Pancasila Sebagai Etika Politik(slide) 73315p

Disusun Oleh : Dede Setiawan Irwin Andriyanto Muhamad Kosasih Nanik Suryani Nika Apriani Nurdiyanto Ramdhan Akbar Bakhar

Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber negara Republik Indonesia yang secara resmi disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam perjalanan sejarah eksistensi Pancasila adalah sebagai dasar filsafat Negara Republik Indonesia dan pandangan filosofis Indonesia. Oleh karena itu sudah seharusnya kewajiban moral terwujud dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Etika merupakan suatu pemikiran kritis yang mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandanganpandangan moral. Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral terentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral (Suseno, 1987). Etika termasuk kelompok filsafat praktis dan dibagi menjadi etika khusus yaitu etika yang membahas prinsip dalam berbagai aspek kehidupan manusia sedangkan etika umum yaitu mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia (Suseno, 1987).

Di dalam Dictionary of sosiology and Related Sciences dikemukakan bahwa nilai adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Sifat dari suatu benda yang menyebabkan menarik minat seseorang atau kelompok, ( the believed capacity of any object to statistfy a human desire). Jadi nilai itu pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek itu sendiri.

JADI DAPAT DISIMPULKAN!!!! Nilai itu adalah sesuatu yang abstrak, ideal, dan menyangkut persoalan keyakinan terhadap yang dikehendaki, dan memberikan corak pada pola pikiran, perasaan, dan perilaku. Dengan demikian untuk melacak sebuah nilai harus melalui pemaknaan terhadap kenyataan lain berupa tindakan, tingkah laku, pola pikir dan sikap seseorang atau sekelompok orang.

1.

Sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” yaitu nilai religius Keyakinan terhadap tuhan yang maha ESA dengan sifat-sifatnya yang maha sempurna yakni: maha kasih, maha kuasa, maha adil, maha bijaksana dan lain-lain sifat.

CONTINUEEE Sila Kedua “Kemanusian Yang Adil Dan Beradab” yaitu nilai kemanusian Persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia.

3. Sila Ketiga “Persatuan Indonesia” yaitu Nilai persatuan bangsa Pengakuan terhadap ke “Bhinneka tunggal Ika” suku bangsa (ethnis) dan kebudayaan bangsa (berbeda-beda namun satu jua) yang memberikan arah dalam pembinaan kesatuqan bangsa.

CONTINUEEE 4. Sila ke empat “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” yaitu nilai kerakyatan Manusia Indonesia sebagai warga Negara dan warga masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan keawajiban yang sama.

5. Sila kelima “keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia” yaitu Nilai keadilan social Keseimbangan ntara hak dan kewajiban dan mengormati hak orang lain



Hierarki nilai bisa di sebut juga tingkatan nilai, Terdapat berbagai macam pandangan tentang nilai. Pada hakikatnya segala sesuatu itu bernilai, hanya nilai macam apa yang ada serta bagaimana hubungan nilai tersebut bagi manusia.

Nilai ekonomis: Di tunjukan oleh sesuatu yang di jual dan di beli  Nilai kejasmanian: Yang tertuju pada kesehatan, efisiensi dan keindahan kehidupan badan.  Nilai hiburan: Nilai-nilai permainan dan waktu senggang yang dapat berpengaruh pada kehidupan  Nilai sosial: Nilai yang bersumber pada keutuhan kepribadian dan sosial yang diinginkan.  Nilai watak: di tunjukan oleh keutuhan kepribadian da sosial yang di inginkan.  Nilai estetis: Nilai yang bersumber dari keindahan alam dan karya seni.  Nilai intelektual: nilai yang bersumber pada pengetahuan dan pengajran kebenaran.  Nilai keagamaan: yamg bersumber dari Tuhan. 

