Manajemen Konflik 6t488

BAB II KAJIAN TEORI A. Konflik 1. Pengertian konflik Teori konflik berasal dari Eropa dalam karya-karya Karl Marx, Max Weber, dan George Simmel. Dalam konteks modern menurut Ritzer (2005: 134) teori konflik muncul di Amerika, meskipun terdapat fakta bahwa teori ini muncul kembali pada pertengahan abad kedua puluh dengan terinspirasi dari Eropa yang merupakan asal kritik fungsionalisme struktural. Awal kritik fungsionalisme menurut Turner (1978: 143) datang dari David Lockwood dan Ralf Dahrendorf, yang berpendapat bahwa teori fungsional, khususnya yang dipaparkan oleh Talcott Parsons, mempresentasikan kaitan pandangan organisasi sosial yang tidak bisa memprediksikan konflik dan perubahan. Kritik ini ditopang oleh teoretisi kritis Lewis Coser (1964: 26) yang berpendapat bahwa teori konflik dan fungsional yang terlalu ekstrim, membutuhkan penilaian fungsi konflik. Konflik merupakan suatu bentuk interaksi sosial ketika dua individu mempunyai kepentingan yang berbeda dan kehilangan keharmonisan di antara mereka. Pada dasarnya konflik merupakan hal yang alamiah dan sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Walter (Maftuh, 2008:1) menyatakan bahwa “ the history of humankind and the rise and fall of civilization is unquestionably a story of conflict. Conflict is inherent in human activities. Iti is omnipresent and foreordained”. Dalam bahasa biasa Dahrendorf (Jeong, 2008: 6), menafsirkan konflik telah secara luas dikaitkan dengan ketegangan dalam mengambil

20

keputusan pada berbagai pilihan, dan terkadang diwujudkan dalam konfrontasi antara kekuatan sosial. Dalam arti luas, konsep konflik telah ditarik dan dipergunakan untuk menggambarkan setiap perselisihan yang dihasilkan oleh setiap aspek dari situasi sosial. Konflik manusia menurut Campbell (2006: 157) mempunyai derajat kompleksitas dan intensitas yang dapat di temui dalam individu, kelompok dan negara-negara seluruh dunia. Konflik sosial biasanya timbul ketika dua belah pihak atau lebih mencapai tujuan yang tidak kompatibel dan pada tahap berikutnya keduanya melakukan perjuangan untuk mencapai tujuan dan saling mengalahkan. Potensi konflik akan meningkat seiring dengan meningkatnya partisipasi sosial dan perubahan budaya yang cepat. Variasi budaya menyebabkan bervariasinya tingkatan dan bentuk konflik. Ritzer (2005: 134) membagi konsep teori konflik yang muncul di Amerika menjadi tiga, dua dikhususkan untuk menghidupkan kembali Marx dan Weber (dengan memasukkan unsur-unsur Simmelian) dan sepertiga menggabungkan unsur-unsur baik Marx dan Weber. Hal ini menandai tumbuhnya teori konflik neo-Marxis, neo-Weberian, dan historis-komparatif. Di samping itu muncul juga teori umum yang lebih spesifik terkait dengan gerakan sosial dan identitas politik (misalnya, etnis dan gender). Bagaimanapun teori kritis tidak mengalami kebangkitan yang sama di Amerika, sebagian didominasi Eropa atau telah dimasukkan ke dalam kebangkitan teori konflik Marxis. Pendekatan yang agak berbeda dari Marxis dan Weberian menurut Ritzer (2005: 136) adalah teori konflik dalam tradisi sejarah komparatif dengan

21

menekankan pada dua faktor dasar. Satu faktor adalah kondisi yang menyebabkan massa melakukan mobilisasi ideologi, politik, dan organisasi untuk melakukan konflik terhadap negara dan elit yang mendominasi mereka. Faktor dasar kedua adalah kekuatan yang mengarah pada kerusakan pada kekuasaan negara dan dikarenakan kapasitasnya untuk melakukan kontrol terhadap populasi. Faktor pertama memiliki penekanan Marxis, dengan perbaikan Weberian, sedangkan yang kedua adalah lebih sejalan dengan kekhawatiran Weber tentang kapasitas negara untuk mendominasi populasi. Termasuk juga dalam teori ini menurut penulis adalah Teori collective behavior NJ. Smelser. Hal ini sebagaimana dikemukakan dalam bukunya Collective Behavior (1971: 4) bahwa dalam konteks pendekatan historis menurut Smelser meneliti perilaku kolektif dilakukan dengan tiga alasan. Pertama karena perilaku kolektif terjadi secara spontan dan berubah-ubah. Perilaku ini bisa berawal dari perilaku seseorang yang menjadi sentral kemudian berkembang menjadi kerumunan, kelompok massa menjadi terpengaruh dan akhirnya mencari sebuah

pembenar

perilaku

bersama.

Kedua,

banyak

perilaku

kolektif

membangkitkan reaksi emosional yang kuat. Ketiga, Kejadian perilaku kolektif rata-rata tidak dapat diamati dengan eksperimen . Hal ini ditegaskan kembali oleh Smelser dalam bukunya International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (2001: 2207) bahwa perilaku kolektif ini apabila dirunut secara ilmiah merupakan keberlanjutan dari pendekatan historis komparatif dalam teori konflik. Dalam menguak latar belakang terjadinya konflik kekerasan pasca pilkada di Tuban tahun 2006, pendekatan collective behavior menurut penulis sesuai dan

22

dapat diterapkan dalam menganalisis. Kesesuaian tersebut menurut asumsi penulis didasarkan pada kasus kerusuhan pasca pilkada yang terjadi di Tuban dilakukan oleh massa dengan jumlah yang sangat banyak. Massa tersebut bukan hanya dari satu elemen masyarakat, akan tetapi berasal dari berbagai elemen yang bersatu. Ada sebuah kondisi menyebabkan massa melakukan mobilisasi ideologi, politik, dan organisasi untuk melakukan konflik terhadap pemerintah dan elit yang mendominasi mereka. Kerusuhan yang ditimbulkan pun tidak di tempat yang sembarangan, akan tetapi pada setiap aset-aset yang dimiliki oleh lawan. 2. Perilaku Kolektif (Collective Behavior) Istilah collective behavior/perilaku kolektif belum ada sebuah pembakuan. Istilah yang paling umum selama ini dipergunakan adalah “perilaku kolektif” meskipun tidak mengacu pada fenomena penyerangan sebuah kelas. Brown dalam Smelser (1971: 2) seorang psikolog menyatakan bahwa istilah perilaku kolektif dinisbatkan untuk tindakan yang mencakup perilaku massa dan dinamika kolektif. Istilah

dinamika

kolektif

kemudian

di

dukung

oleh

Lang-lang

yang

menggambarkan tentang hubungan khusus dalam perubahan sosial tentang perilaku kolektif. Istilah yang lebih akurat yang mencakup peristiwa yang terjadi dalam kelompok-kelompok adalah ledakan kolektif dan gerakan kolektif. Ledakan kolektif menurut Smelser (1971: 3) mencakup kepanikan, kegilaan, ungkapan permusuhan, semua ini ada pemicunya dan melakukan gerakan bersama dalam perombakan nilai dan norma. Dalam arti luas perilaku kolektif mengacu pada perilaku dari dua atau lebih individu yang bertindak secara bersama-sama secara

23

kolektif, dan untuk memahami perilaku dengan cara ini harus mengerti semua kehidupan kelompok. Keuntungan dari mempelajari Perilaku Kolektif menurut Smelser (1971:4) adalah dalam kondisi interaksi yang stabil, banyak unsur mitos sosial, ideologi, potensi kekerasan, dll baik yang dikendalikan atau yang sudah ditentukan dan karenanya tidak mudah diamati. Selama terjadi perilaku kolektif, elemen-elemen ini muncul secara langsung, kita dapat mengamati kejadian yang asli yaitu perilaku kolektif dalam bentuk seperti penyimpangan dan hal ini menjadikan laboratorium lapangan di mana kita dapat belajar langsung tentang komponen perilaku tertentu yang jarang kita temukan. Menurut Smelser (1971:4) sejarawan meneliti perilaku kolektif dengan tiga alasan. Pertama karena perilaku kolektif terjadi secara spontan dan berubah-ubah. Perilaku ini bisa berawal dari perilaku seseorang yang menjadi sentral kemudian berkembang menjadi kerumunan, kelompok masa menjadi terpengaruh dan akhirnya mencari sebuah pembenar perilaku bersama. Kedua, banyak perilaku kolektif membangkitkan reaksi emosional yang kuat. Ketiga, Kejadian perilaku kolektif rata-rata tidak dapat diamati dengan eksperimen. a. Sifat Dari Perilaku Kolektif Dalam pembatasan dan mengklasifikasikan bidang perilaku kolektif, kita dapat melanjutkan dengan berbagai tingkat formalitas. Roger Brown (Smelser, 1971: 5) telah menggolongkan beberapa dimensi dalam pengelompokan yaitu: (a) Ukuran adalah penting untuk mengetahui apakah kelompok termasuk kelompok kecil, menengah atau besar, (b) frekuensi peserta (c) frekuensi polarisasi perhatian

24

kelompok; (d) Tingkat kedalaman identifikasi psikologis dari anggota. Dengan mempergunakan beberapa kriteria diatas, Brown membedakan perilaku kolektif sebagai sebuah fenomena massa dan perilaku kolektif sebagai bentuk tindakan. Smelser (1971: 6) mengutip pendapat Herbert Blumer dalam membatasi kajiannya pada perilaku kolektif yang meliputi (a) perilaku kelompok kecil (ukuran fisik), dan (b) sebuah budaya perilaku (ukuran peraturan, norma-norma). Kelompok pertama adalah kelompok kecil selain ukuran fisik, juga ukuran psikologi yang dipergunakan dimana individu memiliki rasa kontrol pribadi ataupun perintah dari pimpinan kelompok. Kelompok kedua merujuk pada modus komunikasi dan interaksi. Dalam kelompok kecil proses ini ada pada konfrontasi pribadi dan pola dialog, dengan interpretasi yang dikendalikan oleh masingmasing peserta aksi yang lain. Dalam kelompok besar bentuk-bentuk baru komunikasi dan interaksi timbul, seperti reaksi melingkar tidak terkendali kerumunan psikologis, atau komunikasi satu arah dari media massa. Kriteria ketiga mengacu pada cara di mana partisipasi yang dimobilisasi untuk bertindak. Dalam melakukan penelitian tentang perilaku kolektif sebagaimana telah dilakukan oleh Brown dan Blumer, Smelser (1971: 9-11) mengungkapka tiga hal yang perlu diperhatikan. Diantaranya (1) karakteristik perilaku kolektif tidak didefinisikan secara fisik ataupun temporal, (2) karakteristik perilaku kolektif tidak didefinisikan dengan kebohongan pada tataran komunikasi maupun interaksi, (3) perilaku kolektif tidak didefinisikan secara psikologis.

