Pedoman Pelayanan Komite Medik 362q65

PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Komite Medik merupakan organisasi nonstruktural yang dibentuk di Rumah Sakit oleh Kepala Rumah Sakit, tapi bukan merupakan wadah perwakilan staf medis, seperti yang tertuang dalam Permenkes No 755 tahun 2011. Komite Medis adalah perangkat RS untuk menerapkan tata kelola klinis (clinical governance) agar staf medis dirumah sakit

terjaga profesionalismenya melalui

mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis. B.

TUJUAN Panduan Pelayanan Komite Medis dibuat untuk mengatur tata kelola klinik yang baik agar mutu pelayanan medis dan keselamatan pasien lebih terjamin dan terlindungi serta mengatur penyelenggaraan komite medis dirumah sakit dalam rangka peningkatan profesionalisme staf medis.

C. RUANG LINGKUP Komite Medik Rumah Sakit Bhayangkara Nganjuk adalah organisasi nonstructural yang memiliki tanggungjawab menjaga pelayanan medis di Rumah Sakit berjalan dengan baik, bermutu dan mengutamakan keselamatan pasien dengan cara menjaga dokter yang berpraktek di Rumah Sakit memiliki kompetensi yang baik, menjaga mutu dan memiliki etika dan disiplin yang baik. Jadi ruang lingkup pelayanan Komite medis dapat diringkas hanya menjadi 3 hal yaitu kredensial dokter, menjaga mutu profesi dokter dan menjaga etik dan disiplin dokter. D. BATASAN OPERASIONAL Komite Medis tidak menjadi wadah perwakilan staf medis, sehingga tidak mengatur atau menjadi saluran aspirasi staf medis dari segi istrasi dan kepegawaian. E. LANDASAN HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran. 2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

3. Peraturan

Menteri

Kesehatan

No

1419/MENKES/PER/X/2005

tentang

Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi. 4. Peraturan Menteri Kesehatan No 1438/MENKES/PER/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran. 5. Peraturan Menteri Kesehatan

No

755/MENKES/PER/IV/2011

tentang

Penyelenggaraan Komite Medik RS. 6. Peraturan Menteri Kesehatan No 5025/MENKES/PER/IV/2011 tentang Registrasi dan Perijinan Praktek. 7. Peraturan Menteri Kesehatan

No

1691/MENKES/PER/VIII/2011

tentang

Keselamatan Pasien Rumah Sakit

BAB II STANDAR KETENAGAAN Komite Medik dibentuk oleh Kepala Rumah Sakit, dengan struktur organisasi atau ketenagaan terdiri dari: 1. Ketua Komite Medik 2. Sekretaris Komite Medik 3. Ketua Subkomite Kredensial dan anggota 4. Ketua SubkomitePeningkatan Mutu Profesi dan anggota

5. Ketua Subkomite Etik dan Disiplin Profesi dan anggota A. KUALIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA JUMLAH NAMAJABATAN Ketua Komite Medis Sekretaris Komite Medis

PENDIDIKAN

SERTIFIKASI

Dokter Spesialis

-

Dokter Umum/Gigi/ -

Ketua SubKomite

Dokter Umum/Gigi/ Pelatihan

Kredensial

Spesialis

Ketua SubKomite Mutu

Dokter Umum/Gigi/ Pelatihan Mutu

Profesi

Spesialis

Ketua Sub Komite Etika

Dokter Umum/Gigi/

dan Disiplin Profesi

Spesialis

Kredensial

Dan Audit Medik

-

KEBUTUHAN 1 1

1

1

1

B. DISTRIBUSI KETENAGAAN Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Nganjuk Nomor SPRIN/ /IV/2015, maka ketenagaan di Komite Medis adalah : 1. Ketua Komite Medis

