Pengantar Ilmu Politik 1m1z2c

Pengantar Ilmu Politik Pengertian Politik Politik sendiri sebenarnya berasal dari berbagai bahasa di dunia, yaitu seperti bahasa Belanda politiek dan bahasa Inggris politics, yang masing-masing sebenarnya masih bersumber dari bahasa Yunani (politika - yang berhubungan dengan negara) dengan akar katanya (polites - warga negara) dan (polis - negara kota). Secara etimologi kata "politik" masih berhubungan dengan polisi, kebijakan. Kata "politis" berarti hal-hal yang berhubungan dengan politik. Kata "politisi" berarti orang-orang yang menekuni hal politik. Berikut adalah pengertian politik menurut para Ahli: 1. Aristoteles Usaha yang ditempuh oleh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. 1. Prof. Meriam Budhiarjo pengertian politik adalah macam-macam kegiatan yang menyangkut penentuan tujuantujuan dan pelaksanaan tujuan itu. Pengertian politik 2.

Johan Kaspar Bluntchli Ilmu politik memerhatikan masalah kenagaraan yang mencakup paham, situasi, dan

kondisi negara yang bersifat penting. 3.

Joice Mitchel Politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijaksanaan umum

untuk masyarakat seluruhnya. 4.

Hans Kelsen Dia mengatakan bahwa politik mempunyai dua arti, yaitu sebagai berikut.

a. Politik sebagai etik, yakni berkenaan dengan tujuan manusia atau individu agar tetap hidup secara sempurna. b. Politik sebagai teknik, yakni berkenaan dengan cara (teknik) manusia atau individu untuk mencapai tujuan. 5. Roger F. Soltau Bermacam-macam kegiatan yang menyangkut penentuan tujuan-tujuan dan pelaksanaan tujuan itu. Menurutnya politik membuat konsep-konsep pokok tentang negara (state), kekuasaan (power), pengambilan keputusan (decision marking), kebijaksanaan (policy of beleid), dan pembagian (distribution) atau alokasi (allocation). Dari berbagai macam pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa politik merupakan sebuah tahapan dimana untuk membentuk atau membangun posisi-posisi kekuasaan didalam

masyarakat yang berguna sebagai pengambil keputusan-keputusan yang terkait dengan kondisi masyarakat. Politik adalah pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang berwujud proses pembuatan keputusan, terkhusus pada negara. Sejarah Perkembangan Politik Di Yunani Kuno misalnya, pemikiran mengenai negara sudah muncul sudah di mulai pada tahun 450 S., terbukti dalam karya-karya ahli sejarah Herodotus, atau filsuf-filsuf seperti Plato, Aristoteles, dan sebagainya. Di Asia ada beberapa pusat kebudayaan antara lain India dan China. Tulisan dari India seperti Dharmasastra dan Arthasastra. Sedangkan dari china ialah Conficius, Mencius, dan Mazhab Legalists. Di Indonesia karya tulis yang membahas maslah sejarah dan kenegaraan, seperti misalnya Negarakertagama yang ditulis pada masa Majapahit sekitar abad ke-13 dan ke-15 masehi dan Babad Tanah Jawi. Negara-negara benua Eropa seperti Jerman, Austria, dan Perancis bahasan mengenai politik dalam abad ke-18 dan ke-19 banyak dipengaruhi oleh ilmu hukum dan karena itu fokus perhatiaannya adalah negara semata-mata. Perkembangan berbeda terjadi di Amerika. Mula-mula tekanan yuridis seperti yang terdapat di Eropa memengaruhi bahasan masalah politik, akan tetapi lama-lama timbul hasrat yang kuat untuk membebaskan diri dari tekanan yuridis itu,dab lebih mendasarkan diri pada pengumpulan data empiris. Kebetulan perkembangan selanjutnya bersamaan waktunya dengan perkembangan sosiologi dan metodologi dan terminologi ilmu politik. Pesatnya perkembangan ilmu politik sesudah Perang Dunia II disebabkan karena mendapat dorongan kuat dari beberapa badan internasional, terutama UNESCO dan kemudian menghasllkan buku “Contemporary Political Science (1948)”. Ilmu Politik Dalam politik terdapat 3 kelompok yaitu kin group, teritorial group, dan kelompok fungsional. Kin group adalah kelompok kekeluargaan yang di dalamnya tidak terdapat aturan, struktur-strukturnya, sanksi didasarkan pada sanksi adat. Sedangkan teritorial group adalah kelompok yang berdasarkan tempat tinggalnya, sanksi dalam kelompok ini juga didasarkan pada sanksi adat. Selanjutnya kelompok fungsional yaitu kelompok-kelompok dari suatu fungsi-fungsi atau status tertentu. Di dalam kelompok fungsional terdapat syarat-syarat, ikatan-ikatan, terdapat anggaran dasar, dan sanksi atau pelanggaran yang mengikatnya jelas. Dua hal yang tidak dapat dihindari dari politik yaitu kerjasama dan persaingan. Suatu negara membutuhkan seseorang yang bisa mengatur semua orang, mengatasi konflik,

pemenuhan kebutuhan yang disebut dengan pemimpin. Sedangkan tujuan negara itu sendiri untuk memenuhi kebutuhan. Konsep dasar ilmu politik yaitu : 1. Negara 2. Pemerintah 3. Kekuasaan 4. Pembuat keputusan 5. Pembuat kebijakan 6. Negosiasi dan kompromi 7. Pembagian nilai-nilai Bidang Kajian Ilmu Politik Bidang kajian ilmu politik meliputi: 1. Teori Politik yang berisi mengenai definisi-definisi politik, pemerintahan, sistem dan rezim, ideologi-ideologi politik, demokrasi dan negara. 2. Bangsa-bangsa dan Globalisasi berisi mengenai bangsa dan nasionalisme, politik sub nasional dan politik global. 3. Interaksi Politik berisi mengenai ekonomi dan masyarakat, budaya politik dan legitimasi, perwakilan, pemilu dan partisipasi dalam pemilu. Approach To Politics (Pendekatan Politik) Ada beberapa pendekatan dalam politik, yaitu : 

