Modul Pkn Sma Kelas X 6r40z

MODUL Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Indikator

: 2.Menampilkan sikap positif terhadap system hokum dan peradilan nasional : 2.1.Mendeskripsikan pengertian system hokum dan peradilan nasional : - Mendeskripsikan pengertian hokum - Menentukan macam macam penggolongan hokum Mendeskripsikan sumber hokum formal dan materil Menjelaskan sitem tata hokum Indonesia Mendeskripsikan pengertian dan dasar hokum lembaga peradilan nasional

Materi Pokok / Uraian Materi A. Pengertian Hukum Hokum merupakan peraturan peraturan hidup dalam masyarakat yang dapa memaksa orang supaya menaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas terhadap siapa saja yang tidak mau patuh menaatinya Hukum mengandung beberapa unsure berikut : a. Peraturan mengenai tingkah laku manusiadalam pergaulan masyarakat b. Peraturan itu dibentuk oleh badan badan resmi yang berwajib / berwenang c. Peraturan itu bersifat memaksa d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas dan nyata Mengenai defenisi hokum banyak ahli hokum yang memberikan defenisi yang berbeda beda, tapi intinya bahwa dalam mendefenisikan hokum harus memuat unsure unsure hokum diatas. B. Penggolongan Hukum Menginagat begitu kompleksnya manusia yang diatur, maka penggolongan hokum sebagai berikut : 1. Berdasarkan wujudnya, dibagi atas dua yaitu : a. Hukum Tertulis, yaitu hokum yang ditulis secara resmi oleh lembaga yang berwenang. Contohnya UUD 1945, Ketetapan MPR, UU, PP b. Hukum tidak tertulis, yaitu hokum yang tidak ditulis secara resmi, tetapi masih hidup dan terpelihara dalam masyarakat, serta masih diakui secara sah sebagai hokum yang berlaku. Contohnya pidato kenegaraan Presiden, dan aturan aturan Agama. 2. Berdasarkan ruangnya, dibagi atas tiga , yaitu : a. Hukum local, yaitu hokum yang hanya beralku didaerah tertentu. Misalnya, hokum adat Jawa, hokum adat Batak. b. Hukum Nasional, yaitu hokum yang berlaku disuatu negara tertentu. Misalnya hokum negara Indonesia c. Hukum Internasional, yaitu hokum yang mengatur hubungan antar negara atau lebih. Misalnya hokum perang, hokum dagang internasional 3. Berdasarkan waktunya , dibagi atas tiga , yaitu : a. Ius constitutum, yaitu hokum yang berlaku saat ini dalam suatu masyarakat / negara b. Ius constituendum yaitu hokum yang diharapkan atau yang dicita citakan diberlakukan dimasa yang akan dating.

c. Hukum antar waktu, yaitu hokum yang mengatur suatu peristiwa menyangkut hokum yang berlaku saat ini dan hokum yang berlaku pada masa lalu, ataupun yang berlaku tanpa batas waktu 4. Berdasarkan isinya,dibagi atas dua yaitu : a. Hokum public, yaitu hokum Hukum yang menatur hubungan antara negara, alat alat kelengkapan negara dengan warga negaranya yang menyangkut kepentingan umum.contohnya hokum pidana, Hukum tata Negara, Hukum istrasi Negara. b. Hukum Privat, yaitu hokum yang menagatur hubungan antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lainnya menyakut kepentingan perseorangan /pribadi. Contohnya hokum perdata, hokum perkawinan, hokum waris, hokum perjanjian. 5. Berdasarkan Cara mempertahankannya / Fungsi dan tugasnya dibagi atas dua yaitu : a. Hukum materil yaitu hokum yangmemuat peraturan peraturan yang mengatur kepentingan kepentingan dan hubungan hubungan yang berwujud perintah dan larangan. Misalnya hokum pidana, hokum perdata. b. Hukum formal yaitu hokum yang memuat peraturan peraturan yang mengaturbagaiman cara melaksanakan dan mempertahankan hokum materil, contohnya hokum acara Pidan dan hokum acara perdata. 6. Berdasarkan sumbernya terbagia atas dua yaitu : a. Sumber huku materil yaitu sumber hokum yang berasal dari keyakinan masyarakat, dan perasaaan masyarakat yang didasarkan dari nilai agama, susila dan kesopanan. b. Sumber hokum formal ,yaitu perwujudan dari isi sumber hokum materil. Contohnya UU, Konvensi, Traktat, Yurisprudensi, Doktrin. C. Sumber Hukum Formal dan Sumber Hukum Materil Yang dimaksud dengan sumber hokum materil adalah sumber hokum yang berasal dari keyakinan masyarakat, dan perasaaan masyarakat yang didasarkan dari nilai agama, susila dan kesopanan.Sedangkansumber hokum formal adalah perwujudan dari isi sumber hokum materil. Jenis jenis sumber hokum formal sebagai berikut : 1. Undang Undang yaitu setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang isinya mengikat secara umum bagi semua warga negara. 2. Kebiasaan / Konvensi yaitu Perbuatan yang diulang ulang terhadap hal yang sama serta dikakui oleh masyarakat. 3. Yuriprudensi yaitu keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur oleh UU dan dijadikan pedoman oleh hakim lainnya dalam memutuskan perkara yang serupa. 4. Traktat, yaitu perjanjian yang dibuat oleh dua negara atau lebih mengenai persoalan persoalan tertentu yang menjadi kepentingan negara yang bersangkutan. 5. Doktrin yaitu pendapat para ahli hokum terkemuka yang dijadikan dasar atau asas dalam hokum dan penerapannya. D. Sistem Tata Hukum Indonesia Dalam hokum positif di Indonesia, berlaku tata hokum sebagai berikut : 1. Hukum Tata Negara, yaitu Ketentuan ketentuan yang mengatur tentang organisasi negara untuk mencapai tujuannya dalam masyarakat. 2. Hukum istrasi Negara, yaitu Ketentuan ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan istrasi atau cara kerja pemerintahan. 3. Hukum Perdata, yaitu ketentuan ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam memenuhi kepentingannya atau mengatur kepentingan kepentinagn perseorangan.