: dr. YUSWAR N., Sp.B

2. Wakil ketua komite medi s

: dr.ANDITYO S., Sp.An

3. Sekretaris komite medis

: drg. KARTIKA PUTRI SARI

4. Ketua subkomite kredensial

: dr. ANDOKO, Sp.OG

5. Ketua subkomite mutu profesi

: dr. BADRUL M., Sp.PD

6. Ketua sub komite etika disiplin

: dr. WIDODO TIONO, Sp.PK

BAB III STANDAR FASILITAS

1. Ruang Pertemuan : a. Meja dan Kursi b. Audio visual c. Telepon d. Whiteboard 2. Kantor Ketua Komite Medis : a. Meja dan Kursi b. Lemari Buku c. Telepon 3. Kantor strasi Komite Medis :

a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.

Meja dan Kursi Lemari Buku Komputer Printer Telepon Map /folder file Buku Panduan Pelayanan Klinis Daftar Kewenangan Klinis masing-masing KSM Whitebook masing-masing KSM Buku-Buku Landasan Hukum Pedoman /Panduan Audit Medik

BAB IV TATA LAKSANA PELAYANAN Berdasarkan Permenkes Nomor 755 tentang tugas Komite Medik adalah melakukan kredensial, menegakkan Kepalarumah

disiplin

profesi

serta

Penyelenggaraan Komite Medik, meningkatkan mutu profesi, dan

merekomendasikan

tindaklanjutnya

kepada

sakit; sedangkan Kepala rumah sakit menindak lanjuti rekomendasi

komite medik dengan mengerahkan semua sumber daya agar profesionalisme para staf medis dapat diterapkan dirumah sakit. A. TUGAS KOMITE MEDIK Komite medis bertugas menegakkan profesionalisme staf medis yang bekerja dirumah sakit. Komite Medik bertugas melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan pelayanan medis dirumah sakit, memelihara kompetensi dan etika para staf medis, dan mengambil tindakan disiplin bagi staf medis. Tugas lain seperti pengendalian infeksi nosokomial,rekam medis,dan sebagai nya

dilaksanakan oleh Kepala rumah sakit melalui komite lain , dan bukan oleh komite medik. Komite medik melaksanakan tugasnya melalui3 hal utama yaitu : 1. Rekomendasi pemberian izin untuk melakukan pelayanan medis (entering to

the profession), dilakukan melalui sub komite kredensial; 2. Memelihara kompetensi dan perilaku para staf medis yang telah memperoleh izin (maintaining professionalism), dilakukan oleh sub komite mutu profesi melalui audit medis dan pengembangan profesi berkelanjutan (continuing professional development); 3. Rekomendasi penangguhan kewenangan klinis tertentu hingga pencabutan izin melakukan pelayanan medis (expelling from the profession), dilakukan melalui subkomite etika dan disiplin profesi. Dengan demikian, tugas-tugas lain diluar tugas diatas yang terkait dengan pelayanan medis bukanlah menjadi tugas komite medis, tetapi menjadi tugas Kepala rumah sakit dalam mengelola rumah sakit. B. HUBUNGAN KOMITE MEDIK DENGAN PENGELOLA RUMAH SAKIT Ketua komite medik bertanggungjawab kepada Kepala rumah sakit. Disatu pihak Kepala rumah sakit berkewajiban untuk menyediakan segala sumber daya agar komite medik dapat berfungsi dengan baik untuk menyelenggarakan profesionalisme staf medis. Dilain pihak komite medis memberikan laporan tahunan dan laporan berkala tentang kegiatan keprofesionalan yang dilakukan kepada Kepala rumah sakit. Dengan demikian lingkup hubungan antara Kepala

rumah

sakit

dengan

komite medis adalah dalam hal-hal yang menyangkut profesionalisme staf medis saja. Untuk mewujudkan tata kelola klinik yang baik,Kepala rumah sakit bekerjasama dalam hal pengaturan kewenangan melakukan tindakan medis di rumah sakit. Kerjasama tersebut dalam rekomendasi pemberian kewenangan klinis untuk melakukan pelayanan medis dan rekomendasi pencabutannya oleh komite medik. Untuk mewujudkan

pelayanan klinis yang baik, efektif, professional, dan aman

bagi pasien sering terdapat kegiatan pelayanan yang terkait erat dengan masalah keprofesian. Kepala rumah sakit bekerja sama dengan komite medis untuk pengaturan layanan medis (medical staff rules and regulation) agar pelyanan yang professional terjamin mulai saat pasien masuk rumah sakit hingga keluar rumah sakit. C. SUB KOMITE KREDENSIAL

