Perda No.2 Tahun 2014 Rtrwk Muna 2p3f3o

BUPATI MUNA PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2014 - 2034 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUNA, Menimbang :

a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Muna dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu disusun rencana tata ruang wilayah; b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha; c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muna; d. bahwa Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Muna Nomor 20 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 1999), tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat, sehingga perlu dicabut dan diganti dengan peraturan yang baru;

-1-

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muna Tahun 2014 - 2034. Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;

Dasar

Negara

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

-2-

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA dan BUPATI MUNA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2014 2034.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya. 2. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. 3. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional. 4. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. 5. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. 6. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. 7. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. 8. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. 9. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. 10. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRWK adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi dan Nasional ke dalam struktur dan pola ruang wilayah kabupaten.

-3-

11. Rencana Detail Tata Ruang kabupaten yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten. 12. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTR Kawasan Strategis Kabupaten adalah rencana tata ruang yang penataan ruang kawasannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap kepentingan pertahanan dan keamanan, ekonomi, sosial budaya dan/atau lingkungan. 13. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek istratif dan/atau aspek fungsional. 14. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disebut WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan istrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional. 15. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. 16. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan. 17. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan. 18. Kawasan andalan adalah bagian dari kawasan budidaya baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan sekitarnya. 19. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 20. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. 21. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumberdaya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis. 22. Kawasan minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa dan/atau kegiatan pendukung lainnya. 23. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. -4-

24. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. 25. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan. 26. Wilayah Sungai yang selanjutnya disebut WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) kilometer persegi. 27. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. 28. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung. 29. Daerah Irigasi selanjutnya disebut DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi. 30. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. 31. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. 32. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah ibukota kecamatan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. 33. Pusat Kegiatan Lokal promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah pusat kegiatan yang dipromosikan untuk dikemudian hari ditetapkan sebagai PKL dengan persyaratan pusat kegiatan tersebut merupakan kota-kota yang telah memenuhi persyaratan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK). 34. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah ibukota kecamatan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. 35. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. 36. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang. 37. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. -5-

38. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah. 39. Daerah adalah Kabupaten Muna di Provinsi Sulawesi Tenggara. 40. Bupati adalah Bupati Muna. 41. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna. 42. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. BAB II TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang Pasal 2 Tujuan penataan ruang daerah adalah mewujudkan tatanan ruang wilayah Kabupaten Muna dalam rangka optimalisasi potensi sumberdaya alam berbasiskan pengembangan pertanian, perikanan dan pariwisata untuk meningkatkan daya saing kabupaten dengan tetap mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, karakteristik fisik wilayah serta kelestarian sumberdaya alam. Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang Pasal 3 Kebijakan penataan ruang daerah terdiri atas : a. peningkatan dan pengembangan pusat-pusat kegiatan dan infrastruktur wilayah; b. peningkatan dan pengembangan sektor kelautan dan perikanan serta pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; c. peningkatan dan pengembangan sistem pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan; d. pengelolaan pertambangan yang ramah lingkungan; e. peningkatan kualitas sumberdaya manusia; f. peningkatan kawasan lindung; g. pengelolaan kawasan strategis dalam rangka mengembangkan sektor unggulan; dan h. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

-6-

Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang Pasal 4 (1)

Strategi peningkatan dan pengembangan pusat-pusat kegiatan dan infrastruktur wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (tiga) huruf a, terdiri atas : a. menata dan mengembangkan PKW, PKLp, PPK dan PPL; b. mengembangkan sistem sarana dan prasarana transportasi; c. menata dan membangun jaringan jalan desa pada pusat-pusat produksi pertanian dan perikanan; d. mengembangkan prasarana air bersih untuk meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan air bersih; e. meningkatkan kapasitas pembangkit tenaga listrik guna keberlangsungan pertumbuhan ekonomi daerah; f. meningkatkan transmisi tenaga listrik untuk meningkatkan rasio kelistrikan kabupaten; g. meningkatkan jaringan distribusi minyak dan gas bumi untuk mendukung pertumbuhan perekonomian kabupaten; h. mendorong pemanfaatan sumber-sumber energi baru terbarukan untuk mendukung diversifikasi energi; i. mengembangkan jaringan telekomunikasi yang menjangkau seluruh wilayah; dan j. mengembangkan sistem sanitasi lingkungan permukiman, persampahan dan pengolahan air limbah.

(2)

Strategi peningkatan dan pengembangan sektor kelautan dan perikanan serta pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas : a. menetapkan pusat kawasan pengembangan sektor perikanan dan kelautan berupa kawasan pengembangan budidaya perairan dan kawasan perikanan tangkap secara terintegrasi dengan usaha-usaha ekonomi wilayah sekitar; b. mengembangkan kegiatan penangkapan dan budidaya perikanan berdasarkan kesesuaian perairan dan daya dukung ruangnya; dan c. melindungi dan mengelola sumberdaya kelautan untuk kebutuhan perlindungan plasma nutfah, terumbu karang dan sumberdaya hayati untuk kelangsungan produksi dan pengembangan ekowisata.

(3)

Strategi peningkatan dan pengembangan sistem pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas : a. mengembangkan kegiatan pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan) dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi berdasarkan kesesuaian lahannya; dan b. melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang diperuntukkan hanya untuk kegiatan pertanian pangan.

-7-

(4)

Strategi pengelolaan pertambangan yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri atas : a. menata dan menetapkan kawasan peruntukan pertambangan; b. mendukung pengembangan kawasan industri pertambangan sebagai suatu kawasan pertambangan dan pengolahan bahan tambang secara terpadu; c. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung guna menunjang aksesibilitas kawasan industri pertambangan dengan usaha ekonomi pada wilayah sekitar; d. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang aksesibilitas perdagangan antar pulau dan ekspor; e. mengintegrasikan usaha-usaha untuk mendukung pengembangan kawasan industri pertambangan dengan usahausaha ekonomi masyarakat sekitar; f. mengembangkan sistem pengelolaan lingkungan secara preventif maupun kuratif sebelum dan sesudah eksplorasi bahan tambang dan limbah pabrik pengolahan; dan g. mengendalikan perijinan melalui aturan yang jelas dan tegas mengenai prosedur pertambangan serta sarana pengendali kerusakan lingkungan.

(5)

Strategi peningkatan kualitas sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, terdiri atas : a. mengembangkan sumberdaya manusia secara komprehensif untuk dapat mengelola sektor unggulan melalui pelatihan teknis dan pendampingan-pendampingan; b. meningkatkan kemandirian dalam berbagai usaha perekonomian berbasis pada produk unggulan lokal; c. mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan yang menjangkau desa-desa terpencil; dan d. mengembangkan dan pelestarian kebudayaan.

(6)

Strategi peningkatan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, terdiri atas : a. meningkatkan fungsi kawasan lindung melalui upaya rehabilitasi lahan; b. mengendalikan secara ketat kegiatan budidaya yang berpotensi merusak atau mengganggu kawasan lindung; c. membatasi atau mengalihkan kegiatan budidaya pada kawasan lindung; d. membatasi pembangunan pada kawasan lindung; dan e. pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan lindung.

(7)

Strategi pengelolaan kawasan strategis dalam rangka mengembangkan sektor unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, terdiri atas: a. mengelola kawasan strategis provinsi; b. mengembangkan kawasan strategis kabupaten; dan c. mengembangkan sektor unggulan kawasan strategis dengan pelibatan masyarakat.

-8-

(8)

Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, terdiri atas : a. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan; b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya; c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga; dan d. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan.

BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN Bagian Kesatu Umum Pasal 5 (1)

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten di daerah terdiri atas : a. pusat-pusat kegiatan; b. sistem jaringan prasarana utama; dan c. sistem jaringan prasarana lainnya.

(2)

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) yang tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kedua Pusat-pusat Kegiatan Pasal 6

(1)

Pusat-pusat kegiatan di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas : a. PKW; b. PKLp; c. PPK; dan d. PPL.

(2)

PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di kawasan perkotaan Raha.

(3)

PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Laworo Kecamatan Kambara.

(4)

PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas : a. Wakuru di Kecamatan Tongkuno; -9-

b. c. d. e. f. g. h. i. j.

Pure di Kecamatan Wakorumba Selatan; Tampo di Kecamatan Napabalano; Bonea di Kecamatan Lasalepa; Wapae di Kecamatan Tiworo Tengah; Lasehao di Kecamatan Kabawo; Lambubalano di Kecamatan Lawa; Oensuli di Kecamatan Kabangka; Pola di Kecamatan Pasir Putih; dan Barangka di Kecamatan Barangka.

(5)

PPL a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas: Lohia di Kecamatan Lohia; Wapunto di Kecamatan Duruka; Wali di Kecamatan Watupute; Laiworu di Kecamatan Batalaiworu; Liabalano di Kecamatan Kontunaga; Kambara di Kecamatan Tiworo Kepulauan; Kampobalano di Kecamatan Sawerigadi; Konawe di Kecamatan Kusambi; Pajala di Kecamatan Maginti; Lawana di Kecamatan Tongkuno Selatan; Wasolangka di Kecamatan Parigi; Bonekancitala di Kecamatan Bone; Maligano di Kecamatan Maligano; Marobo di Kecamatan Marobo; Bahutara di Kecamatan Kontu Kowuna; Kasimpajaya di Kecamatan Tiworo Selatan; Tondasi di Kecamatan Tiworo Utara; Lailangga di Kecamatan Wadaga; Lahaji di Kecamatan Napano Kusambi; Moasi di Kecamatan Towea; Lambelu di Kecamatan Pasi Kolaga; dan Lano Bake di Kecamatan Batukara.

(6)

Rincian pusat-pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Ketiga Sistem Jaringan Prasarana Utama Pasal 7

Sistem jaringan prasarana utama di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas : a. sistem jaringan transportasi darat; b. sistem jaringan transportasi laut; dan c. sistem jaringan transportasi udara.

