penyusunan program A. Pendahuluan B. Tujuan a. Tujuan Umum b. Tujuan Khusus C. Kegiatan Pokok A. Sasaran B. Biaya C. Evaluasi D. Penutup E. Setiap Kegiatan Porgram dibuatkan Kerangka Acuan 3.Kerangka Acuan Sistematika kerangka acuan program /kegiatan a. Pendahuluan b. Latar Belakang c. Tujuan Umum DAN Tujuan Khusus d. Kegiatan pokok dan rincian kegiatan e. Cara melaksanakan kegiatan

f. g. h. i.

KABUPATEN

Sasaran Jadwal pelaksanaan kegiatan Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan Pencatatan, pelaporan dan evaluasi kegiatan


PUSKESMAS BOROKO

BOLAANG MONGONDOW UTARA Langkah-langkah -

-

-

4. Pelayanan Standar Prosedur Operasional Menggunakan format yang telah ditentukan untuk puskesmas sesuai dengan akreditas puskesmas Kotak heading masing-masing berisi logo, nama Puskesmas, SPO, judul SPO, Nomor Dokumen, Revisi. Tanggal terbit. Halaman, ditetapkan oleh kepala Puskesmas, Kotak heading tertera disetiap halama prosedur, kecuali tanda tangan kepala Puskesmas hanya satu kali pada halaman depan atau halaman terahir. Pengisian format kotak heading SPO Logo yang dipakai adalah logo pemerintah kabupaten atau kota Kotak Puskesmas diberi nama Puskemas

Judul SPO diisi judul prosedur sesuai proses kerjanya No. Dokumen sesuai dengan ketentuan penomeran yang berlaku dipuskesmas, dibuat sistem sistematis agar ada keseragaman. - Revisi, untuk prosedur baru diisi huruf A tau angka nol, refisi pertama diisi B atau I - Tanggal terbit diberi tanggal sesuai tanggal diberlakukannya SPO tersebut - Halaman, diisi nomor halaman dan mencantumkan juga jumlah halaman pada SPO tersebut - Ditetapkan oleh : kepala Puskesmas, diberi tanda tangan dengan nama yang jelas. Isi dari Prosedur. 1) Penegertian titi koma Penjelasan dan atau definisi tentang istilah yang mungkin sulit dipahami tau dapat menimbulkan salah pengertian atau menimbulkan multi presepsi 2) Tujuan Berisi tujuan pelaksanaan SPO secara spesifik -

KABUPATEN


PUSKESMAS BOROKO


Kata kunci titik koma sebagai acuan penerapan langka untuk ..... 3) Kebijakan Berisi kebiijakan Kepala Puskesmas yang menjadi dasar

Dokumen terkait

Unit Terkait

dibuatnya SPO. 4) Referensi Berisikan dokumen eksternal sebagai acuan penyusunan SPO bisa berupa Buku, peraturan perundang-undangan atau bentuk lain sebagai bahan pustaka. 5) Langkah-langkah Merupakan bagian utama yang menguraikan langkahlangka kegiatan untuk menyelesaikan proses kerja tertentu 6) Dokumen atau unit terkait Berisi dokumen-dokunen terkait, prosedur terkait atau unit-unit yang terkait dalam proses kerja tersebut. - Buku - Arsiparis -

UKM

-

UKP

-

Ka. Sub Bagian Tata Usaha

KMP

Standar 2.3 Kegiatan pengelolaan puskesmas

Criteria

2.3.12

Criteria

Komunikasi internal antara pimpinan puskesmas , penanggung

2.3.12

jawab pelaksana program / upaya puskesmas dan kegiatan pelayanan puskesmas dilaksanakan agar program dan kegiatan

KMP

puskesmas di laksanakan secara efektif 1. Ada ketetapan  SK kepala

2.3.12

tentang pelaksanaan

puskesmas

komunikasi internal

tentang

di semua tingkat

komunikasi

menejemen

internal 



Kepala



puskesmas Penanggung



jawab Pelaksana



Kepala






jawab program Penanggung

puskesmas Pertemuan rutin internal bulanan dan triwulan lintas program ( Lokakarya

2. Ada prosedur



komunikasi internal.

mini ) SPO komunikasi internal

3. komunikasi



Hasil

internal dilakukan

pelaksanaan

jawab program

untuk koordinasi

komunikasi

/ upaya

dan membahas

internal

pelaksanaan dan

( LOKAMIN


permasalahan dalam

lintas program

jawab

pelaksanaan .

bulanan Hasil LP

pelayanan Pelaksana

upaya / kegiatan



puskesmas

4. komunikasi







pertemuan

kegiatan

bulanan dan

program

Triwulan Laporam

internal

LOKAMIN

dilaksanakan dan di

bulanan,

dokumentasikan

pelaksanaan



Kepala




komunikasi 

internal, Foto pertemuan

5. ada tindak lanjut



lintas program Hasil tindakan

yang nyata terrhadap

lanjut

rekomentasi hasil

rekomendasi

komunikasi internal

hasil komunikasi  



Kepala






jawab program Pelaksana

internal RUK dan RTK Rencana tindakan lanjut

KMP 2.3.12

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS BOROKO KECAMATAN KAIDIPANG SURAT KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS BOROKO NOMOR : /PKM-BO/BMU/ /I/2015 TENTANG PELAKSANAAN KOMUNIKASI INTERNAL DI PUSKESMAS KEPALA PUSKESMAS BOROKO Menimbang

a. Bahwa Puskesmas mempunyai kewenangan untuk melakukan pengelolaan

program

kegiatannya

,

perlu

di

dukung

oleh

kekampuan menejemen yang bekerja secara sinergik yang meliputi perencanaan, penggerakan , pelaksanaan serta pengadilan , b .