25

b. Faktor Penyebab Perilaku Kolektif Kondisi kepanikan secara kasar menurut Smelser (1971: 12) dapat digolongkan menjadi tiga kategori: fisiologis, psikologis, dan sosiologis. faktor psikologis diantaranya kelelahan, kekurangan gizi, kurang tidur, kondisi racun tubuh, dan sejenisnya. Faktor psikologis yang mengejutkan, ketidakpastian, kecemasan, perasaan terisolasi, kesadaran atau ketidakberdayaan sebelum harapan tak terelakkan dari bahaya. faktor sosiologis meliputi kurangnya solidaritas kelompok, kondisi kerumunan, kurangnya kepemimpinan resimen dalam kelompok. Sebuah pernyataan efektif dari mekanisme sebab-akibat kepanikan tidak bisa dibuat hanya dengan mendaftar faktor penyebab dikarenakan faktorfaktor ini sangatlah beragam sifatnya. Dalam meneliti faktor prnyebab perilaku kolektif harus menggabungkan beberapa elemen penting dalam perilaku untuk dirangkai menjadi sebuah tahapan yang akan menjadi sebuah analisa akhir dalam pola tertentu. Hasil akhir hanyalah sebuah penampakan dari beberapa proses sebelumnya yang menjadi dasar hingga kemunculan teori-teori yang dapat dipergunakan dalam analisa perilaku kolektif. Setiap tahapan dan tahapan berikutnya akan terus meningkat dan saling berkaitan membenuk suatu jaringan yang sempurna dalam melihat sebuah fenomena. Proses pentahapan ini akan menjadi lebih spesifik dengan membawa bebrapa elemen terpenting yang akan menjadi sebuah ciri khas tertentu. Terbentuknya tahapantahapan ini tidak menutup kemungkinan adanya hambatan yang yang akan semakin memantapkan aplikasi tahapan-tahapan tersebut.

26

Posisi metodologis menurut Smelser (1971: 14) telah dikembangkan oleh Meyer dan Conrad dengan penjelasan referensi dalam sejarah ekonomi. Jika keinginan dari ahli sejarah ini untuk mengetahui dan menjelaskan sebuah fenomena yang spesifik maka harus mengikuti sebuah merode ilmiah. Dari beberapa kajian ini, akhirnya Smelser (1971: 15-17; 2001: 2205-2206) memetakan enam faktor yang menjadi penyebab perilaku kolektif yaitu (1) structural conduciveness; (2) structural strain; (3) Growth and spread of a generalized belief; (4) Precipitating factors; (5) Mobilization of participants for action; (6) The operation of social control. structural conduciveness menurut Smelser (1971: 15, 2001: 2205) adalah sebuah pemaksaan atas sebuah pola atau struktur baru dari pola atau struktur yang lama sebagai alat untuk melaksanakan tujuan tertentu penguasa. Hal ini berkaitan erat dengan aspek ekonomi, social, politik yang menjadi sebuah tujuan tertentu penguasa walaupun dengan mengorbankan beberapa nilai-nilai tradisional. Benturan dalam bentuk pemaksaan sebuah pola/struktur baru ini akan menyebabkan sebuah pemberontakan pada masing-masing anggota kelompok yang memungkinkan menjadi sumber konflik apabila menemukan momentumnya. Structural strain menurut Smelser (1971: 15-16, 2001: 2205) adalah sebuah keadaan dimana beberapa struktur sosial yang telah ada baik keberadaannya didasarkan atas agama, pendidikan, kekayaan, ataupun keturunan tidak lagi diakomodasi pada berbagai kepentingannya. Tindakan pengabaian dari hak dan kewajiabn yang telah berlaku dalam struktur sosial yang ada dan merubahnya dengan sebuah pola baru biasanya dilakukan berdasarkan sebuah kajian terhadap

27

realita yang ada. Meskipun hal ini dilakukan dengan pertimbangan yang rasional, tetapi keadaan struktur sosial yang telah menjadi kultur setempat akan menjadi penyebab adanya kekecewaan di tingkatan elit-elit sosial yang ada terutama yang kepentingannya tidak terakomodir. Kekecewaan yang terjadi dalam struktur inilah yang akan memungkinkan menjadi sumber konflik nanti di kemudian hari. Growth and spread of a generalized belief menurut Smelser (1971: 16, 2001: 2205) adalah sebuah kondisi dimana ada satu nilai sentral atau tujuan utama dalam masyarakat yang terbentuk ketika nilai-nilai tradisisional hancur beserta tujuan-tujuannya. Satu nilai sentral yang kemudian dianut secara bersama-sama menjadi sebuah kesadaran dalam masyarakat sangat berpengaruh terhadap terjadinya sebuah gerakan pemberontakan bersama. Satu cita-cita yang sama apalagi didasari dengan sebuah landasan keagamaan melalui ikatan-ikatan spiritual akan mengikat masyarakat dengan kuat dalam sebuah perjuangan. Ikatan dalam bentuk tujuan bersama ini dapat menjadi penggerak akan adanya gerakan pemberontakan terhadap realita ketidak adilan yang dilakukan oleh penguasa. Precipitating factor menurut Smelser (2001: 2206) adalah suatu kondisi dimana tatanan social telah ambruk yang di barengi dengan memudarnya nilainilai social. Dalam kondisi ini banyak orang mencari sebuah pengharapan pada nilai-nilai spiritual yang banyak memberikan inspirasi tentang nilai-nilai yang ada. Pergerakan masyarakat yang semula terikat oleh nilai-nilai tradisi dan memudar mencoba mencari penyelesaian melalui nilai-nilai agama. Disini agama dinilai sebagai sebuah solusi terakhir permasalahan-permasalahan kemanusiaan yang terjadi dan telah menghancurkan nilai-nilai tradisional. Kondisi ini juga tidak

28

terlepas dari gerakan para elit politik, ekonomi, agama yang beberapa kepentinganya

tersingkirkan

untuk

melakukan

konsolidasi,

sehingga

memunculkan gelombang protes yang mereka gerakkan dari ikatan-ikatan keagamaan yang semakin menguat. Mobilization of participants for action menurut Smelser (2001, 2206) adalah sebuah pola pengumpulan massa melalui konsolidasi ikatan-ikatan yang ada dalam masyarakat. Ikatan-ikatan tersebut dapat berupa ikatan yang bersifat formal maupun informal dan dapat berupa ikatan keagamaan, ikatan budaya maupun ikatan sosial. Ikatan-ikatan yang ada dalam masyarakat ini dapat dipergunakan untuk melakukan agitasi, konsolidasi yang endingnya dapat digerakkan untuk melakukan pemberontakan. Adanya ikatan ini sangat penting untuk menunjang keberhasilan sebuah gerakan pemberontakan sehingga dalam kemunculan sebuah kekerasan, ada faktor mobilization for action yang dilakukan oleh para elit agama ataupun elit sosial. The operation of social control menurut Smelser adalah memudarnya kontrol terhadap masyarakat yang dilakukan oleh pihak penguasa untuk mengantisispasti terjadinya sebuah gerakan perlawanan oleh masyarakat. Kondisi ini dipicu oleh tindakakan represif pemerintah yang melarang diadakannya pertemuan-pertemuan formal oleh para elit politik, agama maupun social sehingga mereka melakukan pertemuan-pertemuan informal yang dapat meningkatkan semangat perjuangan. Menurut Smelser (1971: 17) tujuan analisis ini antara lain untuk membedakan dua tipe dari kontrol sosial (1) untuk mencegah terjadinya pemberontakan bersama; (2) untuk mengendalikan massa ketika telah terjadi pemberontakan bersama.

29

Secara tidak langsung tindakan represif yang dilakukan penguasa akan menjadikan tindakan masyarakat menjadi semakin massif seiring dengan adanya stigma musuh bersama yang dibangun melalui pertemuan-pertemuan informal. Adanya konsoslidasi informaal ini yang tidak disadari oleh pihak penguasa memberikan daya dorong yang sangat kuat terhadap terjadinya sebuah pemeberontakan. B. Resolusi Konflik 1. Pengertian Resolusi Konflik Resolusi konflik atau dalam bahasa Inggris dinamakan conflict resolution diberikan pemaknaan yang berbeda-beda oleh para ahli yang konsen meneliti tentang konflik berdasarkan konteks dan kegunaan istilah kata ini. Resolusi dalam definisi kamus Webster menurut Levine (1998: 3) adalah (1) tindakan mengurai sesuatu permasalahan yang membingungkan meskipun dalam bentuk pertanyaan, (2) pemecahan, (3) penghapusan atau penghilangan permasalahan. Pengertian yang paling akhir adalah yang sangat tepat, karena akan memberikan pengertian bahwa kejadian sebelumnya (konflik) seakan-akan tidak pernah terjadi. Hal ini akan menempatkan permasalahan tersebut memang benar-benar selesai dan sudah hilang dari pemikiran setiap orang yang sebelumnya terlibat dalam konflik tersebut. Kheel (1999: 8) memberikan definisi resolusi konflik dengan memilah satu persatu antara konflik dan resolusi. Menurutnya konflik adalah perbedaan antara dua atau lebih individu, kelompok dalam beberapa hal dimana satu pihak menginginkan daripada yang lain. Resolusi didefinisikan sebagai penyelesaian 30

konflik dengan cara sukarela seperti mediasi, negosisasi dan arbitrasi. Sedangkan Peter Wallensteen (2002: 8) mengartikan resolusi konflik sebagai sebuah kondisi setelah konflik dimana pihak-pihak yang berkonflik melaksanakan perjanjian untuk memecahkan persoalan yang mereka perebutkan, dan menghentikan segala perbuatan kekerasan satu sama lain. Pada konteks ini resolusi konflik adalah sesuatu yang pasti datang setelah konflik dan secara otomatis kita harus mempunyai konsep dan alat untuk menganalisa konflik sebelumnya. Lane dan Cornick (Nimer 1999: 13) memberikan definisi resolusi konflik dengan membedakannya dengan managemen konflik ataupun conflict settlement. Resolusi konflik adalah pemecahan masalah dengan menggunakan kolaborasi dimana pihak ketiga yang netral membantu para pihak yang sedang bersengketa untuk melakukan konsiliasi, fasilitator dan mediator dalam resolusi. Tujuannya adalah pada penghapusan sumber konflik. Manajemen konflik menyiratkan permasalahan organisasi dan dapat dikelola dengan perubahan kondisi organisasi dan tidak terjadi perubahan struktur social yang nyata. Confict settlement adalah pemecahan masalah dengan memenuhi kebutuhan semua pihak dan diterima dalam waktu yang sementara karena paksaan pihak yang kuat. Burton (Nimer, 1999: 13) menambahkan bahwa resolusi konflik adalah proses interdisipliner analisis dan intervensi yang berkaitan dengan pemecahan masalah dari konflik yang bersifat destruktif. Definisi Lane dan Burton ini mencoba membawa resolusi konflik sebagai sebuah proses pemecahan masalah atau problem solving. Pemaknaan senada diberikan oleh Weitzman yang memfokuskan pada problem solving dan decision making.

