Paper Sap 10 Perekonomian Indonesia 1n3j6f

MAKALAH PEREKONOMIAN INDONESIA “Kebijaksanaan Fiskal” Dosen Pengampu: Dr. Made Heny Urmila Dewi, S.E., M.Si

PROGRAM STUDI AKUNTANSI NON REGULER FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS UDAYANA 2016/2017

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sebagai pencipta atas segala kehidupan yang senantiasa memberikann rahmat sehingga kelompok kami dapat menyelesaikan tugas ini. Makalah ini disusun guna untuk memenuhi tugas “Perekonomian Indonesia”, dan kiranya dapat berguna bagi pembaca. Paper ini berisikan tentang “Kebijakan Fiskal”. Dalam paper ini kami menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan baik dari segi penyajian maupun materinya. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak yang bersifat membangun untuk kesempurnaan paper ini. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan rasa terima kasih khusus kepada yang terhormat Ibu Dr. Made Heny Urmila Dewi, S.E., M.Si selaku dosen mata kuliah “Perekonomian Indonesia” yang telah menjadi pembimbing di dalam penyelesaian pembuatan paper ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya.

Denpasar, April 2017

Penyususun

DAFTAR ISI

2

COVER.............................................................................................................................................i KATA PENGANTAR......................................................................................................................ii DAFTAR ISI..................................................................................................................................iii BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang.......................................................................................................................1 1.2 Rumusan Masalah..................................................................................................................2 1.3 Tujuan.....................................................................................................................................2 BAB II PEMBAHASAN 2.1 Pola Penerimaan Pemerintah.................................................................................................3 2.2 Pola Pengeluaran Pemerintah.................................................................................................6 2.3 Kebijakan Perpajakan dan Pengeluaran Pemerintah............................................................10 BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan..........................................................................................................................13 DAFTAR PUSTAKA

BAB I 3

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Krisis global saat ini jauh lebih parah dari perkiraan semula dan suasana ketidakpastiannya sangat tinggi. Kepercayaan masyarakat dunia terhadap perekonomian menurun tajam. Akibatnya, gambaran ekonomi dunia terlihat makin suram dari hari ke hari walaupun semua bank sentral sudah menurunkan suku bunga sampai tingkat yang terendah. Tingkat bunga yang sedemikian rendahnya itu justru menyebabkan ruang untuk melakukan kebijakan moneter menjadi terbatas, sehingga pilihan yang tersedia hanya pada kebijakan fiscal. Menurut Mohamad Ikhsan, negaranegara yang tergabung dalam G-20 dalam komunike bersamanya baru ini-ini sepakat mendorong lebih cepat ekspansi kebijakan fiskal minimal 2 persen dari produk domestik bruto untuk memulihkan perekonomian dunia. Meskipun secara teoretis kebijakan fiskal dapat berfungsi sebagai stimulus perekonomian, dalam pelaksanaannya sering kali terdapat hambatan. Hambatan ini dirasakan terutama di negara berkembang. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam bidang anggaran dan belanja negara yang bertujuan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Kebijakan fiskal bukan sematamata kebijakan dalam bidang perpajakan, akan tetapi menyangkut bagaimana mengelola pemasukan dan pengeluaran negara untuk mempengaruhi perekonomian. Kebijakan fiskal memiliki tujuan yang persis dengan kebijakan moneter. Perbedaan tersebut terletak pada instrument kebijakan yang diterapkannya, yaitu dalam kebijakan moneter pemerintah mengendalikan jumlah uang yang beredar, sedangkan dalam kebijakan fiskal pemerintah mengendalikan penerimaan dan pengeluarannya. Kebijakan ekonomi suatu negara tidak bisa lepas dari campur tangan pemerintah, karena pemerintah memegang kendali atas segala sesuatu yang menyangkut semua kebijakan yang bermuara kepada keberlangsungan negara itu sendiri. Kebijakan ekonomi sangat beragam dan bermacam-macam pula kebijakannya. Oleh sebab itu, pemerintah wajib menganut salah satu kebijakan ekonomi sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Apapun sistem ekonomi yang dianut pemerintah, maka itulah sistem ekonomi yang terbaik bagi perekonomian rakyat, meskipun nantinya dalam perjalanannya memiliki berbagai kelemahan. Kebijakan ekonomi pasti memiliki fenomena yang berdampak positif dan negatif, salah satu dampak negatif yang sering terjadi adalah inflasi. Inflasi merupakan fenomena yang timbul akibat banyaknya jumlah uang yang beredar, kenaikan biaya produksi, besarnya tarikan 4

