Panduan Pelayanan Restrain 6o5u3i

PANDUAN RESTRAIN BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Keamanan merupakan prioritas kedua kebutuhan dasar manusia menurut hirarki Maslow, setelah kebutuhan fisiologis, yang harus dipenuhi selama hidup manusia. Sebab dengan adanya rasa aman, setiap individu dapat berkarya dengan optimal dalam hidupnya. Keamanan tidak hanya bagi individu sendiri tetapi juga bagi lingkungan. Menciptakan lingkungan yang aman terutama adalah dengan promosi keamanan dengan meningkatkan kesadaran dan penjagaan. Keperawatan sebagai ilmu yang berfokus pada manusia dan kebutuhan dasarnya memiliki tanggung jawab dalam mencegah terjadinya kecelakaan dan cedera. Menurut Craven (2000), keamanan tidak hanya mencegah rasa sakit dan cidera, tetapi juga membuat individu merasa aman dalam aktivitasnya. Keamanan fisik merupakan keadaan fisik yang aman dan terbebas dari ancaman kecelakaan dan cidera (injury) baik mekanis, thermis, elektris maupun bakteriologis. Ancaman terhadap keamanan individu di rumah sakit umumnya disebabkan oleh karena adanya gangguan kesadaran/mental, baik karena penyakit atau obat-obatan/pengobatan, faktor usia, faktor lingkungan, gangguan emosional, status mobilisasi dan kondisi-kondisi lainnya. Salah satu upaya untuk meningkatkan keamanan individu terutama mencegah cidera terutama individu yang mengalami gangguan kesadaran dan karena usia individu adalah dengan menggunakan restrain. Dengan restrain, maka risiko ancaman kecelakaan atau cidera, misalnya jatuh, terhadap individu dapat dikurangi. Terlepas dari teknik-teknik restrain yang digunakan di rumah sakit, hal yang tidak kalah pentingnya adalah pelaksanaan restrain aman dan nyaman bagi pasien. Oleh karena itu diperlukan panduan pelaksanaan agar restrain dapat berjalan seragam, efektif dan aman. 1.2 TUJUAN 1.2.1 Tujuan Umum Panduan ini dibuat dengan maksud agar seluruh prosedur pelaksanaan restrain dapat dilaksanakan seragam, dengan tujuan keamanan dan kenyamanan pasien. 1.2.2 Tujuan Khusus 1) Sebagai acuan untuk seluruh petugas yang memberikan pelayanan dalam mengkaji kondisi atau situasi yang memerlukan restrain. 2) Sebagai acuan agar pelaksanaan restrain dapat dilaksanakan secara tepat, efektif, aman dan sesuai dengan aspek etis dan hukum, terutama bagi pasien dan petugas.

3) Sebagai acuan tindakan yang harus dilakukan jika terdapat kecurigaan terjadinya penyalahgunaan tindakan restrain. 1.3 RUANG LINGKUP 1) Panduan ini diterapkan pada semua pasien rawat inap, rawat jalan & Instalasi Gawat Darurat (IGD), 2) Pelaksana panduan ini adalah para tenaga kesehatan (medis, perawat/bidan), asisten tenaga kesehatan (POS) serta mahasiswa keperawatan yang bekerja/praktik di Rumah Sakit Katolik St. Vincentius a Paulo. 1.4 KEBIJAKAN 1) Yang berwenang untuk membuat keputusan mengenai penggunaan restrain adalah dokter penanggung jawab pasien (DPJP). Jika DPJP tidak hadir saat dibutuhkan instruksi, maka perawat mengkonsultasikan kepada DPJP via telepon. 2) Penggunaan restrain harus sesuai dengan instruksi dari DPJP, jika diputuskan bahwa restrain diperlukan maka DPJP harus menentukan jenis restrain yang dipilih dan dapat memenuhi kebutuhan pasien dengan risiko yang paling kecil dan pilihan yang paling menguntungkan untuk pasien. 3) Sebelum pelaksanaan tindakan restrain, keluarga atau penanggungjawab pasien harus memberikan persetujuan tindakan di formulir restrain. 4) Restrain berperan sebagai cara/alternatif terakhir jika metode yang kurang restriktif lainnya tidak berhasil/tidak efektif untuk keselamatan pasien, staf, atau orang lain. Oleh karena itu, restrain tidak boleh dianggap sebagai prosedur/respons standar dalam penanganan pasien. 5) Instruksi mengenai penggunaan restrain tidak boleh diberlakukan sebagai instruksi pro re nata (jika perlu), di mana: (1) Setiap episode penggunaan restrain harus dinilai dan dievaluasi serta berdasarkan instuksi dokter. (2) Jika kondisi terakhir baru terbebas dari penggunaan restrain dan kemudian menunjukkan perilaku yang membahayakan dan hanya dapat diatasi oleh re-aplikasi restrain, maka diperlukan instruksi baru untuk melakukan re-aplikasi restrain. (3) Perawat tidak boleh menghentikan penggunaan restrain dan kemudian mereaplikasikannya kembali berdasar instruksi sebelumnya. 6) Selama penggunaan restrain, pasien harus dilakukan asesmen, pemantauan, tata laksana, dan perawatan sesuai dengan kebutuhan pasien. 7) Penggunaan restrain yang bertujuan untuk manajemen perilaku destruktif/membahayakan harus dievaluasi dengan kriteria waktu: (1) 4 jam untuk dewasa ≥ 18 tahun (2) 2 jam untuk anak dan remaja usia 9-12 tahun. (3) 1 jam untuk anak usia kurang dari 9 tahun. Batas waktu evaluasi tersebut tidak berlaku pada kasus penggunaan restrain dengan tujuan manajemen perilaku non-destruktif.