4. Hukum Pidana. Yaitu Ketentuan ketentuan yang menagtur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum. 5. Hukum Acara formal yaitu peraturan hokum yang mengatur bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hokum materil. E. Lembaga Peradilan Nasional Lembaga peradilan adalah alat kelngkapan negara yang bertugas memtahankan tetap tegaknya hokum nasional. Dasar hokum lembaga peradilan nasional di Indonesia adlah UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

LATIHAN SUMBER BACAAN Buku Pendidikan Kewarganegaraan SMA Kelas X, Penerbit, Platinum, Esis, Erlangga, Grafindo dan buku buku yang relevan Soal Uraian ! Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan tepat ! 1. Tuliskan defenisi hokum secara umum ! 2. Tuliskan dan jelaskan penggolongan hokum berdasarkan isinya ! 3. Apa yang dimaksud dengan Hukum Tata Negara dan hokum istrasi negara ! 4. Berikan contohnya yang termasuk hokum privat ! 5. Beikan contoh kasus yang merupan pelanggaran terhadap hokum public ! JAWABAN LATIHAN 1. Hokum merupakan peraturan peraturan hidup dalam masyarakat yang dapa memaksa orang supaya menaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas terhadap siapa saja yang tidak mau patuh menaatinya 2. Berdasarkan isinya,dibagi atas dua yaitu : a. Hokum public, yaitu hokum Hukum yang menatur hubungan antara negara, alat alat kelengkapan negara dengan warga negaranya yang menyangkut kepentingan umum.contohnya hokum pidana, Hukum tata Negara, Hukum istrasi Negara. b. Hukum Privat, yaitu hokum yang menagatur hubungan antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lainnya menyakut kepentingan perseorangan /pribadi. Contohnya hokum perdata, hokum perkawinan, hokum waris, hokum perjanjian. 3. Hukum Tata Negara, yaitu Ketentuan ketentuan yang mengatur tentang organisasi negara untuk mencapai tujuannya dalam masyarakat. Hukum istrasi Negara, yaitu Ketentuan ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan istrasi atau cara kerja pemerintahan 4. Hukum perdata, hokum perkawinan, hokum kekayaan, hokum perjanjian, hokum dagang 5. Pembunuhan, pencurian, pemerkosaan

Soal soal Formatif Petunjuk : Pilihlah jawaban yang paling tepat dan berilah tanda silang ( X ) ! 1. Perhatikan pernyataan berikut : 1. Peraturan bersifat memaksa 2. Adanya perintah dan larangan 3. Peraturan yang dibentuk oleh badan badan resmi yang memiliki kewenangan 4. Sanksinya tidak tegas Yang bukan merupan unsr unsure hokum adalah ………. a. 1 d. 3 b. 2 e. 4 c. 1 dan 4 2. Kaidah atau aturan yang berisi petunjuk tentang tingkah laku yang wajib dilakukan dan atau tidak boleh dilakukan oleh manusia adalah ………… a. Norma d. Adat b. Hokum e. Susila c. Aturan 3. Ketentuan Ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum, merupan pengertian mengenai ………… a. Hukum pidana d. Hukum Tata Negara b. Hukum Perdata e. Hukum istrasi Negara c. Hukum Acara 4. Perjanjian yang dibuat oleh dua negara atau lebih mengenai persoalan persoalan tertentu yang menjadi kepentingan negara yang bersangkutan, merupak sumber hokum yang disebut dengan ………. a. Doktrin d. Kebiasaan b. Undang Undang e. Yurisprudensi c. Traktat 5. Dasar hokum Lembaga peradilan Nasional di Indonesia adalah ………… a. UU No. 2 Tahun 2007 d. UU No. 4 Tahun 2004 b. UU No. 20 Tahun 2003 e. UU No. 15 Tahun 2008 c. UU No. 23 Tahun 2003

------------------------- Selamat Bekerja ------------------------

Cocokkan jawaban anda dengan kunci jawaban tes formatif yang terdapat dibagian akhir modul ini. Hitunglah jawanan anda yang benar , kemudian gunakan rumus dibawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan anda terhadap materi KD ini.

Rumus :

x 100 %

Arti tingkat penguasaan yang anda capai : 90% - 100% 80% - 89 % 70% - 79 % < 70 %

: Baik Sekali : Baik : Cukup : Kurang

Apabila tingkat penguasaan anda mencapai 80 % keatas, anda dapat meneruskan , dibawah 80 % , anda harus mengulang belajar , terutama bagian yang anda belum kuasai.

KUNCI JAWABAN TES FORMATIF 1. 2. 3. 4. 5.

E B A C D

MENGETAHUI KEPALA SMAN 1 BONE – BONE

BONE – BONE 12 JULI 2010 TIM GURU MATA PELAJARAN PKn

MUHAJIR.J,S.Pd NIP. 19710223 199512 1 002

ROYANI,SH NIP.19790529 200801 2 012 Dra. ATIKA ABDUL RAHIM WAHID NIP. 580 041 312