pengawasan dan penilaian . Bahwa komunikasi internal di semua tingkat manajemen di perlukan dalam bentuk forum pertemuan lokakarya mini . Bahwa untuk maksud pada butir a dan b di atas , perlu di

Mengingat

c. tetapkan dalam surat keputusan puskesmas boroko

1

Undang – undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan

. 2

Undang – Undang nomor 23 tahun 2014 tentang kesehatan K

3

Peraturan mentri kesehatan Nomor 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan

4

Keputusan mentri kesehatan RI Nomor 1457 tahun 2003 tentang standar pelayanan minimal bidang kesehatan di kabupaten / kota

5

Peraturan mentri kesehatan RI nomor 75 tahun 2014 tentang pusat kesehatan Masyarakat

Menetapka n

:


:

TUJUAN DAN TATA NILAI PUSKESMAS Untuk memantau pelaksanaan kegiatan puskesmas berdasarkan

Pertama

perencanaan dan pemecahan masalah yang di hadapi di perlukan :

Kedua Ketiga Keempat

: :

adanya komunikasi internal. Penerapan menejemen penggerakan pelaksanaan melalui kegiatan koordinasi,

integasi

dan

komunikasi

internal

dalam

pertemuan lokakaryamini puskesmas tertuang dalam lamiran surat keputusan ini Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan , dan apa bila di kemudian hari terdapat kekeliruan / perubahan akan di lakukan perbaikan sebagaimana mestinya Ditetapkan di : Boroko Pada Tanggal : …../……/2015 KEPALA PUSKESMAS BOROKO

JUNI DJENAAN

Panduan lokakarya mini SPO No.Dokumen : ……./PKMBO/…../…… Revisi : Tanggal Terbit : Halaman :

PUSKESMAS BOROKO

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA BAB I DEFINISI

Tujuan

forum

1. Pengertian lokakarya mini Lokakarya mini puskesmas dapat di bedakan menjadi 2 yaitu ; a. Lokakarya bulanan adalah suatu kegiatan pertemuan internal puskesmas dalam rangka pemantauan hasil kerja petugas puskesmas dengan cara membandingkan rencana kerja bulan lalu dari setiap petugas dengan hasil kegiatan dari daerah binaan dengan targetnya serta tersusunnya rencana kerja bulan berikutnya b. Lokakarya mini tribulan adalah suatu kegiatan pertemuan lintas sector secara tribulan dalam rangka mengkaji hasil kegiatan kerjasama lintas sector dan tersusunya rencana kerja tribulan berikutnya . a. Tujuan umum lokakarya mini adalah meningkatkan fungsi

BAB II RUANG LINGKUP

BAB III TATA LAKSANA

puskesmas melalui penggalangan kerjasama tim baik lintas program maupun lintas sector serta terlaksananya kegiatan puskesmas sesuai dengan perencanaan b. Tujuan khusus lokakarya mini puskesmas adalah  Tergalangnya kerjasama Tim baik lintas program maupun lintas sector  Terpantaunya hasil kegiatan puskesmas sesuai dengan perencanaan  Teridentifikasi masalah dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan puskesmas  Teridentifikasi nya penyebab masalah serta diupayakan nya pemecahan masalah  Tersusunnya rencana kerja ubtuk priode selanjutnya Pada dasarnya ruang lingkup lokakarya mini meliputi dua hal pokok yaitu: 1. Lokakarya mini lintas program Memantau pelaksanaan kegiatan puskesmas berdasarkan perencanaan dan pemecahan masalah yang di hadapi serta tersusunnya rencana kerja baru. Pertemuan dalam lokakarya mini bertujuan :  Meningkatkan kerjasama antar petugas internal puskesmas , termasuk puskesmas pembantu dan bidan desa .  Mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana (RPK)  Meningkatkan motivasi petugas puskesmas untuk dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan .  Mengkaji pelaksanaan rencana kerja (RPK) yang telah disusun, memecahkan masalah yang terjadi dan menyusun upaya pemecahan masalah dalam bentuk kerja baru. 2. Lokakarya mini lointas sector Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dan dukungan sector-sector terkait dalam pelaksanaan kegiatan Pertemuan dilaksanakan kegiatan  Mendapatkan kesepakatan rencana lintas sektoral dalam membina dan mengembangkan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan.  Mengkaji hasil kegiatan kerjasama, memecahkan masalah yang terjadi serta menyusun upaya pemecahan masalah dalam bentuk kerjasama. A. Lokakarya mini bulanan puskesmas 1. Tujuan lokakarya mini bulanan a. Tujuan Umum Terselenggarakannya lokakaryamini bulanan internal puskesmas dalam rangka pemantauan hasil kerja petugas puskesmas b. Tujuan Khusus  Diketahuinya hasil kegiatan puskesmas bulan lalu  Disampaikannya hasil rapat dari kabupaten /kota ,kecamatan dan berbagai kebijajakan serta program .  Diketahui hambatan / masalah dalam pelaksanaan kegiatan bulan lalu