Traditional Approach (Pendekatan Tradisional) adalah pendekatan yang menitik beratkan pada negara atau pada lembaga-lembaga negara. Pendekatan ini bersifat statis atau tetap.



Behavioral Approach (Pendekatan Tingkah Laku) adalah pendekatan yang menitik beratkan pada tingkah laku para pelaku-pelaku politik.



Pendekatan Campuran adalah pendekatan yang melihat ilmu politik dari sisi lembaga negara dan tingkah laku para pelaku politik.



Pendekatan Ekonomi Politik adalah pendekatan yang menganggap politik sebagai pasar. Pendekatan-pendekatan dalam ilmu politik diatas akan membantu pemahaman dalam

berbagai konsep-konsep ilmu politik. Struktur Politik

Struktur politik adalah tata susunan kelembagaan(lembaga dan organisasi) dalam kehidupan politik suatu bangsa dan Negara. Struktur politik terdiri dari : Supra struktur dan Infra struktur. 

Supra struktur politik tingkat pusat ; pemerintah (eksekutif) tingkat pusat ; presiden; PM;dewan menteri ; lembaga tertinggi dan tinggi Negara.



Supra struktur politik tingkat daerah ; Pemda provinsi/ kabupaten ; muspida , DPRD, dll.



Infra struktur politik tingkat pusat ; parpol, kelompok kepentingan, pendapat umum, media massa, kelompok penekan,dll.



Infra struktur politik tingkat daerah ; Dpc parpol , kelompok kepentingan dan kelompok penekan daerah , pendapat umum dan media massa , dll.

Teori Politik Teori politik adalah bahasa sisitematis dan generalisasi dari phenomena politik. Tujuan dari kegiatan politik 1. Cara-cara pencapaian tujuan 2. Kemungkinan-kemungkinan dan kesatuan-kesatuan yang ditimbulkan oleh situasi politik yang tertentu. 3. Kewajiban-kewajiban yang diakibatkan oleh tujuan politik itu Konsep-konsep yang dibahas dalam teori politik mencakup anatara lain : masyarakat, kekuasaan, kedaulatan, hak dan kewajiban, kemerdekaan, lembaga-lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan politik, modernisasi, dan sebagainya. Politik dan istrasi Negara istrasi negara dalam arti sempit dapat diartikan sebagai proses catat mencatat, sedangkan dalam arti luas dapat diartikan sebagai proses kerjasama dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan-tujuan negara. Perbedaan antara politik dan istrasi negara yaitu istrasi negara berhubungan dengan kegiatan kerjasama untuk penyelenggaraan kepentingan umum,terlepas dari penggunaan kekuasaan secara berlebihan. Tahap-tahap penentuan kebijakan : 1. Perumusan masalah 2. Implementasi kebijakan 3. Evaluasi kebijakan. istrasi terdapat dalam implementasi kebijakan. istrasi di bidang penentuan kebijakan Kebijakan merupakan suatu produk hukum dari pemerintah untuk menggatasi suatu permasalahan yang terjadi. istrasi akan memainkan peran dalam hal

peran istrative dalam proses pembuatan maupun dalam hal implementasi dari sebuh kebijakan. Formulasi kebijakan, meskipun dalam proses formulasi kebijakan publik sumbangan banyak datang dari lembaga eksekutif , namun pada kenyataannya lembaga istratif ( ) juga memberikan sumbangan ide-ide untuk sebuah kebijakan . Ini di karenakan lembaga istratif lah yang lebih banyak tahu dan dekat tentang apa yang perlu di perbaiki dan dibuat karena mereka ada pada posisi dekat dengan lingkungan. Implementasi kebijakan Di Amerika sebuah kebijakan harus melalui lembaga federal (registrasi federal) yang bekerja 5 hari dalam seminggu. 1. Aturan keputusan. 2. ajudikasi. 3. Penegakan hukum 4. Program operasi. istrasi negara tidak menyangkut pada hal yang ikhwal penggunaan kekuasaan,penentuan kebijakan,pembuatan UU,dan peradilan yang termasuk dalam lingkungan “politik”. istrasi negara mempelajari hal penyelenggaraan tugas yang ditetapkan pemerintah ke dalam kegiatan nyata, atau mewujudkan kebijakan-kebijakan pemerintah melalui cara yang efektif dan efisien. Beberapa ahli berpendapat tentang istrasi negara, antara lain : 1. Menurut John Pfiffner: Public istrasi adalah koordinasi pelaksanaan kegiatankegiatan pemerintah agar berlangsung secara baik, menyeluruh dan terpadu. 2. Menurut Dwight Walda : Public istrasi is the organization of men and material to achieve the purpose government. 3. Menurut Roode : Politik berkaitan dengan perumusan dan penetapan kebijakan, istrasi negara berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan kebijakan.