MEMBANGUN PUSAT PELAYANAN ISTRASI TERPADU KECAMATAN Dr. Roy V. Salomo FISIP-UI
Latar Belakang Peraturan Perundangan • UU No. 25 Thn 2009 ttg Pelayanan Publik • PP 41 Thn 2007 ttg Organisasi Perangkat Daerah • PP 19 Thn 2008 ttg Kecamatan
• PermenDagri 24 Thn 2006 ttg Pedoman Penyelenggraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu • PermenDagri 20 Thn 2008 ttg Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah
Pelayanan Publik • Pada hakekatnya keluarnya sejumlah peraturan perundangan di atas adalah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, akses kepada pelayanan dengan prinsip, cepat, baik (adil) dan murah. • Hakekat lainnya adalah bahwa kecamatan dapat dianggap sebagai cabang dari Dinas Perijinan.
PATEN (Pelayanan istrasi Terpadu Kecamatan) • Pelayanan istrasi Terpadu Kecamatan disingkat PATEN: Adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan, sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat. • Jadi pelayanan yang diberikan adalah pelayanan yang bersifat istratif
Ruang Lingkup PATEN • Ruang Lingkup PATEN meliputi: a. Pelayanan Bidang Perijinan b. Pelayanan Bidang Non Perijinan
Maksud dan Tujuan • Maksud penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi kantor/badan pelayanan terpadu di kabupaten/kota. • PATEN menpunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat
Persyaratan (Persiapan Yang Harus Dilakukan) a. Substantif; b. istratif; dan c. Teknis.
Persyaratan Substantif • Syarat substantif adalah pendelegasian sebagian wewenang bupati/walikota kepada camat. • Pendelegasian sebagian wewenang bupati/walikota meliputi: - bidang perijinan dan – bidang non perijinan • Pendelegasian ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota, dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan.
Persyaratan istratif • Persyaratan istratif meliputi: a. standar pelayanan dan b. uraian tugas personil kecamatan
Pengertian Standar Pelayanan • Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagain pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
Standar Pelayanan • Standar Pelayanan meliputi: a. Jenis Pelayanan b. Persyaratan Pelayanan c. Proses/prosedur Pelayanan d. Pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelayanan e. Waktu pelayanan f. Biaya Pelayanan
Persyaratan Teknis Persyaratan teknis meliputi: a. sarana prasarana, meliputi: loket, meja pendaftaran, tempat pemrosesan berkas, tempat pembayaran, tempat penyerahan dokumen, tempat pengolahan data dan informasi, tempat penanganan pengaduan, tempat piket, ruang tunggu, perangkat pendukung lainnya. b. pelaksana teknis