permintaan dari konsumen, dan adanya inflasi tularan dari luar negeri. Akbiatnya akan mempengaruhi perekonomian didalam negeri dan semakin bertambahnya pengangguran. Selain dampak negatif kebijakan ekonomi, juga memiliki dampak positifnya, yaitu memudahkan pemerintah untuk mengatur perekonomian dan anggaran pembelajaan negara. Sehingga, dengan kebijakan ini maka hasil yang didapatkan digunakan untuk keperluan didalam negeri dan keperluan rakyat.

1.2 Rumusan Masalah 1. Bagaimana pola-pola penerimaan pemerintah Indonesia? 2. Bagaimana pola-pola pengeluaran pemerintah Indonesia? 3. Bagaimana kebjakan perpajakan dan pengeluaran pemerintah sebagai bagian dari kebijakan fiskal? 1.3 Tujuan 1. Mengetahui pola-pola penerimaan pemerintah Indonesia 2. Mengetahui pola-pola pengeluaran pemerintah Indonesia. 3. Mengetahui kebjakan perpajakan dan pengeluaran pemerintah sebagai bagian dari kebijakan fiskal.

BAB II PEMBAHASAN

5

2.1 Pola Penerimaan Pemerintah Kebijaksanaan fiskal pada umumnya (juga di Indonesia) terdiri dari kebijaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara/pemerintah. Penerimaan pemerintah Indonesia dibedakan menjadi 1. Penerimaan dalam negeri, yang tidak lain daripada seluruh penerimaan baik yang berupa pajak ataupun penerimaan bukan pajak, dan 2. Hibah, yang merupakan bantuan pihak ketiga (yang tidak mengikat) kepada pemerintah baik yang datang dari dalam negeri maupun yang dari luar negeri. Anggaran untuk dua komponen ini dari 2002-2007 (dalam miliar rupiah) adalah sebagai berikut: Data mengenai penerimaan dalam negeri dan hibah disajikan dalam bentuk yang lebih rinci pada Tabel 9.4, di mana ternyata bahwa jumlah penerimaan negara dari tahun 2002 selalu mengalami kenaikan dari Rp298.605 miliar menjadi Rp694.088 miliar pada tahun 2007, atau menjadi dua kali lipat dalam enam tahun atau rata-rata kenaikan sebesar 50 persen. Dari jumlah ini hanya sebagian kecil (kurang dari satu persen) merupakan hibah yang ternyata mengalami kenaikan pada tiga tahun pertama untuk kemudian mengalami penurunan pada dua periode terakhir. Tabel 9.4: Anggaran Pemerintah Dalam Negeri dan Hibah, 2002-2007

Sumber: BPS seperti pada BI.LPI 2007 Penerimaan dalam negeri dibedakan menjadi: 1. Penerimaan dari perpajakan (baik pajak langsung maupun tidak langsung, baik di dalam negeri maupun pajak dari perdagangan internasional), dan 2. Penerimaan bukan pajak (PNBP), semua penerimaan negara yang bukan pajak seperti halnya uang sekolah (SPP), penerimaan dari penjualan bibit oleh departemen yang membuat pembibitan untuk rakyat, aset milik pemerintah yang dijual kepada rakyat seperti misalnya rumah dinas, mobil dinas, dan sebagainya. Anggaran untuk dua komponen ini untuk 2002-2007 (dalam miliar rupiah) adalah seperti pada Tabel 9.5. 6

