Makalah Pkn 453o4b

A. LATAR BELAKANG MASALAH Pada era abad ke-21, dunia politik sangat berperan dalam kehidupan ketatanegaraan. Isu-isu politik hangat selalu bermunculan di kalangan pemerintah Indonesia. Oleh karena isu-isu politik sangat menarik perhatian publik, banyak media massa yang tak ketinggalan menyajikan berita-berita terbaru mengenai dunia politik. Pada makalah ini akan dibahas mengenai salah satu isu politik terhangat yaitu Reshuffle Kabinet Jokowi tahun 2016. Reshuffle ini merupakan yang kedua, setelah yang pertama dilaksanakan tahun 2015. Reshuffle merupakan agenda wajib dalam sidang paripurna yang bertujuan untuk mengevaluasi dan memperbaharui kinerja menteri-menteri dalam kabinet itu sendiri. Topik Reshuffle Kabinet Jokowi 2016 dipilih karena penulis ingin mengetahui bagaimana pengertian reshuffle kabinet, bagaimana pelaksanaan reshuffle kabinet di Indonesia, serta bagaimana dampak reshuffle kabinet bagi pemerintahan Indonesia. B. RUMUSAN MASALAH 1. Bagaimana pengertian reshuffle kabinet? 2. Bagaimana pelaksanaan reshuffle kabinet di Indonesia? 3. Bagaimana dampak reshuffle kabinet bagi kelangsungan pemerintahan Indonesia? C. PEMBAHASAN 1. Pengertian Reshuffle Kabinet

Reshuffle kabinet terdiri dari dua kata yang berbeda makna. Istilah reshuffle berasal dari bahasa inggris yang artinya pengocokan ulang. Sedangkan kabinet berasal dari bahasa perancis cabinet yang artinya semua menteri yang dipimpin presiden. Jika dijabarkan, pengertian kabinet adalah suatu badan yang terdiri dari seluruh pejabat pemerintahan pada level tinggi yang termasuk dalam anggota legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lembaga legislatif terdiri dari badan perancang dan pembuat Undang-undang seperti DPR dan MPR. Lembaga eksekutif terdiri dari pelaksana pemerintahan yang

1

di Indonesia disebut presiden dan wakil presiden. Lembaga yudikatif terdiri dari badan penegak hukum seperti MA, MK, dan KY. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan reshuffle kabinet adalah suatu peristiwa dimana kepala pemerintahan memutar atau mengganti komposisi menteri dalam kabinetnya. Biasanya perombakan kabinet dilakukan dengan memindahkan seorang menteri dari satu posisi ke posisi lainnya, atau dengan melakukan penggantian kedudukan seorang menteri dengan yang baru. Reshuffle kabinet dilakukan karena dirasa kinerja kurang maksimal, alasan politis, atau karena terjadi kekosongan posisi dalam pemerintahan. Reshuffle kabinet merupakan salah satu hak prerogatif presiden. Hak prerogatif maksudnya adalah hak istimewa presiden dalam menetapkan sebuah keputusan dalam rangka membangun kesejahteraan rakyat. Hak prerogatif presiden diatur dalam pasal 17 UUD 1945 tentang Kementerian Negara, presiden memiliki hak-hak istimewa sebagai berikut. (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhetikan oleh presiden (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan (4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. 2. Pelaksanaan Reshuffle Kabinet di Indonesia

Secara teoretis, pergantian kabinet dilakukan atas dasar kurangnya kinerja dalam pemerintahan atau ketika terjadi kekosongan posisi. Di Indonesia, Jokowi melaksanakan reshuffle ini juga sesuai dengan kriteria pergantian kabinet yang ada. Seperti dilansir dalam liputan6.com, momen ini dapat menjadi sarana bagi presiden untuk mengevaluasi menteri kabinet kerja yang berasal dari partai politik. Dalam berita disebutkan, "Presiden harus berani mengevaluasi kinerja menteri parpol di sektor strategis. Satu-satunya cara menghilangkan konflik kepentingan adalah mengganti dengan tokoh nonparpol” yang berarti