8) Perawat harus menilai dan memantau kondisi pasien secara berkala untuk memastikan bahwa pasien dapat dibebaskan dari restrain pada waktu sedini mungkin. 9) Restrain hanya boleh dilanjutkan selama kondisi membahayakan tersebut masih berlangsung. Jika kondisi membahayakan tersebut telah teratasi, penggunaan restrain harus segera dihentikan. 10) Keputusan untuk menghentikan restrain harus berdasarkan pada pertimbangan bahwa restrain tidak lagi dibutuhkan atau bahwa kebutuhan pasien dapat dipenuhi dengan metode yang kurang restriktif. 11) Suatu kondisi pembebasan restrain sementara harus diawasi secara langsung oleh perawat dan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pasien (seperti pergi ke kamar mandi, makan, atau latihan gerak tubuh). 12) Penggunaan restrain harus diimplementasikan dengan teknik yang benar dan aman, tidak boleh menjadi penghalang/ penghambat dalam pemberian penanganan/intervensi lain yang juga diperlukan pasien. 13) Penggunaan restrain untuk mengontrol perilaku pasien tidak boleh dianggap sebagai bagian dari pelayanan yang bersifat rutin. 14) Penggunaan restrain untuk pencegahan jatuh tidak boleh dianggap sebagai bagian yang rutin dalam program pencegahan jatuh. 15) Restrain tidak boleh dianggap sebagai pengganti pemantauan pasien. 16) Dalam menggunakan restrain, harus dipertimbangkan antara resiko yang dapat timbul akibat penggunaan restrain dengan resiko yang dapat timbul akibat perilaku pasien. 17) Permintaan pasien/keluarga untuk menggunakan restrain (yang dianggap menguntungkan) bukanlah suatu hal yang dapat mendasari diaplikasikannya restrain. Permintaan ini haruslah mempertimbangkan kondisi pasien dan asesmen pasien. 18) Bila restrain yang dipilih adalah restrain kimia (terapi farmakologis) dan metode itu termasuk dalam kriteria sedasi atau suatu prosedur rutin penanganan medis yang telah dimintakan informed consent sebelumnya, maka tidak diperlukan lagi pengisian formulir restrain. 19) Penggunaan restrain harus dicatat dalam rekam medis pasien, termasuk hasil asesmen dan evaluasi pasien dan alasan penggunaan restrain.