 Dirumuskannya cara pemecahan masalah  Disusunnya rencana kerja bulan lalu 2. Tahapan lokakarya mini bulanan Ada dua tahap 1) Lokakarya mini bulanan pertama a) Pengertian dan tujuan Lokakarya mini bulanan pertama merupakan lokakarya penggalangan tim dalam rangka pengorganisasian melalui penentuan penanggung jawab dan pelaksana setiap kegiatan serta untuk satuan wilayah kerja , seluruh program kerja dan wilayah kerja puskesmas dilakukan pembagian habis kepada seluruh petugas puskesmas denhgan mempertimbangkan kemampuan yang dimiliki . b) Pelaksanaan lokakarya mini bulanan yang pertama adalah sebagai berikut: 1. Masukan o Penggalangan Tim o Informasi tentang kebijakan , program dan konsep baru berkaitan dengan puskesmas o Informasi tentang tata cara penyusunan rencana kegiatan (plan Of Action) puskesmas. 2. Proses  Inventarisasi kegiatan puskesmas termasuk kegiatan lapangan .  Analisis beban kerja tiap petugas  Pembagian tugas baru termasuk pembagian tanggung jawab daerah binaan  Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan puskesmas (RPKP) 3. Keluaran  POA puskesmas tahunan  Kesepakatan bersama untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan POA  Matrix pembagian tugas dan daerah binaan. c) Penyelenggaraan Dalam penyelenggaraan perlu di perhatikan : o Pengarah : kepala puskesmas o Peserta : seluruh petugas puskesmas o Waktu : disesuaikan dengan kondisi dan situasi puskesmas serta kesepakatan dengan dinas kesehatan kabupaten/kota misalnya pada awal bulan dan hari sabtu bagar tidak mengganggu aktivitas pelayanan. o Tempat sebaiknya di puskesmas atau tempat dekat puskesmas o Acara : bersifat dinamis , dapat disusun sesuai kebutuhan , ketersediaan waktu dan kondisi puskesmas .

Penyelenggaraan lokakarya mini adalah sebagai berikut :  Persiapan o Penentuan dan pemberitahuan tentang waktu (hari, tanggal,jam ) o Penyiapan tempat berbentuk tapal kuda atau huruf U o Penyiapan peralatan, papan tulis, kertas , flipchart. o Membuat visualisasi RPK o Formulir POA o Formulir rencana kerja bulanan  Pelaksanaan o Kepala puskesmas/pimpinan rapat membuka dan menyampaikan tujuan serta agenda lokakarya mini bulanan pertama. o Membuka dengan dinamika kelompok atau bina suasana. o Penjelasan tentabg RPK, beri waktu untuk Tanya jawab o Penjelasan apabila program baru untuk tahun yang sedang berjalan o Menyusun POA puskesmas untuk tahun yang sedang berjalan o Pengorganisasian , dengan menentukan penanggung jawab dan pelaksana untuk setiap kegiatan o Bagi habis seluruh program kerja kegiatan serta wilayah kerja kepada seluruh petugas puskesmas dengan mempertimbangkan kemampuan dan beban kerja yang merata o Hasil berupa matrix pembagian tugas/beban kerja dan wilayah kerja /daerah binaan o Kepala puskesmas / pimpinan rapat memfasilitasi tercapainya kesepakatan untuk melaksanakan POA Ada beberapa cara :  Melakukan ikrar bersama secara lisan  Membuat ikrar tertulisn yang ditandatangani semua petugas  POA di lampiri dengan pernyataan semua petugas untuk melaksanakannya 2) Lokakarya mini bulanan rutin a. Pengertian dan tujuan Lokakarya bulanan puskesmas ini di selanggarakan sebagai tindak lanjut dari lokakarya mini bulanan pertama. Lokakarya mini bulanan rutin ini di laksanakan untuk memantau pelaksanaan POA puskesmas yang dilakukan setiap bulan secara teratur . focus utama lokakarya mini bulanan rutin adalah di tetapkan kepada masalah pentingnya kesinambungan arah dan kegiatan antara hal hal yang di rencanakan , pelaksanaan serta hasilnya, agar kegiatan kegiatan yang di laksanakan berhasil guna, dan berdaya guna. b. Pelaksanaan lokakarya mini bulanan rutin 1. Masukan o Laporan hasil kegiatan bulan lalu o Informasi hasil rapat di kabupaten /kota