2

Jokowi diharapkan mengganti menteri-menterinya dengan orang-orang nonparpol supaya tidak terjadi konflik internal antar parpol. Sebab konflik internal disebutkan merupakan faktor penghambat dalam kemajuan pemerintahan. Menteri dari parpol yang berbeda akan menonjolkan kepentingan parpol masing-masing akibatnya terjadi konflik internal yang menghambat kinerja para menteri. Padahal tugas utama menteri presiden adalah membantu presiden mewujudkan kesejahteraan rakyat bukan mementingkan kepentingan golongan masing-masing. Jokowi dihimbau untuk berani bertindak tegas dalam memilih calon menterinya. Meskipun sampai saat ini belum ada waktu resmi pengumuman calon menteri yang akan diganti dan diangkat, ada baiknya Jokowi mempertimbangkan

pengangkatan

tokoh

nonparpol.

Dalam

berita

dicontohkan sektor perhutani selalu dipegang oleh kepentingan parpol yang berujung tidak meratanya hasil hutan tersebut yang sebagian besar masuk kantong parpol. Menurut nasional.sindonews.com, benar dikatakan bahwa perombakan kabinet harus dilakukan oleh presiden dengan memperhatikan pertimbangan pansus, mengingat pergantian kabinet merupakan salah satu hak prerogatif presiden. Hal ini bertujuan supaya tidak ada spekulasi berlebihan apalagi sampai isu-isu yang tak masuk akal beredar di media massa. Peranan pansus disini sebagai pemberi pertimbangan dan masukan untuk Jokowi dalam memilih menteri-menteri barunya. Melirik berita di viva.co.id, lebih menyoroti mengenai popularitas dan kepercayaan rakyat terhadap sosok Jokowi. Dalam berita disebutkan bahwa Jokowi sudah memperoleh kepercayaan dari masyarakat Indonesia, sehingga tak perlu berlama-lama lagi diharapkan segera melakukan pergantian menterinya. Namun sayangnya, kepercayaan rakyat terhadap Jokowi semakin menurun akibat wakil presiden, Jusuf Kalla yang kurang kompeten dalam memilih menteri pada awal kepemimpinan tahun 2015. Menteri sebagian besar berasal dari usulan Jusuf Kalla, dan justru mementingkan golongan sehingga kepercayaan masyarakat menjadi menurun. Menteri-menteri seakan

3

tak paham tugas utamanya di pemerintahan, yang menjadi fokus utama justru memperkaya golongan sendiri. Berita dari nasional.kompas.com juga memaparkan opini petinggi negara yang hampir sama seperti berita sebelumnya. Disini Surya Paloh berpendapat bahwa pergantian kabinet dipegang sepenuhnya oleh presiden jadi tidak bisa diganggu gugat. Oleh sebab itu jelas Surya Paloh mendukung reshuffle kabinet bersih dari campur tangan pihak lain selain presiden. Secara umum, pelaksanaan reshuffle kabinet berdasarkan media massa nasional yang diperoleh cukup menggambarkan reshuffle kabinet di negara Indonesia yang dinilai positif pelaksanaanya. Diharapkan reshuffle kabinet pada kenyataannya dilakukan oleh pihak yang sewajibnya melaksanakan dan hasil keputusannya dapat diterima oleh semua pihak dalam pemerintahan demi terwujudnya kesejahteraan rakyat yang semakin meningkat. Jangan sampai reshuffle kabinet diwarnai perebutan kekuasaan antar parpol yang mengejar keuntungan semata. 3. Dampak Reshuffle Kabinet bagi Pemerintahan Indonesia

Berdasarkan rangkuman dari berita-berita koran nasional Indonesia, semuanya nampak positif dalam memberikan tanggapan mengenai pergantian kabinet. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa berita yang disajikan justru bertolak belakang dengan kenyataan. Beberapa sumber ada yang mengatakan bahwa reshuffle kabinet tidaklah beracuan pada kesejahteraan rakyat tetapi hanya sebagai pengaturan ulang jatah kuasa. Misalnya pada reshuffle kabinet tahun 2015, kinerjanya tidak maksimal karena kebanyakan menteri yang duduk di posisi kabinet hanya mementingkan kepentingan pribadi dan golongan, serta mengesampingkan urusan rakyat. Buktinya program-program kerja Jokowi sulit terlaksana akibat terkendala dana yang dikorupsi parpol-parpol. Juga dari PDIP, Megawati masih kelihatan sangat mengontrol segala yang dilakukan Jokowi sehingga Jokowi tidak bebas menjalankan pemerintahan. Diketahui pula, Jokowi sering pergi meninggalkan Istana Negara lantaran kewalahan menghadapi orang-