Tabel 9.5: Anggaran Penerimaan Dari Pajak dan Bukan Pajak, 2002-2007

Sumber: BPS seperti pada BI.LPI 2007 Dari angka-angka dalam tabel 9.5 ternyata bahwa baik anggaran penerimaan negara dari perpajakan maupun bukan pajak telah mengalami kenaikan lebih dari dua kali lipat dalam kurun waktu enam tahun dari 2002 sampai 2007, yakni untuk penerimaan negara dari perpajakan telah menjadi 2,34 kali dari jumlah tahun 2002, sedangkan dari sumber bukan pajak telah menjadi 2,24 dari jumlah tahun 2002. Ini berarti usaha-usaha intensifikasi dan ekstensifikasi penagihan pajak dan bukan pajak telah membuahkan hasil, meskipun tidak tertutup kemungkinan perbaikan di masa akan datang. Dari sudut jumlah penerimaan pajak telah terjadi kenaikan yang terus menerus dari tahun 2002 sejumlah Rp210.088 miliar menjadi Rp492.001 miliar pada tahun 2007, sedangkan angkaangka untuk bukan pajak juga terus mengalami peningkatan dari Rp88.440 miliar pada tahun 2002 menjadi Rp198.254 miliar pada tahun 2007. Perbandingan di antara keduanya adalah sekitar dua pertiga untuk pajak dan sisanya sepertiga dari sumber bukan pajak. Selanjutnya penerimaan negara dari pajak dibedakan menjadi: 1. Pajak Dalam Negeri, yang terdiri dari komponen: Pajak Penghasilan (Pph) dari Migas dan Nonmigas, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan, Cukai, dan Pajak Lainnya, dan 2. Pajak dari perdagangan internasional, pajak impor dan pungutan istrasi ekspor. Untuk periode 2002 sampai dengan 2007 anggaran penerimaan pemerintahdari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional ditunjukkan oleh Tabel 9.6, di mana ternyata bahwa lebih dari sembulan puluh lima persen merupakan pajak dari dalam negeri dan sisanya kurang dari lima persen berasal dari pajak perdagangan internasional. Anggaran Pendapatan dari Perpajakan dalam Negeri untuk 2002-2007 ditunjukkan pada Tabel 9.7. di mana sekitar 7

50 persen dari pajak dalam negei datang dari pajak penghasilan perorangan dan perusahaan, dari jumlah mana sebagian besar berasal dari pajak atas migas. Tabel 9.6: Anggaran Penerimaan dari Pajak, 2002-2007

Sumber: BPS seperti pada BI.LPI 2008 Pajak pertambahan nilai juga memberikan kontribusi yang cukup besar (yakni sekitar 33 persen dari jumlah penerimaan pajak dalam negeri, kemudian diikuti oleh cukai (sekitar 12 persen). Sisanya sekitar 5 persen merupakan kontribusi dari pajak bumi dan bangunan (sekitar 3 persen) dan Bea perolehan atas tanah dan bangunan dan pajak lainnya. Tabel 9.7: Anggaran Pendapatan dari Perpajakn dalam Negeri, 2002-2007

Sumber: BPS seperti BI.LPI 2007 Sedangkan pajak dari perdagangan internasional adalah sebagai berikut di mana sebagian besar karena bea masuk untuk impor, sedangkan pajak ekspornya hanyalah sekedar bea istrasi ekspor seperti terlihat pada Tabel 9.8 berikut. Tabel 9.8: Anggaran Pendapatan dari Pajak Perdagangan Internasional

8

Sumber: BPS seperti BI.LPI 2007 Komponen penerimaan negara dari bukan pajak beserta jumlah (dalam miliar rupiah) dapat dilihat pada Tabel 9.9 di bawah ini. Dari tabel tersebut kelihatan bahwa komponen Penerimaan Negara Bukan Pajak yang paling besar adalah dari sumber daya alam, di mana minyak bumi mempunyai pangsa lebih dari 60 persen, kemudian diikuti oleh gas alam sekitar 20 persen dari total sumbangan sumber daya alam. Komponen lain dari penerimaan bukan pajak, selain dari penerimaan dari SDA, adalah bagian laba BUMN, surplus Bank Indonesia, dan PNBP lainnya (lihat tabel). Tabel 9.9: ANggaran Pendapatan dari Bukan Pajak (Rp miliar), 2002-2007

Sumber: BPS seperti pada BI.LPI 2007 2.2 Pola Pengeluaran Pemerintah Anggaran belanja negara/pemerintah terdiri dari anggaran untuk pemerintah pusat dan anggaran untuk pemerintah daerah. Dimana anggaran pemerintah untuk pemerintah pusat sekitar dua kali dari anggaran untuk pemerintah daerah, seperti yang ditunjukkan oleh tabel 9.10 di bawah ini. Dalam kurun waktu waktu enam tahun pemerintah telah mampu meningkatkan anggaran belanjanya lebih dari dua kali lipat dari sebesar Rp322 triliun pada tahun 2002 menjadi lebih dari Rp752 triliun pada tahun 2007. Kelipatan ini juga berlaku baik untuk belanja pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