31

Weitzman (Morton, 2000: 185) memberikan pemaknaan conflict resolution sebagai tindakan pemecahan masalah bersama (solve a problem together). Kata problem solving di sinonimkan dengan kata decision making yang keduanya merupakan proses yang saling integral dalam konteks conflict resolution. Problem solving dimaknai sebagai proses menganalisa konflik kemudian mengembangkan kemungkinan alternatif untuk pemecahan konflik tersebut. Sedangkan decision making dimaknai sebagai keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan beberapa orang yang terlibat dalam resolusi konflik baik dilakukan secara individual maupun bersama-sama termasuk didalamnya kemungkinan alternatif dan komitmen terhadap keputusan yang telah dibuat. Dari kedua kata ini, menurut Wetzman (Morton, 2000: 187) dapat dimulai untuk memahami dan membuat sebuah pemaknaan yang komprehensif tentang resolusi konflik dengan gambar berikut ini

Gambar 3.1 : model problem solving dalamresolusi konflik Sumber: Morton (2000:187) 32

James Schlenberg (1996: 9) mengemukakan bahwa resolusi konflik merupakan isu sentral dalam kajian konflik. Dalam kajian ini resolusi konflik dapat di definisikan secara umum ataupun secara khusus. Definisi resolusi konflik secara umum adalah setiap usaha untuk mengurangi konflik sosial dengan upaya kesepakatan, perubahan lingkungan, pengaruh pihak ketiga, kemenangan salah satu pihak dan sebagainya. Secara khusus resolusi konflik di definisikan sebagai segala bentuk pengurangan dalam konflik yang ditandai dengan kesadaran terhadap permasalahan yang disengketakan diantara pihak-pihak yang berkonflik. Dalam penelitian terhadap peristiwa konflik kerusuhan pasca pilkada yang terjadi di Kabupaten Tuban pada tahun 2006, dipergunakan definisi yang terakhir dari James Schlenberg bahwa resolusi konflik adalah setiap usaha untuk mengurangi konflik sosial dengan upaya kesepakatan, perubahan lingkungan, pengaruh pihak ketiga, kemenangan salah satu pihak dan sebagaianya. Melihat kronologi konflik pasca pilkada 2006 yang terjadi di Kabupaten Tuban dan kondisi sekarang pasca konflik yang masih memperlihatkan konflik secara laten, membuat kami berasumsi bahwa konflik yang berujung pada kekerasan pada saat itu bukan hanya karena kasus pilkada semata antara pihak Noor Nahar Husein-Go Tjong Ping dan pendukungnya dengan Haeny Relawati-Lilik Suhandjono dan pendukungnya. Konflik yang kemudian menjadi rusuh tersebut menurut asumsi penulis adalah akumulasi dari rasa kekecewaan masyarakat dari masa-masa sebelum pilkada atas berbagai kebijakan pemerintah yang kemudian berafiliasi kepada pasangan Noor Nahar Husein-Go Tjong Ping dan menemukan momentumnya pada saat pilkada. Oleh karena itu definisi yang kami pergunakan

33

tentang resolusi konflik terhadap peristiwa kekerasan pasca pilkada tahun 2006 di kabupaten Tuban adalah melalui perubahan lingkungan seperti yang dipaparkan oleh James Schlenberg khususnya melalui pendidikan IPS. 2. Teori dan Model dalam Resolusi Konflik Dalam resolusi konflik tidak ada teori atau model tunggal yang disepakati, akan tetapi terdapat beberapa asumsi dasar yang mendasari kebanyakan proses penerapan resolusi konflik. Menurut Nimer (1999: 15-16) asumsi dasar dan prinsip-prinsip resolusi konflik antara lain: a. Konflik tidak selalu merusak ataupun merupakan sebuah kegagalan dari system yang ada. Sebaliknya konflik seringkali merupakan kekuatan kreatif yang menghasilkan alternatif pilihan baru dan solusi untuk masalah yang ada. b. Konflik adalah proses alami yang dapat memiliki hasil konstruktif dan destruktif c. Konflik merupakan bagian intrinsik dari semua hubungan interaksi d. Konflik disebabkan oleh berbagai jenis kegiatan tertentu e. Tidak ada masalah dengan orang-orang sebagai individu f. Memiliki tujuan yang jelas dan eksplisit merupakan bagian yang sangat krusial dan penting dari setiap proses resolusi untuk mencapai kesepakatan atau memahami isu yang ada. g. Konflik bisa positif bila: 1) Meningkatkan komunikasi dan kepercayaan 2) Permasalahan dapat dipecahkan 34

3) Hasilnya dapat meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan 4) Dapat mengungkapkan ide yang tersimpan 5) Dapat meningkatkan pekerjaan dan kinerja h. Konflik dapat negatif apabila 1) Berkembang menjadi perang atau kekerasan 2) Mencegah dan menghalangi pengembangan pribadi dan kelompok 3) Mencegah orang dalam mengatasi permasalahan yang ada 4) Memotivasi orang menjadi tidak kooperatif i. Konflik dapat dikelola atau diselesaikan secara konstruktif melalui komunikasi. Namun tidak semua konflik dapat diselesaikan dengan membuktikan komunikasi. j. Tidak semua konflik dapat dinegosiasikan atau di akhiri. Tetapi ketika hasil saling memuaskan dapat ditemukan, maka resolusi cenderung dapat di terapkan dengan efisien dan tahan lama k. Proses resolusi konflik dapat menjadi kreatif. Hal ini dapat menyebabkan hubungan

baru

atau

yang

dapat

ditingkatkan

dan

membantu

mengidentifikasikan criteria baru hasil sumber daya. l. Meskipun terdapat banyak jenis konflik dan berbagai jenis proses untuk menyelesaikan, kebanyakan orang cenderung untuk mendekati konflik dengan beberapa harapan dalam pikiran, dan sering didasarkan pada pengalaman sebelumnya. m. Ketrampilan resolusi konflik termasuk menganalisa situasi konflik, membawa pihak bersama-sama, membantu pihak untuk mengalihkan

35

focus dari kompetisi menang/kalah untuk memecahkan masalah bersama, membangun

kerjasama

dan

kepercayaan,

mengamati

ketrampilan

komunikasi, mendengarkan dan berbicara. n. Dasar resolusi konflik adalah kolaborasi pemecahan masalah, yang mencoba untuk mengalihkan pihak dengan perbedaan substantive asli terhadap resolusi produktif. Para ahli dalam memberikan kategori terhadap penelitian mereka terdapat perbedaan pada penggunaan istilah teori dan model dalam resolusi konflik. Sebenarnya antara teori dan model dalam resolusi konflik tidak terdapat perbedaan yang signifikan, akan tetapi beberapa peneliti memberikan istilah yang berbeda pada kajian mereka. Perbedaan penggunaan istilah ini dengan sendirinya akan mengelompokkan para ahli pada kelompok yang menggunakan istilah teori diantaranya James A. Schlenberg, dan kelompok yang menggunakan istilah model diantaranya Garry T Furlong. Pengelompokan ini tidak menutup kemungkinan adanya ahli yang mempergunakan kedua istilah tersebut yaitu Deutch Morton akan tetapi dalam pembahasan ini tidak dibahas lebih lanjut. Pengertian istilah teori dalam kamus Merriam-Webster (Furlong, 2005: 7) antara lain (1) pemikiran yang abstrak, (2) prinsip umum atau bagian penting prinsip yang menjelaskan fenomena, (3) asumsi yang belum terbukti. Sedangkan istilah model (Furlong, 2005: 8) mengandung pengertian (1) penjelasan yang dipergunakan untuk membantu memvisualisasikan sesuatu yang tidak dapat diamati secara langsung, (2) dipergunakan untuk merepresentasikan sesuatu. Dalam konteks resolusi konflik teori dipergunakan dalam penyelidikan yang

36

bersifat abstark dan aplikasi yang kurang, sedangkan model lebih pada penyederhanaan sesuatu untuk kemudian dapat diaplikasikan secara praktis. Kedua istilah ini adakalanya dipergunakan secara bergantian dan tidak dibedakan satu dengan yang lainnya dikarenakan esensinya sama yaitu mengarah pada hasil kajian terhadap resolusi konflik. James A. Schellenberg (1996: 13) salah satu ahli yang menggunakan istilah teori dalam resolusi memaparkan bahwa dalam mengkaji konflik dan resolusi dapat dilihat dalam kategori-kategori berikut: teori karakteristik individu, teori proses sosial, teori struktur sosial, teori formal. Keempat teori ini apabila dirangkum adalah sebagaimana berikut ini: Tabel 2.1: teori-teroi dalam resolusi konflik Sumber: James A. Schellenberg (1996: 14-20) KONFLIK

RESOLUSI TEORI KARAKTERISTIK INDIVIDU

Agresi sebagai warisan

Pengendalian dorongan agresi

Agreasi sebagai proses fisiologi

Rekayasa genetika

Agresi sebagai sifat kepribadian

Penempatan posisi

Agresi dari frustasi umum

Pembuatan agenda yang teratur

Agresi dari teori belajar

Perubahan kondisi pembelajaran TEORI PROSES SOSIAL

Kompetisi (Park, Burges, Simmel)

Kekuatan impersonal social ekonomi

Fungsi lembaga social (Simmel dan Coser)

Ekuitas dan kekuasaan

Bentuk dasar interaksi (Strauss)

Kerjasama dalam hubungan social

System yang membantu (Lewin dan Deutsch)

Perhatian pada dinamika konflik

Prinsip ekonomi (Boulding)

Managemen konflik

37

Eskalasi ketakutan (Pruitt, Rubin, Kriesberg)

Resolusi pada kondisi tertentu

TEORI STRUKTUR SOSIAL Perubahan social dan peran kekuasaan (Weber)

(1) penghindaran, (2) penerimaan, (3) reformasi

Faktor ekonomi dan politik (Dahrendorf)

bertahap, (4) konfrontasi tanpa kekerasan, dan

Konsekuensi pembagian kelas (Horkheimer)

(5) konfrontasi kekerasan.