1. Tujuan a. Tujuan Umum Untuk melindungi keselamatan pasien dengan memastikan bahwa staf medis yang akan melakukan pelayanan medis dirumah sakit kredibel. b. Tujuan Khusus 1) Mendapatkan dan memastikan staf medis yang professional dan akuntabel bagi pelayanan dirumah sakit. 2) Tersusunnya jenis-jenis kewenangan klinis (clinical privilege) bagi setiap staf medis yang melakukan pelayanan sesuai

dengan

cabang

ilmu

medis dirumah sakit

kedokteran/kedokteran

gigi

yang

ditetapkan oleh kolegium Kedokteran/Kedokteran Gigi Indonesia. 3) Dasar bagi Kepala rumah sakit untuk menerbitkan surat penugasan klinis (clinical appointment) bagi setiap staf medis untuk melakukan pelayanan medis dirumah sakit. Terjaganya reputasi dan kredibilitas para staf medis dan institusi rumah sakit dihadapan pasien, yayasan dan stake holder rumah sakit lainnya. 2. Konsep Setiap staf medis yang bekerja dirumah sakit adalah staf medis yang benarbenar kompeten. Kompetensi ini meliputi 2 aspek yaitu kompetensi profesi medis (terdiri dari pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku profesi) dan kompetensi fisik dan mental. Untuk menentukan kompetensi seorang staf medis maka dilakukan proses kredensialing. Ada 2 alasan utama mengapa kredensialing dilakukan, yang pertama banyak factor yang mempengaruhi kompetensi setelah seseorang mendapat sertifikat kompetensi dari kolegium, misalnya perkembangan ilmu; factor kedua adalah kesehatan fisik atau mental. Setelah melalui proses kredensialing maka seorang staf medis akan mendapatkan izin untuk melakukan serangkaian pelayanan medis yang dikenal dengan istilah kewenangan klinis (clinical privilege). 3. Mekanisme Mekanisme

kredensial

adalah

tanggung

jawab

komite

medik

yang

dilaksanakan oleh sub komite kredensial. Proses kredensial dilaksanakan dengan semangat keterbukan, adil, objektif sesuai dengan prosedur dan terdokumentasi. Dalam melakukan kredensial, subkomite kredensial melakukan serangkaian kegiatan termasuk didalamnya adalah:

a. Menyiapkan instrument yang dibutuhkan meliputi : 1) Kebijakan Rumah Sakit tentangKredensial dan Kewenangan Klinis 2) Pedoman Penilaian Kompetensi Klinis 3) Daftar rincian kewenangan klinis untuk tiap spesialisasi medis 4) Daftar Mitra bestari 5) Buku putih (whitepaper) untuk setiap pelayanan medis 6) Formulir-formulir yang dibutuhkan b. Menyusun tim mitra bestari c.

Melakukan penilaian kompetensi seorang staf medis yang meminta kewenangan klinis tertentu

d. Menerbitkan rekomendasi kepada Kepala tentang lingkup kewenangan klinis seoang staf medis. 4. Keanggotaan Subkomite Kredensial sekurang-kurangnya terdiri atas 3 orang staf medis yang memiliki surat penugasan klinis (clinical appointment) dirumah sakit tersebut dan berasal dari disiplin ilmu yang berbeda.Pengorganisasiannya sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota, yang ditetapkan dan bertanggung jawab kepada ketua komite medik. 5. Mekanisme Kredensial dan Pemberian Kewenangan Klinis a. Staf medis mengajukan permohonan kewenangan klinis kepada Kepala rumah sakit dengan mengisi formulir daftar yang

rincian

kewenangan klinis

telah disediakan rumah sakit dengan dilengkapi bahan-bahan

pendukung (mis:bukti sertifikat). b. Berkas permohonan medis yang telah lengkap disampaiakn oleh Kepala c.