-10-

Paragraf 1 Sistem Jaringan Transportasi Darat Pasal 8 (1)

Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas : a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi jaringan jalan, jaringan prasarana lalu lintas dan jaringan layanan lalu lintas; dan b. jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

(2)

Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas : a. jaringan jalan primer terdiri atas : 1. jaringan jalan kolektor primer satu sepanjang 47,890 (empat puluh tujuh koma delapan ratus sembilan puluh) kilometer meliputi ruas jalan Maligano – Pure dan Pure – Labundoau – Todanga/Bts. Kab. Buton/Muna; 2. jaringan jalan kolektor primer dua sepanjang 93,70 (sembilan puluh tiga koma tujuh puluh) kilometer meliputi ruas jalan Raha – Tampo, Jl. Ahmad Yani, Jl. M.H. Thamrin, Jl. Gatot Subroto, Raha – Lakapera, Jl. Jend. Sudirman, Jl. Dr. Sutomo dan Jl. Basuki Rahmat; 3. jaringan jalan kolektor primer tiga sepanjang 35,50 (tiga puluh lima koma lima puluh) kilometer yaitu ruas jalan Lagadi – Tondasi; 4. jaringan jalan kolektor primer empat sepanjang 392,66 (tiga ratus sembilan puluh dua koma enam puluh enam) kilometer meliputi ruas jalan ruas jalan Tampo – Raha, Raha – Watu Putih, Watu Putih – Bungi, Bungi – Lagadi, Lagadi – Lambubalano, Lambubalano – Lasosodo, Lasosodo – Bahutara, Bahutara – Lahorio, Lahorio – Lasehao, Lasehao – Walambenowite, Walambenowite – Kontumolepe, Kontumolepe – Bts. Kab. Buton, Maligano – Moolo, Moolo – Wambona, Wambona – Labunia (Pure), Labunia (Pure) – Pola, Maligano – Bts. Kab. Buton Utara, Labunia (Pure) – Bts Kabupaten Buton Utara, Maligano – Ronta/Bts. Kab. Buton Utara, Pola – Labundoua, Labundoua – Kambowa/Bts. Kab. Buton Utara, Bonetondo – Bts. Kab. Buton, Bonea – Berumembe, Wanseriwu – Pajala, Sp3 Pola 1 – Lambelu, Lambelu – Kosele, Sp3 Pola 1 – SMP 2 Kolese, Simpang 3 Mesjid Kota Muna, Desa Wuna – Nihi 2, Waturempe - Nihi 2, Nihi 2 – Wandoke, Marobea – Lawada, Lagadi – Bungkolo, Bungi – Liabalano, Wapae – Sidomakmur, Matakidi – Bungkolo, Lapadaku – Wantoramata, Warondo – Guali, Wapae – Tondasi, Kambara – Sidomakmur, Katangana – Sp5, Katangana – Sarimulyo, Pajala – Tembe/Maminasa, Maminasa – Baraka, Baraka – Sinar Surya, Baraka – Tanjung Batu, Latampu – Wantiworo, Rogo – Kambara, Sp3

-11-

Pola – Lambelu, Tobea – Labongkuru, Labongkuru – Simp. 3 Kota Muna, Labongkuru – Sampuha – Walele, Lawada – Simpang SP3, SP 3 – SP 5, SP 5 – Pajala, Lambiku – Lakode, Sari Mulyo – Oensuli, Wasolangka – Labulu bulu, Bangkali – Motewe, Laukusi – Tampuno Ponda, Tampo – Napalakura, Wakuru – Oelongko, Lasunapa – Ghai, Kolasa – Warambe, Fongkaniwa – Lemoambo, Bolo – Ghonsume dan ruas jalan Bangkali – Bungi; 5. jaringan jalan lokal primer sepanjang 459,20 (empat ratus lima puluh sembilan koma dua puluh) kilometer meliputi ruas jalan Wuna – Waokuni, Rogo – Tanjung Pinang, Wakadia – Labone, Masara – Kontu, Konawe – Guali, Lakapodo – Wakadia, Mantobua – Korihi, Bungi – Waara, Lagadi – Matakidi, Matakidi – Lambubalano, Matakidi – Worondo, Wakuru – Oempu, Lawama – Bonekancitala, Wasolangka – Bonekancitala, Walambenowite – Wasolangka, Bente – Lamanu, Lasosodo – Marobea, Marobea – Kambara, Warondo – Marobea, Kambara – Wapae, Kambara – Lasama, Watu Putih – Masara, Wantiworo – Wary, Masara – Latawe, Masara – Warondo, Kontu – Kambara, Wapae – Wanseriwu, Wapae – Katangana, Katangana – Tembe, Katangana – Pajala, Wadolao – Marobo, Sarimulyo – Tanjung Batu, Wasolangka – Wadolao, Bonetondo – Marobo, Lawama – Oempu, Lambiku – Berumembe, Lasunapa – Wabintingi, Wabintingi – Simp. Korihi, Pola – Kongholifano, Marobo – Bts. Kabupaten Buton, Tolimbo – Latawe, Tampo – Tolimbo, Kota Muna – SP 3 Kota Muna, Lianosaa – Waleale, Tembe – Tanjung Batu, SP 4 Epe – Tembe, Lamanu – Kawite-wite, Bolo – Liangkabori, Bonekansitala – Bonetondo, Waara – Kontumolepe, Lindo – Sangia Tiworo, Lambubalano – Lalemba Lama, Lalemba – Gusi, Gusi – Masjid Muna, Liabalano – Gusi, Lasosodo – Gusi, Madampi – Lalemba Lama, Lalemba – Watumela, Labunti – Bonea, Guali – Kontu, Lasehao – Lakandito, Sp3 Tembe – Sarimulyo, Lakapodo – Matakidi, Wakadia – Tolimbo, Wakuru – Warambe, Lahorio – Sarimulyo, Wasolangka – Lamanu, Lasehao – Laloeya, Masalili – Bungi, Bahutara – Sp3 Lakandito, Sarimulyo – Lamanu, Dana – Kontunaga, Lasehao – Sp3 Kota Muna, Bahutara – Lupia, Maligano – Lapole, Raimuna – Batu Rumbu dan ruas jalan Latompa – Pasar Latompa; dan 6. jaringan jalan lingkungan primer sepanjang 55,95 (lima puluh lima koma sembilan puluh lima) kilometer meliputi ruas jalan Matakidi – Lapolea, Baraka – Sp4, Komp. Kec. Pasir Putih, Komp. Kec. Wakorsel, Komp. Kec. Maligano, Bungkolo – Mata Air Hondola, Bungkolo – Warondo, Matakidi – Sawerigadi, Matakidi – Waulai, Lagundi – Rogo, Lantaito – Kampobalano, Watumela – Lalemba (Komp. Kec. Lawa), Jl. Lingk. Kel. Kolasa, Punto – Wakopara, Wamelai – Lapadaku, Jl. Lingk. Desa Watumela, Lapadaku (Lapangan) -12-

b.

– Watumela, Jl. Lingk. Desa Lalemba (Lrg. III), Jl. Lingk. Kel. Lapadaku (Lrg. I & II), Jl. Lingk. Desa Barangka (Lrg. I, II & III), Jl. Lingk. Desa Waulai dan Jl. Lingk. Desa Walelei. jaringan jalan sekunder terdiri atas : 1. jaringan jalan kolektor sekunder sepanjang 45,70 (empat puluh lima koma tujuh puluh) kilometer meliputi ruas Jalan Yos Sudarso, Jalan Wamelai, Jalan S. Sukowati, Jalan Laki Laponto, Jalan Jati, Jalan KH. Dewantoro, Jalan La Ode Abd. Kudus, Jalan Paelangkuta, Jalan Pendidikan, Jalan Tenggiri, Jalan La Ino, Jalan H. Agus Salim, Jalan DR. Sutomo, Jalan Ir. Juanda, Jalan MT. Haryono, Jalan Sugi Manuru, Jalan La Ode Pulu, Jalan Mayjen Panjaitan, Jalan RA. Kartini, Jalan WR. Supratman, Jalan Emy Saelan, Jalan Elang, Jalan Sugi Laenda, Jalan Ronggo Warsito, Jalan Kontu Kowuna, Jalan Mata Buntu, Jalan Macan, Jalan S. Goldaria, Jalan Salepa, Jalan Kelapa, Jalan Diponegoro, Jalan Kamboja, Jalan Bunga Matahari, Jalan Bunga Tanjung, Jalan Kelinci, Jalan Made Sabara, Jalan Teratai, Jalan Srikaya, Jalan Pahlawan, Jalan Kantolalo, Jalan Merdeka, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Sutomo, Jalan Dewi Sartika, Jalan Muh. Yamin, Jalan Pelabuhan, Jalan Perjuangan, Jalan Wolter Monginsidi, Jalan Batalaiworu, Jalan Merpati, Jalan Sawi, Jalan Terong, Jalan Pokadulu, Jalan A. Yani, Jalan MH. Thamrin, Jalan Gatot Subroto, Jalan Jend. Sudirman dan Jalan Basuki Rahmat; 2. jaringan jalan lokal sekunder sepanjang 30,61 (tiga puluh koma enam puluh satu) kilometer meliputi ruas Jalan Pattimura, Jalan Imam Bonjol, Jalan S. Parman, Jalan Saweri Gading, Jalan Sangke Palangga, Jalan La Ode Pandu, Jalan Letjen Suprapto, Jalan Teuku Umar, Jalan Kijang, Jalan Durian, Jalan Kaendea, Jalan Kapten Tendean, Jalan Terminal, Jalan Pasar Sentral, Jalan Melati, Jalan Anggrek, Jalan Dahlia, Jalan Mawar, Jalan Pelanduk, Jalan Tupai, Jalan Landak, Jalan Rambutan, Jalan Jambu Mete, Jalan Slamet Riyadi, Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Kangkung, Jalan Cemangi, Jalan Tomat, Jalan Lombok, Jalan Gambas, Jalan Ketimun, Jalan Sultan Hasanuddin, Jalan Kancil, Jalan Delima, Jalan Bebara, Jalan Cakalang, Jalan Kasuari, Jalan Unta, Jalan Anoa, Jalan Benteng, Jalan Beruang, Jalan Nusa Indah, Jalan Cempaka, Jalan Kenari, Jalan Camar, Jalan Labu, Jalan Melinjo, Jalan Kentang, Jalan Bayam, Jalan Gersamata, Jalan Komp. Batalaiworu L. Balai, Jalan Komp. Kec. Batalaiworu, Jalan Samping SMP III, Jalan Galampano – Tuia/Empang, Jalan Akses Restoran Terapung, Jalan Akses GOR, Jalan Dermaga Laino, Jalan Cadika, Jalan Cadika – By , Jalan Laabalano – By , Jalan Akses Kantor Daerah, Jalan Bata Laiworu, Jalan Kantor Daerah – By , Jalan Kartika dan Jalan Wirabuana; dan -13-

3. jaringan jalan lingkungan sekunder sepanjang 6,11 (enam koma sebelas) kilometer meliputi ruas Jalan Cut Nya Dien, Jalan Belibis, Jalan Bangau, Jalan Nuri, Jalan Kakatua, Jalan Tekukur, Jalan Kuli Dawa, Jalan SMP II Kec. Batalaiworu, Jalan Lingk. Lampowu – Laino, Jalan Lingk. Wamponiki, Jalan Lingk. Raha III, Jalan Swadaya, Jalan Lorong SMA I, Jalan Kompleks SMP III dan Jalan Pemancar. (3)

Jaringan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas : a. terminal penumpang terdiri atas : 1. rencana terminal penumpang tipe B pada Terminal Raha di Kecamatan Batalaiworu; dan 2. rencana terminal penumpang tipe C di Wakuru Kecamatan Tongkuno, Kambara Kecamatan Tiworo Kepulauan, Desa Wakumoro Kecamatan Parigi, Kelurahan Tampo Kecamatan Napabalao, Desa Maligano Kecamatan Maligano dan Desa Pure Kecamatan Wakorumba Selatan. b. terminal barang direncanakan berlokasi dekat dengan Pelabuhan Laut Nusantara Raha di Raha Kecamatan Katobu; dan c. jembatan timbang dan unit pengujian kendaraan bermotor direncanakan di Desa Tondasi Kecamatan Tiworo Kepulauan dan Desa Tampo Kecamatan Napabalano.