Pembagian kerja (Plato) Lembaga politik (Madison) TEORI FORMAL Logis matematis

Game theory / teori permainan

Gary T Furlong seorang ahli yang menggunakan istilah model dalam bukunya The Conflict Resolution Toolbox (2005: 19) memaparkan, terdapat delapan model dalam kajian resolusi konflik. Model model tersebut dipilih oleh Furlong dengan alasan (1) model-model ini seimbang dalam kesederhanaann dan kompleksitas, (2) kejelasan model-model ini dalam memberikan arahan dan panduan dan terfokus pada ide pemecahan masalaha konflik. Model-model dalam resolusi konflik menurut Furlong (2005: 20-24) tersebut diantaranya: a. The Circle of Conflict models yang melihat konflik dari perbedaan penyebab yang menggerakkannya. b. The Triangle of Satisfaction models yang melihat perbedaan jenis kepentingan dan melakukan penilaian secara lebih signifikan, mendalam dan fungsional. c. The Boundary models yang melihat konflik dari perspektif yang unik, memebrikan wawasan kedalam dunia yang hamper tidak terlihat batas pengelolaannya dan kejadian sehari-hari bagi kita semua.

38

d. The Interest/Rights/Power models adalah dasar negosisasi ke lapangan dan resolusi konflik, membantu dengan mengelompokkan berbagai proses dalam tiga jenis yaitu Iinterest/ kepentingan, Right/hak dasar, Power/ kekuasaan (IRP) dan mendiagnosa karakteristik masing-masing dari ketiga jenis tersebut. e. The Dynamics of Trust models yang menangani isu penting tentang bagaimana menciptakan kepercayaan, bagaimana kepercayaan terkikis, dan bagaimana kurangnya kepercayaan dan dampak proses resolusi. f. The Dimensions models yang melihat perbedaan secara luas pada tiga dimensi yaitu (1) dimensi kognitif (bagaimana kita memandang dan berfikir tentang konflik), (2) dimensi emosional (bagaimana perasaan kita terhadap konflik), (3) dimensi perilaku (bagaimana kita bertindak dan berperilaku terhadap konflik). g. The Social Style models yang meilhat konflik melalui bagian-bagian lensa kehidupan, dan membawa arah yang jelas pada pengelolaan dan menyelesaikan komunikasi dengan gaya isu-isu interpersonal. h. The Moving Beyond models yang melihat pada proses emosional yang keluar ketika terjadi konflik dan perubahannya, serta proses kritis untuk mencapai resolusi. Model-model tersebut diatas dibahas oleh Furlong (2005: 250) dengan maksud untuk memberikan pedoman praktis bagi para praktisi, mediator ataupun pihakpihak yang akan melakukan praktek resolusi konflik secara langsung dilapangan. Model-model tersebut akan memberikan ketrampilan secara prakis dan dapat

39

meningkatkan kompetensi terhadap penguasaan ketrampilan resolusi konflik. Model-model tersebut adalah panduan praktis untuk melakukan aplikasi, tes maupun penilaian terhadap proses resolusi konflik yang akan dilakukan sehingga dapat meningkatkan kompetensi ketrampilan resolusi konflik. Dalam melakukan penelitian terhadap resoluai konflik kekerasan pasca pilkada di tuban tahun 2006 melalui pendidikan IPS, penulis akan mempergunakan model bukan teori. Alasan dipergunakan model antara lain: model langsung diterapkan secara praktis, model dapat dipergunakan untuk menganalisis secara langsung, proses dan solusi dari model model dapat diterapkan dalam pembelajaran di sekolah. Model yang akan peneliti pergunakan adalah model The Circle of Conflict. Sebagaimana dijelaskana diatas, model the Circle of Conflict adalah model resolusi konflik dengan memfokuskan pada enam hal yaitu nilai, hubungan, ekstend/moods, data, struktur dan interest. Model ini kami pergunakan dengan alasan bahwa tiga ranah yang ada dalam model the circle of conflict yaitu nilai, hubungan dan ekstend/moods dapat diberikan dalam pembelajaran. Tiga wilayah lainnya yaitu data, struktur dan interest merupakan permasalahan yang menjadikan kasus kerusuhan pilkada tuban menjadi unik, yaitu bukan karena bukan hanya disebabkan oleh permasalahan pilkada un-sich tetapi terdapat factor latar belakang yang mempengaruhinya. 3. Model The Circle of Conflict Model circle of conflict bermula dikembangkan oleh Christopher Moore (Furlong, 2005:29) pada Collaborative Decision Resources (CDR) Associates di

40

Boulder Colorado dan merupakan model utama yang dipergunakan oleh CDR dalam pelatihan mediator. The circle of conflict sebagai model atau peta konflik mencoba mengkategorikan penyebab yang menggerakkan konflik dari situasi yang praktis, menawarkan kerangka kerja untuk mendiagnosa dan memahami faktor-faktor yang menciptakan dan memicu konflik. Konflik akan didiagnosa penyebabnya dan kemudian model circle of conflict akan menawarkan beberapa arah strategis secara praktis untuk mengarahkan konflik pada resolusi. Model Circle/lingkaran adalah model yang mendiagnosis dan mengkategorikan penyebab yang mendasari atau yang menggerakkan konflik. Model ini mengkategorikan penyebab dan gerakan konflik dalam enam kategori yaitu nilai, hubungan , moods/ eksternal, data, struktur dan kepentingan. Model ini lebih lanjut menawarkan saran konkret dalam menganalisa masing-masing penggerak konflik dan mengarahkan praktisi kearah data, struktur, keenam kategori, minat sebagai focus untuk resolusi. Dari sudut pandang diagnostic, model circle of conflict akan menganalisa penyebab utama yang menggerakkan konflik dari enam sudut pandang. Enam sudut pandang tersebut menurut Furlong (2005: 30) antara lain: (1) hubungan yang terdiri atas: pengalaman negatif masa lalu, stereotip, kegagalan komunikasi, perilaku negatif yang berulang; (2) eksternal/moods yang terdiri atas: faktor yang tidak terkait secara langsung dengan konflik, kondisi psikologis dan fisiologis, masa-masa yang buruk; (3) nilai yang terdiri atas: sistem keyakinan, nilai benar dan salah, nilai baik dan buruk, nilai adil dan tidak adil, (4) data yang terdiri atas: kurangnya

informasi,

informasi

yang

41

salah,

terlalu

banyak

informasi,

pengumpulan masalah; (5) struktur yang terdiri atas: keterbatasan sumberdaya fisik seperti waktu dan uang, otoritas isu, kendala geografis, struktur organisasi, (6) Kepentingan yang terdiri atas: kepentingan, kebutuhan, minat. HUBUNGAN NILAI

EKSTERNAL

DATA

STRUKTUR

KEPENTINGAN

Gambar 2.2 : model the circle of conflict Sumber: Furlong (2005: 30) a. Konsep-konsep pokok model the circle of conflict 1) Nilai Nilai menurut Furlong, 2005: 31) mencakup semua nilai-nilai dan keyakinan yang dimiliki oleh pihak yang berkontribusi terhadap terjadinya konflik. Hal ini mencakup tujuan hidup atau pemahaman tentang nilai-nilai seperti keyakinan agama, etika, moral serta nilai-nilai sederhana sehari-hari yang dipergunakan dalam konteks pekerjaan atau bisnis. Nilai-nilai terhadap konflik yang berbeda dari para pihak yang sedang berkonflik akan menjadi salah satu penyebab atau dapat memperburuk keadaan. Nilai-nilai moral dan etika sangat penting bagi manusia dan cenderung akan menjadi penyebab utama konflik.

42

2) Hubungan Hubungan menurut Furlong (2005: 31) berkaitan dengan pengalaman negatif masa lalu sebagai penyebab konflik. Konflik dapat terjadi apabila ada hubungan antara pengalaman sejarah masa lalu yang menjadi penyebab terjadinya konflik saat ini. Hubungan antara masalah masa lalu dengan sekarang seringkali menjadi strereotipe, mendorong orang untuk membatasi atau mengakhiri komunikasi dengan pihak lain dan sering mengarah pada perilaku saling membalas dimana satu pihak merasakan ketidak adilan pada masa lalu dan membalasnya pada pihak lain dan pihak lain akan berlaku demikian dan terjadilah konflik tanpa akhir. 3) Eksternal/moods Furlong (2005: 32) menafsirkan faktor ini mencakup kondisi eksternal yang tidak secara langsung menjadi bagian dari situasi dan memberikan kontribusi terhadap terjadinya konflik. Faktor ini akan menjadi sangat dominan ketika terjadi kondisi yang sangat tidak menguntungkan bagi kedua belah pihak dan akan mendorong terjadinya konflik. Dorongan eksternal terjadi pada saat kekuatan dari luar dapat membuat sebagian atau seluruh permasalahan masuk dalam kondisi yang buruk. 4) Data Data atau informasi oleh

Furlong (2005: 32) diidentifikasikan sebagai

pemegang kunci dalam konflik. Data konflik dapat menjadi penyebab ketika informasi benar/salah tentang sesuatu terjadi perbedaan atau pihak satu memiliki dan pihak lainya tidak memiliki. Kondisi ini sering menimbulkan data/informasi negatif dan membuat asumsi pada sebagian pihak dan menjadi sebuah

43

permasalahan. Hal lain yang membuat data menjadi penyebab konflik adalah ketika terjadi pemaknaan yang berbeda terhadap sebuah data atau informasi. Kondisi ini dikarenakan budaya kita mengajarkan bahwa fakta-fakta berbicara untuk mereka sendiri oleh karena itu memerlukan penafsiran yang secara langsung membuka celah perbedaan dalam penafsiran. 5) Struktur Struktur ditafsirkan Furlong (2005: 34) mencakup berbagai jenis situasi, semua terfokus pada masalah dengan sifat atau struktur dari sistem dimana para pihak berada didalamnya. Tiga masalah utama dalam struktur adalah terbatasnya sumberdaya, masalah otoritas dan struktur organisasi. Terbatasnya sumberdaya akan menyebabkan para pihak untuk bersaing dan menyebabkan terjadinya konflik struktural. Otoritas akan menjadi masalah ketika ada pihak yang akan menyelesaikan masalah tetapi tidak mempunyai wewenang dalam membuat keputusan. Konflik dalam struktur organisasi dapat terjadi apabila orang harus bekerja bersama-sama dalam departemen yang berbeda namun memiliki prioritas berbeda pada pekerjaan masing-masing. Kendala geografis yang dapat menjadi penyebab konflik adalah pengelolaan yang harus di lakukan pada daerah yang tidak bisa dijangkau. Situasi sering disebut tanggung jawab tanpa kewenangan, dan sangat khas dalam konflik yang akan menjadi penyebab terjadinya konflik. 6) Kepentingan Kepentingan menurut Furlong (2005: 42) mencakup semua kepentingan yang berkaitan dengan kedua belah pihak yang ketika bertemu akan memungkinkan saling berebut untuk memenuhi kepentingan masing-masing. Hal ini akan

44

berkaitan dengan seberapa besar kebutuhan atau focus dari masing-masing pihak dalam meperebutkannya. Intensitas kepentingan yang akan menjadi kebutuhan pokok bagi masing-masing pihak akan menjadi penyebab terjadinya konflik. Kondisi ini akan menjadi lebih buruk jika masing-masing pihak bersikukuh akan kebutuhannya masing-masing. Disamping itu minat dari masing-masing pihak juga akan mempengaruhi seberapa besar konflik yang akan terjadi. Tabel 2.2: penjabaran the Circle of Conflict Sumber: Furlong (2005: 30)

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 1. 2. 3. 4.