BAB 2 RESTRAIN 2.1 PENGERTIAN 1) Restrain adalah suatu metode/cara pembatasan/restriksi yang disengaja terhadap gerakan/perilaku seseorang. 2) Restrain (dalam psikiatrik) secara umum mengacu pada suatu bentuk tindakan menggunakan tali untuk mengekang atau membatasi gerakan ekstremitas individu yang berperilaku di luar kendali yang bertujuan memberikan keamanan fisik dan psikologis individu . 2.2 TUJUAN RESTRAIN 1) Memberikan perlindungan dan menjamin keselamatan pasien dan/atau lingkungan terhadap cidera/kecelakaan. 2) Memberikan keamanan fisik dan psikologis individu. 2.3 ASESMEN RESTRAIN Untuk menentukan perlu tidaknya pasien menggunakan restrain harus dilakukan asesmen secara komprehensif agar intervensi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan, kondisi medis, riwayat penyakit, faktor lingkungan, dan preferensi pasien. Asesmen meliputi pertanyaan dibawah ini (minimal): (1) Apakah ada intervensi/tindakan pencegahan yang aman (selain restrain) yang dapat dilakukan mengurangi resiko pasien mengalami cidera/berada dalam kondisi yang membahayakan (misalnya: terpeleset, tersadung, atau jatuh jika pasien turun dari tempat tidur)? (2) Apakah ada cara yang memungkinkan pasien untuk dapat bergerak dengan aman? (3) Apakah ada alat bantu yang dapat meningkatkan kemampuan pasien untuk mandiri? (4) Apakah ada kondisi atau diberikan obat-obatan pada pasien yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan berjalan? (5) Apakah pasien bersedia untuk berjalan sambil dipapah/ditemani oleh staf? (6) Dapatkah pasien ditempatkan di kamar lebih dekat dengan nurse station di mana pasien tersebut dapat diobservasi dengan lebih baik? 2.4 INDIKASI RESTRAIN

1) Pasien menunjukkan perilaku yang berisiko membahayakan dirinya sendiri dan/atau orang lain. 2) Tahanan pemerintah (yang legal/sah secara hukum) yang dirawat di rumah sakit. 3) Pasien yang membutuhkan tatalaksana emergensi/segera yang berhubungan dengan life saving bagi pasien, terutama pelaksanaan prosedur terapeutik dan/atau diagnostik. 4) Pasien yang memerlukan pengawasan dan penjagaan ketat di ruangan yang aman. 5) Restrain digunakan jika intervensi lainnya yang lebih tidak restriktif tidak berhasil/tidak efektif untuk melindungi pasien, staf, atau orang lain dari ancaman bahaya-bahaya. Indikasi restrain ini dapat diaplikasikan untuk: 1) Semua lokasi di dalam rumah sakit: semua jenis perawatan, termasuk ruang rawat inap, unit rawat jalan, unit bedah/medis, ICU, IGD, ruang rawat anak dan sebagainya. 2) Semua pasien di rumah sakit, tanpa melihat usia, yang memenuhi indikasi. 2.5 KONTRAINDIKASI RESTRAIN 1) Tidak mendapatkan izin tertulis dari keluarga pasien untuk melaksanakan prosedur. 2) Pasien kooperatif. 3) Pasien memiliki komplikasi kondisi fisik atau mental. 2.6 KRITERIA PEMILIHAN JENIS RESTRAIN Apabila dalam asesmen terdapat suatu kondisi medis yang mengindikasikan perlunya intervensi untuk melindungi pasien dari ancaman bahaya, sebaiknya menggunakan metode yang paling tidak restriksif tetapi efektif dan harus tetap menjamin keselamatan pasien, staf, dan orang lain dari ancaman bahaya. Dalam memilih jenis restrain perlu memenuhi 5 kriteria sebagai berikut: 1) Membatasi gerak klien sesedikit mungkin. 2) Paling masuk akal/bisa diterima oleh klien dan keluarga. 3) Tidak mempengaruhi proses perawatan klien. 4) Mudah dilepas/diganti. 5) Aman untuk klien. 2.7 JENIS RESTRAIN Beberapa jenis restrain yang bisa digunakan pada pasien adalah: 2.7.1 Pembatasan Fisik 1) Melibatkan satu atau lebih staf untuk memegangi pasien, menggerakkan pasien, atau mencegah pergerakan pasien 2) Jika pasien dengan mudah meloloskan diri/melepaskan diri dari pegangan staf, maka hal ini tidak dianggap sebagai satu restrain. 3) Pemegangan fisik: biasanya staf memegangi pasien dengan tujuan untuk melakukan suatu pemeriksaan fisik/tes rutin. Namun, pasien berhak untuk menolak prosedur ini. 4) Memegangi pasien dengan tujuan untuk membatasi pergerakan pasien dan berlawanan dengan keinginan pasien termasuk suatu bentuk restrain. 5) Pemegangan pasien secara paksa saat melakukan prossedur pemberian obat (melawan keinginan pasien) dianggap suatu restrain. Sebaiknya, kalaupun terpaksa memberikan obat tanpa persetujuan pasien, dipilih metode yang kurang bersifat restriktif/sedikit mungkin menggunakan pemaksaan.