9

Tabel 9.10: Anggaran Belanja Pemerintah, 2002-2007 (Miliar rupiah)

Sumber: BPS seperti pada BI.LPI 2007 Anggarana belanja untuk pemerintah pusat, demikian juga keadaannya untuk pemerintah daerah, dibedakan menjadi untuk pengeluaran rutin (istrasi pemerintahan) dan untuk pengeluaran pembangunan. Anggaran rutin pemerintah pusat relatif tetap untuk 2002, 2003, dan 2004, sekitar 180an triliun rupiah kemudian melonjak tajam ke tahun 2005-P (perubahan yang telah disetujui DPR) menjadi di atas 325 triliun rupiah dan pada anggaran 2007-P menjadi di atas 426 triliun rupiah. Perubahan dengan kecepatan yang hamper sama juga terjadi pada anggaran belanja untuk pembangunannya. Tabel 9.11: Anggaran Belanja Pemerintah Pusat, 2002-2007 (Miliar Rp)

Sumber: BPS seperti pada BI.LPI 2007 Rincian Anggaran Belanja Rutin Pemerintah Pusat ditunjukkan pada Tabel 9.12 berikut. Hal perlu mendapat perhatian di sini adalaha anggaran rutin untuk pembayaran bunga hutang dalam dan luar negeri. Jumlah pembayaran bunga hutang ini sekitar 90 triliun rupiah dari anggaran rutin sejumlah 186 triliun rupiah pada tahun 2002, mengalami penurunan untuk tiga tahun beturut-turut (2003, 2004, 2005) menjadi sekitar 60an triliun rupiah dari anggaran rutin 2005-P sekitar 326 triliun untuk kemudian meningkat ke level semula untuk tahun 2007-P, menjadi lebih dari 83 triliun rupiah. Terjadi perubahan pembayaran bunga hutang dari untuk hutang luar negeri (makin menurun) diganti dengan untuk hutang dalam negeri (makin meningkat). Komponen lain yang perlu mendapat perhatian dalam anggaran rutin pemerintah pusat adalah untuk pembayaran subsidi (BBM dan NonBBM) yang selalu mengalami peningkatan dari sekitar 44 triliun rupiah pada anggaran 2002 menjadi sekitar 120 triliun rupiah untuk anggaran 10

205-P dan terus berada di atas 100 triliun sampai 2007-P. Anggaran untuk pembayaran bunga hutang dan untuk subsidi menelan sebagaian besar anggaran rutin. Katakanlah untuk anggaran 2002, anggaran untuk dua komponen ini lebih dari 130 triliun rupiah dari anggaran rutin yang jumlahnya hanya 186 triliun rupiah (sekitar 65 persen), dan untuk anggaran 2005-P jumlah ini mendekati 190 triliun rupiah dari anggaran rutin sebesar 326 triliun rupiah (sekitar 65 persen). Jumlah ini berada jauh di atas anggaran untuk pembayarannn gaji pegawai, yang untuk anggaran 2005-P hanya berjumlah 61 triliun, dan untuk anggaran 2007-P berjumlah 98 triliun. Tabel 9.12: Anggaran Belanja Pengeluaran Rutin (miliar rupiah)

Sumber: BPS seperti pada BI.LPI 2007 Anggaran pembangunan untuk pemerintah pusat yang terdiri dari pembiayaan rupiah dan pembiayaan proyek (dana luar negeri) ditunjukkan pada Tabel 9.13. Tabel 9.13: Anggaran Belanja Pengeluaran Pembangunan, 2002-2007 (miliar Rp)

* Angka pengeluaran pembangunan, pembiayaan rupiah dan proyek untuk 2006 dan 2007 sudah sesuai dengan aslinya (kalau dijumlahkan tidak cocok). Sumber: BPS seperti pada BI.LPI 2007