HUBUNGAN pengalaman negative masa lalu stereotip kegagalan komunikasi perilaku negative yang berulang

1. 2. 3. 4.

EKSTERNAL/MOODS factor yang tidak terkait secara langsung dengan konflik kondisi psikologis dan fisiologis masa-masa yang buruk STRUKTUR keterbatasan sumberdaya fisik seperti waktu dan uang otoritas isu kendala geografis struktur organisasi.

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3.

NILAI system keyakinan nilai benar dan salah nilai baik dan buruk nilai adil dan tidak adil DATA kurangnya informasi informasi yang salah terlalu banyak informasi pengumpulan masalah INTEREST kepentingan kebutuhan minat

b. Strategi model the circle conflict Dari perspektif strategis, model the circle of conflict (Furlong, 2005: 38) memberikan beberapa panduan praktis tentang apa yang harus dilaksanakan terkait dengan berbagai penggerak konflik yang telah diidentifikasikan. Model ini membagi lingkaran menjadi dua wilayah yaitu bagian atas dan bawah. Bagian atas terdiri atas nilai, hubungan dan eksternal/moods dan bagian bawah terdiri atas

45

data struktur dan interes. Pembagian ini untuk membantu para pihak untuk berada pada fokusnya masing-masing dan dapat bergerak pada arah resolusi dengan tepat. Untuk wilayah atas, yaitu nilai, hubungan dan eksternal/moods tidak dapat dipecahkan secara langsung melainkan membutuhkan waktu yang cukup lama dikarenakan berkaitan dengan hal yang cukup fundamental. Pada bagian atas khususnya nilai menurut peneliti dapat dilakukan dengan pendidikan yang nantinya akan dipraktekkan untuk resolusi konflik kasus kerusuhan pilkada di kabupaten Tuban tahun 2006. Bagian bawah lingkaran yang terdiri atas data, kepentingan dan struktur menurut Moore dapat diselesaikan secara langsung praktis dilapangan. Kelebihan model the circle conflict daripada teori atau model lain dalam resolusi konflik adalah: (1) model ini lebih praktis, (2) menganalisa konflik dan resolusi dari latar belakang tejadinya konflik, (3) mencakup analisa tentang nilai, hubungan, eksternal/moods atau lingkungan yang dapat diterapkan lewat pendidikan. Model ini akan dapat diterapkan dalam meneliti resolusi konflik pilkada tuban tahun 2006 dari latar belakang terjadinya konflik dan dapat mendapatkan nilai-nilai apa yang bisa digali. Kemudian dapat melihat pola hubungan yang menjadi latar belakang konflik dan dapat mencarai sebuah pola hubungan baru sebagai sebuah resolusi, dan dapat menganalisa lingkungan luar yang dapat meyebabkan konflik dengan mengganti dengan lingkungan baru. 4. Resolusi Konflik Melalui Pendidikan Konflik dan resolusi konflik adalah bagian yang alami dari pengalaman manusia, akan tetapi menurut Campbell, (2006: 157) studi sistematis tentang

46

proses penyelesaian konflik baru dikembangkan sekitar 60 tahun terakhir. Tujuan pendidikan resolusi konflik adalah untuk membentuk pengetahuan dasar yang handal dan dapat berfungsi sebagai sarana untuk memperbaiki hubungan antar manusia. Dalam hal ini pendidikan dipahami sebagai persiapan untuk hidup dan sangat tepat menemukan tempat pada kurikulum untuk mempelajari penyebab dan dampak konflik dan cara konflik dapat ditransformasikan menjadi kekuatan positif dalam pembangunan manusia. Dilihat dari konteks sejarah adanya pendidikan resolusi konflik, menurut Campbell (2006: 163) sebenarnya baru terjadi pada abad ke-20 ketika ada upaya pertama kali untuk mengintegrasikan studi perdamaian dan resolusi konflik pada pendidikan formal. Setelah perjanjian perdamaian pertama di Den Haag tahun 1899, kelompok pendidik di Eropa dan Amerika memprakarsai gerakan mengajarkan perdamaian di sekolah. Setelah itu pada tahun 1926, biro pendidikan internasional memperkenalkan toleransi dan pengertian akar budaya sebagai alat untuk mengatasi konflik internasional. Gerakan ini berlanjut pada tahun 1945 melalui PBB dan selanjutnya yang paling menonjol adalah UNESCO yang berupaya membangun kesadaran akan isu-isu dunia, hak asasi manusia, masalah pelucutan senjata, pemecahan masalah dan kebutuhan untuk memahami keragaman budaya. Studi sistematis tentang konflik dan resolusi dalam analisis Miall (2002: 63-69) muncul setelah perang dunia kedua. Riset tentang resolusi konflik pertama kali muncul selama 20 tahun yaitu pada tahun 1945-1965 dengan didirikannya Laboratorium Riset Perdamaian oleh Theodore F Lentz di St. Louis Missouri.

47

Pada tahun 1957 Herbert Kelman dan Robert Cooley menerbitkan Journal of Conflict Resolution dan mendirikan pusat penelitian penyelesaian konflik pad atahun 1959. Johan Galtung sebagai seorang ahli konflik kontemporer pada tahun 1960 menjadi pelopor pembentukan Riset Perdamaian Internasional Institut Oslo (PRIO), pada tahun 1966 membuka Institut Perdamaian Internasional Stockholm (SIPRI) dan pad atahun 1969 Galtung menjadi editor pendiri Journal of Peace Research. Pendidikan resolusi konflik yang lebih terstruktur menurut Campbell (2006: 163) dilakukan pada tahun 1960 dengan membentuk WOMP (World Order Models Project) yang mencoba mengembangkan kurikulum berbasis masalah yang berfokus pada masalah kesejahteraan ekonomi, perbaikan lingkungan, partisipasi pihak minoritas dalam politik, sosial dan keadilan sebagai sarana pencegahan perang dengan resolusi konflik. Program ini termasuk pengembangan masalah, alternatif evaluasi, visualisasi harapan dunia dan perencanaan kearah kemajuan dunia. Pada tahun 1967 asosiasi pendidik internasional di Jenewa memberikan pendidikan hak asasi manusia dan perdamaian kepada guru K-12, dan pada tahun 1969 telah disebarkan ke 50 negara sebagai bentuk pendampingan terhadap pendidikan resolusi konflik dan HAM. Pada tahun 1978 UNESCO menyelenggarakan Konferensi Pengajaran Hak Asasi Manusia dengan mengembangkan pedoman untuk kurikulum, metode pnegajaran dan bahan ajar. Hal ini dilanjutkan pada tahun 1980-an UNESCO mengeluarkan buku pedoman bagi guru untuk pendidikan resolusi konflik sebagai sarana integrasi kurikulum. Pada penutupan abad ke-20 (Campbell 2006: 165)

48

setelah perang dingin selesai, fokus konflik beralih pada kebangkitan nasionalisme, perlombaan nuklir, persaingan ekonomi, krisis lingkungan, rasisme, terorisme, intoleransi etnis dan agama serta kekerasan remaja. Dalam konteks ini sekolah telah merespon dengan program-program studi baru untuk membangun kompetensi dan pemahaman lingkungan pendidikan, masalah dunia, pendidikan multikultural, resolusi konflik, perdamaian dan ketrampilan social. pendidikan resolusi konflik telah konsisten sejak masa lalu dikarenakan konflik selalu terjadi dalam kehidupan manusia. Pendidikan memberikan pemahaman kepada siswa akan kesadaran terhadap isu-isu social dan politik yang menyebabkan konflik baik dalam tataran regional, nasional maupun internasional. Sekolah sangat penting sebagai

tempat pendidikan resolusi konflik

sebagaimana Morton dan Susan (Frydenberg. 2005: 139) berpendapat bahwa sekolah adalah pusat kehidupan sosial siswa. Perbedaan etnis, gender, usia, kemewahan dan kemiskinan, ketrampilan menjadi lahan subur bagi konflik serta kesempatan untuk pertumbuhan. Sekolah harus mengubah dalam cara dasar mendidik anak-anak sehingga mereka bukan melawan satu dengan yang lainnya akan tetapi mengembangkan kemampuan untuk mengatasi konflik secara konstruktif daripada destruktif dan siap untuk melaksanakan kehidupan secara damai. Hal ini berarti membangun di seluruh system sekolah, belajar bersama, pelatihan dalam resolusi konflik, penggunaan tema kontroversi konstruktif dalam mengajar mata pelajaran dan menciptakan resolusi pada pusat senketa. Pada saat dewasa siswa akan bisa mengembangkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan

49

yang akan memungkinkan mereka untuk bekerjasama dengan orang lain dan menyelesaikan konflik dalam kehidupan yang tidak terelakkan secara konstruktif. Pendidikan resolusi konflik adalah salah satu bentuk reformasi sekolah yang peling cepat perkembangannya dengan program utamanya mediasi. Penerapan program resolusi konflik menurut Le Blanc (2009: 146) dapat meningkatkan sikap prososial dan menurunkan sikap antisosial terkait. Program pencegahan kekerasan meliputi Sembilan komponen, (1) mengambil pendekatan yang komprehensif termasuk keluarga, teman sebaya, media dan masyarakat, (2) di mulai di kelas dasar, (3) pembelajaran dilakukan sesuai dengan tahapan pemebalajaran, (4) mengembangkan kompetensi pribadi dan social, (5) menggunakan variasi teknik mengajar yang interaktif, (6) mencerminkan identitas etnis/budaya penerima, (7) memasukkan pengembangan staf untuk keteraturan program, (8) kegiatan dirancang dengan memadukan iklim sekolah yang baik termasuk manajemen kelas, (9) mengembangkan kegiatan untuk menciptakan iklim perdamaian. Pendidikan merupakan salah satu metode yang paling penting dalam memaparkan rekonsiliasi. Hal ini menurut Yaacov (2004:31) terutama melibatkan penggunaan system sekolah untuk pendidikan perdamaian, karena system ini merupakan satu-satunya lembaga masyarakat yang formal, keberadaannya disengaja dan dipergunakan secara luas untuk mengubah kondisi psikologis anggota masyarakat. Pendidikan perdamaian/resolusi konflik bertujuan untuk membangun pandangan siswa akan keyakinan, sikap, motivasi, ketrampilan dan pola perilaku dengan cara memberikan sebuah kenyataan social dari proses perdamaian dan menyiapkan mereka untuk hidup di era perdamaian dan

