Peran Dan Fungsi Dsn 2l5w1l

A. Peran dan Fungsi DSN Posisi kelembagaan DSN-MUI dalam struktur MUI sangatlah penting, hal ini guna meningkatkan kinerja bank syariah dalam meningkatkan inovasi produk-produk bank syariah. Dewan Syariah Nasional juga melakukan pengawasan terhadap setiap lembaga keuangan yang menggunakan sistem syariah dengan menempatkan Dewan Pengawas Syariah di setiap lembaga tersebut. Dewan Syariah Nasional (DSN) dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam rangka efesiensi koordinasi ulama guna menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi atau keuangan. Di samping itu, DSN diharapkan berfungsi sebagai pendorong terwujudnya penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi. Oleh karena itu, DSN berperan serta secara proaktif dalam menanggapi dan mengantisipasi perkembangan ekonomi dan keuangan syariah Dua fungsi utama DSN-MUI yaitu,mengelurkan peraturan berupa fatwa dan juga mengawasi berjalannya pelaksaan prinsip syariah pada setiap lembaga keuangan syariah di Indonesia, disamping itu DSN-MUI turut aktif dalam pengembangan nilai-nilai syariah dalam berbagai kegiatan ekonomi

B. Tugas dan Wewenang DSN Kewenangan ulama dalam menetapkan dan mengawasi pelaksanaan hukum perbankan syariah berada di bawah koordinasi Dewan Syariah Nasional majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dalam Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-407/MUI/IV/2016 Tentang Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dijelaskan mengenai tugas dan wewenang DSN MUI diantaranya: DSN-MUI mempunyai tugas: 1) Menetapkan fatwa atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa LKS, LBS, dan LPS lainnya; 2) Mengawasi penerapan fatwa melalui DPS di LKS, LBS, dan LPS lainnya;

3) Membuat Pedoman Implementasi Fatwa untuk lebih menjabarkan fatwa tertentu

agar

tidak

menimbulkan

multi

penafsiran

pada

saat

diimplementasikan di LKS, LBS, dan LPS lainnya; 4) Mengeluarkan Surat Edaran (Ta’limat) kepada LKS, LBS, dan LPS lainnya; 5) Memberikan rekomendasi calon anggota dan/atau mencabut rekomendasi anggota DPS pada LKS, LBS, dan LPS lainnya; 6) Memberikan Rekomendasi Calon ASPM dan/atau mencabut Rekomendasi ASPM; 7) Menerbitkan Pernyataan Kesesuaian Syariah atau Keselarasan Syariah bagi produk dan ketentuan yang diterbitkan oleh Otoritas terkait; 8) Menerbitkan Pernyataan Kesesuaian Syariah atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa di LKS, LBS, dan LPS lainnya; 9) Menerbitkan Sertifikat Kesesuaian Syariah bagi LBS dan LPS lainnya yang memerlukan; 10) Menyelenggarakan Program Sertifikasi Keahlian Syariah bagi LKS, LBS, dan LPS lainnya; 11) Melakukan sosialisasi dan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah; dan 12) Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya. DSN-MUI mempunyai wewenang: 1) Memberikan peringatan kepada LKS, LBS, dan LPS lainnya untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang diterbitkan oleh DSN-MUI; 2) Merekomendasikan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan; 3) Membekukan dan/atau membatalkan sertifikat Syariah bagi LKS, LBS, dan LPS lainnya yang melakukan pelanggaran; 4) Menyetujui atau menolak permohonan LKS, LBS, dan LPS lainnya mengenai usul penggantian dan/atau pemberhentian DPS pada lembaga yang bersangkutan;

5) Merekomendasikan kepada pihak terkait untuk menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah; 6) Menjalin kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri untuk menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah.

Review Jurnal: A. Metode Penelitian Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normative. Penelitian yuridis normative yaitu penelitian yang berdasarkan pada studi pustaka dan penelitian lapangan agar memperoleh data sekunder dibidang hukum dan juga untuk melengkapi data yang diperoleh dari kepustakaan. Studi pustaka dilakukan oleh peneliti agar dapat menggali dan mengkaji secara mendalam data – data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder yang digunakan antara lain, peraturan perundang – undangan, buku, majalah, Koran, dsb. Penelitian lapangan dilakukan untuk mendukung data sekunder serta untuk mengimplementasi peraturan perundang – undangan dalam praktik. Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara dengan Kanny Hidaya, S.E., M.A. selaku wakil sekretaris Badan Pelaksana Harian – Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. Narasumber kedua yaitu Bambang Himawan, S.E selaku analisis bank senior, Tim pengaturan perbankan syariah, direktorat perbankan syariah bank Indonesia.

Daftar Pustaka: Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-407/MUI/IV/2016 Tentang Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Abdul Hadi, Imam. Kedudukan Dan Wewenang Lembaga Fatwa (DSN-MUI) Pada Bank Syariah. 2011. Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 1, No. 2 Khotibul Umam. Legalisasi Fikih Ekonomi Perbankan: Sinkronisasi Peran Dewan Syariah Nasional Dan Komite Perbankan Syariah. 2012. Mimbar Hukum Vol. 24, No. 2 Iswanto, Bambang. Peran Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, Badan Wakaf Indonesia dan Baznas dalam Pengembangan Produk Hukum Ekonomi Islam di Indonesia. 2016. IQTISHADIA Vol. 9, No. 2