6) Pada beberapa keadaan, di mana pasien setuju untuk menjalani prosedur/medikasi tetapi tidak dapat berdiam diri/tenang untuk disuntik/menjalani prosedur, staf boleh memegangi pasien dengan tujuan prosedur/pemberian medikasi berjalan dengan lancar dan aman. Hal ini bukan merupakan restrain. 7) Pemegangan pasien, biasanya anak/bayi, dengan tujuan untuk menenangkan/memberi kenyamanan kepada pasien tidak dianggap sebagai restrain 2.7.2 Pembatasan Mekanis Restrain mekanis yang melibatkan penggunaan alat misalnya: 1) Penggunaan papan fiksasi infus ditangan pasien, bertujuan untuk stabilisasi jalur intravena, jika papan ini diikat ke tempat tidur atau keseluruhan lengan pasien diimobilisasi sehingga pasien tidak dapat mengakses bagian tubuhnya secara bebas, maka penggunaan papan ini dianggap sebagai restrain. 2) Limb restraints (restrain pergelangan tangan atau kaki), elbow restraints (khusus untuk daerah siku). Yaitu alat pengaman yang terbuat dari kain dengan ukuran lebar 5 cm, panjang 20 cm dimana salah satu ujung terpasang tali panjang dan ujung lainnya terpasang tali melingkar 10 cm. Cara memasang: - Pasang tali pengaman pada pergelangan tangan dan atau - pergelangan kaki pasien - Pastikan ada jarak 2 jari antara tali dengan anggota tubuh - Ikatkan tali pengaman pada tempat tidur pasien dengan membuat simpul yang mudah dibuka. Cara mengikat yang aman: 3) Mummy restraints or sheet and ties (‘gedong’ pada bayi) 4) Crib nets (box bayi dengan penghalang). Tempat tidur bayi yang terbuat dari besi dimana pintu tempat tidur/penghalang setinggi tempat tidur tersebut. 5) Jacket restraints (jaket)/Ontokusumo Alat pengaman yang terbuat dari kain berbentuk persegi panjang yang dimodifikasi seperti kutang di mana dibagian depan dada terpasang 2 tali panjang yang mengarah ke kiri dan kanan tubuh pasien. Sedang di bagian punggung pasien terpasang 4 tali pengikat. Cara pemakaian ontokusumo: - Pasien dipakaikan baju/ kaos; - Pasang ontokusumo pada tubuh pasien bagian atas; - Tali bagian punggung dengan arah menyilang dan ikat tali simpul yang mudah dibuka; - Tali bagian dada masing-masing ikatkan pada tempat tidur sisi; kiri dan kanan dengan membuat simpul yang mudah dibuka . 6) Belt restraints (sabuk). Pengaman sabuk pada orang dewasa: Alat pengaman pasien yang terbuat dari kain (wisel) yang dipasangkan pada anggota tubuh bagian dada dan diikatkan pada ke dua sisi tempat tidur. Sabuk pengaman yang sudah terpasang pada kereta dorong/kursi roda. Cara pemakaian kereta dorong/kursi roda: Pasien ditidurkan/didudukkan dalam kereta dorong/kursi roda kemudian sabuk pengaman dipasang dan di kunci, alat pengaman ini dilakukan pada saat pasien makan atau transfer ke ruangan lain. Keamanan pada pasien saat memakai kursi roda: - Pastikan

