Perjanjian Pemberian Jasa Hukum (project Basis) rc1p

PERJANJIAN PEMBERIAN JASA HUKUM Perjanjian ini dibuat di Samarinda, pada tanggal ___________, oleh dan antara: 1. Perseroan Terbatas PT BANK INDUSTRI Tbk, berkedudukan, di Samarinda,

berkantor pusat di Gedung Industri Tower, Jalan Jendral Sudirman Kaveling 58, Samarinda Selatan, dalam hal ini diwakili oleh

__________,

selaku Direktur dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT BANK INDUSTRI Tbk tersebut, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA; 2.

_______________,

Kantor

Pengacara

berkedudukan di

dan

Konsultan

Hukum,

_________________, beralamat di Jalan

_______________________, dalam hal ini diwakili oleh _______________________ Sarjana Hukum selaku pimpinan dari kantor tersebut, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Para

Pihak

sebagaimana

menandatangani

Perjanjian

tersebut

diatas

Pemberian

Jasa

sepakat Hukum

untuk

membuat

(selanjutnya

dan

disebut

Perjanjian) dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut : Pasal 1 Maksud Dan Tujuan Perjanjian

a.

PIHAK PERTAMA setuju untuk menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA yang dengan ini diterima oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA, penyelesaian segala masalah, baik secara

Perdata maupun

Pidana sehubungan

dengan kasus kredit macet atas nama debitur ________________ didalam maupun diluar pengadilan di ________ dan atau kota lain di Indonesia

sesuai dengan ketentuan dan prosedur Hukum yang berlaku, baik sebagai Penggugat atau Tergugat dan Pembantah atau Terbantah. b.

Penanganan disepakati

hingga

kasus

debitur

masalah

_____________________

tersebut

selesai

tuntas

tersebut,

baik

ditingkat

Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung termasuk apabila perlu

Arbitrase

Indonesia

hingga

diperolehnya

Keputusan

Pengadilan/Arbitrase yang telah berkekuatan tetap/pasti. Dalam hal ini termasuk

penanganan

masalah

apabila

timbul

Bantahan/Perlawanan/Verzet baik, dari pihak debitur dan atau penjamin maupun pihak lain berkenaan masalah tersebut. c.

Apabila dicapai suatu penyelesaian diluar pengadilan, antara lain dengan jalan perdamaian, maka PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA wajib melakukan negosiasi, persiapan, membuat Perjanjian Perdamaian dan dokumen lain dengan syarat dan ketentuan yang disetujui terlebih dahulu oleh PIHAK PERTAMA.

d.

Untuk memenuhi maksud tersebut diatas, PIHAK PERTAMA akan memberikan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA Surat Kuasa Khusus untuk menyelesaikan dan beracara dimuka Pengadilan dalam surat kuasa tersendiri. Sedangkan PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA wajib menyiapkan, membuat, menandatangani dan mengajukan dokumen hukum yang diperlukan kepada Pengadilan Negeri. Pasal 2 Biaya Jasa Hukum

Atas jasa hukum yang diberikan PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA kepada PIHAK PERTAMA dalam

menyelesaikan

masalah

tersebut di atas

pada

Pasal 1,

maka PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA, akan mendapatkan pembayaran dari PIHAK PERTAMA (success-fee) sebagai berikut :

a.

Apabila

dilakukan

_______________,

PIHAK

Eksekusi

KEDUA

dan

Lelang PIHAK

atas KETIGA

jaminan akan

debitur

menerima

pembayaran sebesar ________% (_______ persen) dari Hasil Tagihan Bersih yang secara nyata diterima oleh PIHAK PERTAMA. Dalam hal ini beban pajak atas penerimaan PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA tetap ditanggung/dibayar oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA.

b.

Dalam

hal

penyelesaian

perkara

telah

sampai

ke

tingkat

pengadilan, namun antara PIHAK PERTAMA dan debitur tercapai kesepakatan untuk melakukan perdamaian (Dading) PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA akan menerima pembayaran sebesar ______% (______ persen), dari Hasil Tagihan Bersih yang secara nyata diterima oleh PIHAK PERTAMA, dimana beban pajak atas penerimaan PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA wajib dibayar oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA

c.

Jika antara PIHAK PERTAMA dan debitur tercapai perdamaian

dimana dalam hal ini PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA mempunyai andil atau turut membantu terlaksananya perdamaian tersebut antara lain melakukan hubungan, negosiasi atau turut mempersiapkan dokumen untuk perdamaian, maka atas usahanya tersebut PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA akan memperoleh

pembayaran

dari

PIHAK

PERTAMA

sebesar

Rp.

___________________ (________________rupiah ), sebelum dikurangi pajak yang menjadi beban PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA.

d.

Untuk pelaksanaan penyelesaian perkara, PIHAK PERTAMA akan

memberikan Uang Muka (Operational-Cost) sebesar jumlah yang saat itu dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA yang mana kemudian akan diperhitungkan dengan Success Fee yang akan diterima oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA.

e.