4

orang berkuasa disana sehingga memutuskan untuk berjumpa dengan rakyatrakyat kecil di pinggiran. Tentu saja yang diharapkan bukan keadaan seperti ini. Masalah parpol memang masalah yang tidak bisa dianggap sepele lantaran parpol turut mendominasi pemerintahan Indonesia. Diharapkan reshuffle kabinet tahun 2016 ini dapat membawa perubahan besar bagi pemerintahan Indonesia dalam memajukan bangsa dan negara. D. PENUTUP 1. Kesimpulan Reshuffle kabinet berasal dari dua kata yaitu reshuffle yang artinya pengocokan ulang dan kabinet yang berarti semua menteri yang dipimpin presiden. Reshuffle kabinet secara umum didefinisikan suatu peristiwa dimana kepala pemerintahan memutar atau mengganti komposisi menteri dalam kabinetnya dalam rangka perbaikan kinerja pemerintahan. Reshuffle kabinet pada media massa dapat disimpulkan memaparkan berita-berita positif, karena semua sampel sumber mendukung adanya reshuffle kabinet secara sehat yaitu atas dasar keputusan presiden murni mengingat presiden memiliki hak prerogatif. Namun pada kenyataanya reshuffle kabinet kadang menyimpang dari yang diharapkan karena kepentingan parpol yang saling berebut kekuasaan dalam pemerintahan yang berakibat kepentingan rakyat tersisihkan. 2. Saran Untuk pihak pemerintah sebaiknya mengurangi kepentingan pribadi atau golongan dan mulai memperhatikan kepentingan rakyat Indonesia. Untuk pihak media massa sebaiknya lebih memperdalam sisi positif dan negatif seluruh berita yang dipublikasikan, tidak hanya opini poliitikusnya saja yang disampaikan. Untuk penulis makalah berikutnya sebaiknya lebih mengkritisi topik yang diangkat, juga membuat rumusan masalah dengan lebih spesifik lagi.

5

E. REFERENSI RESHUFFLE KABINET JOKOWI TINGGAL MENUNGGU WAKTU Jakarta - Presiden Jokowi memberi sinyal kuat untuk merombak kabinetnya dalam waktu dekat. Sejumlah menteri sudah dipanggil secara pribadi ke Istana Bogor. Isu yang berhembus ada beberapa menteri yang dipanggil Presiden Jokowi pada Kamis (7/4) malam. Namun Presiden Jokowi mengatakan pemanggilan menteri adalah hal yang biasa. Mantan Gubernur DKI itu juga tak mau menjelaskan secara rinci soal pertemuan itu, termasuk jumlah menteri yang dipanggil. "Yah biasa. Setiap hari dipanggil hari Minggu dipanggil, hari Sabtu dipanggil yah biasa. Tengah malam kita panggil juga biasa," tuturnya. Siapa saja menteri yang dipanggil Jokowi? Ketua DPP Hanura Dadang Rusdiana menyebut Menteri PAN RB Yuddy Chrisnandi dipanggil ke Istana Bogor. Namun belakangan hal itu dibantah oleh Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PAN RB Herman Suryatman. "Pak Menteri Yuddy sudah berangkat terbang menuju Sumatera Barat untuk menghadiri

acara

Forum

Komunikasi

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

(Forkonpanda) se Provinsi Sumatera Barat di Bukit Tinggi," kata Herman. Bantahan juga muncul dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar. Marwan mengaku malam itu dirinya sedang berada di Sidoarjo, Jatim dalam rangkaian kunjungan kerja dan menghadiri Haul KH Bisri Syansuri. "Masa ritual keagamaan diplintir. Sudah jelaskan, saya ada di mana kemarin? Jadi tidak usah ditanya lagi," ungkap Marwan. Ada satu nama menteri lagi yang disebut dipanggil Jokowi malam itu. Namun tidak diketahui jelas siapa menteri tersebut. Kembali ke isu reshuffle, seorang di lingkungan Istana membenarkan bahwa Presiden Jokowi hendak melakukan perombakan kabinet. Perombakan tersebut kini tinggal menunggu waktu. Ketika dikonfirmasi soal itu, Tim Komunikasi Presiden Ari Dwipayana menjelaskan pemanggilan para menteri oleh Presiden Jokowi adalah hal yang