o Informasi hasil rapat di kecamatan o Informasi tentang kebijakan , program dan konsep baru 2. Proses  Analisis hambatan dan masalah antara lain dengan menggunakan PWS  Analisis sebab masalah , khusus untuk mutu di kaitkan dengan kepatuhan terhadap standart pelayanan  Merumuskan alternative pemecahan masalah 3. Kelurahan  Kesepakatan untuk melaksanakan kegiatan  Rencana kerja bulanan yang baru c. Penyelenggaraan lokakarya mini bulanan rutin o Pengarah : kepala puskesmas o Peserta : seluruh petugas puskesmas , termasuk petugas puskesmas pembantu dan bidan desa o Waktu di sesuaikan dengan kondisi dan situasi di upayakan di puskesmas serta kesepakatan dengan dinas kesehatan kabupaten/kota . prinsip yang harus di pegang adalah bahwa lokakarya mini bulanan di laksanakan dengan melibatkan seluruh petugas puskesmas tanpa mengganggu aktivitas pelayanan serta dapat tujuan tercapai (sebaiknya hari sabtu/minggu jam 10:00 sampai 15:00) o Tempat di puskesmas atau tempat dekat puskesmas yang dapat menampung semua peserta o Acara, sususnan acara bersifat dinamis, disusun sesuai dengan kebutuhan , ketersediaan waktu dan kondisi puskesmas setempat. Penyelenggaraan lokakarya mini bulanan rutin a. persiapan meliputi :  Penetuan dan pemberitahuan tentang waktu (hari, tanggal, jam)  Penyiapan tempat berbentuk tapal kuda / huruf U  Penyiapan peralatan , kertas, sepidol,flipchart, papan tulis.  Membuat visualisasi hasil kegiatan bulan lalu, bandingkan dengan target bulanan . sebaiknya setiap penanggung jawab membuat visualisasi PWS atau bentuk lain yang akan memudahkan peserta rapat memahaminya.  Formulir penyusunan rencana kerja bulanan.  Notuken hasil rapat di kecamatan atau dinas kesehatan kabupaten yang harus diinformasikan dan atau di tindaklanjuti . b. Pelaksanaam Kepala puskesmas / pimpinan rapat membuka ,

BAB IV DOKUMENTASI

No

   

Nama Petugas

menyampaikan tujuan dan agenda rapat.  Pada 5-10 menit pertama lakukan dialog terbuka untuk semua peserta rapat untuk memotivasi dan menumbuhkan suasana akrab dan harmonis .  Kepala puskesmas / pimpinan rapat menyampaikan tentang hasil rapat sebelumnya di kecamatan dan dinas kesehatan kepada peserta bila ada . Beri waktu untuk Tanya jawab atau klarifikasi . Buat kesimpulan apabila ada hal-hal yang perlu di tindaklanjuti .  Inventarisasi kegiatan bulan lalu. Pimpinan memfasilitasi penyampaian kegiatan bulan lalu oleh masing masing penanggung jawab program . penyampaian tentang pencapaian tentang pencapaian target bulanan dengan menggunakan formulir target cakupan, trent pencapaian ( dengan menggunakan garis PWS) beri kesempatan Tanya jawab atau klarifikasi sesuai dengan waktu yang tersedia  Melakukan analisis masalah dan pemecahannya pimpinan rapat memfasilitasi para penanggung jawab dan pelaksana program untuk mengidentifikasi masalah, penyebab dan cara mengatasinya , dapat di gunakan formulir analisis masalah, penyebab maslah dan cara pemecahannya  Hasil analisis maslah dapat di gunakan sebagai bahan pertumbangan dalam penyusunan rencana kerja bulanan yang akan datang.  Melakukan penyusunan kegiatan dan pembagian tugas bulanan yang akan datang  Melakukan penyusunan kegiatan dan pembagian tugas bulan yang akan datang. Rencana kegiatan di buat berdasarkan: o Target yang harus dicapai bulan mendatang o Target yang belum tercapai bulan lalu. o Hasil analisis masalH .  Kepala puskesmas / pimpinan rapat memfasilitasi terjadinya kesepakatan bersama untuk melaksanakan rencana kerja yang baru Dokumentasi untuk lokakaryamini bulan pertama : RUK Puskesmas RPK Puskesmas Formulir Rencana kerja Bulanan Matrix Pembagian Tugas Program

Kegiatan

sasaran

Target

Lokasi Kegiatan

JAM

    

ACARA Pembukaan Dinamika kelompok Pengenalan program baru Istirahat POA puskesmas - Analisis bebas kerja - Pembagian tugas dan daerah bulanan Melaksanakan rencana kerja baru Penutupan

PENGARAH Kepala Puskesmas Kepala Puskesmas dan staf Kepala Puskesmas Kepala Puskesmas dan Staf Kepala Puskesmas dan staf Kepala Puskesmas

Ikrar yang tertulis yang di tandatangai oleh petugas Undangan Daftar hadir Notulen Rapat Jadwal penyelenggaraan lokakarya mini bulanan pertama

JADWAL LOKAKARYA BULANAN PERTAMA

Dokumen untuk lokakarya         

RPK Visualisasi kegiatan bulan lalu misalnya PWS Formulir penyusunan rencana kerja bulanan Formulir target cakupan Formulir analis masalah Undangan rapat Daftar hadir Notulen rapat Kesepakatan bersama

JADWAL LOKAKARYA MINI BULANAN RUTIN JAM

ACARA Pembukaan Pengenalan Program Baru Inventarisasi Kegiatan Bulan lalu Istirahat Analisa masalah dan pemecahan Penyusunan kegiatan dan pembagian