(4)

Jaringan layanan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. jaringan lintas angkutan barang terdiri atas : 1. Kendari – Raha; 2. Raha – Baubau; 3. Muna – Buton Utara; dan 4. Muna – Konawe Selatan. b. jaringan trayek angkutan orang terdiri atas : 1. trayek angkutan penumpang Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) yaitu trayek Raha – Bira – Makassar; 2. trayek angkutan penumpang Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) terdiri atas : a) Kendari – Raha; b) Baubau – Muna; dan c) Raha – Waara – Baubau. 3. trayek angkutan perdesaan terdiri atas : a) Raha – Tampo; b) Raha – Lawa; c) Raha – Kambara; d) Raha – Wakuru; e) Raha – Gualimasara – Latawe; f) Raha – Waara – Lohia; g) Raha – Mabolu; h) Raha – Parigi – Lasehao; i) Raha – Lakapodo;

-14-

c.

j) Raha – Masara; k) Raha – Bonea; l) Raha – Laloea; dan m) Raha - Wamengkoli. trayek angkutan jalan perintis yaitu Kendari sepanjang 170 (seratus tujuh puluh) kilometer.

–

Tondasi

(5)

Jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas : a. lintas penyeberangan terdiri atas : 1. lintas penyeberangan antar provinsi melalui perairan Teluk Bone yang menghubungkan Pelabuhan Penyeberangan Tondasi – Pelabuhan Penyeberangan Bira (Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan); 2. lintas penyeberangan antar kabupaten/kota melalui perairan Selat Tiworo yang menghubungkan Pelabuhan Penyeberangan Tampo – Pelabuhan Penyeberangan Torobulu (Kabupaten Konawe Selatan); 3. rencana lintas penyeberangan antar kabupaten/kota melalui perairan Selat Tiworo yang menghubungkan Pelabuhan Penyeberangan Tondasi – rencana Pelabuhan Penyeberangan Pajala – Kasipute (Kabupaten Bombana); 4. rencana lintas penyeberangan dalam kabupaten melalui perairan Selat Buton yang menghubungkan : a) rencana Pelabuhan Penyeberangan Raha – rencana Pelabuhan Penyeberangan Pure; dan b) rencana Pelabuhan Penyeberangan Raha – rencana Pelabuhan Penyeberangan Maligano. b. pelabuhan penyeberangan terdiri atas : 1. Pelabuhan Penyeberangan Tondasi di Kecamatan Tiworo Kepulauan; 2. Pelabuhan Penyeberangan Tampo di Kecamatan Napabalano; 3. rencana Pelabuhan Penyeberangan Raha di Kecamatan Lohia; 4. rencana Pelabuhan Penyeberangan Pure di Kecamatan Wakorumba Selatan; 5. rencana Pelabuhan Penyeberangan Pajala di Kecamatan Maginti; dan 6. rencana Pelabuhan Penyeberangan Maligano di Kecamatan Maligano.

(6)

Rincian sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III - VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

-15-

Paragraf 2 Sistem Jaringan Transportasi Laut Pasal 9 (1)

Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi : a. tatanan kepelabuhanan; dan b. jaringan trayek.

(2)

Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas : a. pelabuhan pengumpul yaitu Pelabuhan Laut Nusantara Raha di Kecamatan Katobu; b. pelabuhan pengumpan terdiri atas : 1. Pelabuhan Tampo di Kecamatan Napabalano; dan 2. Pelabuhan Maligano di Kecamatan Maligano. c. pelabuhan pelayaran rakyat terdiri atas : 1. Dermaga Tondasi di Kecamatan Tiworo; 2. Dermaga Laino di Kecamatan Batalaiworu; 3. Dermaga Pajala di Kecamatan Maginti; 4. Dermaga Pure di Kecamatan Wakorumba Selatan; 5. Walengkabola di Kecamatan Tongkuno; dan 6. Tobea di Kecamatan Towea. d. terminal khusus terdiri atas: 1. terminal BBM di Desa Tampo Kecamatan Napabalano; dan 2. rencana terminal khusus pertambangan batu gamping (kapur) di Kecamatan Lohia.

(3)

Jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. trayek angkutan laut pelayaran nasional yaitu Benoa Makassar – Pelabuhan Murhum – Pelabuhan Laut Nusantara Raha - Pelabuhan Laut Nusantara Kendari – Kolonodale – Luwuk – Gorontalo – Bitung – Gorontalo – Luwuk – Kolonodale – Pelabuhan Laut Nusantara Kendari – Pelabuhan Laut Nusantara Raha – Pelabuhan Murhum – Makassar – Labuan Bajo – Bima – Lembar - Benoa; b. trayek angkutan laut pelayaran regional meliputi : 1. Pelabuhan Laut Nusantara Kendari – Pelabuhan Laut Nusantara Raha – Pelabuhan Murhum; 2. Pelabuhan Tampo – Pelabuhan Torobulu (Kabupaten Konawe Selatan); 3. Pelabuhan Tampo – Lainea (Kabupaten Konawe Selatan); 4. Pelabuhan Tampo – Lakara (Kabupaten Konawe Selatan); 5. Pelabuhan Maligano – Lapuko (Kabupaten Konawe Selatan); 6. Tobea – Lainea (Kabupaten Konawe Selatan); 7. Dermaga Pajala – Pelabuhan Kasipute (Kabupaten Bombana);

-16-

8.

c.

(4)

Pelabuhan Laut Nusantara Raha - Wakorumba Utara (Kabupaten Buton Utara); 9. Pelabuhan Laut Nusantara Raha - Labuan (Kabupaten Buton Utara); dan 10. Dermaga Pure – Pelabuhan Ereke (Kabupaten Buton Utara). trayek lokal/pelayaran rakyat meliputi : 1. Pelabuhan Laino – Pelabuhan Pure; 2. Pelabuhan Maligano - Dermaga Pure; 3. Pelabuhan Laut Nusantara Raha – Pelabuhan Maligano; dan 4. Pelabuhan Laut Nusantara Raha – Walengkabola.

Rincian sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paragraf 3 Sistem Jaringan Transportasi Udara Pasal 10

(1)

Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, terdiri atas : a. tatanan kebandarudaraan; dan b. ruang udara untuk penerbangan.

(2)

Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Bandar Udara Sugimanuru sebagai bandar udara pengumpan yang terdapat di Kecamatan Kusambi.

(3)

Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas : a. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) terdiri atas: 1. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas; 2. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan; 3. kawasan di bawah permukaan transisi; 4. kawasan di bawah permukaan horizontal dalam; 5. kawasan di bawah permukaan kerucut; dan 6. kawasan di bawah permukaan horizontal luar. b. KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat dijadikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam mengatur ketinggian bangunan di sekitar bandar udara; dan c. ketentuan lebih lanjut mengenai batas-batas wilayah KKOP mengacu pada peraturan perundang-undangan.

(4)

Rincian sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

-17-

Bagian Ketiga Sistem Jaringan Prasarana Lainnya Pasal 11 Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas : a. sistem jaringan energi; b. sistem jaringan telekomunikasi; c. sistem jaringan sumberdaya air; dan d. sistem prasarana pengelolaan lingkungan. Paragraf 1 Sistem Jaringan Energi Pasal 12 (1)

Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, terdiri atas : a. pembangkit tenaga listrik; dan b. jaringan prasarana energi.

(2)

Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas : a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yaitu PLTD Raha di Kecamatan Katobu; b. Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) yaitu rencana pembangunan PLTMH di Kecamatan Maligano, Pasikolaga dan Batukara; c. rencana Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kecamatan Duruka; dan d. rencana Pembangkit Listik Tenaga Surya (PLTS) di setiap kecamatan.

(3)

Jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. jaringan transmisi tenaga listrik terdiri atas : 1. Gardu Induk di Kecamatan Katobu; 2. jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) yaitu SUTM 150 KV menghubungkan Raha – Buton (melintasi Selat Buton) – Baubau; dan 3. jaringan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) terdapat di setiap kecamatan. b. jaringan pipa minyak dan gas bumi terdiri atas : 1. Depo BBM di Raha Kecamatan Katobu; dan 2. rencana Depo BBM di Tampo Kecamatan Napabalano.

(4)

Rincian sistem jaringan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

-18-

Paragraf 2 Sistem Jaringan Telekomunikasi Pasal 13 (1)

Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, terdiri atas : a. sistem jaringan kabel; b. sistem jaringan nirkabel; dan c. sistem jaringan satelit.

(2)

Sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Stasiun Telepon Otomot (STO) terdiri atas: a. STO Raha di Kecamatan Katobu; dan b. rencana STO Parigi di Kecamatan Parigi.

(3)

Sistem jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. jaringan seluler berupa pengembangan menara telekomunikasi Base Transceiver Station (BTS) untuk penguatan sinyal menjangkau seluruh daerah, dengan penempatan menara BTS eksisting terdapat di : 1. Kecamatan Katobu yaitu di Kelurahan Raha III, Raha II dan Mangga Kuning; 2. Kelurahan Sidodadi di Kecamatan Batalaiworu; 3. Kecamatan Watopute yaitu di Kelurahan Wali, Desa Lakauduma dan Wakadia; 4. Kecamatan Duruka yaitu di Kelurahan Palangga dan Wapunto; 5. Desa Kondongia Kecamatan Lohia; 6. Desa Mabodo Kecamatan Kontunaga; 7. Kecamatan Kusambi yaitu di Desa Sidamangura, Guali dan Masara; 8. Kelurahan Tampo Kecamatan Napabalano; 9. Kecamatan Marobo yaitu di Desa Marobo dan Wadolao; 10. Kecamatan Kabawo yaitu di Kelurahan Laimpi dan Lasehao; 11. Kecamatan Parigi yaitu di Desa Wasolangka dan Wakumoro; 12. Kecamatan Tongkuno yaitu di Kelurahan Kontumolepe dan Dana Goa; 13. Desa Labasa Kecamatan Tongkuno Selatan; 14. Kelurahan Tiworo Kecamatan Tiworo Kepulauan; 15. Desa Wa Pae Kecamatan Tiworo Tengah; 16. Desa Kombikuno Kecamatan Napanokusambi; 17. Kecamatan Sawerigadi yaitu di Desa Lakalamba dan Wuna; 18. Desa Maligano Kecamatan Maligano; 19. Desa Kogholifano Kecamatan Pasir Putih; 20. Kecamatan Kabangka; dan 21. Kecamatan Barangka.

-19-

b.

sistem jaringan stasiun radio lokal direncanakan menjangkau hingga ke seluruh pelosok perdesaan dengan stasiun pemancar terdapat di Kecamatan Katobu.

(4)

Sistem jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa pemanfaatan jaringan satelit untuk pengembangan telekomunikasi dan internet di seluruh daerah.

(5)

Rincian sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paragraf 3 Sistem Jaringan Sumberdaya Air Pasal 14

(1)

Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, terdiri atas : a. WS; b. Cekungan Air Tanah (CAT); c. jaringan irigasi; d. prasarana atau jaringan air baku; e. prasarana air baku untuk air minum; f. sistem pengendali banjir; dan g. sistem pengamanan pantai.

(2)

Rencana pengembangan sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi aspek konservasi sumberdaya air, pendayagunaan sumberdaya air dan pengendalian daya rusak air secara terpadu dengan memperhatikan arahan pola dan rencana pengelolaan sumberdaya air WS.