11

Anggaran belanja negara untuk pembiayaan pemerintah daerah terdiri dari dana perimbangan dan dana otonomi khusus (+penyeimbang). Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah

alokasi

dari Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja

Negara kepada

provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang di alokasikan pada setiap daerah Otonom di Indonesia sebagai dana pembangunan. Dana otonomi khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksaan otonomi khusus suatu daerah. Contohnya : Aceh, dan Papua. Anggaran untuk pembiayaan pemerintah daerah untuk 2002 - 2007-P secara rinci ditunjukkan pada Tabel 9.14. Tabel 9.14 Anggaran Belanja untuk Pemerintah Daerah (miliar rupiah)

Sumber: BPS seperti pada BI.LPI 2007 Anggaran belanja negara untuk pembiayaan pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pembiayaan ini dibicarakan dengan rinci pada Pasal 10 sampai Pasal 42, yang pada prinsipnya menjelaskan bahwa dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Data mengenai anggaran belanja daerah untuk tahun 2002-2007 disajikan pada Tabel 9.14, dimana dana alokasi umum menempati porsi terbesar yang diikuti oleh dana bagi hasil dan terakhir dana alokasi khusus.

12

2.3 Kebijakan Perpajakan dan Pengeluaran Pemerintah Sebagai Bagian dari Kebijakan Fiskal Sebagaimana kita ketahui bahwa anggaran belanja pemerintah (dan anggaran untuk lembaga sosial) berbeda dengan anggaran belanja rumah tangga pribadi. Kalau dalam anggaran untuk rumah tangga pribadi pertama-tama ditentukan penerimaan rumah tangga tersebut sebagai dasar untuk menentukan anggaran pengeluarannya, maka keadaan sebaliknya berlaku untuk anggaran rumah tangga pemerintah dan lembaga sosial, dimana pertama-tama ditentukan jumlah pengeluaran yang diperlukan sebagai dasar untuk menentukan berapa besar dan dari mana saja beban belanja tersebut bersumber. Dari sejak awal, katakanlah dari zaman raja-aja dahulu, setelah menentukan (kalau dibuat anggaran) jumlah pengeluaran pemerintah, sumber pertama yang terbayang adalah dari pajak. hanya saja pemerintahan modern, baru terpikirkan sumber dana lain, seperti dari mencetak uang, dari pinjaman dalam negeri, dari pinjaman luar negeri, dan sebagainya. Dalam tulisan ini, sebagaimana biasa dijumpai dalam literatur ekonomi makro. Diumpamakan bahwa dana yang bersumber dari pajak cukup, dan hanya cukup, tidak lebih dan tidak kurang, untuk beban pengeluaran pemerintah. Dengan kata lain diumpamakan terjadi anggaran belanja seimbang. Baik pengeluaran pemerintah maupun pajak, keduanya mempunyai pengaruh terhadap penghasilan nasional. Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap penghasilan nasional. Pengeluaran pemerintah rutin dan pembangunan dibayarkan kepada masyarakat (pegawai dan pelaksana pembangunan). Mereka menerima tambahan pendapatan. Dari tambahan pendapatan tersebut mereka cenderung untuk melakukan tambahan konsumsi dan tambahan tabungan. Kecenderungan tambahan konsumsinya disebut MPC (Marginal Propensity to Consume) dan kecenderungan tambahan untuk menabung disebut MPS (Marginal Propensity to Save). MPC biasanya dinyatakan dalam proporsi terhadap penghasilan (Y), demikian juga MPS dinyatakan dalam proporsi terhadap penghasilan (Y), sehingga MPC + MPS = 1 kali besarnya penghasilan. Tambahan konsumsi yang dilakukan oleh orang pertama tadi diterima oleh orang lain kepada siapa konsumsi tersebut dilakukan (orang kedua). Orang kedua ini, karena menerima tambahan pendapatan, juga cenderung melakukan tambahan konsumsi dan tambahan tabungan. Tambahan konsumsinya merupakan tambahan pendapatan bagi yang menerimanya (orang ketiga), yang karena ada tambahan pendapatan, juga cenderung untuk melakukan tambahan konsumsi dan tambahan tabungan. Begitu selanjutnya proses berjalan sampai jumlah yang tidak tehingga. Jumah 13

kenaikan penghasilan masyrakat sebagai akibat dari adanya pengeluaran pemerintah adalah jumlah

pengeluaran

pemerintah

itu

dikalikan

dengan

faktor

pengganda.