PENGARA Kepala Puskesmas Kepala Puskesmas & staf Pimpinan Rapat Pimpinan Rapat Pimpinan Rapat Kepala Puskjesmas

tugas bulan yang akan datang Penutup

Kepala Puskesmas

KMP

Standart 2.3 Kegiatan pengelolaan Puskesmas

Criteria 2.3.13

Criteria

Lingkungan kerja dikelola untuk meminimalkan risiko bagi pengguna

2.3.13 KMP

puskesmas dan karyawan 1. Ada kajian dampak

2.3.13

kegiatan puskesmas

dampak

terhadap gangguan /

negative

dampak negative terhadap

kegiatan

jawab program

lingkungan

puskesmas

(kesling)

o Hasil kajian

o Kepala puskesmas o Penanggung

terhadap lingkungan o SPO pembangunan Limbah ( Cair 2. Ada ketentuan tertulis



dan padat ) SK kepala

o Penanggung

tentang pengelolaan resiko

puskesmas

jawab

akibat penyelenggaraan

tentang

program

upaya puskesmas dan

penerapan

/upaya

kegiatan pelayanan

manajemen

puskesmas.

resiko Identifikasi



resiko , analisis

3. Ada evaluasi dan tindakan

puskesmas o Penanggung jawab pelayanan o Pelaksana

resiko ,

kegiatan

pencegahan

Program

resiko o Hasil kajian

o Penanggung

lanjut terhadap gangguan /

dan tindak

jawab

dampak negative terhadap

lanjut

program/upaya

lingkungan, untuk

terhadap

mencegah terjadinya

gangguan /

dampak tersebut

dampak

puskesmas o Penanggung jawab

negative terhadap

pelayanan o Pelaksanaan

lingkungan dan

program kegiatan

pencegahanny a o Rencana tindak lanjut dampak negative (pengotoran lingkungan )

Pembuangan limbah padat SPO No.Dokumen : ……./PKMBO/…../…… Revisi : Tanggal Terbit : Halaman :

PUSKESMAS BOROKO


Pembuangan limbah padat adalah mengubur sampah, menimbun, membuang sampah yang di lakukan tanpa bermaksud untuk memungut kembali.

Tujuan

Sebagai acuan penerapan langkah langkah pembuangan limbah padat dengan maksud mencegah pencemaran infeksi dan pembuangan bahan bahan yang berbahaya dengan aman

Kebijakan

SK kepala puskesmas No…./PKM./…/…/…/ tentang penerapan manajemen risiko

Referensi

1. Undang undang no 75 tahun 2014 tentang puskesmas 2. Pedoman pecagahan dan pengadilan infeksi di RS dan fasilitas kesehatan lainya . Depkes & JHPIEGO 2007 3. Pedoman manajeial PPI, depkes 2007 Pembuangan limbah cair - Limbag padat ada yang tidak infeksius misalnya kertas, SPO No.Dokumen : ……./PKMkotak, botol wadah pelastik dan makanan disimpan dalam BO/…../…… wadah yang tertutup dan dapat di buang dengan Revisi : mengubur atau dikirim ke dinas pembungan sampah. Tanggal Terbit : - Sampah padat yang mungkin terkontaminasi misalnya PUSKESMAS BOROKO Halaman : o Dari bahan kimia dan farmasi misalnya kaleng bekas, botol, atau kotak yang mengandung obat o Dari tubuh misalnya pembalut luka,kasa,kapas, o Alat-alat yang bias melukai misalnya jarum pisau Sampah sampah diatas di golongkan sebagai sampah terkontaminasi , di kumpulkan tempat penampungan Pembuangan limbah cair adalahdalam peruses membuang sampah sementara sebelum kubur, di atau yang berbentuk cair,dimisalnya airtanam,dengan dari ruangan incinerator , darah, nanah, melaluitinja, pembakaran, untuk kaleng yangatau berisi gas, jangan bakar urine, cairan kimia , desinfektan, dari logam berat karena dapat meledak misalnya air raksa dari thermometer yang pecah atau dari - Dokumen yang akan di musnahkan tensimeter. - Unit pelayanan , UGD, rawat langkah inap danpembuangan perkantoran.limbah Sebagai acuan penerapan langkah cair

Langkah langkah


Tujuan Dokumen terkait Unit terkait Kebijakan

SK kepala puskesmas No…./PKM./…/…/…/ tentang penerapan manajemen risiko

Referensi

1. Undang undang no 75 tahun 2014 tentang puskesmas 2. Pedoman pecagahan dan pengadilan infeksi di RS dan

fasilitas kesehatan lainya . Depkes & JHPIEGO 2007 3. Pedoman manajeial PPI, depkes 2007 Langkah langkah

-

-

-

Unit terkait

-

Pembuangan limbah yang berbentuk cair perlu mempertimbangkan jenis pewadahan dan pengolahan limbah yang infeksius dan noninfeksius agar tidak mengganggu penghuni, masyarakat dan lingkungannya serta tidak mengundang datangnya vektor / penyebab penyakit. Saluran air limbah harus kedap air. Bersih dari sampah dan di lengkapi penutup dengan bak control untuk menjaga kemiringan minimal 1% Limbah dari ruang penyelenggaraan makanan disediakan perangkap lemak, untuk menjaring kotoran/lemak Penyediaan wadah limbah yang infeksius dan yang non infeksius dalam wadah yang tertutup dan anti bocor Menyediakan tempat penampungan sementara ( TPS) Menuang cairan atau sampah basah system pembuangan kotoran yang tertutup Kamar mandi/WC Laboratorium/ UGD Laundry Dapur

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS BOROKO KECAMATAN KAIDIPANG SURAT KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS BOROKO NOMOR : /PKM-BO/BMU/ /I/2015 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO KEPALA PUSKESMAS BOROKO Menimbang

a. Bahwa dalam pelaksanaan upaya puskesmas dan kegiatan pelayanan puskesmas kemungkinan adanya dampak terhadap lingkungan atau adanya dampak lingkungan terhadap lingkungan b

kerja

.