(3)

WS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan WS lintas kabupaten terdiri atas : a. WS Muna dengan DAS dalam daerah meliputi DAS Tiworo, DAS Soga, DAS Remba, DAS Lahodu, DAS Omba, DAS Tolimbo, DAS Baru Membe, DAS Lambiku, DAS Bonea, DAS Labungi, DAS Motewe, DAS Wangkaborona, DAS Kombakomba, DAS Tongkonu, DAS Tongkuno, DAS Wakuru, DAS Wasongkala, DAS Labulubulu, DAS Logmia Baru, DAS Logmia, DAS Lamanu, DAS Wakobalu, DAS Lamelaiya, DAS Bonengkadia, DAS Laangsengia, DAS Kasimpa, DAS Katangana, DAS Lakabu, DAS Bonebone, DAS Santiri, DAS Belanbelan Kecil, DAS Katela, DAS Belanbelan Besar, DAS Bangkomalampe, DAS Pasipi, DAS Mesalokan, DAS Maloang, DAS Sanggaleang, DAS Latoa, DAS Mandike, DAS Kayuangi, DAS Simuang, DAS Santigi, DAS Tiga, DAS Bero dan DAS Bangko; b. WS Poleang Roraya dengan DAS dalam daerah yaitu DAS Tobea; dan c. WS Buton dengan DAS dalam daerah meliputi DAS Bone, DAS Pola, DAS Wakorumba, DAS Langkolome, DAS Moolo, DAS Porohua, DAS Motewe, DAS Lebo dan DAS Langkoroni.

-20-

(4)

Cekungan Air Tanah (CAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan CAT lintas kabupaten terdiri atas: a. CAT Muna seluas 213 (dua ratus tiga belas) kilometer persegi terdapat di Kabupaten Muna dan Buton; b. CAT Bangbong seluas 69 (enam puluh sembilan) kilometer persegi terdapat di Kabupaten Muna dan Buton Utara; dan c. CAT Lebo seluas 591 (lima ratus sembilan puluh satu) kilometer persegi terdapat di Kabupaten Muna, Buton dan Buton Utara.

(5)

Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas: a. DI terdiri atas : 1. DI kewenangan pemerintah provinsi yaitu DI utuh kabupaten/kota ditetapkan pada DI Kambara seluas 2.038 (dua ribu tiga puluh delapan) hektar; dan 2. DI kewenangan pemerintah kabupaten terdiri atas : a) DI Bente seluas 195 (seratus sembilan puluh lima) hektar; b) DI Katangana seluas 433 (empat ratus tiga puluh tiga) hektar; c) DI Kolasa seluas 468 (empat ratus enam puluh delapan) hektar; d) DI Langkolome seluas 350 (tiga ratus lima puluh) hektar; e) DI Lupia seluas 100 (seratus) hektar; f) DI Marobea seluas 125 (seratus dua puluh lima) hektar; g) DI Pure seluas 200 (dua ratus) hektar; dan h) DI Tambak Maligano seluas 250 (dua ratus lima puluh) hektar. 3. DI kabupaten lainnya yaitu irigasi desa meliputi DI Bahutara, DI Labulu-bulu, DI Kasimpa, DI Wanseriwu dan DI Lawada. b. rehabilitasi, pemeliharaan dan peningkatan jaringan irigasi eksisting yang ada; dan c. pendayagunaan potensi jaringan sumberdaya air antar DAS untuk mendukung ketersediaan air baku untuk jaringan irigasi.

(6)

Prasarana/jaringan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan pengembangan bendung provinsi dalam rangka penyediaan air baku yaitu Bendung Kambara di Kecamatan Tiworo Kepulauan.

(7)

Prasarana air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terdiri atas: a. jaringan perpipaan terdiri atas : 1. Instalasi Pengolahan Air Bersih (IPA) Raha di Kecamatan Katobu bersumber dari mata air Jompi dan mata air Lende di Kecamatan Katobu; dan 2. Sistem Penyediaan Air Minum Ibukota Kecamatan (IKK) terdiri atas :

-21-

b.

(8)

a) IKK Lasehao bersumber dari mata air di Lasehao; b) IKK Lawa bersumber dari mata air di Lawa; c) IKK Lohia bersumber dari mata air di Lohia; dan d) IKK Wakadia bersumber dari mata air di Wakadia. jaringan non perpipaan yaitu pemanfaatan sumber air baku untuk air minum secara langsung melalui : 1. Sungai Tiworo di Kecamatan Tiworo Kepulauan; 2. Sungai Kancitala di Kecamatan Bone; 3. Sungai Katangana di Kecamatan Tiworo Kepulauan; 4. Sungai Lambiku di Kecamatan Napabalano; 5. Sungai Lanoumba di Kecamatan Kusambi; 6. Sungai Kabangka Balano di Kecamatan Kabawo; 7. mata air di Kecamatan Tongkuno meliputi mata air Lia, Wasonta, Langkeba, Lohontohe dan Oe Kandeli; 8. mata air di Kecamatan Kabawo dan Kabangka meliputi mata air Oe Balano, Larubani, Laano Sania, Owula Moni dan Tolu Laano; 9. mata air di Kecamatan Lawa dan Sawerigadi meliputi mata air Tobi, Ghulu, Mata Kidi, Lasoropa, Wakombou, Kaaghi, Lamoriri dan Oe Barakati; 10. mata air di Kecamatan Katobu meliputi mata air Jompi, Lasunapa, Motonuno dan Laende; 11. mata air di Kecamatan Lohia meliputi mata air Jampaka dan Ghova; 12. mata air di Kecamatan Parigi meliputi mata air Wakumoro dan Fotuno Rete; 13. mata air di Kecamatan Kusambi meliputi mata air Rawa Wakadia dan Fotuno Pure; 14. mata air di Kecamatan Napabalano meliputi mata air Lambiku dan Tolimbo; 15. mata air di Kecamatan Tiworo Kepulauan meliputi mata air Kambara dan Katangana; 16. mata air Langku- Iangku di Kecamatan Maginti; 17. mata air di Kecamatan Wakorumba Selatan meliputi mata air Pure, Wambona, Liwu Metinggi, Sangia dan Labunia; 18. mata air Kalima-lima di Kecamatan Batukara; 19. sumur dangkal tersebar di seluruh daerah; dan 20. penampungan air hujan tersebar di setiap kecamatan.

Sistem pengendali banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas: a. perlindungan tangkapan air melalui normalisasi sungai direncanakan pada DAS Jompi di Kelurahan Raha I Kecamatan Katobu dan DAS Labalano di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Batalaiworu; dan b. bangunan tanggul sungai meliputi tanggul Sungai Labalano di Kecamatan Batalaiworu dan tanggul Sungai Tula Kecamatan Katobu.

-22-

(9)

Sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengaman pantai pada sepanjang pantai terdiri atas: a. bangunan pemecah gelombang terdapat di Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu dan Desa Pola Kecamatan Pasir Putih; b. rehabilitasi kawasan Mangrove tersebar di Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu, Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu, Desa Bonea Kecamatan Lasalepa, Desa Motewe Kecamatan Lasalepa, Kelurahan Napabalano Kecamatan Napabalano, Desa Tondasi Kecamatan Tiworo Utara, Desa Wambona Kecamatan Wakorumba Selatan, Desa Maligano Kecamatan Maligano, Desa Tampunabale Kecamatan Pasikolaga, Desa Marobo Kecamatan Marobo dan Desa Wadolao Kecamatan Marobo; dan c. bangunan talud pantai terdapat di : 1. Kecamatan Katobu yaitu di Kelurahan Raha I, Butungbutung dan Wamponiki; 2. Kelurahan Laworu di Kecamatan Batalaiworu; dan 3. Desa Lagasa Kecamatan Duruka.

(10) Rincian sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paragraf 4 Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan Pasal 15 (1)

Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, terdiri atas : a. sistem jaringan persampahan; b. sistem jaringan air minum; c. sistem jaringan drainase; d. sistem jaringan air limbah; dan e. jalur evakuasi bencana.

(2)

Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pengelolaan sampah terdiri atas : a. pengurangan sampah yaitu dengan cara pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah; dan b. penanganan sampah yaitu dengan cara terdiri atas : 1. pemilahan sampah rumah tangga dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya;

-23-

2. pengumpulan sampah dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke Tempat Penampungan Sementara (TPS)/TPS terpadu sampai ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang direncanakan di Kecamatan Watopute dengan metode pengurugan berlapis bersih, dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah; 3. pengangkutan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga ke TPS/TPST hingga ke TPA; 4. pengolahan sampah dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS/TPST dan TPA; dan 5. pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman. (3)

Sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. jaringan perpipaan terdiri atas : 1. Instalasi Pengolahan Air Bersih (IPA) Raha di Kecamatan Katobu untuk melayani Kecamatan Katobu, Duruka, Batalaiworu dan Lasalepa; 2. Sistem Penyediaan Air Minum IKK terdiri atas : a) IKK Lasehao untuk melayani Lasehao; b) IKK Lawa untuk melayani Lawa; c) IKK Lohia untuk melayani Lohia; dan d) IKK Wakadia direncanakan untuk melayani Wakadia. b. jaringan non perpipaan dengan sumber air baku untuk air minum melalui mata air, sungai dan sumur dangkal untuk melayani kawasan perdesaan dan perkotaan yang belum terlayani jaringan perpipaan.

(4)

Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas: a. drainase primer terdapat pada sungai-sungai beserta anak sungainya yang tersebar pada DAS dalam daerah di DAS Tiworo, DAS Soga, DAS Remba, DAS Lahodu, DAS Omba, DAS Tolimbo, DAS Baru Membe, DAS Lambiku, DAS Bonea, DAS Labungi, DAS Motewe, DAS Wangkaborona, DAS Kombakomba, DAS Tongkonu, DAS Tongkuno, DAS Wakuru, DAS Wasongkala, DAS Labulubulu, DAS Logmia Baru, DAS Logmia, DAS Lamanu, DAS Wakobalu, DAS Lamelaiya, DAS Bonengkadia, DAS Laangsengia, DAS Kasimpa, DAS Katangana, DAS Lakabu, DAS Bonebone, DAS Santiri, DAS Belanbelan Kecil, DAS Katela, DAS Belanbelan Besar, DAS Bangkomalampe, DAS Pasipi, DAS Mesalokan, DAS Maloang, DAS Sanggaleang, DAS Latoa, DAS Mandike, DAS Kayuangi, DAS Simuang, DAS Santigi, DAS Tiga, DAS Bero, DAS Bangko, DAS Tobea, DAS Bone, DAS Pola, DAS Wakorumba, DAS Langkolome, DAS Moolo, DAS Porohua, DAS Motewe, DAS Lebo dan DAS Langkoroni;

-24-

b. drainase sekunder meliputi drainase pada tepi jalan perkotaan dan rawan genangan menuju drainase primer di setiap kecamatan; c. drainase tersier meliputi drainase pada tepi jalan perkotaan dan rawan genangan menuju drainase sekunder di setiap kecamatan; dan d. penyusunan rencana induk sistem jaringan drainase. (5)

Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas: a. sistem pembuangan air limbah setempat dilakukan secara individual yang tersebar pada kawasan perkotaan dan perdesaan di seluruh daerah; b. sistem pembuangan air limbah terpusat dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpul, diolah dan dibuang secara terpusat, direncanakan pada kawasan perkotaan Raha; dan c. pengelolaan limbah cair non domestik berupa rencana Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada Rumah Sakit Umum Daerah di Kecamatan Katobu.