Dengan

mengumpamakan bahwa MPC dan MPS untuk setiap orang yang dikatakan di atas sama (orang ke 1, 2,3…), maka dengan memakai manipulasi aljabar dasar diperoleh faktor pengganda sebesar k = 1/MPS. Kalau setiap orang yang menerima tambahan penghasilan mempunyai kecenderungan untuk menabung sebesar 20 persen dari tambahan penghasilannya, maka k = 1/0,20 = 0,5. Pengaruh Pajak terhadap Penghasilan Nasional. Untuk membiayai pengeluarannya, pemerintah menarik pajak dari rakyat. Pajak ini mempunyai sifat mengurangi pendapatan dari mereka yang membayar pajak itu (orang 1). Karena pendapatannya berkurang, mereka cenderung mengurangi konsumsi (sebesar MPC kali berkurangnya penghasilan), dan mereka cenderung untuk mengurangi menabung (sebesar MPS kali berkurangnya penghasilan), yang mempunyai akibat lanjutan terhadap mereka yang terkena pengurangan penghasilan. Demikian prosesnya berjalan, sama seperti logika pada pengeluaran pemerintah, sampai pada orang yang ke tidak terhingga), jumlah penghasilan masyarakat berkurang karena ada pajak adalah sebesar pajak itu dikalikan dengan faktor pengganda. Dengan perumpamaan yang sama seperti pada pengeluaran pemerintah, faktor penggandanya dapat diperoleh dengan manipulasi aljabar dasar sebesar k = -(1/MPS – 1). Kalau setiap orang yang penghasilan berkurang sebesar tambahan pajak, mempunyai kecenderungan untuk mengurangi menabung sebesar 20 persen dari jumlah pengurangan penghasilannya, maka k untuk pajak = -(1/0,20 – 1) = -4. Pengganda untuk anggaran berimbang. Oleh karena dalam anggaran berimbang, contoh kita di atas, jumlah pengeluaran pemerintah sama dengan jumlah pajak, maka akibat dari anggaran belanja yang seimabang terhadap penghasilan nasional adalah: (Jumlah kenaikan penghasilan nasional karena pengeluaran pemerintah) dikurangi (jumlah pengurangan penghasilan nasional karena adanya pajak). Karena yang pertama adalah sebesar (1/MPS) kali jumlah pengeluaran pemerintah, dan yang disebut belakanganadalah –(1/MPS – 1 ), maka tambahan penghasilan neto karena anggaan seimbang adalah (1/MPS) – (1/MPS – 1) = 1 kali anggaran berimabng tersebut. dengan kata lain faktor pengganda untuk anggaran berimbang adalah (+1). Tabungan Pemerintah dan Pembangunan Ekonomi. Pembangunan ekonomi satu negara dapat dibiayai oleh sumber-sumber dari dalam negeri dan dari luar negeri. Sumber pembiayaan 14

pembangunan ekonomi dari dalam negeri dapat berupa tabungan perseorangan, tabungan perusahaan, dan tabungan pemerintah, sedangkan yang bersumber dari luar negeri bisa berupa bantuan dan pinjaman luar negeri, penanaman modal langsung dari luar negeri atau penanaman modal tidak langsung dari luar negeri. Yang dimaksud dengan tabungan pemerintah adalah semua penerimaan dari dalam negeri dikurangi dengan semua pengeluaran rutin. Namun untuk Indonesia masih dikurangi lagi dengan anggaran belanja untuk daerah yang harus dikeluarkan oleh pemerintah pusat tiap tahun (bersifat rutin). Tabungan pemerintah untuk tahun 2002-2007 disajikan pada Tabel 9.15, yang ternyata terus mengalami peningkatan dari hanya 13,6 triliun rupiah pada tahun 2002 sampai mencapai 52,3 triliun rupiah pada tahun 2005 dan kembali mengalami penurunan menjadi hanya 25,6 triliun pada tahun 2006 dan pada tahun 2007 hanya menjadi 9,6 tiliun. Jadi pemerintah telah menyisakan penerimaan dalam negerinya untuk sebagian ditabung. Dalam persentase jumlah tabungan pemerintah ini berkisar dari sedikit di bawah 5 persen pada tahun 2002, terus mengalami peningkatan sampai menjadi 13 persen pada tahun 2004, lalu mengalami penurunan menjadi hanya 1,3 persen dari total penerimaan dalam negeinya. Kalau kita bandingkan jumlah tabungan pemerintah ini dengan jumlah pembiayaan rupiah dalam rencana pembangunan tahunannya, ternyata, seperti terlihat pada Tabel 9.15, julah tabungan pemeintah ini selalu lebih kecil. Ini berarti bahwa tiap tahun (dari 2002 sampai 2007) pemerintah harus menggali sumbersumber pembiayaan dalam negeri untuk menalangi pembiayaan rupiah dari rencana pembangunannya, yang mungkin berupa pinjaman dari Bank Indonesia atau pinjaman jangka pendek yang biasa disebut Treasury Bill. Tabel 9.15: Tabungan Pemerintah Indonesia, 2002-2007 (miliar Rp)