kursi roda dalam posisi terkunci. - Bantalan kaki mudah untuk disesuaikan dan diposisikan pada telapak kaki pasien. 7) Mitt or hand restraints (restrain tangan). 2.7.3 Pembatasan Kimia 1) Melibatkan penggunaan obat-obatan untuk membatasi pasien. 2) Obat-obatan dianggap restrain sebagai suatu restrain hanya jika penggunaan obatobatan tersebut tidak sesuai dengan standar terapi pasien dan penggunaan obat-obatan ini hanya ditujukan untuk mengontrol perilaku pasien/membatasi kebebasan bergerak pasien. 3) Pemberian obat-obatan sebagai bagian dari tata laksana pasien tidak dianggap sebagai restrain. Misalnya obat-obatan psikotik untuk pasien psikiatri, obat sedasi untuk pasien insomnia, obat anti-ansietas untuk pasien dengan gangguan cemas, analgesik untuk nyeri. 2.7.4 Pembatasan Psikologis 1) Dapat meliputi: pemberitahuan secara langsung dan terus-menerus kepada pasien mengenai hal-hal yang tidak boleh dilakukan atau memberitahukan bahwa pasien tidak diperbolehkan melakukan hal-hal yang mereka inginkan karena tindakan tersebut berbahaya. 2) Pembatasan ini dapat juga berupa pembatasan pilihan gaya hidup pasien, seperti: memberitahukan kepada pasien mengenai waktu tidur dan waktu bangunnya. 3) Tidak diperbolehkan menggunakan “pembatasan kimia” (obat sebagai restrain) untuk tujuan kenyamanan staf, untuk mendisiplinkan pasien, atau sebagai terapi standar untuk pasien. 2.8 DAMPAK PENGGUNAAN RESTRAIN 1) Dampak fisik: a. Atropi otot. b. Hilangnya/berkurangnya detensi tulang. c. Ulkus decubitus. d. Infeksi nosokomial. e. Strangulasi. f. Penurunan fungsional tubuh. g. Stress kardiak. h. Inkontinensia. 2) Dampak psikologis: a. Depresi. b. Penurunan fungsi kognitif. c. Isolasi emosional. d. Kebingungan (confusion) dan agitasi. 2.9 PENGELOLAAN PASIEN 1) Lakukan asesmen untuk menentukan perlu tidaknya pasien menggunakan restrain; 2) Diskusikan dengan DPJP untuk menentukan metode restrain yang tepat; 3) Perawat/ DPJP menjelaskan kepada pasien dan/atau keluarga tentang manfaat, risiko serta prosedur restrain; 4) Minta persetujuan tertulis dari pasien dan/atau keluarga. 5) Lakukan prosedur restrain sesuai dengan metode yang dipilih.

6) Lakukan observasi dan evaluasi tanda vital, posisi tubuh, keamanan dan kenyamanan pasien, secara berkala sesuai dengan kriteria waktu yang ditentukan. 7) Catat dalam rekam medis pasien, hasil asesmen, instruksi restrain dan evaluasi pasien serta alasan penggunaan restrain. 8) Bantu memenuhi semua kebutuhan pasien selama dipasang restrain, baik kebutuhan nutrisi, eliminasi dan hygiene perseorangan. 9) Laporkan ke DPJP jika terdapat perubahan signifikan mengenai perilaku pasien. 10) Prosedur yang harus diobservasi sebelum dan setelah aplikasi restrain: (1) Semua objek/benda yang berpotensi membahayakan (seperti sepatu, perhiasan, selendang, ikat pinggang, tali sepatu, gelas) harus disingkirkan sebelum restrain diaplikasikannya (2) Inspeksi tempat tidur, tempat duduk, restrain, dan peralatan lainnya yang digunakan selama proses restrain terutama keamanan penggunaannya. (3) Secara berkala, dilakukan penilaian tanda vital pasien, posisi tubuh pasien, keamanan restrain, dan kenyamanan pasien. 2.10 PENYEDIAAN LINGKUNGAN PERAWATAN Kenyamanan pasien yang menggunakan restrain perlu didukung dengan lingkungan perawatan yang berkesan positif dengan cara: 1) Perawatan berpusat pada pasien, terutama yang mempunyai kebutuhan dukungan psikologis. 2) Pencegahan kekerasan dan agresi. 3) Pencegahan ide/tindakan bunuh diri dan melukai diri sendiri. 4) Pemenuhan kebutuhan pasien demensia. 5) Menjaga harga diri dan martabat pasien selama asuhan perawatan. 6) Pencegahan resiko jatuh. 2.11 DUKUNGAN INSTITUSI RS TERHADAP TINDAKAN RESTRAIN Institusi rumah sakit, berikut semua staf yang tercakup di dalamnya, mempunyai kewajiban memberikan pelayanan yang legal, etis dan profesional. Untuk membantu memastikan tidak terjadinya restrain yang tidak perlu dan perawat/staf lainnya berkontribusi dalam membuat keputusan yang tepat mengenai penggunaan restraint, maka institusi rumah sakit menyediakan: 1) Suatu kebijakan/panduan untuk staf mengenai penggunaan restrain. 2) Suatu pendekatan multidisplin terhadap rencana perawatan masing-masing individu. 3) Suatu sistem pelaporan insidens di mana pasien/staf mengalami bahaya/menderita kerugian atau berpotensi bahaya, dan belajar dari pengalaman tersebut. 4) Alur yang jelas mengenai tindak lanjut etis terhadap penggunaan restrain yang tidak pada tempatnya. 5) Prosedur asesmen risiko sehingga risiko yang dapat timbul akibat penggunaan restrain dapat diantisipasi dan dikurangi. 6) Edukasi yang sesuai, termasuk supervisi klinis, praktik, pembelajaran dari contoh praktik yang baik, dan pelatihan berbasis kompetensi.