(6)

Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, menggunakan jalur paling aman dan terdekat melalui ruas jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal dan jalan lingkungan menuju ruang evakuasi bencana yaitu zona-zona aman terdekat dari lokasi bencana dapat berupa penyediaan ruang terbuka di dataran tinggi dan/atau memanfaatkan lapangan, fasilitas pendidikan dan/atau fasilitas pemerintahan dan sarana lainnya.

(7)

Rincian sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN Bagian Kesatu Umum Pasal 16 (1)

Rencana pola ruang wilayah kabupaten di daerah meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya.

(2)

Rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) yang tercantum dalam Lampiran XIII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

-25-

Bagian Kedua Kawasan Lindung Pasal 17 (1)

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), terdiri atas : a. kawasan hutan lindung; b. kawasan perlindungan setempat; c. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; d. kawasan rawan bencana alam; dan e. kawasan lindung geologi.

(2)

Rincian kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paragraf 1 Kawasan Hutan Lindung Pasal 18

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, ditetapkan seluas 31.829 (tiga puluh satu ribu delapan ratus dua puluh sembilan) hektar yang terdapat di Kecamatan Kabangka, Kabawo, Katobu, Kontunaga, Kusambi, Maginti, Maligano, Napabalano, Parigi, Sawerigadi, Tiworo Kepulauan, Tongkuno dan Wakorumba Selatan. Paragraf 2 Kawasan Perlindungan Setempat Pasal 19 (1)

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, terdiri atas : a. sempadan pantai; b. sempadan sungai; c. kawasan sekitar danau; dan d. Ruang Terbuka Hijau.

(2)

Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat pada sepanjang pantai di setiap kecamatan kecuali Kecamatan Kontunaga dan Watopute, dengan ketentuan : a. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; dan b. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.

(3)

Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat pada sepanjang sungai dan anak sungai dalam DAS Tiworo, DAS Soga, DAS Remba, DAS Lahodu, DAS Omba, DAS Tolimbo, DAS Baru Membe, DAS Lambiku, DAS Bonea, DAS Labungi, DAS Motewe,

-26-

DAS Wangkaborona, DAS Kombakomba, DAS Tongkonu, DAS Tongkuno, DAS Wakuru, DAS Wasongkala, DAS Labulubulu, DAS Logmia Baru, DAS Logmia, DAS Lamanu, DAS Wakobalu, DAS Lamelaiya, DAS Bonengkadia, DAS Laangsengia, DAS Kasimpa, DAS Katangana, DAS Lakabu, DAS Bonebone, DAS Santiri, DAS Belanbelan Kecil, DAS Katela, DAS Belanbelan Besar, DAS Bangkomalampe, DAS Pasipi, DAS Mesalokan, DAS Maloang, DAS Sanggaleang, DAS Latoa, DAS Mandike, DAS Kayuangi, DAS Simuang, DAS Santigi, DAS Tiga, DAS Bero, DAS Bangko, DAS Tobea, DAS Bone, DAS Pola, DAS Wakorumba, DAS Langkolome, DAS Moolo, DAS Porohua, DAS Motewe, DAS Lebo dan DAS Langkoroni, tersebar pada kawasan perkotaan dan perdesaan di seluruh daerah, dengan ketentuan : a. garis sempadan pada sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditentukan: 1. paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter; 2. paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan 3. paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter. b. garis sempadan pada sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan terdiri atas: 1. garis sempadan pada sungai besar dengan luas DAS lebih besar dari 500 (lima ratus) kilometer persegi, tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai; dan 2. garis sempadan pada sungai kecil dengan luas DAS kurang dari atau sama dengan 500 (lima ratus) kilometer persegi, tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai. c. garis sempadan pada sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai; dan d. garis sempadan pada sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai. (4)

Kawasan sekitar danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Danau Napabale di Kecamatan Lohia, dengan ketentuan kawasan tepian danau yang lebarnya proporsional dengan bentuk

-27-

dan kondisi fisik danau antara 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari permukaan air danau. (5)

Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu Ruang Terbuka Hijau Perkotaan (RTHP) ditetapkan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan terdiri atas : a. RTHP eksisting terdiri atas : 1. taman kota di Kecamatan Katobu; 2. hutan kota di Kecamatan Katobu; 3. jalur hijau jalan di Kecamatan Katobu; dan 4. pemakaman umum. b. rencana RTHP di kawasan perkotaan Raha di Kecamatan Katobu. Paragraf 3 Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya Pasal 20

(1)

Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, terdiri atas : a. kawasan suaka alam; b. kawasan pelestarian alam; c. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

(2)

Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kawasan Hutan Konservasi (HK) ditetapkan seluas 7.401 (tujuh ribu empat ratus satu) hektar yang terdapat di Kecamatan Maligano, Napabalano dan Wakorumba Selatan terdiri atas: a. Cagar Alam Napabalano ditetapkan seluas 9,20 (sembilan koma dua puluh) hektar yang terdapat di Kecamatan Napabalano; dan b. Suaka Margasatwa Buton Utara ditetapkan 82.000 (delapan puluh dua ribu) hektar yang terdapat di Kecamatan Wakorumba Selatan dan Kabupaten Buton Utara.

(3)

Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Taman Wisata Alam Laut Selat Tiworo ditetapkan seluas 27.936 (dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh enam) hektar yang terdapat di Kecamatan Tiworo Kepulauan. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas: a. Gua Liang Kobori di Desa Liang Kobori Kecamatan Lohia; b. Mesjid Tua Muna di Kecamatan Tongkuno; c. Benteng Tiworo di Kecamatan Tiworo Kepulauan; d. Kota Muna di Kecamatan Tongkuno; e. Gua Wambikido di Kecamatan Lohia; f. Gua Metanduno di Kecamatan Lohia; g. Benteng Kontunaga di Kecamatan Kontunaga; h. Benteng Kasaka di Kecamatan Kabawo; i. Benteng Sangia di Kecamatan Kabawo; dan j. Kontukowuna, Kapal Sawerigading dan Makam Omputo Sangia di Kecamatan Tongkuno.

(4)

-28-

Paragraf 4 Kawasan Rawan Bencana Alam Pasal 21 (1)

Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, terdiri atas: a. kawasan rawan tanah longsor; b. kawasan rawan gelombang pasang; dan c. kawasan rawan banjir.

(2)

Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Desa Mata Indah di Kecamatan Pasir Putih.

(3)

Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat pada pesisir pantai bagian barat kabupaten meliputi Kecamatan Napano Kusambi, Kusambi, Sawerigadi, Tiworo Kepulauan, Tiworo Utara, Tiworo Tengah, Tiworo Selatan, Maginti, Kabangka, Kabawo, Parigi dan Marobo.

(4)

Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di Kecamatan Katobu yaitu di Kelurahan Wamponiki dan Kelurahan Raha II. Paragraf 5 Kawasan Lindung Geologi Pasal 22

(1)

Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e, terdiri atas : a. kawasan rawan bencana alam geologi; dan b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.

(2)

Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas : a. kawasan rawan gerakan tanah terdiri atas : 1. zona kerentanan menengah terdapat di Kecamatan Tongkuno, Parigi, Kabawo, Lawa, Kusambi, Kontunaga, Katobu dan Lohia; dan 2. zona kerentanan rendah terdapat di Kecamatan Tungkuno, Parigi, Kabawo, Kabangka, Tiworo Kepulauan, Maginti, Lawa, Sawerigadi, Kusambi, Katobu, Lohia, Napabalo, Wakorumba Selatan dan Maligano. b. kawasan rawan abrasi tersebar pada setiap kecamatan di wilayah pesisir; dan c. kawasan rawan tsunami tersebar pada pesisir pantai di Kecamatan Napabalano dan Maligano.

(3)

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. kawasan imbuhan air tanah terdiri atas :

-29-

tanah

1. CAT dalam daerah meliputi CAT Muna, CAT Bangbong dan CAT Lebo; dan 2. Kawasan Karst terdapat di Kecamatan Kabawo, Katobu, Kontunaga, Lawa, Lohia, Maligano, Napabalano, Parigi, Tongkuno dan Wakorumba Selatan. b. sempadan mata air ditetapkan dengan ketentuan berjarak 200 (dua ratus) meter di sekitar mata air. Bagian Ketiga Kawasan Budidaya Pasal 23 (1)

Kawasan budidaya wilayah kabupaten di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), terdiri atas : a. kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional; dan b. kawasan budidaya kabupaten.

(2)

Kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebagai kawasan andalan terdiri atas : a. Kawasan Andalan Kapolimu – Patikala/Muna – Buton dan sekitarnya dengan sektor unggulan agroindustri, pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan dan pariwisata; dan b. Kawasan Andalan Laut Tiworo dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pertambangan dan pariwisata.

(3)

Kawasan budidaya kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas : a. kawasan peruntukan hutan produksi; b. kawasan peruntukan pertanian; c. kawasan peruntukan perikanan; d. kawasan peruntukan pertambangan; e. kawasan peruntukan industri; f. kawasan peruntukan pariwisata; g. kawasan peruntukan permukiman; dan h. kawasan peruntukan lainnya.

(4)

Rincian kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV - XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paragraf 1 Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Pasal 24

(1)

Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3 huruf a, terdiri atas : a. kawasan hutan produksi terbatas; b. kawasan hutan produksi tetap; dan c. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.

-30-

(2)

Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan seluas 1.136 (seribu seratus tiga puluh enam) hektar yang terdapat di Kecamatan Wakorumba Selatan.

(3)

Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan seluas 42.947 (empat puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh tujuh) hektar yang terdapat di Kecamatan Kabawo, Katobu, Kontunaga, Kusambi, Lawa, Napabalano, Parigi, Sawerigadi, Tongkuno dan Wakorumba Selatan.

(4)

Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan seluas 8.940 (delapan ribu sembilan ratus empat puluh) hektar yang terdapat di Kecamatan Kabangka, Lawa, Maginti, Parigi, Sawerigadi, Tiworo Kepulauan dan Wakorumba Selatan. Paragraf 2 Kawasan Peruntukan Pertanian Pasal 25

(1)

Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b, terdiri atas : a. kawasan pertanian tanaman pangan; b. kawasan pertanian hortikultura; c. kawasan perkebunan; dan d. kawasan peternakan.

(2)

Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas : a. kawasan peruntukan tanaman pangan lahan basah dengan komoditi padi sawah yang terdapat di Kecamatan Tiworo Kepulauan, Kabawo, Kabangka, Parigi, Tiworo Tengah, Sawerigadi, Maginti, Tongkuno, Tiworo Selatan, Kontu Kowuna, Kusambi, Wakorumba Selatan dan Maligano; dan b. kawasan peruntukan tanaman pangan lahan kering dengan komoditi padi ladang dan palawija yang terdapat di Kecamatan Batalaiworu, Duruka, Lohia, Kabangka, Napabalano, Lasalepa, Kusambi, Sawerigadi, Tiworo Kepulauan, Maginti, Maligano, Wakorumba Selatan, Kabawo, Tongkuno, Kontunaga, Pasikolaga, Batukara, Pasir Putih, Watopute, Lawa, Wadaga, Barangka, Kabawo, Parigi, Kontukowuna, Tongkuno Selatan, Marobo, Bone, Tiworo Selatan, Tiworo Utara, Tiworo Tengah dan Napano Kusambi.

