Panduan Pengelolaan Jkn 5cup

PENGELOLAAN KEUANGAN KAPITASI DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) PUSKESMAS SUKARAJA KABUPATEN SUKABUMI

A. Definisi Berdasarkan ketentuan pasal 1angka 6 Perpres 32 Tahun 2014, dana kapitasi adalah besaran permbayaran per – bulan yang dibayarkan dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Dana kapitasi JKN adalah dana yang dibayarkan oleh BPJS kesehatan pada PUSKESMAS sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan bagi peserta JKN. Selain itu dana kapitasi JKN digunakan untuk belanja operasional dan belanja modal Puskesmas. Ketentuan dalam Perpres 32 tahun 2014 menyatakan bahwa rekening dana kapitasi JKN yang dikelola oleh bendahara Dana Kapitasi JKN di PUSKESMAS ditetapkan oleh Kepala Daerah dan merupakan bagian dari rekening Bendahara Umum Daerah. Belanja Daerah dilakukan tanpa melalui mekanisme penerbitan SPD, SPP, SPM, dan SP2D yang mensyaratkan adanya bukti pertanggung tajawaban yang lengkap dan sah, sebagaimana diatur dalam pasal 196 – pasal 227 Permendagri no. 13 tahun 2006.

B. Tujuan Umum dan Tujuan Khusus

1. Tujuan Umum

Mendukung peningkatan upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif dalam mencapai target program kesehatan prioritas nasional serta sebagai bahan acuan pengelolaan dana Kapitasi JKN.

2. Tujuan Khusus

a. Menyediakan dukungan dana operasional program bagi Puskesmas, untuk pencapaian program kesehatan prioritas nasional. b. Menyediakan dukungan dana bagi penyelenggaraan manajemen Puskesmas, Dinas Kesehatan Kota dan Provinsi dalam pelaksanaan program kesehatan prioritas nasional. c. Mengaktifkan penyelenggaraan manajemen Puskesmas mulai dari perencanaan, penggerakan/pelaksanaan loka karya mini sampai dengan evaluasi.

d. Pedoman penggunaan keuangan Dana kapitasi JKN bagi petugas bendahara keuangan JKN. e.

Penyempurnaan dari tahun sebelumnya dengan tetap mengedepankan akuntabilitas dan transparansi.

f. Tersusunnya perencanaan tingkat puskesmas untuk penyelenggaraan upaya kesehatan di wilayah kerja. g. Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas yang efektif, efisien, ekonomis dan transparan.

C. Ruang Lingkup

1.

Dana JKN bukan merupakan penerimaan fungsional pemerintah daerah dan bukan dana utama dalam penyelenggaraan upaya kesehatan di Puskesmas dan jaringannya serta UKBM, sehingga pemerintah daerah tetap berkewajiban mengalokasikan dana operasional untuk Puskesmas;

2.

Pemanfaatan dana JKN untuk kegiatan Puskesmas dan jaringannya serta Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) harus berdasarkan hasil perencanaan yang disepakati dalam Lokakarya Mini Puskesmas, yang diselenggarakan secara rutin/periodik sesuai kondisi wilayah kerja Puskesmas;

3.

Kepala Dinas Kesehatan Kota menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota

tentang

alokasi

JKN

setiap

Puskesmas,

secara

proporsional

dengan

kriteria/parameter sebagai berikut : a. Proporsi untuk Belanja Jasa Pelayanan Puskesmas 60 % b. Proporsi untuk Belanja Operasional 40 % 4.

Pemanfaatan dana Kapitasi JKN harus di sinergikan dan tidak boleh duplikasi dengan dana kapitasi BOK, dana APBD dan sumber dana lainnya.

D. Tata Laksana Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan prinsip:

program

dan pemanfaatan danaKapitasi JKN berpedoman pada

1.

Keterpaduan Kegiatan pemanfaatan dana Kapitasi JKN dilaksanakan secara terpadu baik dari segi dana, orang, tempat, waktu, kegiatan, serta sarana untuk pencapaian target program kesehatan dengan melibatkan para pelaksana program di Puskesmas, kader kesehatan, lintas sektor serta unsur lainnya.

2. Kewilayahan Pemanfaatan dana Kapitasi JKN menggunakan prinsip satuan kewilayahan, istrasi (Rukun Tetangga [RT], Rukun Warga [RW], dusun, desa/kelurahan, kecamatan, sekolah dan satuan istrasi lainnya). 3. Efisien Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara tepat, cermat dan seminimal mungkin untuk mencapai tujuan seoptimal mungkin dan tidak duplikasi dengan sumber pembiayaan lain. 4. Efektif Kegiatan yang dilaksanakan berdaya ungkit tinggi terhadap pencapaian program kesehatan prioritas nasional. 5. Transparan Pengelolaan keuangan dana JKN menyangkut sumber dan jumlah dana, rincian penggunaan dan pertanggungjawaban dilaksanakan secara terbuka sehingga memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. 6.

Akuntabel

Pengelolaan

dan

pemanfaatan

dipertanggungjawabkan sesuai dengan

dana

Kapitasi

JKN

harus

aturan pada Juknis Dana Kapitasi JKN

dapat dan

peraturan terkait lainnya.

E. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan di Lembar Pertanggung Jawaban Belanja, Buku Kas Umum, Buku Kas Tunai dan Buku Bantu Pajak. Semua jenis pencatatan ditutup setiap bulan dan diketahui oleh Kepala Puskesmas. Selanjutnya untuk meyakini kebenarannya setiap buku dikonsultasikan dengan pengelola keuangan Dinas Kesehatan. Contoh Dokumentasi Terlampir.