kepada komite medik Kajian terhadap formulir daftar rincian kewenangan klinis yang telahdiisi

oleh pemohon 6. Dalam melakukan kajian subkomite kredensial dapat membentuk atau panitia ad-hoc dengan melibatkan mitra bestari dari disiplin yang sesuai dengan kewenangan klinis yang diminta berdasarkan buku putih (whitepaper). 7. Sub komite kredensial melakukan seleksi terhadap anggota atau panitia adhoc dengan mempertimbangkan reputasi, adanya konflik kepentingan, bidang disiplin, dan kompetensi yang bersangkutan. 8. Pengkajian oleh subkomite kredensial meliputi elemen : a. Kompetensi 1) Kognitif 2) Afektif 3) Psikomotor b. Kompetensi fisik

c. Kompetensi mental/perilaku d. Perilaku etis (etichal standing) 9. Kewenangan klinis yang diberikan mencakup derajat kompetensi dan cakupan praktik 10. Daftar rincian kewenangan klinis (delineation of clinical privilege) diperoleh dengan cara : a. Menyusun daftar kewenangan klinis dilakukan dengan meminta masukan dari setiap kelompok staf medis b. Mengkaji kewenangan klinis bagi pemohon dengan menggunakan dafar rincian kewenangan klinis ( delineation of clinical privilege) c.

Mengkaji ulang daftar rincian kewenangan klinis bagi staf medis dilakukan secara periodik

11. Rekomendasi pemberian kewenangan klinis dilakukan oleh komite medis berdasarkan masukan dari subkomite kredensial 12. Sub komite melakukan rekredensial bagi setiap staf medis yang mengajukan permohonan pada saat berakhirnya masa berlaku surat penugasan klinis (clinical appointment), dengan rekomendasi berupa: a. Kewenangan klinis yang bersangkutan dilanjutkan b. Kewenangan klinis yang bersangkutan dikurangi c. Kewenangan klinis yang bersangkutan dibekukan untuk waktu tertentu d. Kewenangan klinis yang bersangkutan diubah /dimodifikasi e. Kewenangan klinis yang bersangkutan diakhiri 13. Bagi staf medis yang ingin memulihkan kewenangan klinis yang dikurangi atau menambahkan kewenangan klinis yang dimiliki dapat mengajukan permohonan kepada komite medis menyelenggarakan

melalui Kepala rumah sakit. Selanjutnya komite medis

pembinaan

profesi

antara

lain

melalui

pendampingan (proctoring). 14. Kriteria yang harus dipertimbangkan

dalam

memberikan

mekanisme rekomendasi

kewenangan klinis: a. Pendidikan b. Perizinan (lisensi) c. Kegaiatn menjaga mutu profesi (mis: Menjadi anggota organisasi profesi) d. Kualifikasi personal: 1) Riwayat disiplin dan etik profesi’ 2) Keanggotaan dalam perhimpunan profesi yang diakui 3) Keadaan sehat jasmani dan mental 4) Riwayat keterlibatan dalam tindak kekerasan e. Pengalaman dibidang keprofesian f. Riwayat tempat praktek terdahulu g. Riwayat tuntutan medis oleh pasien selama menjalankan profesi 15. Berakhirnya kewenangan klinis, bila surat penugasan klinis (clinical appointment) habis masa berlakunya, dan harus dilakukan rekredensial