6

biasa dan salah satu bentuk komunikasi Presiden dengan para menterinya. "Presiden memanggil menteri-menteri anggota kabinet hal yang biasa karena para menteri kan pembantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bisa saja setiap saat dipanggil. Dipanggil di mana saja, kapan saja tidak jadi soal. Karena, jika diperlukan Presiden bisa memanggil dan melakukan komunikasi dengan menteri-menterinya," jelas Ari saat dikonfirmasi detikcom, Minggu (10/4/2016). Ari juga mengatakan reshuffle kabinet itu hak prerogatif Presiden. Presiden tidak bisa didikte-dikte, ditekan tekan atau diintervensi terkait ini. "Presiden kan sudah menekankan agar para Menteri fokus bekerja tanpa terganggu hiruk pikuk isu reshuffle," tutupnya. Jadi kapan perombakan kabinet itu terjadi, Pak Jokowi? (ega/mad) http://news.detik.com/berita/3184261/reshuffle-kabinet-jokowi-tinggalmenunggu-waktu HEBOH RESHUFFLE KABINET JOKOWI PART 2 Liputan6.com, Jakarta - Mantan Menteri Perdagangan M Luthfi dan Bos Medco Grup Arifin Panigoro menyebut akan ada kehebohan di Istana Presiden Jokowi pada Kamis (31/3/2016). Isu reshuffle kabinet pun berhembus. Jadwal Presiden Jokowi hari ini berubah, menguatkan ada suatu kehebohan yang akan terjadi. Awalnya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur. Namun karena ada alasan tertentu, kunjungan itu dibatalkan. Dari agenda resmi biro pers, Jokowi hanya menerima Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada pagi hari. Nuansa politik pun mengental kala pengusaha sekaligus Bos Klub Sepakbola Inter Milan Erick Thohir tiba-tiba datang ke Istana. Ia pun tidak mau meladeni pertanyaan perihal kedatangannya. Semula Thohir masuk melalui pintu masuk di Kepala Staf Presiden dan berjalan kaki masuk menemui Jokowi. Tapi, yang bersangkutan tidak kunjung keluar. Bahkan, mobil Alphard B 305 ET pun masuk menjemput tuannya di Wisma

7

Negara. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyampaikan Jokowi dan Thohir melakukan pertemuan empat mata. Ia tidak merinci apa isi pembicaraan keduanya. "Ya tadi diskusi panjanglah dengan Presiden," kata Pramono. http://news.liputan6.com/read/2472198/heboh-reshuffle-kabinet-jokowi-jilid-2 ZULKIFLI HASAN: SOAL RESHUFFLE KABINET, PAN TAK SIAPKAN NAMA Liputan6.com, Jakarta - Isu reshuffle atau perombakan Kabinet Kerja jilid II tiba-tiba kembali mencuat ke publik. Sementara, Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang memegang penuh kendali reshuffle belum pernah bicara soal tersebut. Pengamat

politik

dari

Universitas

rencanareshuffle (perombakan)

kabinet

Indonesia kali

Agung

ini

menjadi

Suprio

menilai,

momen

tepat

bagi Presiden Jokowi untuk mengevaluasi menteri kabinet kerja yang berasal dari partai politik. "Presiden harus berani mengevaluasi kinerja menteri parpol di sektor strategis. Satu-satunya cara menghilangkan konflik kepentingan adalah mengganti dengan tokoh

nonparpol,"

kata

Agung

kepada Liputan6.com di

Jakarta,

Senin

(4/4/2016). Menurut Agung, secara objektif kinerja menteri parpol di kementerian strategis memang terlihat kurang maksimal. "Kelihatan sekali mereka tidak bisa menghindari konflik kepentingan dengan partai. Efeknya kinerja mereka tertinggal dari kementerian lain," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Public Policy Institute (IPPI) ini. Presiden Jokowi diminta untuk memprioritaskan tokoh nonparpol dalam memimpin kementerian strategis. Hal ini mengingat konflik kepentingan kader parpol yang terbukti menghambat agenda kabinet kerja. Agung memberi contoh soal pembakaran hutan yang pada tahun kemarin lebih parah dari tahun-tahun sebelumnya dan penanganannya yang lambat. Catatan lainnya adalah kalahnya gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