Nilai dasar bersifat universal karena menyangkut hakikat kenyataan objektif, misalnya hakikat Tuhan, manusia atau segala sesuatu lainnya. Jikalau berkaitan dengan hakiat Tuhan maka nilai tersebut bersifat mutlak, jikalau berkaitan dengan hakikat manusia maka nilai tersebut bersumber pada hakikat kodrat manusia

Nilai instrumental ialah merupakan suatu pedoman yang dapat diukur dan dapat diarahkan, jikalau instrumental berkaitan dengan tingkah laku manusia maka hal itu akan merupakan suatu norma moral. Namun jika berkaitan dengan suatu organisasi maka nilai instrumental itu merupakan suatu arahan, kebijaksanaan yang bersumber pada nilai dasar.

Nilai praksis pada hakikatnya merupakan penjabaran dari nilai instrumental

Hubungan nilai, norma dan moral Nilai, norma dan moral langsung maupun tidak langsung memiliki hubungan yang cukup erat, karena masing-masing akan menentukan etika bangsa ini. Hubungan antarnya dapat diringkas sebagai berikut :

->Nilai: kualitas dari suatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia lahirdanbatin). –Nilai bersifat abstrak hanya dapat dipahami, dipikirkan, dimengerti dan dihayati oleh manusia;Nilai berkaitan dengan harapan, cita-cita, keinginan, dansegala sesuatu pertimbangan batiniah manusia- Nilai dapat bersifat subyektif bila diberikan oleh subyek, dan bersifat obyektif bila melekat pada sesuatu yang terlepas darti penilaian manusia ->Norma: wujud konkrit dari nilai, yang menuntun sikap dan tingkah laku manusia. Norma hokum merupakan norma yang paling kuat keberlakuannya karena dapat dipaksakan oleh suatu kekuasaan eksternal, misalnya penguasa atau penegak hokum

->Nilai dan norma senantiasa berkaitan dengan moral dan etika ->Makna moral lyang terkandung dalam kepribadian seseorang akan tercermin pada sikap dan – tingkah lakunya.Norma menjadi penuntun sikap dan tingkah laku manusia. ->Moral dan etika sangat erat hubungannya. Etika adalahi lmu pengetahuan yang membahas tentang prinsip-prinsip moralitas. Pada hakikatnya segala sesuatu itu bernilai, hanya nilai macam apa yang ada serta bagaimana hubungan nilai tersebut dengan manusia.

Istilah politik berasal dari kata Polis (bahasa Yunani) yang artinya Negara Kota. Dari kata polis dihasilkan kata-kata, seperti: 1. Politeia artinya segala hal ihwal mengenai Negara. 2. Polites artinya warga Negara. 3. Politikus artinya ahli Negara atau orang yang paham tentang Negara atau negarawan. 4. Politicia artinya pemerintahan Negara.

Secara umum dapat dikatakan bahwa politik adalah kegiatan dalam suatu system politik atau Negara yang menyangkut proses penentuan tujuan dari system tersebut dan bagaimana melaksanakan tujuannya. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Kekuasaan yaitu kemampuan sesorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok sesuai dengan keinginan dari pelaku.

Menurut Harold Lasswell, politik adalah kegiatan masyarakat yang berkisar pada masalah-masalah “siapa memperoleh apa, kapan dan bagaimana” (who gets what, when and how). Dalam kenyataannya memang seperti itu, persoalan politik selalu menyangkut siapa yang sedang mengejar apa. Kemudian juga kapan dan bagaimana yang dikejar itu dapat diperoleh. Sebagai misal, siapa saja yang ingin menjadi ketua partai? Kemudian kapan dan bagaimana kursi ketua partai itu dapat diraih? Dengan cara yang wajar atau tidak? Timing nya tepat atau tidak? Siapa yang ingin menjadi anggota parlemen, gubernur, bupati, menteri, presiden, kemudian kelompok-kelompok politik mana saja yang mendukung siapa tersebut.

Sebagai dasar filsafat negara Pancasila tidak hanya merupakan sumber derivasi peraturan perundangundangan, melainkan juga merupakan sumber moralitas terutama dalam hubungannya dengan legitimasi kekuasaan, hokum serta berbagai kebijakan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Sila pertama „Ketuhanan Yang Maha Esa‟ serta sila kedua „Kemanusiaan yang Adil dan Beradab‟ adalah merupakan sumber nilai-nilai moral bagi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan

Penerapan nya

continue

continue

continue

continue

inilah kalo dalam politik tidak ada nilai pancasila