15

Sumber: Diolah dari Tabel 9.1

BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan Kebijakan fiskal (fiscal policy) adalah implementasi dari bentuk operasional kebijakan anggaran yang dilakukan pemerintah dalam mengatur keuangan negara. Arah kebijakan ditekankan pengalokasian pengeluaran negara dan penerimaan negara terkhusus pada perpajakan, contohnya saja tinggi rendahnya pajak, atau bahkan pembebasan pajak dalam pengendalian perekonomian untuk mencapai tujuan nasional. Dalam menjalankan kebijakan sangat efektif apalagi dibarengi dengan kebijakan moneter. Kebijaksanaan fiskal pada umumnya (juga di Indonesia) terdiri dari kebijaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara/pemerintah. Penerimaan pemerintah Indonesia dibedakan menjadi: 1. Penerimaan dalam negeri, yang tidak lain daripada seluruh penerimaan baik yang berupa: a) Penerimaan dari perpajakan dan selanjutnya penerimaan negara dari pajak dibedakan menjadi:  Pajak Dalam Negeri, yang terdiri dari komponen: Pajak Penghasilan (Pph) dari Migas dan Nonmigas, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan, Cukai, dan Pajak Lainnya, dan  Pajak dari perdagangan internasional, pajak impor dan pungutan istrasi ekspor. b) Penerimaan bukan pajak (PNBP), semua penerimaan negara yang bukan pajak seperti halnya uang sekolah (SPP), penerimaan dari penjualan bibit oleh departemen yang membuat pembibitan untuk rakyat, aset milik pemerintah yang dijual kepada rakyat seperti misalnya rumah dinas, mobil dinas, dan sebagainya. 2. Hibah, yang merupakan bantuan pihak ketiga (yang tidak mengikat) kepada pemerintah baik yang datang dari dalam negeri maupun yang dari luar negeri. Anggaran belanja negara/pemerintah terdiri dari : 1. Anggaran untuk pemerintah pusat dibedakan menjadi : a) Pengeluaran rutin (istrasi pemerintahan) b) Pengeluaran pembangunan. 2. Anggaran belanja negara untuk pembiayaan pemerintah daerah terdiri dari: 16

a) Dana perimbangan terdiri dari :  Dana bagi hasil Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi  Dana alokasi umum Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang di alokasikan pada setiap daerah Otonom di Indonesia sebagai dana pembangunan  Dana alokasi khusus Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. b) Dana otonomi khusus (+penyeimbang). Dana otonomi khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksaan otonomi khusus suatu daerah. Contohnya : Aceh, dan Papua. Dalam tulisan ini, sebagaimana biasa dijumpai dalam literatur ekonomi makro. Diumpamakan bahwa dana yang bersumber dari pajak cukup, dan hanya cukup, tidak lebih dan tidak kurang, untuk beban pengeluaran pemerintah. Dengan kata lain diumpamakan terjadi anggaran belanja seimbang. Baik pengeluaran pemerintah maupun pajak, keduanya mempunyai pengaruh terhadap penghasilan nasional.

DAFTAR PUSTAKA Nehen, Ketut. 2016. Perekonomian Indonesia. Denpasar: Udayana University Press

17

Imaduddin. Pola Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah, Neraca Pembayaran, Indonesia, dan Neraca Perdagangan Indonesia. 10 April 2017. http://imaduddin3110.blogspot.co.id/2015/03/pola-penerimaan pemerintahpengeluaranne_20.html

18