Bahwa untuk menilai sejauh mana dampak negative ini terjadi perlu di lakukan kajian melalui penerapan menejemen resiko yang di tetapkan dengan surat keputusan kepala puskesmas

Mengingat

1


. 2

Undang – Undang nomor 23 tahun 2014 tentang kesehatan (lembaran Negara RI tahun 2014 nomor 244 tambahan lembaran Negara nomor 5587)

3

Peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2014 tentang kesehatan lingkungan (lembar Negara RI tahun 2014 nomor 184, tambahan

4

lembaran Negara RI, nomor 5570) Keputusan presiden nomor 27 tahun 2012 tentang system

5

kesehatan nasional Peraturan menteri kesehatan nomor 75 tahun 2014 tentang pusat kesehatan masyarakat.

Menetapka n

:


:

TUJUAN DAN TATA NILAI PUSKESMAS Di lakikan kajian untuk menilai sejauh mana dampak negative

Pertama

Kedua Ketiga

mungkin terjadi agar dapat di lakukan upaya perbaikan dan :

pencegahan. Memberikan lingkungan kerja yang di kelola untuk meminimalkan

:

resiko bagi pengguna puskesmas dan karyawan Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan , dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan , akan dilakukan perbaikan/ perubahan sebagaimna mestinya . Ditetapkan di : Boroko Pada Tanggal : …../……/2015 KEPALA PUSKESMAS BOROKO

JUNI DJENAAN

KMP

Standart 2.3

Kegiatan pengelolaan puskesmas

Criteria 2.3.14

Criteria

Pimpinan puskesmas dan penanggung jawab program upaya puskesmas secara

2.3.14

teratur melakukan penilaian kinerja pengelolaan dan pelaksanaan program dan

KMP

kegiatan puskesmas 1. ada mekanisme untuk

2.3.14

o SK kepala

melakukan penilaian

puskesmas

kinerja yang di lakukan

tentang

oleh pimpinan puskesmas

penilaian

dan penanggung jawab

kinerja

upaya puskesmas dan

pelayanan

kegiatan pelayanan puskesmas

o Kepala puskesmas o Penanggung jawab UKM o Pelaksana kegiatan

puskesmas o SPO tentang penilaian kinerja oleh kepala puskesmas dan penanggung

2. penilaian kinerja di

jawab o hasil penilaian

fokuskan untuk

kinerja dan

meningkatkan kinerja

tindak lanjut

pelaksanaan upaya

perbaiakan

puskesmas dan kegiatan

kinerja

pelayanan puskesmas 3. pimpinan puskesmas menetapkan tahapan

o SK kepala puskesmas

o kepala puskesmas o penanggung jawab program o pelaksana kegiatan o kepala puskesmas

cakupan upaya puskesmas

tentang

o penanggung

untuk mencapai indicator

indicator

untuk mengukur kinerja

cakupan upaya

jawab program o pelaksana

puskesmas sesuai dengan

puskesmas

target yang di tetapkan oleh

sesuai dengan

dinas kesehatan

yang di

kabupaten/kota.

tetapkan oleh

kegiatan

dinas kesehatan kab/kota o Target cakupan dari dinas kesehatan kab/kota 4. monitoring dan penilaian

setempat o SPO

kerja dilakukan oleh

monitoring

pimpinan puskesmas

kinerja o Hasil evaluasi kinerja

o kepala puskesmas o penanggung jawab program o pelaksana

puskesmas

kegiatan

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS BOROKO KECAMATAN KAIDIPANG SURAT KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS BOROKO NOMOR : /PKM-BO/BMU/ /I/2015 TENTANG PENILAIAN KINERJA PELAYANAN PUSKESMAS KEPALA PUSKESMAS BOROKO

Menimbang

a. Bahwa pengelolaan dan pelaksanaan program di puskesmas di laksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam rencana usulan kegiatan dan rencana pelaksanaan kegiatan b

Bahwa cakupan setiap kegiatan di puskesmas di tentukan oleh dinas kesehatan kabupaten dalam bentuk target cakupan.

c

Bahwa untuk penilaian kinerja puskesmas oleh puskesmas secara mandiri sebagai instrument di tetapkan dengan surat keputusan

Mengingat

1

kepala puskesmas . Undang – undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan

. 2

Undang – Undang nomor 23 tahun 2014 tentang kesehatan

3

Peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1996 tentang tenaga

4

kesehatan Keputusan menteri kesehatan nomor 1457/MENKES/SK/X/2003 tentang standart pelayanan minimal bidang kesehatan di

5

kabupaten kota. Peraturan mentri kesehatan nomor 57, tahun 2014 tentang pusat kesehatan masyarakat.