16. Pencabutan, perubahan/modifikasi dan pemberian kembali kewenangan klinis dilakukan dengan pertimbangan a. Terjadi gangguan kesehatan baik fisik maupun mental b. Terjadi kecelakaan medis yang diduga karena incompetensi atau c. Ada tindakan disiplin dari Komite medik D. SUB KOMITE MUTU PROFESI 1. Tujuan a. Tujuan Umum Menjaga mutu profesimedis semua staf medis yang bekerja dirumah sakit b. Tujuan Khusus 1) Memberikan perlindungan terhadap pasien agar senantiasa ditangani oleh staf medis yang bermutu, kompeten, etis dan professional 2) Memberikan asas keadilan bagi staf medis untuk memperoleh kesempatan memelihara kompetensi dan kewenangan klinis 3) Mencegah terjadinya kejadian yang tidak diharapkan 4) Memastikan kualitas asuhan medis yang diberikan oleh staf medis melalui

upaya

pemberdayaan,

evaluasi

kinerja

profesi

yang

berkesinambungan, maupun evaluasi kinerja profesi yang terfokus 2. Konsep Untuk mempertahankan mutu dilakukan upaya pemantauan dan pengendalian mutu profesi melalui : Memantau kualitas , misalnya morning report, kasus sulit, ronde ruangan, kasus kematian, audit medis, dan journal reading. Tindak lanjut terhadap temuan kualitas, misalnya pelatihan singkat, aktifitas pendidikan berkelanjutan, pendidikan kewenangan tambahan. 3. Keanggotaan. Subkomite Mutu Profesi sekurang-kurangnya terdiri atas 3 orang staf medis yang memiliki surat penugasan klinis (clinical appointment) dirumah sakit tersebut dan berasal dari disiplin ilmu yang berbeda. Pengorganisasiannya sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota yang ditetapkan dan bertanggungjawab kepada ketua komite medik. 4. Mekanisme Kerja a. Audit Medis Audit medis tidak digunakan untuk mencari ada atau tidaknya kesalahan seorang staf medis dalam satu kasus. Dalam hal terdapat laporan kejadian dengan dugaan kelalaian seorang staf medis, mekamisme yang digunakan adalah mekanisme disiplin profesi, bukannya mekanisme audit medis. Audit medis dilakukan degan mengedepankan respek terhadap semua staf medis (noblaming culture), dengan cara tidak menyebutkan nama (nonaming), dan tidak mempermalukan (no shaming). Audit medis yang dilakukan rumah sakit adalah kegiatan evaluasi profesi

secara sistemik yang melibatkan mitra bestari

yang terdiri dari kegiatan

peer-review, surveillance, dan asesmen terhadap pelayan medik dirumah sakit. Secara umum, pelaksanaan audit medis harus dapat memenuhi 4 peran penting, yaitu: 1)

Sebagai sarana untuk melakukan penilaian terhadap kompetensi

2)

masing- masing staf medis pemberi pelayanan dirumah sakit Sebagai dasar untuk pemberian kewenangan klinis sesuai kompetesi

3)

yang dimiliki Sebagai dasar

4)

pencabutan atau penangguhan kewenangan klinis Sebagai dasar bagi komite medic dalam

bagi

komite

medic

dalam

merekomendasikan merekomendasikan

perubahan/modifikasi rincian kewenangan klinis seorang staf medik. Audit medis dapat dilakukan dengan cara melakukan siklus perbaikan terus menerus seperti tercantum dibawah ini: Berdasarkan siklus diatas maka langkah-langkah pelaksanaan audit medis dilaksanakan sebagai berikut: a. Pemilihan topik yang akan dilakukan audit b. Penetapan standar dan kriteria c. Penetapan jumlah kasus/sampel yang akan diaudit d. Membandingkan standar /kriteria dengan pelaksanaan pelayanan e. Melakukan analisa kasus yang tidak sesuai standar kriteria f. Menerapkan perbaikan g. Rencana reaudit 5. Merekomendasikan Pendidikan Berkelanjutan bagi Staf Medis. a. Sub Komite mutu profesi menentukan pertemuan–pertemuan ilmiah yang harus dilaksanakan oleh masing –masing kelompok staf medis dengan pengaturan – pengaturan waktu yang disesuaikan. 1) Pertemuan tersebut dapat pula berupa pembahasan kasus tersebut antara lain meliputi kasus tersebut antara lain meliputi kasus kematian 2)