8

senilai Rp 7,9 triliun terhadap PT Bumi Mekar Hijau (BMH) di Pengadilan Negeri Palembang awal tahun lalu. "Kementerian LH dan Kehutanan adalah sektor yang sangat strategis. Sektor lingkungan dan kehutanan jadi satu. Faktanya selama dipegang kader partai kinerjanya lambat dan kewalahan menangani kebakaran hutan serta kabut asap. Birokrat internal di Kemen LH Hut bisa menjadi prioritas utama. Mereka mumpuni, kaya pengalaman, dan yang paling penting bebas konflik kepentingan," papar dia. Selama periode kedua pemerintahan SBY dan pemerintahan Jokowi saat ini, kementerian sektor kehutanan selalu dipegang oleh politikus. Untuk itu, kini saatnya Jokowi melakukan perubahan mendasar dengan mempercayakan pada tokoh nonparpol. "Presiden berani menempatkan tokoh nonparpol di kementerian strategis seperti PU-Pera, ESDM, maupun Kementerian Keuangan. Karena itu tak perlu takut melakukan hal yang sama untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengingat krusialnya sektor ini," Agung menandaskan. http://news.liputan6.com/read/2474975/jika-reshuffle-kabinet-jokowi-disarankanlirik-tokoh-nonparpol BM PAN INGATKAN RESHUFFLE TAK PICU POLITIK GADUH JAKARTA - Barisan Muda Partai Amanat Nasional (BM PAN) mengingatkan agar wacana reshuffle Kabinet Kerja pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menimbulkan kegaduhan politik baru. "Kami mengingatkan agar isu reshuffle tersebut sampai mengganggu jalannya roda pemerintahan dan memecah belah parpol pendukung pemerintah," kata Ketua Umum DPP BM PAN Yandri Susanto kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (7/4/2016). Menurut Yandri, DPP BM PAN memiliki pandangan bahwa sebaiknya reshuffle kabinet diserahkan saja kepada Presiden Jokowi. Dengan demikian, tidak akan terjadi spekulasi yang berlebihan di media. "Pada akhirnya semua orang menebaknebak siapa yang akan diganti di kabinet," ujarnya. Karena itu, lanjut Yandri, pihaknya ingin agar publik dan semua pihak baiknya menunggu keputusan resmi dari presiden. Sehingga, tidak ada wacana-wacana

9

yang semakin berkembang dan hanya menyedot energi publik untuk hal-hal yang tidak produktif bagi pemerintah. Yandri mengatakan, itu isu politik yang akan menjadi salah satu isu yang dibahas dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) ke-V BM PAN yang akan digelar pada 8-9 April 2016 di Hotel Kartika Candra Jakarta. Rapimnas juga akan membahas isu strategis di tanah air lainnya seperti misalnya isu radikalisme yang kian masif serta, isu ekonomi. Rapimnas BM PAN ini merupakan rapat tertinggi untuk pengambilan keputusan yang diantaranya, mengagendakan tentang pergantian pimpinan DPP BM PAN dimana, banyak kader-kader baru potensial yang muncul dan mereka semua layak memimpin BM PAN sebagai salah satu organisasi sayap PAN. http://nasional.sindonews.com/read/1099286/12/bm-pan-ingatkan-reshuffle-takpicu-politik-gaduh-1460071488 SOAL RESHUFFLE, MASINTON INGIN JOKOWI PERHATIKAN HASIL PANSUS JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta mempertimbangkan rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Penyelidikan PT Pelindo II apabila ingin melakukan perombakan (reshuffle) kabinet. Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu menilai sampai saat ini pemerintah belum mempertimbangkan rekomendasi pansus terkait Menteri Badan Usaha Milik

Negara

(BUMN)

Rini

Soemarno.