Menetapka n

:

MEMUTUSKAN Keputusan Kepala Puskesmas Boroko Tentang Visi,Misi Tujuan

:

Dan Tata Nilai Puskesmas Pelaksanaan Penilaian Pengelolaan Dan Pelaksanaan Program

Pertama

Serta Kegioatan Puskesmas, Di Mulai Sejak Tahun Anggaran Pada :

Kedua

:

Ketiga

Penilaian Kenerja Pelayanan Dan Kegiatan Puskesmas dipantau dan dan dibahas dalam lokakarya mini bulanan rutin dan

: Keempat

Saat Penyusunan Rencana Kegiatan Puskesmas. Target Cakupan Dari Dinas Kesehatan

lokakarya mini tribulan lantas sector Keputusan ini berlaku sejak sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemmudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Boroko Pada Tanggal : …../……/2015 KEPALA PUSKESMAS BOROKO

JUNI DJENAAN

KABUPATEN BOLAANG

Penilaian Kinerja oleh Kepala Puskesmas dan Penanggung jawab Upaya Puskesmas SPO No.Dokumen : ……./PKMBO/…../…… Revisi : Tanggal Terbit : Halaman :

PUSKESMAS BOROKO


Tujuan

1. penilaian adalah proses pengukuran dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dengan target atau rencana yang telah ditetapkan, serta melakukan analisis terhadap informasi yang didapat secara sistematis, obyektif dan terdokumentasi, dan diahiri dengan melakukan proses Penilaian Kinerja oleh Kepala pengambilan keputusan Puskesmas dan Penanggung jawab 2. kinerja merupakan kondisi yang harus diketahui dan di Upaya Puskesmas informasikan kepada pihak-pihak tertentu untuk mengetahui SPO No.Dokumen ……./PKM- dengan target tingkat pencapaian hasil instansi:dihubungkan BO/…../…… atau rencana. BOROKO Revisi langkah: langkah penilaianPUSKESMAS Sebagai acuan penerapan kinerja KABUPATEN Tanggal Terbit : oleh kepala puskesmas dan penanggung jawab upaya Puskesmas Halaman : BOLAANG MONGONDOW

UTARA Kebijakan Langkah SK tentang penilaian - kepala puskesmas BulanNo…./PKM./…/…/…/ pertama langkah Kinerja Pelayanan - Hasil Puskesmas kinerja pelaksana program/ kegiatan di sajikan pada lokakarya mini bulanan rutin lintas program - Kinerja KepalaPuskesmas puskesmasDitentukan dan para penanggung jawab upaya Langkah - Penilaian Oleh Cakupan puskesmas dapat memberikan penilaian kinerja pada langkah Mutu Pelayanan. masing-masing pelaksana program / kegiatan - Target Cakupan Tiap Puskesmas Ditetapkan Oleh Dinas dengan melihat pencapaian cakupan Kesehatan Kabupaten Pada Awal Tahun yang di berikan serta mutu pelayanan yang dilaksanakan - Mutu Pelayanan Dinilai Dari Indicator Mutu Input, Proses - Kepala puskesmas dan para penanggung jawab upaya Dan Output puskesmas dapat memberikan masukan masukan untuk - Penilaian Kinerja Petugas Puskesmas Dapat Dilakukan perbaikan dan peningkatan kinerja Pada Lokakarya Mini Puskesmas - Pada Mini setiapBulanan akhir lokakarya bulanan rutin akan - Pada Lokakarya Pertama mini Lintas Program Dilakukan:disusun lagi rencana kerja bulan berikutnya dan masing masing penanggung o Pembentukan Tim Kerja jawab upaya puskesmas berkewajiban memantau paraKepada pelaksana kegiatan yang o Pembagian Habis, membimbing Semua Pekrjaan Seluruh menjadi tanggung jawab nya agar kinerjanya dapat Staf Oleh Kepala Puskesmas o Para meningkat Penanggung Jawab Bertanggung Jawab Dalam - Pada kegiatan yang melibatkan lintas sector maka Memantau, Pengendalian Dan Menilai Kinerja penilaian kinerjaKewenangannya, pelayanan dapat dilakukan pada Petugas Yang Dibawa lokakarya mini tribulanMelaksanakan lintas sector. Tugas - Para Pelaksana Program Kegiatan Unit terkait Sesuai Yang Diberikan / Direncanakan Pada Lokakrya - Dokumen perencanaan bulanan tiap program / kegiatan Mini Dokem terkait

Unit terkait

-

Laporan lokakarya mini bulanan

-

Laporan lokakarya mini tribulan

-

Lintas program

-

Lintas sector

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS BOROKO KECAMATAN KAIDIPANG SURAT KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS BOROKO NOMOR : /PKM-BO/BMU/ /I/2015 TENTANG INDIKATOR CAKUPAN UPAYA PUSKESMAS KEPALA PUSKESMAS BOROKO Menimbang

a. Bahwa penilaian kinerja pengelolaan dan pelaksanaan program serta kegiatan puskesmas di lakukan secara teratur agar kegiatan yang dilakasanakan sesuai dengan rencana yang telah disususn . a. Bahwa diperlukan adanya tahapan cakupan upaya Puskesmas untuk mencapai indicator penagakuan kinerja Puskesmas sesuai dengan target yang ditetapkan Dinas Kesehatan Kabupaten

Mengingat

b

Bahwa untuk maksud pada butir a dan b diatas perlu ditetapkan

.