(deathcase), kasus sulit, maupun kasus langka. Setiap kali pertemuan ilmiah harus disertai notulensi, kesimpulan dan daftar

hadir peserta yang akan dijadikan pertimbangan dalam

3)

penilaian disiplin profesi Notulensi beserta daftar hadir menjadi dokumentasi/arsip dari

4)

subkomite mutu profesi. Subkomite mutu profesi bersama – sama dengan kelompok staf medis menentukan

kegiatan–kegiatan

subkomite mutu

ilmiah

yang

akan

dibuat

oleh

profesi yang melibatkan staf medis rumah sakit

sebagai narasumber dan peserta aktif.

5)

Setiap kelompok staf medis wajib menetukan minimal satu kegiatan ilmiah

6)

yang akan dilaksanakan dengan subkomite mutu profesi

pertahun. Subkomite mutu profesi bersama dengan bagian pendidikan dan penelitian rumah sakit memfasilitasi kegiatan tersebut dan dengan

7)

mengusahakan satuan angka kredit dari ikatan profesi. Subkomite mutu profesi menentukan kegiatan–kegiatan ilmiah yang dapat diikuti oleh masing –masing staf medis setiap tahun dan tidak

8)

mengurangi hari cuti tahunannya. Subkomite mutu profesi memberikan persetujuan

permintaan staf medis sebagai asupan kepadadireksi b. Membatasi Proses Pendampingan (Proctoring) bagi

terhadap Staf

Medis

yang membutuhkan. 1) Subkomite mutu Profesi menentukan nama staf medis yang akan mendampingi

2)

staf

medis

yang

sedang

mengalami

sanksi

disiplin/mendapatkan pengurangan clinical privilege. Komite medis berkoordinasi dengan kepala rumah sakit untuk memfasilitasi semua sumber daya yang

dibutuhkan untuk proses

pendampingan (proctoring) tersebut. E. SUB KOMITE ETIKA DAN DISIPLIN PROFESI 1. Tujuan Subkomite etika dan disiplin profesi pada komite medis dirumah sakit dibentuk dengan tujuan : a. Melindungi pasien dari pelayanan staf medis yang syarat (unqualified) dantidak

tidak memenuhi

layak (unfit/unproper) untuk melakukan

asuhan klinis (clinical care) b. Memeliharadan meningkatkan mutu profesionalisme staf medis dirumah sakit. 2. Konsep a. Setiap staf medis dalam melaksanakan asuhan medis di rumah sakit harus menerapkan

prinsip-prinsip

profesionalisme kedokteran

kinerja

professional yang baik, sehingga dapat memperlihatkan kinerja profesi yang baik. Dengan kinerja professional yang baik tersebut pasien akan memperoleh asuhan medis yang aman dan efektif. b. Upaya peningkatan profesionalisme staf medis dilakukan dengan melaksanakan program pembinaan profesionalisme kedokteran dan upaya c.

pendisiplinan berperilaku professional staf medis dilingkungan rumah sakit. Dalam penanganan asuhan medis tidak jarang dijumpai kesulitan dalam

pengmbilan keputusan etis sehingga diperlukan adanya suatu unit kerja yang dapat membantu memberikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan etis tersebut. d. Pelaksanaan keputusan subkomite etika dan disiplin profesi dirumah sakit merupakan upaya pendisiplinan oleh komite medis terhadap staf medis dirumah sakit yang bersangkutan sehingga pelaksanaan dan keputusan ini tidak terkait atau tidak ada hubungannya dengan proses penegakan disiplin profesi kedokteran di lembaga pemerintah, penegakan etika medis di organisasi profesi kedokteran di lembaga pemerintah, penegakan etika medis di organisasi profesi, maupun penegakan hukum. e. Pengaturan dan penerapan penegakan disiplin profesi bukanlah sebuah penegakan

disiplin

kepegawaian

yang

diatur

dalam

tata

tertib

kepegawaian pada umumnya. Subkomite ini memiliki semangat yang berlandaskan antara lain : 1) Peraturan internal rumah sakit 2) Peraturan internal staf medis 3) Etik rumah sakit 4) Norma etika medis dan norma– norma bioetika g. Tolok ukur dalam upaya pendisiplinan perilaku professional staf medis f.