50

rekonsisliasi. Hal ini mempunyai arti bahwa system sekolah harus memberikan pengetahuan yang selaras kepada siswa tentang prinsip-prinsip resolusi konflik seperti perihal komunitas lain selama konflik, sifat hubungan damai, sifat perdamaian dan resolusi konflik. Pendidikan resolusi harus dapat mengembangkan sikap ketrampilan baru dikalangan siswa misalnya toleransi, pengendalian diri, kepekaan terhadap orang lain, empati, berfikir kritis dan keterbukaan. Usaha ini dalam skala besar memerlukan pengaturan dalam tujuan pendidikan, penyusunan kurikulum, penetapan isi buku pelajaran, pengembangan bahan ajar, pelatihan guru, membangun iklim di sekolah yang kondusif untuk pendidikan perdamaian. Pendidikan perdamaian menurut Yaacov (2004: 32) telah diterapkan di beberapa negara seperti Jepang dengan materi pembelajaran tentang kekejaman Jepang di Perang Dunia II, makna permintaan maaf dan sifat hubungan damai di Jepang pasca perang Dunia II. Dalam pembelajaran perdamaian di Amerika Serikat berkait, bertujuan mengajar generasi muda tentang hak asasi manusia, pencegahan terhadap kekerasan struktural dan ketimpangan social. di Irlandia Utara pendidikan perdamaian berupaya untuk meningkatkan pemahaman tentang perdamaian dengan budaya asli di sekolah protestan dan katolik. Morton (2002: 38) memaparkan bahwa penerapan resolusi konflik dalam konteks pembelajaran social, menekankan kerja sama, resolusi konflik konstruktif dan kotroversi kreatif. Disamping sikap, norma-norma dan nilai yang mendorong kerjasama menurut Morton (2000: 36) juga diperlukan ketrampilan dalam menerapkan kerjasama. Alasan diperlukan keterampilan dalam menerapkan

51

kerjasama antara lain: (1) terdapat keterampilan yang dapat dipergunakan untuk membangun hubungan kerja yang efektif dengan pihak-pihak yang berkonflik baik sebagai mediator ataupun peserta konflik, (2) pengembangan keterampilan dalam mempertahankan proses kerjasama dalam resolusi konflik yang sedang berlangsung, (3) keterampilan berkaitan dengan kreatifitas dan produktifitas dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Dalam konteks pembelajaran resolusi konflik di Indonesia, Samsu Rizal Pangabean dalam Copel (2006: 223) berpendapat tentang pendidikan untuk perdamaian atau resolusi konflik di Indonesia harus fokus pada empat hal. Pertama melihat konflik harus dengan cara yang konstruktif bukan destruktif, lembaga dan organisasi di tingkat negara dan masyarakat harus di desain untuk tujuan konstruktif, warga negara harus dididik dalam ketrampilan dalam menangani konflik. Kedua, kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan tentang berbagai aspek dari situasi konflik, sikap terhadap konflik dan perilaku konflik ketika berhadapan dengan konflik. Ketiga, pemerintah dan masyarakat harus mulai melihat konflik sebagai masalah yang harus dipecahkan dan bukan dianggap sebagai tindakan agresi yang dapat ditekan. Keempat, pendidikan perdamaian atau pendidikan resolusi konflik harus dapat memberikan kontribusi terhadap warga negara untuk secara otonom dapat bebas bertindak dan memilih untuk diri sendiri dan dapat menolak otoritas secara internal. Karakteristik ini harus ditanamkan pada lembaga-lembaga publik dan organisasi serta interaksi social dan sehari-hari. Ini adalah tujuan fundamental dan jangka panjang yang merupakan tugas dari pendidikan perdamaian dan resolusi konflik di Indonesia.

52

C. Pendidikan IPS Pendidikan IPS atau yang dalam bahasa inggris disebut social studies menurut menurut National Council for the Social Studies (NCSS, 1994: 3) sebagai keanggotaan organisasi salah satu pendidikan ilmu social didefinisikan: social studies is the integrated study of the social sciences and humanities to promote civic competence. Within the school program, social studies provides coordinated, systematic study drawing upon such disciplines as anthropology, archaeology, economics, geography, history, law, philosophy, political science, psychology, religion, and sociology, as well as appropriate content from the humanities, mathematics, and natural sciences. The primary purpose of social studies is to help young people develop the ability to make informed and reasoned dicisions for the public good as citizens of a culturally diverse, democratic society in an interdependent world. Artinya: pendidikan IPS Pendidikan ilmu-ilmu sosial adalah studi terintegrasi dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora untuk memperkenalkan kompetensi sipil. Dalam program sekolah, studi

sosial

diberikan

dalam

bentuk

interdisipliner,

studi

sistematis

menggambarkan pada disiplin ilmu seperti antropologi, arkeologi, ekonomi, geografi, sejarah, hukum, filsafat, ilmu politik, psikologi, agama, dan sosiologi, serta konten yang sesuai dari humaniora, matematika, dan ilmu alam. Tujuan utama penelitian sosial adalah untuk membantu kaum muda mengembangkan kemampuan untuk membuat kebijakan informasi dan dasar yang baik sebagai warga masyarakat, untuk keragaman budaya dan demokrasi di dunia yang saling tergantung. Pendidikan Ilmu pengetahuan Sosial menurut Somantri (2001: 73) adalah aspek-aspek dari ilmu penegetahuan sosial yang telah dipilih dan disesuaikan baik secara material maupun penerapannya untuk dipergunakan dalam pembelajaran di

53

sekolah. Perbedaan antara ilmu-ilmu sosial dengan pendidikan ilmu sosial tidaklah terlalu prinsipil. Ilmu-ilmu sosial diorganisasikan secara sistematis dan dibangun melalui penyelidikan ilmiah dan terencana, sedangkan pendidikan Ilmu pengetahuan sosial (social studies) terdiri atas bahan yang telah disederhanakan dan diorganisisr secara psikologis dan ilmiah sehingga dapat dipergunakan untuk kepentingan pembelajaran. Karakteristik pendidikan ilmu sosial menurut NCSS (1994: 3-5) antara lain a. Program studi sosial memiliki tujuan utama untuk memperkenalkan pengetahuan kompetensi sipil, ketrampilan dan sikap yang dibutuhkan siswa untuk menjadi warga Negara yang baik dalam Negara demokrasi. b. Program studi sosial mengintegrasikan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap internal dan diseluruh disiplin ilmu. c. Program studi sosial membantu siswa membangun basis pengetahuan dan sikap yang diambil dari disiplin akademik sebagai cara khusus dalam memandang realitas. d. Program studi sosial mencerminkan sifat perubahan pengetahuan, mengembangkan pendekatan yang baru dan sangat terintegrasi dalam memecahkan masalah yang penting bagi kehidupan manusia.

1. Nilai-nilai Pendidikan Secara filosofis, menurut Katsoff (1989: 335) nilai tidak dapat didefinisikan tidak berarti tidak dapat dipahami. Bertolak dari gagasan filsafat moral yang menganggap perwujudan diri sebagai kebaikan tertinggi, sasaran puncak, atau tujuan akhir (summum bonum) yang mewadahi berbagai teori moral yang berbeda-beda, muncul beragam pandangan tentang bagaimana cara manusia menjalani hidup yang baik atau mengaktualisasikan diri. Secara umum menurut Wiliam F O’neil (2002: 94-95) terdapat enam sudut pandang tentang bagaimana cara hidup dengan baik

54

1. Kebaikan tertinggi tumbuh dari ketaatan terhadap berbagai tolok ukur (standar intuitif atau yang terungkap pada keyakinan dan perilaku) 2. Kebaikan tertinggi tumbuh dari pencerahan filosofis atau keagamaan yang didasarkan pada penalaran spekulatif serta kebijaksanaan metafisi 3. Kebijakan tertinggi tumbuh dari ketaatan terhadap tolok ukur yang mapan (konvensional) tentang keyakinan dan perilaku 4. Kebaikan tertinggi tumbuh dari kecerdasan praktis (yakni pemecahan masalah secara efektif) 5. Kebaikan tertinggi tumbuh dari pengembangan lembaga-lembaga social yang baru dan lebih manusiawi (humanistic) 6. Kebaikan tertinggi tumbuh dari penghapusan pembatasan-pembatasan kelembagaan, sebagai sebuah cara untuk memajukan perwujudan kebebasan personal yang sepenuh-penuhnya. Nilai secara garis besar menurut Elmubarok (2009: 7) dibagi menjadi dua kelompok, yaitu nilai-nilai nurani (value of being) dan nilai-nilai memberi (value of giving). Nilai-nilai nurani adalah nilai yang ada dalam diri manusia kemudian berkembang menjadi perilaku serta cara kita memperlakukan orang lain. Yang termasuk nilai nurani menurut Linda dalam Elmubarok (2009: 7) antara lain kejujuran, keberanian, cinta damai, keandalan diri, potensi, disiplin, tahu batas, kemurnian, dan kesesuaian. Nilai-nilai memberi adalah nilai yang perlu dipraktikan atau diberikan yang kemudian akan diterima sebanyak yang diberikan. Yang termasuk pada kelompok nilai-nilai memberi adalah setia, dapat dipercaya,

55

hormat, cinta, kasih sayang, peka, tidak egois, baik hati, ramah, adil, dan murah hati. Cara memperoleh nilai menurut Rohmat Mulyana (2004: 81-83) ada tiga, yaitu: pertama, nilai dapat diperoleh dengan melalui cara berfikir kontemplatif (paradigm logis-abstrak) yaitu seseorang dapat menemukan makna (nilai) dari sesuatu yang abstrak atau makna yang ada dibelakang obyek konkrit; kedua, nilai diperoleh melalui paradigm berfikir logis-empiris dengan bukti-bukti nyata untuk menguji kebenaran dan keutamaan sesuatu; ketiga, nilai diperoleh melalui hati dan fungsi rasa yaitu masuk melalui pintu intuisi dan bersarang dalam keyakinan hati. Dalam pendidikan terdapat lima pendekatan pendidikan nilai menurut Elmubarok (2009: 60) yang meringkas dari delapan pendekatan pendidikan nilai menurut Superka dalam bukunya A typology of valuing theories and values adecation spproaches. Lima pendekatan tersebut antara lain: 1. Pendekatan penanaman nilai (inculcation approach) 2. Pendekatan perkembangan moral kognitif (cognitive moral development approaches) 3. Pendekatan analisis nilai (values analysis approaches) 4. Pendekatan klarifikasi nilai (values clarification approaches) 5. Pendekatan pembelajaran berbuat (action lerning approaches) Dalam penelitian ini akan dipergunakan pendekatan analisis nilai terhadap kasus kerusuhan yang terjadi di Tuban untuk selanjutnya dapat dipergunakan dalam pendidikan sebagai langkah solusi. Pendekatan analisis nilai (values