(3)

Kawasan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. kawasan tanaman sayuran yang terdapat di Kecamatan Tiworo Kepulauan, Tiworo Tengah, Tiworo Selatan, Sawerigadi, Kabangka, Batalaiworu dan Lasalepa; dan b. kawasan tanaman buah-buahan terdiri atas: 1. kawasan tanaman Jeruk Medan (lemon cina), Jeruk Bali dan Jeruk Purut terdapat di Desa Kambara Kecamatan Tiworo, -31-

2. 3. 4. 5.

Desa Lupia Kecamatan Kabangka, Kecamatan Parigi, Maligano, Katobu, Kusambi, Sawerigadi dan Kabawo; kawasan tanaman mangga terdapat di Kecamatan Katobu, Napabalano, Parigi, Kusambi, Sawerigadi dan Kabawo; kawasan tanaman rambutan terdapat di Kecamatan Parigi, Kusambi, Sawerigadi dan Kabawo; kawasan tanaman langsat terdapat di Kecamatan Tongkuno, Kusambi dan Maligano; dan kawasan tanaman pepaya, pisang, nenas, nangka, kedondong, jambu biji dan jambu air terdapat di Kecamatan Napabalano, Parigi, Maligano, Tongkuno, Lohia, Kusambi, Sawerigadi dan Kabawo.

(4)

Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas : a. tanaman perkebunan rakyat eksisting dengan komoditi antara lain jambu mete, kakao, kelapa, kopi, kemiri, kapuk dan lada yang terdapat di setiap kecamatan; dan b. rencana perkebunan Tebu.

(5)

Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas : a. ternak besar terdiri atas : 1. ternak Sapi terdiri atas : a) ternak sapi eksisting terdapat di setiap kecamatan; dan b) rencana kawasan ternak sapi potong. 2. ternak Kerbau; dan 3. kawasan ternak Kuda di Kecamatan Lawa. b. ternak kecil terdiri atas : 1. ternak Kambing eksisting terdapat di setiap kecamatan; dan 2. ternak Babi eksisting terdapat di Kecamatan Tongkuno, Parigi, Kabangka, Kontu Kowuna, Tiworo Kepulauan, Tiworo Tengah, Sawerigadi dan Wakorumba Selatan. c. ternak unggas terdapat di setiap kecamatan dengan komoditi ternak meliputi ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras pedaging/ayam potong dan itik.

(6)

Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direncanakan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terdiri atas lahan beririgasi, lahan tidak beririgasi dan lahan cadangan pertanian, selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna. Paragraf 3 Kawasan Peruntukan Perikanan Pasal 26

(1)

Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf c, terdiri atas : a. kawasan peruntukan perikanan tangkap; b. kawasan peruntukan budidaya perikanan;

-32-

c. kawasan minapolitan; dan d. kawasan pulau-pulau kecil. (2)

Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas : a. kawasan peruntukan perikanan tangkap terdapat pada perairan laut di Kecamatan Tongkuno, Parigi, Marobo, Kabawo, Kabangka, Tiworo Kepulauan, Maginti, Tiworo Tengah, Tiworo Selatan, Tiworo Utara, Kusambi, Katobu, Lohia, Duruka, Batalaiworu, Napabalano, Lasalepa, Napano Kusambi, Towea, Wakorumba Selatan, Pasir Putih, Pasi Kolaga, Maligano dan Batukara, dengan kewenangan pengelolaan wilayah laut kabupaten dari 0 (nol) sampai dengan 4 (empat) mil; dan b. sarana dan prasarana perikanan tangkap yaitu Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) sekaligus berfungsi sebagai Tempat Pelelangan Ikan (TPI) meliputi : 1. PPI Laino di Kecamatan Batalaiworu; 2. PPI Tampo di Kecamatan Napabalano; 3. PPI Tondasi di Kecamatan Tiworo Utara; 4. PPI Wadolau di Kecamatan Marobo; 5. PPI Oempu di Kecamatan Tongkuno; dan 6. PPI Maligano di Kecamatan Maligano.

(3)

Kawasan peruntukan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas : a. budidaya perikanan air laut dengan komoditi terdiri atas: 1. Rumput Laut terdapat di Kecamatan Towea, Pasi Kolaga, Marobo, Kusambi, Wakorumba Selatan, Pasir Putih, Kabangka, Kabawo, Maginti, Tongkuno, Lohia, Napabalano, Tiworo Utara, Duruka, Napano Kusambi, Batukara, Tiworo Kepulauan, Lasalepa, Maligano, Tiworo Tengah, Batalaiworu dan Katobu; dan 2. Kepiting terdapat di Kecamatan Tiworo Utara, Marobo, Maginti, Kabawo, Kabangka, Tiworo Kepulauan, Kusambi, Duruka, Towea dan Maligano; 3. Udang terdapat di Kecamatan Kabawo, Maginti, Parigi, Tiworo Tengah, Tiworo Kepulauan, Kabangka, Marobo, Tiworo Utara, Maligano, Wakorumba Selatan, Napano Kusambi, Kusambi, Batukara dan Pasi Kolaga; dan 4. Kerang terdapat di Kecamatan Towea, Tiworo Utara, Maginti, dan Lohia. b. budidaya perikanan air payau yaitu tambak terdapat di Kecamatan Parigi, Kabangka, Maligano, Napano Kusambi, Kusambi, Napabalano, Maginti, Tiworo Kepulauan, Wakorumba Selatan, Kabawo, Marobo, Tiworo Tengah, Tiworo Selatan, Batukara, Batalaiworu, Lasalepa, Katobu, Lohia, Duruka, Towea, Pasir Putih dan Pasi Kolaga; c. budidaya perikanan air tawar yaitu kolam di Kecamatan Lawa, Barangka, Sawerigadi, Parigi, Kabangka dan Maligano.

-33-

(4)

Kawasan minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan rencana kawasan minapolitan kabupaten berpusat di Desa Tondasi Kecamatan Tiworo Utara dengan wilayah pendukung meliputi Kecamatan Towea, Napabalano, Napanokusambi, Kusambi, Tiworo Kepulauan, Tiworo Tengah, Kabawo, Maginti, Kabangka, Parigi dan Marobo.

(5)

Kawasan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) pulau terdiri atas: a. pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni meliputi Pulau Lambunobanggai, Pulau Labangkele, Pulau Mataradu, Pulau Wabunolaa Kema, Pulau Wause, Pulau Mangulu, Pulau Manghulo, Pulau Wabunolaa Suana, Pulau Ghomenokuku, Pulau Ruarua, Pulau Liwutobari, Pulau Tinondo, Pulau Ghodo Dalam, Pulau Ghodo Luar, Pulau Liwuwandala Besar, Pulau Liwuwandala Sedang, Pulau Liwuwandala Kecil, Pulau Rengku Luar, Pulau Rengku Kecil, Pulau Rengku Dalam, Pulau Napabale, Pulau Napabale Selatan, Pulau Napabale Utara, Pulau Napabale Tengah, Pulau Mongkelunobatukolaso, Pulau Mongkelu Utara, Pulau Mongkelu Selatan, Pulau Sangialanologhia, Pulau Kabarigau, Pulau Tambiundalo, Pulau Barigau Timur, Pulau Barigau Tengah, Pulau Barigau Barat, Pulau Barigau Selatan, Pulau Barigau Utara, Pulau Matanolatu Utara, Pulau Matanolatu Selatan, Pulau Kodadarano Barat, Pulau Kodadarano Timur, Pulau Kodadarano Tengah, Pulau Wasulewe, Pulau Wapuane Luar, Pulau Wapuane Dalam, Pulau Wapuane Luar, Pulau Lawulandi Besar, Pulau Lawulandi Kecil, Pulau Wandolola, Pulau Motongkano, Pulau Bonemewanta, Pulau Bembulo Besar, Pulau Bembulo Kecil, Pulau Rokaru, Pulau Djongkere Besar, Pulau Djongkere Kecil, Pulau Liambawo Besar, Pulau Liambawo Sedang, Pulau Liambawo Kecil, Pulau Batumandera Barat, Pulau Batumandera Timur, Pulau Kasasi Besar, Pulau Kasasi Kecil, Pulau Tampunomeleura, Pulau Lapandulangi, Pulau Lemo, Pulau Labokeo, Pulau Labokeo Kecil, Pulau Sampalu Besar, Pulau Sampalu Kecil, Pulau Ghilei, Pulau Nanasi Utara, Pulau Nanasi Selatan, Pulau Mataghontoghe Utara, Pulau Mataghontoghe Timur, Pulau Mataghontoghe Selatan, Pulau Mataghontoghe Barat, Pulau Kolowa Barat, Pulau Kolowa Timur, Pulau Moteterano Utara, Pulau Moteterano Selatan, Pulau Moteterano Tengah, Pulau Moteterano Barat, Pulau Moteterano Timur, Pulau Wakata Utara, Pulau Wakata Selatan, Pulau Wakata Tengah, Pulau Wakata Barat, Pulau Wakata Timur, Pulau Lima Ise, Pulau Lima Rua, Pulau Lima Tolu, Pulau Lima Pa, Pulau Lima Dima, Pulau Lasaido Besar, Pulau Lasaido Kecil, Pulau Lagili Besar, Pulau Lagili Kecil, Pulau Ghole, Pulau Bakuku, Pulau Laowakainseghonu, Pulau Munante, Pulau Munante Kecil, Pulau Bangkomalampe, Pulau Belanbelan Besar, Pulau Belanbelan Kecil, Pulau Maloang Kecil, Pulau Simuang, Pulau Bungintaburi,

-34-

Pulau Rangku, Pulau Kayuangin Tengah, Pulau Kayuangin Utara, Pulau Latoa, Pulau Lumuna Besar, Pulau Masalokaan, Pulau Pasipibangkawang, Pulau Ransaweta, Pulau Wansaringan, Pulau Kabenta, Pulau Kalekalei Luar, Pulau Kalekalei Tengah, Pulau Laiworu Utara, Pulau Laiworu Tengah, Pulau Laiworu Selatan, Pulau Sangia Buri, Pulau Ghoghombio Utara, Pulau Ghoghombio Selatan, Pulau Laokusi, Pulau Limamadawa Utara, Pulau Limamadawa Tengah, Pulau Limamadawa Selatan, Pulau Teluktongkuno Utara, Pulau Teluktongkuno Utara Dalam, Pulau Teluktongkuno Tengah, Pulau Teluktongkuno Barat, Pulau Teluktongkuno Timur, Pulau Teluktongkuno Selatan, Pulau Ghodo Utara, Pulau Ghodo Tengah, Pulau Ghodo Selatan, Pulau Liwutobari, Pulau Lambubangkai, Pulau Wause, Pulau Mbangkele Utara, Pulau Mbangkele Selatan, Pulau Wabanulakema, Pulau Bembulo Utara, Pulau Bembulo Selatan, Pulau Rukaru Besar, Pulau Rukaru Kecil, Pulau Djongkere, Pulau Lemo, Pulau Sampalu Utara, Pulau Sampalu Selatan, Pulau Laowakainseghonu, Pulau Kabarigau, Pulau Lamanukia Utara, Pulau Lamanukia Tengah, Pulau Lamanukia Selatan, Pulau Lagili Besar, Pulau Lagili Kecil dan Pulau Kontumodea; dan b. pulau-pulau kecil berpenghuni meliputi Pulau Tobea Besar, Pulau Bontubontu Timur, Pulau Bontubontu Barat, Pulau Tobea Kecil, Pulau Bakealu, Pulau Kogholifano, Pulau Balu, Pulau Bero, Pulau Maloang, Pulau Sanggaleang, Pulau Santigi, Pulau Tasipi, Pulau Tiga, Pulau Bangko, Pulau Gala, Pulau Gala Kecil, Pulau Maginti, Pulau Pasipadanga, Pulau Pasimadiki, Pulau Taboang, Pulau Indo, Pulau Katela, Pulau Kayuangin, Pulau Mandike dan Pulau Pasikuta. (6)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Muna. Paragraf 4 Kawasan Peruntukan Pertambangan Pasal 27

(1)

Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf d, merupakan rencana WP terdiri atas : a. Wilayah Usaha Pertambangan (WUP); b. Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR); dan c. Wilayah Pencadangan Negara (WPN).