(Baca

juga: Paripurna

DPR

Rekomendasikan Jokowi Pecat Menteri Rini dan RJ Lino) Seperti pernah diberitakan, rapat paripurna DPR pada 17 Desember 2015 menyetujui rekomendasi Pansus DPR untuk mencopot Menteri BUMN dan Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino. Rekomedasikan itu didasarkan atas penyelidikan pansus terhadap persoalan yang terjadi di PT Pelindo II. "(Menteri) BUMN ini ada dalam rekomendasi (pansus) Pelindo maka ini harus dipertimbangkan kepada Sindonews,

Presiden

kalau

mau reshuffle," Rabu

ujar

Masinton (6/4/2016)

Kendati demikian, Masinton mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi soal rencana reshuffle kabinet. Namun dia berharap rekomendasi Pansus Pelindo

10

II menjadi salah satu masukan untuk presiden dalam menilai menteri yang layak diganti. "Salah satunya rekomendasi Pelindo di DPR itu bisa jadi pertimbangan Presiden," ujar politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu. http://nasional.sindonews.com/read/1098737/12/soal-reshuffle-masinton-inginjokowi-perhatikan-hasil-pansus-1459928792 RESHUFFLE KABINET, JOKOWI PERLU PILIH SENDIRI VIVA.co.id - Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adhie M. Massardi menilai Presiden Joko Widodo masih perlu melakukan kocok ulang jilid II atas Kabinet Kerja. Namun, Jokowi diminta memilih langsung calon menterinya dan tak perlu mendengarkan banyak "bisikan" politik. "Reshuffle untuk

mengembalikan

kepercayaan

publik

bahwa

ada

pemerintahan. Reshuflle harus atas penunjukkan (dari) dirinya sendiri. Sekarang harus 100 persen Jokowi sendiri," kata Adhie dalam diskusi Reshuffle Kabinet: Mengembalikan Kepercayaan Publik di Dunkin Donuts Menteng, Jakarta, Minggu 14 Februari 2016. Adhie berpendapat, pemerintahan saat ini pada awalnya mendapatkan kepercayaan masyarakat. Apalagi, Jokowi didampingi Jusuf Kalla yang dianggap mumpuni, sehingga mereka akan bisa memilih orang-orang yang kompeten di kabinet. Sayangnya, menurut dia, keprcayaan masyarakat makin tergerus karena ada anggota kabinet yang tidak sesuai harapan masyarakat. "Kabinet lebih dari 70 persen disusun JK. Ada nama yang diberikan partai diberikan pada JK. JK lakukan seleksi. Tapi dalam perjalanan kabinet ini, kita tidak yakin memiliki pemerintahan sebab persoalan berkembang pesat," kata Adhie lagi. Adhie mencontohkan, pemerintah harus memperhatikan penutupan sejumlah perusahaan besar di Indonesia yang berdampak pada gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) pada karyawan perusahaan. Namun, kementeriankementerian terkait, menurut dia, tidak bisa memberikan penjelasan yang memuaskan untuk kasus-kasus tersebut.

11

"Ini, karena menteri teknisnya tidak paham. Lalu, renegosiasi Freeport. Padahal, kalau ada figur-figur yang terpercaya bisa dikatakan pemerintahan ini ada," kata Adhie. (asp) http://politik.news.viva.co.id/news/read/735712-reshuffle-kabinet-jokowi-perlupilih-sendiri SURYA PALOH DUKUNG JOKOWI LAKUKAN RESHUFFLE KABINET PADANG, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengisyaratkan tak keberatan jika menteri dari partainya terkenareshuffle kabinet. Menurut dia, sejak awal mendukung Joko Widodo dan Jusuf Kallapartainya sudah konsisten untuk memberikan dukungan tanpa syarat. "(Reshuffle) Bagus saja. Kami sudah konsisten, kami dukung," kata Surya usai mengukuhkan pengurus DPW Partai Nasdem Sumatera Barat di Padang, Jumat (8/4/2016). Surya menambahkan, sebagai negara yang menganut sistem presidensial, maka kontrol ada pada presiden bukan pada parlemen. Pernyataan tersebut diungkapkannya menyusul adanya partai-partai politik yang mengkritik kinerja menteri-menteri Jokowi. "Reshuffle itu bagi Nasdem menyerahkan sepenuhnya kepada presiden. Presiden yang punya hak prerogatif," ujarnya. Adapun terkait kabar dirinya diajak berdiskusi oleh Jokowi soalreshuffle, Surya menampiknya. "Enggak, belum diundang," ucap Surya. Sekretaris