56

analysis approaches) memberikan penekanan pada perkembangan kemampuan siswa untuk berfikir logis, dengan cara menganalisis masalah yang berhubungan dengan nilai-nilai sosial. pendekatan analisis nilai lebih menekankan pada pembahasan masalah-masalah yang memuat niali-nilai sosial dalam hal ini adalah kasus kerusuhan Tuban 2006. Tujuan utama pendidikan nilai dalam pendekatan ini adalah, pertama, siswa membantu siswa mempergunakan kemampuan berfikir logis dan penemuan ilmiah dalam menganalisis masalah-masalah sosial yang berhubungan dengan nilai moral tertentu. Kedua, membantu siswa untuk menggunakan proses berfikir rasional dan analitik, dalam menghubungkan dan merumuskan konsep tentang nilai-nilai mereka. Menurut Elmubarok (2009: 68) mengutip pendapatnya Hersh, terdapat enam langkah dalam melakukan analisis nilai yaitu 1. Mengidentifikasi dan menjelaskan nilai 2. Menghubungkan fakta yang berhubungan 3. Menguji kebenaran fakta yang berkaitan 4. Menjelaskan kaitan antara fakta yang bersangkutan 5. Merumuskan keputusan moral sementara 6. Menguji prinsip moral yang digunakan dalam pengambilan keputusan.

2. Resolusi Konflik sebagai Salah Satu Ketrampilan yang dikembangkan dalam Pendidikan Ilmu social. Beberapa cara yang dapat ditempuh dalam mendapatkan hasil yang terbaik dalam social studies antara lain: (a) Mengedepankan kepentingan umum, (b)

57

mengadopsi berbagai perspektif yang umum, (c) menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai sipil. Dalam penerapan keterampilan, terdapat empat keterampilan dasar yang dikembangkan yaitu: (1) memperoleh informasi dan memanipulasi data, (2) mengembangkan dan memutuskan kebijakan, argument dan cerita, (3) membangun pengetahuan baru, (4) berpartisipasi dalam kelompok. Resolusi konflik merupakan salah satu ketrampilan dasar yang dikembangkan oleh NCSS (1994: 8) berkaitan dengan kemampuan dalam berpartisispasi dalam kelompok. Hal ini dikembangkan sebagai wujud tanggung jawab pendidikan terhadap warga negara untuk menjadikan masyarakat sebagai warga negara yang baik dalam negara demokrasi. Hubungan antara pendidikan ilmu social dengan resolusi konflik di tegaskan kembali dalam ketrampilan penting yang dikembangkan oleh NCSS (1994: 149) berkaitan dengan hubungan interpersonal dan pertisipasi social. Dalam keterampilan pilihan ini resolusi konflik masuk dalam ketrampilan dalam interaksi kelompok yaitu: berpartisipasi dalam bernegosiasi, kompromi, berargumen dalam resolusi konflik dan perbedaan. Ketrampilan resolusi konflik dalam pendidikan ilmu sosial juga ditegaskan oleh Gayle Mindes dalam bukunya Teaching Young Children Social Studies. Dalam buku ini Mindes mengemukakan bahwa ketrampilan resolusi konflik adalah salah satu pengetahuan dan ketrampilan yang harus dimiliki oleh setiap siswa. Menurut Mindes (2006: 24) resolusi konflik merupakan kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan dengan yang lainnya dan merupakan aspek penting dalam pembangunan social dan moral yang memerlukan ketrampilan dan penilaian untuk bernegosiasi, kompromi serta mengembangkan rasa keadilan.

58

Guru dan siswa harus mampu dan mau untuk ikut campur tangan dalam situasi konflik. Knoff dalam Mindes (2006: 27) kemudian menegaskan bahwa dalam pengembangan ketrampilan social yang harus dimiliki oleh siswa antara lain: 1. Survival skills—listening, following directions, ignoring distractions, speaking up for self 2. Interpersonal skills—sharing, waiting for a turn, ing an activity 3. Problem-solving skills—asking for help, apologizing, deciding what to do, accepting consequences 4. Conflict-resolution skills—handling teasing, losing, peer pressure Resolusi konflik sebagai salah satu ketrampilan menurut Knoff harus diberikan dalam pembelajaran diruang kelas dan diharapkan dapat memberikan bekal skil pribadi pada masing-masing siswa untuk dapat ikut menyelesaikan konflik dari tingkatan yang paling rendah. Keterampilan resolusi konflik masuk menjadi salah satu keterampilan sosial yang harus diajarkan dalam pendidikan. Hal ini sebagaimana elemen social skills yang diajarkan dalam pembelajaran ilmu-ilmu sosialyaitu: empathy assertiven ess

basic skills

social skills

must be thaught

conflict skills

ing skills

peace skills frienship skills

Gambar 2.3: ketrampilan sosial (www.teachchildrenesl.com/filez8932/.../social_skills_list.pdf)

59

3. Pendidikan IPS Sebagai salah Satu Solusi Permasalahan Konflik Pendidikan tidak boleh dijauhkan dari realita kehidupan dan harus dapat memberikan kontribusi terhadap permasalahan yang ada di lingkungan sosial. William Stanley dalam Hursh (2000: 65) mengungkapkan tentang peran sekolah Conversely, schools have also been called on to promote social change and social transformation. The promotion of civil rights and desegregation is one recent example of using the schools to bring about major social change. But although schools have been pointed in both directions vis-avis social change, promotion of social stability has been the major role of schooling. In the current debate over schooling, we hear again calls for the schools to return to their primary task of cultural transmission, the emphasis on core values and the basic knowledde that all our citizens need. Maksud dari William adalah: Sekolah harus terpanggil untuk melakukan upaya perubahan sosial dan transformasi sosial. Sekolah harus dapat mempromosikan hak-hak sipil dan desegregasi sebagai salah satu bentuk kepedulian sekolah dalam membawa perubahan sosial yang besar. Meskipun posisi sekolah serba dilematis harus menujuk pada dua arah pertentangan yaitu perubahan social dan stabilitas sosial yang harus menjadi pemeran utama. Perdebatan saat ini mengharuskan sekolah untuk kembali kepada fungsi utamanya yaitu transmisi budaya, penanaman nilai-nilai penting dan pemberian pengetahuan dasar bagi semua kebutuhan warga negara. Berbicara mendasarinya

tentang yaitu

pendidikan,

sebenarnya

essensialisme,

ada

perenialisme,

empat

filsafat

yang

progresivisme

dan

rekonstruksionisme menurut Ornstein dan Levine dalam Maftuh (2008: 81). Filsafat pendidikan essensialisme berpandangan bahwa pendidikan di sekolah harus dalam bentuk utuh pendidikan keilmuwan dengan memberikan penekanan

60

pada pengembangan intelektualisme siswa. Pendidikan sejarah berdasarkan filsafat esensialisme harus diajarkan berdasarkan struktur disiplin ilmu sejarah yang diajarkan secara terpisah. Filsafat pendidikan perenialisme berpandangan bahwa pendidikan harus diarahkan pada pengembangan intelektual atau rasionalitas siswa, terutama melalui studi liberal arts dan buku-buku besar (klasik). Filsafat pendidikan progresivisme dikembangkan oleh John Dewey yang berakar pada filsafat pragmatisme yang berpendapat bahwa pendidikan harus sesuai dengan minat dan kebutuhan individu siswa. Karena itu, pendidikan harus berpusat pada anak dan beorientasi pada kreativitas anak dan dalam aplikasinya menekankan pentingnya problem solving. Sedangkan filsafat pendidikan rekonstruksionisme yang dikembangkan oleh Theodore Bramled mengemukakan bahwa masalah masyarakat dan upaya untuk menyelesaikannya yang berguna bagi upaya peningkatan kesejahteraan merupakan tujuan penting pendidikan yang lebih penting daripada hanya sekedar pengembangan intelektualisme keilmuwan. Fungsi pendidikan sebagai tempat untuk menyelesaikan permasalahan dimasyarakat sebagaimana dikemukakan oleh William dalam Hursh (2000: 68) bersesuaian dengan filsafat pendidikan rekonstruksionisme dan agak sejalan dengan filsafat pendidikan progresivisme. Dalam menanggapi independensi pendidikan sebagai sarana perubahan social, Hursh (2000: 69) mengutip pendapat Dewey: The upholders of indoctrination rest their adherence to the theory. In part, upon the fact that there is a great deal of indoctrination now going on in the schools, especially with reference to the dominant economic regime. These facts unfortunately are facts. But they do not prove that the right course is to seize upon the method of indoctrination and reverse its object. 61

Maksud Dewey adalah bahwa untuk menegakkan fungsi indoktrinasi harus dilakukan dengan kepatuhan pada teori. Tetapi pada kenyataan bahwa banyak sekali indoktrinasi yang sekarang terjadi di sekolah-sekolah, khususnya adalah mengacu pada rezim ekonomi yang dominan. Sayangnya fakta ini adalah tinggal fakta. Tapi mereka tidak membuktikan bahwa pendidikan yang adalah untuk merebut posisi metode indoktrinasi dan reverse pada objek. Dewey lebih menekankan pada kecerdasan penalaran praktis sebagai upaya pencarian kebenaran. Bagi Dewey, pada sekolah manapun tidak akan terlepas dari kepentingan rezim yang berkuasa, sehingga sekolah hanya dipergunakan sebagai sarana untuk melanggengkan kekuasaan dengan indoktrinasi. Untuk mendekatkan antara tujuan untuk mengawal perubahan social dan sisi lain independensi sekolah yang masih ambivalen, maka William dalam Hursh (2000: 72) di akhir tulisannya tentang pendidikan dan perubahan social mengemukakan bahwa: Pendekatan rekonstruksi sosial tidak akan netral atau ambivalen. Itu akan mengembangkan demokrasi sebagai cara hidup dan sentralitas penilaian praktis, termasuk perlunya kritik social. Hal ini bukanlah sebuah pendekatan untuk kurikulum yang akan merasa nyaman dengan status quo, dan tidak akan ditujukan pada realisasi final konsepsi masyarakat. Pendekatan ini mencoba untuk menawarkan beberapa pandangan umum tentang tatanan sosial baru yang dihubungkan secara langsung dengan kompetensi siswa yang sangat dibutuhkan untuk menciptakan perubahan sosial untuk perbaikan manusia. Pendekatan dengan kurikulum yang didukung di sini tidak meninggalkan rekonstruksionis harapan untuk dunia yang lebih baik, tetapi menyarankan cara lain untuk memahami mimpi ini. Kita harus merangkul peringatan rekonstruksionis tentang bahaya dari kepuasan dan kebutuhan untuk bekerja menuju perbaikan manusia melalui pendidikan. Dan kita dapat beralih ke tradisi pragmatis kita sendiri untuk mengilhami imajinasi kita dan kemungkinan dari potensi manusia yang tak terbatas.