(2)

WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan seluas 57.828 (lima puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh delapan) hektar dengan komoditi tambang terdiri atas : a. mineral logam terdiri atas : 1. Nikel terdapat di Kecamatan Wakorumba Selatan, Maligano dan Batukara; dan

-35-

2. Bijih besi, emas dan mangan terdapat di Kecamatan Duruka, Tongkuno, Kabawo, Wadaga, Kontunaga dan Lohia. b. mineral bukan logam terdiri atas: 1. Batu Gamping terdapat di Kecamatan Duruka, Kontunaga, Lawa, Tongkuno Selatan, Tongkuno, Lohia, Kabawo dan Parigi; dan 2. Dolomit terdapat di Kecamatan Parigi, Lawa, Duruka, Kontunaga, Lohia, Watopute dan Sawerigadi. c. Batuan terdiri atas : 1. Tanah Liat terdapat di Kecamatan Batalaiworu, Kusambi, Lasalepa, Parigi, Watopute, Pasir Putih, Barangka, Kabawo, Tiworo Kepulauan, Napabalano, Tongkuno, Napanokusambi, Marobo dan Bone; 2. Pasir Kwarsa terdapat di Kecamatan Maginti, Tiworo Tengah dan Kecamatan Tiworo Kepulauan yaitu di Desa Wanseriwu dan Santiri; dan 3. tanah urug terdapat di setiap kecamatan. d. Batubara berupa Aspal terdapat di Kecamatan Maligano, Batukara, Wakorumba Selatan, Pasir Putih dan Pasikolaga. (3)

WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan pada lokasi dilakukannya kegiatan tambang rakyat yang memenuhi kriteria dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan komoditas tambang terdiri atas : a. Sirtu terdapat di Kecamatan Maligano, Batukara, Pasikolaga, Lasalepa, Lohia, Kontunaga dan Duruka; b. Batu Gamping dan Batu Kapur terdapat di Kecamatan Lawa, Duruka, Kontunaga dan Lohia; c. Batu gunung terdapat di setiap kecamatan; dan d. Tanah Liat terdapat di Batalaiworu, Kusambi, Lasalepa, Parigi, Watopute, Pasir Putih, Barangka, Kabawo, Tiworo Kepulauan, Napabalano, Tongkuno, Napanokusambi, Marobo dan Bone.

(4)

WPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan pada kawasan hutan lindung di Kecamatan Wakorumba Selatan dan Maligano dengan cadangan tambang berupa aspal dan nikel. Paragraf 5 Kawasan Peruntukan Industri

(1)

(2)

Pasal 28 Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf e, terdiri atas : a. kawasan peruntukan industri besar; dan b. kawasan peruntukan industri mikro, kecil dan menengah Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kawasan industri terdiri atas: a. kawasan industri pengolahan hasil pertambangan yaitu rencana pabrik semen di Kecamatan Lohia dan Tongkuno; dan

-36-

b. kawasan industri pengolahan hasil perkebunan yaitu rencana pabrik gula di Kecamatan Kusambi. (3)

Kawasan peruntukan industri mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. industri pengolahan hasil pertanian tanaman pangan eksisting terdiri atas: 1. industri pengolahan jagung dan kacang tanah terdapat di Kecamatan Kusambi dan Katobu; 2. industri pengolahan padi di Kecamatan Tiworo Kepulauan, Kabawo, Tiworo Selatan dan Parigi; dan 3. industri pengolahan kacang kedelai yaitu pembuatan tempe dan tahu di Kecamatan Batalaiworu. b. industri pengolahan hasil tanaman hortikultura dan perkebunan eksisting terdiri atas : 1. industri pengolahan kelapa yaitu pembuatan kopra dan minyak mentah kelapa terdapat di Kecamatan Tongkuno Selatan, Batalaiworu, Maligano, Wakorumba Selatan dan Pasir Putih; 2. industri pengolahan jambu mete terdapat di Kecamatan Tongkuno, Kontunaga, Kabawo, Kabangka, Maligano, Lawa dan Tongkuno Selatan; 3. industri pengolahan Gula Aren di Kecamatan Tiworo Selatan dan Tiworo Tengah; 4. industri minyak atsiri yaitu pembuatan minyak nilam terdapat di Kecamatan Kabangka, Kusambi dan Maginti; dan 5. industri pengolahan kopi. c. industri pengolahan hasil laut terdiri atas : 1. industri pengolahan rumput laut di Kecamatan Tiworo; 2. industri pengolahan ikan di Kecamatan Napabalano, Towea, Parigi, Marobo, Tiworo Utara dan Maginti; 3. industri pengolahan Kepiting di Kecamatan Tiworo Utara dan Marobo; dan 4. industri pembuatan garam eksisting terdapat di Kecamatan Batalaiworu, Tiworo Kepulauan, Napabalano dan Lasalepa. d. industri pemanfaatan hasil kehutanan eksisting terdiri atas : 1. pengolahan rotan yaitu pembuatan rotan goreng terdapat di Kecamatan Katobu, Maligano dan Wakorumba Selatan; 2. pengolahan kayu jati terdapat di Kecamatan Pasir Putih, Kontunaga, Kusambi, Lasalepa dan Watopute; 3. penggergajian kayu terdapat di Kecamatan Sawerigadi, Kusambi, Lasalepa dan Watopute; 4. pembuatan mebel kayu terdapat di Kecamatan Duruka, Batalaiworu, Pasikolaga, Tongkuno, Lasalepa, Kabangka, Katobu, Kusambi, Barangka, Watopute, Kontunaga, Wadaga, Parigi, Tiworo Kepulauan, Napabalano, Bone, Wakorumba, Lawa, Tongkuno Selatan dan Napano Kusambi; 5. kerajinan gembol di Kecamatan Napano Kusambi dan Napabalono;

-37-

6. industri pembuatan anyaman terdapat di Kecamatan Lohia dan Batalaiworu; dan 7. industri air minum kemasan terdapat di Kecamatan Kabangka, Katobu dan Batalaiworu. e. industri pengolahan hasil pertambangan eksisting terdiri atas: 1. pengolahan batu pecah (split); 2. industri pengolahan pasir dan kerikil terdiri atas : a) pengolahan/pengambilan pasir dan kerikil; b) pembuatan paving block di Kecamatan Katobu; dan c) pembuatan batako, cincin sumur/gorong-gorong dan aneka ubin. 3. industri pengolahan tanah liat yaitu pembuatan batu bata merah dan gerabah terdapat di Kecamatan Batalaiworu, Kusambi, Lasalepa, Pasir Putih, Barangka, Watopute dan Parigi; dan 4. pengolahan batu kapur. f. industri pengolahan hasil peternakan terdiri atas: 1. industri penggilingan daging eksisting terdapat di Kecamatan Katobu; 2. industri ternak unggas eksisting terdapat di setiap kecamatan; 3. rencana industri ternak sapi potong. Paragraf 6 Kawasan Peruntukan Pariwisata Pasal 29 (1)

Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf f, terdiri atas : a. kawasan peruntukan pariwisata alam laut/bahari; b. kawasan peruntukan pariwisata alam pegunungan/hutan; c. kawasan peruntukan pariwisata sejarah dan budaya; dan d. kawasan wisata buatan.

(2)

Kawasan peruntukan pariwisata alam laut/bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas : a. wisata alam laut pada Selat Tiworo di Kecamatan Tiworo Kepulauan; b. Pulau Munante di Kecamatan Pasir Putih; dan c. Pantai Walengkabola di Teluk Matanue Desa Oempu Kecamatan Tongkuno. Kawasan peruntukan pariwisata alam pegunungan/hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas : a. Permandian Danau Napabale di Kecamatan Lohia; b. Permandian Mata Air Kamonu di Desa Oempu Kecamatan Tongkuno; c. Permandian Mata Air Fotuno Rete di Desa Wakumoro Kecamatan Parigi; d. Permandian Mata Air Jompi di Kecamatan Katobu; dan

(3)

-38-

e. Permandian Air Terjun Kalima-lima di Kecamatan Batukara. (4)

Kawasan peruntukan pariwisata sejarah dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas : a. wisata sejarah dan budaya pada kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; b. kehidupan adat, tradisi masyarakat dan aktifitas budaya yang khas serta kesenian terdiri atas : 1. atraksi Perkelahian Kuda di Kecamatan Lawa; 2. pesta adat; 3. pesta panen; dan 4. atraksi tarian dan musik tradisional pada setiap pesta adat dan pesta panen.

(5)

Kawasan wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas : a. Pantai Kota Raha di Kecamatan Katobu; b. Gedung Olah Raga (GOR) di Kecamatan Katobu; c. Alun-Alun Kota Raha di Kecamatan Katobu; dan d. Stadion Merdeka di Kecamatan Katobu. Paragraf 7 Kawasan Peruntukan Permukiman Pasal 30

(1)

Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf g, terdiri atas : a. kawasan peruntukan permukiman perdesaan; dan b. kawasan peruntukan permukiman perkotaan.

(2)

Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. permukiman perdesaan tersebar di setiap kawasan perdesaan; b. permukiman transmigrasi yaitu permukiman eks transmigrasi terdiri atas : 1. permukiman transmigrasi SP 3 dan Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) Waturempe yang terdapat di Kecamatan Tiworo Kepulauan; 2. permukiman transmigrasi SP 1, SP 2, SP 4 dan SP 5 yang terdapat di Kecamatan Tiworo Tengah; 3. permukiman Transmigrasi SP 9 A dan SP 9 B yang terdapat di Kecamatan Tiworo Selatan; 4. Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Tondasi dan TSM Labukolo yang terdapat di Kecamatan Tiworo Utara; 5. UPT Lawada, Nihi 1 dan Nihi 2 yang terdapat di Kecamatan Sawerigadi; 6. permukiman transmigrasi SP A Wakobalu Agung, SP B Sarimulyo dan SP C Wansugi serta UPT Oensuli yang terdapat di Kecamatan Kabangka; 7. TSM Lembo di Kecamatan Kontukowuna;

-39-

(3)

8. TSM Matombura, Bone Tondo I dan Bone Tondo 2 yang terdapat di Kecamatan Bone; 9. Transmigrasi Umum (TU) Langkoroni di Kecamatan Maligano; 10. TU Pohorua di Kecamatan Maligano seluas 661,80 (enam ratus enam puluh satu koma delapan puluh) hektar; dan 11. TU Labunia di Kecamatan Wakorumba Selatan. c. permukiman pantai yaitu Perkampungan Bajo yang terdapat di Desa Lagasa Kecamatan Duruka, Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu, Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu, dan Desa Maginti Kecamatan Maginti. Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas : a. permukiman perkotaan eksisting terdapat di kawasan perkotaan Raha; dan b. rencana permukiman perkotaan di setiap ibukota kecamatan. Paragraf 8 Kawasan Peruntukan Lainnya Pasal 31

(1)

Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf h, terdiri atas : a. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan; dan b. kawasan peruntukan perkantoran pemerintahan.