Dalam

hal

PIHAK

KEDUA

dan

PIHAK

KETIGA

membatalkan/mengakhiri berlakunya perjanjian ini dengan alas an PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA tidak mampu lagi menyelesaikan tugas/perkara yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA atau karena alasan lain yang dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA, maka segala biaya yang telah diterima oleh PIHAK

KEDUA dan

PIHAK

KETIGA

dan

PIHAK

PERTAMA

diluar

biaya

transportasi

yang

wajar

dan

harus

dibuktikan

dengan

tanda

bukti

pengeluaran biaya, wajib dikembalikan kepada PIHAK PERTAMA.

f.

Segala pembayaran kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA

oleh PIHAK PERTAMA baik untuk biaya proses penyelesaian kasus Debitur _______________________ maupun pembayaran biaya jasa hukum kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA sebagaimana tersebut di atas dilaksanakan melalui PIHAK KEDUA . Pasal 3 Kewajiban Pihak Kedua Dan Pihak Ketiga a.

PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA tanpa diminta oleh PIHAK

PERTAMA berkewajiban untuk menyampaikan laporan tertulis kepada PIHAK PERTAMA mengenai perkembangan perkara yang sedang ditanganinya. Laporan tersebut diberikan setiap bulan dan harus sudah diterima oleh PIHAK PERTAMA pada akhir bulan yang bersangkutan. Laporan yang disampaikan didasarkan pada tahapan-tahapan baik didalam maupun diluar pengadilan yang sedang ditempuh sesuai dengan Hukum Acara Perdata dan atau Pidana dan perkembangan yang ada/terjadi dalam pelaksanaan pemberian jasa hukum sebagaimana tersebut diatas.

b.

Selama dan setelah perjanjian ini berlangsung, PIHAK KEDUA dan

PIHAK KETIGA wajib menjaga

nama baik PIHAK PERTAMA terhadap Pihak

manapun, dalam hal ini kerahasiaan data dan atau keterangan yang diketahui/diperoleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA sebagai akibat dari Perjanjian ini dan pemberian kuasa yang akan diberikan tersendiri, wajib pula dijaga oleh PIHAK KEDUA dari PIHAK KETIGA terhadap pihak lainnya. c.

PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA berkewajiban melakukan segala

perbuatan hukum yang menguntungkan yang umumnya dapat dan harus dilakukan oleh seorang kuasa guna kepentingan PIHAK PERTAMA dalam menyelesaikan permasalahan tersebut diatas. d.

Apabila timbul akibat hukum dan atau resiko apapun sebagai akibat

dari tindakan-tindakan PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA yang ternyata

menurut pertimbangan PIHAK PERTAMA telah menyimpang dari apa yang telah disepakati baik dalam perjanjian ini dan atau Surat Kuasa kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA, maka segala resiko dan

atau akibat hukum tersebut sepenuhnya merupakan tanggung-jawab PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA dan untuk itu dengan ini PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA membebaskan PIHAK PERTAMA dari semua bentuk tanggung jawab dan atau tuntutan / gugatan hukum dari pihak manapun. Pasal 4 Jangka Waktu Perjanjian

a.

Perjanjian ini berlaku efektif sesuai dengan ketentuan pasal 6 (a)

Perjanjian ini dan berakhir hingga selesainya dengan tuntas seluruh tugas PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana diuraikan dalam pasal 1 perjanjian ini yang ditegaskan lebih lanjut dengan Surat Kuasa tersendiri.

b.

PIHAK PERTAMA berdasarkan pertimbangan PIHAK PERTAMA sendiri

setiap waktu berhak secara sepihak memutuskan/mengakhiri perjanjian ini, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai hal tersebut terlebih dahulu 1 (satu) minggu sebelum saat diakhirinya perjanjian ini, apabila prestasi PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA dianggap tidak memuaskan PIHAK PERTAMA atau berdasarkan alasan-alasan apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam pasal 3 d perjanjian ini. Dan untuk itu PIHAK KEDUA imbalan

jasa

dan PIHAK KETIGA

oleh

PIHAK PERTAMA diberi

sebesar _____%(_______ persen) dari Hasil Tagihan Bersih

yang secara nyata diterima oleh PIHAK PERTAMA. Dalam hal ini beban pajak atas penerimaan PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA tetap ditanggung/dibayar oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA.

c.

Untuk mengakhiri perjanjian ini Para pihak sepakat untuk

mengesampingkan berlakunya ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 5 Domisili Hukum a.

Segala sesuatu yang berkenaan dan sebagai akibat dari

pelaksanaan perjanjian ini, akan diselesaikan oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA secara musyawarah. b.

Andaikata tidak tercapai kata sepakat dalam musyawarah, Para

Pihak setuju untuk menyelesaikannya melalui dan dengan ini

memilih

domisili hukum di kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda Selatan di Samarinda. Namun Demikian pilihan domisili ini tidak menutup kemungkinan bagi PIHAK PERTAMA untuk menuntut/menggugat PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA pada setiap Pengadilan Negeri lain di wilayah Republik Indonesia. Pasal 6 Penutup

a.

Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya Surat

Kuasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 (d) Perjanjian ini.

b.

Hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalarn perjanjian ini,

akan ditetapkan kemudian oleh Para pihak dalam suatu Addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Demikian perjanjian ini, dibuat dan ditandatangani oleh Para pihak pada tanggal, bulan dan tahun tersebut pada awal perjanjian ini. PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

PIHAK KETIGA

(_______________)

(______________)

(_____________)