2.12 Tanggung Jawab Individu Dengan bantuan dari institusi pelayanan (rumah sakit), kolega, dan manajer, dan sarana serta sumber daya yang ada, dalam panduan ini staf perawat harus memastikan bahwa mereka: 1) Memahami pengertian restrain. 2) Menyediakan pelayanan yang terpusat kepada pasien sehingga meminimalkan kebutuhan akan restrain. 3) Memahami kerangka etik dan hukum yang berkaitan dengan restrain. 4) Mengetahui tindakan apa yang dilakukan jika terdapat kecurigaan adanya penggunaan restrain yang tidak pada tempatnya/salah. 5) Memahami kondisi/situasi di mana restrain diperbolehkan secara legal/etis. 6) Memahami cara untuk meminimalkan risiko yang dapat timbul jika restrain digunakan

BAB 3 ASPEK ETIK DAN LEGAL 3.1 ASPEK ETIS Setiap pasien berhak menerima pelayanan dalam kondisi yang aman. Keselamatan pasien, staf, atau orang lain merupakan dasar dalam menginisiasi dan menghentikan penggunaan restrain. Semua pasien mepunyai hak kebebasan bergerak dan terbebas dari

kekerasan fisik/emosional. Semua pasien berhak untuk bebas dari pengekangan yang dipaksakan dalam bentuk apapun, seperti pemaksaan, disiplin, atau sebagai wujud pembalasan dendam oleh staf. Pembatasan (restraint) hanya boleh diterapkan untuk menjamin keamanan fisik pasien, anggota staf, atau orang lain dan harus dihantikan sesegera mungkin jika kondisi telah memadai yang didasarkan pada asesman per-individu dan re-evaluasi. Dalam memenuhi kebutuhan setiap staf akan pentingnya minimalisasi penggunaan restrain, saat ini telah dikembangkan suatu strategi etika komprehensif. Strategi ini mengharuskan tenaga kesehatan untuk memikirkan juga aspek etika dalam pengambilan keputusan penggunaan restrain, dan bahwa aspek etika ini diaplikasikan dalam semua aspek asuhan keperawatan di setiap unit pelayanan di dalam rumah sakit di dalam rumah sakit. 3.1.1 Prinsip Etis Penggunaan Restrain 1) Beneficence: bertujuan untuk kepentingan pasien (bersifat menguntungkan pasien). 2) Non-maleficence: tidak membahayakan pasien/merugikan pasien. 3) Justice: memperlakukan semua pasien dengan setara dan adil. 4) Autonomy: menghargai hak pasien dalam mengambil keputusan terhadap diri sendiri. 3.1.2 Konsep Etika Dasar yang Mendasari Praktek Keperawatan Meliputi: 1) Kewajiban dan tugas: identifikasi kewajiban moral tenaga kesehatan terhadap orang lain dapat membantu dalam menentukan tindakan terbaik apa yang seharusnya dilakukan jadi dalam situasi tersebut. 2) Hindari bahaya: merupakan salah satu konsep etika yang paling penting dan menjadi dasar dalam mencapai praktik yang baik (ideal). 3) Asesmen terhadap konsekuensi tindakan: suatu tindakan yang diterima secara etis dapat ditentukan dengan melakukan kalkulasi terhadap keuntungan dan kerugiannya. 4) Otonomi dan hak pasien: menghargai hak pasien untuk mebuat keputusan sendiri dan hak orang lain. 5) Kepentingan yang terbaik: identifikasi dan bertindak yang terbaik sesuai dengan kepentingan orang lain merupakan suatu tindakan atau keputusan yang etis. 6) Nilai moral dan kepercayaan: dari kedua hal ini dapat diformilasi/disusun prinsip etik. 3.2 ASPEK LEGAL Situasi di mana restrain diperbolehkan adalah jika pasien telah diberikan informasi yang cukup mengenai kondisinya dan perlu penggunaan restrain serta telah menyetujui dilakukannya tindakan tersebut sebagai bagian dari program rencana asuhan keperawatan pasien. Pada kasus lainnya, perawat mempunyai kewajiban profesi keperawatan untuk membatasi pasien dengan tujuan melindungi pasien dari terjadinya resiko yang lebih membahayakan atau untuk menghindari potensi resiko bahaya terhadap orang lain atau lingkungannya. Dalam situasi di mana perawat atau orang lain diserang/beresiko mengalami bahaya fisik, diperbolehkan menggunakan restrain sebagai suatu wujud