(2)

Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas : a. Komando Distrik Militer (KODIM) 1416 di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Batalaiworu; b. Komando Rayon Militer (KORAMIL) terdiri atas : 1. KORAMIL 1416 - 1 Katobu di Kelurahan Raha III Kecamatan Katobu; 2. KORAMIL 1416 - 2 Kambara di Kecamatan Tiworo Kepulauan; 3. KORAMIL 1416 - 3 Tongkuno di Kecamatan Tongkuno; 4. KORAMIL 1416 - 4 Maligano di Kecamatan Maligano; 5. KORAMIL 1416 - 5 Kabawo di Kecamatan Kabawo; 6. KORAMIL 1416 - 6 Lawa di Kecamatan Lawa; dan 7. KORAMIL 1416 - 7 Tampo di Kecamatan Napabalano. c. Kepolisian Sektor (POLSEK) terdiri atas : 1. POLSEK eksisting terdapat di Kecamatan Katobu, Tampo di Kecamatan Napabalano, Kusambi, Lawa, Kabawo, Parigi, Tongkuno, Sawerigadi, Kabangka, Tiworo Kepulauan, Tiworo Tengah, Kontunaga, Pure, Maligano dan Polsek Kawasan Pelabuhan Raha; dan 2. rencana POLSEK di setiap kecamatan.

(3)

Kawasan peruntukan perkantoran pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu kawasan perkantoran pemerintahan kabupaten di Kecamatan Batalaiworu yang terpusat di Kelurahan Laiworu.

-40-

Pasal 32 (1)

Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lain selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 31 dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

(2)

Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari badan atau pejabat yang tugasnya mengkoordinasikan penataan ruang di daerah.

BAB V PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN Pasal 33 (1)

Kawasan strategis di daerah terdiri atas : a. kawasan strategis provinsi; dan b. kawasan strategis kabupaten.

(2)

Rencana kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) yang tercantum dalam Lampiran XVII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 34

Kawasan strategis provinsi di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a, merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri atas : a. kawasan industri semen; dan b. kawasan pabrik gula di Kecamatan Kusambi. Pasal 35 (1)

Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b, terdiri atas : a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan b. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan.

(2)

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. kawasan minapolitan berpusat di Desa Tondasi Kecamatan Tiworo Utara; b. kawasan agropolitan pertanian tanaman pangan di Kecamatan Kabangka; dan c. kawasan strategis industri pertambangan semen di Kecamatan Lohia dan Tongkuno.

-41-

(3)

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Taman Wisata Alam Laut Selat Tiworo di Kecamatan Tiworo Kepulauan.

(4)

Rincian kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 36

(1)

Untuk operasionalisasi RTRWK Muna disusun Rencana Rinci Tata Ruang berupa RDTR dan RTR Kawasan Strategis Kabupaten.

(2)

Rencana Rinci Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG Pasal 37

(1)

Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.

(2)

Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.

(3)

Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 38

(1)

Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2)

Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan kerjasama pendanaan.

(3)

Kerjasama pendanaan dilaksanakan peraturan perundang-undangan.

-42-

sesuai

dengan

ketentuan

BAB VII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Bagian Kesatu Umum Pasal 39 (1)

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

(2)

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas : a. ketentuan umum peraturan zonasi; b. ketentuan perizinan; c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan d. ketentuan sanksi. Bagian Kedua Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pasal 40

(1)

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a, digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.

(2)

Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai : a. jenis kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat dan tidak diperbolehkan; b. intensitas pemanfaatan ruang; c. prasarana dan sarana minimum; dan d. ketentuan lain yang dibutuhkan.

(3)

Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas : a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung; b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem prasarana nasional dan wilayah terdiri atas : 1. kawasan sekitar prasarana transportasi; 2. kawasan sekitar prasarana energi; 3. kawasan sekitar prasarana telekomunikasi; 4. kawasan sekitar prasarana sumberdaya air; dan 5. kawasan sekitar prasarana pengelolaan lingkungan.

(4)

Ketentuan umum peraturan zonasi dijabarkan lebih lanjut di dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

-43-

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan Pasal 41 (1)

Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b, merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang dengan mengacu pada rencana tata ruang dan peraturan zonasi.

(2)

Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.

(3)

Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 42

(1)

Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), terdiri atas : a. izin prinsip; b. izin lokasi; c. izin penggunaan pemanfaatan tanah; d. izin mendirikan bangunan; dan e. izin lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(2)

Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif Paragraf 1 Umum Pasal 43

(1)

Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c, merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.

(2)

Insentif dapat diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang didorong pengembangannya.

(3)

Disinsentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya. Paragraf 2 Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif

(1)

Pasal 44 Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dapat berupa insentif fiskal dan/atau insentif non fiskal.

(2)

Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

-44-

a. pemberian keringanan pajak; dan/atau b. pengurangan retribusi. (3)

Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. pemberian kompensasi; b. subsidi silang; c. kemudahan perizinan; d. imbalan; e. sewa ruang; f. urun saham; g. penyediaan prasarana dan sarana; h. penghargaan; dan/atau i. publikasi atau promosi. Pasal 45

(1)

Insentif dari pemerintah daerah kepada masyarakat umum dapat berupa : a. pemberian keringanan pajak; b. pemberian kompensasi; c. pengurangan retribusi; d. imbalan; e. sewa ruang; f. urun saham; g. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau h. kemudahan perizinan.

(2)

Mekanisme pemberian insentif yang berasal dari pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

(3)

Pengaturan mekanisme pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan. Paragraf 3 Bentuk dan Tata Cara Pemberian Disinsentif Pasal 46

(1)

Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) dapat berupa disinsentif fiskal dan/atau disinsentif non fiskal.

(2)

Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengenaan pajak yang tinggi.

(3)

Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. kewajiban memberi kompensasi; b. pensyaratan khusus dalam perizinan; c. kewajiban memberi imbalan; dan/atau d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

-45-

Pasal 47 (1)

Disinsentif dari pemerintah daerah kepada masyarakat umum dapat berupa: a. kewajiban memberi kompensasi; b. pensyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah; c. kewajiban memberi imbalan; d. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau e. pensyaratan khusus dalam perizinan.

(2)

Mekanisme pemberian disinsentif yang berasal dari pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

(3)

Pengaturan mekanisme pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kelima Ketentuan Sanksi Pasal 48

(1)

Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf d, merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi istratif kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran di bidang penataan ruang.

(2)

Pelanggaran di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau d. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum. Sanksi istratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa : a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan; c. penghentian sementara pelayanan umum; d. penutupan lokasi; e. pencabutan izin; f. pembatalan izin; g. pembongkaran bangunan; h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau i. denda istratif.

(3)

Pasal 49 (1)

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a, meliputi : -46-

a. memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya; b. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan/atau c. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya. (2)

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b, meliputi : a. tidak menindaklanjuti izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan; dan/atau b. memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang.

(3)

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf c, meliputi : a. melanggar batas sempadan yang telah ditentukan; b. melanggar ketentuan koefisien lantai bangunan yang telah ditentukan; c. melanggar ketentuan koefisien dasar bangunan dan koefisien dasar hijau; d. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan; e. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan; dan/atau f. tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam izin pemanfaatan ruang.

(4)

Menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf d, meliputi: a. menutup akses ke pesisir pantai, sungai, danau, situ dan sumberdaya alam serta prasarana publik; b. menutup akses terhadap sumber air; c. menutup akses terhadap taman dan ruang terbuka hijau; d. menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki; e. menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan/atau f. menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang. Pasal 50

Tata cara pengenaan sanksi istratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. Pasal 51 Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

-47-

BAB VIII KELEMBAGAAN Pasal 52 (1)

Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antarsektor/antardaerah bidang penataan ruang, dibentuk BKPRD.

(2)

Tugas, susunan organisasi dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan penataan ruang mengacu pada peraturan perundang-undangan. BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG Bagian Kesatu Hak Masyarakat Pasal 53

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak: a. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah, rencana tata ruang kawasan, rencana rinci tata ruang kawasan termasuk tata letak dan tata bangunan; c. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang; d. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang; e. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya; f. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian. Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat Pasal 54 Dalam kegiatan penataan ruang daerah, setiap orang wajib: a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

-48-

b.

c. d. e. f.

berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; berperan serta dalam memelihara kualitas ruang; memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang; mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum. Pasal 55

(1)

Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu dan aturanaturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2)

Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang. Bagian Ketiga Peran Masyarakat Pasal 56

Peran masyarakat dalam penataan ruang daerah dilakukan pada tahap : a. perencanaan tata ruang; b. pemanfaatan ruang; dan c. pengendalian pemanfaatan ruang. Pasal 57 Bentuk peran masyarakat pada tahap perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, dapat berupa : a. memberikan masukan mengenai : 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang; 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan; 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan; 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau 5. penetapan rencana tata ruang. b. melakukan kerjasama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang. Pasal 58 Bentuk peran masyarakat pada tahap pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, dapat berupa:

-49-

a. b. c. d.

e.

f.

memberikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang; bekerjasama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang; memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumberdaya alam; dan kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 59

Bentuk peran masyarakat pada tahap pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c, dapat berupa: a. memberikan masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi; b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; c. melaporkan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Pasal 60 (1)

Peran masyarakat berupa masukan dan/atau keberatan di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.

(2)

Masukan dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Bupati.

(3)

Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penataan ruang.

(4)

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasal 61

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

-50-

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 62 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku : a. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan dan sesuai dengan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai jangka waktu masa izin pemanfaatan berakhir; b.

izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan : 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, maka izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan dan pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Daerah ini; 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, maka dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.

c.

setiap pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Peraturan Daerah ini, maka akan dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan. BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 63

(1)

Jangka waktu RTRWK Muna adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(2)

Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRWK dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(3)

Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan perubahan kebijakan provinsi yang mempengaruhi penataan ruang wilayah kabupaten dan/atau terdapat dinamika pembangunan kabupaten.

(4)

Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muna Tahun 2014 - 2034 dilengkapi dengan Buku Rencana dan Album Peta dengan skala minimal 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

-51-

(5)

Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian wilayah kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, Rencana dan Album Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil kesepakatan Menteri Kehutanan. Pasal 64

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 20 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 1999), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 65 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna. Ditetapkan di Raha pada tanggal

2014

BUPATI MUNA,

H. L.M. BAHARUDDIN

Diundangkan di Raha pada tanggal 5 Januari

2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA,

NURDIN PAMONE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2014 NOMOR .............

-52-