Kabinet

Pramono

Anung

tak

menampik

Presiden Joko

Widodo mengenai akan adanya perombakan kabinet alias reshuffle jilid II. Namun, reshuffle merupakan

wewenang

penuh

presiden

sehingga

segala

prosesnya pun hanya Jokowi yang mengetahuinya. (Baca: Istana: Presiden Berdiskusi "Reshuffle" Kabinet dengan Orang di Sekeliling) "Intinya, karena itu kewenangan sepenuhnya presiden, Presiden (Joko Widodo) berdiskusi dengan orang-orang di sekeliling beliau. Kapan waktunya dan siapa

12

orangnya, itu sepenuhnya Presiden," ujar Pramono di Istana, Jakarta, Senin (4/4/2016). Salah satu pihak yang dimintai masukan adalah ketua umum partai politik. Pertemuan Jokowi dengan Wiranto dan Surya Paloh beberapa waktu lalu merupakan bagian dari diskusi soal itu. http://nasional.kompas.com/read/2016/04/08/23101381/Surya.Paloh.Dukung.Joko wi.Lakukan.Reshuffle.Kabinet RESHUFFLE KABINET JILID II, 10 MENTERI BAKAL DICOPOT Jakarta, HanTer - Akhirnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan akan merombak kabinetnya. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga membenarkan telah memanggil sejumlah menteri dalam beberapa hari terakhir secara khusus. Namun Jokowi menolak menyebutkan, apakah perombakan akan dilakukan dalam dua hari terakhir. Diprediksi 10 menteri akan dicopot. Para pengamat politik dan sumber Harian Terbit yang dihubungi memperkirakan, Jokowi akan mengganti 10 menteri. Mereka adalah Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ESDM, Sudirman Said, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, Menteri Agraria dan Tata Ruang Wilayah Ferry M. Baldan. Kemudian Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menhub Ignasius Jonan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi Marwan Djafar, dan Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro. Direktur Indonesia Public Institute, Karyono Wibowo memperkirakan, Menteri BUMN, Rini Soemarno dan Menteri ESDM Sudirman Said bakal diganti. Rini perlu diganti lantaran menurutnya kerap mengambil kebijakan atau setidaknya mewacanakan program dan kebijakan untuk menjual sejumlah BUMN. Selain itu, program pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung yang menimbulkan

kegaduhan

karena

proyek

tersebut

dinilai

publik

tak

menguntungkan negara dan rakyat, selain dipandang tidak terlalu urgent. Menurutnya, Sudirman Said perlu diganti karena kerap membuat kebijakan yang memberatkan rakyat seperti halnya kebijakan pungutan dana ketahanan energi

13

yang sumber dana pungutannya mengambil dari rakyat. Selain itu, belum ada undang-undang yang mengatur kebijakan yang dibuat menteri ESDM tersebut. “Tak hanya itu, kebijakan menteri ESDM cenderung menguntungkan Freeport. Misalnya, soal pembangunan Smelter di Papua, tetapi akhinya menteri ESDM tunduk kepada keinginan Freeport membangun Smelter di Gresik, Jawa Timur. Belum lagi soal keputusan Sudirman yang memberikan jaminan investasi jangka panjang kepada Freeport yang bisa dinilai sebagai sinyal perpanjangan izin eksplorasi pertambangan bagi Freeport," tegas Karyono menjawab Harian Terbit, belum lama ini. Sementara itu politikus PAN di DPR Muslim Ayub mengemukakan, jabatan menteri Kabinet Kerja yang akan di-reshuffle oleh Jokowi adalah Menteri Hukum dan HAM dan Jaksa Agung. "Belum tahu pastinya. Ada kemungkinan mengarah ke Menkumham atau Jaksa Agung. Tetapi itu kita serahkan sepenuhnya kepada Presiden," tandas Muslim http://nasional.harianterbit.com/nasional/2016/04/09/59759/0/25/ReshuffleKabinet-Jilid-II-10-Menteri-Bakal-Dicopot

14