dengan surat Keputusan kepala Puskesmas Boroko

1


. 2

Undang – Undang nomor 23 tahun 2014 tentang kesehatan

3

Peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1996 tentang tenaga

4

kesehatan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1457/MENKES/SK/X/2003 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dikabupaten / Kota

5

peraturan menteri kesehatan nomor 75 tahun 2014 tentang pusat kesehatan masyarakat. peraturan menteri kesehatan nomor 46 tahun 2015 tantang Akreditas Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan Tingkat Puskesmas pertama

Menetapka n Pertama

Kedua

MEMUTUSKAN KEPALA PUSKESMAS

:

KEPUTUSAN

BOROKO

TENTANG

:

INDIKATOR CAKUPAN UPAYA PUSKESMAS Menetapkan tahapan cakupan Upaya Puskesmas untuk mencapai

indicator pengukuran kinerja Puskesmas sesuai dengan target Monitoring Kinerja yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kota Bolmut, sebagaiman SPO No.Dokumen : ……./PKMterlampir dalam surat keputusan Kepala Puskesmas Boroko. BO/…../…… : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila Revisi : PUSKESMAS dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam suratBOROKO keputusan ini, Tanggal Terbit : akan dilakukan perbaikan /perunbahan sebagaimana mestinya Halaman :


Ditetapkan di : Boroko Pada Tanggal : …../……/2015 KEPALA PUSKESMAS BOROKO Pemantauan dengan melakukan telaan bulanan atau tribulanan terhadap penyelenggraan kegiatan dan hasil yang dicapai oleh Puskesmas dibandingkan dengan rencana dan pelayanan. JUNI DJENAAN

Tujuan

Sebagai acuan penerapan langkah-langkah monitoring kinerja

Kebijakan

SK kepala puskesmas No…./PKM./…/…/…/ tentang penilaian Kinerja Pelayanan Puskesmas

Referensi

Modul pelatihan (Depkes RI) - Manajemen Puskesmas - Perencanaan Puskesmas - Penilaian Kinerja Puskesmas - Dilaksanakan Oleh Puskesmas dalam rangka mawas Diri mengukur keberhasilan Kinerja dari masing-masing program kegiatan puskesmas - Pemantauan hasil kegiatan secara periodic bulanan/triwulan dan konsultasi ke dinas kesehatan kabupaten dalam rangka pencapaian target cakupan dan mutu hasil kegiatan puskesmas pada akhir tahun. - Kepala puskesmas membentuk tim kecil puskesmas untuk melakukan kompilasi hasil pencapaian ( outpun dan outcome) - Masing – masing penanggung jawab kegiatan melakukan pengumpulan data pencapaian dengan memperhitungkan cakupan hasil OutPut kegiatan dan mutu pelayanann - Hasil yang telah di capai masing-masing penanggung jawab kegiatan dan pelaksana kegiatan melakukan : o Analisa masalah o Identifikasi kendala/hambatan o Mencari penyebab dan latar belakangnya o Mengenali factor-factor pendukung dan hambatan . - Bersama – sama Tim kecil Puskesmas Menyususn rencana pemecahannya dengan mempertimbangkan : o Kecenderungan tibulnya masalah (ancaman).

Langkah langkah

Unit terkait

SPO

Monitoring Kinerja No.Dokumen : ……./PKMBO/…../…… Revisi : Tanggal Terbit : Halaman :

PUSKESMAS BOROKO

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA Langkah langkah

Dokumen Terkait

Unit terkait

Kecenderungan untuk perbaikan ( Peluang ) Dengan metode analisis sederhana ataupun analisis kecenderungan dengan menggunakan data yang adat - Hasil perhitungan analisis data dan usulan rencana pemecahannya di laporkan ke Dinas Kesehatan kabupaten - Menerima umpan balik dari dinas kesehatan berikut penjelasan dalam perbaikan perhitungan bilamana terjadi kesalahan - Hasil akhir kinerja dari hasil perhitungan cakupan dan mutu kegiatan disajikan dalam bentuk sarang laba-laba atau bentuk penampilannya -

Laporan lokakarya mini bulanan

-

Laporan lokakarya mini Triwulan

-

Laporan hasil kinerja Puskesmas

-

Lintas program Lintas sector Dinas kesehatan kabupaten.

Hasil evaluasi kinerja Puskesmas -

Disajikan dalam bentuk sarang laba-laba atau bentuk penampilan

Ep.5 Laporan tindak lanjut hasil penilaian puskesmas laporan hasil pertemuan lintas program puskesmas .

Pokja Bab Ii Akreditas 2u6839

Overview 5o1f4z

More details 6z3438

Related Documents c2h70

Pokja Bab Ii Akreditas 2u6839

Dokumen Akreditas Sk Pokja Ukp Bab 8 5j4ux

Bab Ii Pokja Mirm 2p1p11

Dokumentasi Pokja 145h3d

Akreditas Rumah Sakit Pokja Mirm Mmik 5rl4y

Dokumen Bab 1 1t4e16

More Documents from "wayan" 5k4i65

Woc-ikterus-neonatus 4c604f

Pokja Bab Ii Akreditas 2u6839

Inter Frequency Handover 3m224l

Apa Itu Brexit 4a4bm

Panduan Asesmen Pasien Rskg 2017 39615k

Persamaan Garis Sejajar Dan Tegak Lurus 3m2q2m