62

Khusus peran pembelajaran IPS dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat, NCSS (2000: 5) memasukkan menjadi salah satu karakteristik penting dalam pendidikan IPS. Dari pendapat yang dikemukakan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan IPS dapat berperan dalam upaya menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan (social), kemampuan memecahkan masalah sosial, ketarmpilan sosial dalam era global, yang senantiasa diruntut agar mampu menciptakan kehidupan yang damai dan harmoni. Kenyataan ini telah menempatkan PIPS pada fungsi perannya sebagai wahana untuk memupuk modal sosial (social capital) yaitu “mengembangkan nilai-nilai budaya yang berkaitan dengan kehidupan social yang sebenarnya sudah ada pada dir masyarakat sejak dulu, misalnya nilai gotong royong, solidaritas sosial dan toleransi. D. Penelitian terdahulu Kajian tentang resolusi konflik dalam pembelajaran sejarah telah dilakukan oleh saudara Hasan Iman dalam bentuk tesis pad atahun 2004 dengan judul “Integrasi Conflict Resolution Dalam Pembelajaran Sejarah sebagai sarana mengembangkan kesadaran sejarah siswa (Penelitian PTK di kelas 2 IPS 1 SMUN 8 Bandung pada pokok bahasan tradisi Hindu-Budha di Indonesia”. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian Hasan adalah Classroom action research dengan metode kualitatif. Dalam penelitian ini Hasan Iman mamfokuskan pada peningkatan kesadaran sejarah siswa melalui pengintegrasian resolusi konflik dalam pembelajaran sejarah. Hasil yang didapatkan ternyata ada peningkatan dalam kesadaran sejarah siswa dari pembelajaran sebelumnya yang tidak mengintegrasikan resolusi konflik.

63

Kajian selanjutnya tentang resolusi konflik dilakukan oleh saudara Sriyanto, berupa tesis pada PIPS UPI tahun 2009 dengan judul “Konflik Horisontal Dan Resolusi Konflik (Studi Nilai-Nilai Pluralitas Dalam Kerusuhan Tasikmalaya 1996)”. Dalam penelitian ini sriyanto menggunakan pendekatan kualitatif dalam menguak tentang penyebab, akibat yang ditimbulkan yang menyimpang jauh dari pangkal konflik sampai bagaimana solusi yang tepat. Sriyanto menyimpulkan bahwa konflik di Tasikmalaya yang dipicu oleh ketegangan dua pihak bisa merembet ke berbagai pihak yang lain lintas etnis dan lintas agama. Hal ini ternyata menunjukkan kompleksitas permasalahan yang dihadapi pemerintah yang harus segera diselesaikan, sehingga ketika terjadi ketegangan dalam masyarakat tidak berimbas kemana-mana. Untuk kajian resolusi konflik terhadap kasus kekerasan ada salah satu tesis program studi pendidikan IPS di Universitas Pendidikan Indonesia dengan judul “Peranan Kepemimpinan Masyarakat Dalam Penyelesaian Konflik Sosialisasi Di Kota Masohi Kabupaten Maluku” oleh saudara Samuel Patra Ritiauw. Tesis ini membahas tentang penyelesaian terhadap konflik berdarah yang pernah terjadi di maluku dengan menggunakan peranan kepemimpinan para tokoh masyarakat. Dalam tesis ini difokuskan pada peranan tokoh masyarakat dalam rekonstruksi social dan belum difokuskan pada peranan pendidikan dalam meyelesaikan permasalahan konflik. Oleh karena itu menempatkan pendidikan sebagai sebuah solusi dalam resolusi konflik merupakan hal yang sangat tepat dan dapat mendapatkan hasil yang maksimal.

64

Kajian tentang penyelesaian konflik melalui pendidikan dilakukan isnarmi muis pada tahun 2006 dalam bentuk disertasi yang berjudul “Kerangka Konseptual Pendidikan Multikultural Transformatif Berdasarkan Pola HubunganKonflik Antar Etnik (kajian kritis terhadap laporan media massa mengenai konflik ambon, sambas dan sampit, dan poso)”. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan grounded research yang ditekankan pada penggunaan kerangka konseptual pendidikan multicultural sebagai sebuah solusi terhadap konflik yang terjadi di Ambon, Sambas, Sampit dan Poso berdasarkan corak pelaporan media masa. Di sini diperoleh sebuah gambaran tentang konflik tersebut menurut media masa dan analisis bagagaimana solusi terbaik yang dapat dilakukan terutama melalui pemdidikan multicultural. Penelitian ini telah menjembatani konflik melalui sebuah kerangka konseptual berupa pendidikan multicultural sebagai sebuah alternatif dalam menjembatani penyelesaian konflik yang terjadi di Ambon, Sampit, Sambas dan Poso. Kajian selanjutnya tentang penyelesaian konflik dilakukan oleh saudara Zulfadhli PIPS UPI tahun 2009 yang berjudul “Reintegrasi Sosial Pasca Perjanjian Damai Pemerintah RI-GAM (Studi Pada Masyarakat Tanah Mirah Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen)”. Penelitian ini mempergunakan pendekatan kualitatif fenomenologis pada kasus RI-GAM di Aceh. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa konflik yang terjadi di Tanah Mirah yang dahulu hidup dalam ketentraman penuh nilai-nilai islami dipicu oleh kepentingan sekelompok orang. Diperlukan langkah-langkah taktis dalam melakukan rekonstruksi baik dalam bidang ekonomi, social, politik dan budaya.

65

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan baik yang berupa tesis maupun disertasi, belum ada penelitian yang memfokuskan pada Resolusi Konflik Pasca Pilkada Langsung Kabupaten Tuban Tahun 2006 melalui Pendidikan IPS. Oleh karena itu menurut penulis, kiranya sangat dibutuhkan penelitian tersebut untuk memberikan

solusi

terhadap

permasalahan

yang

selama

ini

ada

dan

memungkinkan juga untuk diterapkan di tempat lain yang mempunyai karakteristik sama. E. Paradigma Penelitian/Kerangka Penelitian Dalam penelitian ini hal awal yang dilakukan adalah meneliti latar belakang terjadinya kerusuhan pada pasca pemilihan kepala daerah langsung 2006 di kabupaten Tuban. Hal ini dilakukan berdasarkan asumsi awal bahwa: 1. Kerusuhan tidak akan terjadi dengan begitu dahsyatnya apabila hanya disebabkan proses pemilihan kepala daerah. 2. Pilkada hanyalah sebuah letupan karena menemukan momentum 3. Setelah beberapa kali proses resolusi baik melalui pengadilan maupun dalam bentuk mediasi dilakukan, ternyata sisa-sisa berupa konflik laten masih ada. 4. Kemungkinan masih ada sebab-sebab konflik yang sampai sekarang permasalahannya belum selesai. Langkah pertama yang akan dilaksanakan dalam penelitaian ini adalah dengan meneliti latar belakang konflik dari kronologi kejadian dan kondisi social Tuban saat itu dengan menggunakan teori collective behavior NJ Smelser. Teori ini akan menguak latar belakang sebenarnya konflik kerusuhan yang terjadi di Tuban Jawa

66

Timur, apakah memang murni masalah pilkada ansich ataukan ada permasalahan lain menyebabkannya sehingga terjadi dengan begitu masifnya. Langkah kedua adalah langkah resolusi yang akan kami lakukan dengan menggunakan model The Circle Conflict Gary Furlong yang akan difokuskan pada nilai, hubungan, lingkungan. Focus ini dilakukan dikarenakan Furlong tidak memberikan langkah-langkah dalam 3 hal ini dan hanya memfokuskan pada tiga hal yang lain dalam model ini. Disamping itu, 3 fokus ini yang menurut peneliti dapat mendekatkan resolusi konflik dengan pendidikan. Langkah ini akan dipadukan dengan analisi nilai yang dikemukakan oleh Superka dengan menggunakan enam langkah yaitu (1) identifikasi nilai, (2) pengumpulan fakta yang berhubungan, (3) pengujian kebenaran fakta yang berkaitan, (4) menjelaskan kaitan fakta yang bersangkutan, (5) merumuskan keputusan moral sementara, (6) menguji prinsip moral dengan mengambil keputusan. Langkah ketiga adalah membuat sebuah skema kerangka konseptual pembelajaran IPS berdasarkan nilai-nilai yang telah didapatkan dengan cara menginntegrasikan dalam pembelajaran Sejarah di Madrasah Aliyah. Langkah ini diterapkan sebagai sebuah solusi pendidikan terhadap kasus kerusuhan yang terjadi di Tuban pada tahun 2006. Berikut paradigm penelitian yang akan penulis lakukan.

67

Teori Konflik (George Ritzer)

Smelser (Collective Behavior) Teori (J. Schlennberg)

Model (Garry T Furlong)

Model The Circle Conflict

Konflik Kerusuhan pasca pilkada tuban 2006

Nilai Komunikasi Hubungan

Latar Belakang Konflik Kerusuhan 2006

Resolusi Konflik

National Standar for Social Studies NCSS

Pendidikan Nilai (a) structur conductifness; (b) struktural strain; (c) Growth and spread of a generalized belief; (d) Precipitating factors; (e) Mobilization of participants for action; (f) The operation of social control

Ketrampilan Resolusi Konflik

berpartisipasi dalam bernegosiasi, kompromi, berargumen dalam resolusi konflik dan perbedaan

Nilai-Nilai Pendidikan dari Peristiwa Konflik Kerusuhan 2006

Kerangka Konseptual Pembelajaran Sejarah Berbasis Resolusi Konflik

Gambar 2.4: Paradigma Penelitian

68

Pendekatan Analisis Nilai

Mengidentifikasi dan menjelaskan nilai Menghubungkan fakta Menguji kebenaran fakta Menjelaskan kaitan antara fakta Merumuskan keputusan moral Menguji prinsip moral