pertahanan diri. Mental Capacity Act 2005 berlaku untuk setiap orang dengan usia enam belas tahun ke atas. Undang-undang ini menyediakan suatu kerangka hukum untuk memperkuat dan melindungi masyarakat yang tidak dapat membuat keputusan untuk dirinya sendiri. Sebagai contohnya: pada orang dengan demensia, memiliki gangguan dalam belajar, masalah kesehatan, gangguan jiwa, stroke, atau cedera kepala. Dalam Mental Capacity Act 2005, terdapat lima prinsip yang berkaitan dengan proteksi kapasitas dan kelima-limanya harus dihormati untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Berikut adalah kelima prinsip dasar tersebut: 1) Seseorang harus dianggap memiliki kapasitas mental yang baik kecuali telah terbukti bahwa orang tersebut tidak memiliki kapasitas. 2) Seseorang tidak boleh diperlakukan seakan-akan ia tidak dapat/tidak mampu membuat keputusan, kecuali semua langkah praktis untuk membuat keputusan telah dilakukan dan tidak berhasil. 3) Seseorang tidak boleh diperlakukan seakan-akan tidak dapat/tidak mampu membuat. keputusan hanya karena sebelumnya ia membuat keputusan yang tidak bijaksana/kurang tepat. 4) Suatu keputusan yang dibuat di bawah naungan perundang-undangan dan diperuntukan kepada seseorang yang tidak mampu membuat keputusan haruslah berdasarkan kepentingan yang menjadi pilihan terbaiknya. 5) Sebelum suatu keputusan dibuat, pertimbangkan juga mengenai apakah tujuan tersebut dapat dicapai secara efektif dengan cara yang lebih tidak membatasi hak dan kebebasan seseorang. Mental Capacity Act 2005 menetapkan definisi yang legal/sah mengenai status individu yang mempunyai keterbatasan kapasitas. Seseorang dianggap tidak mampu membuat keputusan untuk dirinya sendiri jika orang tersebut tidak mampu: 1) Memahami informasi yang relevan dengan keputusan tersebut. 2) Mengingat informasi tersebut. 3) Menggunakan informasi tersebut sebagai bagian dari proses pembuatan keputusan. 4) Mengkomunikasikan keputusanya, baik dengan berbicara, menggunakan bahasa tubuh, ataupun dengan cara lainnya. Fakta bahwa seseorang hanya mampu mengingat informasi yang relevan dengan pembuatan keputusan dalam periode waktu yang singkat tidaklah mencegah mereka untuk dianggap kompeten dan mampu membuat keputusan. Dalam situasi di mana terdapat pertimbangan menggunakan restrain pada individu yang tidak kompeten, Mental Capacity Act 2005 memperbolehkan tatalaksana sepanjang hal ini merupakan tindakan yang terbaik untuk kepentingan pasien. Perundang-undangan ini mengharuskan bahwa faktor-faktor di bawah ini harus di pertimbangkan sebelum dilakukan pengambilan tindakan terhadap individu yang tidak kompeten:

1) Keinginan/harapan dan perasaan dahulu dan saat ini (dan terutama pernyataan tertulis apapun yang relevan dengan kondisinya dan dibuat saat pasien kompeten). 2) Kepercayaan dan nilai/norma yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pasien (jika seandainya pasien masih kompeten). 3) Faktor lainnya yang mungkin akan dipertimbangkan oleh pasien seandainya pasien kompeten. Mental Capacity Act 2005 menetapkan kondisi di mana undang-undang ini dapat diterapkan dan menyangkut penggunaan restrain individu yang tidak kompeten. Menurut undang-undangini, restrain difinisikan sebagai suatu tindakan yang mengharuskan atau memaksa pasien untuk melakukan suatu hal yang tidak mereka inginkan, atau membatasi kebebasan bergerak pasien tanpa mempedulikan persetujuan pasien. Kewenangan hukum untuk membatasi seseorang hanya diperbolehkan jika ketiga kondisi dibawah ini terpenuhi, yaitu: 1) Individu kurang/tidak kompeten dalam membuat keputusan. 2) Perawat yakin dan mempunyai alasan yang kuat akan perlunya penggunaan restrain untuk mencegah hal yang lebih buruk pada pasien. 3) Tindakan ini merupakan respons yang sebanding/sepadan dengan potensi resiko bahaya yang dapat dialami oleh individu dan beratnya bahaya tersebut. Undang-undang HAM (1998) menetapkan panduan mengenai hak/kebebasan individu. Penggunaan restrain harus dijustifikasi dengan menggunakan alasan yang rasional dan jelas. Alasan ini harus menjelaskan mengapa pertimbangan ini diyakini dapat/boleh membatasi hak/kebebasan individu. Hukum perdata menyatakan bahwa jika perawat membatasi pasien tanpa adanya dasar/alasan yang profesional dan sah secara hukum, maka individu dapat membuat klaim/gugatan kepada pengadilan dan menyatakan permohonan kompensasi terhadap kerugian yang dialami individu tersebut akibat adanya pembatasan. Kerugian ini dapat berbentuk fisik atau psikologis yang secara langsung disebabkan oleh tidakan pembatasan (restrain). Pengadilan akan menilai standar profesional saat itu untuk melihat apakah pembatasan ini beralasan. Jika tindakan perawat berada dibawah standar, terdapat kemungkinan bahwa klaim/gugatan individu akan menang. Fakta-fakta dari setiap kasus akan menjadi penting dan suatu peninjauan ulang akan diselenggarakan dalam kurun waktu tertentu di mana restrain tersebut digunakan. Kedua faktor ini akan dijustifikasi untuk melihat apakah faktor ini dapat diterima secara profisional dan mengandung alasan yang kuat. Penting diingat bahwa penggunaan restrain haruslah diantisipasi dan langkah-langkah diambil untuk menuliskannya di rekam medis. Hukum pidana menyatakan bahwa membatasi tindakan/gerakan seseorang tanpa persetujuan mereka dapat merupakan suatu bentuk tindak kriminal. Perawat yang

melakukan pembatasan yang tidak beralasan dapat dituntut secara hukum dan dapat mengarah pada penahanan, bergantung pada beratnya jenis pembatasan (restrain) tersebut. Penting diketahui bahwa kapanpun restrain digunakan oleh perawat, haruslah sesuai dengan standar profesional yang telah dijustifikasi dalam kondisi tertentu. Setiap tuntutan yang diatur dalam hukum pidana akan mempertimbangkan apakah tindakan pembatasan (restrain) tergolong tindak kriminal berdasar undang-undang parlemen, dalam hal ini dapat meliputi penyerangan/kekerasan, penahanan yang tidak sah, penanganan yang buruk, atau kelainan yang disengaja. Kontrak kerja sering membatasi lingkup praktik perawat dan mengharuskan perawat untuk mengikuti kebijakan setempat yang berlaku, prosedur, ataupun protokol yang berkaitan dengn restrain. Hal ini dapat berupa penjelasan terperinci mengenai bagaimana suatu keputusan untuk melakukan pembatasan dibuat dalam kondisi yang berbeda-beda, siapa yang bertanggungajawab, dan persyaratan lainnya seperti: mengikuti pelatihan berbasis kompetensi dan pelaksanaan asesmen risiko untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian/bahaya yang tidak diinginkan sebelum menggunakan restrain. 3.3 PEMBERIAN PERSETUJUAN TINDAKAN Persetujuan merupakan salah satu alat hukum yang legal di mana seseorang memberikan kekuasaan yang sah terhadap tata laksana atau keperawatan. Hal ini dapat mencakup memberikan persetujuan terhadap suatu bentuk restrain. Dasar persetujuan yang sah identik dengan persyaratan profesional bahwa suatu persetujuan diperlukan sebelum melakukan tindakan/prosedur. Terdapat tiga persyaratan yang harus dipenuhi sebelum pernyataan persetujuan oleh individu dapat diterima secara sah, yaitu: 1) Persetujuan harus diberikan oleh seseorang yang kompeten dalam segi mental/kejiwaan. 2) Individu yang membuat persetujuan harus memperoleh informasi yang memadai mengenai kondisinya, risiko dan implikasi penggunaan restrain. 3) Persetujuan ini harus dibuat tanpa adanya paksaan.

BAB 4 PENUTUP Tindakan restrain merupakan salah satu tindakan yang seringkali dilakukan di rumah sakit yang diberikan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan, baik bagi pasien, staf di rumah sakit dan lingkungan. Tindakan ini melibatkan semua tim pelayanan kesehatan di rumah sakit dan dengan dukungan managerial dari direksi rumah sakit. Yang diutamakan dalam tindakan restrain ini adalah staf harus mempertimbangkan besarnya manfaat dan risiko yang timbul dari tindakan restrain dengan mempertimbangkan juga aspek etis dan legal.