antara lain: 1) Pedoman pelayanan kedokteran dirumah sakit 2) Prosedur kerja pelayanan dirumah sakit 3) Daftar kewenangan klinis dirumah sakit. 4) Pedoman syarat–syarat kualifikasi untuk melakukan pelayanan medis

(white paper) dirumah sakit. 5) Kode etik kedokteran Indonesia. 6) Pedoman perilaku professional kedokteran (buku penyelenggaraan praktik kedokteran yang baik). 7) Pedoman pelanggaran disiplin kedokteran yang berlaku diIndonesia. 8) Pedoman pelayanan medis/klinik 9) Standar prosedur operasional asuhan medis. 3. Keanggotaan SubKomite Etika dan disiplin profesi dirumah sakit terdiri atas sekurang– kurangnya 3 (tiga) orang staf medis yang memiliki surat penugasan klinis

(clinical appointment) dirumah sakit tersebut dan berasal dari disiplin profesi sekurang – kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota yang ditetapkan oleh dan bertanggungjawab kepada ketua komite medis. 4. Mekanisme Kerja Kepala

rumah

sakit menetapkan

kebijakan

dan

prosedur

seluruh

mekanisme kerja subkomite disiplin dan etika profesi berdasarkan masukan komite medis. Selain itu kepala rumah sakit bertanggung jawab atas

tersedianya berbagai sumber daya yang dibutuhkan agar kegiatan ini dapat terselenggara. Penegakan disiplin profesi dilakukan oleh sebuah yang

dibentuk

oleh ketua subkomite etika dan disiplin profesi. terdiri dari 3 (tiga) orang staf medis atau lebih dalam jumlah ganjil dengan susunan sebagai berikut: a. 1 (satu) orang subkomite etik disiplin profesi yang memiliki disiplin ilmu yang berbeda dari yang diperiksa. b. 2 (dua) orang atau lebih staf medis dari disiplin ilmu yang sama dengan yang

diperiksa dapat berasal dari dalam rumah sakit atau luar rumah

sakit, baik atas permintaan komite medis dengan persetujuan kepala rumah sakit atau kepala rumah sakit terlapor. tersebut dapat juga melibatkan mitra bestari yang berasal dari luar rumah sakit. Pengikut sertaan mitra bestari yang berasal dari luar rumah sakit mengikuti

ketentuan

yang

ditetapkan

oleh

rumah

sakit

berdasarkan

rekomendasi komite medis. 5. Upaya Pendisiplinan Perilaku Profesional Mekanisme pemeriksaan pada upaya pendisiplinan perilaku professional adalah sebagai berikut: a. Sumber Laporan Notifikasi (laporan) yang berasal dari perorangan, antara lain : 1) Manajemen rumah sakit. 2) Staf medis lain 3) Tenaga kesehatan lain atau tenaga non kesehatan 4) Pasien atau keluarga pasien b. Notifikasi (laporan) yang berasal dari non perorangan berasal dari: 1) Hasil konferensi kematian 2) Hasil konferensi klinis 6. Dasar dugaan Pelanggaran Disiplin Profesi Keadaan dan situasi yang dapat digunakan sebagai dasar dugaan pelanggaran disiplin profesi oleh seorang staf medis adalah hal hal yang menyangkut, antara lain: a. Kompetensi klinis b. Penatalaksanaan kasus medis c. Pelanggaranobat dan alat kesehatan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan kedokteran dirumah sakit d. Ketidakmampuan bekerja sama dengan staf rumah sakit yang dapat membahayakan pasien 7. Pemeriksaan a. Dilakukan oleh pendisiplinan profesi b. Melalui proses pembuktian c. Dicatat oleh petugas sekretariat komite medis d. Terlapor dapat didampingi oleh personil dari rumah sakit tersebut

e. dapat menggunakan keterangan ahli sesuai kebutuhan f. Seluruh pemeriksaan yang dilakukan oleh disiplin profesi bersifat tertutup dan pengambilan keputusannya bersifat rahasia. 8. Keputusan a. Keputusan yang dibentuk oleh subkomite etika dan disiplin profesi diambil berdasarkan suara terbanyak, untuk menentukan ada atau tidak pelanggaran disiplin profesi kedokteran dirumah sakit. b. Bilamana terlapor merasa keberatan dengan keputusan , maka yang bersangkutan dapat mengajukan keberatannya dengan memberikan bukti baru kepada subkomite etika dan disiplin yang

kemudian akan

membentuk baru. Keputusan ini bersifat final dan dilaporkan kepada Kepala rumah sakit melalui komite medis. 9. Tindakan Pendisiplinan Perilaku Profesional Rekomendasi pemberian tindakan pendisiplinan profesi pada staf medis oleh subkomite etika dan disiplin profesi dirumah sakit berupa: a. Peringatan tertulis b. Limitasi (reduksi) kewenangan klinis (clinical privilege) c. Bekerja dibawahsupervisi dalam waktu tertentu oleh orang yang mempunyai kewenangan untuk pelayanan medis tersebut d. Pencabutan kewenangan klinis (clinical privilege) sementara atau selamanya. 10. Pelaksanaan Keputusan Keputusan subkomite etika dan disiplin profesi tentang pemberian tindakan disiplin profesi diserahkan kepada kepala rumah sakit oleh ketua komite medis sebagai rekomendasi selanjutnya kepala rumah sakit melakukan eksekusi. 11. Pembinaan Profesionalisme Kedokteran Subkomite etika dan disiplin profesi menyusun materi kegiatan pembinaan profesionalisme

kedokteran.

Pelaksanaan

pembinaan

profesionalisme

kedokteran dapat diselenggarakan dalam bentuk ceramah, diskusi, symposium, lokakarya, dsb yang dilakukan oleh unit kerja rumah sakit terkait seperti unit pendidikan dan latihan, komite medis, dan sebagainya. 12. Pertimbangan Keputusan Etis. 13. Staf medis dapat meminta pertimbangan keputusan etis pada suatu kasus pengobatan di rumah sakit melalui kelompok profesinya kepada komite medis. Subkomite etika dan disiplin profesi mengadakan

pertemuan

pembahasan

kasus dengan mengikut sertakan pihak–pihak terkait yang kompeten untuk memberikan pertimbangan pengambilan keputusan etis tersebut.

BAB V LOGISTIK

BAB VI PENGENDALIAN MUTU

Mutu

komite

mengutamakan

medik

keselamatan

dapat

dilihat

pasien.

dari

hasil

kinerja

staf

Indikator

mutu

untuk

komite

medis medis

yang RS

Bhayangkara Nganjuk adalah : 1. Angka KTD yang diakibatkan oleh staf medis 2. Kejadian pelanggaran Etik dan disiplin satf medis Indikator-indikator ini dievaluasi tiap bulan dan dilaporkan kepada direktur serta dibuat laporan pertanggungjawaban tahunan oleh komite medis kepada direktur.

BAB IX PENUTUP Perlindungan keselamatan pasien merupakan tujuan dari dibentuknya komite medik rumah sakit. Oleh karena itu dengan dibentuknya Pedoman Pelayanan Komite Medik ini, maka diharapkan penyelenggaraan komite medis RSBhayangkara Nganjuk akan berjalan dengan baik sesuai harapan tercapai.

dan tujuan keselamatan pasien dapat